Xcloud.id

Topik: produk impor

  • Izin Lambat, Apple Berpotensi Kehilangan Momentum Penjualan Awal iPhone 17

    Izin Lambat, Apple Berpotensi Kehilangan Momentum Penjualan Awal iPhone 17

    Bisnis.com, JAKARTA — Apple berpotensi kehilangan momentum penjualan awal iPhone 17 di Indonesia menyusul belum keluarnya izin jual dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari pemerintah.  

    Senior Consultant dan Analis Pasar Smartphone SEQARA Communications, Aryo Meidianto Aji, mengatakan target pasar Apple di Indonesia adalah kalangan menengah ke atas. Segmen ini dinilai relatif tidak terlalu terdampak oleh pelemahan daya beli secara umum.

    Dia mengatakan meski demikian tantangan Apple menjual iPhone 17 di Indonesia adalah menjaga momentum penjualan awal iPhone. Izin yang belum diurus menjadi penghambat.

    “Harus dicermati, apakah pemerintah akan melakukan relaksasi perizinan untuk perangkat ini. Jika tidak, maka belum terdaftarnya iPhone 17 bisa memengaruhi penjualan awal,” kata Aryo kepada Bisnis, Senin (8/9/2025).

    Selain itu, Aryo menyoroti potensi kenaikan harga iPhone secara global akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memberlakukan tarif tinggi pada produk impor dari sejumlah negara, termasuk China. Pasalnya, hingga kini sebagian perangkat iPhone masih diproduksi di China. 

    Kondisi ini berpotensi membuat harga jual iPhone 17 di Indonesia lebih mahal. Kendati demikian, Aryo optimistis penjualan iPhone 17 tetap berpotensi tinggi. 

    Hal ini ditopang oleh skema cicilan, program trade-in di pasar ritel, serta proyeksi bahwa proses sertifikasi TKDN akan segera rampung.

    “Penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia juga membuka ruang bagi pembelian dengan skema cicilan, yang dapat menjaga penjualan produk ini tetap stabil,” tandasnya.

    Sebelumnya, pengamat teknologi meragukan kesepakatan tarif yang terjalin antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) membuat harga smartphone iPhone 17 menjadi murah. 

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi memperkirakan harga iPhone 17 tidak akan bisa menyaingi ponsel asal China seperti Oppo, Xiaomi, hingga Huawei, meski ada kebijakan relaksasi tarif impor untuk Amerika Serikat. Heru menjelaskan, sebagian besar produksi iPhone masih dilakukan di China, sehingga aturan relaksasi impor 0% dari AS belum jelas akan berdampak pada harga di Indonesia.

    “Ini yang kita belum jelas aturan mainnya. Karena iPhone banyak diproduksi di China, sementara relaksasi impor 0% itu berlaku dari AS. Jadi masih perlu dipastikan sebenarnya aturannya akan seperti apa,” kata

    Menurut Heru, jika iPhone tetap didatangkan dari China, tidak akan ada perubahan harga yang berarti karena kebijakan relaksasi tidak berlaku. Sebaliknya, jika harus diimpor dari Amerika Serikat, biaya tambahan seperti ongkos kirim justru berpotensi membuat harganya semakin tinggi. Karena itu, menurut Heru, iPhone tetap sulit bersaing dengan smartphone China, khususnya di segmen menengah ke bawah.

    “iPhone tetap tidak akan kompetitif dibanding ponsel-ponsel China yang masuk ke pasar bawah dan menengah,” tegasnya.

    Menurut bocoran laporan JPMorgan, harga hanya akan naik untuk iPhone 17 Pro karena varian ini mulai dari kapasitas 256GB. Diperkirakan harga iPhone 17 akan berada di kisaran US $799 (sekitar Rp 13,1 juta), iPhone 17 Air US $899 (sekitar Rp 14,8 juta), iPhone 17 Pro US $1.099 (sekitar Rp 18,0 juta), dan iPhone 17 Pro Max US $1.299 (sekitar Rp 21,3 juta), dengan asumsi kurs sekitar Rp 16.400 per dollar Amerika Serikat (AS). 

  • OPINI: Rejuvenansi Industrialisasi

    OPINI: Rejuvenansi Industrialisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Merujuk pada demonstrasi buruh yang berlangsung tempo hari yakni pada 28 Agustus 2025, maka mayoritas tuntutannya terkait dengan persoalan ketenagakerjaan, seperti upah, outsourcing, PHK, dan kebijakan pajak.

    Tidak terlihat adanya tuntutan spesifik para demonstran yang menyoroti perbaikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai fokus utama atau memberikan tuntutan yang berhubungan langsung dengan perbaikan UMKM.UMKM punya peran besar bagi ekonomi Indonesia, tetapi juga menghadapi banyak masalah yang sering membuat perkembangannya tersendat.

