Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional (PSN)

  • RI Bakal Punya Industri Metanol Tahun 2027 di Bojonegoro

    RI Bakal Punya Industri Metanol Tahun 2027 di Bojonegoro

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk membangun pabrik metanol di Bojonegoro, Jawa Timur. Pembangunan ini dilakukan untuk mendukung implementasi program biodiesel B50 pada tahun 2026.

    Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan selain untuk mendukung implementasi program B50, pembangunan pabrik ini juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor metanol yang selama ini masih tinggi.

    “Jadi, ketersediaan metanol dalam negeri itu kan juga relatif terbatas. Jadi, dari kebutuhan sekitar 2,3 juta, ya kita baru produksi dalam negeri sekitar 300 ribu. Berarti 2 juta kita masih impor,” ujar Yuliot di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (14/3/2025).

    Oleh sebab itu, pemerintah saat ini tengah mendorong proyek strategis nasional (PSN) terkait pembangunan pabrik metanol di Bojonegoro. Dengan adanya pabrik ini, diharapkan produksi metanol dalam negeri dapat meningkat.

    “Jadi, kita lagi mendorong ini PSN bioetanol yang ada di Bojonegoro. Itu juga lagi kita kejar. Jadi, sehingga itu nanti tetap ini ada substitusi impor. Tapi, kita sudah bisa mengurangi untuk impor,” kata dia.

    Meski demikian, ia mengakui bahwa pembangunan industri metanol membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Namun, pemerintah menargetkan agar proyek ini dapat mulai beroperasi pada akhir 2027.

    “Tapi, ini proses pembangunan industri akan membutuhkan waktu. Kita mudah-mudahan itu nanti dengan percepatan. Kita mengharapkan akhir 2027 itu bisa diselesaikan industri metanol di Bojonegoro,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia membeberkan nilai investasi untuk pembangunan pabrik bahan baku biodiesel tersebut diperkirakan mencapai US$ 1,2 miliar.

    Menurut Bahlil, rencana pembangunan pabrik methanol di Bojonegoro dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel yang selama ini masih diperoleh dari impor.

    “Karena 80% metanol sebagai campuran daripada biodiesel itu kita impor. Jadi kita akan bangun satunya di Bojonegoro dengan industri kurang lebih sekitar US$ 1,2 miliar investasinya,” kata Bahlil di Jakarta, dikutip Kamis (28/11/2024).

    Selain methanol, Bahlil menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan untuk percepatan pengembangan industri etanol di dalam negeri. Pasalnya, kebutuhan etanol selama ini juga masih berasal dari impor.

    Tak hanya itu, pemerintah juga tengah melakukan persiapan untuk pelaksanaan mandatori biodiesel 40% (B40) pada 2025 mendatang. Bahkan hingga mencapai B50 dalam beberapa tahun ke depan.

    (pgr/pgr)

  • Menko Airlangga Ungkap Nasib PSN Jokowi, Mandek Atau Lanjut?

    Menko Airlangga Ungkap Nasib PSN Jokowi, Mandek Atau Lanjut?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap nasib Proyek Strategis Nasional (PSN) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tak masuk daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 – 2029.

    Airlangga menjelaskan saat ini pemerintah bakal fokus melaksanakan pembangunan pada PSN yang telah memiliki landasan hukum sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025 – 2029.

    “Kan PSN sih yang sudah ada regulasinya tetap jalan, yang baru juga akan berprogres,” jelasnya saat ditemui di JCC, Jumat (14/3/2025).

    Saat dikonfirmasi bagaimana nasib PSN yang tak tercantum dalam regulasi tersebut, Airlangga enggan menjawab. 

    Untuk diketahui, dalam Perpres 12/2025 terkait RPJMN Presiden Prabowo Subianto menetapkan sebanyak 77 PSN yang bakal fokus dibangun selama periodenya menjabat.

    Adapun, 77 PSN itu terdiri dari 29 merupakan PSN baru dan sisanya yakni sebanyak 48 PSN merupakan proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya atau carry over.

    PSN itu antara lain terdiri dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi. 

