Xcloud.id

Topik: Proyek Strategis Nasional (PSN)

  • Pindad Siapkan Pabrik Mobil Nasional, Mobil Apa yang Diproduksi?

    Pindad Siapkan Pabrik Mobil Nasional, Mobil Apa yang Diproduksi?

    Jakarta –

    Pindad dikabarkan sedang menyiapkan pabrik untuk produksi mobil nasional. Mobil jenis apa yang akan diproduksi Pindad?

    Baru-baru ini, Kementerian PPN/Bappenas bersama Himpunan Kawasan Industri (HKI) dan PT Pindad menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat perencanaan kawasan industri prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta akselerasi Program Mobil Nasional sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). MoU ini menjadi langkah awal penyelarasan kebijakan dan pembangunan ekosistem industri yang terintegrasi.

    Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, mengatakan proyek mobil nasional tidak boleh berhenti pada slogan. Pindad telah menyiapkan lahan industri di Subang dan menargetkan kapasitas produksi 500.000 unit per tahun. Disebutkan, pabrik itu akan dimulai dengan 100.000 unit pada 2028 sebagai tahap awal fase produksi.

    “Pesan yang sama dari semua komisi kepada Pindad adalah: jangan jadi euforia kalah. Pengembangan mobil nasional tidak bisa hanya sekadar program, kita harus melakukan piloting untuk inovasi teknologi dan membangun ekosistemnya,” kata Sigit dikutip dari keterangan tertulis Bappenas.

    Sigit bilang, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas research dan pengembangan memperkuat kemampuan produksi dan rantai pasok nasional, serta menghasilkan setiap tahapan pembangunan mobil nasional berjalan sesuai dengan arahan serta keputusan jangka panjang pemerintah.

    “Kesempatan yang diberikan ini tentunya menjadi wadah para akademisi kita untuk berkecimpung di bidang pengembangan produk otomotif dari hulu sampai hilir, mulai dari pengembangan desain konsep, kemudian development, mass production, sampai after salesnya,” tutur Sigit.

    2 Proyek Mobil Nasional

    Hingga kini, belum dipastikan jenis mobil nasional apa yang akan diproduksi Pindad. Namun, saat ini Pindad sudah memiliki lini mobil nasional buatan dalam negeri, yaitu Maung. Namun, Maung untuk saat ini baru tersedia untuk kalangan terbatas, yaitu sebagai kendaraan taktis (rantis) TNI dan Polri, serta kendaraan kepresidenan.

    Pindad belum memproduksi massal Maung untuk pasar konsumen sipil. Begitu juga rencana menjadikan Maung sebagai kendaraan dinas menteri, belum ada unit produksinya.

    Selain Maung, ada satu lagi dugaan calon mobil nasional Indonesia. Di GIIAS 2025 lalu, sempat dipamerkan mobil yang disebut-sebut menjadi calon mobil nasional yaitu i2C atau Indigenous Indonesian Car dari PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).

    PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) memperkenalkan sebuah konsep mobil listrik yang diprakarsai dan didesain langsung oleh talenta-talenta terbaik bangsa Indonesia di ajang GIIAS 2025, Jumat (25/7/2025). Foto: Grandyos Zafna

    i2C atau Indigenous Indonesian Car diduga menjadi salah satu calon mobil nasional pertama yang bakal diproduksi. Desain mobil konsep ini dikerjakan oleh PT TMI dengan panduan atau pengawasan langsung dari tim Italdesign asal Italia.

    “i2C adalah electric vehicle tipe SUV yang dikembangkan oleh PT TMI, untuk versi sipil sebagai bagian dari penugasan,” ungkap Perwakilan TMI, Verly Joshua dikutip CNBC Indonesia.

    “PT. Pindad memiliki versi militer yang bisa dikonversi menjadi sipil seperti brand Hummer, juga sebagai bagian dari penugasan,” jelas Verly.

    (rgr/dry)

  • Target Kapasitas Produksi 500 Ribu Unit

    Target Kapasitas Produksi 500 Ribu Unit

    Jakarta –

    Pindad dikabarkan tengah menyiapkan lahan pabrik untuk memproduksi mobil nasional. Pabrik tersebut ditargetkan memiliki kapasitas produksi hingga 500 ribu unit per tahun.

    Baru-baru ini, Kementerian PPN/Bappenas bersama Himpunan Kawasan Industri (HKI) dan PT Pindad menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat perencanaan kawasan industri prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta akselerasi Program Mobil Nasional sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). MoU ini menjadi langkah awal penyelarasan kebijakan dan pembangunan ekosistem industri yang terintegrasi.

    Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, mengatakan proyek mobil nasional tidak boleh berhenti pada slogan. Dikutip dari situs resmi Bappenas, Pindad telah menyiapkan lahan industri di Subang dan menargetkan kapasitas produksi 500.000 unit per tahun. Disebutkan, pabrik itu akan dimulai dengan 100.000 unit pada 2028 sebagai tahap awal fase produksi.

