Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional (PSN)

  • PTPN I Regional 5 Tegas Lawan Penguasaan Lahan Ilegal di Ijen, Proses Hukum Berlanjut

    PTPN I Regional 5 Tegas Lawan Penguasaan Lahan Ilegal di Ijen, Proses Hukum Berlanjut

    Bondowoso (beritajatim.com) – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 5 menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang secara ilegal menguasai lahan Java Coffee Estate (JCE) untuk kepentingan pribadi di kawasan Ijen, Bondowoso.

    Setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Bondowoso menolak eksepsi tiga terdakwa provokator dalam sidang putusan sela pada 4 Maret 2025, persidangan kini memasuki tahap pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli.

    Jaksa Penuntut Umum, Dwi Dutha Ari Sampurna, menyatakan bahwa seluruh eksepsi yang diajukan penasihat hukum para terdakwa telah masuk dalam pokok perkara, sehingga sidang akan berlanjut pada 11 Maret 2025 mendatang.

    “Tahap berikutnya adalah pemeriksaan saksi untuk menguatkan dakwaan,” ujar Dwi Dutha Ari Sampurna kepada BeritaJatim.com, Sabtu (8/3/2025).

    Manajer JCE, Heri Suciyoko, menegaskan bahwa perusahaan masih membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang saat ini menguasai lahan secara ilegal untuk menyerahkan kembali lahan garapan secara sukarela. Jika tidak, langkah hukum akan ditempuh tanpa kompromi.

    “Hingga saat ini, empat dari 13 oknum telah menyerahkan lahan setelah melalui mediasi dengan kepala desa setempat. Namun bagi yang tetap bertahan, kami siap mengambil langkah hukum tegas,” kata Heri Suciyoko.

    Tiga terdakwa dalam kasus ini, yakni Jumari alias Haji Nawawi, Fajariyanto alias Wajar, dan Ahmad Yudi Purwanto, diduga sebagai provokator yang menghasut warga untuk menduduki lahan negara secara ilegal.

    Akibat tindakan ini, PTPN I Regional 5 mengalami kerugian hingga Rp1 miliar per tahun. Salah satu terdakwa, Jumari, diketahui sebagai residivis dengan catatan kasus serupa pada 2017.

    Lahan yang dikuasai secara ilegal digunakan untuk menanam sayuran seperti kol dan kentang, yang berisiko merusak lingkungan.

    Aktivitas ini diyakini berkontribusi terhadap bencana banjir bandang di kawasan Ijen pada 2020 dan 2023 akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

    Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PTPN I Regional 5 memiliki tanggung jawab dalam mengelola aset negara.

    Java Coffee Estate merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendukung program Bondowoso Republik Kopi (BRK) serta menjadikan Ijen sebagai pusat produksi kopi specialty dunia.

    Saat ini, perusahaan telah mengembangkan lahan kopi arabika seluas 3.500 hektare dan membuka lapangan kerja bagi 4.000 orang per hari.

    Ke depan, PTPN I Regional 5 berencana memperluas perkebunan kopi di Kebun Blawan seluas 483 hektare, yang diproyeksikan menyerap tenaga kerja hingga 700 orang per hari.

    Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bondowoso.

    Menanggapi tudingan kriminalisasi terhadap warga, Heri Suciyoko menegaskan bahwa perusahaan hanya menjalankan hukum yang berlaku.

    “Sebaliknya, tindakan menguasai lahan negara secara ilegal adalah bentuk kriminalisasi terhadap negara. Ini mengancam kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

    PTPN I Regional 5 mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh oknum yang ingin memperkaya diri sendiri dengan merugikan negara.

    Sebagai solusi, perusahaan membuka peluang bagi petani lokal untuk terlibat dalam budidaya hortikultura dengan mengikuti regulasi yang berlaku.

    Dengan langkah ini, PTPN I Regional 5 menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan perkebunan di Indonesia, memastikan bahwa penguasaan lahan ilegal tidak akan dibiarkan, serta menindak tegas setiap pelanggaran hukum demi kepentingan bersama. (awi/kun)

  • Menteri PU Dody Hanggodo Usulkan Proyek yang Pernah Mangkrak Jadi PSN – Halaman all

    Menteri PU Dody Hanggodo Usulkan Proyek yang Pernah Mangkrak Jadi PSN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berencana mengusulkan proyek yang sebelumnya mangkrak untuk dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ini, ada 77 PSN yang telah ditetapkan Prabowo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029.

