Topik: Proyek Strategis Nasional (PSN)

  • Progres RDMP Balikpapan capai 96,15 persen pada pekan pertama Agustus

    Progres RDMP Balikpapan capai 96,15 persen pada pekan pertama Agustus

    Balikpapan, Kalimantan Timur (ANTARA) – VP Legal and Relation PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) Asep Sulaeman mengatakan progres pembangunan proyek Revamping Development Master Plan (RDMP) Balikpapan telah mencapai 96,15 persen per 1 Agustus 2025.

    “Kalau bicara sudah sejauh mana, sampai dengan saat ini, di Agustus minggu pertama, kita sudah mencapai 96,15 persen dari proyek kita,” kata Asep saat ditemui di kompleks RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis.

    Asep mengakui bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut memang sempat mengalami kendala progres, terutama pada saat dan pascapandemi COVID-19.

    Namun, ia memastikan perusahaan kini tengah mempercepat progres pembangunan, seperti penyelesaian scope secondary process unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC), RFCC-LPG, Propylene Recovery Unit (PRU), dan fasilitas pendukungnya.

    “Untuk bulan November ini, mudah-mudahan unit yang di belakang kita ini, RFCC, bisa selesai di November, bisa mengalir, seperti itu, di November,” ujar Asep.
    ​​​​​​​
    RDMP, yang memiliki nilai proyek sebesar 7,4 miliar dolar AS, diharapkan bisa meningkatkan kapasitas pengolahan crude atau produksi kilang menjadi 360 ribu barel per hari (kbpd) dari yang sebelumnya 260 kbpd.

    “Kemudian juga, kita akan meningkatkan standar ramah lingkungan kita, gasoline kita yang awalnya (kualitas) EURO II, menjadi EURO V,” kata dia.

    Selain itu, Asep mengatakan RDMP diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor minyak dan gas dari negara lain.

    “Intinya, kita menambah 100 (kbpd). Saat ini pengolahan energi mungkin bisa sampai kalau kita 360 (kbpd), targetnya ya bisa menambah sekitar 15-20 persen juga (terhadap kontribusi pengolahan energi nasional),” ujar Asep.

    Selain memperkuat ketahanan energi, RDMP Balikpapan diperkirakan menyerap sekitar 24 ribu tenaga kerja selama masa konstruksi, dengan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekitar 35 persen, dan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp514 miliar.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

    Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

    Bisnis.com, JAKARTA — Nasib empat proyek tol yang digagas sejak era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga kini masih terkatung-katung. Pembiayaan masih menjadi faktor utama yang menghambat proses konstruksi sejumlah proyek tol tersebut.

    Adapun, keempat proyek tol tersebut di antaranya Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap (Getaci), Tol Gilimanuk – Mengwi, Tol Dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), hingga Tol Puncak.

    Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Wilan Oktavian mencontohkan, saat ini Tol Dalam Kota Bandung yang sempat masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) era Jokowi masih dalam tahap pendalaman studi kelayakan atau feasibility study 

    Senada, dia juga menjelaskan bahwa Tol Puncak sedang dalam tahap yang sama. Dia menyebut saat ini keberlanjutan rencana pembangunan sedang digodok di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    “Nah ini [Tol Puncak] juga sama, karena masih tahap persiapan info progresnya masih di DJPI,” tuturnya kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025).

    Sementara itu, nasib pembangunan Tol Getaci juga saat ini masih belum menunjukan titik terang. Usai dua kali lelang, tapi gagal mendapat Investor, pemerintah saat ini tengah melakukan review ulang pada proyek tersebut.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra menjelaskan saat ini pemerintah berencana melakukan review ulang pada proyek tersebut.

    “Sedang review, memang lama [prosesnya]. Getaci kita nunggu alokasi uangnya untuk melakukan review,” kata Rachman saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Kamis (10/7/2025). 

    Lebih lanjut, Rachman Arief memberi sinyal bahwa pemerintah berencana kembali memangkas panjang ruas Tol Getaci yang bakal dibangun pada tahap awal hanya sampai Tasikmalaya saja. Padahal semulanya, tahap awal dibidik dibangun hingga Cilacap kemudian sempat dipangkas hingga Ciamis.

    Dia menjelaskan, revisi tersebut dilakukan untuk meningkatkan minat dan kesanggupan investor untuk mengeksekusi proyek tersebut. 

    “Iya [sampai Tasikmalaya],” jelasnya singkat.

    Hal serupa juga terjadi pada rencana pembangunan Tol Gilimanuk – Mengwi yang bakal menjadi jalan tol terpanjang di Bali. Rachman Arief menyebut saat ini prosesnya masih dalam review ulang studi kelayakan.

    “Lagi di review FS semua, Gilimanuk – Mengwi mungkin baru kelar di Desember,” jelasnya.