    “Pesan yang sama dari semua komisi kepada Pindad adalah: jangan jadi euforia kalah. Pengembangan mobil nasional tidak bisa hanya sekadar program, kita harus melakukan piloting untuk inovasi teknologi dan membangun ekosistemnya,” kata Sigit dikutip dari keterangan tertulis Bappenas.

    Sigit bilang, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas research dan pengembangan memperkuat kemampuan produksi dan rantai pasok nasional, serta menghasilkan setiap tahapan pembangunan mobil nasional berjalan sesuai dengan arahan serta keputusan jangka panjang pemerintah.

    “Kesempatan yang diberikan ini tentunya menjadi wadah para akademisi kita untuk berkecimpung di bidang pengembangan produk otomotif dari hulu sampai hilir, mulai dari pengembangan desain konsep, kemudian development, mass production, sampai after salsesnya,” tutur Sigit dikutip dari situs Pindad.

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan Indonesia memasuki fase baru dalam perjuangan panjang mewujudkan kemandirian industri otomotif. Rachmat Pambudy menyoroti pentingnya kawasan industri, rantai pasok, pengembangan teknologi yang terintegrasi, serta membentuk industri nasional yang punya daya saing yang kuat.

    “Ini adalah sejarah baru untuk melanjutkan milestone yang belum selesai. Membuat mobil bisa, membuat pabrik mobil bisa, tapi membuat industri mobil nasional belum tentu bisa. Tanpa ada kawasan, pembangunan industri mobil nasional yang baik harus juga membangun ekosistem rantai pasoknya, dan ini perlu ada di kawasan industri” ujar Rachmat.

    Soal status mobil nasional, sampai saat ini belum jelas jenis dan modelnya apa. Namun, di pameran GIIAS 2025 lalu, sempat dipamerkan mobil konsep yang disebut-sebut menjadi calon mobil nasional Indonesia. Mobil itu adalah i2C.

    i2C atau Indigenous Indonesian Car diduga menjadi salah satu calon mobil nasional pertama yang bakal diproduksi. Desain mobil konsep ini dikerjakan oleh PT TMI dengan panduan atau pengawasan langsung dari tim Italdesign asal Italia.

    Sebelum i2C, juga ada mobil Maung buatan PT Pindad. Namun, Maung menjadi mobil taktis untuk kendaraan militer, versi mobil sipilnya belum ada.

    Deretan Proyek Mobil Nasional Gagal

    Mimpi Indonesia memiliki mobil nasional sudah ada belasan-puluhan tahun lalu. Namun, hingga saat ini, belum ada mobil nasional yang benar-benar sukses di Indonesia. Mereka kebanyakan kandas di tengah perjalanan.

    Proyek mobil nasional sudah ada era order baru. Ketika itu, lahir mobil nasional seperti Maleo, Bimantara, serta Timor. Namun, merek-merek itu kandas saat krisis moneter.

    Sempat muncul mobil-mobil nasional seperti Tawon, GEA, Wakaba, Arina, Nuri, dan sebagainya, tapi nama-nama itu menghilang saat ini. Saat ini memang masih ada mobil nasional merek FIN Komodo, tapi mobil itu bukan dirancang untuk penggunaan harian, melainkan kendaraan rekreasional sebagai mobil offroad.

    Mimpi Indonesia punya mobil nasional juga bangkit lagi ketika nama Esemka melambung. Mobil Esemka bahkan pernah menjadi mobil dinas Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Tapi, perjalanan Esemka tidak mulus.

    Esemka sebenarnya sudah mulai menjual massal mobilnya dalam bentuk pikap Esemka Bima sejak 2019. Merek mobil yang digagas dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) itu juga memamerkan mobil-mobilnya di pameran otomotif internasional, Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 lalu. Namun, nama Esemka kini memudar. Bahkan, Esemka sempat terseret ke meja hijau lantaran konsumennya kesulitan membeli mobil tersebut.

    (rgr/dry)

  • ⁠Big Conference 2025: Menggapai Pertumbuhan Ekonomi 8%, Menilik Peran Danantara hingga Swasta

    ⁠Big Conference 2025: Menggapai Pertumbuhan Ekonomi 8%, Menilik Peran Danantara hingga Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA — Dalam upaya menggapai target produk domestik bruto (PDB) sebesar 8%, berbagai pihak dilibatkan bahu-membahu menggeliatkan perekonomian mulai dari pemerintah hingga swasta.

    Adapun, Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Berbagai langkah sudah diambil, seperti memacu Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai sektor hingga mengalirkan investasi lewat sovereign wealth fund (SWF) Danantara Indonesia.

