Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional (PSN)

  • Pemkot Tangsel Akan Bikin TPA Cipeucang Jadi Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan – Halaman all

    Pemkot Tangsel Akan Bikin TPA Cipeucang Jadi Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan membuat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang menjadi pengolahan sampah ramah lingkungan.

    Proyek ini menggandeng konsorsium Indoplas Energi Hijau, unit usaha Maharaksa Biru Energi.Tbk (OASA) bersama partner penyedia teknologi yaitu China Tianying Inc (CNTY).

    Hal itu setelah diterbitkan SK Penetapan Pemenang Lelang Tender Pengolahan Sampah Menjadi energi Listrik (PSEL) di Kota Tangsel. 

    Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan investasi pembangunan pengolahan sampah menjadi energ listrik di Kota Tangsel menelan biaya Rp2,650 triliun. 

    “Kota Tangerang Selatan akan menjadi tonggak lahirnya pengelolaan sampah perkotaan dengan teknologi modern yang ramah lingkungan di Indonesia,” ucapnya dalam keterangan, Selasa (6/5/2025).

    Masa pelaksanaan pembangunan fasilitas PSEL direncanakan akan selesai dalam waktu 2 tahun dengan masa persiapan 1 tahun.

    Sehingga diharapkan pengolahan sampah ramah lingkungan sudah mulai beroperasi pada 2028 dan mulai beroperasi penuh pada 2029. 

    “Pembangunan prasarana pengolahan sampah ini merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah daerah dalam membenahi tata-kelola persampahan di kota Tangsel,” ujar Benyamin. 

     

    Pengelolaan sampah ini juga merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

    Untuk masa operasional sendiri adalah selama 27 tahun, setelah itu fasilitas PSEL akan diserahkan oleh BUP kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di akhir masa periode kerjasama dengan skema Built Operate Transfer (BOT).

    Wajah baru TPA Cipeucang ini nantinya dapat mengolah sedikitnya 1.100 ton sampah, menggunakan teknologi MGI atau Moving Grate Incenerator yang dapat mereduksi secara maksimal hampir seluruh sampah yang dihasilkan Kota Tangerang Selatan.

    Hingga saat ini, sampah-sampah rumah tangga dan sampah lainnya terus menggunung di TPA Cipeucang. 

    Kendaraan pengangkut sampah dari berbagai wilayah Kota Tangerang Selatan harus antre untuk menurunkan muatan sampah di tempat ini, dengan terus bertambahnya volume sampah, TPA Cipeucang mendapat keluhan dari warga.

    TPA Cipeucang yang berlokasi di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, selama ini menjadi satu-satunya tumpuan tempat penampungan dan pengolahan akhir sampah yang berasal dari seluruh wilayah Tangerang Selatan. 

    “TPA Cipeucang ini sudah penuh dan tidak lagi memadai, karena volume sampah masyarakat terus bertambah. Fasilitas pengolahan sampah yang efektif, teruji dan maksimal dalam pengolahan sampah (Zero Waste) sangat dibutuhkan,” kata Bobby Gafur Umar selaku pimpinan konsorsium IEH-CNTY.

  • Rob Ancam Lalu Lintas Industrialisasi dan Ketahanan Pangan di Demak

    Rob Ancam Lalu Lintas Industrialisasi dan Ketahanan Pangan di Demak

    TRIBUNJATENG.COM, DEMAK – Ketua DPRD Kabupaten Demak, Zayinul Fata, kembali menyerukan pentingnya penanganan rob dan abrasi sebagai isu strategis nasional.

    Menurutnya, rob yang semakin sering terjadi tidak hanya mengganggu aktivitas harian warga, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan infrastruktur ekonomi secara luas.

    “Kami tidak hanya sekali menyampaikan ini dalam forum-forum. Abrasi dan rob ini sudah menyangkut kepentingan nasional karena kerugian ekonomi yang ditanggung masyarakat dan negara setiap kali transportasi terputus itu luar biasa sekali,” ujar Zayinul, Senin (5/5/2025).

    Dia menjelaskan, gangguan lalu lintas akibat rob bukan persoalan kecil. Ketika akses jalan utama tergenang dan lumpuh, maka seluruh roda perekonomian ikut terganggu. 

    Aktivitas masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan petani, menjadi terhambat.