    Berikut daftar 4 proyek tol yang telah digagas sejak era Jokowi tapi belum terealisasi:

    1. Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap (Getaci)

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, Tol Getaci digadang-gadang bakal menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia. Namun, tol ini ditengarai gagal menjadi tol terpanjang lantaran ruasnya terus dipangkas untuk meningkatkan minat investor.

    Semulanya, Tol Getaci di desain bakal menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan perincian sepanjang 171,40 km berada di wilayah Jawa Barat dan sepanjang 35,25 km di Jawa Tengah. 

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan proyek Jalan Tol Gede Bage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) mulai dibangun pada 2022 – Instagram BPJT.

    Asal tahu saja, Tol Getaci terdiri atas 4 seksi yakni Seksi 1 Junction Gedebage – Garut Utara (45,20 km), seksi 2 Garut Utara – Tasikmalaya (50,32 km), seksi 3 Tasikmalaya – Patimuan (76,78 km), dan seksi 4 Patimuan – Cilacap (34,35 km). 

    Dengan demikian, apabila konstruksi tahap pertama dipangkas hingga Tasikmalaya saja maka total panjangnya diperkirakan hanya ada di kisaran 50,32 kilometer.

    2. Tol Bandung Intra Urband Toll road (BIUTR)

    Sebagai informasi, Tol Dalam Kota Bandung masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diteken pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 RI Jokowi.

    Berdasarkan laporan yang dirilis langsung oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian, nilai investasi dari proyek tersebut mencapai Rp7,83 triliun.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa bahwa konstruksi Tol Dalam Kota Bandung tersebut melingkupi pengembangan Bandung Intra Urban Toll Road dan North South Link di Bandung. 

    “Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung ada dua, yang direkomendasikan oleh Menteri PUPR, Bandung Intra Urban Tol Road [BIUTR]. Ini koneksi simpang susun Pusdai dengan nilai investasi Rp7,8 triliun,” jelas Susi (15/5/2024). 

  • Rekayasa Lalin di Jakbar Berlaku hingga 2027, Cek Titik-titiknya
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        12 Agustus 2025

    Rekayasa Lalin di Jakbar Berlaku hingga 2027, Cek Titik-titiknya Megapolitan 12 Agustus 2025

    Rekayasa Lalin di Jakbar Berlaku hingga 2027, Cek Titik-titiknya
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    -Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta akan merekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan Jakarta Barat mulai Agustus 2025 hingga Desember 2027.
    Rekayasa ini dilakukan untuk mendukung proyek Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona-1 Paket 3 Segmen 6 oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
    Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan Dishub Jakarta, Hendry Sampurna, mengatakan rekayasa dilakukan seiring pekerjaan konstruksi bertahap proyek jaringan perpipaan dan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) tersebut.
    “Untuk menunjang pekerjaan itu akan dilakukan rekayasa lalu lintas sesuai pentahapan pekerjaan,” kata Hendry, dikutip dari
    Antara
    pada Selasa (12/8/2025).
    Ruas jalan yang terdampak antara lain Jalan Perniagaan Raya, Jalan Tambora VI, Jalan Pekapuran, Jalan Pintu Kecil, Jalan Krendang Barat (Kecamatan Tambora), dan Jalan Pancoran (Kecamatan Taman Sari).
    Berikut detail pengaturan lalu lintas:
    Pengguna jalan diimbau untuk menghindari ruas tersebut, mematuhi rambu, arahan petugas, dan mengutamakan keselamatan.
    Proyek JSDP merupakan pembangunan jaringan perpipaan dan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL).
    Proyek Strategis Nasional (PSN) ini bertujuan untuk mengelola limbah domestik di Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rekayasa lalin di Jakbar terkait adanya proyek JDSP

    Rekayasa lalin di Jakbar terkait adanya proyek JDSP

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas (lalin) pada sejumlah ruas jalan di wilayah Jakarta Barat terkait adanya proyek Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona -1 Paket 3 Segmen 6 dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Sejumlah jalan yang mengalami rekayasa lalin diantaranya Jalan Perniagaan Raya, Jalan Tambora VI, Jalan Pekapuran, Jalan Pintu Kecil, Jalan Krendang Barat (Kecamatan Tambora) dan Jalan Pancoran (Kecamatan Taman Sari), mulai Agustus 2025 hingga Desember 2027.

    “Pekerjaan JSDP Zona-1 paket 3 segmen 6 memasuki pekerjaan konstruksi secara bertahap. Untuk menunjang pekerjaan itu, akan dilakukan rekayasa lalu lintas sesuai tahapan pekerjaan,” ucap Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Hendry Sampurna di Jakarta, Senin.