    Sebelumnya, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyampaikan proyek strategis nasional (PSN) dapat menjadi kunci untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 8% sesuai target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Ibnu Yahya mengatakan pihaknya memperkirakan PSN dapat memberikan tambahan pertumbuhan hingga 2,2% untuk 5 tahun ke depan. 

    “Saat ini sekitar 200-an proyek yang terdiri dalam 8 sektor, diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan hingga 2% dalam beberapa tahun ke depan,” kata Ibnu dalam Bisnis Indonesia Forum, Kamis (23/10/2025). 

    Beberapa PSN yang diharapkan dapat memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu 7 program direktif presiden, 1 proyek pembangunan manusia dan kebudayaan, 10 proyek dan 2 program swasembada pangan, 41 proyek swasembada air. 

    Tak hanya itu, 13 proyek dan 3 program swasembada energi, 45 proyek dan 23 program hilirisasi, industrialisasi, dan transformasi digital, 44 proyek dan 38 program konektivitas dan kawasan, serta 9 proyek perumahan dan pemukiman. Alhasil, jika ditotal terdapat 236 PSN yang mesin penggerak perekonomian nasional. 

    “Konsolidasi mencapai visi-visi Asta Cita melalui strategi kebijakan, program prioritas, serta PSN untuk percepatan pertumbuhan ekonomi 7-8% telah dilakukan dan menghasilkan beberapa capaian-capaian dalam satu tahun pemerintahan,” ujarnya. 

    Hal ini seiring dengan terjaganya pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% pada pertengahan tahun ini. Di sisi lain, Indonesia juga mampu menjaga inflasi tetap terkendali di 2,65% pada September 2025, mempertahankan defisit di bawah 3% terhadap PDB dan pengendalian rasio utang 39,9% pada Juni 2025.

    “Namun itu semua belum cukup, Indonesia perlu tumbuh lebih tinggi lagi untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. 

    Di samping itu, implementasi program prioritas presiden dan proyek strategis nasional membutuhkan berbagai sumber pendanaan seperti kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, BUMN dan swasta.

    Aksi Danantara Indonesia

    Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, Danantara Indonesia siap bermanuver pada 2026 lewat sejumlah proyek di sektor riil lewat pembangkit energi sampah menjadi listrik (PSEL) hingga sektor keuangan lewat pasar modal.

    Dalam rapat tertutup yang berlangsung pada Senin (1/12/2025), Danantara memaparkan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2026 sebagai kewajiban konsultatif sesuai UU No. 16/2025 tentang Holding Investasi.

    CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa roadmap investasi 2026 akan memperkuat ketahanan ekonomi dan mendukung transformasi nasional.

    “Roadmap investasi kami disusun dengan pendekatan terukur, berorientasi pada penciptaan nilai lintas generasi. Mandat kami jelas, menghadirkan imbal hasil sehat bagi negara sambil memastikan setiap investasi memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dan mendorong transformasi nasional,” ujar Rosan, Senin (1/12/2025).

    Adapun strategi Danantara untuk 2026 akan mencakup pengembangan proyek strategis, penguatan sektor prioritas, serta diversifikasi portofolio lintas kelas aset dan geografi. Investasi juga bakal memadukan proyek jangka panjang dengan opsi publik dan privat untuk menghasilkan arus kas stabil.

    Di samping itu, pendekatan terukur menjadi prinsip utama. Rosan menyebutkan bahwa setiap keputusan investasi disebut perlu menjaga nilai aset negara, sekaligus memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

    “Kami membangun portofolio dengan landasan kehati-hatian dan diversifikasi yang kuat,” pungkas Rosan.

    Danantara juga menerapkan kerangka klasifikasi proyek strategis yang ketat. Setiap investasi harus sejalan dengan aspirasi pembangunan nasional, memiliki dampak sosial-lingkungan signifikan, serta tetap layak secara komersial.

    Salah satu contoh proyek strategis adalah Proyek Kampung Haji di Makkah melalui Inpres No. 15/2025. Inisiatif ini dirancang meningkatkan kualitas akomodasi jamaah haji Indonesia dan berpotensi membuka 7.500 lapangan kerja, dengan nilai ekonomi lebih dari Rp2,5 triliun per tahun.

    Proyek domestik lain yang dipaparkan adalah waste-to-energy (WtE), mendukung ketahanan energi dan pengelolaan sampah nasional. Proyek ini diproyeksikan menciptakan 3.500–4.500 lapangan kerja selama konstruksi dan memberikan kontribusi hingga Rp1,6 triliun per tahun terhadap PDB.

    Danantara Indonesia juga berkomitmen terlibat dalam pendalaman pasar modal nasional, termasuk di instrumen saham. Manajemen membeberkan sejumlah kriteria saham yang bakal dibeli Danantara untuk berinvestasi.