    Selain itu, 77 PSN itu juga terdiri dari proyek-proyek yang diklaim mampu mendukung pencapaian sasaran program prioritas presiden di bidang pembangunan manusia.

    Namun demikian, sejumlah proyek infrastruktur era Jokowi tampak tak tercantum. Sebut saja, Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) yang tak terdaftar dalam beleid tersebut.

    Pasalnya, dalam RPJMN tersebut Prabowo hanya menetapkan empat PSN jalan tol. Di antaranya, pembangunan jalan tol terintegrasi dengan utilitas di Sumatra dan pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang di Banten. 

    Kemudian, Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi di Jawa Timur dan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban di Jawa Barat.

  • Tak Masuk PSN Era Prabowo, Bagaimana Nasib 2 Proyek Tol Terpanjang?

    Tak Masuk PSN Era Prabowo, Bagaimana Nasib 2 Proyek Tol Terpanjang?

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto telah merilis daftar 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Di dalamnya, tidak tercantum Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci).

    Kedua jalan tol terpanjang di Jawa dan Bali itu dulunya masuk ke dalam jajaran PSN era pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Adapun di era Jokowi sendiri, PSN jalan tol tembus hingga lebih dari 30 proyek. Namun di era Presiden Prabowo Subianto saat ini, hanya ada empat PSN jalan tol.

    Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan apakah kedua proyek tol itu akan dilanjut sebagai prioritas atau tidak. Hal ini mengingat belum ada keputusan untuk mencabut status PSN-PSN era Jokowi.

    “Sampai sekarang kan PSN-nya kan tidak ada keputusan untuk mencabut atau seperti apa. Tapi sekarang kita sedang sinkronkan, karena ada (PSN) yang di RPJMN, tapi sementara di posisi yang lain ada juga yang di Kemenko Perekonomian, waktu itu kan ada Sekretariat KPPIP,” terang Zainal, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

    Zainal bilang, hingga saat ini proses konsolidasi masih terus berjalan. Pembahasan terkait PSN ini juga akan melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

    Keputusan menyangkut kelanjutan PSN era Jokowi berada tangan di Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Perekonomian. Zainal mengatakan, perlakuan untuk proyek Tol Getaci dan Gilimanuk-Mengwi akan sama dengan PSN-PSN lainnya usai keputusan dibuat.

    “Kalau aturannya memungkinkan dan memang ada, ya pasti kita jalankan. Kalau aturannya masih belum diputusin, masih ngambang, ya tentu kita nunggu, ya kan? Biar nggak ada yang dirugikan,” ujarnya.

    Zainal menjelaskan, proses pembangunan kedua jalan tol itu sebelumnya memang terkendala di tahapan lelang. Pemrakarsa jalan tol tersebut mundur sehingga kedua proyek itu dilelang ulang beberapa kali.

    Namun hingga saat ini, belum ada kabar lanjutan dari lelang kedua proyek itu. Adapun untuk Tol Gilimanuk-Mengwi sendiri, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sempat mengumumkan bahwa lelangnya ditunda sementara hingga pemberitaan lanjutan.

    Rencana penundaan lelang kedua jalan tol ini juga muncul seiring dengan efisiensi besar-besaran yang dilakukan pemerintah. Kabarnya, kedua proyek itu mau dievaluasi kembali lantaran memerlukan dukungan pendanaan dari pemerintah yang cukup besar.

    “Kita evaluasi terus ya karena itu butuh dukungan konstruksi dari pemerintah. Kemarin saya lapor Pak Menteri (Dody Hanggodo) pada saat ada kebutuhan dukungan (anggaran pemerintah) yang cukup besar, itu kita harus evaluasi dulu,” kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Sebagai informasi, dalam rencana besarnya Jalan Tol Getaci akan menjadi tol terpanjang di Indonesia dengan panjang keseluruhan 206,65 km. Proyek ini menelan anggaran Rp 56,2 triliun.

    Namun karena sempat gagal lelang, pemerintah memutuskan memangkas prioritas pembangunannya menjadi hanya sampai Ciamis atau sepanjang 108 km, dengan anggaran Rp 37,64 triliun. Lalu muncul lagi kabar prioritasnya akan dipangkas lagi jadi hanya sampai Tasikmalaya.