    Lebih rinci, kata Hendry, menyusul pekerjaan proyek di Jalan Perniagaan Raya sisi Utara, akan terjadi pengurangan badan jalan selama pekerjaan berlangsung, serta dilakukan pemotongan median jalan.

    “Arus lalu lintas masih bisa dilalui kendaraan roda empat menggunakan lajur sisi selatan (lalu lintas dua arah),” kata dia.

    Kemudian, pengerjaan proyek JSDP Zona-1 paket 3 segmen 6 juga berada di Jalan Tambora VI, di mana akan dilakukan penutupan jalan sementara selama pekerjaan berlangsung untuk akses khusus penghuni.

    “Masih dilalui kendaraan roda dua (lalu lintas dua arah),” tambahnya.

    Rekayasa lalin berikutnya di Jalan Pancoran sisi utara yang akan mengalami pengurangan badan jalan selama pekerjaan berlangsung.

    “Akan dilakukan pelebaran jalan dengan membongkar sementara median jalan. Arus lalu lintas hanya bisa dilalui kendaraan roda dua (lalu lintas satu arah),” lanjutnya.

    Selanjutnya, kata Hendry, di Jalan Pintu Kecil, pekerjaan proyek JSDP Zona -1 Paket 3 segmen 6 berada di area parkir sehingga masih bisa dilalui kendaraan roda dua.

    Sementara, di Jalan Pekapuran 1 sisi utara, akan mengalami penutupan imbas proyek tersebut.

    “Dilakukan pelebaran jalan dan masih bisa dilalui kendaraan roda dua (lalin dua arah bergantian),” ucapdia.

    Sementara untuk pekerjaan proyek JSDP Zona -1 Paket 3 Segmen 6 di Jalan Krendang Barat, akan terjadi pengurangan badan jalan selama pekerjaan berlangsung.

    “Rekayasa lalin yang semula dua arah dari utara-selatan menjadi satu arah dari utara ke selatan dan masih bisa dilalui kendaraan roda dua (lalu lintas satu arah),” katanya.

    Hendry mengimbau para pengguna jalan agar menghindari ruas jalan tersebut dan bisa menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan.

    Diketahui, proyek JSDP merupakan pembangunan jaringan perpipaan dan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). Proyek Strategis Nasional (PSN) ini bertujuan untuk mengelola limbah domestik di Jakarta.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dishub DKI Rekayasa Lalin di Jakbar Selama Ada Proyek Kementerian

    Dishub DKI Rekayasa Lalin di Jakbar Selama Ada Proyek Kementerian

    Jakarta

    Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas pada sejumlah ruas jalan di wilayah Jakarta Barat mulai Agustus 2025 hingga Desember 2027. Rekayasa dilakukan lantaran adanya proyek Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona -1 Paket 3 Segmen 6 dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Dilansir Antara, Selasa (12/8/2025), sejumlah jalan itu, yakni Jalan Perniagaan Raya, Jalan Tambora VI, Jalan Pekapuran, Jalan Pintu Kecil, Jalan Krendang Barat (Kecamatan Tambora) dan Jalan Pancoran (Kecamatan Taman Sari).

    “Pekerjaan JSDP Zona-1 paket 3 segmen 6 memasuki pekerjaan konstruksi secara bertahap. Untuk menunjang pekerjaan itu akan dilakukan rekayasa lalu lintas sesuai pentahapan pekerjaan,” ucap Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Hendry Sampurna di Jakarta, Senin.

    Lebih rinci, kata Hendry, menyusul pekerjaan proyek di Jalan Perniagaan Raya sisi Utara, akan terjadi pengurangan badan jalan selama pekerjaan berlangsung, serta dilakukan pemotongan median jalan.

    “Arus lalu lintas masih bisa dilalui kendaraan roda empat menggunakan lajur sisi selatan (lalu lintas dua arah),” kata dia.

    Kemudian, rekayasa lalu lintas di Jalan Tambora VI. Pengerjaan proyek JSDP Zona-1 paket 3 segmen 6 berada di Jalan Tambora VI.

    “Sehingga dilakukan penutupan jalan sementara selama pekerjaan berlangsung (akses khusus penghuni) dan masih dilalui kendaraan roda dua(lalu lintas duaarah),” katanya.

    Selain itu rekayasa lalin di Jalan Pancoran sisi utara, kata dia, akan terjadi pengurangan badan jalan selama pekerjaan berlangsung.

    “Akan dilakukan pelebaran jalan dengan membongkar sementara median jalan. Arus lalu lintas hanya bisa dilalui kendaraan roda dua(lalu lintas satuarah),” ujarnya.

    Selanjutnya, kata Hendry, di Jalan Pintu Kecil, pekerjaan proyek JSDP Zona -1 Paket 3 segmen 6 berada di area parkir dan masih bisa dilalui kendaraan roda 2.