    50 PSN Ditawarkan ke Swasta

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap rencana pendanaan dari pembangunan 50 proyek jalan tol yang masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa 50 PSN tersebut bakal ditawarkan ke swasta lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    “PSN ya pelan-pelan kita bereskan. Tapi mungkin tol akan kita dorong ke KPBU, Kerja Sama Badan Usaha dengan pemerintah,” katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Saat dikonfirmasi apa upaya yang bakal dilakukan pemerintah guna meningkatkan minat badan usaha, Dody belum merinci secara detail. Dia mengaku tengah menggodok skema tersebut.

    Nantinya, pendanaan kreatif itu tak hanya akan diimplementasikan untuk proyek jalan tol saja. Melainkan juga akan diterapkan untuk proyek Bendungan.

    “Ya semaksimalnya, kan [akan ditawarkan ke swasta]. Mayoritas, akan diusahakan nanti tidak cuma tol, bendungan juga sama,” pungkasnya singkat.

  • Siap-Siap! Tol Probolinggo-Banyuwangi Dioperasikan Fungsional saat Nataru

    Siap-Siap! Tol Probolinggo-Banyuwangi Dioperasikan Fungsional saat Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengumumkan akan mengoperasikan secara fungsional Jalan Tol Probolinggo–Situbondo–Banyuwangi (Prosiwangi) sepanjang 24,08 kilometer (km) pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Menteri PU Dody Hanggodo menyebut langkah strategis ini diambil untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan distribusi barang di koridor vital Jawa Timur.

    “Pembangunan jalan tol memiliki arti strategis, tidak hanya infrastruktur, tetapi juga penguatan ekonomi nasional. Selain itu, pembangunan jalan tol dapat menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR),” jelasnya dalam unggahan @KementerianPU, dikutip Minggu (7/12/2025).

    Dody menambahkan, semakin lancar distribusi barang dan jasa, semakin tinggi efisiensi investasi, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih besar oleh masyarakat.

    Adapun, ruas yang akan dioperasikan secara fungsional pada masa libur Nataru kali ini yakni  Seksi 1 (Gending–Kraksaan) sepanjang 12,88 km dan Seksi 2 (Kraksaan–Paiton) sepanjang 11,20 km. 

    Dalam laporannya, pembukaan fungsional ruas ini menjadi bagian krusial untuk memecah kepadatan lalu lintas di jalur Pantura yang selama ini menjadi urat nadi utama distribusi di kawasan Tapal Kuda, sekaligus mempercepat akses wisatawan menuju destinasi unggulan seperti Bromo dan Banyuwangi.

    Pada saat yang sama, pemerintah juga memastikan bahwa Seksi 1 dan Seksi 2 Tol Prosiwangi telah melalui Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) pada akhir Oktober 2025. 

    Untuk diketahui, Jalan Tol Prosiwangi yang memiliki total panjang 175,46 km, merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang vital dalam menghubungkan secara penuh Trans-Jawa hingga pelabuhan penyeberangan Ketapang. 

    Pembangunan proyek ini terbagi menjadi dua tahap utama, di mana Tahap I (Probolinggo–Besuki) sepanjang 49,68 km menjadi fokus penyelesaian yang ditargetkan rampung sepenuhnya pada awal 2026.

    Kehadiran ruas tol ini diproyeksikan akan membawa efisiensi logistik yang masif. Secara keseluruhan, Tol Prosiwangi mampu memangkas waktu tempuh dari Probolinggo menuju Banyuwangi yang semula membutuhkan waktu 5 jam melalui jalan arteri, menjadi hanya sekitar 2 jam. 

  • Raja Juli, Ternak Oligarki dan Gajah Mati

    Raja Juli, Ternak Oligarki dan Gajah Mati

    Oleh:Rusdianto Samawa

       

    TUGAS berat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni adalah penataan Hutan. Kalau gagal berarti gajah lambang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) harus dirubah. Gajah mati di habitatnya (rumahnya) — hutan. Karena menteri Kehutanan tidak mengerti rumahnya gajah. Berarti PSI bisa mati langkah tahun 2029 dan di masa depan.

    Bung Raja, supaya gajah dan seluruh makhluk hidup yang ada di hutan tidak mati, maka dibutuhkan langkah berani untuk batalkan seluruh izin konsesi lahan yang telah di rampok dan dibakar oligarki rakus jahat korup pencuri itu.

    Bung Raja, pasti paham dan amalkan heroisme pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Ketika di masjid keraton, lakukan revolusi mental sekaligus bimbing umat keluar dari kejahatan spiritualitasnya, yakni merubah kiblat salat menghadap ke timur yang semula ke barat.

    Bung Raja, kalau menafsirkan perintah tugas Presiden Prabowo Subianto dan amalan heroisme Ahmad Dahlan, maka, gajah di rumahnya itu tidak akan mati. Heroisme Raja juga mendapat momentum sebagai kaum muda pemberani.

