Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional (PSN)

  • Proyek Anti Macet Bandung, Ada LRT & Tol Dalam Kota-Ini Rutenya

    Proyek Anti Macet Bandung, Ada LRT & Tol Dalam Kota-Ini Rutenya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kemacetan di Kota Bandung yang kian parah membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyiapkan dua proyek besar, yakni pembangunan LRT Bandung Raya dan Tol Dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR). Keduanya tengah dalam tahap kajian mendalam sebelum benar-benar dieksekusi.

    Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Sumasna mengatakan, kajian LRT Bandung Raya masih terus berjalan.

    “Kajian proyek LRT Bandung Raya masih berjalan ya, kami terus excercise LRT tersebut,” kata Sumasna kepada CNBC Indonesia, Minggu (24/8/2025).

    Dia menuturkan, rute LRT yang disiapkan meliputi jalur Barat-Timur (West-East) dan Utara-Selatan (North-South). Namun, jalur Utara-Selatan menjadi prioritas karena tingkat kemacetan yang cukup tinggi.

    “Sejauh ini rencananya Barat-Timur dan Utara-Selatan, seperti apa keduanya nantinya, tapi yang utama ya Utara-Selatan,” ujarnya.

    Rute Utara-Selatan ini dirancang menghubungkan Ledeng hingga Leuwipanjang. Jalur tersebut dipilih lantaran ruas jalan di kawasan ini sempit sementara volume kendaraan roda dua maupun roda empat sangat tinggi.

    “Jadi misalkan dari Ledeng ke Leuwi Panjang itu kalau seandainya ada LRT mungkin akan beda. Penggunaan masyarakat tidak harus semuanya gunakan roda 2 atau roda 4 yang akhirnya, karena jalan di kota Bandung khususnya itu kecil-kecil,” jelas Sumasna.

    Selain LRT, Pemprov Jabar juga menaruh perhatian pada pembangunan Tol Dalam Kota Bandung. Sumasna menuturkan rute Barat-Timur untuk tol ini sudah lama dibahas, namun masih perlu evaluasi mendalam.

    Foto: Jalan mulus menghubungkan Soreang-Rancabali-Cidaun. (Dok. Hutama Karya)
    Jalan mulus menghubungkan Soreang-Rancabali-Cidaun. (Dok. Hutama Karya)

    “Tol Dalam Kota Bandung (BIUTR) masih terus kami kaji ya. Nah, yang kami sedang bahas itu rute Barat-Timur,” katanya.

    Ia mengakui pembahasan jalur Barat-Timur ini cukup pelik karena berkaitan langsung dengan aspek sosial masyarakat.

    “Lintas Barat-Timur itu sudah PR lama. Memang kemarin ada PR yang harus kami selesaikan di cara mengeksekusinya. Dan ini melibatkan kementerian juga, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum,” tutur Sumasna.

    Lebih jauh, ia menegaskan ada banyak dinamika yang masih harus diselesaikan, mulai dari resistensi warga hingga dampak sosial. “Kami juga berharap ini bisa diakselerasi. Terlepas dari dinamikanya ya, biasanya suka ada ya. Dinamikanya apakah urusan sosialnya atau urusan-urusan lain. Urusan sosial misalnya ketika tol ini dibangun, ke dalam umum ada asistensi. Terus lintasan, ternyata ada resitensi juga,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengkaji proyek ini setelah Bandung dinobatkan sebagai kota termacet di Indonesia. Berdasarkan laporan, rata-rata perjalanan per 10 kilometer di Bandung butuh waktu 32 menit 37 detik. Tingkat penyumbatan arus lalu lintas mencapai 48% dengan waktu hilang per tahun pada jam sibuk sekitar 108 jam.

    Tol Dalam Kota Bandung sendiri sudah masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak masa Presiden Joko Widodo, dengan nilai investasi mencapai Rp7,83 triliun. Rencananya, konstruksi dimulai pada 2026. Jalur awalnya dari Gerbang Tol Pasteur, melewati Jalan Pasupati dan Jalan Gasibu, lalu berakhir di Simpang Susun Cileunyi.