    Apabila diurai, maka muncullah delapan problematika sebagai berikut. Pertama, permodalan. Kedua, akses pasar. Ketiga, lemahnya kualitas SDM dan manajemen. Keempat, miskinnya pengetahuan mengenai digitalisasi. Kelima, regulasi & birokrasi yang kaku dan berbelit. Keenam, infrastruktur & teknologi yang terbatas. Ketujuh, kualitas produk yang tidak standar & biaya sertifikasi yang tidak murah.

    Kedelapan, sulitnya para pelaku UMKM untuk mengakses/menembus ke program pemerintah. Banyak di antara pelaku UMKM yang tidak tahu program bantuan/subsidi pemerintah, KUR, pelatihan, inkubasi. Dan tidak sedikit bantuan yang terealisasi justru tidak tepat sasaran.Ada satu poin penting di UMKM yang terkait dengan permodalan, yaitu kredit bermasalah (macet) UMKM di perbankan.

    Permasalahan atas kredit macet ini harus diupayakan solusinya secepat mungkin agar UMKM bisa hidup, bergerak lagi, tumbuh dan berkembang. Mestinya pemerintahan Prabowo Subianto tidak cuma sekadar retorika kosong untuk program penghapusan piutang UMKM ini. Penghapusan piutang UMKM adalah momentum awal rejuvenansi industrialisasi.

    Rejuvenansi (peremajaan/perubahan menuju kebaikan) dalam industrialisasi diharapkan bisa berlangsung lebih cepat. Industri nasional memiliki harapan besar untuk ber-gerak menuju kemajuan di era presiden baru Prabowo Subianto. Namun, tantangannya memang berat di tengah dinamika pem-bangunan yang terlanjur tumpah tindih dalam kebijakannya.

    Beberapa permasalahan yang dihadapi industri di Indonesia pada delapan bulan (Januari—Agustus) 2025 ini, antara lain: tekanan produk impor, penurunan jumlah tenaga kerja, perlambatan ekspansi usaha, ketergantungan pada impor produk jadi, dan lemahnya daya beli. Gencarnya barang impor yang masuk memicu penu-runan daya saing produk industri lokal. Apabila kinerja industri manufaktur tidak segera diperbaiki dan tren pelemahan purchasing managers’ index (PMI) manufaktur terus berlanjut, maka efisien-si perusahaan industri akan terus menurun, fasilitas pem-biayaan kredit usaha akan terhambat, dan pertumbuhan ekonomi akan melemah. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

    Sebenarnya terdapat dasar-dasar pemikiran yang lebih luas dibalik ketetapan politik pemerintah untuk memberi kesempatan, melindungi, mendorong, bahkan membina penyedia-an berbagai fasilitas khusus kepada sektor industri kecil, yaitu di antaranya: 1) Karena industri kecil hanya membutuhkan modal yang tidak banyak, tetapi memudahkan penciptaan dan pengembangan lapang-an kerja. 2) Dalam satuan-satuan usaha yang lebih kecil dari sektor industri, UMKM memberikan kesem-patan berinovasi kepada wiraswastawan pemula dan berkembangnya inisiatif perseorangan.

    3) Kegiatan industri kecil, memiliki kaitan yang dekat dengan mata pencarian sektor per-tanian. Kegiatan ini umum-nya merupakan pekerjaan sekunder para petani. 4) Perkembangan industri skala besar yang modern, ternyata membutuhkan pula dukungan dari satuan-satuan usaha kecil, di mana industri besar ingin melimpahkan sebagian beban manajemennya kepada satuan-satuan yang lebih kecil.

    Hal ini lebih hemat, efisien, dan efektif bagi industri besar. Landasan pemikiran tersebut secara ekonomis rasional, juga ber-makna pemerataan.

    Kebijaksanaan industriali-sasi mau tidak mau selalu mempertentangkan antara penggunaan padat modal dan padat karya. Industri kecil bagaimana pun juga harus dilindungi dan dikembangkan. Sebab, industri inilah yang mampu mem-berikan kesempatan kerja yang besar. Apalagi, di daerah pedesaan. Masalahnya adalah bagaimana membuat industri kecil ini dapat berkembang menjadi lebih besar tapi lebih efisien.

    Di sinilah mutlak diperlukan suatu kolaborasi antara industri besar dengan industri kecil agar keduanya dapat berjalan berdampingan. Teknologi, digitalisasi, dan perangkat modern lainnya menjadi prasyarat utama menuju industrialisi yang sehat, efisien, dan efektif. Rejuvenansi industrialisasi tampaknya harus dimulai dari industri kecil, industri lokal, dan industri vital yang berkontribusi bagi kebutuhan primer rakyat

  • Ekspor Pakaian RI ke AS Melesat, tapi Minim Serap Bahan Baku Lokal

    Ekspor Pakaian RI ke AS Melesat, tapi Minim Serap Bahan Baku Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menyayangkan peningkatan ekspor pakaian ke Amerika Serikat (AS) tak dibarengi dengan penggunaan bahan baku lokal. 