    Dody mengatakan 77 PSN tersebut masih bisa bertambah jika diusulkan oleh kementerian terkait.

    Ia mengaku telah mengantongi sejumlah proyek yang akan diusulkan, tetapi belum ingin membeberkannya pada saat ini.

    Meski belum ingin membeberkan rincian proyek yang dimaksud, Dody mengungkapkan bahwa beberapa proyek yang sebelumnya dicoret dari daftar PSN dan sempat mangkrak, kini berpotensi untuk diusulkan kembali.

    “Ada [proyek] yang dulu lama mangkrak dan telah dicoret dari PSN. Kalau kami sudah perbaiki tata kelolanya segala macam, hitung-hitungannya jelas bermanfaat untuk masyarakat secara umum, kami akan usulkan ulang,” kata Dody kepada awak media di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

    Selain proyek yang pernah masuk dalam daftar PSN, Dody juga mengatakan akan mengusulkan proyek baru yang dinilai penting untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Pokoknya proyek-proyek besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kami akan sampaikan ke Pak Presiden,” ujar Dody.

    Sebagai informasi, dalam Perpres tersebut, dari 77 PSN yang ada, ada 48 PSN yang merupakan proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya (carry over) dan 29 proyek yang ditetapkan menjadi PSN baru.

    Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa, dan Ibu Kota Nusantara merupakan beberapa proyek dari 77 PSN tersebut.

    Berikut daftar lengkapnya:

    PSN baru dalam RPJMN 2025-2029

    1.   Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

    2.   Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas

    3.   Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

    4.   Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

    5.   Program Penuntasan TBC

    6.   Pengembangan Lumbung Pangan : Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan dan Papua Selatan

    7.   Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat

    8.   Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional

    9.   Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi

    10.   Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan di Bali

    11.   Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura

    12.   Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah.

    13.   PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi di Kalimantan Utara

    14.   Bioetanol (Berbasis Tebu) di Sumatera Utara, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel dan Papua Selatan

    15.   Biorefinery Sumatra di Riau dan Sumatra Selatan oleh PT Pertamina

    16.   RDMP RU VI Balongan di Jawa Timur oleh PT Pertamina

    17.   Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar dengan Proyek: (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii)  Pengembangan Industri Sagu di Papua, Sumatera, Jawa, NTT

    18.   Program Hilirisasi Garam: Proyek: Pembangunan Soda Ash di Jawa Timur

    19.   Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut

    20.   Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga oleh PT MIND ID dan Swasta

    21.   Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi

    22.   Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1: Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride Proyek 2: Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project

    23.   Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu

    24.   Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) Seluruh Wilayah Indonesia

    25.   Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu di Maluku

    26.   Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas di Sumatera

    27.   Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua

    28.   Pembangunan 3 Juta Rumah

    29.   Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

    PSN lanjutan (Carry over) di RPJMN 2025-2029

    1.   Pembangunan Kampus Jawa Barat Universitas lslam Internasional Indonesia (UIII)

    2.   Bendungan Way Apu di Maluku

    3.   Bendungan Jragung di Jawa Tengah

    4.   Bendungan Mbay di NTT

    5.   Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo

    6.   SPAM Regional Wosusokas di Jateng

    7.   SPAM Regional Benteng – Kobema di Bengkulu

    8.   Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela di Maluku

    9.   Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) di Jawa Timur oleh PT Pertamina

    10.   Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro oleh PT Pertamina

    11.   North Hub Development Project Selat Makassar di Kalimantan

    12.   RDMP RU IV Cilacap (rescoping) di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

    13.   Biorefinery Cilacap di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

    14.   Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan di Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi dan Palu oleh PT Pertamina/PGN

    15.   Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe di Nangroe Aceh Darussalam

    16.   Pengembangan KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara

    17.   Pengembangan KEK Galang Batang di Kepulauan Riau

    18.   Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Jawa Tengah

    19.   Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana di Kalimantan Barat

    20.   Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara

    21.   Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay di Maluku Utara

    22.   Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng di Sulawesi Selatan

    23.   Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon hasil CCUS/CCS di Papua Barat

    24.   Kawasan Industri Tanah Kuning di Kalimantan Utara

    25.   Kawasan Industri Pulau Ladi di Kepulauan Riau

    26.   Kawasan Industri Fakfak di Papua Barat

    27.   Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park di Sulawesi Tengah

    28.   Kawasan Industri Huali Industry Park di Sulawesi Selatan

    29.   Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park di Kepulauan Riau

    30.   Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park di Sulawesi Tenggara

    31.   Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park di Sulawesi Tenggara