    Ada dua opsi rute yang disiapkan: alternatif pertama melewati Cicaheum, sementara alternatif kedua lewat Jalan Supratman hingga Jalan Antapani. Proyek ini diharapkan bukan hanya mengurai kemacetan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperlancar distribusi barang di Jawa Barat, khususnya Bandung.

    Dengan begitu, baik LRT maupun Tol Dalam Kota Bandung digadang-gadang menjadi dua solusi kunci untuk mengurai simpul kemacetan di kota kembang yang semakin mengkhawatirkan.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Berbagai Jurus Pramono Atasi Horornya Macet di TB Simatupang Megapolitan 24 Agustus 2025

    Berbagai Jurus Pramono Atasi Horornya Macet di TB Simatupang Megapolitan 24 Agustus 2025

    Berbagai Jurus Pramono Atasi Horornya Macet di TB Simatupang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan sejumlah langkah untuk mengurai kemacetan parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
    Ruas jalan ini kerap dijuluki “jalur horor” oleh pengendara karena selalu padat pada jam sibuk, imbas dari proyek rekonstruksi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah pusat.
    Kebijakan pertama yang diterapkan adalah pelarangan keberadaan “pak ogah” atau pengatur lalu lintas liar.
    Selama ini, aksi mereka justru dianggap memperburuk kondisi di persimpangan jalan.
    “Saya sudah instruksikan agar tidak boleh lagi ada pak ogah di tengah jalan yang mengatur lalu lintas,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/8/2025).
    Pemprov Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) juga memangkas sebagian trotoar di TB Simatupang untuk dijadikan jalur darurat kendaraan.
    “Saya setuju pemangkasan trotoar, bahkan ketika perlu membuka atau menutup outlet tol, saya izinkan. Yang terpenting kemacetan bisa diatasi,” ujar Pramono.
    Ia mengakui, banyak pejalan kaki kini merasa tidak nyaman akibat sempitnya ruang berjalan karena proyek yang sedang berlangsung.
    “Di TB Simatupang, pejalan kaki pasti juga merasa tidak nyaman,” tambahnya.
    Selain itu, Pramono meminta agar ukuran bedeng proyek galian di TB Simatupang diperkecil.
    Menurutnya, pembatas proyek yang terlalu besar memakan badan jalan sehingga memperparah kemacetan.
    “Beberapa pekerjaan itu sebenarnya bedengnya bisa dikecilkan. Kalau perlu, saya siap tanda tangan,” ucap Pramono.
    Ia juga menekankan agar bedeng segera dibongkar setelah proyek selesai.
    Kebijakan lainnya adalah penerapan sistem buka-tutup pintu keluar (exit) Tol Cipete–Pondok Labu menuju TB Simatupang.
    Tujuannya untuk mencegah penumpukan kendaraan yang langsung menambah beban lalu lintas di jalan utama.
    “Ketika mau menutup atau membuka outlet tol, saya izinkan. Yang penting kemacetan bisa terurai,” jelas Pramono.
    Kepala Dishub Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan keputusan penutupan sementara pintu keluar tol diambil setelah analisis menunjukkan adanya titik penyempitan arus (bottleneck).
    “Setiap sore terjadi crossing kendaraan dari exit tol menuju Fatmawati, sementara arus di TB Simatupang mayoritas bergerak ke arah RA Kartini dan Fatmawati Utara. Kondisi ini menimbulkan kepadatan tinggi,” kata Syafrin.
    Sebagai alternatif, kendaraan dari arah timur yang biasa keluar di Cipete–Pondok Labu akan diarahkan menuju pintu keluar Lebak Bulus, lalu memutar kembali ke Jalan Fatmawati.
    Menurut Syafrin, wacana ini akan dikonsultasikan lebih lanjut oleh Gubernur Pramono dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan kepolisian sebelum diterapkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD nilai harus ada rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang

    DPRD nilai harus ada rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang

    Sejumlah kendaraan saat melaju di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    DPRD nilai harus ada rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 17:00 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai harus ada rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, khususnya setiap kali jam sibuk.

    “Jalur alternatif itu harus ada rambu-rambunya. Tidak semua jalan bisa dilalui semua kendaraan,” kata Khoirudin di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, rekayasa lalu lintas perlu dilakukan di sekitar TB Simatupang dengan memanfaatkan jalan-jalan alternatif, agar kendaraan bisa terurai.