    “Kalau lalu lintas terganggu, berapa kerugian yang ditanggung? Ini bukan remeh. Dan ini bukan cuma soal infrastruktur, tapi soal keberlangsungan hidup masyarakat,” tegasnya.

    Zayinul menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat untuk duduk bersama dan mencari solusi konkret.

    Ia mencontohkan keberhasilan proyek strategis nasional (PSN) yang bisa berjalan karena adanya kolaborasi lintas lembaga dan keseriusan semua pihak.

    “Dulu program PSN bisa berjalan karena ada komitmen bersama. Kenapa soal abrasi ini tidak bisa? Padahal dampaknya sangat nyata terhadap ekonomi dan kehidupan masyarakat,” ujarnya.

    Rob dan abrasi, lanjut Zayinul, bahkan mengancam pencapaian swasembada pangan. 

    Gangguan distribusi hasil pertanian serta rusaknya lahan-lahan produktif di wilayah pesisir bisa berdampak panjang terhadap ketahanan pangan nasional. 

    “Ini termasuk ancaman serius terhadap tujuan swasembada pangan. Kalau lahan hijau dan akses distribusi terganggu, maka cita-cita itu akan terhambat,” katanya.

    Ia mencontohkan betapa beratnya beban yang harus ditanggung masyarakat kecil setiap kali jalan tergenang. 

    Utamanya pengendara roda dua, terkadang harus turun, nuntun motor mogok di tengah hujan dan banjir rob.

    Zayinul juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan yang berkelanjutan sebagai fondasi utama ekonomi daerah. 

    Ia mengingatkan bahwa jika jalan utama lumpuh, maka seluruh aktivitas ekonomi juga ikut lumpuh. 

    Oleh karena itu, ia mendesak pembangunan yang terencana, tahan terhadap rob, dan dikelola dengan tata kelola yang baik.

    “Infrastruktur ini basis utama. Kalau lumpuh, ya lumpuh semua. Makanya penting dibangun secara masif, tapi tetap dengan manajemen yang baik,” tandasnya.

    Dalam konteks kepemimpinan daerah, Zayinul mendorong kepala daerah agar lebih aktif dalam melakukan lobi dan diplomasi ke pemerintah pusat. 

    Ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat menangani ratusan daerah, sehingga inisiatif dan gerakan dari daerah menjadi kunci untuk mendapat perhatian lebih.

    “Jangan menunggu pemerintah pusat datang. Mereka sudah sangat sibuk. Kepala daerah harus menjemput bola, sering melakukan renegosiasi, diplomasi agar suara kita didengar,” katanya.

    Terakhir, ia berpesan kepada jajaran pemerintah daerah agar mulai menerapkan efisiensi anggaran. 

    Menurutnya, belanja-belanja yang tidak produktif harus dikurangi, dan anggaran difokuskan pada kebutuhan riil masyarakat.

    “Saya sampaikan kepada teman-teman di dinas dan pemerintahan daerah, ayo kita kencangkan ikat pinggang. Jangan ada pemborosan. Fokus pada belanja yang bermanfaat dan dibutuhkan rakyat hari ini,” pungkasnya. (Rad)

  • Soal Desakan Ganti Wapres Gibran, Luhut: Kampungan Itu!

    Soal Desakan Ganti Wapres Gibran, Luhut: Kampungan Itu!

    GELORA.CO – Ramainya perbincangan soal adanya desakan ganti Wapres Gibran Rakabuming Raka. Sontak, membuat  Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan buka suara.

    Menurut Luhut, orang-orang yang meributkan isu pemakzulan Gibran itu kampungan.

    Luhut menuturkan kondisi dunia tengah tidak pasti sehingga butuh kekompakan.

    “Ah itu apasih. Kita itu harus kompak, gitu saja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu,” ucap Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, (5/5/2025).

    Bahkan, dia menilai, saat ini bangsa Indonesia harus kompak dan bersatu. 

    Seluruh rakyat Indonesia, kata dia harus mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran agar berjalan dengan baik. 

    “Kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan dengan baik,” ujarnya.

    Sebelumnya, sejumlah purnawirawan TNI mengeluarkan 8 pernyataan terkait kondisi Indonesia sekarang. 

    Salah satunya yang disuarakan para purnawirawan TNI itu meminta putra Presiden RI-7 Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka lengser dari posisi Wakil Presiden RI.

    Beberapa purnawirawan TNI tersebut antara lain, Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Berikut 8 tuntutan yang disuarakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI:

    1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan.