    32.   Kawasan Industri Aspire Stargate di Sulawesi Tenggara

    33.   Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran di Kepulauan Riau

    34.   Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara di Sulawesi Tenggara

    35.   Kawasan lndustri Futong di Riau

    36.   Kawasan lndustri Pulau Penebang di Kalimantan Barat

    37.   Kawasan Industri Kumai Multi Energi di Kalimantan Tengah

    38.   Kawasan Industri Alumina Toba di Kalimantan Barat

    39.   Kawasan Industri Indo Mineral Mining di Sulawesi Tengah

    40.   Kawasan Industri Tabuk di Kalimantan Tengah

    41.   Kawasan Industri Rimau di Kalimantan Tengah

    42.   Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

    43.   Pembangunan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat

    44.   Pembangunan Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit Koridor Timur – Barat

    45.   Jalan Tol Serang – Panimbang

    46.   Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi

    47.   Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban

    48.   Jakarta Sewerage System

  • Presiden Prabowo Ditemui 8 Konglomerat, Said Didu: Sudah Diterima di Istana, Bukan di Solo

    Presiden Prabowo Ditemui 8 Konglomerat, Said Didu: Sudah Diterima di Istana, Bukan di Solo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bertemu delapan pengusaha di Istana, Jakarta. Momen itu dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo.

    “Ada kemajuan, pengusaha sudah diterima di Istana – bukan di Solo. Sudah menghadap ke Presiden bukan menghadap mantan Presiden,” kata eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (8/3/2025).

    Ia berharap Prabowo tidak memanfaatkan momen tersebut untuk bertransaksi dengan para oligarki.

    “Semoga Presiden Prabowo menerima pengusaha menyampaikan sikap pemerintah bukan ‘bertransaksi’ kebijakan dengan oligarki,” ujarnya.

    Di sisi lain, soal daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang baru. Didu mengatensi Pantai Indah Kapuk (PIK) dan sejumlah PSN yang kontroversial tak ada lagi didaftar.

    “Terkait sudah hilangnya PSN PIK-2, BSD, Rempang, dan Surabaya Water Front Land adalah penghentian PSN tersebut oleh Presiden Prabowo karena sudah tidak tercantum dalam RPJMN 2024-2029,” ujarnya.

    Hal lain, PSN kini masuk dalam RPJMN. Sementara di jaman Jokowi tidak.

    “PSN baru kali ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) – sebelumnya hanya dalam Perpres,” jelas Didu.

    “RPJMN adalah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 2024 – 2029 sehingga hanya 77 PSN yang tetcantum yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan,” tambahnya.

    PSN yang tidak tercantum dalam daftar baru. Otomatis akan dicabut.

    “Karena kebijakan PSN termasuk kebijakan terkait waktu dan kebijakan pejabat – waktu atau ada kebijakan baru jabatan habis maka kebijakan lama batal,” terangnya.

  • Proyek Pembayaran Tol Nirsentuh Tak Masuk Daftar PSN Prabowo, Menteri PU: Masih Bisa Diusulkan Lagi – Halaman all

    Proyek Pembayaran Tol Nirsentuh Tak Masuk Daftar PSN Prabowo, Menteri PU: Masih Bisa Diusulkan Lagi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menilai tidak masuknya sistem pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ke daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto merupakan sesuatu yang biasa.

    Sebelumnya, MLFF masuk ke daftar PSN baru non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 6 Tahun 2024.

    Namun, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 yang terbit pada 10 Februari 2025, tidak ada MLFF di situ.

    Dody memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa karena sebenarnya MLFF bisa diusulkan kembali menjadi PSN di kemudian hari.

    “Saya pikir itu proses biasa saja. Ini masih bisa diusulkan ulang,” katanya kepada awak media di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

    Ia mengatakan, proyek MLFF masih harus ia diskusikan lagi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Menurut dia, MLFF merupakan proyek yang perlu ia “telanjangi” terlebih dahulu atau dengan kata lain perlu dipahami lagi setiap detailnya.

    “MLFF itu kan sesuatu yang harus saya telanjangi dulu, gitu. Sudah telanjang, tahu masalahnya apa, kita benahi tata kelolanya,” ujar Dody.

    Setelah dibenahi, MLFF baru akan diinformasikan lagi ke Prabowo bahwa proyek ini sebenarnya memiliki berbagai manfaat dan dapat diusulkan agar masuk lagi menjadi bagian dari PSN.

