Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional (PSN)

  • Pembangunan Bendungan di Jateng dan NTT Digeber demi Swasembada Pangan

    Pembangunan Bendungan di Jateng dan NTT Digeber demi Swasembada Pangan

    Jakarta –

    PT Brantas Abipraya (Persero) tengah membangun sejumlah bendungan untuk mendukung target besar mencapai swasembada pangan. Kedua bendungan itu antara lain Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bendungan Jragung di Semarang, Jawa Tengah.

    Sekretaris Brantas Abipraya, Dian Sovana mengatakan, pembangunan bendungan-bendungan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, sekaligus mendukung ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional.

    “Pembangunan bendungan menjadi sangat penting, ini pun merupakan bukti Brantas Abipraya selalu hadir untuk Indonesia dalam mempersiapkan infrastruktur guna mendukung Pemerintah dalam mengatasi tantangan perubahan iklim global,” kata Dian, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (26/5/2025).

    Bendungan Mbay merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) dan diproyeksikan akan menghasilkan air baku 0,21 m3/detik. Bendungan ini juga diproyeksikan akan memberikan manfaat irigasi terhadap 5.928 hektare (ha) lahan pertanian.

    Dian mengatakan, pemerintah memandang bahwa proyek strategis ini memiliki peran penting dalam mendorong produktivitas sektor pertanian, menjamin pasokan air baku, serta membuka peluang pemanfaatan energi baru terbarukan.

    Bendungan ini dapat menampung hingga 51 juta meter kubik air dan akan menyuplai air irigasi pada lahan pertanian di Kabupaten Ngagekeo seluas 4.200 ha, dengan pengembangannya 1.900 hektare.

    Di samping itu, Brantas Abipraya juga sedang menuntaskan Bendungan Jragung. Bendungan ini dirancang dengan kapasitas tampung mencapai 90 juta meter kubik dan akan menjadi sumber air baku utama bagi Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan.

    Dian menjelaskan, bendungan ini akan menyediakan pasokan air baku sebesar 500 liter per detik untuk Semarang, serta masing-masing 250 liter per detik untuk Grobogan dan Demak.

    Tak hanya sebagai sumber air, bendungan ini juga akan mengairi sekitar 4.528 hektar lahan pertanian di wilayah irigasi Jragung, Kabupaten Demak. Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan intensitas tanam dari sekali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun, yang akan berdampak positif pada produksi pertanian lokal.

    Lalu dalam hal pengendalian banjir, bendungan ini dirancang untuk menurunkan risiko debit banjir secara signifikan di daerah hilir, khususnya Semarang. Dengan sistem pengaturan aliran yang optimal, debit banjir dapat ditekan dari 378.000 meter kubik per detik menjadi 170.000 meter kubik per detik, penurunan sekitar 45%.

    “Melalui bendungan kita dapat meningkatkan produktifitas pertanian, memudahkan masyarakat sekitar dalam memperoleh air bersih yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Dian.

    Tonton juga Video: Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Angan-angan

    (shc/ara)

  • Kementerian PU serahkan aset KAP Borarsi kepada Pemkab Manokwari

    Kementerian PU serahkan aset KAP Borarsi kepada Pemkab Manokwari

    Manokwari, Papua Barat (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat (BPPWPB) menyerahkan aset kawasan area publik (KAP) Borarsi kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, untuk dikelola.

    Aset KAP Borarsi itu diserahkan Kepala BPPWPB Wahyu Tri Nugroho kepada Bupati Manokwari Hermus Indou yang didampingi Wakil Bupati Manokwari Mugiyono di Manokwari, Papua Barat, Senin.

    “Barang milik negara ini dibangun dengan anggaran APBN tahun 2023 sebesar Rp67 miliar dan selesai tahun 2024,” kata Wahyu Tri Nugroho.

    Ia mengatakan KAP Borarsi merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang berdiri di atas lahan seluas 24.940 meter persegi, memiliki luas bangunan utama 4.903 meter persegi dengan konstruksi dua lantai.

    Item pekerjaan yang sudah dilakukan pihaknya adalah pembangunan gedung utama, panggung utama, toilet umum, lapangan serbaguna, lapangan basket, pedestrian, trotoar, parkiran mobil dan motor, parkiran difabel, hard standing pemadam kebakaran, tempat pembuangan sampah, dan gerbang depan.

    KAP Borarsi dikerjakan kontraktor PT Irma Tiara Putra dengan konsultan manajemen konstruksi PT Mahakarya KSO Siara dan konsultan perencana PT Cempaniga Raya Konsultan.