    2. Dukungan terhadap Program Kabinet Merah Putih (ASTA CITA), kecuali untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

    3. Penghentian proyek strategis nasional (PSN) seperti PIK 2 dan Rempang yang dinilai merugikan rakyat dan merusak lingkungan.

    4. Penolakan tenaga kerja asing asal Tiongkok, serta desakan agar seluruh TKA ilegal dipulangkan.

    5. Penertiban pengelolaan tambang yang dinilai tidak sesuai dengan Pasal 33 Ayat 2 dan 3 UUD 1945.

    6. Reshuffle menteri yang terindikasi korupsi, dan pemutusan hubungan dengan aparat yang masih loyal pada kepentingan Presiden RI ke-7.

    7. Pengembalian fungsi Polri pada urusan KAMTIBMAS di bawah Kemendagri.

    8. Penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena keputusan MK yang dinilai melanggar hukum dan etika peradilan.

  • Rp39 Triliun untuk Hutan Bakau: Komitmen Hijau Agung Sedayu Group – Halaman all

    Rp39 Triliun untuk Hutan Bakau: Komitmen Hijau Agung Sedayu Group – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dalam upaya menyelamatkan ekosistem pesisir dan mewariskan lingkungan hidup yang lestari bagi generasi mendatang, organisasi Warga Bumiputra Indonesia (WBI) bersama Agung Sedayu Group (ASG) menggelar aksi penanaman mangrove di kawasan pesisir Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Sabtu (3/5/2025).

    Kegiatan bertema “Warga Bumiputra Indonesia Pulihkan Mangrove Pesisir” ini menjadi bagian dari gerakan pelestarian lingkungan berbasis masyarakat.

    Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum WBI Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono dan menargetkan restorasi mangrove di sepanjang 5 kilometer garis pantai. Dalam doorstop-nya, Hendropriyono menegaskan bahwa gerakan ini merupakan kelanjutan dari komitmen yang telah dirintis sejak 1995.

    “Kita memulai ini dari kesadaran bahwa masa depan umat manusia sangat bergantung pada ekosistem. Penanaman ini adalah langkah konkret untuk menerangi hari depan generasi penerus,” ujarnya.

    Program ini menargetkan rehabilitasi 1.600 hektare area mangrove, berkolaborasi dengan mitra seperti Nata Bumi. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari agenda nasional untuk memulihkan ekosistem pesisir yang kian terancam.

    Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI, Diaz Hendropriyono, turut hadir dan menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif masyarakat dalam menjaga kelestarian mangrove.

    “Mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon sangat tinggi. Ini bukan hanya soal mencegah abrasi, tapi juga mengatasi perubahan iklim global. Tapi ingat, semangat pelestarian ini harus diiringi upaya pengurangan sampah plastik,” tegas Diaz.

    Saat ini, luas hutan mangrove di Indonesia turun drastis dari 4,4 juta hektare pada 1990 menjadi sekitar 3,3 juta hektare. Padahal, Indonesia memiliki sekitar 23 persen dari total ekosistem mangrove dunia, menjadikannya aktor penting dalam perlindungan kawasan pesisir secara global.

    Aksi ini mendapat dukungan penuh dari sektor swasta, termasuk Agung Sedayu Group melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan PIK 2. Presiden Direktur ASG, Nono Sampono, menegaskan bahwa penyelamatan hutan mangrove merupakan tanggung jawab moral dan legal sebagai pengembang.

    “Kami sudah siapkan anggaran sebesar Rp39,6 triliun untuk rehabilitasi lingkungan, termasuk menebalkan hutan mangrove hingga enam kali lipat. Ini bentuk nyata komitmen kami terhadap pembangunan hijau dan berkelanjutan,” jelas Nono.

    Kawasan Tanjung Pasir yang dulunya memiliki 1.800 hektare hutan bakau kini menyusut drastis menjadi hanya 91 hektare. Karena itu, aksi ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi tonggak penting dalam penyelamatan salah satu kawasan pesisir paling rentan di Indonesia.

    Melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, kegiatan ini diharapkan menjadi contoh nyata sinergi dalam menghadapi krisis iklim dan degradasi lingkungan.

  • Foto Udara Progres Pembangunan Akses Tol Patimban

    Foto Udara Progres Pembangunan Akses Tol Patimban

    Foto Bisnis

    ANTARA FOTO/Dedhez Anggara – detikFinance

    Kamis, 01 Mei 2025 09:00 WIB

    Subang – Jalan Tol Akses Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat, merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek ditargetkan rampung pada Akhir 2025.