    Sementara, pekerjaan JSDP Zona -1 Paket 3 segmen 6, akan dilakukan penutupan jalan di Jalan Pekapuran 1 di sisi utara.

    “Dilakukan pelebaran jalan dan masih bisa dilalui kendaraan roda dua (lalin dua arah bergantian),” tutur dia.

    Untuk pekerjaan proyek JSDP Zona -1 Paket 3 Segmen 6 di Jalan Krendang Barat, akan terjadi pengurangan badan jalan selama pekerjaan berlangsung.

    “Rekayasa lalin yang semula duaarah dari utara-selatan menjadi satu arah dari utara ke selatan dan masih bisa dilalui kendaraan roda dua(lalu lintas satuarah),” katanya.

    Hendry mengimbau para pengguna jalan agar menghindari ruas jalan tersebut dan bisa menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan.

    Diketahui, proyek JSDP merupakan pembangunan jaringan perpipaan dan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). Proyek Strategis Nasional (PSN) ini bertujuan untuk mengelola limbah domestik di Jakarta.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/fca)

  • Kilas Balik Pesawat N250, Simbol Teknologi Nasional yang Berakhir di Museum

    Kilas Balik Pesawat N250, Simbol Teknologi Nasional yang Berakhir di Museum

    Bisnis.com, JAKARTA — Tepat pada 10 Agustus 1995 atau 30 tahun yang lalu, pesawat asli buatan Bapak Teknologi Nasional, Bacharudin Jusuf Habibie, N250 untuk pertama kalinya mengudara di langit Indonesia. 

    Terbangnya pesawat N250 Gatotkaca secara perdana di langit Kota Bandung dan disaksikan langsung oleh Presiden Soeharto, diabadikan sebagai peringatan Hari Teknologi Nasional (Harteknas) setiap tanggal 10 Agustus. 

    Sayang, masa depan N250 yang diciptakan Habibie tak berlangsung lama usai krisis moneter yang menerpa Indonesia. Memaksa Proyek Strategis Nasional (PSN) itu berhenti dengan imbalan utang dari Dana Moneter Internasional/International Monetary Fund (IMF). 

    Alhasil, pesawat tersebut harus mendekam di hangar PT Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN), kini menjadi PT Dirgantara Indonesia (Persero), selama 25 tahun sebelum akhirnya dibawa ke museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala (Muspusdirla) Yogyakarta pada 2020. 

    Spesifikasi Pesawat N250 

    Melansir dari laman resmi Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto, pesawat N250 Memiliki spesifikasi mesin dual turboprop 2439 KW Allison AE 2100C dengan 6 bilah baling-baling. 

    Pesawat ini memiliki berat kosong 13.665 kg, berat maksimum saat lepas landas 22.000 kg,  panjang 26,30 meter, tinggi 8,37 meter, serta rentang sayap 28 meter.

    N250 Gatotkaca mampu terbang dengan kecepatan maksimal 610 km per jam dan kecepatan ekonomis 555 km per jam. Kecepatan ini menjadi angka tertinggi di kelas turboprop dengan 50 penumpang. 

    Sedangkan untuk ketinggian operasinya adalah 25.000 kaki atau 7.620 meter di atas permukaan laut dengan daya jelajah mencapai 2.040 km. Sementara bahan bakar standar pada N250 mampu menjelajah hingga 1.480 km. 

    Pesawat Gatotkaca N250 di Museum

    Sementara berdasarkan catatan pemberitaan Bisnis, salah satu keunggulan yang ditonjolkan IPTN untuk memenangkan pertempuran di medan pemasaran pesawat komuter 80 penumpang kala itu adalah melengkapi N-250 dengan sistem pengendali penerbangan fly by wire (FBW).

    Selama ini, teknologi FBW baru diterapkan pada pesawat tipe besar seperti Airbus A-320 dan Boeing 777. Dengan demikian, N-250 merupakan jenis pesawat yang ketiga menggunakan teknologi tersebut, atau yang pertama dalam kelas komuter.

    Selain pertimbangan keamanan, sistem FBW juga dimaksudkan untuk memudahkan pilot mengendalikan pesawat tersebut dalam setiap kondisi.

    Sejarah Pesawat N250 

    Rencana pengembangan pesawat N250 ini pertama kali diungkapkan oleh PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang sekarang menjadi PT. Dirgantara Indonesia pada Paris Air Show di tahun 1989. Pembuatan prototipe pesawat N250 Gatotkaca dimulai pada tahun 1992.

    Awalnya, pesawat ini dibuat dengan kapasitas 30 penumpang, namun pada tahun 1989 desain tersebut diubah dan dibuat dengan kapasitas 50 penumpang. Sejatinya, pesawat ini dibuat untuk menjadi alat transportasi antar pulau dan antar kota, karena itu bentuk N250 tidak terlalu besar.