    Akan tetapi Khoirudin, mengingatkan agar jalur-jalur tersebut harus dilengkapi dengan rambu dan dijaga oleh petugas di persimpangan.

    Khoirudin mengatakan bahwa langkah ini penting untuk mencegah masalah baru seperti kendaraan yang terjebak atau justru memperpanjang kemacetan.

    “Kalau sampai ada yang terjebak, justru akan menimbulkan kemacetan yang lebih panjang,” ujarnya.

    Ia mengatakan, masalah macet di jalan tersebut muncul akibat tingginya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan saat ada proyek perbaikan.

    ​Khoirudin menambahkan bahwa kemacetan bukan hanya merugikan secara sosial, tapi juga berdampak psikologis dan membuat pemborosan bahan bakar.

    Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak di lapangan untuk mencari solusi agar lalu lintas bisa lebih lancar.

    ​Salah satu hal yang paling mendesak, kata dia, adalah kehadiran petugas di lapangan seperti aparat kepolisian, Dinas Perhubungan dan Satpol PP agar turun bersama-sama untuk mengatur arus lalu lintas.

    ​”Ketika ada petugas di lapangan, pengguna jalan merasa lebih tenang. Walaupun jalannya lambat, ada giliran yang pasti, jadi tidak suntuk di jalan. Yang penting jangan sampai ada keributan,” katanya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menyurati Pemerintah Pusat guna mengatasi masalah kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

    Menurut dia, kemacetan di TB Simatupang disebabkan adanya bedeng-bedeng proyek strategis nasional (PSN).

    “Untuk TB Simatupang, memang problemnya ada PSN. Itu adalah proyek Pemerintah Pusat dan keluhannya memang berkepanjangan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8).

    Pada 16 Agustus 2025, dia mengaku sempat menengok kawasan TB Simatupang tanpa dikawal untuk mengetahui tingkat kemacetan di sana.

    Dia menyebut tingkat kemacetan di wilayah itu tergolong parah.

    Dia pun menginginkan agar bedeng-bedeng proyek di wilayah tersebut dapat diperkecil untuk memperlancar arus lalu lintas.

    “Saya sudah perintahkan kepada jajaran Bina Marga, Dinas Perhubungan, Satpol PP yang pertama, saya minta untuk bedeng-bedengnya dikecilin. Tidak seperti sekarang, ada yang gede banget,” ujar Pramono.

    Sumber : Antara

  • Pram akan surati Pemerintah Pusat atasi kemacetan di TB Simatupang

    Pram akan surati Pemerintah Pusat atasi kemacetan di TB Simatupang

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Pram akan surati Pemerintah Pusat atasi kemacetan di TB Simatupang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 15:07 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menyurati Pemerintah Pusat guna mengatasi masalah kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Menurut dia, kemacetan di TB Simatupang disebabkan adanya bedeng-bedeng proyek strategis nasional (PSN).

    “Untuk TB Simatupang, memang problemnya ada PSN. Itu adalah proyek Pemerintah Pusat dan keluhannya memang berkepanjangan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

    Pada 16 Agustus 2025, dia mengaku sempat menengok kawasan TB Simatupang tanpa dikawal untuk mengetahui tingkat kemacetan di sana. Dia menyebut tingkat kemacetan di wilayah itu tergolong parah. Dia pun menginginkan agar bedeng-bedeng proyek di wilayah tersebut dapat diperkecil untuk memperlancar arus lalu lintas.

    “Maka saya sudah perintahkan kepada jajaran Bina Marga, Dinas Perhubungan, Satpol PP yang pertama, saya minta untuk bedeng-bedengnya dikecilin. Tidak seperti sekarang, ada yang gede banget,” ujar Pramono.

    Lebih lanjut, dia mengimbau masyarakat agar menggunakan jalur alternatif yang ada. Dengan begitu, kemacetan di Jalan TB Simatupang dapat sedikit teratasi.