  • Nusron Wahid Ungkap Baru 232.000 Bidang Tanah Wakaf di RI Bersertifikat

    Nusron Wahid Ungkap Baru 232.000 Bidang Tanah Wakaf di RI Bersertifikat

    JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, baru 232.000 bidang tanah wakaf yang telah disertifikatkan.

    Ini artinya masih ada 568.000 bidang tanah wakaf yang belum bersertifikat dari total 800.000 bidang tanah wakaf.

    “Di Indonesia ini, total jumlah masjid, musala, pesantren dan lain-lain itu 800.000 Se-Indonesia. Dari 800.000 itu yang baru bersertifikat wakaf 232.000. Masih 500.000 lebih madrasah, pesantren, masjid, musala, sulung. Kalau di Jawa, langgar, yang belum bersertifikat wakaf,” ujar Nusron dalam agenda Peluncuran Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan serta Pembukaan Konferensi cabang Fatayat NU di kantor Wali Kota Tangerang, Banten, Rabu, 30 April.

    Oleh karena itu, Nusron mengingatkan para wakil untuk segera menyertifikatkan tanahnya. Sebab, dikhawatirkan akan terjadi pelebaran jalan tol yang kemudian memicu pertengkaran antar-pengurus maupun almarhum wakif.

    Adapun memang pada masa lampau, banyak keluarga memiliki tanah wakaf tidak menyertifikatkan asetnya tersebut, karena menilai harga jualnya rendah.

    Akan tetapi, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan tata kota, juga ditambah dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti jalan tol, harga tanah pun ikut melonjak.

    “Kebetulan, anaknya yang dulu wakaf, anaknya wakif, nyalon anggota DPR yang terpilih, nyalon wali kota tidak terpilih, utangnya banyak. Lama-lama nyari mana aset yang bisa saya jual. Inget bapaknya dulu punya tanah, lupa kalau sudah diwakafkan, akhirnya itu diotak-atik lagi. Sehingga, mau dijual,” jelas dia.

    Menurut Nusron, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di satu atau dua tempat, tetapi di berbagai tempat.

    Sehingga, Nusron meminta sertifikat tanah wakaf tersebut segera dilakukan karena tidak dipungut biaya sepeser pun.

    “Oleh karena itu, ibu-ibu Fatayat (NU), ayo kita ingatkan sama-sama masjid, langgar, musala, madrasah, apalagi pesantren yang belum disertifikatkan wakaf, ayo segera disertifikatkan wakaf. (Ini) gratis,” pungkasnya.

  • PSN Rempang hingga BSD City Dibatalkan, Said Didu: Alhamdulillah

    PSN Rempang hingga BSD City Dibatalkan, Said Didu: Alhamdulillah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) dibatalkan. Seperti Rempang Eco City, PIK-2, hingga BSD City.

    Kabar ini disambut dengan syukur oleh sejumlah tokoh nasional, salah satunya mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu.

    “Alhamdulillah. PSN Rempang, PIK-2, BSD, dan Surabaya tidak dilanjutkan (dibatalkan). Terus berjuang untuk rakyat,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (28/4/2025).

    Dalam video yang diunggah Said Didu, nampak anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka Intan Purnama Sari, juga memberikan pernyataannya terkait pembatalan proyek tersebut.

    Ia menegaskan bahwa keputusan ini bukan sekadar klaim, melainkan tertuang jelas dalam dokumen resmi negara.

    “Ini bukti dinyatakan oleh Bapak Prabowo, di halaman 72 sampai 78, jangan ada yang ngaku-ngaku, ngadi-ngadi yah,” tegas Rieke di hadapan Siti Hawa (67), yang akrab disapa Nek Awe.

    Dikatakan Rieke, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, PSN Kawasan Rempang Eco City memang sudah tidak tercantum lagi.

    “Jelas Perpres ditandatangani oleh Presiden Prabowo, Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 sudah tidak ada PSN yang bernama Kawasan Rempang, Eco City, batal,” lanjut Rieke.

    Pembatalan PSN ini menandai langkah baru pemerintah dalam mengevaluasi proyek strategis nasional, dengan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

    Sebelumnya, sejumlah warga Pulau Rempang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB) mendatangi Gedung DPR RI untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI pada Senin (28/4/2025) kemarin.