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor pakaian dan aksesorisnya (rajutan) (HS 61) ke AS tercatat sebesar US$1,57 miliar pada periode Januari-Juli 2025 atau 8,97% dari total ekspor nonmigas ke negara tersebut. 

    Nilai ekspor HS 61 ke AS pada periode Januari-Juli 2025 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$1,32 miliar atau naik 18% (year-on-year/yoy). 

    Sekjen APSyFI Farhan Aqil mengatakan, peningkatan ekspor hanya terasa di sektor hilir dan tidak terintegrasi ke sektor hulu tekstil. Dia juga menyoroti impor nonmigas untuk bahan baku yang terus meningkat untuk sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). 

    “Seharusnya kenaikan ekspor ini bisa dinikmati oleh sektor TPT yang sudah terintegrasi sejak lama, tapi karena banjirnya produk impor dengan stok yang masih banyak, kenaikan ekspor didorong oleh bahan baku asing,” kata Farhan kepada Bisnis, Selasa (2/9/2025). 

    Data BPS juga menunjukkan impor benang dan kain yang terus meningkat. Pada 2016, impor komoditas tersebut hanya berkisar 230.000 ton untuk benang dan 724.000 ton untuk kain. 

    Namun, pada 2024, impor benang tercatat mencapai 462.000 ton dan impor kain mencapai 939.000 ton. Kondisi ini mencerminkan adanya indikasi disintegrasi industri, utamanya sektor TPT dalam negeri. 

    Untuk itu, pihaknya terus mendorong pembenahan polemik integrasi hulu ke hilir di sektor TPT nasional. Hal ini diyakini dapat meningkatkan gairah ekspor maupun pengembangan industri hulu dan hilir di dalam negeri. 

    Adapun, saat ini pasar AS dan Uni Eropa masih menjadi tujuan ekspor utama TPT. Namun, beberapa laporan pengusaha, produk TPT RI disebut masih sulit bersaing dengan produk China murah di pasar ekspor, khususnya Amerika Latin. 

    “China cukup ekspansif di beberapa pasar ekspor karena mereka agak kesulitan menembus pasar AS kan sehingga ini perlu menjadi concern pemerintah Indonesia juga supaya industri kita bisa berdaya saing di pasar ekspor dan domestik” jelasnya. 

  • Kalau Pasar Panik karena Kerusuhan, Kita yang Bayar Mahal: Ini Penjelasannya

    Kalau Pasar Panik karena Kerusuhan, Kita yang Bayar Mahal: Ini Penjelasannya

    Jakarta –

    Meski aksi demonstrasi di sejumlah daerah termasuk Jakarta relatif mulai reda, namun unjuk rasa berkepanjangan dinilai dapat menggoyahkan ekonomi nasional. Pada akhirnya kondisi ini diramal akan merugikan masyarakat ke depan.

    Danpak ekonom ini dinilai sebagai efek samping dari gagalnya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Semisal karena ketidakpastian keamanan akibat demo, investor asing ditakutkan bisa meninggalkan Indonesia.

    “Iklim investasi kita menjadi kurang baik, terutama salah satu parameternya adalah stabilitas sosial, politik, dan keamanan. Saya kira ini penting karena yang menjadi titik sentralnya adalah kantor-kantor kepolisian yang dibakar, dan itu tentu berdampak pada makna bagaimana negara memberikan kepastian keamanan atau tidak bagi para investor,” kata Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad, kepada detikcom, Selasa (2/9/2025).

    Ketidakpastian dari sisi keamanan inilah yang kemudian mendorong para investor asing menarik kembali dananya, terutama dari investasi di pasar modal maupun saham dalam negeri. Alhasil dalam proses penarikan dana ini nilai tukar rupiah biasanya juga akan melemah. Sebab para investor asing akan menjual rupiah yang dimilikinya untuk ditukar dengan mata uang lain seperti dolar.

    “Jangka pendek pasti direspons dengan saham kita turun, nilai rupiah kita sedikit terdepresiasi. Saya kira jangka pendek biasanya langsung direspons seperti itu,” ujarnya.

    “Kalau kita bandingkan sebelumnya, satu minggu atau dua minggu yang lalu sempat Rp 16.300. Ini agak melemah sekitar Rp 100 jadi 16.400 per satu dolar,” paparnya.

    Masalahnya, pelemahan nilai rupiah imbas aksi tarik dana investor ini juga berpotensi memberikan dampak lain terhadap ekonomi Indonesia alias menciptakan multiplier effect. Di mana menurut Tauhid salah satu dampak buruknya adalah naiknya harga barang atau produk impor, hingga beban utang negara dalam mata uang asing seperti dolar akan semakin berat.

    “Kalau sekarang masih relatif kecil. Tapi kalau ini melemahnya nggak bisa diperkuat dari upaya BI, maka otomatis dampaknya banyak hal. Barang impor naik, kemudian beban utang kita yang dalam bentuk mata uang asing juga naik, kemudian bahan baku untuk industri harganya naik,” terangnya.