    Sebagai informasi, dalam Perpres tersebut, dari 77 PSN yang ada, ada 48 PSN yang merupakan proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya (carry over) dan 29 proyek yang ditetapkan menjadi PSN baru.

    Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa, dan Ibu Kota Nusantara merupakan beberapa proyek dari 77 PSN tersebut.

    Berikut daftar lengkapnya:

    PSN baru dalam RPJMN 2025-2029:

    1.       Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

    2.       Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas

    3.       Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

    4.       Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

    5.       Program Penuntasan TBC

    6.       Pengembangan Lumbung Pangan : Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan dan Papua Selatan

    7.       Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat

    8.       Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional

    9.       Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi

    10.   Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan di Bali

    11.   Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura

    12.   Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah.

    13.   PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi di Kalimantan Utara

    14.   Bioetanol (Berbasis Tebu) di Sumatera Utara, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel dan Papua Selatan

    15.   Biorefinery Sumatra di Riau dan Sumatra Selatan oleh PT Pertamina

    16.   RDMP RU VI Balongan di Jawa Timur oleh PT Pertamina

    17.   Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar dengan Proyek: (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii)  Pengembangan Industri Sagu di Papua, Sumatera, Jawa, NTT

    18.   Program Hilirisasi Garam: Proyek: Pembangunan Soda Ash di Jawa Timur

    19.   Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut

    20.   Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga oleh PT MIND ID dan Swasta

    21.   Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi

    22.   Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1: Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride Proyek 2: Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project

    23.   Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu

    24.   Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) Seluruh Wilayah Indonesia

    25.   Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu di Maluku

    26.   Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas di Sumatera

    27.   Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua

    28.   Pembangunan 3 Juta Rumah

    29.   Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

    PSN lanjutan (Carry over) di RPJMN 2025-2029

    1.       Pembangunan Kampus Jawa Barat Universitas lslam Internasional Indonesia (UIII)

    2.       Bendungan Way Apu di Maluku

    3.       Bendungan Jragung di Jawa Tengah

    4.       Bendungan Mbay di NTT

    5.       Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo

    6.       SPAM Regional Wosusokas di Jateng

    7.       SPAM Regional Benteng – Kobema di Bengkulu

    8.       Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela di Maluku

    9.       Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) di Jawa Timur oleh PT Pertamina

    10.   Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro oleh PT Pertamina

    11.   North Hub Development Project Selat Makassar di Kalimantan

    12.   RDMP RU IV Cilacap (rescoping) di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

    13.   Biorefinery Cilacap di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

    14.   Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan di Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi dan Palu oleh PT Pertamina/PGN

    15.   Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe di Nangroe Aceh Darussalam

    16.   Pengembangan KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara

    17.   Pengembangan KEK Galang Batang di Kepulauan Riau

    18.   Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Jawa Tengah

    19.   Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana di Kalimantan Barat

    20.   Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara

    21.   Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay di Maluku Utara

    22.   Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng di Sulawesi Selatan

    23.   Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon hasil CCUS/CCS di Papua Barat

    24.   Kawasan Industri Tanah Kuning di Kalimantan Utara

    25.   Kawasan Industri Pulau Ladi di Kepulauan Riau

    26.   Kawasan Industri Fakfak di Papua Barat

    27.   Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park di Sulawesi Tengah

    28.   Kawasan Industri Huali Industry Park di Sulawesi Selatan

    29.   Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park di Kepulauan Riau

    30.   Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park di Sulawesi Tenggara

    31.   Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park di Sulawesi Tenggara

    32.   Kawasan Industri Aspire Stargate di Sulawesi Tenggara

    33.   Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran di Kepulauan Riau

    34.   Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara di Sulawesi Tenggara

    35.   Kawasan lndustri Futong di Riau

    36.   Kawasan lndustri Pulau Penebang di Kalimantan Barat

    37.   Kawasan Industri Kumai Multi Energi di Kalimantan Tengah

    38.   Kawasan Industri Alumina Toba di Kalimantan Barat

    39.   Kawasan Industri Indo Mineral Mining di Sulawesi Tengah

    40.   Kawasan Industri Tabuk di Kalimantan Tengah

    41.   Kawasan Industri Rimau di Kalimantan Tengah

    42.   Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

    43.   Pembangunan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat

    44.   Pembangunan Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit Koridor Timur – Barat

    45.   Jalan Tol Serang – Panimbang

    46.   Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi

    47.   Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban

    48.   Jakarta Sewerage System

  • Menteri PU Bakal Usulkan PSN Baru ke Prabowo, Ada Proyek yang Sempat Mangkrak

    Menteri PU Bakal Usulkan PSN Baru ke Prabowo, Ada Proyek yang Sempat Mangkrak

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sebanyak 77 proyek akan masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

    Apabila dibandingkan dengan PSN era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), jumlah proyek PU yang masuk berkurang jauh. Misalnya saja di jajaran jalan tol, di era Jokowi asa 33 proyek yang masuk PSN, namun di era Prabowo hanya ada 3.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya masih dalam proses diskusi lanjutan dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan proyek PU yang jadi PSN ditambah.