    “Masyarakat yang melewati TB Simatupang, bisa ada alternatif jalan lain. Apakah melalui jalan tol yang baru atau melalui dalam kota. Sebab kalau semuanya lewat TB Simatupang, pasti kemacetannya luar biasa,” jelas Pramono.

    Sumber : Antara

  • Ada Tol Paling Ujung Pulau Jawa, Probolinggo-Banyuwangi Jadi Sejengkal

    Ada Tol Paling Ujung Pulau Jawa, Probolinggo-Banyuwangi Jadi Sejengkal

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (PT JPB) terus mengebut pengerjaan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (JPB). Saat ini progres konstruksi pembangunan Tahap I jalan tol ini mencapai 86,43% per 3 Agustus 2025.

    Pembangunan Tahap I merupakan pembangunan dari Probolinggo sampai dengan Besuki yang terbagi atas 3 Paket Pekerjaan Konstruksi yaitu Paket 1 (Gending-Kraksaan), Paket 2 (Kraksaan-Paiton) hingga Paket 3 (Paiton-Besuki). Direktur Utama Jasa Marga, Rivan Achmad Purwantono mengatakan, untuk pembebasan lahan Tahap I hingga 3 Agustus 2025, PT JPB mencatat progresnya telah mencapai 100%. Ia menyebutkan, sesuai dengan Permenko Perekonomian No. 9 Tahun 2022, pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi difokuskan pada ruas Probolinggo-Besuki.

    “Pembangunan tol ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah mewujudkan konektivitas merata di seluruh Indonesia, yang menjadi salah satu prioritas dalam agenda Asta Cita. Dengan selesainya Tahap I, kami optimis dapat mendukung penguatan ekonomi wilayah Jawa Timur sekaligus menekan kesenjangan infrastruktur antar wilayah,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/8/2025).

    Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi ruas Probolinggo-Besuki nantinya akan memangkas waktu perjalanan yang semula sekitar 1 jam 15 menit menjadi 30 menit dengan kecepatan rata-rata 80-100 Km/jam. Secara keseluruhan, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 175,4 km terbagi menjadi dua Tahap Pembangunan. Tahap I yang menghubungkan Probolinggo-Besuki sepanjang 49,68 km, dan Tahap II menghubungkan Besuki-Banyuwangi sepanjang 125,72 km,” ujar Rivan.

    Foto: Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi ruas Probolinggo-Besuki. (Dok. Jasa Marga)
    Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi ruas Probolinggo-Besuki. (Dok. Jasa Marga)

    Rivan menambahkan, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi tidak hanya memperlancar arus logistik dan mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi katalisator pengembangan sektor pariwisata, pertanian, dan industri di kawasan Tapal Kuda.

    “Jika pembebasan lahan sesuai dengan target, maka pengerjaan kontruksi untuk Segmen Gending-Paiton ditargetkan dapat selesai pada Tahun 2025, sedangkan untuk Segmen Paiton-Besuki ditargetkan selesai di tahun 2026,” tegasnya.

    Pembangunan Tahap I Probolinggo-Besuki nantinya akan memiliki tiga Gerbang Tol (GT), yaitu GT Kraksaan, GT Paiton, dan GT Situbondo Barat. Selain itu jalan tol ini juga akan memiliki tiga simpang susun yaitu SS Kraksaan, SS Paiton dan SS Besuki.

    Secara keseluruhan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi terbagi atas tujuh seksi, yaitu Seksi 1 Gending-Kraksaan (12,88 Km), Seksi 2 Kraksaan-Paiton (11,20 Km), Seksi 3 Paiton-Besuki (25,60 Km), Seksi 4 Besuki-Situbondo (42,30 Km), Seksi 5 Situbondo-Asembagus (16,76 Km), Seksi 6 Asembagus-Bajulmati (37,45 Km), dan Seksi 7 Bajulmati-Ketapang (29,21 Km).

    Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikelola oleh PT JPB yang nantinya dapat memangkas waktu tempuh Probolinggo sampai dengan Banyuwangi yang semula 5 jam melalui jalan arteri menjadi hanya 2 jam. Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi merupakan ruas pamungkas dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan ujung barat hingga ujung timur pulau Jawa untuk meningkatkan konektivitas serta mempermudah mobilitas orang, barang dan jasa.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tol Probowangi Tahap I Hampir Rampung, Probolinggo-Besuki Hanya 30 Menit

    Tol Probowangi Tahap I Hampir Rampung, Probolinggo-Besuki Hanya 30 Menit

    Bisnis.com, JAKARTA — Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) Tahap I yang menghubungkan Probolinggo-Besuki progres pembangunannya telah mencapai 86,43% dan ditarget rampung pada 2026.

    Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) Rivan Achmad Purwantono menjelaskan bahwa konstruksi Tahap I yang terbentang dari Probolinggo hingga Besuki terbagi ke dalam tiga paket pekerjaan konstruksi yaitu Paket 1 (Gending-Kraksaan), Paket 2 (Kraksaan-Paiton) hingga Paket 3 (Paiton-Besuki).

    “Secara keseluruhan, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 175,4 km terbagi menjadi dua tahap pembangunan. Tahap I yang menghubungkan Probolinggo-Besuki sepanjang 49,68 km, dan Tahap II menghubungkan Besuki-Banyuwangi sepanjang 125,72 km,” jelasnya dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (19/8/2025).

    Lebih lanjut, dia juga mengatakan, konstruksi Tol Probowangi sejalan dengan komitmen pemerintah dalam merealisasikan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada percepatan pembangunan infrastruktur strategis untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan swasembada pangan.

    Kemudian, Rivan mengatakan, progres pembebasan lahan tahap I hingga 3 Agustus 2025 telah mencapai 100%. Hal itu sesuai dengan Permenko Perekonomian No. 9 Tahun 2022 yang menegaskan pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi difokuskan pada ruas Probolinggo – Besuki.

    Untuk diketahui, Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi ruas Probolinggo – Besuki nantinya akan memangkas waktu perjalanan yang semula sekitar 1 jam 15 menit menjadi 30 menit dengan kecepatan rata-rata 80-100 km/jam.

    “Jika pembebasan lahan sesuai dengan target, maka pengerjaan konstruksi untuk Segmen Gending-Paiton ditargetkan dapat selesai pada tahun 2025, sedangkan untuk Segmen Paiton-Besuki ditargetkan selesai di tahun 2026,” tegasnya.

    Adapun, Tol Probolinggo-Besuki tahap I nantinya akan memiliki tiga gerbang tol (GT), yaitu GT Kraksaan, GT Paiton, dan GT Situbondo Barat. Selain itu, jalan tol ini juga akan memiliki tiga simpang susun yaitu SS Kraksaan, SS Paiton dan SS Besuki.

    Secara keseluruhan, Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi terbagi atas tujuh seksi, yaitu Seksi 1 Gending – Kraksaan (12,88 Km), Seksi 2 Kraksaan – Paiton (11,20 Km), Seksi 3 Paiton – Besuki (25,60 Km), Seksi 4 Besuki – Situbondo (42,30 Km), Seksi 5 Situbondo – Asembagus (16,76 Km), Seksi 6 Asembagus – Bajulmati (37,45 Km), dan Seksi 7 Bajulmati – Ketapang (29,21 Km).

    Tol ini merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang dikelola oleh PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (PT JPB) yang nantinya dapat memangkas waktu tempuh Probolinggo hingga Banyuwangi yang semula 5 jam melalui jalan arteri menjadi hanya 2 jam.

  • Pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi Hampir Selesai!

    Pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi Hampir Selesai!

    Jakarta –

    Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi terus dikebut. Sampai 3 Agustus 2025, progres konstruksi tahap I sudah mencapai 86,43% dengan pembebasan lahan tuntas 100%.

    Tahap I membentang dari Probolinggo hingga Besuki sepanjang 49,68 km dan terbagi dalam tiga paket pekerjaan yakni Gending-Kraksaan, Kraksaan-Paiton, serta Paiton-Besuki. PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) selaku pengelola menargetkan tahap ini bisa segera rampung.

    “Dengan selesainya Tahap I, kami optimis dapat mendukung penguatan ekonomi wilayah Jawa Timur sekaligus menekan kesenjangan infrastruktur antar wilayah,” ujar Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono dalam keterangan tertulis, Minggu (17/8/2025).