    Jika kondisi ini benar terjadi, ujung-ujungnya yang merasakan dampak buruk adalah masyarakat sendiri. Sebab harga-harga komoditas yang bersumber dari impor seperti untuk pangan dan energi kemudian ikut meningkat, walau tidak dalam waktu dekat.

    “Ada time lag periodnya, apakah 2 bulan, 3 bulan. Karena bisa saja yang diedarkan itu masih yang dalam gudang lah. Harga impor yang lalu. Jadi kalau yang terkait kenaikan dolar ini saya kira masih belum sampai kita rasakan sekarang. Tapi akan ada penyesuaian pastinya,” ucap Tauhid.

    Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, juga melihat pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu dampak ekonomi dari aksi unjuk rasa dan kericuhan belakangan ini. Walau pelemahan ini hanya dampak jangka pendek karena demonstrasi massa sudah mulai berkurang.

    Belum lagi menurutnya Bank Indonesia (BI) juga dinilai cukup memiliki kemampuan untuk menginterferensi pelemahan rupiah. Dengan begitu nilai mata uang Indonesia ini dapat terjaga di level tertentu.

    “Nah nilai tukar rupiah, sebetulnya ini kalau melihat dari pergerakannya, kalaupun melemah ini sifatnya sesaat ya, karena dari kemampuan BI untuk melakukan intervensi, karena cadangan devisanya cukup bagus, cukup tinggi, mestinya bisa,” papar Faisal.

    Namun di luar pelemahan nilai rupiah imbas banyaknya investor asing yang kabur imbas demo, pemerintah tetap harus memperbaiki iklim investasi dalam negeri secara keseluruhan. Sebab menurutnya investor asing tidak akan kabur hanya karena aksi sesaat seperti demonstrasi, namun ada hal struktural lainnya yang mempengaruhi.

    “Tapi memang kalau terkait dengan capital outflow, sebetulnya sudah terjadi sebelum ada demo. Jadi memang kecenderungan untuk capital outflow yang menekan rupiah itu sudah terjadi terlepas dari ada tidaknya demonstrasi dan juga kekacauan kemarin,” jelasnya.

    “Dari sisi makroekonomi pun, dan juga efektivitas kebijakan pemerintah memang perlu meningkatkan keyakinan investor itu, bahwa bisa membawa ekonomi ini ke yang lebih baik. Jadi investor ingin melihat itu dari pemerintah efektivitas kebijakannya,” pungkas Faisal.

    (igo/fdl)

  • Brasil Kaji Pembalasan untuk Tarif 50 Persen Trump

    Brasil Kaji Pembalasan untuk Tarif 50 Persen Trump

    Brasilia –

    Pemerintah Brasil sedang mempertimbangkan langkah-langkah perdagangan sebagai pembalasan untuk tarif 50 persen yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap berbagai produk impor negara tersebut.

    Dua sumber pemerintah Brasil mengatakan seperti dilansir AFP, Jumat (29/8/2025), Presiden Luiz Inacio Lula da Silva telah memberikan persetujuannya untuk sebuah studi tentang langkah balasan apa — jika ada — yang dapat diambil untuk penerapan tarif sangat besar oleh AS tersebut.

    Tarif sebesar 50 persen itu diyakini oleh pemerintah Brasilia, menurut dua sumber pemerintah, sebagai hukuman yang diberikan Trump atas persidangan kasus upaya kudeta yang menjerat mantan Presiden Jair Bolsonaro, sekutu sang Presiden AS.

    Trump, beberapa waktu terakhir, mengkritik persidangan terhadap Bolsonaro sebagai “perburuan penyihir”. Dia bahkan mengutip kasus Bolsonaro sebagai pembenaran atas tarif 50 persen terhadap Brasil.

    Kementerian Perdagangan dan Industri Brasil memiliki waktu 30 hari untuk menentukan apakah tarif AS termasuk dalam Undang-undang Timbal Balik Ekonomi yang baru-baru ini disahkan.

    Jika iya, menurut sumber diplomatik Brasil, maka sekelompok pakar akan mengusulkan langkah-langkah balasan, yang dapat mencakup tarif timbal balik.

    Disebutkan lebih lanjut oleh sumber tersebut bahwa pemerintah Brasil akan secara resmi memberitahu AS pada Jumat (29/8) mengenai keputusannya untuk memeriksa kemungkinan tindakan balasan.

    “Ruang untuk konsultasi diplomatik masih terbuka,” sebut sumber diplomatik Brasil tersebut.

    Undang-undang Timbal Balik Ekonomi, yang diadopsi mulai April lalu, memungkinkan pemerintah Brasil untuk mengambil “langkah balasan” terhadap negara-negara yang secara sepihak bertindak merugikan daya saing Brasil.

    Langkah-langkah itu mencakup penangguhan konsesi perdagangan, investasi, atau perjanjian kekayaan intelektual. Langkah balasan semacam itu dimaksudkan sebagai tindakan terakhir jika negosiasi dengan negara atau blok perdagangan lainnya berujung kegagalan.

