Topik: Proyek Strategis Nasional (PSN)

  • Haji Ma’ruf dan HKI: Menuju Bangkitnya Industri Indonesia

    Haji Ma’ruf dan HKI: Menuju Bangkitnya Industri Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Sosok Akhmad Ma’ruf Maulana atau yang akrab disapa Haji Ma’ruf, tidaklah asing di dunia industri. Kesuksesan pria kelahiran Sumenep, Jawa Timur, 4 September 1969 ini pun telah menginspirasi banyak orang.

    Bagaimana tidak? Berkat kerja keras dan usahanya, Haji Ma’ruf yang semula merupakan seorang perantau yang bekerja serabutan, telah sukses membangun ribuan hektare kawasan industri di Kepulauan Riau.

    Kesuksesan itu pula yang membuat dirinya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) periode 2025-2029, dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX HKI di Jakarta.

    “Saya (pengusaha) suka uang, tapi uang bukan segala-galanya. Saya itu enggak bisa diukur dengan uang,” tegasnya.

    Pernyataan Haji Ma’ruf tersebut tentu menarik, mengingat dirinya adalah seorang pengusaha kawasan industri besar di Indonesia. Wiraraja Group miliknya adalah kelompok perusahaan di sektor industri dan energi, yang punya peran strategis dalam lanskap industri energi nasional.

    “Seperti kebanyakan orang, saya berangkat dari bukan siapa-siapa. Saya anak Madura, hidup di lingkungan masyarakat yang bisa dikatakan budayanya cukup keras dan religius. Saya lahir dari keluarga yang hidupnya pas-pasan. Ya, seperti banyak orang juga tahu, bagaimana kebanyakan keluarga Madura di masa itu. Nah, dari situ saya punya keinginan untuk mengubah hidup,” ucapnya.

    Untuk mengubah arah hidupnya, ia pun merantau ke berbagai daerah, dari Papua sampai Jakarta. “Bekerja menyambung hidup juga macam-macam yang saya jalani, mulai dari jadi buruh cuci mobil, sampai jadi kernet bus trayek Blok M-Ciputat,” kenangnya.

    “Dari (merantau) itu saya menerpa banyak sekali pengalaman dan wawasan, tapi intinya saya melihat keberhasilan orang itu dari disiplin atas kerja kerasnya. Saya sempat berpikir, kenapa orang itu bisa ya? Apakah saya juga bisa? Itu yang membentuk saya. Bagi saya, kalau orang lain bisa, kita juga wajib bisa! Pasti! Tidak ada yang tidak mungkin,” tuturnya.

    Melihat Peluang 

    Sebelum dikenal sebagai pemilik kawasan industri di Batam, Kepulauan Riau, perjalanan bisnis Haji Ma’ruf bermula dari industri plastik berskala kecil, lalu berkembang jadi satu pabrik, yang kemudian terus bertambah.

    Saat krisis ekonomi datang menghantam, naluri bisnisnya justru datang menuntun. Ia melihat peluang untuk tidak hanya mengembangkan pabrik, tetapi juga membuat satu kawasan industri. Lalu, ketika dunia mulai sibuk bicara energi bersih, ia membuat satu lagi terobosan besar.

    “Saya menangkap peluang, akhirnya saya masuk ke industri energi bersih. Intinya, kita melakukan sebuah perubahan di industri kita. Tentunya tidak serta merta meninggalkan sektor industri yang sudah ada. Jadi industri yang sudah ada kita tetap pertahankan, terus dikembangkan ke kawasan industri. Nah, dari situ kita ekspansi ke energi bersih,” ungkapnya.

    Anak Yatim Piatu

    Namun, perjalanannya juga tidak selalu mulus. Ada masa jatuh bangun yang juga ia lalui dalam perjalanannya sebagai seorang pengusaha. Ia mengenang, apa yang menjadi titik balik terbaik dalam hidupnya.

    “Mungkin tidak bisa saya ceritakan dalam satu malam. Tapi begini, ada masanya bisnis saya jatuh juga. Sebelumnya—apa pun, saya selalu dikasih sama Allah, minta anak dikasih, istri cantik dikasih, semua perusahaan berkembang. Kemudian datang masa-masa sulit itu. Saya berpikir, apa yang salah dengan saya….?” tuturnya.

    Cerita berlanjut. “Semakin saya pikir, semakin saya mencoba untuk evaluasi… Oh ya, akhirnya saya merasa, mungkin ada masanya juga saya nakal. Bisa jadi ada bisnis saya yang kotor. Pada titik itu, saya berusaha untuk membenahi diri. Saya minta selamat sama Allah. Bahkan, saya menjual sebagian aset saya dan mulai aktif memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu. Ternyata, justru dari situ saya menemukan sebuah arti hidup. Dan memang ternyata dalam berbisnis itu, ada hak untuk anak-anak yatim piatu. Saya percaya sekali itu!” tegasnya.

    “Bahkan saya sekolahin dan ketika tamat sekolah, saya beri kesempatan untuk masuk ke industri saya,” katanya.

    Nakhoda Industri Nasional

    Menurut Haji Ma’ruf, posisi Indonesia dalam industri energi dunia sangat bagus, mengingat belum lama ini, Indonesia sudah membuka keran ekspor ke Singapura. Potensi ini sangat besar sebagai kekuatan ekonomi nasional terutama di Provinsi Kepulauan Riau.

    “Kebetulan, kita dapat kepercayaan dari pemerintah, mulai dari hilirisasi pasir silika, sampai semikonduktor, kita dapat investasinya. Tetapi, ini harus kita kawal supaya segala perizinan dapat dipercepat dan dimudahkan, karena ada potensi yang sangat besar,” ucapnya.

    Dengan pengalaman panjang membangun kawasan industri dari nol, dalam pidato pertamanya sebagai Ketua Umum HKI, ia menyampaikan pentingnya kolaborasi antara HKI dan pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian RI, dan beberapa kementerian lainnya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih pasti dan kompetitif. Menurut dia, kawasan industri harus bisa menjadi penggerak perekonomian nasional berlandaskan nasionalisme, bukan semata mencari peruntungan. Ia menegaskan bahwa arah kebijakan HKI sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta akan aktif mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Di momen itu juga, Haji Ma’ruf menekankan pentingnya membentuk Badan Kawasan Industri Nasional (BKIN) yang berada langsung di bawah pembinaan teknis Kementerian Perindustrian RI, serupa dengan peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), atau undang-undang kawasan industri karena ratusan anggota HKI investasi yang ada di dalamnya bukanlah sedikit, melainkan mencapai ribuan triliun.

    “Kawasan industri membutuhkan payung hukum khusus. Dengan begitu, pelaku pengusaha HKI bukan hanya membangun kawasan industri, tetapi juga pemilik industri di dalamnya,” ucapnya.

    Ia juga mengamini apa yang disampaikan Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita yang hadir dalam Munas IX HKI.

    “Pak Haji (Ma’ruf), saya kira tugasnya untuk menahkodai HKI ke depan tidak akan semakin mudah. Filosofi tongkat estafet itu adalah keberlanjutan, kontinuitas yang tidak boleh terputus,” ujar Menteri Agus.

    “Dan kalau ada kepentingan bagi kita untuk memperkuat status kawasan industri, maka silahkan kita bahas bersama-sama Undang-Undang Kawasan Industri. Itulah sebabnya saya minta, coba kita kuantifikasi kontribusi dari kawasan industri terhadap perekonomian nasional, yang pastinya besar sekali,” kata Agus menambahkan.***

  • Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan jadi PSN

    Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan jadi PSN

    Bahkan, masalah di desa seperti tengkulak, rentenir, dan pinjol, akan terselesaikan dengan adanya Kopdes Merah Putih.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono meyakini Presiden Prabowo Subianto bakal menjadikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Inisiatif itu diyakini akan menggeser arah dan paradigma sistem ekonomi nasional dari berorientasi neoliberal menjadi lebih berpihak pada rakyat.

    Dalam acara dialog Penggerak Koperasi, di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Jumat, Ferry menjelaskan bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih bukan hanya tugas Kementerian Koperasi, melainkan melibatkan kolaborasi 18 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam satuan tugas khusus.

    Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih ini bertugas untuk memastikan bahwa rakyat pedesaan menjadi tujuan dari semua sumber daya yang dimiliki negara akan dialirkan ke desa-desa.

    “Nantinya, diharapkan akan ada pertumbuhan di desa-desa, baik ekonomi, sosial, dan lainnya. Bahkan, masalah di desa seperti tengkulak, rentenir, dan pinjol, akan terselesaikan dengan adanya Kopdes Merah Putih,” ujarnya, dikutip dari keterangan kementerian.

    Ferry mengatakan bahwa tahapan pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih telah selesai 100 persen. Tahap berikutnya, yaitu operasionalisasi, akan dimulai pada Juli hingga Oktober dan diperkirakan akan menjadi tantangan yang lebih besar.

    Selain menyukseskan Kopdes Merah Putih, Ferry menyatakan Kementerian Koperasi akan berfokus pada hilirisasi nasional. Kemenkop akan mendorong koperasi untuk lebih terlibat dalam sektor industri, bahkan masuk ke area yang sebelumnya belum terjamah, seperti koperasi susu yang memiliki pabrik pengolahan susu sendiri atau koperasi sawit yang memiliki pabrik mini CPO.

    Kemenkop juga sedang menyusun draf Undang-Undang Perkoperasian yang baru, sebab UU Nomor 25 Tahun 1992 dinilai sudah tidak relevan lagi sebagai pedoman pengembangan koperasi di Indonesia.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Manokwari minta pedagang dukung pembangunan Pasar Sanggeng

    Bupati Manokwari minta pedagang dukung pembangunan Pasar Sanggeng

    Manokwari (ANTARA) – Bupati Manokwari, Papua Barat, Hermus Indou menemui langsung warga dan pedagang di sekitar Pasar Sanggeng guna meminta dukungan atas pembangunan lanjutan pasar yang telah selesai dibangun Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2024 tersebut.

    “Meskipun Pasar Sanggeng selesai dibangun Kementerian PU tapi belum bisa difungsikan karena masih kurang pembangunan pagar dan bentang lahan (landscape) sehingga kita harus lanjutkan pembangunan tahap dua,” kata Hermus di sela-sela dialog dengan warga dan pedagang sekitar Pasar Sanggeng, Jumat.

    Pasar Sanggeng baru bisa diresmikan dan beroperasi setelah Pemkab Manokwari selesai membangun pagar serta fasilitas pendukung lain.

    Untuk mendorong percepatan pembangunan tahap II dan peresmian Pasar Sanggeng, Pemkab Manokwari membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat terutama warga dan pedagang di sekitar pasar.

    Ia mengatakan, pada pembangunan tahap II Pasar Sanggeng ada sejumlah warga dan pedagang yang terdampak karena tempat mereka harus direlokasi untuk pembangunan pagar.

    Untuk merelokasi warga dan pedagang, Pemkab Manokwari harus memastikan semua ganti rugi dapat diberikan secara proporsional sehingga tidak merugikan masyarakat terdampak.

    Pemkab Manokwari akan menghitung semua kerugian warga akibat relokasi melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

    “Dengan demikian, semua pedagang maupun masyarakat yang akan menerima jasa pelayanan dari pasar ini bisa merasa puas dan menikmati pelayanan terbaik, sehingga kunjungan hari ini memastikan untuk pembangunan tahap dua berjalan,” tegasnya.

    Menurut dia, Pemkab Manokwari telah menetapkan sejumlah program strategis, salah satunya pembangunan infrastruktur ekonomi melalui pembangunan Pasar Sanggeng.

    Keberadaan Pasar Sanggeng dapat mewujudkan transformasi infrastruktur Kabupaten Manokwari sebagian ibu kota Provinsi Papua Barat menjadi lebih baik.

    Plt Kepala Dinas PUPR Manokwari Albertus mengatakan, tahun ini Pemkab Manokwari mengalokasikan anggaran Rp29,1 miliar untuk melanjutkan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Pasar Sanggeng.

    Anggaran tersebut diperuntukkan pembangunan pagar keliling dan pembuatan bentang lahan pasar.

    “Pada kunjungan bupati kali ini kita sekaligus menghitung dan merencanakan berapa luas pagar yang akan dibangun dan berapa warga yang terdampak,” katanya.

    Seperti diketahui, Pasar Sanggeng merupakan PSN yang dibangun Kementerian PU melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat (BPPWP).

    Pasar Sanggeng selesai dibangun oleh kontraktor PT Nindya Karya akhir tahun 2024 dengan nilai kontrak Rp162,7 miliar (termasuk PPN 11 persen) bersumber dari APBN.

    Bangunan inti Pasar Sanggeng adalah bangunan tiga lantai dengan total luas bangunan 28.708 meter persegi. Pasar modern ini nantinya dapat menampung 1.016 unit los pedagang dan 394 unit kios pedagang.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Habiskan APBN Rp475 Miliar, PSN Bendungan Marangkayu Siap Dukung Swasembada Pangan

    Habiskan APBN Rp475 Miliar, PSN Bendungan Marangkayu Siap Dukung Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap konstruksi Bendungan Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur telah rampung dibangun pada tahun ini. 

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa bendungan tersebut menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp475,3 miliar dan siap dioperasikan untuk mendukung target Swasembada Pangan.

    “Kita sepakat bahwa infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk mencapai swasembada pangan. Salah satu contohnya adalah pembangunan bendungan yang kemudian disalurkan melalui sistem irigasi primer, sekunder, hingga tersier langsung ke lahan pertanian,” kata Menteri Dody dalam keterangan resmi, Jumat (20/6/2025).

    Untuk diketahui, Bendungan Marangkayu masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres No 109 Tahun 2020 untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama mendukung Swasembada Pangan, Energi dan Ketahanan Air.

    Adapun, konstruksi Bendungan Marangkayu saat ini telah selesai 100% dan telah dilakukan impounding (penggenangan awal) sejak Desember 2024. 

    Dengan kapasitas tampung sebesar 12,24 juta m3, Bendungan Marangkayu diproyeksikan akan memberikan manfaat untuk menambah cadangan tampungan air dalam rangka menjamin keberlanjutan suplai air bagi sektor pertanian, air baku, hingga pengendalian banjir dan potensi wisata.

    Lebih lanjut, pemerintah juga membangun pengembangan sistem jaringan irigasi teknis. Ke depan, Bendungan Marangkayu diharapkan dapat menyuplai air ke lahan irigasi seluas 1.200 hektare dan mendorong efisiensi pemanfaatan air area fungsional seluas 579 hektare sehingga memungkinkan petani meningkatkan frekuensi panen dari satu menjadi dua atau bahkan tiga kali setahun.

    “Bendungan Marangkayu dibangun pada Sungai Marangkayu yang merupakan gabungan dari Sungai Perangat dan Sungai Marangkayu dengan luas catchment area atau daerah tangkapan air 134,3 Km2,” tambah Dody.

    Kehadiran bendungan ini juga diperlukan sebagai infrastruktur pengendali banjir di wilayah hilir seluas 142,69 m3/detik dan sumber energi listrik PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) sebesar 0,14 Megawatt (MW).

    Dody menyebut, Bendungan Marangkayu itu tak hanya diperuntukkan bagi irigasi dan sistem pengendalian banjir, bendungan ini juga dirancang sebagai pengembangan infrastruktur penyediaan air baku sebesar 450 liter per detik untuk Kota Bontang dan Kabupaten Kutai kartanegara di Kalimantan Timur.

    “Ke depan, bendungan ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis air, sejalan dengan pengembangan kawasan berbasis ekonomi lokal,” pungkasnya.

  • Mendagri Tito Ancam Sanksi Kepala Daerah yang Tak Dukung PSN

    Mendagri Tito Ancam Sanksi Kepala Daerah yang Tak Dukung PSN

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri mengancam akan memberi sanksi ke kepala daerah yang tidak mau memberikan dukungan Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut aturan sanksi bagi kepala daerah yang tidak mendukung PSN itu sudah diatur di Pasal 67 Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan pemerintah daerah wajib mendukung PSN, jika tidak dilaksanakan, kepala daerah dapat dikenai sanksi.

    PSN yang menjadi program prioritas dari pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, cek kesehatan gratis, dan program strategis lain yang memerlukan dukungan aktif dari DPRD  dan kepala daerah agar berjalan optimal.

    “Kalau tidak dilaksanakan maka kepala daerah itu dapat dikenakan sanksi,” tutur Tito di Jakarta, Kamis (19/6).

    Menurut Tito, sanksi yang akan diberikan ke pemerintah daerah yang tidak mendukung PSN bervariasi mulai dari teguran tertulis sebanyak dua kali, hingga pemberhentian tetap.

    “Tegurannya mulai dari teguran tertulis dua kali, pemberhentian tiga bulan, sampai pemberhentian tetap dengan pemeriksaan dari inspektorat,” katanya.

    Selain PSN, Tito juga tengah menyoroti peran anggota DPRD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Tito, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 tercatat hahya sebesar 4,87%. 

    Kendati demikian, menurut Tito, capaian tersebut masih tertekan oleh performa ekonomi yang lemah di beberapa provinsi, seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua Tengah.

    “Pertumbuhan ekonomi nasional, itu sangat dipengaruhi oleh kontribusi semua daerah. Termasuk masalah realisasi pendapatan belanja juga sangat dipengaruhi oleh semua daerah, selain pemerintah pusat,” ujarnya.

  • PTPP masuk daftar Fortune Southeast Asia 500 periode kinerja 2024

    PTPP masuk daftar Fortune Southeast Asia 500 periode kinerja 2024

    Jakarta (ANTARA) – BUMN di bidang konstruksi dan investasi, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) masuk ke dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 periode kinerja tahun 2024.

    Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo dalam keterangan resmi di Jakarta mengatakan, pencapaian ini mencerminkan keberhasilan transformasi bisnis dan efisiensi operasional yang terus dilakukan perusahaan di tengah tantangan global dan dinamika sektor konstruksi.

    “Pencapaian ini menegaskan posisi PTPP sebagai perusahaan yang memiliki kinerja solid dan daya saing tinggi di tingkat Kawasan Asia Tenggara,” katanya.

    Adapun daftar Fortune Southeast Asia 500 adalah pemeringkatan tahunan yang dirilis oleh Fortune, mencakup 500 perusahaan terbesar di Asia Tenggara berdasarkan pendapatan.

    Dalam edisi tahun ini, PTPP berhasil masuk dalam daftar prestisius tersebut dan menjadi salah satu yang mendapat sorotan berkat konsistensinya dalam mendukung pembangunan nasional melalui berbagai proyek strategis.

    Pada tahun 2024, PTPP mencatatkan pendapatan usaha sebesar 1,251 juta dolar AS (sekitar Rp19,81 triliun), tumbuh 7,30 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), serta membukukan laba bersih yang diatribusikan ke induk sebesar 26,2 juta dolar AS (Rp415,6 miliar).

    Joko menambahkan, PTPP juga memainkan peran vital dalam menyelesaikan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas pemerintah, seperti Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2, Makassar New Port IB & IC, Jalan Tol Indrapura-Kisaran, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Lolak, Irigasi Rengrang, Pelabuhan Benoa Paket B & Bali Maritime Tourism Hub, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (Waste Water Treatment Plant) Kawasan Industri Terpadu Batang.

    Lebih lanjut, Joko mengatakan PTPP juga menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

    Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan sejumlah proyek gedung yang meraih sertifikasi Green Building, antara lain RS Kanker Dharmais Tower C (Greenship Gold-Design Recognition), RS Kanker Dharmais Tower B (BGH Perencanaan-Utama), Istana Presiden IKN (Utama-Perencanaan), Kantor Presiden IKN (Utama-Perencanaan), dan Gedung Kemensetneg IKN (Utama-Perencanaan).

    Selain itu, Joko juga menjelaskan capaian ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh insan perusahaan dan bukti nyata bahwa BUMN Indonesia mampu bersaing di level regional.

    “Kami akan terus memperkuat fundamental perusahaan serta mendorong inovasi dan keberlanjutan demi memberikan nilai tambah bagi negara dan masyarakat,” ujarnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akhmad Ma’ruf Maulana terpilih sebagai Ketua HKI 2025-2029

    Akhmad Ma’ruf Maulana terpilih sebagai Ketua HKI 2025-2029

    Kita berharap bersama Kementerian Perindustrian, Indonesia bersama HKI, kita buat investasi industri di Indonesia menjadi pasti

    Jakarta (ANTARA) – Akhmad Ma’ruf Maulana resmi terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) periode 2025-2029 melalui proses aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX HKI yang digelar di Jakarta, Rabu.

    “Ini bukan hanyalah sebuah kehormatan bagi saya, tetapi juga tanggung jawab yang besar di tengah dunia yang serba tidak pasti,” ujar Ma’ruf dalam sambutannya.

    Ma’ruf menegaskan pentingnya kolaborasi antara HKI dan pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, untuk menciptakan iklim investasi yang lebih pasti dan kompetitif.

    Menurutnya, kawasan industri harus menjadi motor penggerak perekonomian nasional, tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga dilandasi semangat nasionalisme.

    “Kita berharap bersama Kementerian Perindustrian, Indonesia bersama HKI, kita buat investasi industri di Indonesia menjadi pasti. Kawasan industri bukan hanya untuk berbisnis, tetapi juga panggilan nasionalisme,” ujar Ma’ruf.

    Selain itu, ia pun mendorong pembentukan Badan Kawasan Industri Nasional (BKIN) yang berada langsung di bawah pembinaan teknis Kementerian Perindustrian, serupa dengan peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    BKIN ini nantinya diharapkan mampu memperkuat daya tarik investasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi pelaku kawasan industri.

    “Kami berharap adanya sebuah badan, badan yang dibentuk kawasan industri nasional BKIN yang dapat menjawab tantangan-tantangan investasi,” kata Ma’ruf yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Proyek Strategis Nasional Kadin tersebut.

    Lebih lanjut, mengenai visi HKI dengan agenda pembangunan nasional, Ma’ruf menegaskan bahwa arah kebijakan HKI sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta akan aktif mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Ia mengatakan, HKI juga akan terus mendorong hilirisasi industri, menciptakan kawasan industri yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap transformasi digital dan energi hijau.

    Semua langkah ini, kata Ma’ruf dinilai penting untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang kompetitif dan berkelas dunia.

    “Kita akan membuat sebuah program bagaimana Indonesia tumbuh menjadi tempat tujuan investasi yang lebih kompetitif dan lebih murah. Kita harus bikin terobosan yang lebih kompetitif,” kata Ma’ruf.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Petrokimia Gresik-PC Ketapang II kerja sama amankan pupuk nasional

    Petrokimia Gresik-PC Ketapang II kerja sama amankan pupuk nasional

    Kami berkomitmen mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional melalui penyediaan pupuk bersubsidi. Untuk menjalankan komitmen tersebut diperlukan tambahan gas guna mengamankan kebutuhan eksisting dan proyek pengembangan

    Jakarta (ANTARA) – Petrokimia Gresik, anggota holding Pupuk Indonesia, melakukan kerja sama dengan PC Ketapang II Ltd, anak perusahaan Petronas, dalam upaya menjaga produksi pupuk dalam negeri.

    SVP Sekretaris Perusahaan Petrokimia Gresik, Adityo Wibowo menyatakan, melalui penandatanganan kerja sama ini pihaknya berharap mendapatkan tambahan suplai gas pada saat Blok Ketapang onstream nanti sampai dengan 25 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD).

    Tambahan gas tersebut, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, akan digunakan Petrokimia Gresik untuk memenuhi kebutuhan eksisting, serta mendukung rencana pengembangan perusahaan.

    “Kami berkomitmen mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional melalui penyediaan pupuk bersubsidi. Untuk menjalankan komitmen tersebut diperlukan tambahan gas guna mengamankan kebutuhan eksisting dan proyek pengembangan,” katanya.

    Rencana pengembangan dalam waktu dekat yaitu pembangunan Pabrik Soda Ash seperti yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang masuk dalam daftar indikasi Proyek Strategis Nasional (PSN) program hilirisasi garam.

    Menurut dia, dengan adanya tambahan gas dari Blok Ketapang yang terletak di perairan utara Madura, Petrokimia Gresik semakin leluasa dalam merealisasikan target-target atau rencana pengembangan perusahaan di masa yang akan datang.

    “Produksi pupuk bersubsidi untuk swasembada pangan nasional juga semakin terjamin,” ujar Adityo.

    Sementara itu, dia menuturkan, kesepakatan kerja sama ditandatangani oleh Petrokimia Gresik bersama Direktur Utama PC Ketapang II Ltd, Yuzaini Md Yusof serta disaksikan oleh Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Kurnia Chairi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Selain PC Ketapang II Ltd, tambahnya, Petrokimia Gresik untuk mendapatkan tambahan pasokan gas telah menandatangani kesepakatan dengan sejumlah pihak seperti KrisEnergy (Satria) Ltd untuk mendapatkan pasokan gas dari Lapangan Lengo Blok Bulu, Tuban Jawa Timur dengan potensi tambahan suplai sebesar 60 MMSCFD.

    “Dengan penambahan suplai gas ini, kami optimis Petrokimia Gresik semakin siap menjalankan amanah penyaluran pupuk bersubsidi serta memenuhi kebutuhan pupuk nasional melalui pasar komersial dengan baik,” katanya.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah harap Kawasan Rebana Jabar jadi mesin pertumbuhan ekonomi

    Pemerintah harap Kawasan Rebana Jabar jadi mesin pertumbuhan ekonomi

    Dalam visi menuju Indonesia Emas 2045, Kawasan Rebana ini diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, tidak hanya bagi Jawa Barat tetapi juga sebagai mesin baru pembangunan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah berharap pengembangan Kawasan Rebana di Jawa Barat (Jabar) sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional seiring dengan penguatan infrastruktur dan pengembangan industri di wilayah tersebut.

    Kawasan Rebana yang meliputi tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat, yakni Kabupaten Subang, Indramayu, Majalengka, Sumedang, Cirebon, Kuningan, dan Kota Cirebon, telah ditetapkan sebagai klaster industri dan metropolitan baru. Kawasan ini mencakup sekitar 20 persen dari luas Provinsi Jawa Barat dengan populasi hampir 10 juta jiwa dan menyumbang sekitar 19 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.

    Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin mendorong percepatan pembangunan di Kawasan Rebana melalui berbagai kebijakan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 serta pengintegrasian Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, Tol Cisumdawu, dan Bendungan Cipanas.

    “Dalam visi menuju Indonesia Emas 2045, Kawasan Rebana ini diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, tidak hanya bagi Jawa Barat tetapi juga sebagai mesin baru pembangunan nasional,” kata Rudy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Saat membuka The 2th Joint Coordinating Committee (JCC) Meeting Project for Rebana Area Development, Rudy menyebutkan bahwa proyek pengembangan Rebana yang terkait dengan Pelabuhan Patimban ditujukan untuk memperkuat struktur kelembagaan Badan Pengelola Kawasan Rebana serta mendorong pengembangan industri dan infrastruktur.

    Program ini menargetkan tiga output utama yakni pemutakhiran masterplan dan identifikasi proyek prioritas, penguatan sistem implementasi proyek, serta penyusunan rencana detail untuk proyek prioritas.