    Sedangkan Tol Gilimanuk-Mengwi sendiri digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Bali. Namun proyek ini sempat dikhawatirkan akan mangkrak karena tak kunjung mendapat investor. Pemerintah sudah berulang kali melakukan lelang, namun masih gagal.

    Rencananya, jalan tol sepanjang 96,68 km ini akan dibangun melintasi 3 kabupaten, 13 kecamatan, dan 58 desa. Pembangunan tol ini terbagi menjadi tiga seksi, antara lain Seksi 1 Gilimanuk-Pekutatan sepanjang 53,6 km, Seksi 2 Pekutatan-Soka sepanjang 24,3 km dan Seksi 3 Soka-Mengwi sepanjang 18,9 km.

    (shc/rrd)

  • WIKA: Progres Pembangunan Tol Probowangi Paket 3 Sentuh 74,9% – Page 3

    WIKA: Progres Pembangunan Tol Probowangi Paket 3 Sentuh 74,9% – Page 3

    Sebelumnya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk  (WIKA) terus berupaya mewujudkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Akses Patimban Paket 4 di Subang, Jawa Barat.

    Infrastruktur ini akan menjadi simpul penting dalam rantai konektivitas antara kawasan industri di Jawa Barat dengan Pelabuhan Patimban, memperlancar arus logistik, hingga mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Subang dan sekitarnya.

    Hingga Januari 2025, progres pekerjaan proyek ini telah mencapai 38% dengan sejumlah lingkup pekerjaan yang telah terealisasi di antaranya, pekerjaan tanah, pemasangan PCU Girder untuk Interchange 02 dan 03, pemancangan Concrete Spun Pile Jembatan Sungai Cipunagara, pekerjaan Pile Head dan pengecoran Slab pada Pile Slab 18 hingga 21, serta pengaspalan pada Relokasi Jalan Akses Pelabuhan Patimban.

    Sebagai bagian dari upaya mewujudkan lean construction dan keberlanjutan, Wijaya Karya menggunakan inovasi metode kerja Hydraulic Static Pile Driver (HSPD), di mana tiang pancang ditekan ke dalam tanah menggunakan tekanan hidrolik tanpa menimbulkan getaran.

    Penggunaan HSPD memiliki beberapa keunggulan, seperti pemasangan yang lebih cepat dan efisien, meningkatkan presisi, serta meminimalkan risiko pengerjaan ulang (rework). Selain itu, teknologi ini lebih ramah lingkungan karena mengurangi kebisingan, polusi asap, dan potensi dampak terhadap bangunan di sekitar proyek.

    Selain proses pembangunannya yang ramah lingkungan, pembangunan Tol Akses Patimban juga menghasilkan multiplier effect yang tinggi, di antaranya penciptaan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat setempat, di mana proyek ini telah menyerap 102 tenaga kerja lokal

     

  • Gubernur Bali targetkan pembangunan infrastruktur rampung pada 2028

    Gubernur Bali targetkan pembangunan infrastruktur rampung pada 2028

    Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi kembali berlanjut, meski keluar dari daftar proyek strategis nasional (PSN)

    Badung, Bali (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan pembangunan sejumlah infrastruktur, yang di antaranya bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota, dapat rampung pada 2028.

    “Program ini (pembangunan infrastruktur) harus berjalan paling lambat 2028 selesai, buruk-buruknya 2029 sudah harus selesai, kami berbagi tugas,” kata dia di Badung, Bali, Kamis.

    Pada periode keduanya ini, Koster merancang sejumlah infrastruktur dengan beberapa di antaranya menggunakan dana kolaborasi antara Pemprov Bali dengan pemerintah kabupaten/kota.

    “(Restorasi) Pura Besakih itu (dikerjakan) provinsi, parkir Pura Batur provinsi, parkir Pelabuhan Sanur berbagi provinsi dengan Denpasar, Jalan Underpass Jimbaran dan Gatot Subroto-Canggu biaya Badung penuh, lalu Underpass Tohpati berbagi provinsi dan Denpasar, jadi semua kebagian,” ujarnya.