    Hubungan antara Brasil dan AS menemui jalan buntu sejak tarif 50 persen untuk kopi dan produk Brasil lainnya mulai diberlakukan pada 6 Agustus. Lula da Silva, pada Kamis (28/8), mengeluhkan bahwa Washington “tuli” terhadap keluhan Brasilia.

    “Kami tidak dapat berbicara dengan siapa pun dari Amerika Serikat,” ucapnya.

    Lihat Video ‘Dikenakan Tarif 50%, Presiden Brasil Ogah Telepon Trump’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • DPR RI dorong pemerintah membentuk lembaga perlindungan industri

    DPR RI dorong pemerintah membentuk lembaga perlindungan industri

    Sudah saatnya Indonesia memiliki lembaga khusus perlindungan industri…

    Surabaya (ANTARA) – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong pemerintah membentuk lembaga khusus perlindungan industri, guna menghadapi maraknya produk impor ilegal yang masuk pasar nasional dan mengancam daya saing industri dalam negeri.

    “Sudah saatnya Indonesia memiliki lembaga khusus perlindungan industri,” kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta, saat meninjau pabrik CV Sinar Baja Electric, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.

    Dia menjelaskan lembaga perlindungan industri diperlukan, karena ada produk ilegal yang tercatat di katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

    “Problemnya di situ, produk ilegal kok bisa masuk katalog LKPP. Itu harus kita garisbawahi,” kata Hatta.

    Ia menegaskan masuknya produk ilegal ke pasar nasional memiliki implikasi serius terhadap keberlangsungan industri dalam negeri karena menekan harga pasar.

    Produk tersebut seharusnya dikenai pajak, namun kenyataannya dapat beredar luas tanpa kewajiban itu sehingga merugikan produsen lokal yang patuh aturan.

    “Ini kan melibatkan kementerian lain, khususnya Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai. Kenapa produk ilegal bisa masuk ke Indonesia sampai seperti itu? Kalau industri kita tidak bisa bertahan menghadapi produk ilegal yang tidak membayar pajak, ini akan berbahaya,” ujarnya.

    Hatta juga menyoroti praktik persaingan tidak sehat berupa kebijakan subsidi harga atau dumping policy yang dilakukan sejumlah negara.

    Ia mencontohkan produk asal Tiongkok yang dijual ke pasar internasional dengan harga sangat murah, karena mendapat subsidi dari pemerintahnya.

    “Kalau kita produksi dengan harga pokok Rp1 juta, mereka bisa menjual di bawah Rp500 ribu, karena ada subsidi dari negaranya. Itu membuat produk kita susah bersaing,” katanya menambahkan.

    Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Indonesia memikirkan langkah serupa berupa pemberian subsidi ekspor atau dukungan harga, agar produk dalam negeri lebih kompetitif ketika masuk pasar global.

    Menurutnya, tanpa dukungan pemerintah, industri nasional sulit berkembang di tengah tekanan produk impor.

    Selain itu, dengan adanya lembaga tersebut diharapkan mampu menampung aspirasi dan protes pelaku usaha ketika pasar dibanjiri produk impor ilegal yang melemahkan daya saing nasional.

    “Kalau perlindungan konsumen sudah ada, tapi perlindungan industri belum ada di Indonesia. Ini penting supaya industri kita bisa bertahan dan berkembang,” ujarnya pula.

    Ia menambahkan masukan dari kunjungan ke pabrik CV Sinar Baja Electric, yang telah bertahan lebih dari 40 tahun memproduksi speaker kelas dunia, akan dibawa ke Panitia Kerja Daya Saing Komisi VII DPR RI untuk kemudian dibahas bersama kementerian terkait.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia akan Menjadi Pusat Halal Regional dan Global, Tapi Butuh Kerja Sama hingga Promosi

    Indonesia akan Menjadi Pusat Halal Regional dan Global, Tapi Butuh Kerja Sama hingga Promosi

    JAKARTA – Indonesia akan menjadi pusat halal di kawasan regional dan global, tapi itu memerlukan kerja sama yang erat dengan mitra hingga promosi.

    Hal itu dikatakan Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi, Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar Dindin Wahyudin saat membuka “Halal Indonesia Go Regional: Dialogue on Market Expansion of Indonesian Halal Industrial Zones with Representatives of Southeast Asian, South and Central Asia, and Middle Eastern Countries” di Surabaya Hari Selasa.

    Kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI tersebut bertujuan untuk mempromosikan kawasan industri halal Indonesia kepada perwakilan negara-negara Asia Tenggara, Asia Selatan dan Tengah, serta Timur Tengah. Selain itu, forum ini juga membuka peluang dan memperluas akses pasar produk, jasa, dan investasi sektor halal Indonesia di kawasan tersebut.

    Dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut Dubes Dindin menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi salah satu pusat halal dunia. Lebih lanjut, Dubes Dindin menekankan,  kawasan industri halal memainkan peran penting dalam penyediaan fasilitas terintegrasi yang mendukung sertifikasi, logistik, hingga ekspor produk halal Indonesia.

