Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional (PSN)

  • Forum Purnawirawan TNI Tuntut Kembali ke UUD 1945 Asli Hingga Copot Gibran

    Forum Purnawirawan TNI Tuntut Kembali ke UUD 1945 Asli Hingga Copot Gibran

    GELORA.CO –  Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan sejumlah tuntutan sebagai seruan dalam menjawab berbagai persoalan bangsa.

    Tuntutan itu tertera dalam sebuah lembaran bertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Kemudian dalam kolom mengetahui terdapat tanda tangan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Lembaran yang tertulis pada Februari 2025 itu dibacakan pakar hukum tata negara Refly Harun.

    “(Tuntutan ke) Satu, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Asli, ini ada persoalan, tapi kita hargai dulu,” ujar Refly dikutip dalam kanal YouTube pribadinya, Jumat, 18 April 2025.

    Tuntutan selanjutnya mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara). Kemudian ada juga terkait penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap bermasalah.

    “Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya. Ingat ya, China bukan Tionghoa ya,” seloroh Refly. 

    Tuntutan berikutnya yang dibacakan Refly, pemerintah wajib melakukan penertiban, pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 

    Selanjutnya tuntutan mengarah kepada para menteri yang diduga telah melakukan kejahatan korupsi untuk segera di-reshuffle. 

    “Dan perlu mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan presiden RI ke-7 (Joko Widodo),” ungkapnya.

    “Ketujuh, mengembalikan Polri pada fungsi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri. Kedelapan, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan undang-undang kekuasaan kehakiman,” beber Refly membacakan tuntutan tersebut.

    Tuntutan ini telah ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel.

    Dalam akun YouTube-nya tersebut, Refly juga mencoba konfirmasi kepada Jenderal Fachrul Razi dan Soenarko mengenai kebenaran edaran tersebut. Namun, keduanya belum bisa dihubungi lewat sambungan telepon.

    “Kalau mau jujur, semua tuntutan ini saya sepakati, hanya yang paling problematik tentang kembali ke UUD 1945 asli, ini perlu perdebatan ilmiah akademik, apakah itu memang jalan bagi masa depan Indonesia atau tidak? Tapi yang lainnya so far tidak ada masalah,” pungkasnya.

  • Belanda, China, dan Korsel Lirik Proyek Tanggul Laut Raksasa Indonesia

    Belanda, China, dan Korsel Lirik Proyek Tanggul Laut Raksasa Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Proyek strategis nasional (PSN) tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) rupanya bukan cuma menarik perhatian Belanda, dua raksasa Asia, yakni China dan Korea Selatan juga menunjukkan minat untuk ikut andil dalam megaproyek ini.

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebutkan, ketertarikan kedua negara tersebut telah disampaikan dalam rapat bersama Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, sebelum menggandeng investor asing, pemerintah tengah merampungkan detail engineering design (DED) yang ditarget selesai pada akhir 2025.

    “Kemarin disampaikan oleh Pak Menko Infrastruktur, China dan Korea Selatan juga tertarik. Sebenarnya cukup banyak yang berminat, tetapi kita perlu merampungkan format kerja sama dan teknisnya dahulu,” ujar Dody, Senin (14/3/2025).

    Tak hanya soal investasi, Indonesia juga menggandeng Belanda yang sudah lebih dahulu dikenal sebagai negara ahli pengelolaan air terkait proyek tanggul laut raksasa. Negeri Kincir Angin tersebut telah menyiapkan pinjaman lunak sebesar €300 juta atau sekitar Rp 5,7 triliun untuk mendukung pembangunan tanggul laut.

    Dody menjelaskan, proyek tanggul raksasa ini merupakan salah satu proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi pesisir Pantai Utara Jawa dari ancaman rob, abrasi, dan penurunan muka tanah.