    “Belum kita detilkan (PSN). Kalau proyek yang kira-kira ke depan akan bermanfaat ya kan tinggal diusulkan PSN,” kata Dody, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Saat ini Kementerian PU masih dalam proses evaluasi proyek, termasuk proyek jalan tol. Dody sendiri mengungkapkan bahwa ia telah mengantongi nama sejumlah proyek untuk diusulkannya menjadi PSN.

    “Di kantongi sih ada, tapi masih di kantongi, nggak bisa diumumkan. Nanti jika dikeluarkan dari kantong, boleh kita umumkan,” ujarnya.

    Menurutnya, yang terpenting bagi proyek-proyek prioritas ini ialah yang mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat banyak.

    Namun saat ditanya lebih lanjut tentang calon PSN baru ini, Dody enggan berbicara banyak. Meski begitu, ia memberi bocoran bahwa salah satu di antaranya ialah proyek yang dulu sempat jadi PSN di era Jokowi dulu namun mangkrak.

    “Ada yang dulu lama mangkrak, dicoret dari PSN. Ya kalau kita sudah bisa perbaiki tata kelolanya segala macam dan itung-itungannya jelas, itu bermanfaat untuk masyarakat Secara umum, kita akan usulkan,” kata Dody.

    “Proyek-proyek baru juga sama. Pokoknya proyek-proyek besar yang kemudian menyangkut hajat orang banyak kita akan sampaikan ke Pak Presiden untuk masuk ke PSN, untuk mendapatkan privilege tadi,” sambungnya.

    (shc/rrd)

  • SIG Jamin Kekokohan Konstruksi Tol Jogja-Solo

    SIG Jamin Kekokohan Konstruksi Tol Jogja-Solo

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia terus mematangkan persiapan mudik Lebaran 2025.Mulai dari moda transportasi mudik, rekayasa lalu lintas, hingga infrastruktur jalan tol, dipersiapkan untuk mendukung kelancaran dan memberikan kenyamanan bagi para pemudik. Salah satu jalan tol yang dipersiapkan untuk mudik Lebaran 2025 adalah Tol Jogja-Solo yang dibangun dengan produk semen dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG).

    Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, sebagai penyedia solusi bahan bangunan terdepan di Indonesia, SIG memiliki ragam produk dan solusi untuk berbagai kebutuhan pembangunan.

    “Pasokan produk semen dari SIG pada proyek pembangunan Tol Jogja-Solo, berkontribusi memberikan jaminan kualitas ketahanan konstruksi dalam jangka panjang, terutama menjelang arus mudik Lebaran mendatang di mana akan terdapat peningkatan beban lalu lintas antar wilayah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” tutur Vita Mahreyni, dalam keterangannya, Jumat (7/3/2024).

    Tol Jogja-Solo akan membentang sepanjang 96,57 km dan terbagi menjadi 3 seksi, meliputi Seksi 1 Kartasura – Purwomartani; Seksi 2 Purwomartani – Junction Sleman; dan Seksi 3 JC Sleman – Kulonprogo. Proyek Strategis Nasional (PSN) ini memiliki peranan signifikan terhadap peningkatan konektivitas pada segitiga emas Joglo Semar (Jogja-Solo-Semarang), serta berfungsi untuk menghubungkan kawasan pariwisata nasional, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

    Vita Mahreyni pun menggarisbawahi bahwa selain mendukung kenyamanan para pemudik menuju kampung halaman, kontribusi SIG pada proyek Tol Jogja – Solo ini juga membantu memastikan distribusi logistik berjalan dengan baik untuk menjaga ketersediaan kebutuhan saat hari raya. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan arahan Menteri BUMN, Erick Thohir untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur demi mencapai pertumbuhan ekonomi.

    Tercatat, sejak Januari 2022 hingga Desember 2024, SIG telah memasok 253.172 ton semen untuk pembangunan Seksi 1.1 Ruas Kartasura – Klaten sepanjang 22,3 km, Seksi 1.2 Ruas Klaten – Yogyakarta sepanjang 20 km, serta Seksi 2.2 (elevated ring road). Seksi 1.1 Ruas Kartasura – Klaten sendiri telah diresmikan pada September 2024 lalu.