    “Indonesia akan menegaskan posisinya sebagai pusat halal regional dalam waktu dekat, dan seiring berjalannya waktu akan menjadi pusat halal global. Untuk itu, kita perlu memperkuat kerja sama dengan para mitra dalam mengharmonisasikan standar halal, membangun rantai pasok yang kokoh, meningkatkan investasi di kawasan industri halal, serta mempromosikan produk dan gaya hidup halal secara global,” ujar Dubes Dindin melansir keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Rabu 27 Agustus.

    Kegiatan ini digelar dalam dua sesia. Pada sesi pertama, Putu Rahwidhiyasa dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) memaparkan Rencana Induk Industri Halal Indonesia sebagai panduan strategis menuju visi Indonesia sebagai pusat halal dunia. Panelis dari Kementerian Perindustrian menyampaikan dukungan pemerintah dalam penguatan infrastruktur, pembentukan kawasan industri halal, serta fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM. Sementara itu, Adi Tedja, Presiden Direktur Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS), mempresentasikan fasilitas terintegrasi HIPS yang berfokus pada enam sektor unggulan; makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, elektronik, tekstil dan fesyen, serta multi-logistik.

    Pada sesi kedua, diskusi menghadirkan perwakilan Indonesia, Malaysia, Singapura, Persatuan Emirat Arab, dan Pakistan yang berbagi pengalaman mengenai perkembangan industri halal di negara masing-masing. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hassan, menekankan pentingnya sertifikasi halal di Indonesia.

    “Sesuai amanat undang-undang, seluruh produk impor yang masuk ke pasar Indonesia diharapkan telah memiliki sertifikasi halal. Hal ini untuk memastikan perlindungan konsumen sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem halal global,” jelas Haikal.

    Diketahui, kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, mempertemukan pemangku kepentingan halal lintas negara, dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian Luar Negeri RI dalam mendorong perkembangan industri halal serta mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai pusat halal global.

  • Kurang Laku, BYD Batal Jual Pikap Hybrid di Thailand

    Kurang Laku, BYD Batal Jual Pikap Hybrid di Thailand

    Jakarta –

    BYD memutuskan menghentikan penjualan truk pikap Shark 6 PHEV di Thailand setelah respons pasar yang dinilai kurang memuaskan. Keputusan ini diumumkan menyusul rendahnya jumlah pemesanan sejak debut mobil tersebut di ajang Bangkok International Motor Show 2025, Maret lalu.

    Awalnya, BYD Thailand menargetkan menjual mobil ini sebanyak 500 unit. Namun kenyataannya hingga periode pemesanan berakhir, hanya ada sekitar 153 konsumen yang melakukan SPK. Media lokal Autolifethailand.tv melaporkan, distributor Rever Automotive bahkan meminta pembatalan seluruh pesanan tersebut. Seluruh uang DP juga dikembalikan tanpa potongan biaya.

    BYD Shark 6 Foto: Dok. BYD

    Dengan banderol sedikit di bawah 1,7 juta baht (sekitar Rp 854 juta), Shark 6 PHEV memang berada di segmen harga yang cukup tinggi. Harganya jauh di atas kompetitor populer di Negeri Gajah Putih, seperti Toyota Hilux, Isuzu D-Max, dan Ford Ranger.

    General Manager BYD Auto (Thailand) Ke Yubin menjelaskan, faktor harga menjadi kendala utama. “Karena Shark merupakan impor CBU dari Tiongkok, pajaknya lebih dari 30%, sehingga sulit untuk mendapatkan harga yang kompetitif,” ujarnya kepada Autolifethailand.tv.

    Ia menambahkan, BYD kini tengah mempertimbangkan model pikap lain untuk diproduksi lokal di Thailand tahun depan.

    BYD Shark 6 Foto: Dok. BYD

    Secara dimensi, Shark 6 PHEV sebenarnya cukup mengesankan. Mobil ini memiliki panjang 5.457 mm, lebar 1.917 mm, tinggi 1.925 mm, dan jarak sumbu roda 3.260 mm. Ukuran tersebut membuatnya sebanding dengan pikap medium lain di kelasnya.

    Dari sisi teknologi, Shark mengandalkan sistem PHEV Dual Mode Off-road Super Hybrid. Konfigurasinya terdiri dari mesin bensin turbo 1,5 liter bertenaga 184 PS serta torsi sebesar 260 Nm, dipadukan dengan motor listrik depan 231 PS/310 Nm dan motor listrik belakang 204 PS/340 Nm. Energi listriknya disuplai baterai Blade LFP 29,58 kWh.

    Sayangnya, kombinasi tenaga besar dan teknologi canggih tersebut tidak cukup menarik minat konsumen di Thailand. Harga tinggi, serta statusnya sebagai produk impor membuat pikap ini sulit bersaing di pasar yang dikuasai model-model rakitan lokal.