  • Jangan Ada Lagi yang Ngadi-ngadi!

    Jangan Ada Lagi yang Ngadi-ngadi!

    GELORA.CO – Setelah menjalani berbagai proses dan desakan masyarakat setempat akhirnya proyek yang dibela Bahlil, PSN Rempang Eco City resmi batal.

    Pembatalan ini disampaikan oleh Rieke Diah Pitaloka di akun instagramnya yang menyampaikan jika Proyak Strategis Rempang Eco City sudah tidak ada lagi dalam Perpres 12 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

    “Jadi jangan ada lagi yang ngadi-ngadi, dalam Perpres 12 2025 tentang RPJMN 2025-2029 yang ditanda tangani Presiden Prabowo sudah tidak ada lagi Proyek Strategis Nasional yang bernama Kawasan Rempang Eco City,” ungkap Rieke.

    Rieke juga menyampaikan bahwa sejak dikeluarkannya Perpres ini maka sudah tidak ada lagi intimidasi oleh siapun terhadap warga rempang.

    Diketahui bahwa rencana pembangunan Kawasan Rempang Eco City ini sempat ricuh beberapa wajktu lalu yang memakan korban warga setempat karena menolak untuk di relokasi ke wilayah lainnya.

    Bahkan Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri ESDM ikut turun langsung kelapangan untuk memberikan masukan pada warga.

    Tidak hanya itu, Bahlil yang memberikan dukungan untuk pembangunan Kawasan Rempang Eco City ini juga mencoba untuk membujuk masyarakat agar mau direlokasi ke wilayah lainnya dengan menyiapkan berbagai fasilitas.

    Adapun luas lahan yang mencapai 7.572 hektare di Pulau Rempang menjadi target lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan pabrik kaca.

    Rempang Eco City masuk dalam PSN 2023 yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, ditandatangani pada 28 Agustus 2023.

    PT Makmur Elok Graha (MEG) berhasil menarik investor dari Tiongkok, Xinyi International Investment Limited, dengan nilai investasi USD 11,5 miliar atau setara 174 triliun rupiah sampai 2080.

    Kerjasama ini diperkirakan menarik investasi sebesar Rp381 triliun, dengan target penyerapan sekitar 306.000 tenaga kerja hingga 2080.

    PT MEG mendapat lahan seluas 17.000 hektare yang mencakup seluruh Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas.

    Namun, 16 kampung adat Melayu yang sudah menetap sejak 1834 menolak keras proyek ini.

    2001 BP Batam terbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada perusahaan swasta, yang kemudian berpindah tangan ke PT MEG.

    7 September 2023 – 18 Desember 2025 terjadi konflik Tanah Rempang antara warga dan PT. MEG.

    Sedangkan Rekomendasi Untuk Mengatasi Permasalahan Ini:

    Mendukung Pemerintah Evaluasi PSN 2023 Rempang Eco City, yang saat ini sudah tidak tercantum dalam lampiran Perpres 12/2025 h.72-78Mendesak hentikan intimidasi dan kekerasan terhadap warga Pulau Rempang, siapa pun yang melakukan intimidasi berarti telah SECARA TERBUKA MELAWAN PERATURAN PRESIDEN, melanggar hukum dan wajib mendapat sanksi hukum. Mendukung Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengusut indikasi kuat permainan hak kelola lahan 17.000 hektar kepada PT. MEG mencakup Pulau Rempang dan Pulau Subang MasMemohon Pimpinan DPR meminta BPK melakukan audit terhadap BP. BATAM terkait kasus Pulau Rempang dan Pulau Subang MasMengusulkan RDPU Komisi VI DPR RI dengan Direksi BP. BATAM, perwakilan warga Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas, serta PT. MEG.

  • Tambang di Gunung Karang KBB Ancam Keselamatan

    Tambang di Gunung Karang KBB Ancam Keselamatan

    JABAR EKSPRES  – Setidaknya 1.000 orang di Desa Sarinagen dan Karangsari, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB) terkontaminasi oleh polusi debu dan getaran yang berpotensi berbahaya bagi masyarakat.

    Polusi dan getaran tersebut berasal dari aktivitas proyek tambang batu andesit di Gunung Karang, Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat.

    Selain mengancam pada kesehatan, ruang hidup masyarakat, kebun, sampai lahan pertanian pun terdampak setelah adanya aktivitas tambang tersebut.