    “Sebagai perusahaan solusi bahan bangunan terdepan di Indonesia, SIG memiliki pengalaman panjang dan kontribusi dalam membangun negeri. Sejumlah landmark yang tetap berdiri kokoh hingga saat ini karena dibangun menggunakan semen berkualitas dari SIG antara lain; Masjid Istiqlal, Monumen Nasional (Monas), Gedung MPR dan DPR, dan Jembatan Semanggi menjadi bukti atas kualitas dan mutu produk SIG, yang siap mendukung ketahanan konstruksi bangunan dan infrastruktur dalam jangka panjang,” ujar Vita Mahreyni.

    (rrd/rir)

  • Bayar Tol Tanpa Setop Tidak Masuk PSN Era Prabowo

    Bayar Tol Tanpa Setop Tidak Masuk PSN Era Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka-bukaan tentang status sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) yang kini bukan lagi Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini menyusul penetapan 77 PSN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Adapun penetapan 77 PSN ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang terbit 10 Februari 2025.

    Dody tidak menjawab dengan detail alasan MLFF tidak masuk ke dalam PSN Prabowo. Namun ia menduga, kondisi sempat mandeknya MLFF membuat untuk sementara proyek itu ditiadakan dari jajaran prioritas.

    “Mungkin kemarin diusulkan, tapi tidak terjadi atau tidak ada eksekusinya. Kan sebenarnya kemarin berhenti. Kita ngomong MLFF ya, bukan ngomong yang lain. Mungkin karena itu kemudian sementara ditiadakan,” kata Dody, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Meski demikian, tidak menutup kemungkinan jumlah proyek PU yang masuk ke dalam jajaran PSN. Sebab, saat ini Kementerian PU masih dalam proses pembahasan lanjutan dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    “Belum kita detilkan (PSN). Kalau proyek yang kira-kira ke depan akan bermanfaat ya kan tinggal diusulkan PSN,” ujar Dody.

    Namun terkait MLFF sendiri, menurut Dody, pihaknya masih punya banyak pekerjaan rumah (PR) untuk melanjutkan proyek tersebut. Barulah setelah itu bisa ditelaah lebih lanjut apakah proyek tersebut perlu masuk ke dalam prioritas.

    “Kalau MLFF itu kan sesuatu yang harus saya telanjangin dulu gitu. Kita telanjang tau masalahnya apa, kita benahin tata kelolanya, baru kita bisa menginformasikan kepada Pak Presiden (Prabowo), kepentingnya seperti apa, kemudian manfaatnya seperti apa, dan kita bisa melanjutkan sebagai PSN,” kata dia.

    Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan 16 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada 2024. Rencana awalnya, proyek-proyek ini bakal dijalankan hingga ke pemerintah selanjutnya yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan 16 PSN baru ini tidak akan menggunakan banyak anggaran pemerintah. Kebanyakan 16 PSN ini akan digarap pihak swasta dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    “Dalam rapat lalu kita sepakati 16 PSN baru yang tidak membutuhkan APBN, prioritas pemerintah memiliki dampak signifikan dan nilai tambah tinggi. Investasinya juga tidak kecil dan punya perencanaan pembangunan yang berlanjut,” ungkap Airlangga pada agenda Rakernas Percepatan PSN di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2024).

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menambahkan, ada dua program khusus yang bakal masuk PSN, antara lain penerapan teknologi pembayaran tol tanpa setop multi lane free flow (MLFF) dan program integrasi dua operator bandara BUMN Holding InJourney, Angkasa Pura.

    “Tambahannya dua, MLFF untuk jalan tol, biar jalan tol nggak perlu petugas langsung sensor, tidak perlu nempel, itu juga PSN, tambahan baru. Satu lagi yang InJourney, jadi kumpulan beberapa BUMN untuk project baru. Jadi, hasil ratas yang di bulan Maret, tambah dua lagi, jadi total ada 16 project dan program,” beber Susiwijono.

    (shc/rrd)

  • IKN dan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa Resmi Jadi Proyek Strategis Nasional, Prabowo Dukung Penuh

    IKN dan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa Resmi Jadi Proyek Strategis Nasional, Prabowo Dukung Penuh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Keputusan PSN Prabowo itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang resmi ditandatangani pada Senin 10 Februari 2025.

    RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan.

    Adapun cakupan PSN antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi, serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.