    “Setelah diserahkan kepada Pemkab Manokwari, maka gedung ini secara resmi bisa dikelola oleh Pemkab Manokwari,” ujar Wahyu.

    Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan KAP Borarsi dengan segala fasilitas yang dimiliki telah menjadi ruang terbuka publik terbaik yang dimiliki Kabupaten Manokwari yang dapat dimanfaatkan untuk bersantai dan olah raga masyarakat.

    Pemkab Manokwari mengapresiasi dukungan Kementerian PU dalam pembangunan di Kabupaten Manokwari.

    Pemkab Manokwari berkomitmen menjaga kebersihan dan keamanan ruang publik tersebut, serta mengajak masyarakat untuk berperilaku baik dan menjaga fasilitas yang ada.

    Adanya KAP Borasi diharapkan menjadi pusat kegiatan masyarakat, ruang ekspresi seni budaya, dan dapat menjadi simbol kemajuan di Tanah Papua.

    “Pemkab Manokwari siap mengelola KAP Borarsi dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan partisipasi masyarakat, terutama para pemuda di sekitar lokasi,” katanya.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • GreenBank Jepang investasi 1 miliar dolar AS di PSN Wiraraja Galang

    GreenBank Jepang investasi 1 miliar dolar AS di PSN Wiraraja Galang

    Jakarta (ANTARA) – GreenBank Corporation Jepang melakukan penandatanganan Joint Venture Agreement dengan Wiraraja Strategic untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy & Smart Eco Industrial Park di Pulau Galang, FTZ Batam, Kepulauan Riau, dengan nilai investasi mencapai 1 miliar dolar AS (sekitar Rp16,3 triliun).

    Penandatanganan kerja sama ini dilakukan dalam forum bisnis bertajuk “Regional Infrastructure Investment Opportunities for Economic Transformation” di Paviliun Indonesia World Expo 2025 Osaka, Jepang, Kamis (22/5/2025).

    President Director Wiraraja Indonesia Akhmad Ma’ruf Maulana dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh yang telah diberikan Bappenas, Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap PSN tersebut.

    Dia juga menjelaskan bahwa PSN Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park (GESEIP) tidak terlepas dari sinergi yang erat serta dukungan moral dan kebijakan dari Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    “Kami yakin dan optimistis bahwa Indonesia akan terus menjadi tujuan utama investasi global dan mampu bersaing secara kompetitif di kawasan,” ucapnya.

    Ma’ruf yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kadin Indonesia ini melanjutkan, masuknya investasi sebesar 1 miliar dolar AS ini mencerminkan kepercayaan tinggi dari para investor, khususnya dari Jepang, terhadap arah kebijakan pembangunan nasional.

    Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan proyek tersebut sebagai bagian dari PSN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Nomor 12 Tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.

    “Komitmen bersama ini menjadi fondasi kokoh dalam mewujudkan pembangunan industri hijau yang berdaya saing dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Sementara itu, Konsul Jenderal RI Osaka John Tjahjanto Boestami menegaskan pentingnya kerja sama yang dihasilkan forum ini bagi transformasi ekonomi Indonesia.

    “Infrastruktur, ekonomi hijau, dan hilirisasi industri adalah inti dari strategi menuju Indonesia Emas 2045. Hari ini, kita menyaksikan evolusi penting menuju kerja sama yang lebih terdesentralisasi dan multilevel antara Indonesia dan Jepang,” jelas Konjen John.

    Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kurniawan Ariadi menggarisbawahi pentingnya produktivitas sebagai kunci transformasi ekonomi.

    “Kita harus beralih dari ekonomi berbasis tenaga kerja murah ke ekonomi berbasis pengetahuan, inovasi, dan keterampilan tinggi. Untuk itu, transformasi ekonomi Indonesia harus bersifat lintas sektor dan interdisipliner,” ungkapnya.

    Dia menegaskan, Indonesia saat ini sedang memastikan implementasi transformasi ekonomi melalui pilot program di tiga provinsi yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Bali. Selain tiga provinsi itu, Jawa Barat dipilih untuk menjadi pionir transformasi industri masa depan melalui smart integrated area.

    Ajakan yang sama untuk berinvestasi disampaikan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Joni Hendra Putra.