    Di sisi lain, Duta Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen mengungkapkan, Invest International juga siap menggelontorkan dana untuk mendanai proyek-proyek air, energi terbarukan, dan pengelolaan sampah di Indonesia. Termasuk di dalamnya perlindungan pesisir Demak dan Cirebon lewat program Giant Sea Wall.

    Kerja sama Indonesia dan Belanda di bidang pengelolaan air sendiri sudah berjalan sejak 2000 dan saat ini telah memasuki fase kelima yang berlaku hingga 2027.

    Dengan ketertarikan dari berbagai negara besar, pemerintah optimis proyek tanggul laut raksasa ini bisa menjadi langkah penting dalam penguatan pertahanan pesisir sekaligus mendorong investasi strategis di Indonesia.

  • DKI pastikan arus lalin tetap lancar usai libur Lebaran

    DKI pastikan arus lalin tetap lancar usai libur Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus memastikan arus lalu lintas tetap lancar usai libur Lebaran 2025, salah satunya dengan tetap melakukan pengaturan dan pengawasan di berbagai ruas jalan Jakarta secara rutin.

    “Guna meminimalisir kepadatan lalu lintas, kami juga mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan peraturan lalu lintas yang berlaku dan menggunakan angkutan umum dalam beraktivitas,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Tak hanya itu, Dishub DKI juga menempatkan petugas di lokasi-lokasi yang berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas.

    Seiring berakhirnya masa Lebaran Idul Fitri 1446 H, aktivitas masyarakat di Jakarta kembali meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan kembali berjalannya kegiatan-kegiatan perkantoran, bisnis dan sekolah yang sebelumnya sempat libur selama periode cuti bersama Lebaran.

    Selain itu, masyarakat yang sebelumnya mudik ke kampung halaman juga kembali beraktivitas di wilayah Jakarta.

    Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, volume lalu lintas pada ruas–ruas jalan pada Kamis (10/4) tidak menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan volume lalu lintas pada hari-hari biasa.

    Selain itu, berbagai peraturan lalu lintas yang sebelumnya ditiadakan pun kini diberlakukan kembali. Di antaranya peraturan Sistem Ganjil Genap (Gage) dan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

    “Setelah libur Lebaran 2025, ganjil genap kembali diberlakukan mulai 8 April 2025 dan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dimulai kembali pada 13 April 2025,” ujar Syafrin.

    Dia pun mengingatkan bahwa saat ini sejumlah pekerjaan konstruksi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pekerjaan konstruksi lainnya di Jakarta masih berlangsung.

    Oleh karena itu, pihaknya memberlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah lokasi konstruksi, sehingga masyarakat dapat menghindari ruas-ruas jalan tersebut untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas akibat adanya penyempitan ruas jalan.

    Berbagai pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung di Jakarta, antara lain pekerjaan konstruksi Stasiun dan Jalur MRT Jakarta Fase 2A (HI – Kota) sepanjang 5,8 km di Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Merdeka Barat, Jalan M.H Thamrin, Jalan Suryopranoto.

    Kemudian terdapat pekerjaan konstruksi Stasiun dan Jalur LRT Fase 1B (Velodome – Manggarai) sepanjang 6,4 km di Jalan Pemuda, Jalan Manggarai, dan Jalan Pramuka.

    Selain itu, ada juga pekerjaan konstruksi Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sepanjang 159,783 km di Jalan Raya Bogor, Jalan Pondok Gede, Gunung Sahari dan berbagai ruas wilayah Jakarta lainnya.

    Terakhir, ada pekerjaan konstruksi Jaringan Perpipaan Jakarta yakni Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1 sepanjang 75,93 km di berbagai ruas wilayah Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamen BUMN Bongkar Tujuan Sebenarnya dari Pendirian Danantara – Page 3

    Wamen BUMN Bongkar Tujuan Sebenarnya dari Pendirian Danantara – Page 3

    Sebelumnya, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang kolaborasi perencanaan investasi dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Rosan mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini jadi satu langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antar instansi dalam menggenjot ekonomi nasional. 