    Sekedar diketahui, aktivitas tambang batu andesit ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk kontruksi waduk PLTA Upper Cisokan.

    Data dari Kantor Kecamatan Cipongkor mencatat tambang andesit di Gunung Karang untuk PLTA Upper Cisokan menggunakan lahan seluas 22 hektar. Lahan tersebut seluruhnya merupakan milik PT Indonesia Power yang dulu dipakai untuk Pembangunan PLTA Saguling.

    Proyek PLTA Upper Cisokan PSN itupun digadang-gadang menelan biaya USD610 juta dari pinjaman International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

    Pembangkit listrik dengan kapasitan 1.040 MW ini akan jadi pasokan energi wilayah Jawa-Bali sekaligus mercusuar untuk mengejar target bauran 25 persen Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang dipasang pemerintah pada tahun 2025.

    Selain itu, sebanyak 233 penggarap diklaim telah diberi kompensasi atau ganti rugi tanaman atau tegakkan yang ditentukan melalui azas keadilan karena hasil kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

    Kendati demikian, aktivitas tersebut membawa dampak negatif yang besar. Bagaimana tidak, tak hanya polusi, getaran yang dihasilkan dari kegiatan penggilingan batu dan peledak atau blasting itu mengancam tempat tinggal warga di dua desa tersebut.

    “Dari dua desa itu ada sekitar 1.000 warga yang terdampak. Pada saat peledakan rumah permanen retak. Lalu rumah-rumah panggung gentengnya pada berjatuhan,” kata Kepala Desa Karangsari, Ade Bachtiar saat dikonfirmasi, Senin (28/4/2025).

    Selain itu, dikatakan Ade, kondisi rumah warga semakin parah saat musim kemarau, sebab debu yang dihasilkan dari aktivitas tambang tersebut menempel di atap rumah maupun kaca masyarakat.

    “Jadi artinya setiap hari warga terdampak menghirup debu tersebut. Kan itu ada dampak kesehatan,” tambahnya.

  • Tuntutan Pergantian Wapres Harus Ditanggapi Serius Presiden, ‘Itu Pak Try, bukan Purnawirawan Kelas Abal-abal’

    Tuntutan Pergantian Wapres Harus Ditanggapi Serius Presiden, ‘Itu Pak Try, bukan Purnawirawan Kelas Abal-abal’

    GELORA.CO –  Tuntutan Forum Purnawirawan TNI, yang meminta pergantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, harus ditanggapi serius oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Komaruddin Watubun kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin 28 April 2025.

    “Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh presiden, karena itu purnawirawan yang bukan kelas abal-abal,” kata Komaruddin. 

    Apalagi, lanjut dia, figur-figur yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI itu merupakan figur yang mempunyai rekam jejak yang tidak abal-abal. 

    “Itu kelas yang, yang oke, termasuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan, salah satu ya,” tuturnya. 

    “Jadi kalau mereka mengusulkan, itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan geopolitiknya beban-beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah-masalah Indonesia,” demikian Komaruddin. 

    Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan sejumlah tuntutan sebagai seruan dalam menjawab berbagai persoalan bangsa.

    Tuntutan itu tertera dalam sebuah lembaran bertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Kemudian dalam kolom mengetahui terdapat tanda tangan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Lembaran yang tertulis pada Februari 2025 itu dibacakan pakar hukum tata negara Refly Harun.

    “(Tuntutan ke) Satu, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Asli, ini ada persoalan, tapi kita hargai dulu,” ujar Refly dikutip dalam kanal YouTube pribadinya, Jumat, 18 April 2025.

    Tuntutan selanjutnya mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara). Kemudian ada juga terkait penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap bermasalah.

    “Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya. Ingat ya, China bukan Tionghoa ya,” seloroh Refly. 

    Tuntutan berikutnya yang dibacakan Refly, pemerintah wajib melakukan penertiban, pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 

    Selanjutnya tuntutan mengarah kepada para menteri yang diduga telah melakukan kejahatan korupsi untuk segera di-reshuffle. 

    “Dan perlu mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan presiden RI ke-7 (Joko Widodo),” ungkapnya.

    “Ketujuh, mengembalikan Polri pada fungsi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri. Kedelapan, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan undang-undang kekuasaan kehakiman,” beber Refly membacakan tuntutan tersebut.

    Tuntutan ini telah ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel.