Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional (PSN)

  • Konstruksinya PSN Pelabuhan Patimban Paket 6 Capai 64,72%

    Konstruksinya PSN Pelabuhan Patimban Paket 6 Capai 64,72%

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mengungkap progres konstruksi Proyek Strategis Nasional (PSN) Paket 6 Pelabuhan Patimban saat ini telah mencapai 64,72% hingga periode Juli 2025.

    Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito (BW) mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan percepatan pengerjaan pada konstruksi area berth dan proses reklamasi sand filling.

    “Salah satu inovasi utama dalam proyek ini adalah penggunaan silt curtain frame dalam pekerjaan dredging (pengerukan). Teknologi ini diterapkan untuk meminimalkan dampak lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi pengerjaan dari segi waktu dan biaya,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (16/7/2025).

    Lebih lanjut Agung BW menjelaskan Pelabuhan Patimban merupakan salah satu infrastruktur penting yang bakal mendukung sistem transportasi laut dan meningkatkan efisiensi perdagangan nasional maupun internasional.

    Dalam penjelasannya, kehadiran pelabuhan ini bakal memperlancar arus ekspor-impor, memperkuat konektivitas antardaerah, dan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah Subang dan sekitarnya.

    “Pelabuhan Patimban adalah simpul penting dalam rantai logistik nasional. Melalui percepatan pembangunan Paket 6 ini, WIKA berkomitmen menghadirkan pelabuhan modern yang efisien dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia,” tambahnya.

    Sebelumnya, pemerintah juga menjelaskan bahwa pengembangan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang dilakukan dalam rangka mengurangi ketergantungan pada Pelabuhan Tanjung Priok.

    Bahkan, Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi sebelumnya membuka opsi pemindahan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan di Banten dan Pelabuhan Patimban. 

    Hal tersebut merespons kemacetan parah yang terjadi di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada 17 hingga 18 April 2025. Dia mengatakan Pelabuhan Tanjung Priok sendiri memiliki kapasitas maksimum sebesar 65% baik di pelabuhan maupun jalan. 

    “Kapasitas [Priok] tidak boleh lebih dari 65%. Priok itu kalau saya lihat, kapasitas yang di pelabuhan dengan kapasitas jalan itu sudah sudah tidak memadai,” jelas Dudy kepada media, Kamis (8/5/2025).

    Sebagai informasi, pada 2024 Pelabuhan Patimban telah menangani 200.631 unit kendaraan atau setara 82,3% dari kapasitas terpasang sebesar 218.000 unit. Rata-rata terdapat 7 hingga 8 kapal domestik per bulan yang membongkar 500 hingga 600 unit kendaraan per kapal. 

    Sementara untuk rute internasional, rata-rata terdapat 4 kapal per bulan dengan aktivitas bongkar muat sekitar 2.000 hingga 2.500 unit kendaraan per kapal. 

    Apabila konstruksi Pelabuhan Patimban telah ramping sepenuhnya, kapasitas terminal kendaraan pelabuhan tersebut bakal bertambah menjadi 600.000 unit per tahun. Sementara itu, kapasitas peti kemas akan bertambah dari 250.000 TEUs menjadi 1,9 juta TEUs. 

    Dengan demikian, peningkatan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban operasional dari Pelabuhan Tanjung Priok yang selama ini menjadi pelabuhan utama ekspor-impor Indonesia.

  • DPR Sebut Keputusan Investasi Kilang Tuban RI-Rusia Rampung Agustus 2025

    DPR Sebut Keputusan Investasi Kilang Tuban RI-Rusia Rampung Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan proses final investment decision (FID) Rosneft pada megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban atau Kilang Tuban akan rampung pada Agustus 2025.

    Proyek Tuban rencananya akan digarap oleh mitra asal Rusia, Rosneft dan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Namun, proyek di Jawa Timur itu masih jalan di tempat lantaran Rusia masih mendapat sanksi dari negara-negara Barat imbas invasi ke Ukraina.

    Adapun, progres terakhir proyek strategis nasional (PSN) itu masih dalam proses FID dan paralel proses pengadaan engineering, procurement & construction (EPC).

    EPC adalah tahapan yang terdapat dalam proses perancangan sebuah sistem yang akan dibangun. Proses ini dilanjutkan dengan pengadaan yang kemudian membangun sistem yang sudah dirancang sebelumnya. 

    Sugeng mengatakan, FID Kilang Tuban bisa rampung pada Agustus atau September 2025. Janji itu disampaikan kepada anggota dewan tatkala mengunjungi langsung proyek tersebut pada Jumat (11/7/2025) lalu.

    “FID dari Kilang Tuban, kalau enggak Agustus, September antara itu,” ungkap Sugeng di Kompleks Parlemen, Senin (14/7/2025) malam.

    Berdasarkan hasil kunjungannya, Sugeng mengungkapkan secara teknis Kilang Tuban sudah siap dibangun. Apalagi, dari total lahan seluas 840 hektare (ha), KPI sudah melakukan pembebasan lahan seluas 380 ha. 

    “Kami duduk bersama adakah aspek-aspek teknis dan non-teknis [yang menghambat] di mana? Secara teknis semuanya sudah siap,” ujar Sugeng.

    Lebih lanjut, Sugeng menyebut, proyek Kilang Tuban bakal masuk daftar salah satu PSN prioritas. Pasalnya, Kilang Tuban akan menggunakan teknologi terbaru.

    “Kami rapat dengan Menteri Investasi Pak Rosan [Roeslani], maka kita akan bicara tentang proyek strategis nasional prioritas dan itu [Kilang Tuban] masuk,” terang Sugeng.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah masih mengevaluasi ulang rencana investasi Kilang Tuban. Menurutnya, Kilang Tuban belum jalan karena pemerintah masih menghitung keekonomian dari proyek itu. 

    “Nah, sekarang kenapa belum jalan? Setelah dihitung kembali antara investasi dan nilai ekonominya masih terjadi review kembali lah,” kata Bahlil dalam acara Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 Lemhannas RI, Selasa (24/5/2025). 

    Dia juga berpendapat perhitungan itu menjadi hal penting. Sebab, nilai investasi dari proyek Kilang Tuban cukup fantastis. 

    Terlebih, belakangan nilai investasi proyek Kilang Tuban membengkak. Tercatat,nilai investasi proyek tersebut kini berada di angka US$23 miliar atau setara Rp377,38 (asumsi kurs Rp16.408 per US$). Angka ini naik dari rencana awal yang senilai US$13,5 miliar atau Rp205,05 triliun. 

    “Sampai dengan sekarang kita lagi melakukan evaluasi terhadap investasinya. Memang investasinya cukup gede di awal itu,” ucap Bahlil.

  • Rp 143 T Dikucurkan buat Lahan Proyek Strategis Nasional, Termasuk IKN

    Rp 143 T Dikucurkan buat Lahan Proyek Strategis Nasional, Termasuk IKN

    Jakarta – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menggelontorkan Rp 143,1 triliun untuk pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak 2016 sampai tahun 2025.

    Dana itu mengalir untuk berbagai proyek, termasuk jalan tol, jalur kereta, pelabuhan, hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Direktur Utama LMAN Kristijanindyati Puspitasari mengatakan secara total ada 131 PSN yang dibebaskan lahannya oleh LMAN. Secara total, alokasi dana PSN LMAN adalah Rp 167,39 triliun.

    “LMAN telah mendanai pengadaan tanah untuk 131 PSN sebesar Rp 143,1 triliun, meliputi berbagai sektor, yaitu jalan tol dengan 56 PSN, bendungan 40 PSN, irigasi 5 PSN, air baku 1 PSN, jalur kereta api 10 PSN, pelabuhan 1 PSN, kawasan pariwisata nasional 1 PSN, dan IKN 17 PSN,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

    Dalam paparannya, realisasi terbanyak disalurkan untuk 56 proyek jalan tol dengan anggaran Rp 119,19 triliun. Kemudian proyek bendungan Rp 15,18 triliun, sementara proyek IKN Rp 3,89 triliun.

    Kemudian realisasi tahun 2025 mencapai Rp 4,5 triliun dari target sebesar Rp 10 triliun. Dari jumlah itu total ada 7,65 juta meter persegi lahan yang telah dibiayai.

    “Adapun sampai tahun 2025, target realisasi Rp 10 triliun, sampai saat ini capaian untuk kami lakukan distribusi sebesar Rp 4,5 triliun. Adapun realisasi pendanaan tanah PSN berdasarkan sektor, elemen mendanai pengadaan tanah dengan berbagai sektor infrastruktur dengan mayoritas sektor jalan tol,” bebernya.

    Puspitasari menambahkan LMAN memberikan ganti rugi dana bagi lahan-lahan yang dibebaskan. Ia juga membenarkan bahwa dana tersebut berasal dari LMAN.

    (ily/hns)

  • PR Besar Gibran dalam Pembangunan Infrastruktur di Papua

    PR Besar Gibran dalam Pembangunan Infrastruktur di Papua

    Jakarta –

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan ditugaskan menyelesaikan permasalahan di kawasan Papua, termasuk di antaranya dari sisi pembangunan infrastruktur. Penyelesaian pembangunan Jalan Trans Papua hingga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua menjadi beberapa pekerjaan rumah (PR) untuknya.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Jalan Trans Papua dan penataan kawasan pusat DOB Papua yang menjadi prioritas. Keduanya merupakan infrastruktur vital yang hingga saat ini masih terus digeber penyelesaiannya.

    “Prioritas Trans Papua, satu-satu (penyelesaian ruasnya bertahap), terus Daerah Otonomi Baru Papua,” kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Menurut Dody, proyek pembangunan Jalan Trans Papua harus diselesaikan, mengingat urgensinya sebagai jalan akses yang akan menghubungkan kawasan Papua secara keseluruhan. Namun pembangunannya akan dilakukan secara bertahap.

    “Trans Papua harus diselesaikan itu, kalau nggak Papua nggak nyambung. Tapi mungkin tahun ini belum fully nyambung,” ujarnya.

    Proyek Jalan Trans Papua merupakan PR besar sejak pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Ketika dicanangkan, jalan ini memiliki panjang total 3.535 Km yang terbagi ke dua provinsi antara lain Provinsi Papua 2.465 Km dan Papua Barat 1.070 Km.

    Pembangunannya selama ini menemui tantangan dari sisi keamanan akibat medan yang berat hingga intervensi dari KKB. Akibatnya, target penyelesaiannya pun terus molor, dari yang sempat ditargetkan rampung 2017, 2019, hingga 2024.

    Sementara untuk proyek DOB Papua sendiri diperlukan selaras dengan pemekaran wilayah menjadi empat provinsi yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dalam pagu tahun anggaran 2026, proyek ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1,77 triliun.

    Dody mengatakan, kedua proyek besar itu hingga saat ini masih terus berjalan secara paralel. Begitu pula dengan proyek-proyek lainnya di Papua, seperti pembangunan irigasi hingga cetak sawah yang masuk ke dalam rangkaian dukungan untuk visi swasembada pangan.

    “Dua-duanya jalan-jalan, sudah jalan, termasuk irigasi-irigasi, persawahan,” kata dia.

    Sebagai informasi, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 tercatat ada sejumlah proyek prioritas utama yang berlokasi di Papua, salah satunya Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan.

    Selain itu, sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) juga tercatat akan dikembangkan di Papua, namun paling banyak terkait program swasembada pangan dan energi. Beberapa di antaranya ada proyek bioetanol berbasis tebu di Papua Selatan. Lalu ada juga program hilirisasi sagu, singkong, dan ubi jalar di Papua.

    Selanjutnya, ada program hilirisasi kelapa sawit, kelapa, rumput laut di Papua dan Papua Barat. Kemudian program hilirisasi nikel, timah bauksit, dan tembaga di Papua Tengah. Ada juga Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Papua Barat, serta Kawasan Industri Fakfak di Papua Barat.

    Dalam dokumen tersebut, juga tercatat tentang proyek penataan kawasan pusat DOB Papua sebagai salah satu indikasi PSN. Namun demikian, tidak tercantum proyek Jalan Trans Papua sebagai indikasi PSN. Meski demikian, pada bagian pembangunan wilayah Papua, peningkatan akses masuk ke dalam salah satu strategi menggenjot ekonomi Papua.

    (shc/rrd)

  • Investasi PSN Hulu Migas Bisa Tembus Rp 494 Triliun, Tapi Regulasi Harus Jelas – Page 3

    Investasi PSN Hulu Migas Bisa Tembus Rp 494 Triliun, Tapi Regulasi Harus Jelas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – ReforMiner Institute mencatat potensi investasi dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) bisa tembus Rp 494 triliun. Namun aspek regulasi perlu dipastikan bisa mendukung hal tersebut.

    Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notogegoro menyampaikan Rp 494 triliun ini bisa didapat dari 4 proyek yang sudah ditetapkan sebagai PSN. Diantaranya, Asap Kido Merah – Genting Oil Kasuri; Ekspansi Tangguh Tahap 2 (UCC) – British Petroleum (BP); Indonesia Deepwater Development & Geng North – ENI, dan Abadi Masela – Inpex.

    “Jika dapat direalisasikan sesuai rencana, investasi PSN hulu migas tersebut akan memberikan dampak positif terhadap kinerja indikator makro ekonomi nasional,” kata Komaidi dalam keterangannya, Kamis (10/7/2025).

    Dia memberikan simulasi dampak ekonomi dari potensi investasi tersebut. Pertama, jika investasi dilakukan dalam 5 tahun, dan kedua, jika investasi dilakukan dalam 8 tahun.

    Pada hitungan pertama, dampaknya bisa meningkatkan PDB nasional sekitar 0,51%, meningkatkan ekspor sekitar 1,9%, meningkatkan pendapatan pemerintah sekitar 6,29%, meningkatkan penerimaan pajak sekitar 0,52%, meningkatkan surplus neraca pembayaran sekitar 0,70%, dan meningkatkan penguatan nilai tukar Rupiah sekitar 0,69%.

    Sementara, pada hitungan kedua, bisa berdampak pada peningkatan PDB nasional sekitar 0,32%, (2) meningkatkan ekspor sekitar 1,20%, (3) meningkatkan pendapatan pemerintah sekitar 3,93%, (4) meningkatkan penerimaan pajak sekitar 0,32%, (5) meningkatkan surplus neraca pembayaran sekitar 0,44%, dan (6) meningkatkan penguatan nilai tukar rupiah sekitar 0,43%.

     

  • Anggota DPR minta pejabat Sekretariat Badan Otsus berkantor di Papua

    Anggota DPR minta pejabat Sekretariat Badan Otsus berkantor di Papua

    “Dengan berkantor di Papua, pejabat Badan Otsus yang ditunjuk bisa lebih dekat dengan persoalan masyarakat dan langsung turun tangan jika ada permasalahan yang perlu penanganan cepat,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta agar ada pejabat tinggi Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang ditempatkan berkantor di Papua agar lebih cepat menangani berbagai permasalahan dan persoalan masyarakat di sana.

    “Dengan berkantor di Papua, pejabat Badan Otsus yang ditunjuk bisa lebih dekat dengan persoalan masyarakat dan langsung turun tangan jika ada permasalahan yang perlu penanganan cepat,” kata Indrajaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dia menilai penyelesaian persoalan Papua membutuhkan keseriusan dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM), peningkatan layanan pendidikan, dan akses kesehatan yang merata.

    “Papua butuh perhatian yang berkelanjutan, bukan hanya simbolik. Kehadiran pejabat tinggi secara langsung di sana bisa menjadi langkah nyata bahwa negara hadir untuk semua warganya, termasuk saudara-saudara kita di Papua,” ujarnya.

    Menurut dia, selain pembangunan fisik dan infrastruktur, pemerintah juga harus memberi prioritas pada pembangunan manusia dan kualitas hidup masyarakat Papua.

    Dia memandang dengan adanya pejabat tinggi yang berkantor di Papua maka koordinasi lintas kementerian dan lembaga pun diyakini akan lebih efektif dalam merespons kebutuhan daerah secara cepat dan tepat.

    “PKB mendukung penuh upaya-upaya pemerintah yang menunjukkan keberpihakan kepada daerah-daerah tertinggal, termasuk Papua. Ini adalah langkah awal yang harus diikuti dengan kebijakan konkret dan keberlanjutan,” tuturnya.

    Dia juga meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua, yaitu Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

    Legislator itu mengingatkan agar pemerintah harus melakukan pemantauan secara serius terhadap pengembangan empat provinsi tersebut.

    Indrajaya juga mendukung rencana pemerintah yang akan menetapkan empat DOB Papua menjadi proyek strategis nasional (PSN), sebagaimana yang disampaikan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Rapat Kerja (Raker) Panja Evaluasi Empat DOB Provinsi Papua Komisi II DPR RI bersama pemerintah, Rabu (2/7).

    “Kami sangat dukung rencana itu sehingga proses pembangunan bisa lebih cepat. Karena membangun Papua ini banyak kendala,” tuturnya.

    Dia menyebut apabila nantinya empat DOB Papua tersebut ditetapkan sebagai PSN maka pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, peningkatan pendidikan, dan layanan kesehatan bisa semakin ditingkatkan.

    “Dengan menjadi PSN, maka persoalan SDM, pendidikan, pembangunan infrastruktur dan ketertinggalan bisa cepat teratasi,” kata dia.

    Adapun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa penugasan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin percepatan pembangunan Papua, tidak berarti Wapres harus berkantor di Papua.

    Dia menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dipimpin atau diketuai oleh Wakil Presiden. Sehingga, dia pun meluruskan bahwa penugasan itu bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Tapi kalau dalam konteks mungkin ya sesekali melakukan rapat koordinasi, beliau akan berkunjung ke sana atau bahkan mungkin sempat berkantor di sana, ya tidak ada masalah juga,” kata Prasetyo usai rapat anggaran dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Titah Prabowo ke Gibran, Beres-beres Masalah Papua

    Titah Prabowo ke Gibran, Beres-beres Masalah Papua

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan penugasan khusus pertamanya kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Prabowo menugasi mantan Walikota Solo itu untuk menuntaskan sejumlah masalah di Papua yang masih belum dapat diselesaikan.

    Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan tugas khusus itu adalah menangani berbagai masalah di Papua, seperti di antaranya mempercepat pembangunan Papua secara fisik sekaligus menangani masalah HAM di Papua.

    “Konsen pemerintah dalam menangani Papua beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan penugasan khusus presiden kepada wakil presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” tutur Yusril dikutip dari Youtube Komnas HAM bertema Laporan Tahunan Komnas HAM 2025 pada Selasa (8/7/2025).

    Yusril mengakui bahwa selama ini Presiden Prabowo Subianto belum pernah memberi tugas khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seperti yang dulu pernah dilakukan Presiden Jokowi kepada Wapres Ma’ruf Amin untuk mendorong ekonomi syariah.

    Yusril menegaskan Presiden Prabowo bakal menelurkan keputusan presiden (keppres) untuk memperkuat penugasannya kepada Wapres Gibran di Papua nanti.

    “Saya kira kan ini juga pertama kali presiden memberi penugasan kepada wakil presiden untuk menangani masalah Papua karena kan sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari presiden dan biasanya itu kan dengan Keppres,” ujarnya.

    Wapres Bakal Berkantor di Papua

    Menyusul penugasan tersebut, kata Yusril, Wapres Gibran bakal berkantor di Papua untuk mempercepat koordinasi dan eksekusi kebijakan.

    Yusril mengemukakan tujuan tersebut mengingat tugas yang diberikan Presiden Prabowo kepada Wapres Gibran tidak hanya mempercepat pembangunan Papua, tetapi juga menangani permasalahan HAM Papua yang tidak pernah tuntas.

    “Sekarang ini wakil presiden akan diberikan penugasan bahkan mungkin ada kantornya di sana untuk bekerja langsung dari Papua untuk menangani masalah ini,” tutur Yusril.

    Yusril mengemukakan Presiden Prabowo Subianto sangat memberikan perhatian penuh kepada HAM, terutama di wilayah Papua. 

    Untuk itu, kata Yusril, Presiden Prabowo juga akan meminta Wapres Gibran agar mengawasi kinerja aparat keamanan yang bertugas di Papua agar tidak melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat di Papua.

    “Saya pikir ini konsen yang urgent tentu tidak hanya pembangunan fisik termasuk juga penanganan masalah HAM bagaimana aparat keamanan kita menangani masalah Papua dan saya kira HAM itu harus kita tegakkan,” katanya.

    Pembangunan DOB Perlu Dikawal

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan belanja APBD di empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua masih rendah.

    Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian minta gubernur setempat untuk merealisasikan belanja APBD, sehingga bisa mendorong pertumbuhan perekonomian di empat DOB Papua tersebut.

    Tito mencatat hingga 27 Juni 2025 kemarin, realisasi belanja APBD dari Provinsi Papua Pegunungan hanya sekitar 20,25%, sementara Provinsi Papua Selatan sebesar 18,09%, Papua Tengah 15,98%, dan Papua Barat Daya 11,51%.

    “Padahal mereka dananya dari pusat. Nah kenapa bisa begini? Karena syarat salurnya yang dipersyaratkan Kementerian Keuangan belum dipenuhi mereka. Nah ini menyangkut masalah teknis,” tuturnya di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri bakal terus mengawal, mengevaluasi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan di empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Daerah tersebut meliputi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Barat Daya.

    Selain itu, Tito mencatat berdasarkan data Kemendagri per 27 Juni 2025, dari keempat DOB Papua, realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 tertinggi dicapai Provinsi Papua Tengah yaitu sebesar 48,75%.

    Sementara itu, realisasi terendah dicatat oleh Provinsi Papua Pegunungan dengan angka 14,76%. Adapun Provinsi Papua Selatan mencatat realisasi 23,17 persen dan Papua Barat Daya sebesar 17,47%.

    “Hampir seluruh pendapatan empat DOB itu bergantung pada dana transfer pusat,” kata Tito.

    Kasus HAM di Papua

    Komnas HAM mencatat 113 peristiwa terkait hak asasi manusia terjadi di Papua sepanjang 2024, di mana 85 kasus di antaranya berdimensi konflik bersenjata dan kekerasan. Konflik ini menimbulkan dampak besar terhadap warga sipil, termasuk korban jiwa, luka-luka, dan pengungsi internal.

    Komnas HAM mengungkapkan bahwa konflik bersenjata dan kekerasan masih kerap terjadi di Papua. Dari 61 korban jiwa yang tercatat sepanjang 2024, 32 di antaranya adalah warga sipil, termasuk dua anak-anak dan satu warga negara asing.

    Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan konflik ini memicu pengungsi internal yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

    Berdasarkan data Komnas HAM, wilayah dengan tingkat kekerasan tertinggi adalah Papua Tengah, khususnya Kabupaten Puncak Jaya (13 kasus) dan Paniai (12 kasus).

    Komnas HAM juga menyoroti pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) misalnya Di Papua Selatan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke yang mendapat penolakan dari masyarakat adat.

    Proyek-proyek ini sering kali direncanakan tanpa melibatkan masyarakat lokal secara langsung, sehingga berpotensi melanggar hak atas tanah masayarakat adat. 

    Selain itu, sengketa lahan untuk pembangunan kantor pemerintah provinsi di Papua Pegunungan juga masih belum terselesaikan hingga saat ini. 

  • Sri Mulyani Siapkan Sejumlah Strategi Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,8 Persen di 2026

    Sri Mulyani Siapkan Sejumlah Strategi Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,8 Persen di 2026

    JAKARTA – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah strategi pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8 persen pada 2026.

    Dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, 3 Juli, ia mengatakan strategi ini mencakup penguatan dari sisi permintaan dan penawaran, hingga peningkatan investasi dan ekspor.

    Dari sisi permintaan, pihaknya berkomitmen menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi serta penguatan berbagai program prioritas. Beberapa program yang dimaksud mencakup Lumbung Pangan, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta program makan bergizi gratis (MBG).

    Di sisi investasi, Sri Mulyani menyoroti peran penting Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, dalam mengakselerasi penanaman modal di sektor-sektor strategis, terutama yang bernilai tambah tinggi.

    “Peranan Danantara akan sangat menentukan apakah investasi kita meningkat, karena Danantara itu state-owned. Kalau dominan tanpa bisa attract (investor), maka yang terjadi crowding out. Kalau investasi Danantara mampu attract swasta, maka Danantara bisa menjadi katalis. Jadi, ini adalah sesuatu yang perlu terus disampaikan. Kami telah berkomunikasi terus dengan tim Danantara,” jelasnya, dikutip Antara.

    Strategi lain yang juga menjadi prioritas adalah peningkatan ekspor melalui aktivasi hilirisasi dan diversifikasi produk serta pasar ekspor.

    Pemerintah akan terus mendorong pengolahan komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah, termasuk nikel, tembaga, bauksit, hingga produksi kendaraan listrik.

    Sementara dari sisi penawaran, penguatan rantai pasok dan hilirisasi sektor pertanian menjadi kunci. Menkeu berharap program MBG dan biodiesel B40 mampu mendongkrak produktivitas dan nilai tambah sektor ini.

    Di samping itu, Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan perumahan, revitalisasi sekolah, dan pengelolaan sampah menjadi energi (waste to energy) juga masuk dalam prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka menengah.

    Lebih lanjut, Bendahara Negara itu menyebutkan, target pertumbuhan sektor-sektor utama juga telah ditetapkan. Sektor pertanian ditargetkan tumbuh 5,9-6,5 persen, manufaktur 4,7-5,3 persen, perdagangan 5,1-5,7 persen, dan konstruksi 5,2-5,4 persen.

    Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diharapkan tumbuh 5,0-5,5 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 5,0-5,9 persen, dan ekspor 5,8-6,5 persen.

    “Sektor-sektor strategis terus didorong. Kalau kita lihat, pertumbuhan ekonomi yang akan kita pacu mendekati 8 persen, maka tantangannya adalah bagaimana trajectory itu bisa ditopang secara kredibel,” tutur Menkeu.

    Adapun dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pendapatan negara diproyeksikan sebesar 11,71-12,22 persen dari PDB, dengan belanja negara sekitar 14,19-14,75 persen dari PDB.

    Defisit anggaran diperkirakan di kisaran 2,48-2,53 persen dari PDB.

    “Kita harus terus mendukung agenda pembangunan secara optimal. Ada delapan area strategi, yaitu ketahanan pangan, energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, serta yang terakhir, peningkatan investasi dan perdagangan global,” ungkap Menkeu.

  • Sri Mulyani beberkan strategi kejar pertumbuhan ekonomi 5,8 persen

    Sri Mulyani beberkan strategi kejar pertumbuhan ekonomi 5,8 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah strategi pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8 persen pada 2026.

    Dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, ia mengatakan strategi ini mencakup penguatan dari sisi permintaan dan penawaran, hingga peningkatan investasi dan ekspor.

    Dari sisi permintaan, pihaknya berkomitmen menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi serta penguatan berbagai program prioritas. Beberapa program yang dimaksud mencakup Lumbung Pangan, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta program makan bergizi gratis (MBG).

    Di sisi investasi, Sri Mulyani menyoroti peran penting Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, dalam mengakselerasi penanaman modal di sektor-sektor strategis, terutama yang bernilai tambah tinggi.

    “Peranan Danantara akan sangat menentukan apakah investasi kita meningkat, karena Danantara itu state-owned. Kalau dominan tanpa bisa attract (investor), maka yang terjadi crowding out. Kalau investasi Danantara mampu attract swasta, maka Danantara bisa menjadi katalis. Jadi, ini adalah sesuatu yang perlu terus disampaikan. Kami telah berkomunikasi terus dengan tim Danantara,” jelasnya.

    Strategi lain yang juga menjadi prioritas adalah peningkatan ekspor melalui aktivasi hilirisasi dan diversifikasi produk serta pasar ekspor.

    Pemerintah akan terus mendorong pengolahan komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah, termasuk nikel, tembaga, bauksit, hingga produksi kendaraan listrik.

    Sementara dari sisi penawaran, penguatan rantai pasok dan hilirisasi sektor pertanian menjadi kunci. Menkeu berharap program MBG dan biodiesel B40 mampu mendongkrak produktivitas dan nilai tambah sektor ini.

    Di samping itu, Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan perumahan, revitalisasi sekolah, dan pengelolaan sampah menjadi energi (waste to energy) juga masuk dalam prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka menengah.

    Lebih lanjut, Bendahara Negara itu menyebutkan, target pertumbuhan sektor-sektor utama juga telah ditetapkan. Sektor pertanian ditargetkan tumbuh 5,9-6,5 persen, manufaktur 4,7-5,3 persen, perdagangan 5,1-5,7 persen, dan konstruksi 5,2-5,4 persen.

    Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diharapkan tumbuh 5,0-5,5 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 5,0-5,9 persen, dan ekspor 5,8-6,5 persen.

    “Sektor-sektor strategis terus didorong. Kalau kita lihat, pertumbuhan ekonomi yang akan kita pacu mendekati 8 persen, maka tantangannya adalah bagaimana trajectory itu bisa ditopang secara kredibel,” tutur Menkeu.

    Adapun dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pendapatan negara diproyeksikan sebesar 11,71-12,22 persen dari PDB, dengan belanja negara sekitar 14,19-14,75 persen dari PDB.

    Defisit anggaran diperkirakan di kisaran 2,48-2,53 persen dari PDB.

    “Kita harus terus mendukung agenda pembangunan secara optimal. Ada delapan area strategi, yaitu ketahanan pangan, energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, serta yang terakhir, peningkatan investasi dan perdagangan global,” ungkap menkeu.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah targetkan 28 persen timbulan sampah terkelola pada 2026

    Pemerintah targetkan 28 persen timbulan sampah terkelola pada 2026

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan pemerintah menargetkan sebanyak 28 persen timbulan sampah dapat dikelola pada 2026.

    “Salah satu contoh direktif Presiden yaitu pengelolaan sampah terpadu yang mentargetkan tahun 2026 sebanyak 28 persen timbulan sampah dapat dikelola,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.

    Sebanyak 17 persen sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah yang sebesar 28 persen tersebut diharapkan dapat terdaur ulang.

    Pemerintah menargetkan pula 60 jumlah kabupaten/kota dengan kartu keluarga (KK) dapat melakukan pengelolaan sampah terstandar.

    Intervensi yang akan dilakukan adalah pembangunan integrasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Operasionalisasi PSEL dilakukan di Surabaya (Jawa Timur) dan Surakarta (Jawa Tengah), serta commercial operational date PSEL Palembang (Sumatera Selatan).

    Kemudian, intervensi lainnya yaitu percepatan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah skala kabupaten/kota.

    Integrasi PSEL ini akan menjadikan tiga pembangunan di lokasi tersebut sebagai proyek strategis nasional (PSN).

    Direktif Presiden ini melibatkan sinergi lintas kementerian/lembaga, mulai dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah.

    Pelaksanaan direktif ini dilakukan dengan berbagai sinergi pendanaan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dana alokasi khusus (DAK) fisik dan nonfisik persampahan, hingga dukungan penugasan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

    “Lokasi prioritas pelaksanaan terjadi di wilayah metropolitan dengan timbulan sampah di atas seribu ton per hari, yaitu terutama di wilayah Jabodetabek, Denpasar (Bali), Semarang (Jawa Tengah), Makassar (Sulawesi Selatan), Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” ungkap Kepala Bappenas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.