    Terdapat 77 PSN yang masuk dalam daftar indikasi PSN 2025-2029. Jumlah itu meliputi 29 PSN baru, dan 48 PSN carry over (lanjutan). Untuk lebih jelasnya, berikut daftar lengkap 77 PSN yang telah ditetapkan Prabowo:

    PSN Carry over

    Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UII): lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Way Apu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Jragung: lokasi Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Mbay: lokasi Nusa Tenggara Timur; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Bulango Ulu: lokasi Gorontalo; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    SPAM Regional Wosusokas: Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    SPAM Regional Benteng-Kobema: lokasi Bengkulu; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela: lokasi Maluku; pelaksana swasta

    Kilang Minyak Tuban dalam rangka ekspansi: lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro: lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    North Hub Development Project Selat Makassar: lokasi Kalimantan; pelaksana swasta

    RDMP RU IV Cilacap: lokasi Jawa Tengah; pelaksana PT Pertamina

    Biorefinery Cilacap: lokasi Jawa Tengah; pelaksana PT Pertamina

    Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan: lokasi Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi, dan Palu; pelaksana PT Pertamina/PGN

    Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe: lokasi Nanggroe Aceh Darussalam; pelaksana BUPP KEK Arun Lhokseumawe.

    Pengembangan KEK Sei Mangkei: lokasi Sumatera Utara; pelaksana BUPP KEK Sei Mangkei

    Pengembangan KEK Galang Batang: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana BUPP KEK Galang Batang

    Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang: lokasi Jawa Tengah; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan lndustri Kalimantan lndustrial Park lndonesia (KIPI): lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay: lokasi Maluku Utara; pelaksanaSwasta

    Kawasan Industri Bantaeng: lokasi Sulawesi Selatan; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan lndustri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS: lokasi Papua Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tanah Kuning: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Pulau Ladi: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Fakfak: lokasi Papua Barat; pelaksana BUMN

    Kawasan Industri lndonesia Dahuaxing lndustry Park: lokasi Sulawesi Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Indonesia Huali lndustry Park: lokasi Sulawesi Selatan; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Indonesia Giga lndustry Park: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Kolaka Resources lndustrial Park: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri ASPIRE Stargate: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Futong: lokasi Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Pulau Penebang: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Kumai Multi Energi: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Alumina Toba: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Indo Mineral Mining: lokasi Sulawesi Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tabuk: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Rimau: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN): lokasi Ibu Kota Nusantara; pelaksana Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN, Swasta

    Pembangunan Pelabuhan Patimban: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Perhubungan

    Pembangunan Jakarta Metropolitan MRT Koridor Timur-Barat: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; pelaksana Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, PT MRT Jakarta

    Jalan Tol Serang-Panimbang: lokasi Banten; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi: lokasi Jawa Timur; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jakarta Sewerage System: lokasi DKI Jakarta; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemprov DKI Jakarta.

    PSN Baru

    Makan Bergizi Gratis (MBG): lokasi Nasional; pelaksana Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator)

    Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)

    Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)

    Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan

    Program Penuntasan TBC: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan

    Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate: lokasi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kehutanan (koordinator)

    Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan: lokasi Bali; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Swasta

    Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan

    Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta

    PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Bioetanol (Berbasis Tebu): lokasi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan; pelaksana dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral

    Biorefinery Sumatera: lokasi Riau, Sumatera Selatan; pelaksana PT Pertamina

    RDMP RU VI Balongan (Rescoping): lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu: lokasi Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash: lokasi Jawa Timur; pelaksana BUMN, Swasta

    Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut: lokasi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat; pelaksana Swasta

    Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, PT MIND ID, Swasta

    Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertahanan, dan PT Dirgantara Indonesia

    Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project: lokasi Banten; pelaksana Swasta

    Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)

    Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia: lokasi Nasional; pelaksana Badan Informasi Geospasial

    Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan

    Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas: lokasi Sumatera; pelaksana BUMN (Penugasan)

    Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua: lokasi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat; pelaksana Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat

    Pembangunan 3 Juta Rumah: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)

    Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan: lokasi DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado; pelaksana Pemerintah Kota lokasi proyek dan Swasta.

    77 PSN ini merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi atas PSN-PSN yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-carry over, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.

    Penyusunan dan penetapan PSN, termasuk proyek-proyek baru dan carry over yang tersebut dalam daftar di atas, dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.

    PSN, baik proyek-proyek baru maupun carry over, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan presiden. (Pram/fajar)

  • Pabrik Solar Panel Asal AS Beroperasi di Batang April

    Pabrik Solar Panel Asal AS Beroperasi di Batang April

    Jakarta –

    Produsen solar panel atau photovoltaic (PV) asal Amerika Serikat (AS), PT SEG Solar Manufacturing Indonesia siap mengoperasionalkan pabriknya di PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) pada April 2025.

    SEG Solar Manufacturing Indonesia akan berdiri di lahan seluas 40 hektare (ha) dengan nilai investasi lebih dari US$ 500 juta atau Rp 8,1 triliun (kurs Rp 16.300). Pabrik ini akan menjadi fasilitas manufaktur PV terbesar di Asia Tenggara, dengan kapasitas produksi tahunan mencapai 5GW untuk sel surya dan 5GW untuk modul dan hampir seluruh produknya akan diekspor ke AS.

    Proyek ini diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari 3.000 lapangan kerja, memperkuat daya saing ekonomi lokal, serta memberikan kontribusi pada pengembangan keterampilan tenaga kerja dalam teknologi photovoltaic yang semakin penting di era transformasi energi global.

    COO SEG Solar Manufacturing Indonesia, Jun Zhuge mengatakan, kehadiran pihaknya menjadi bagian dari Indonesia’s Sustainable Energy Agenda. Ia berkomitmen mendukung pembangunan berkelanjutan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendorong pengembangan energi bersih dan ramah lingkungan.

    “Kami bangga dapat berkontribusi pada kemajuan energi terbarukan di Indonesia. Dengan bekerja sama dengan KITB, kami yakin dapat menciptakan lebih banyak peluang dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia, tetapi juga untuk dunia,” katanya dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (6/3/2025).

    Sementara itu, Corporate Secretary PT KITB M Burhan Murtaki mengatakan, pabrik ini menjadi komitmen perusahaan dalam mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi karbon dan mempercepat transisi energi.

    Ke depan, pabrik PV membuka peluang besar untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan pasar global dan mempercepat akselerasi pembangunan PSN yang mendukung pencapaian visi Indonesia sebagai pusat energi terbarukan dunia.

    “KITB terus berkomitmen untuk menjadi pusat industri masa depan. Dengan adanya SEG Solar Manufacturing Indonesia, KITB turut mendukung percepatan transformasi bisnis dan investasi yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Kami yakin, ini akan menjadi model investasi yang memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tingkat global,” tutupnya.

    Ia menambahkan, pabrik PV di KITB tidak hanya berkontribusi pada ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam sektor energi terbarukan, mendorong terciptanya ekonomi kerakyatan yang berbasis pada inovasi, dan menghadirkan manfaat jangka panjang untuk kesejahteraan rakyat.

    (ara/ara)

  • Dampak Besar PIK 2: Investasi Masuk, Pajak Meningkat Pesat, Lapangan Kerja Bertambah

    Dampak Besar PIK 2: Investasi Masuk, Pajak Meningkat Pesat, Lapangan Kerja Bertambah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Kabupaten Tangerang diharapkan membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah tersebut.

    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto, mengungkapkan bahwa proyek ini telah memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di berbagai kecamatan.

    “Dengan adanya PIK 2, penerimaan pajak dan retribusi meningkat pesat. Pembangunan perumahan, pusat bisnis, dan sektor kuliner turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Slamet.

    PIK 2 dikembangkan sebagai kawasan modern dengan konsep Green Area dan Eco-City, yang diharapkan dapat menarik investasi serta menciptakan lapangan kerja baru. Bahkan, proyek ini dijuluki sebagai “The New Jakarta City” karena potensinya dalam mengubah peta ekonomi wilayah sekitarnya.

    Menurut pengamat kebijakan publik Sugiyanto (SGY) Emik, PIK 2 dapat menjadi penggerak utama sektor properti, pariwisata, dan perdagangan.

    “Reklamasi di kawasan ini berpotensi menarik investasi besar, baik dari dalam maupun luar negeri, yang pada akhirnya membuka banyak peluang kerja dan meningkatkan ekonomi lokal,” jelasnya.

    Namun, SGY juga mengingatkan bahwa proyek ini sedang dalam proses kajian ulang oleh pemerintah. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tengah mengevaluasi kembali Proyek Strategis Nasional (PSN) agar lebih selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

    “Saat ini, PSN difokuskan pada empat sektor utama: swasembada pangan, energi, hilirisasi industri, dan infrastruktur strategis seperti giant sea wall untuk mengatasi banjir di Jakarta,” pungkasnya. (*)