    Koster mengaku sudah mendiskusikan target ini terutama dengan Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar karena turut terlibat dalam pembiayaan.

    Selain itu, pada 17 Maret 2025, Gubernur asal Buleleng tersebut akan menghadap Menteri PU untuk mendiskusikan sejumlah proyek dengan harapan mendapat tambahan anggaran.

    Koster menjelaskan dalam lima tahun ke depan beragam proyek pembangunan akan berlangsung seperti restorasi parahyangan Pura Agung Besakih, Kabupaten Karangasem, yang akan dimulai 2026.

    “Supaya semua pelinggihnya bagus, banyak pelinggihnya yang jamuran, reot, dibiarkan terus. Padahal, kita terus minta anugerah di sana, jadi harus diperbaiki supaya Ida Bhatara sayang sama kita semua,” ujarnya.

    Kemudian, melanjutkan pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, Kabupaten Klungkung, yang dimulai akhir 2025 karena saat ini Pemprov Bali masih memilih pihak ketiga yang tepat menjalankan proyek tersebut.

    Proyek Turyapada Tower, Kabupaten Buleleng, juga masuk bagian, yang mana tahap satunya telah rampung dan kini dilanjutkan tahap kedua yang diperkirakan rampung 2026.

    Pembangunan gedung parkir di Pura Batur, Bangli, sekaligus jalan baru yang menghubungkan pura tersebut dengan Pura Kahyangan, sehingga tidak terjadi macet setiap tahun saat piodalan.

    “Dibangun juga jalan baru di Sang Hyang Ambu menghubungkan Klungkung-Karangasem, bagian dari jalan lingkar Bali, melintasi terowongan 200 meter, jadi tidak lagi macet di tikungan tajam,” kata Koster.

    Infrastruktur jalan lainnya adalah Jalan Baru Berina yang menghubungkan Karangasem-Buleleng dan melanjutkan jalan shortcut titik 9-10 Singaraja-Mengwitani yang rencananya tahun ini tendernya akan dilanjutkan.

    Berikutnya, Pelabuhan Amed, Karangasem, yang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Bali timur dan Pelabuhan Sangsit, Buleleng.

    “Pembangunan pusat olahraga Bali di Kabupaten Bangli, ini inisiatif Pak Bupati, tapi akan dijadikan program Pemprov Bali bekerja sama dengan Pemkab Badung. Nanti, kita kelola profesional bisa dapat duit kita, supaya Bangli menyala juga,” ujar Gubernur Koster.

    Gubernur Bali juga memastikan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi kembali berlanjut meski keluar dari daftar proyek strategis nasional (PSN), serta pembangunan kereta bawah tanah.

    Sementara, khusus di Denpasar dan Badung, pembangunan infrastruktur yang diberi target adalah pengembangan jalan dan akses shuttle.

    “Di Denpasar, jalan baru di Sunset Road-Mahendradatta, Gatot Subroto-Canggu, Underpass Ahmad Yani, Underpass Tohpati, Underpass Jimbaran, jalan untuk shuttle dari gedung parkir menuju Pelabuhan Sanur ini dikerjakan 2026 sampai 2027, dan pembangunan jalan baru Simpang Akasia-Padang Galak,” kata Koster.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur pastikan Tol Gilimanuk-Mengwi lanjut walau keluar PSN

    Gubernur pastikan Tol Gilimanuk-Mengwi lanjut walau keluar PSN

    Melanjutkan rencana pembangunan Tol Jagat Kerthi Bali Gilimanuk-Mengwi, dicabut dari PSN tapi jangan dulu pesimis, pembangunan tidak berarti berhenti karena tidak masuk PSN

    Badung (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster memastikan proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi akan berlanjut meskipun sudah dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Koster dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Bali di Kabupaten Badung, Rabu, selain memastikan berlanjutnya proyek jalan penghubung lebih dari 50 desa itu juga menjadikan jalan tol program super prioritas mendesak pada periode kedua kepemimpinannya.