    “Apalagi kita ketahui bersama, pertumbuhan Indonesia diharapkan meningkat sesuai dengan target dari bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi 8 persen. Tentunya hal itu tidak bisa kita capai kalau kita tidak bersinergi dan tidak berkolaborasi bersama-sama,” kata Rosan dikutip dari keterangan resmi Kementerian PPN/Bappenas, Sabtu (12/4/2025).

    Arah kebijakan pengelolaan PSN dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 tersebut untuk memperbaiki pengelolaan PSN.

    Dengan maksud, agar pembiayaan PSN tidak hanya berasal dari APBN, tapi juga dari swasta dan BUMN. Untuk itu, peranan BPI Danantara sangat penting guna mendukung pembiayaan PSN, khususnya kontribusi investasi dari BUMN. 

    Melalui penandatanganan MoU ini, Kementerian PPN/Bappenas dan BPI Danantara akan bersama-sama melakukan beberapa hal krusial. 

    Pertama, identifikasi potensi PSN dan analisis investasi strategis atas rencana PSN non-APBN. Kedua, koordinasi untuk sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dan kebijakan, termasuk pengembangan skema investasi dalam rangka pelaksanaan PSN. 

     

  • Legislator minta Pemprov DKI evaluasi sejumlah proyek pembangunan

    Legislator minta Pemprov DKI evaluasi sejumlah proyek pembangunan

    Ilustrasi – Pekerjaan perbaikan jalan di Ruas Tol Jakarta-Cikampek oleh PT Jasamarga Transjawa Tol. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah

    Legislator minta Pemprov DKI evaluasi sejumlah proyek pembangunan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 12 April 2025 – 22:01 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mengevaluasi proyek-proyek pembangunan yang tidak berjalan sesuai harapan dan mengganggu arus lalu lintas.

    “Ada beberapa proyek pembangunan yang tidak berjalan dan sangat mengganggu arus lalu lintas,” kata anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo di Jakarta, Sabtu.

    Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengingatkan proyek pembangunan yang ada di Jakarta seharusnya memiliki kepastian waktu pelaksanaan dan penyelesaiannya yang disampaikan melalui informasi di lokasi proyek sehingga warga mengetahuinya.

    “Kami minta Pemprov DKI Jakarta menyikapi ini jika itu proyek yang menggunakan APBD Jakarta maka harus ada kepastian,” kata dia.

    Tri mengaku termasuk yang menjadi korban keberadaan proyek pembangunan di  kawasan Penjaringan yang membuat jarak tempuh semakin lama.

    “Biasanya saya hanya membutuhkan waktu 45 menit ke kantor tetapi dengan adanya proyek tersebut jarak tempuh yang dilalui bisa dua jam,” kata dia.

    Ia meminta Pemprov DKI Jakarta harus mencari penyebab proyek yang mengganggu lalu lintas tersebut mulai dari pemanggilan pengawas hingga melakukan monitoring untuk memastikan seluruh proyek berjalan dengan baik.

    “Ini kendala dimana, apa yang menyebabkan proyek tersebut tidak berjalan,” kata dia.

    Apalagi  proyek tersebut berbatasan dengan jalan Proyek Strategis Nasional (PSN)) yang harusnya berjalan dengan baik dan ada kepastian waktu penyelesaiannya.

    “Ini tentu kewenangan dari kementerian terkait agar proyek ini berjalan sesuai kajian yang ada,” kata dia.

    Menurut dia adanya proyek pembangunan di sejumlah titik di Jakarta  berdampak terhadap kapasitas jalan yang kian terbatas sementara jumlah kendaraan terus bertambah.

    “Masyarakat yang terdampak tentunya membutuhkan kepastian,” kata dia.

    Sejumlah proyek pembangunan  yang memberikan dampak terhadap kelancaran lalu lintas di antaranya di Penjaringan Jakarta Utara, Cikini Jakarta Pusat, dan Tebet Jakarta Selatan.