    Tol Probolinggo-Besuki diyakini dapat memangkas waktu tempuh dari sekitar 1 jam 15 menit menjadi hanya 30 menit dengan kecepatan rata-rata 80-100 km/jam. Sementara secara keseluruhan, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi memiliki panjang 175,4 km dan dibagi menjadi dua tahap, yakni Probolinggo-Besuki (Tahap I) serta Besuki-Banyuwangi (Tahap II).

    “Jika pembebasan lahan sesuai target, pengerjaan Segmen Gending-Paiton ditargetkan selesai 2025, sedangkan Segmen Paiton-Besuki pada 2026,” jelas Rivan.

    Tol ini tidak hanya memperlancar arus logistik dan mobilitas masyarakat, tetapi juga diproyeksikan menjadi katalisator pengembangan sektor pariwisata, pertanian, dan industri di kawasan Tapal Kuda. Proyek ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis infrastruktur berkelanjutan.

    Nantinya, Tahap I Probolinggo-Besuki akan memiliki tiga gerbang tol (Kraksaan, Paiton, Situbondo Barat) serta tiga simpang susun (SS Kraksaan, SS Paiton, SS Besuki). Secara keseluruhan, Tol Probolinggo-Banyuwangi terbagi atas tujuh seksi hingga Ketapang.

    Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), tol ini akan memangkas waktu perjalanan Probolinggo-Banyuwangi dari 5 jam lewat jalan arteri menjadi hanya sekitar 2 jam. Tol ini juga akan menjadi ruas pamungkas jaringan Tol Trans Jawa yang menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa.

    Tonton juga Video: Kesiapan Tol Probowangi Menghadapi Pemudik Besok

    (kil/kil)

  • Tol Probolinggo-Banyuwangi Hampir Rampung, Bisa Pangkas Waktu 30 Menit

    Tol Probolinggo-Banyuwangi Hampir Rampung, Bisa Pangkas Waktu 30 Menit

    Jakarta –

    Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi terus dikebut. Hingga 3 Agustus 2025, progres konstruksi Tahap I sudah mencapai 86,43% dengan pembebasan lahan tuntas 100%.

    Tahap I membentang dari Probolinggo hingga Besuki sepanjang 49,68 km dan terbagi dalam tiga paket pekerjaan, yakni Gending-Kraksaan, Kraksaan-Paiton, serta Paiton-Besuki. PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) menargetkan tahap ini bisa segera rampung.

    “Dengan selesainya Tahap I, kami optimis dapat mendukung penguatan ekonomi wilayah Jawa Timur sekaligus menekan kesenjangan infrastruktur antar wilayah,” ujar Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono dalam keterangan tertulis, Minggu (17/8/2025).

    Tol Probolinggo-Besuki diyakini memangkas waktu tempuh dari sekitar 1 jam 15 menit menjadi hanya 30 menit dengan kecepatan rata-rata 80-100 km/jam. Sementara secara keseluruhan, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi memiliki panjang 175,4 km dan dibagi menjadi dua tahap, yakni Probolinggo-Besuki (Tahap I) serta Besuki-Banyuwangi (Tahap II).

    “Jika pembebasan lahan sesuai target, pengerjaan Segmen Gending-Paiton ditargetkan selesai 2025, sedangkan Segmen Paiton-Besuki pada 2026,” jelas Rivan.

    Tol ini tidak hanya memperlancar arus logistik dan mobilitas masyarakat, tetapi juga diproyeksikan menjadi katalisator pengembangan sektor pariwisata, pertanian, dan industri di kawasan Tapal Kuda. Proyek ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis infrastruktur berkelanjutan.

    Nantinya, Tahap I Probolinggo-Besuki akan memiliki tiga gerbang tol (Kraksaan, Paiton, Situbondo Barat) serta tiga simpang susun (SS Kraksaan, SS Paiton, SS Besuki). Secara keseluruhan, Tol Probolinggo-Banyuwangi terbagi atas tujuh seksi hingga Ketapang.

    Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), tol ini akan memangkas waktu perjalanan Probolinggo-Banyuwangi dari 5 jam lewat jalan arteri menjadi hanya sekitar 2 jam. Tol ini juga akan menjadi ruas pamungkas jaringan Tol Trans Jawa yang menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa.