    “Dengan status sebagai Free Trade Zone dan realisasi investasi pada 2024 sebesar Rp47,26 triliun, Kepulauan Riau menawarkan peluang besar, terutama di sektor energi, digital, dan kawasan industri,” jelas Joni.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Jateng minta percepatan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas

    Gubernur Jateng minta percepatan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas

    Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta agar proyek pengerjaan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dapat selesai dalam tempo satu tahun.

    “Dalam waktu dekat atau satu tahun, (revitalisasi) harus selesai, karena prediksi ke depan nilai ekspor-impor kita akan meningkat, seiring dengan jalannya investasi di proyek strategis nasional (PSN) maupun investasi lainnya,” katanya, di Semarang, Jumat.

    Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi rombongan anggota Komisi V DPR RI yang meninjau Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

    Tinjauan tersebut bagian dari langkah percepatan revitalisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Jateng.

    Menurut dia, percepatan tersebut perlu dilakukan agar Jateng dapat meningkatkan daya saing dengan provinsi lain yang memiliki pelabuhan-pelabuhan besar.

    Apalagi, kata dia, beberapa investor telah menyampaikan rencana ke depan, khususnya terkait distribusi barang hasil produksi sehingga dibutuhkan akses ke pelabuhan yang cepat.

    “Pemprov mengucapkan terima kasih dengan adanya kunjungan dari Komisi V DPR RI. Tentu kami mohon kepada beliau untuk mengawal sehingga kerja-kerja ‘teamwork’ akan bersama-sama dilakukan,” kata Luthfi.

    Ia menilai secara umum pengembangan sarana-prasarana di pelabuhan tersebut sudah mencukupi, namun seiring adanya proyek strategis nasional, banyaknya kawasan industri dan bergeliatnya investasi di Jateng maka diperlukan pelabuhan yang representatif, yakni dengan revitalisasi.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Luhut Ingin Usir Orang-orang yang Suarakan Pemakzulan Gibran, Hisyam Mochtar: Apa Kapasitas Dia?

    Luhut Ingin Usir Orang-orang yang Suarakan Pemakzulan Gibran, Hisyam Mochtar: Apa Kapasitas Dia?

    Dokumen itu dibacakan oleh pakar hukum tata negara, Refly Harun, melalui kanal YouTube pribadinya pada Jumat (18/4/2025).

    “(Tuntutan ke) Satu, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Asli, ini ada persoalan, tapi kita hargai dulu,” ujar Refly saat membacakan poin pertama.

    Selanjutnya, Forum Purnawirawan mendukung program kerja Kabinet Merah Putih atau Asta Cita, kecuali pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Mereka juga menyerukan penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai bermasalah.

    Isu tenaga kerja asing juga tak luput dari perhatian mereka. Dalam pembacaan poin berikutnya, Refly menyebut:

    “Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya. Ingat ya, China bukan Tionghoa ya,” lanjut Refly.

    Forum juga menekankan pentingnya pengelolaan sektor pertambangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, terutama yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945.

    Mereka juga mendesak agar menteri yang tersangkut kasus korupsi segera diganti.

    “Dan perlu mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan presiden RI ke-7 (Joko Widodo),” tegas Refly membacakan tuntutan lainnya.

    Poin ketujuh dan kedelapan juga menyasar institusi negara. Pertama, mereka meminta Polri dikembalikan ke fungsi utamanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri.

    Selanjutnya, mereka mengusulkan agar MPR mengganti wakil presiden Gibran Rakabuming Raka karena putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 169 huruf q UU Pemilu dinilai melanggar hukum.

  • Kecelakaan Kerja di Proyek Waduk Bulango Ulu Tewaskan 1 Pekerja, Jokowi Pernah Tinjau Lokasi – Halaman all

    Kecelakaan Kerja di Proyek Waduk Bulango Ulu Tewaskan 1 Pekerja, Jokowi Pernah Tinjau Lokasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, GORONTALO – Insiden kecelakaan kerja terjadi di proyek pembangunan Bendungan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, pada Selasa (6/5/2025). 

    Seorang pekerja dinyatakan meninggal dunia akibat benturan keras saat aktivitas proyek berlangsung.

    Korban sempat terjatuh saat proses peledakan (blasting) 

    Kapolres Bone Bolango, AKBP Supriantoro, membenarkan kejadian tragis tersebut.

    “Korban mengalami benturan,” ujarnya pada Rabu (7/5/2025). Saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan untuk mengungkap kronologi dan potensi kelalaian kerja.

    Sebelum insiden terjadi, Presiden ke-7 RI Joko Widodo sempat meninjau langsung proyek Waduk Bulango Ulu pada 22 April 2024.