    Sebenarnya, lambang PSI itu sudah representasi kan spirit keberanian kepada Raja Juli Antoni. Apabila, spirit ini mati sebelum gajah lestari di alam, maka, semua gajah mati di kawasan hutan yang dikuasai oligarki merupakan akibat kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang tidak pro lingkungan dan alam sekitar kehidupan rakyat.

    Bukan suatu kebetulan, pembina PSI merupakan peternak oligarki hutan dengan diberikan konsesi lahan melalui mekanisme Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Akankah keberanian Raja Juli Antoni tegak lurus kepada Presiden Prabowo Subianto dengan menyongsong hutan untuk kemanusiaan dengan spirit Heroisme Ahmad Dahlan atau tunduk tekuk lutut kepada sang peternak oligarki hutan yang rakus korup itu.

    Sangat penting, Raja Juli Antoni mengambil sikap tegas dan berani untuk menata hutan Indonesia. Lepaskan baju PSI dan ganti dengan baju Ahmad Dahlan yang tanamkan nilai keberanian mengubah haluan dan peta jalan kehutanan sebagai dakwah Muhammadiyah.

    Bung Raja, penting mengambil langkah cepat dan tepat dalam sikap yang tegas. Catatan penting harus diingat; filosofi “gajah mati” berpusat pada langkah perilaku manusia, terutama yang berharga meninggalkan warisan legacy atau jejak setelah mati, seperti gading (sesuatu yang berharga), belang (ciri khas), atau nama (reputasi/jasa), yang cerminkan amal perbuatan atau nilai yang diwariskan.

    Bung Raja, harus menjadi antitesa dari peternak oligarki supaya musibah dimasa depan dapat dicegah. Karena refleksi tanggung jawab manusia sebagai khalifatullah fil ardi’ harus tinggalkan dampak baik bagi dunia, seperti menjaga lingkungan.

    Bung Raja, makna umum dari peribahasa: “Gajah Mati tinggalkan gading, harimau mati tinggalkan belang, manusia mati tinggalkan nama”. Makna intinya adalah setiap makhluk akan dikenang dari sesuatu yang berharga atau ciri khasnya; manusia diingat dari reputasi, jasa, atau amal baiknya.

    Bung Raja, anda sedang menjadi pusat perhatian dunia dan makna “Gajah Mati karena gadingnya”. Seringkali, kelebihan atau keunggulan yang dimiliki seseorang justru bisa menjadi sumber masalah atau kesusahan baginya. Karena kiblatnya tidak lurus. 

    Solusinya, lepaskan baju PSI dalam pengambilan kebijakan dan keluar dari sandera warisan peternak oligarki sehingga dapat mendorong kebijakan yang baik dan tinggalkan nilai positif, agar tetap diingat dan alam hutan bermanfaat bagi generasi mendatang.

    Kearifan dan keagungan, Raja Juli Antonie dalam menyelamatkan: “Gajah Sebelum Mati” lambangkan kekuatan, ketenangan, dan kewibawaan sehingga bisa ajarkan manusia bergerak bersama, tidak gegabah, tidak serakah, dan setia pada rakyat dan alam agar anda menjadi simbol kekuatan sejati.

    Bung Raja, jika tanggung jawab lingkungan: dalam konteks modern, “gajah mati” bisa menjadi pengingat akan nasib makhluk di alam liar, termasuk manusia sebagai penyangga hutan akibat perilaku perburuan dan kerusakan habitat. Maka, penting sikap anda batalkan semua izin konsesi lahan industri ekstraktif.

    Pelajaran: dari gajah yang menjauh untuk mati sendirian dianggap menunjukkan sikap rendah hati dan kasih sayang agar tidak menyusahkan kawanan, mengajarkan kita tentang martabat dan kepedulian terhadap orang lain. 

    Secara keseluruhan, “filsafat gajah mati” adalah ajakan untuk merenung tentang makna kehidupan, warisan yang ditinggalkan, serta dampak dari kelebihan dan kekurangan diri, baik secara personal maupun sosial.

    Keputusan ada pada goresan tinta bolpoin pergerakan tangan untuk batalkan izin konsesi lahan industri ekstraktif yang merusak. Apalagi yang kuasai merupakan oligarki perusak, pencuri, korup dan pengkhianat. Kalau PSI ingin selamat dari cincai rakyat. Silakan.

    Aktif di Forum Partisipasi Lingkungan Pesisir, Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) 

  • Jika Terbukti Ada Penerbangan Gelap, Bandara IMIP Harus Ditutup!

    Jika Terbukti Ada Penerbangan Gelap, Bandara IMIP Harus Ditutup!

    GELORA.CO -Komisi V DPR RI mengirimkan sinyal bahaya ke kawasan industri strategis Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Parlemen mengancam akan mengambil tindakan ekstrem: penutupan permanen bandara khusus IMIP jika terbukti sekali saja melakukan operasi penerbangan internasional secara ilegal.

    Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa operasional penerbangan dari dan ke luar negeri tanpa pengawasan resmi Bea Cukai dan Imigrasi adalah pelanggaran berat terhadap kedaulatan otoritas kebandarudaraan nasional.

    “Kalau satu kali saja kami temukan dia pernah melakukan penerbangan internasional, dari luar langsung mendarat di IMIP… kita minta bandara itu ditutup,” tegas Lasarus kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu, 6 Desember 2025.

    Saat ini, Komisi V DPR sedang fokus mengumpulkan data dan memverifikasi dugaan adanya pelanggaran ini. Lasarus mengakui pihaknya belum mengantongi bukti lengkap, namun proses penyelidikan terus berjalan.

    Jika Komisi V menemukan banyak data valid tentang penerbangan gelap, tetapi pihak pengelola IMIP tetap menyangkal, Lasarus menyebut opsi pembentukan Panitia Kerja (Panja) akan segera dipertimbangkan.

    “Kami belum punya datanya, kami butuh informasi dulu, kita akan cek ya. Sejauh mana, kami masih melihat apakah perlu kami bentuk panja khusus untuk ini, nanti kami lihat,” kata Legislator PDIP ini.

    Meskipun ancaman penutupan sangat tegas, Lasarus menekankan bahwa Komisi V tetap berhati-hati. Pasalnya, IMIP adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki aturan dan ketentuan khusus.

    “Ini kan proyek strategis nasional. Jangan sampai seolah-olah seluruh proses yang kita lakukan itu nanti sekedar untuk mempersulit saja. Padahal di aturan ketentuan kita, ada Keppres terkait dengan proyek strategis nasional, sudah ada aturannya. Selama mengacu kepada itu, enggak masalah,” demikian Lasarus. 

  • Jika Terbukti Ada Penerbangan Gelap, Bandara IMIP Harus Ditutup!

    Jika Terbukti Ada Penerbangan Gelap, Bandara IMIP Harus Ditutup!

    GELORA.CO -Komisi V DPR RI mengirimkan sinyal bahaya ke kawasan industri strategis Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Parlemen mengancam akan mengambil tindakan ekstrem: penutupan permanen bandara khusus IMIP jika terbukti sekali saja melakukan operasi penerbangan internasional secara ilegal.

    Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa operasional penerbangan dari dan ke luar negeri tanpa pengawasan resmi Bea Cukai dan Imigrasi adalah pelanggaran berat terhadap kedaulatan otoritas kebandarudaraan nasional.

    “Kalau satu kali saja kami temukan dia pernah melakukan penerbangan internasional, dari luar langsung mendarat di IMIP… kita minta bandara itu ditutup,” tegas Lasarus kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu, 6 Desember 2025.

    Saat ini, Komisi V DPR sedang fokus mengumpulkan data dan memverifikasi dugaan adanya pelanggaran ini. Lasarus mengakui pihaknya belum mengantongi bukti lengkap, namun proses penyelidikan terus berjalan.

    Jika Komisi V menemukan banyak data valid tentang penerbangan gelap, tetapi pihak pengelola IMIP tetap menyangkal, Lasarus menyebut opsi pembentukan Panitia Kerja (Panja) akan segera dipertimbangkan.

    “Kami belum punya datanya, kami butuh informasi dulu, kita akan cek ya. Sejauh mana, kami masih melihat apakah perlu kami bentuk panja khusus untuk ini, nanti kami lihat,” kata Legislator PDIP ini.

    Meskipun ancaman penutupan sangat tegas, Lasarus menekankan bahwa Komisi V tetap berhati-hati. Pasalnya, IMIP adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki aturan dan ketentuan khusus.

    “Ini kan proyek strategis nasional. Jangan sampai seolah-olah seluruh proses yang kita lakukan itu nanti sekedar untuk mempersulit saja. Padahal di aturan ketentuan kita, ada Keppres terkait dengan proyek strategis nasional, sudah ada aturannya. Selama mengacu kepada itu, enggak masalah,” demikian Lasarus. 

  • HKI Gandeng Bappenas Atasi Hambatan Perizinan di Kawasan Industri Prioritas

    HKI Gandeng Bappenas Atasi Hambatan Perizinan di Kawasan Industri Prioritas

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) masih menemukan hambatan perizinan dalam pengembangan kawasan industri prioritas dan proyek strategis nasional (PSN) sektor kawasan industri. 

    Untuk itu, pengusaha menggandeng Kementerian PPN/Bappenas guna memperkuat perencanaan kebijakan dan percepatan transformasi kawasan industri selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. 

    Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan bahwa transformasi kawasan industri merupakan kebutuhan mendesak di tengah dinamika ekonomi, geopolitik, teknologi, dan tuntutan keberlanjutan. 