    (aid/rrd)

  • Pemerintah Rajin Bangun Irigasi Sampai Waduk, Prabowo: Tapi Harga Pangan Masih Mahal

    Pemerintah Rajin Bangun Irigasi Sampai Waduk, Prabowo: Tapi Harga Pangan Masih Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keheranannya lantaran pemerintah rajin membangun kawasan Daerah Irigasi (DI) hingga waduk tapi belum berdampak signifikan mendorong hasil pertanian nasional.

    Di tengah masifnya pembangunan tersebut, Prabowo justru menyebut hasil pertanian RI masih tidak terjangkau oleh rakyat.

    “Kita subsidi irigasi, bangun-bangun waduk, kita subsidi beras, tapi harga pangan kadang-kadang tak terjangkau oleh sebagian rakyat kita,” jelasnya dalam Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR – DPD RI di kompleks parlemen, Jumat (15/8/2025).

    Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan tidak singkronnya hulu dan hilir ekosistem itu terjadi lantaran adanya distorsi dalam sistem ekonomi nasional.

    “Ada penyimpangan bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 telah kita abaikan seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tak relevan dengan hidup kita yang modern,” tandasnya. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto memang rajin melanjutkan pembangunan infrastruktur yang bakal mendukung realisasi program Swasembada Pangan.

    Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029, Prabowo melanjutkan status Proyek Strategis Nasional (PSN) pada empat proyek bendungan yang digagas sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Keempat Bendungan tersebut di antara ya, Bendungan Way APu, Bendungan Jragung, Bendungan Mbay, hingga Bendungan Bulango Ulu.

    Selain itu, Prabowo juga menggagas pengawasan layanan Irigasi baru yang bakal mendukung kelangsungan lumbung Pangan nasional atau food estate.

  • Progres RDMP Balikpapan capai 96,15 persen pada pekan pertama Agustus

    Progres RDMP Balikpapan capai 96,15 persen pada pekan pertama Agustus

    Balikpapan, Kalimantan Timur (ANTARA) – VP Legal and Relation PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) Asep Sulaeman mengatakan progres pembangunan proyek Revamping Development Master Plan (RDMP) Balikpapan telah mencapai 96,15 persen per 1 Agustus 2025.

    “Kalau bicara sudah sejauh mana, sampai dengan saat ini, di Agustus minggu pertama, kita sudah mencapai 96,15 persen dari proyek kita,” kata Asep saat ditemui di kompleks RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis.

    Asep mengakui bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut memang sempat mengalami kendala progres, terutama pada saat dan pascapandemi COVID-19.

    Namun, ia memastikan perusahaan kini tengah mempercepat progres pembangunan, seperti penyelesaian scope secondary process unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC), RFCC-LPG, Propylene Recovery Unit (PRU), dan fasilitas pendukungnya.

    “Untuk bulan November ini, mudah-mudahan unit yang di belakang kita ini, RFCC, bisa selesai di November, bisa mengalir, seperti itu, di November,” ujar Asep.
    ​​​​​​​
    RDMP, yang memiliki nilai proyek sebesar 7,4 miliar dolar AS, diharapkan bisa meningkatkan kapasitas pengolahan crude atau produksi kilang menjadi 360 ribu barel per hari (kbpd) dari yang sebelumnya 260 kbpd.

    “Kemudian juga, kita akan meningkatkan standar ramah lingkungan kita, gasoline kita yang awalnya (kualitas) EURO II, menjadi EURO V,” kata dia.

    Selain itu, Asep mengatakan RDMP diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor minyak dan gas dari negara lain.

    “Intinya, kita menambah 100 (kbpd). Saat ini pengolahan energi mungkin bisa sampai kalau kita 360 (kbpd), targetnya ya bisa menambah sekitar 15-20 persen juga (terhadap kontribusi pengolahan energi nasional),” ujar Asep.

    Selain memperkuat ketahanan energi, RDMP Balikpapan diperkirakan menyerap sekitar 24 ribu tenaga kerja selama masa konstruksi, dengan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekitar 35 persen, dan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp514 miliar.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.