    Dalam kunjungannya, Jokowi menyampaikan bahwa bendungan ini sangat penting untuk mendukung produktivitas pertanian dan perkebunan di Gorontalo.

    Tentang Proyek Strategis Nasional Waduk Bulango Ulu

    Waduk Bulango Ulu merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mulai dibangun sejak 2019 oleh PT Brantas Abipraya (Persero).

    Lokasi pembangunan mencakup tiga desa di Kecamatan Bulango Ulu: Tulo’a, Mongolingo, dan Owata.

    Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 84,10 juta meter kubik dan luas genangan hingga 614,72 hektare. Air tampungan berasal dari DAS Bolango yang mencakup wilayah 243,19 km⊃2;.

    Manfaat utama waduk ini mencakup:

    Menyuplai air irigasi ke tiga wilayah: Alale, Lomaya, dan Pilohayanga

    Mengendalikan banjir di wilayah hilir Sungai Bolango hingga 85,38 persen

    Menyuplai air baku sebesar 2,2 meter kubik per detik

    Berpotensi sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas 4,96 Megawatt

    Insiden kecelakaan ini menjadi sorotan publik, mengingat proyek ini menyangkut hajat

    hidup masyarakat luas dan melibatkan anggaran negara dalam jumlah besar.

    Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah pengawasan ketat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

  • Industri Pengolahan Cuma Tumbuh Tipis, Pengusaha: Hambatan Investasi Harus Diberantas – Page 3

    Industri Pengolahan Cuma Tumbuh Tipis, Pengusaha: Hambatan Investasi Harus Diberantas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti sisi lain dalam pertumbuhan ekonomi 4,87 persen di kuartal I-2025. Termasuk dari sisi kontribusi industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Ketua Komite Tetap Perencanaan Ekonomi dan Moneter, Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Kadin Indonesia, Ikhwan Primanda mencatat, sektor industri pengolahan tumbuh 4,55 persen di kuartal I-2025. Padahal kontribusinya terhadap total perekonomian paling tinggi yaitu 19,25 persen.

    “Perizinan usaha harus dipercepat, hambatan investasi harus diberantas, dan pembukaan pabrik harus dipermudah oleh semua fihak,” kata Ikhwan dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).

    Kemudian, sektor konstruksi yang kontribusinya 9,84 persen terhadap perekonomian hanya tumbuh 2,18 persen. Sedangkan sektor real estate hanya tumbuh 2,94 persen.

    Pemerintah perlu mempercepat belanja infrastruktur untuk menggerakkan sektor konstruksi, tetapi harus difokuskan ke proyek-proyek yang multiplier effect-nya besar dan dampak ekonominya cepat dirasakan masyarakat luas.

    Melihat data tersebut, Ikhwan meminta pemerintah mempercepat belanja infrastruktur dan membuka keterlibatan swasta ke Proyek Strategis Nasional (PSN). Misalnya, pada pembangunan 3 juta rumah rakyat, renovasi 11.000 sekolah, hingga pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Dampak konstruksi 3 juta rumah/apartemen, renovasi sekolah, dan dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tersebut terhadap perekonomian nasional semakin optimal jika material dan tenaga kerjanya semaksimal mungkin dari dalam negeri,” tuturnya.

     

  • Wapres tekankan Bendungan Mbay/Lambo harus segera rampung

    Wapres tekankan Bendungan Mbay/Lambo harus segera rampung

    Bendungan Mbay/Lambo memiliki luas genangan sebesar 587,61 hektare dan daerah aliran sungai (DAS) seluas 138,60 km persegi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menekankan alasan Bendungan Mbay/Lambo harus segera rampung karena manfaatnya untuk mendukung irigasi pertanian serta pengendalian banjir.

    Wapres melanjutkan agendanya di NTT berkunjung ke area pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo, Selasa (6/5) sore.

    Sekretariat Wakil Presiden dalam siaran resminya yang diterima di Jakarta, Rabu, Wapres menjelaskan percepatan pembangunan diperlukan agar manfaatnya segera dinikmati oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung pertanian produktif, penyediaan air bersih, dan pengurangan risiko banjir.

    Kemudian, Wapres juga menekankan kepada kementerian/lembaga terkait pembangunan Bendungan Mbay/Lambo perlu dimaksimalkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pengembangan pariwisata lokal.

    “Proyek strategis ini harus disertai dengan penguatan kapasitas petani, peningkatan layanan publik, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,” kata Wapres Gibran sebagaimana dinarasikan dalam siaran resmi Setwapres RI.