    “Di antara PSN tersebut, Pelabuhan Internasional Patimban merupakan capaian yang patut diapresiasi, dengan pembangunan tahap kedua yang masih berjalan dan kapasitas operasionalnya yang diharapkan mampu mendorong aktivitas ekspor-impor, relokasi industri, dan menciptakan rantai logistik baru,” ujarnya.

    Pertemuan JCC kedua juga membahas struktur keanggotaan, progres zonasi sektor unggulan, dan penyusunan masterplan pembangunan jangka panjang oleh JICA. Selain itu, turut dibahas isu-isu strategis yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional.

    “Mari kita manfaatkan pertemuan ini sebaik-baiknya untuk mengoptimalkan koordinasi, dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta mitra internasional seperti JICA guna mendukung Rebana Metropolitan yang sejahtera, berdaya saing global, dan berkelanjutan,” tutur Rudy.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Impor Sapi Hidup Tak Lagi Dibatasi

    Impor Sapi Hidup Tak Lagi Dibatasi

    Jakarta

    Pemerintah tak lagi membatasi importasi sapi hidup, baik itu bakalan dan sapi perah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan impor sapi hidup tidak seperti impor daging yang langsung habis.

    Ia menjelaskan, impor sapi hidup akan memberikan nilai tambah bagi negara, misalnya tenaga kerja yang akan terserap di peternakan sapi. Selain itu, impor sapi hidup juga akan menambah produksi daging dan susu dalam negeri.

    “(Impor) Sapi hidup bebas, (karena) ada nilai tambah (seperti menambah) tenaga kerja,” kata dia kepada detikcom, Senin (16/6/2025).

    Impor sapi hidup sebelumnya sempat dibatasi jumlahnya. Namun melihat produksi daging dan susu dalam negeri yang kurang dari kebutuhan, maka importasi sapi hidup kini tak lagi dibatasi.

    Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah telah menambah jumlah impor sapi bakalan sebanyak 184 ribu ekor. Hal ini dilakukan untuk menggenjot produksi daging sapi dalam negeri.

    Zulhas mengatakan sebelumnya kuota impor sapi bakalan 2025 sebanyak 350 ribu ekor. Artinya dengan penambahan 184 ribu ekor, impor sapi bakalan tahun ini menjadi 534 ribu ekor.

    “(Jumlah impor sapi bakalan) 350 ribu ekor tambah 184 ribu ekor. Jadi saya sudah tadi bicara dengan teman-teman kalau memang kita fokusnya sapi bakalan nanti bakalan kita bebasin aja. Nggak usah ada kuota-kuota lagi. Kalau memang ingin penggemukan, artinya yang diatur daging bekunya,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Graha Mandiri, Jakarta, Jumat (16/5).

    Sedangkan impor daging kerbau beku dipangkas sebanyak 100 ribu ton. Sebelumnya jumlah impor daging kerbau tahun ini diputuskan 200 ribu ton

    Kemudian, impor sapi perah juga telah dialokasikan lebih banyak untuk menggenjot produksi susu dalam negeri. Pemerintah menargetkan impor sapi bunting atau sapi perah sebanyak 1 juta ekor sampai 2029.

    Pada 2025, targetnya impor sapi perah dapat mencapai 250 ribu ekor. Namun, berdasarkan data Kementerian Pertanian dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, hingga akhir Mei 2025, sebanyak 196 pelaku usaha menyatakan komitmen mendatangkan hampir satu juta ekor sapi perah dalam kurun lima tahun ke depan.

    Realisasi awal tercatat 9.736 ekor sapi telah masuk dari Australia secara bertahap melalui jalur laut dan udara.

    Untuk mendukung pengembangan peternakan sapi perah skala besar, dibutuhkan lahan sekitar 1,45 juta hektar. Pemerintah juga mendorong model kemitraan antara investor dan peternak rakyat agar distribusi manfaat ekonomi lebih merata.

    Langkah strategis ini diperkuat dengan masuknya program percepatan produksi susu dan daging sebagai salah satu dari 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Proyek ini akan dilaksanakan di 29 lokasi di berbagai provinsi.

    (acd/acd)