    Sumber : Antara

  • Kolaborasi Danantara dan Bappenas Genjot Proyek Strategis Nasional – Page 3

    Kolaborasi Danantara dan Bappenas Genjot Proyek Strategis Nasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang kolaborasi perencanaan investasi dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Rosan mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini jadi satu langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antar instansi dalam menggenjot ekonomi nasional. 

    “Apalagi kita ketahui bersama, pertumbuhan Indonesia diharapkan meningkat sesuai dengan target dari bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi 8 persen. Tentunya hal itu tidak bisa kita capai kalau kita tidak bersinergi dan tidak berkolaborasi bersama-sama,” kata Rosan dikutip dari keterangan resmi Kementerian PPN/Bappenas, Sabtu (12/4/2025).

    Arah kebijakan pengelolaan PSN dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 tersebut untuk memperbaiki pengelolaan PSN.

    Dengan maksud, agar pembiayaan PSN tidak hanya berasal dari APBN, tapi juga dari swasta dan BUMN. Untuk itu, peranan BPI Danantara sangat penting guna mendukung pembiayaan PSN, khususnya kontribusi investasi dari BUMN. 

    Melalui penandatanganan MoU ini, Kementerian PPN/Bappenas dan BPI Danantara akan bersama-sama melakukan beberapa hal krusial. 

    Pertama, identifikasi potensi PSN dan analisis investasi strategis atas rencana PSN non-APBN. Kedua, koordinasi untuk sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dan kebijakan, termasuk pengembangan skema investasi dalam rangka pelaksanaan PSN. 

    Berikutnya, penerapan manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor pada PSN yang pendanaannya bersumber dari non-APBN. Lalu, peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung perencanaan dan implementasi pengelolaan BUMN dan investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Kementerian PPN/Bappenas dan BPI Danantara telah mengidentifikasi dua PSN yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 untuk dilakukan analisis investasi strategis. Antara lain, pembangunan jalan tol terintegrasi dengan utilitas di Sumatera, dan pengembangan lapangan abadi wilayah kerja Masela. Selain itu, juga terdapat beberapa proyek pendukung swasembada energi dan kawasan industri dan logistik terintegrasi.

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy berharap, kolaborasi ini dapat menyiapkan dan menghasilkan PSN non-APBN yang lebih berkualitas dan layak untuk mendapatkan dukungan pendanaan investasi dari BPI Danantara. 

     

  • Inpex Memulai Desain Rekayasa Awal Proyek LNG Blok Masela

    Inpex Memulai Desain Rekayasa Awal Proyek LNG Blok Masela

    Bisnis.com, JAKARTA – Raksasa migas Jepang, Inpex Corp memulai fase onshore LNG front-end engineering design (FEED OLNG) untuk proyek di Lapangan Abadi Masela.

    FEED atau desain rekayasa awal yang dioperatori oleh Inpex Masela itu menandai kemajuan besar untuk proyek tersebut.

    CEO Inpex Corp Takayuki Ueda mengatakan, fase ini berfokus pada pemilihan teknologi lisensor likuefaksi dan teknologi penggerak turbin gas. Menurutnya, keduanya penting untuk mempercepat keseluruhan fase desain rekayasa pita lebar dari proyek ini. 

    “Inisiatif ini juga penting untuk memenuhi harapan tinggi dari para pemangku kepentingan kami dan memastikan realisasi proyek yang tepat waktu. Abadi Energy Project akan memakan waktu yang lama dan semakin memperkuat ketahanan energi bagi Indonesia,” kata Ueda dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Dia menuturkan, hasil dari fase ini akan menjadi dasar teknis dan komersial untuk pelaksanaan FEED selanjutnya. Ini sekaligus memastikan integrasi teknologi likuefaksi yang canggih guna mengoptimalkan kinerja dan keandalan.

    Proyek LNG Abadi juga dirancang menjadi proyek LNG pertama di Indonesia yang menerapkan teknologi carbon capture and storage (CCS) sejak awal pengembangannya. Ueda mengatakan, pendekatan ini akan memainkan peran penting dalam mendukung target nasional dekarbonisasi Indonesia.

    “Proyek ini tidak hanya akan membuka potensi sumber daya gas yang signifikan ke depannya, tetapi juga mencerminkan komitmen kami terhadap energi bersih melalui teknologi CCS,” ucapnya.

    Ueda menambahkan bahwa pihaknya berencana untuk memulai tahapan FEED pada pertengahan tahun ini. Dia juga menargetkan pengambilan keputusan investasi akhir (FID) sebelum masuk ke fase rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan instalasi (EPCI).

    “Ini merupakan proyek yang kompleks dengan tantangan besar. Namun, INPEX yakin bahwa melalui pengalaman yang kami miliki, Proyek Abadi akan dapat direalisasikan dengan sukses,” kata Ueda.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, momentum ini menjadi sinyal positif akan keberlanjutan pengembangan Lapangan Abadi, Blok Masela. Hal ini mengingat proyek tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang sangat dinantikan karena peran vitalnya dalam mendukung ketahanan energi nasional. 

    Menurut Djoko, proyek ini juga mencerminkan penerapan teknologi tinggi dan semangat kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

    “Tahap ini penting untuk memastikan kesesuaian desain teknis terhadap kebutuhan komersial dan lingkungan, sekaligus menjadi langkah awal untuk mengakselerasi keseluruhan jadwal FEED,” kata Djoko.

    Djoko berharap inisiasi tahap FEED OLNG ini dapat menjadi milestone yang sangat berarti, membawa Proyek Abadi semakin dekat ke tahap proyek berikutnya secara on time, on budget, on schedule, dan on safety. 

    “Inisiasi ini juga diharapkan menjadi fondasi yang kokoh dengan segera disepakatinya perjanjian jual beli gas (PPJG) menuju FID di tahun depan”, imbuhnya.

    Djoko menegaskan kembali komitmen SKK Migas dalam mendorong percepatan proyek ini menuju target besar onstream pada 2030. Hal itu dilakukan dengan kolaborasi dan profesionalisme dari Inpex dan para mitra KKS.

    “Mari kita selesaikan setiap tahapan pekerjaan dengan sense of urgency yang kuat. Proyek ini tidak hanya selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, tetapi juga menjadi benchmark sebagai proyek kelas dunia yang mengedepankan keselamatan, keberlanjutan, dan keunggulan teknis”, pungkas Djoko.

  • Pembangunan Infrastruktur di Tapanuli Selatan Jadi Sorotan, Jalan Tol Hanya Sampai Sibolga – Halaman all

    Pembangunan Infrastruktur di Tapanuli Selatan Jadi Sorotan, Jalan Tol Hanya Sampai Sibolga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan(Tabagsel) provinsi Sumatera Utara menyoroti masih minimnya pembangunan infrastruktur ke wilayah Tabagsel. Bahkan dalam program pemerintah, yakni Proyek Strategis Nasional (PSN), belum satupun menyentuh daerah Tabagsel. 

    Ketua Komunitas Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan(Tabagsel), Ongku Parmonangan Hasibuan mencontohkan rencana pembangunan jalan tol di Trans Sumatera yang hanya sampai Sibolga (Tapanuli Tengah) hingga Parapat (Tapanuli Utara). 

    Padahal, potensi Tabagsel dari dulu sampai sekarang adalah daerah surplus yang mensubsidi daerah-daerah sekitar di Sumatera Utara. Tabagsel memiliki banyak perkebunan, baik kepala sawit, kopi, karet, dan sebagainya. 

    “Tambang juga, yang beroperasi di Sumut hanya satu-satunya, yaitu di Batangtoru (tambang emas). Belum lagi potensi panas bumi di Sipirok dan Mandailing, serta PLTA di Batangtoru. Artinya, baik ketahanan energi, ketahanan pangan yang menjadi Asta Cita Presiden Prabowo sekarang,  sumbernya ada di Tabagsel. Tapi kenapa kita tidak bisa mengkapitalisasi itu, menggiring ke sana PSN supaya keekonomian seluruh potensi yang ada di Tabagsel, lebih baik,” ujar Ongku dalam pernyataannya saat Konferensi Pers jelang acara Halal Bi Halal Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan(Tabagsel) di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu(9/4/2025).

    Andaikata infrastruktur ke daerah Tabagsel lanjut Ongku ada kereta api, atau jalan tol, maka biaya pengangkutan komoditas perkebunan akan lebih murah. Begitu juga sektor-sektor lain. 

    “Tidak mungkin kita bisa mengembangkan pariwisata kalau infrastruktur tidak memadai,” lanjutnya.

    Menurut Ongku, membangun daerah tidak lepas dari lobi-lobi di tingkat pusat, didukung dengan gagasan dan perencanaan yang holistik serta terpadu dari wilayah tersebut. 

    “Ini pendekatan perencanaan wilayah, bukan per daerah kabupaten/kota tapi Tabagsel secara keseluruhan. Ini lima kepala daerah di Tangsel harus bersatu bersama membuat perencanaan wilayah. Kita sudah undang kelima kepala daerah agar hadir di acara ini, mereka mendukung,” pungkas Eka Bupati Tapanuli Selatan ini.

    Sementara itu acara Halal bi Halal pada 19 April 2025 mendatang rencananya akan dihadiri ribuan masyarakat Tabagsel (Tapanuli Bagian Selatan) dari lintas komunitas (perkumpulan) yang berdomisili di Jabodetabek berkumpul.

    Tabagsel merupakan wilayah di Sumatera Utara yang berasal dari induk Kabupaten Tapanuli Selatan, yang kini mekar menjadi 5 kabupaten, yakni Tapanuli Selatan, Mandailing Natal (Madina), Padang Lawas, Padang Lawas Utara (Paluta), dan Kota Padangsidimpuan.

    Ongku Parmonangan Hasibuan mengatakan, acara tersebut terbuka untuk semua masyarakat Tabagsel yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. Acara ini juga akan dihadiri tokoh-tokoh nasional, anggota DPR RI, dan sejumlah pejabat kementerian/lembaga asal Tabagsel. 

    Mereka yang diundang antara lain mantan Sekjen Kementerian Keuangan Mulia Panusunan Nasution, ahli hukum Todung Mulya Lubis, Menteri Tenaga Kerja periode 1999-2001 Bomer Pasaribu, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia  Aulia Tantowi Pohan, dan banyak lagi. 

    Dari kalangan DPR RI antara lain Marwan Dasopang, Andar Amin Harahap, dan Saleh Partaonan Daulay. Terdapat 100 lebih tokoh nasional asal Tabagsel yang diundang ke acara ini.

    “Kita juga sudah undang Agus Harimurti Yudhoyono (Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan) bersama istrinya Annisa Pohan. Bahkan Annisa Pohan sangat antusias dan senang,” ujar Ongku.

    Ongku menjelaskan bahwa semangat dasar acara ini adalah untuk lebih menyatukan masyarakat Tabagsel di parantauan dalam ranga mendukung pembangunan kampung halaman. 

    Sebab, saat ini terdapat sekitar 150 komunitas parsadaan (organisasi perkumpulan) masyarakat Tabagsel di wilayah Jabodetabek. 

    Mulai dari komunitas asal daerah, komunitas alumni sekolah, hingga parsadaan marga-marga, seperti Siregar, Nasution, Harahap, Lubis, Pohan, dan Pulungan.

    “Banyaknya organisasi ini membuat sumber daya kita terserap kemana-mana. Jadi concern kita semua masyarakat Tabagsel dan tokoh-tokoh Tabagsel sejak dulu, bagaimana mempersatukan sumber daya ini. Sehingga langkah kita tidak sporadis, tapi lebih terencana secara holistik,” katanya.

    Menurut Ongku, Tabagsel memiliki banyak tokoh nasional. Ini menjadi potensi besar untuk membangun Tabagsel. “Tokoh kita banyak. Kita sudah pernah punya wakil presiden (Adam Malik Batubara), jenderal bintang 5 (AH Nasution), menteri dari dulu kita juga ada. Jadi gagasannya, kalau bisa momentum ini bisa bikin kita lebih bersatu membicarakan bagaimana membuat satu gerakan ke depan yang lebih massif, lebih terencana, lebih kompak, untuk membuat pembangunan ke daerah Tabagsel ini lebih cepat,” tandasnya.

  • Cegah PHK Massal Imbas Tarif Impor Trump, Kadin Sarankan 5 Langkah Ini

    Cegah PHK Massal Imbas Tarif Impor Trump, Kadin Sarankan 5 Langkah Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyarankan pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi industri di dalam negeri akibat penerapan tarif impor atau resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

    Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Proyek Strategis Nasional Kadin Akhmad Ma’ruf menyarankan lima langkah konkret agar dijalankan pemerintah untuk mengurangi dampak PHK massal dan menjaga stabilitas sosial ekonomi di Indonesia.

    “Kami khawatir kebijakan Pemerintah AS ini menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar AS dan memperburuk situasi tenaga kerja dan ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Karena itu, kami menyarankan lima langkah ini kepada pemerintah,” ujar Ma’ruf kepada wartawan, Senin (7/4/2025).

    Pertama, Kadin mendorong pemerintah untuk memperbaiki praktik perdagangan dengan mempercepat harmonisasi regulasi terkait izin impor, kebijakan TKDN, registrasi ekspor, sertifikasi halal, dan persyaratan lainnya yang dianggap diskriminatif. 

    Selain itu, kata Ma’ruf, pemerintah juga perlu memprioritaskan penguatan pendekatan bilateral dengan Pemerintah AS untuk mengatasi hambatan perdagangan.

    “Kedua, pemerintah perlu menjadi foreign trade zone dan diberikan status privileged foreign untuk kawasan tertentu seperti Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus dan kawasan perdagangan bebas, serta dengan ekspor langsung ke pasar Amerika mencapai 25 persen,” tutur Ma’ruf.

    Menurutnya, hal tersebut penting karena BBK saat ini tidak dikenakan aturan kepabeanan, termasuk bea masuk dan PPN/PPNBM pada barang impor.

    Ketiga, pemerintah juga diminta memperhatikan persaingan dengan Malaysia, terutama dengan dibentuknya Johor-Singapore Special Economic Zone yang hanya dikenakan tarif impor Trump atau resiprokal 24%. Khusus solar PV, Malaysia mendapatkan reduced tariff dari 17,84% menjadi 6,43% untuk ekspor tujuan Amerika Serikat.

    “Kondisi ini sangat memukul FDI di Batam, tanpa perubahan tarif (tetap 32 persen), berpotensi terjadinya diverting atau switching production ke Malaysia. Mengingat banyak FDI di Batam juga memiliki pabrik di Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, serta negara lainnya seperti China dan India,” ungkap dia.

    Infografik tarif impor baru Amerika Serikat. – (Antara/-)

    Langkah keempat, adalah mendorong percepatan perizinan melalui Satgas Evaluasi Penghambat Investasi, khususnya untuk proyek-proyek strategis nasional, kawasan industri, dan kawasan ekonomi khusus yang menjadi motor penggerak industri nasional. 

    Menurut dia, percepatan perizinan di bidang pertanahan, lingkungan, dan perizinan dasar lainnya sangat penting untuk mendukung operasional industri.

    Kelima, pemerintah harus memberi perhatian khusus pada Kepulauan Riau yang saat ini memiliki 26 perusahaan manufaktur solar PV dan pengembangan industri hilirisasi dari pasir silika untuk rantai pasokan solar PV, seperti ingot, polysilicon, solar cell, dan wafer. Termasuk juga beberapa perusahaan industri peralatan listrik lainnya di Kepulauan Riau.

    Tak hanya itu, ada tujuh proyek strategis nasional (PSN) di Kepulauan Riau, terutama dalam pengembangan hilirisasi sumber daya alam yang memerlukan perhatian khusus dalam percepatan perizinan dasar. 

    “Industri manufaktur dan hilirisasi itu menyumbang 25% ekspor Kepulauan Riau ke pasar Amerika Serikat atau sekitar US$ 350 juta per bulan dan mempekerjakan 10.000 tenaga kerja langsung serta 30.000 tenaga kerja tidak langsung. Jika situasi ini berlanjut, akan terjadi kehilangan pekerjaan yang signifikan,” pungkas Ma’ruf terkait tarif impor Trump.

  • Warga Rempang Ucapkan Terima Kasih atas Bingkisan Lebaran dari Prabowo

    Warga Rempang Ucapkan Terima Kasih atas Bingkisan Lebaran dari Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Warga Pulau Rempang menyampaikan rasa terima kasih atas bingkisan Lebaran yang mereka terima dari Presiden Prabowo Subianto. Bantuan tersebut disalurkan melalui Menteri Transmigrasi, M Iftitah Sulaiman Suryanagara, yang melakukan kunjungan kerja selama tiga hari terakhir Ramadan, dan turut melaksanakan salat Idulfitri bersama warga setempat.

    “Terima kasih kepada Bapak Presiden (Prabowo Subianto) yang kami cintai. Sembako telah sampai ke masyarakat Rempang. Semoga Bapak Presiden dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya,” ujar Hamzanhuri (50), Ketua RT di wilayah Pasir Merah, Kecamatan Galang, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Kamis (4/4/2025).

    Bingkisan Lebaran dari Presiden Prabowo Subianto tersebut diberikan kepada seluruh warga yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City, baik yang bersedia dipindahkan maupun yang masih menolak. Penyaluran dilakukan melalui lurah di masing-masing wilayah.

    Hingga saat ini, sebanyak 68 keluarga telah menempati rumah layak huni yang disiapkan pemerintah di Tanjung Banon. Rumah tipe 45 tersebut berdiri di atas lahan seluas 500 meter persegi dan telah dilengkapi dengan sertifikat hak milik (SHM) atas nama pribadi.

    “Fasilitas permukiman, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi, sedang dilengkapi secara bertahap,” kata Iftitah.

    Kementerian Transmigrasi akan membangun 500 unit rumah tambahan untuk melengkapi pembangunan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan BP Batam, dalam rangka menampung warga yang bersedia direlokasi.

    Selain itu, pemerintah juga akan membangun dermaga pelabuhan ikan yang dilengkapi dengan cold storage dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di dekat permukiman baru. Kementerian Transmigrasi bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta instansi lainnya untuk memastikan kelangsungan mata pencaharian warga.

    “Warga Rempang yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan juga akan mendapat bantuan berupa perahu berukuran 5–30 GT,” tambah Iftitah.

    Ia juga menegaskan program relokasi telah diubah menjadi program transmigrasi lokal agar pemerintah dapat menyediakan fasilitas pekerjaan dan penunjang kehidupan lainnya. Program ini bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan.

    Di hadapan warga Rempang yang masih menolak pindah, selain menyalurkan bingkisan Lebaran dari Prabowo, Iftitah meminta agar perbedaan pendapat dihormati dan tidak ada intimidasi terhadap sesama warga yang memilih jalan berbeda.