    “Melanjutkan rencana pembangunan Tol Jagat Kerthi Bali Gilimanuk-Mengwi, dicabut dari PSN tapi jangan dulu pesimis, pembangunan tidak berarti berhenti karena tidak masuk PSN,” kata dia.

    Ia mengingatkan bahwa banyak pembangunan infrastruktur yang bisa berlangsung tanpa PSN, namun untuk proyek ini akan ditentukan kembali pola pembangunannya karena saat masih dalam PSN dikerjakan bersama Kementerian PUPR.

    “Untuk memastikan pola pembangunan ini, tanggal 17 (Maret) saya akan menghadap Bapak Menteri PU, membahas pola yang dipakai, apakah masih tetap dengan pola seperti sekarang,” ujar Wayan Koster.

    Orang nomor satu di Pemprov Bali itu mengatakan, awalnya pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi mengambil pola pengadaan lahan dari dana APBN sementara konstruksinya pihak ketiga, sedangkan jika hasil pertemuan nanti berubah kemungkinan seluruhnya akan dilepas ke pihak ketiga.

    “Nanti konfirmasi soal tol dan juga masalah infrastruktur, kami tentu menginginkan berharap ada dukungan pak menteri, untuk plan B-nya ada skema pemerintah daerah,” kata dia.

    “Kalau nanti dilepas ke pihak ketiga, maka kami akan berunding dengan Bapak Bupati Badung, walikota dan bupati se-Bali, kita membuat plan B untuk meneruskan jalan ini melibatkan para pelaku ekonomi dan masyarakat Bali,” sambungnya.

    Koster optimistis dengan kelanjutan proyek ini. Menurut dia, apapun akan ditempuh karena infrastruktur Tol Gilimanuk-Mengwi sangat dibutuhkan.

    “Tidak ada pilihan lain, Tol Gilimanuk sudah harus diprioritaskan karena sudah macet total dan mengancam keselamatan karena sering terjadi kecelakaan,” kata Koster.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Bentuk Satgas Khusus buat Realisasi Proyek Giant Sea Wall

    Pemerintah Bentuk Satgas Khusus buat Realisasi Proyek Giant Sea Wall

    Jakarta –

    Pemerintah berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk penanganan pesisir pantai utara (Pantura) Jawa. Salah satu tugas dari satgas ini ialah mendukung perencanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall/GSW).

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) untuk membentuk satgas khusus.

    “Pak AHY mendapatkan tugas dari Bapak Presiden untuk Giant Sea Wall ini dan beliau diminta untuk membuat semacam satgas khusus untuk penanganan pesisir pantai utara Jawa,” kata Diana, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Diana menjelaskan, satgas ini tidak hanya akan melibatkan Kementerian PU saja, tetapi juga kementerian/lembaga (KL) lainnya seperti Kementerian ATR/BPN hingga Kementerian Lingkungan Hidup (LH), serta ada keterlibatan pemerintah daerah (pemda).

    “PU di sini sebagai pokja (pokja) pembangunan, dan juga nanti ada pokja pembiayaan,” ujarnya.

    Untuk pembiayaannya sendiri, Diana menekankan bahwa proyek ini tidak hanya akan mengandalkan APBN saja, tetapi juga harapannya ada investasi swasta. Menurutnya, swasta bisa menjadi mitra strategis untuk pengembangan Giant Sea Wall ini maupun program perlindungan pantura Jawa yang terus mengalami penurunan.

    “Peluang investasi ini juga tentunya akan ada land value capture, ini pendapatan dari tol di atas tanggul laut, dan juga potensi penjualan listrik, dan juga PLTS terapung. Banyak, jadi nanti ini multi-sektor yang ada di Giant Sea Wall, jadi ini bukan hanya satu sektor saja,” kata dia.

    Secara keseluruhan, Diana menjelaskan bahwa Giant Sea Wall ini merupakan program perlindungan di pesisir pantura Jawa. Dalam rencana besarnya, proyek ini akan membentang dari Tangerang hingga Gresik.

    “Mungkin total panjangnya 946 km. Ini perkiraan investasinya cukup gede banget,” ujar Diana.