    Bendungan Mbay/Lambo merupakan satu dari 77 proyek strategis nasional (PSN) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo dimulai sejak September 2021, dan targetnya bendungan rampung dibangun pada 2026.

    Hingga awal Mei 2025, pembangunan bendungan itu telah mencapai 80,40 persen.

    Dalam kunjungannya ke lokasi pembangunan, Wapres mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keberlanjutan proyek dan keberadaannya dapat dimanfaatkan dengan optimal.

    Bendungan Mbay/Lambo memiliki luas genangan sebesar 587,61 hektare dan daerah aliran sungai (DAS) seluas 138,60 km persegi, dengan kapasitas tampung normal sebesar 52,89 juta meter kubik. Pembangunan bendungan terdiri atas dua paket pekerjaan yang nilai kontrak total mencapai Rp1,47 triliun.

    Jika nantinya operasional, Bendungan Mbay/Lambo diharapkan mampu menyuplai air irigasi seluas 6.240 hektare, menyediakan layanan air baku sebesar 205 liter per detik, mengurangi risiko banjir di wilayah hilir seluas 3.200 hektare, dan mendukung potensi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 117,5 MegaWatt (MW). Tidak hanya itu, Bendungan Mbay/Lambo juga didesain sebagai destinasi wisata baru di Pulau Flores, khususnya di Kabupaten Nagekeo, NTT.

    Di lokasi pembangunan Bendungan Mbay/Lambo, ada pula Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Nagekeo yang mendampingi Wapres Gibran.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lemhannas: Pertemuan Presiden-purnawirawan TNI baik untuk kebersamaan

    Lemhannas: Pertemuan Presiden-purnawirawan TNI baik untuk kebersamaan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menilai rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para purnawirawan TNI merupakan langkah yang baik untuk menjaga kebersamaan dalam pemerintahan.

    Hal tersebut, kata dia, terutama setelah adanya aspirasi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Prabowo.

    “Bapak Presiden ini kan beliau sangat terbuka dengan siapa pun, termasuk dengan purnawirawan, yang termasuk sahabat-sahabat beliau,” kata Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Maka dari itu, ia mengapresiasi cara Presiden dalam berinteraksi dengan para purnawirawan setelah adanya berbagai aspirasi yang disampaikan.

    Adapun Presiden dikabarkan akan bertemu dengan purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD) dan keluarga besar TNI-Polri dalam acara halalbihalal di Balai Kartini Jakarta, Selasa, pada pukul 16.00 WIB.

    Sebelumnya, sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Delapan pernyataan sikap itu meliputi kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan, mendukung Astacita Presiden Prabowo kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, PSN Rempang, dan kasus serupa.

    Selain itu, para purnawirawan juga meminta penghentian tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI, penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan UUD 1945, serta adanya reshuffle kepada beberapa menteri.

    Ada pula usulan pengembalian Polri pada fungsi kamtibnas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga pergantian Wapres kepada MPR.

    Pernyataan sikap tersebut ditandatangani sejumlah purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Begini respons Lemhannas soal usulan pemakzulan Wapres Gibran

    Begini respons Lemhannas soal usulan pemakzulan Wapres Gibran

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyatakan bahwa usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak perlu dikaji lebih lanjut.

    Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden RI periode 2024–2029 merupakan pilihan rakyat dari hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024.

    “Keputusan rakyat untuk memilih Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka tentu merupakan keputusan yang final karena itu merupakan hasil dari proses demokrasi dan pilihan rakyat,” ujar Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Maka dari itu, Ace menegaskan bahwa seluruh pihak harus tegak lurus terhadap konstitusi Negara, bahwa keputusan terkait penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden merupakan keputusan hasil pilihan rakyat tersebut.

    Selain itu, sambung dia, Prabowo dan Gibran juga sudah dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sehingga Lemhannas tidak perlu lagi mengkaji penetapan itu.

    Sebelumnya, sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Delapan pernyataan sikap itu meliputi kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan,
    mendukung Astacita Presiden Prabowo kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, PSN Rempang, dan kasus serupa.

    Selain itu, para purnawirawan juga meminta penghentian tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI, penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan UUD 1945, serta adanya reshuffle kepada beberapa menteri.

    Ada pula usulan pengembalian Polri pada fungsi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kementerian Dalam Negeri hingga pergantian Wapres Gibran Rakabuming kepada MPR.

    Pernyataan sikap tersebut ditandatangani sejumlah purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025