    “Salah satu isu utama yang disoroti adalah hambatan perizinan dasar, terutama pada penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang [PKKPR] dan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang [RKKPR],” kata Akhmad dalam keterangan resminya, Kamis (4/12/2025). 

    Dia menerangkan bahwa saat ini proses perizinan tersebut belum seragam di daerah karena perbedaan interpretasi serta sinkronisasi tata ruang yang belum optimal. Alhasil, kondisi ini berdampak pada rencana percepatan Kawasan Industri Prioritas RPJMN dan kawasan berstatus PSN. 

    Polemik perizinan tersebut tengah diupayakan oleh HKI lewat penguatan pengawasan, mengurangi bottleneck perizinan, mempercepat konsultasi dengan anggota, dan memberikan masukan berbasis data untuk penyusunan kebijakan industri. 

    Dengan menggandeng Bappenas, pengusaha kawasan industri berharap dapat menciptakan ekosistem yang semakin kondusif bagi percepatan investasi dan perluasan aktivitas industri, sekaligus mendorong penyelarasan kebijakan yang lebih efektif antara pusat dan daerah.

    Kerja sama HKI dan Bappenas ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penguatan Perencanaan Kebijakan serta Percepatan Pelaksanaan Kawasan Industri Prioritas RPJMN 2025–2029 dan PSN berbasis Kawasan Industri pada Kamis (4/12/2025). 

    “Ini dilakukan agar percepatan pembangunan dapat berjalan optimal dan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029 dapat tercapai,” tuturnya. 

    Pengusaha juga mengusulkan pembentukan tim bersama yang beranggotakan HKI, Bappenas, dan kementerian/lembaga teknis untuk memastikan implementasi MoU berjalan efektif. Tim ini akan mengawal secara ketat proses perizinan yang masih menghadapi hambatan, terutama pada proyek-proyek kawasan industri yang termasuk dalam daftar RPJMN dan PSN. 

    Untuk itu, rapat berkala menjadi bagian penting untuk mengevaluasi hambatan di lapangan serta mempercepat eksekusi proyek prioritas agar realisasi PSN tidak hanya berhenti pada level kebijakan, tetapi juga terlihat dalam pelaksanaan konkret.

    Kolaborasi dengan Bappenas juga diyakini dapat memberikan dorongan nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk pencapaian target pertumbuhan 8% pada 2029 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029.

    Senada, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan dukungannya terhadap langkah HKI dalam mempercepat pengembangan kawasan industri prioritas. 

    “Bappenas mendukung dan akan mengawal upaya HKI dalam mengurangi hambatan perizinan serta mempercepat implementasi kawasan industri prioritas dan PSN, demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” pungkasnya. 

  • Purbaya Bakal Ikut Terbang ke China, Lobi Utang Proyek Kereta Cepat

    Purbaya Bakal Ikut Terbang ke China, Lobi Utang Proyek Kereta Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bakal ikut terbang ke China untuk menegosiasi penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. 

    Purbaya telah bertemu dengan CEO Danantara Rosan Roeslani di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, pagi ini, Rabu (3/12/2025). Namun, dia masih menunggu kepastian siapa pihak yang akan ikut ditemui olehnya nanti. 

    “Jadilah [ikut ke China]. Cuma saya bilang begini, saya enggak tahu di China ketemu siapa. China Development Bank, apa NDRC [National Development and Reform Commission]. Nanti kalau udah clear ketemu siapa dan skemanya seperti apa, baru kami ke China. Kalau enggak saya bingung ke China ketemu siapa, enggak jelas,” tuturnya kepada wartawan saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Purbaya mengatakan bahwa ada banyak hal yang dibahas pada pertemuannya dengan Rosan pagi ini. Isu yang menjadi sorotan terkait utang proyek Whoosh, dia mengaku keduanya masih mencari solusi yang cocok.

    Ke depan, tim teknis dari Kemenkeu dan Danantara bakal berdiskusi lebih lanjut. Purbaya menyampaikan bahwa sampai saat ini pun belum ada keputusan yang jelas mengenai solusi penyelesaian utang proyek senilai US$7 miliar lebih itu. 

    “Saya sih belum tahu sampai detail, tetapi gambaran besarnya clear lah kami mau ngapain ke depan. Harusnya sih,” jelas pria yang sebelumnya menjabat Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu.

    Jaminan dari Prabowo 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakhiri polemik pro kontra di internal pemerintah terkait dengan keikutsertaan APBN dalam menanggung beban utang Whoosh. Dia menyatakan bahwa akan bertanggung jawab melunasi utang proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun saat era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. 

    “Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Kemudian, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani turut menyampaikan bahwa ada beberapa opsi yang tengah dipertimbangkan pemerintah, salah satunya memberikan public service obligation (PSO).  