    Di wilayah Jabodetabek sendiri, ada proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul pantai yang menjadi bagian dari program pembangunan Giant Sea Wall. Total setidaknya ada 3 tahapan pembangunan NCICD ini yakni tahap A, B, dan C.

    “Nah, yang tahap A ini ada tanggul pantai dan sungai, ini sudah dilaksanakan kolaboratif antara SDA dan juga PU, dan di DKI Jakarta,” katanya.

    (shc/rrd)

  • Kementrans ajak Pemkot Batam kolaborasi bangun area transmigrasi lokal

    Kementrans ajak Pemkot Batam kolaborasi bangun area transmigrasi lokal

    Setelah mendapat izin, kewenangan, dan apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto tentang Kawasan Transmigrasi Barelang ini, kami harus secepatnya menunjukkan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengajak Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Provinsi Kepulauan Riau, untuk berkolaborasi membangun Kawasan Transmigrasi Lokal Batam-Rempang-Galang (Barelang) untuk mendukung pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.

    “Setelah mendapat izin, kewenangan, dan apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto tentang Kawasan Transmigrasi Barelang ini, kami harus secepatnya menunjukkan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Selasa.

    Ia menyatakan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi lokal tersebut merupakan salah satu upaya untuk memberikan solusi penyelesaian konflik lahan atas hak tanah adat masyarakat setempat karena pengembangan PSN Rempang.

    Iftitah mengatakan bahwa program transmigrasi lokal dapat menjadi solusi yang lebih baik dibandingkan upaya relokasi yang ditolak oleh sebagian masyarakat setempat.

    Ia menuturkan bahwa upaya relokasi hanya memindahkan lokasi pemukiman warga, sementara program transmigrasi juga mementingkan aspek kesejahteraan, pendidikan, layanan kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja sehingga perpindahan penduduk dapat menimbulkan dampak positif secara sosial dan ekonomi.

    “Ini merupakan paradigma baru transmigrasi. Nanti persoalan konflik berkepanjangan yang menentang PSN Rempang Eco City ini akan kami ambil alih solusinya, demi kesejahteraan masyarakat setempat,” ujarnya.

    Iftitah menyampaikan bahwa nilai investasi tahap pertama PSN Rempang tercatat sebesar Rp198 triliun. Dalam jangka panjang, terdapat potensi nilai investasi sekitar Rp381 triliun, penyerapan tenaga kerja 186 ribu orang, serta pengurangan emisi karbon 3,4 juta ton per tahun.

    Ia berharap bahwa pengembangan PSN tersebut dapat mendorong perekonomian Batam agar mampu melampaui Singapura, sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung dengan kota tersebut, saat Indonesia menginjak usia emas pada 2045.

    “Batam bisa maju, bahkan melampaui Singapura,” ucap Iftitah Sulaiman Suryanagara.

    Pemerintah Kota Batam pun mengapresiasi pendekatan dan berbagai upaya yang tengah disiapkan Kementrans untuk mendukung pengembangan PSN Rempang Eco City.

    Wali Kota Batam Amsakar Achmad berharap Kementrans dapat membantu membangun 600 unit rumah, sebagai tambahan atas 350 unit rumah yang sudah dibangun Kementerian Pekerjaan Umum untuk warga setempat yang terdampak pengembangan PSN tersebut.

    “Harapan besar kami pada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung pembangunan rumah bagi warga lokal Rempang yang belum terpenuhi serta pembangunan dermaga,” ujarnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR RI Rizal Bawazier Tegaskan KITB Harus Punya Multiplier Effect untuk Warga Batang

    Anggota DPR RI Rizal Bawazier Tegaskan KITB Harus Punya Multiplier Effect untuk Warga Batang

    TRIBUNJATENG.COM, BATANG – Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) menjadi salah satu agenda utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Sebelum Perpres RPJMN 2025-2029, keberadaan KITB telah dikukuhkan sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN) dalam Perpres No. 109/2020.

    Dua tahun kemudian, terbit Perpres No. 106/2022 tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah.