    Pemberian nama pesawat N250 Gatotkaca tentu bukanlah tanpa alasan. Kode N pada nama pesawat memiliki arti sebagai “Nusantara” yang menunjukkan bahwa proses desain hingga produksinya dikerjakan di Indonesia. Sedangkan “Gatotkaca” yang disematkan pada pesawat tersebut adalah nama pemberian presiden RI ke-2 Soeharto untuk prototipe N250.

    Sementara itu angka 250 mengacu pada 2 mesin dan 50 mewakili kapasitas pesawat dengan 50 penumpang. Pesawat hasil rancangan BJ Habibie ini menggunakan teknologi yang cukup canggih yang dibuat untuk 30 tahun kedepan. 

    Mendiang Bacharudin Jusuf Habibie, yang kala itu memimpin IPTN, nyatanya sudah menyiapkan 4 desain prototipe pesawat komuter dengan kapasitas angkut 50 orang—termasuk N250. 

    BJ Habibie

    Empat gambar desain pesawat itu kini masih dipajang di kantor PT Dirgantara Indonesia (Persero). Presiden Kedua RI Soeharto bahkan sempat memberikan nama pada masing-masing gambar rancangan pesawat N250 tersebut. 

    Pertama, Gatotkoco, lalu Kerincing Wesi, Konconegoro, dan terakhir Putut Guritno. Sobekan kertas halaman buku tulis berisi tulisan tangan masing-masing nama-nama pesawat itu dipajang bersama gambar 4 desain pesawat itu, diparaf Habibie tanggal 17 Agustus 1993.

    Dua di antaranya, yakni Gatotkoco dan Koconegoro sudah rampung dibangun kala itu. Sementara empat pesawat seluruhnya disiapkan untuk menjalani uji sertifikasi agar lebih cepat rampung melalap jam terbang yang dipersyaratkan bagi pesawat baru. 

    “Dua sudah terbang. Sudah mulai start sertifikasi, tapi belum selesai. Belum tuntas, sampai krisis terjadi dan proyek ini dihentikan,” kata Direktur PT Dirgantara Indonesia (Persero) Elfien Goentoro kala itu. 

    Habibie menyebutkan harga jual N-250 diperkirakan mencapai US$13,5 juta atau sekitar Rp27 miliar. dengan harga jual sebesar itu, IPTN akan mencapai break even point setelah melahirkan Gatotkaca yang ke-260. 

    Jumlah penjualan itu diperkirakan tercapai pada 2007, kalau pemasaran lancar. Sementara itu, IPTN cukup banyak menyedot dana untuk pengembangan proyek prestisius tersebut. Setidaknya US$650 juta dana dari kantung pemerintah yang akan dilahap guna memenuhi keperluan tersebut.

    Harapan penjualan dan cita-cita N250 hilir mudik di langit Nusantara pun tak pernah terjadi imbas krisis moneter. N250 bahkan menjadi salah satu poin dalam perjanjian dengan IMF, di mana penghentian program ditukar dengan dukungan utang IMF untuk membantu ekonomi Indonesia. 

  • KKP Bakal Kembangkan PPN Pengambengan di Jembrana Bali jadi Pelabuhan Berstandar Internasional

    KKP Bakal Kembangkan PPN Pengambengan di Jembrana Bali jadi Pelabuhan Berstandar Internasional

    JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menjadikan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali, sebagai pelabuhan perikanan berstandar internasional.

    Dikutip dari unggahan video di akun Instagram resmi @kkpgoid, Senin, 4 Agustus, PPN Pengambengan bakal jadi pelabuhan terintegrasi terbesar se-Indonesia.

    Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan, area Pelabuhan Pengambengan akan diperluas, sehingga bisa menampung lebih banyak kapal perikanan. Kemudian, menyediakan cold storage-nya serta juga ragam usaha untuk skala industri maupun UMKM.

    “Terus pelabuhan ini terintegrasi juga dengan pasar ikan bertaraf internasional,” ucapnya.

    Doni menambahkan, hal terpenting lainnya adalah Pelabuhan Pengambengan bukan cuman untuk kapal-kapal skala industri saja, melainkan juga tetap melayani kapal-kapal nelayan tradisional.

    “Seperti kapal slerek yang terkenal itu akan tetap mendapat tempat di sini. Bahkan, fasilitasnya dibuat lebih baik lagi,” kata dia.

    Menurut Doni, transformasi Pelabuhan Perikanan Pengambengan akan menjadikan Bali sebagai pusat perikanan modern melalui pembangunan integrated fishing port and international fish markets alias tempat pelelangan ikan.

    “Semua ini bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) buat mewujudkan Bali sebagai pusat perikanan modern. Siap-siap, ya, Sahabat Bahari!” pungkasnya.