    (lua/rgr)

  • Batalkan Tarif Balasan, Kanada Percepat Negosiasi Perdagangan dengan AS

    Batalkan Tarif Balasan, Kanada Percepat Negosiasi Perdagangan dengan AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyebut pihaknya akan mencabut sebagian besar tarif balasan atas produk impor Amerika Serikat (AS) dan mempercepat pembicaraan dengan Washington untuk mencapai kesepakatan baru terkait perdagangan dan keamanan.

    “Sejalan dengan komitmen Kanada pada USMCA, saya umumkan hari ini bahwa pemerintah Kanada akan menyesuaikan dengan Amerika Serikat dengan mencabut seluruh tarif Kanada atas barang-barang AS yang tercakup dalam USMCA,” kata Carney dalam konferensi pers dikutip dari Reuters, Sabtu (23/8/2025).

    Meski demikian, Carney menegaskan tarif Kanada atas impor mobil, baja, dan aluminium asal AS tetap berlaku untuk saat ini.

    Dia menyebut, AS baru-baru ini menegaskan tidak akan mengenakan tarif pada barang-barang Kanada yang sesuai dengan perjanjian perdagangan bebas trilateral AS-Meksiko-Kanada (USMCA), yang menurutnya merupakan perkembangan positif.

    “Dengan langkah ini, Kanada dan AS kini kembali menerapkan perdagangan bebas untuk sebagian besar barang,” tambahnya, seraya menegaskan bahwa tarif AS terhadap ekspor Kanada relatif rendah dibandingkan mitra dagang lain.

    Kanada dan AS telah menggelar pembicaraan terkait hubungan ekonomi dan keamanan baru selama beberapa bulan, meski keduanya masih jauh dari kesepakatan. Kanada dan China sejauh ini menjadi dua negara yang melakukan aksi balasan tarif terhadap AS, yang kerap memicu ketegangan dengan pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Carney mengaku berbicara dengan Trump sehari sebelumnya. Dia juga mengkonfirmasi perundingan antara kedua negara akan kembali dimulai setelah pencabutan tarif ini. Adapun, Trump juga menanggapi keputusan Kanada dengan nada positif. 

    “Kami sedang mengerjakan sesuatu. Kami ingin bersikap baik pada Kanada. Saya suka Carney,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Putih.

    Carney, yang terpilih sebagai perdana menteri pada April dengan janji keras melawan tarif Trump, kini menunjukkan sikap yang lebih moderat. Ia sebelumnya membatalkan rencana penerapan pajak layanan digital yang ditentang perusahaan AS pada Juni, serta menghapus ancaman sanksi tambahan pada Juli jika kesepakatan dengan AS tidak tercapai.

    Meski begitu, dia tetap mempertahankan tarif 25% atas baja dan aluminium AS, meskipun Trump menggandakan tarif atas produk serupa asal Kanada menjadi 50%.

    Langkah Carney berbeda dengan pendahulunya, Justin Trudeau, yang pada Maret 2024 memberlakukan tarif 25% atas barang impor AS senilai C$30 miliar (US$21 miliar) sebagai respons awal terhadap bea masuk Trump. Dari total rencana balasan senilai C$155 miliar, sisanya C$125 miliar masih ditunda.

    Sejumlah mantan pejabat menilai kesepakatan baru dengan AS tetap sulit tercapai. 

    “Mencapai kesepakatan final tidak akan mudah. Daftar tuntutan AS sangat panjang,” kata Brian Clow, mantan pejabat di kantor Trudeau yang mengurusi hubungan dengan AS.

    Pendekatan Moderat

    Carney menegaskan sudah saatnya Kanada mengambil pendekatan lebih moderat. “Mari kita perjelas, kita punya kesepakatan terbaik dibandingkan siapa pun di dunia saat ini. Tidak ada negara lain yang memiliki perjanjian dengan AS seperti yang kita miliki,” ujarnya.

    Ia menambahkan, Kanada akan fokus pada sektor strategis yang masih terkena tarif, termasuk baja, aluminium, otomotif, dan kayu, sekaligus mempersiapkan proses peninjauan USMCA (dikenal sebagai CUSMA di Kanada).

    USMCA secara resmi dijadwalkan ditinjau pada Juli 2026, enam tahun setelah berlaku pada 1 Juli 2020. Carney memperkirakan proses peninjauan dimulai musim semi mendatang, dengan persiapan segera dilakukan.

    Kalangan pengusaha menekankan pentingnya keberhasilan peninjauan USMCA untuk melindungi perusahaan dan perekonomian Kanada dari dampak tarif yang lebih luas.

    “Meski masih ada pekerjaan rumah untuk menyelesaikan isu tarif di sektor strategis, prioritas utama Kanada adalah memastikan tinjauan dan pembaruan USMCA berjalan sukses,” ujar Goldy Hyder, Presiden dan CEO Business Council of Canada.