    Sasaran utama dalam Perpres ini adalah meningkatkan aglomerasi industri di KITB dengan pendanaan yang bersumber dari belanja kementerian/lembaga, dana alokasi khusus, serta BUMN dan swasta.

    Namun, Komisi VI DPR RI meminta agar keberadaan KITB tidak hanya menjadi kebanggaan semu tanpa dampak nyata bagi masyarakat lokal, khususnya di Kabupaten Batang.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PT Danareksa (Persero) dan Komisi VI DPR di Jakarta, Senin, 10 Maret 2025, Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS, Rizal Bawazier, menekankan pentingnya keterlibatan pekerja lokal dalam pengembangan kawasan ini.

    “Jangan sampai KITB hanya menjadi kebanggaan semu. Multiplier effect harus dirasakan oleh masyarakat Batang.

    Para pekerja lokal harus dilibatkan secara langsung, baik dalam pembangunan perumahan rakyat, jasa perkantoran, jasa kesehatan, makanan dan minuman, serta sektor lainnya,” ujarnya.

    Rizal juga menegaskan bahwa kehadiran KITB seharusnya memberi manfaat nyata bagi warga setempat.

    “Jangan sampai warga Batang hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” pungkasnya. (din)

  • Ekonom Curiga Danantara Bakal Beli SBN, Ini Alasannya!

    Ekonom Curiga Danantara Bakal Beli SBN, Ini Alasannya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mencurigai Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan membelanjalan modal awalnya dengan membeli surat berharga negara atau SBN. 

    Wija menjelaskan bahwa Danantara akan mendapatkan gelontoran modal yang luar biasa besar. Selain dari aset BUMN, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan ada Rp300 triliun hasil efisien anggaran yang akan dikelola Danantara.

    Permasalahannya, kata dia, tidak banyak instrumen investasi menarik dalam jangka pendek padahal modal tersebut harus segera dibelanjakan agar berdampak positif ke perekonomian.

    “Contohnya, pasar modal terlalu beresiko karena banyak saham ‘gorengan’ dan kolamnya terlalu kecil. Selain itu ada deposito berjangka, namun imbal hasilnya kecil,” ujar Wijayanto dalam diskusi daring, Minggu (9/3/2025).

    Sementara apabila modal Danantara diinvestasikan ke proyek strategis nasional (PSN), lanjutnya, perlu waktu satu sampai dengan dua tahun untuk capital outlay alias belanja modal.

    “Saya khawatir ujung-ujungnya [uang Danantara] ditaruh di SBN. Nah, kalau kita taruh di SBN, ini buruk,”

    Staf khusus wakil presiden untuk ekonomi dan keuangan periode 2014—2019 itu menilai setidaknya ada dua preseden buruk apabila modal Danantara dipakai untuk membeli SBN. Pertama, Danantara akan memfasilitasi kecenderungan pemerintah untuk terus berutang.

    Kedua, meski ada aktivitas ekonomi namun tidak akan ada dampak ke perekonomian. Bagaimanapun, sambungnya, sumber dana Danantara berasal dari SBN sehingga tidak masuk akal apabila dana tersebut ditaruh kembali ke SBN.

    “Ketika negara itu sedang defisit, menutupnya dengan SBN. Apapun yang dikeluarkan oleh negara ketika defisit bisa diartikan dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh SBN [seperti modal asal Danantara],” jelas Wija.

    Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani menegaskan bahwa investasi akan mengikuti prinsip kehati-hatian atau prudent.

    Dalam pengambilan keputusan investasi, Rosan melanjutkan bahwa nantinya akan ada tim komite investasi yang akan melakukan analisis mendalam terhadap setiap proyek yang akan didanai termasuk menganalisis 21 proyek hilirisasi dan PSN pemerintah.

    “Kami mempunyai parameter-parameter dan memang parameter itu tidak semata-mata hanya dari segi return saja. Namun, parameter juga terkait penciptaan lapangan pekerjaan, mengurangi impor, meningkatkan ekspor, dan tentunya adalah daya saing. Itu juga penting, competitiveness ya,” ujar Rosan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/3/2025).