  • Proyek gas raksasa di Blok Masela resmi masuk tahap FEED

    Proyek gas raksasa di Blok Masela resmi masuk tahap FEED

    Jakarta (ANTARA) – Inpex Masela, sebagai operator, yang mewakili mitra perusahaan patungannya, yaitu Pertamina Hulu Energi Masela dan Petronas Masela, mengumumkan bahwa pihaknya telah resmi memulai tahap front-end engineering and design (FEED) untuk proyek LNG Abadi, Blok Masela di Tanimbar, Maluku.

    “Pekerjaan FEED mencakup peninjauan dan penetapan spesifikasi fasilitas yang memproduksi dan memproses hidrokarbon dari lapangan gas Abadi, serta pabrik LNG darat (OLNG),” sebut keterangan resmi Inpex, yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Volume produksi tahunan dari proyek Abadi diperkirakan mencapai 10,5 juta ton setara LNG, yang mencakup 9,5 juta ton LNG per tahun atau lebih dari 10 persen impor LNG tahunan Jepang, serta pasokan gas pipa lokal.

    Proyek ini juga diperkirakan bisa memproduksi sekitar 35 ribu barel kondensat per hari.

    Pekerjaan FEED ini terbagi menjadi empat paket utama, yaitu OLNG; floating production storage and offloading (FPSO); subsea umbilicals, risers, and flowlines (SURF); dan gas export pipeline (GEP).

    Inpex pada saat ini telah memberikan kontrak paket SURF kepada PT Worley SEA Indonesia sebagai kontraktornya; dan GEP, yang juga dipegang PT Worley SEA Indonesia sebagai kontraktor.

    Lebih lanjut, kontrak FPSO dengan jenis dual FEED, yang pertama dipegang PT Technip Engineering Indonesia (kontraktor utama), serta PT Technip Indonesia dan PT JGC Indonesia (konsorsium); dan kedua dipegang PT Saipem Indonesia (kontraktor utama), serta PT Tripatra Engineers & Constructors, PT Tripatra Engineering, dan PT McDermott Indonesia (konsorsium).

    “Paket kontrak FPSO akan menggunakan metode dual FEED, yaitu melibatkan dua konsorsium kontraktor yang bekerja secara bersamaan, namun terpisah untuk menciptakan tender yang kompetitif,” tulis INPEX dalam keterangannya.

    Inpex berharap proyek ini dapat memberikan kontribusi signifikan, khususnya terhadap pembangunan ekonomi di wilayah Indonesia bagian timur, serta mendukung pencapaian target nasional Indonesia untuk mencapai net zero emisi CO2 pada 2060.

    Adapun jangka waktu production sharing contract (PSC) proyek tersebut ditetapkan hingga 15 November 2055, dengan wilayah kontrak seluas 2.503 km2 dan kedalaman laut dalam rentang 400-800 meter.

    Blok ini berlokasi sekitar 170-180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

    Proyek Abadi ditetapkan oleh pemerintah sebagai proyek strategis nasional (PSN) pada Juni 2017 dan sebagai proyek infrastruktur prioritas pada September 2017.

    Inpex berharap proyek tersebut dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan energi di Indonesia, Jepang, dan negara Asia lainnya, serta menyediakan pasokan energi bersih yang stabil dalam jangka panjang.

    Hal ini didukung oleh karakteristik lapangan gas yang unggul dan cadangan yang melimpah, sehingga memungkinkan pengembangan secara efisien, serta adanya komponen CCS (carbon capture and storage) dari proyek ini.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Minta TPA Cipayung Ditutup, Warga Minta Sampah di Depok Dibuang ke Lulut Nambo