    Untuk diketahui, pemberian PSO pada sektor transportasi umum adalah hal yang biasa. Tiket kereta commuter atau KRL salah satunya merupakan transportasi publik yang biaya atau tiketnya mendapatkan PSO dari APBN.  

    Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (5/11/2025), Rosan memastikan APBN akan ikut serta mendanai KCJB atau Whoosh yang nilai proyeknya mencapai US$7 miliar lebih (sekaligus cost overrun).  

    “Nanti memang ada porsi yang memang public service obligation akan ditanggung oleh pemerintah,” jelasnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025) malam. 

  • Investor Minta Percepatan Izin Bangun Industri Semikonduktor, Ini Kata Rosan

    Investor Minta Percepatan Izin Bangun Industri Semikonduktor, Ini Kata Rosan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani menanggapi desakan percepatan izin pembangunan industri semikonduktor di Batam. Pasalnya, investor asing yang menanamkan modal tersebut telah siap untuk mulai konstruksi pada awal 2026. 

    Rosan yang juga merupakan CEO Danantara itu mengungkap bahwa pihaknya telah memastikan agar perizinan yang berada di kementerian/lembaga pusat tidak akan sulit untuk didapatkan karena selaras dengan PP No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

    “Saya yakin sih semua perizinan di kita enggak ada yang lama maupun enggak ada yang susah, apalagi tadi saya sudah sampaikan dengan adanya PP 28 itu terintegrasi secara automatic,” jelasnya. 

    Lewat aturan tersebut, perizinan investor diklaim makin mudah. Bahkan, BKPM telah menerbitkan 153 izin usaha setelah 2 bulan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Untuk diketahui, PP tersebut mengintegrasikan seluruh perizinan berusaha ke dalam sistem di bawah BKPM yakni Online Single Submission (OSS) secara otomatis.

    Aturan baru itu juga memungkinkan sistem perizinan berusaha secara fiktif positif, di mana BKPM bisa langsung menerbitkan izin usaha secara langsung kendati molor di kementerian/lembaga (k/l) lain sehingga melampaui service level agreement.

    Di sisi lain, Rosan juga menegaskan untuk investasi di Batam wewenangnya berada di otorita daerah tersebut karena merupakan kawasan ekonomi khusus (KEK). 

    “Di Batam itu kan izinnya berdiri sendiri di Batam karena Batam Kawasan Ekonomi Khusus jadi di Batam itu perizinannya, jadi mereka harus mengurusnya di Batam karena Batam diberikan otoritas sendiri untuk menyangkut seluruh perizinan di Batam,” jelasnya. 

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, konsorsium perusahaan telah terbentuk dan akan menggelontorkan investasi US$26,73 miliar atau setara Rp443 triliun untuk membangun industri semikonduktor di Batam.

    Perusahaan berbasis di AS dan Jerman itu telah tergabung dalam konsorsium di bawah PT Quantum Luminous Indonesia, PT Terra Mineral Nusantara, dan Tynergy Group. 

    Adapun, Tynergy Group terdiri atas PT Energy Tech Indonesia dan PT Essence Global Indonesia. Konsorsium tersebut segera memulai konstruksi fasilitas industri strategis semikonduktor, hilirisasi pasir silika, dan produksi kaca di Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park, Pulau Galang, Kepulauan Riau.

    Presiden Direktur PT Quantum Luminous Indonesia Walter William Grieves mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mempercepat realisasi investasi besar di sektor industri berbasis semikonduktor dan industri manufaktur kaca berteknologi tinggi di Indonesia. 

    “Kita sudah menyampaikan surat untuk percepatan investasi kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi untuk kedua kalinya, dan kami juga sudah melakukan penandatanganan komitmen investasi di acara Anugerah Investasi yang diselenggarakan oleh BP Batam dan disaksikan oleh Wakil Kepala BP Batam, Ibu Li Claudia Chandra dan kami mengajak BP Batam beserta jajarannya untuk ikut melihat langsung fasilitas yang kami bangun di Amerika Serikat dan Jerman, untuk melakukan ekspansi di Pulau Galang,” ujar Presiden Direktur PT QLI Walter Grieve. 

    Pembangunan ekosistem tersebut akan dibangun bersama mitra lokal kami yaitu dengan Kawasan Industri Wirajaja Group di Pulau Galang dan kami berencana untuk memulai pada awal tahun 2026 setelah mendapat persetujuan dari BP Batam.

    Sebagai bagian dari upaya percepatan realisasi investasi proyek, perusahaan-perusahaan tersebut kini secara resmi mendesak percepatan finalisasi seluruh proses perizinan yang diperlukan agar konstruksi tahap pertama dapat segera dimulai.

    Tynergy Group dan PT Quantum Luminous Indonesia menegaskan komitmennya untuk bergerak cepat dan siap memulai Pembangunan setelah seluruh perizinan teknis dan administratif dirampungkan serta berpartisipasi dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2029 sebesar 8%.