    Minta TPA Cipayung Ditutup, Warga Minta Sampah di Depok Dibuang ke Lulut Nambo

    Minta TPA Cipayung Ditutup, Warga Minta Sampah di Depok Dibuang ke Lulut Nambo
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com —
    Sejumlah warga yang tinggal di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung,
    Kota Depok
    , meminta agar sampah kota tidak lagi dibuang ke wilayah tersebut.
    Mereka menyarankan agar sampah dialihkan ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Kabupaten Bogor.
    Salah satu warga, Soleh (56), yang tinggal sekitar 500 meter dari pintu gerbang
    TPA Cipayung
    , mengungkapkan harapannya agar tempat pembuangan sampah itu ditutup.
    “Rencananya (TPA Cipayung) katanya mau ditutup, dulu ada. Jadi mending ditutup, kan buat sampah juga sudah ada pembungan di Bogor (TPPAS Lulut Nambo),” kata Soleh saat ditemui
    Kompas.com
    di lokasi, Sabtu (2/8/2025).
    Menurut Soleh, TPA Cipayung sudah tidak layak untuk digunakan. Selain lokasi yang dekat dengan permukiman, bau menyengat dari sampah bisa bertahan hingga berhari-hari, terutama saat proses pengolahan dilakukan.
    “Pokoknya pas sampah lagi dibalik sama pengelola buat dikasih obat (larutan khusus), itu bau bisa seminggu ada terus,” ungkapnya.
    Soleh juga mengingat kembali peristiwa sekitar 10 tahun lalu, saat warga sempat melarang truk pengangkut sampah melintasi Jalan Kelurahan Cipayung karena baunya mengganggu.
    “Mobil dulu juga pernah lewat sini tapi sama warga enggak boleh (lewat lagi), melarang dan enggak kasih. Jadinya mereka buat jalan sendiri (Jalan TPA) buat antrean mobil sampah,” jelasnya.
    Keluhan serupa juga disampaikan Ija, warga RW 07 Kelurahan Cipayung.
    Ia menyebutkan, kendaraan pengangkut sampah hampir selalu melintas di depan rumahnya, yang berada hanya sekitar 100–150 meter dari gerbang TPA Cipayung.
    “Ya, setiap lewat itu
    bau sampah
    pasti ada, mobil lewat sini 24 jam. Apalagi kalau angin kencang ya, bau tuh ada,” ungkap Ija.
    “Sudah terbiasa sebenarnya sama bau sampah, hari-hari kayak gini,” sambungnya.
    Meski begitu, Ija menyatakan kesiapannya jika rumahnya digusur untuk proyek
    perluasan TPA
    , asalkan ada kompensasi yang layak dari pemerintah.
    “Keluarga saya juga yang di sini pada kena gusuran tapi ya sudah. Selagi ada kompensasi yang sesuai dengan luas tanah (kecil atau besar), saya enggak apa-apa,” jelasnya.
    Sebelumnya, Wali Kota Depok Supian Suri menyampaikan rencana
    perluasan TPA Cipayung
    .
    Langkah ini diambil karena TPA tersebut menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berbasis pengelolaan sampah menjadi energi listrik.
    Supian mengatakan, agar memenuhi syarat proyek nasional tersebut, Pemerintah Kota Depok membutuhkan lahan minimal lima hektar untuk TPA.
    “Sehingga kami butuh sekitar tiga hektar lagi untuk ditambahkan. Untuk itu, kami bisa bersurat ke kementerian bahwa kami, Kota Depok, siap menjadi kota untuk dikelola pengelolaan sampah menjadi energi listrik,” kata Supian di TPA Cipayung, Selasa (29/7/2025).
    Saat ini, TPA Cipayung baru memiliki luas sekitar dua hektar. Oleh karena itu, Pemkot Depok berencana melakukan pembebasan lahan tambahan seluas tiga hektar.
    Proses perluasan ini akan difokuskan pada beberapa titik yang sudah dipetakan dan tinggal menunggu penyusunan anggaran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Beda Sikap Supian Suri soal TPA Cipayung: Dulu Mau Ditutup, Kini Ingin Diperluas
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        2 Agustus 2025

    Beda Sikap Supian Suri soal TPA Cipayung: Dulu Mau Ditutup, Kini Ingin Diperluas Megapolitan 2 Agustus 2025

    Beda Sikap Supian Suri soal TPA Cipayung: Dulu Mau Ditutup, Kini Ingin Diperluas
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Wali Kota
    Depok

    Supian Suri
    berubah sikap soal masa depan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipayung.
    Saat awal dilantik menjadi wali kota Depok, Supian sempat berencana menutup operasional
    TPA Cipayung
    .
    Namun, empat bulan berselang, atau tepatnya pada Juli 2025, mantan Sekretaris Daerah Kota Depok itu justru malah ingin memperluas TPA Cipayung.
    Supian Suri sempat berencana akan menutup operasional TPA Cipayung yang sudah kelebihan kapasitas.
    Sebab pada 2024, TPA Cipayung sudah dikategorikan tidak bisa menampung sampah baru setelah mencatat timbulan sampah sekitar 1.200 ton setiap harinya.
    Jumlah itu telah meningkat dari tahun 2023 yang berkisar 900 ton per hari. Lalu tinggi bukit sampah di TPA Cipayung pada saat itu sudah mencapai 300 meter.
    Padahal, batas maksimal tinggi bukit sampah berdasar buku panduan adalah 10 meter.
    “Kita sama-sama memahami bahwa TPA Cipayung sudah pada posisi yang baru. Sehingga TPA Cipayung Insya Allah dalam perubahan yang tidak terlalu lama kita ikhtiarkan untuk tidak lagi (digunakan) atau sudah kita tutup,” ujar Supian Suri, Rabu (5/3/2025).
    Supian menginginkan permasalahan sampah di Kota Depok bisa terselesaikan di hulu. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi lagi penumpukan sampah.
    “Di bidang infrastruktur, pengolahan atau pembangunan pengolahan sampah termaju, ini menjadi satu keharusan (yang perlu dilakukan pemerintah),” ungkap Supian.
    “Karena kita mudah-mudahan punya jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan sampah atau pengolahan sampah di Kota Depok,” sambung dia.
    Salah satu strateginya adalah melakukan budidaya magot di tingkat kelurahan untuk mengelola sampah organik.
    Kedua, pengelolaan bank sampah akan didorong secara optimal untuk mencari nilai ekonomis yang bisa dijual.
    Ketiga, residu sampah dari hasil pembakaran insinerator akan dimanfaatkan sebagai bahan dasar conblock, genteng, dan aspal.
    “Mungkin kalau insenerator itu masih dimungkinkan, ya itu kami jalankan. Tapi kalau kita sudah dapat alternatif pengelolaan sampah lainnya, kita akan ambil itu (enggak pakai insinerator),” kata Supian.
    Ditargetkan, persoalan sampah di Kota Depok selesai dalam kurun waktu maksimal satu tahun.
    Terbaru, Supian menginginkan
    TPA Cipayung diperluas
    . Sebab, tempat sampah ini kini masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN).
    Salah satu syarat untuk bisa menjadi PSN, lahan di TPA Cipayung harus diperluas minimal menjadi lima hektare.
    “Sehingga kita butuh sekitar tiga hektar lagi untuk ditambahkan, untuk kita bisa bersurat ke kementerian bahwa kita, Kota Depok siap menjadi kota untuk dikelola pengelolaan sampah menjadi energi listrik,” ujar Supian Suri di TPA Cipayung, Selasa (29/7/2025).
    Saat ini, luas TPA Cipayung baru 2 hektare. Maka dari itu, Pemkot Depok berencana membebaskan lahan lagi seluas tiga hektare.
    Perluasan ini nantinya akan dipusatkan di sejumlah titik yang sudah dipetakan di sekitar TPA dan tinggal menunggu rencana anggarannya.
    “Dari kesiapan lahan Insya Allah sudah ada, tinggal memang dari sisi prioritas penganggaran untuk bisa membebaskan lahan yang kita butuhkan,” ucap Supian.
    Selain pembebasan lahan, Supian mengeklaim bahwa Kota Depok telah memenuhi syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum bersurat ke kementerian sebagai kota pengelolaan sampah.
    Adapun syarat yang dimaksud adalah luas lahan TPA minimal lima hektar, timbulan sampah berkisar 1.000 ton per hari, mempunyai alat pengangkut sampah dari masyarakat ke titik pengeloaan sampah.
    Dan keempat, memiliki ketentuan Peraturan Daerah (Perda) soal retribusi sampah yang mewajibkan masyarakat untuk membayar.
    Namun, Pemkot Depok tetap menerapkan pola pengelolaan sampah melalui pihak ketiga atau swasta.
    “Masih ada pola-pola yang dilakukan oleh pihak ketiga yang juga menawarkan pengelolaan sampah melalui mekanisme sampah menjadi hidrogen, ini juga sedang kita jajaki,” lanjut dia.
    Bukit sampah di TPA Cipayung pernah mengalami longsor.
    Hal itu mengakibatkan pihak TPA terpaksa menutup layanan penerimaan sampah selama dua hari, yakni pada 13-14 Mei 2024. 
    “Kemarin, kami sudah beberapa kali mengalami hambatan di pelayanan (menerima sampah) karena terjadi patahan (pada gunungan sampah). Jadi posisinya sampah bukan hanya longsor, tapi putus (terbelah),” ungkap Kasubag Tata Usaha TPA Cipayung Yuyun Andiyana.
    Persoalan over capacity ini telah diawasi pengelola TPA dan sejauh ini ditangani melalui beberapa cara, salah satunya pembuatan lubang pembuangan sampah yang baru.
    “Kita (TPA Cipayung) buru-buru segera membuat manuver (area pembuangan), yaitu lubang pembuangan yang baru. Hal ini dilakukan tahun lalu dan sekarang sudah jauh lebih aman terkendali,” ujar Yuyun.
    Lalu, TPA Cipayung harus melakukan pengoptimalan dan perawatan titik lubang pembuangan baru.
    “Kami selalu mengusahakan lubang pembuangan baru tersebut selalu dijaga supaya tidak terlalu penuh di titik tersebut, dan juga demi mencegah berulangnya insiden yang sama,” jelas dia.
    Pihak TPA Cipayung juga rutin menata bukit sampah dengan memaksimalkan alat berat demi memastikan ketinggian bukit tetap aman dan mencegah longsor ke area air Kali Pesanggrahan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.