    Namun, langkah ini juga berpotensi menimbulkan tantangan politik bagi Carney. Partai Liberal yang dipimpinnya hanya memiliki kursi minoritas di parlemen dan harus bergantung pada dukungan oposisi untuk lolos dari mosi tidak percaya.

    Pemimpin Partai Konservatif, oposisi terbesar, pekan ini menuduh Carney terlalu lunak terhadap AS.

  • Dewan Energi Nasional Putar Otak Kejar Target Produksi Minyak 1 Juta Barel per Hari

    Dewan Energi Nasional Putar Otak Kejar Target Produksi Minyak 1 Juta Barel per Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) optimistis dapat mewujudkan target produksi minyak 1 juta barel per day pada 2030. Hal ini sejalan dengan prioritas dalam pemerintahan Prabowo Subianto terkait ketahanan energi nasional. 

    Merujuk pada catatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terdapat peningkatan lifting minyak sebanyak 4.000 barel per hari (bph) dari 576.000 bph pada pertengahan tahun 2024 menjadi 580.000 bph pada periode yang sama di 2025.

    Anggota Dewan Energi Nasional Abadi Poernomo mengatakan sejauh ini upaya-upaya dalam meningkatkan produksi migas sudah on the right track. Dia pun optimistis bahwa Indonesia dapat mencapai target produksi satu juta barel minyak per hari pada 2030. 

    “Peningkatan lifting minyak ini sudah on track untuk target satu juta bph. Namun, memang masih ada kesenjangan antara kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional yang mencapai sekitar 1,5 juta bph dengan hasil lifting,” kata Abadi dalam keterangan tertulis, Rabu (20/8/2025). 

    Alhasil, hingga saat ini Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan produk jadi BBM untuk menutupi gap yang ada. Untuk itu, target produksi 1 juta barel per day menjadi upaya besar untuk mewujudkan swasembada energi. 

    Menurut dia, swasembada energi justru lebih penting dari sekada ketahanan energi yang masih bisa dipenuhi lewat importasi. Swasembada artinya Indonesia tak lagi bergantung pada produk impor. 

    Dalam setahun, Indonesia mengimpor migas senilai US$40 miliar atau sekitar Rp650 triliun dan menekankan pentingnya swasembada energi hingga mengurangi ketergantungan impor.

    Untuk itu, program prioritas Prabowo Subianto ke depan terkait ketahanan energi akan dilakukan melalui peningkatan produksi migas, percepatan transisi energi bersih, dan subsidi energi yang tepat sasaran. 

    Adapun, secara keseluruhan, di tahun 2026 dukungan fiskal pemerintah mencapai Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi. 

    Sejauh ini, dia menjelaskan SKK Migas telah menjalankan sejumlah strategi untuk meningkatkan produksi migas yang meliputi beberapa pilar utama. 

    Pertama, eksplorasi yang ekstensif untuk menemukan cadangan baru yang besar hingga reaktivasi sumur-sumur tua yang tersebar di berbagai wilayah. 

    “Meskipun sumur-sumur tua mungkin hasilnya kecil-kecil, tetapi kalau banyak akan menjadi banyak juga,” imbuhnya. 

    Kedua, optimalisasi lapangan-lapangan tua melalui teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) juga dapat memaksimalkan pengangkatan sisa minyak dari dalam reservoir. 

    Ketiga, dia juga mendorong adanya penemuan cadangan baru, sebab sumber daya fosil suatu saat akan habis.

    Senada, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak mengatakan meskipun Indonesia tengah menggaungkan transisi energi, namun peran hulu migas dalam swasembada energi masih sangat krusial. 

    Apalagi, porsi energi fosil dalam bauran energi nasional masih dominan yakni di atas 80%. Untuk itu, semua pihak harus tetap berpijak pada realitas. 

    Pasalnya, dengan mengesampingkan peran hulu migas demi idealisme transisi energi yang terburu-buru justru dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan program hilirisasi yang sedang berjalan.

     “Proses transisi energi harus berjalan mulus dengan mengombinasikan sumber daya fosil dengan energi terbarukan secara bertahap. Terlebih lagi, peningkatan produksi hulu migas bisa menjadi langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat fondasi energi nasional,” ujar Ali. 

    Oleh karena itu, optimalisasi peran SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam mengatur dan mengelola lapangan-lapangan eksisting maupun mencari potensi cadangan baru menjadi penting. 

    Data SKK Migas menyebutkan hingga pertengahan tahun 2025 pengeboran sumur pengembangan sudah menyelesaikan 409 sumur atau meningkat 14% dibandingkan periode yang sama 2024 sebanyak 358 sumur. 

    Tak hanya itu, kegiatan workover telah menyelesaikan 517 sumur atau meningkat 6% dan kegiatan well service mencapai 20.644 kegiatan atau naik 12%.

    Dalam hal ini, Ali mendorong dukungan pemerintah, mengingat karakteristik industri hulu migas yang padat modal, padat teknologi, dan memiliki risiko yang sangat tinggi, baik dari sisi finansial, hukum, maupun keselamatan kerja.

    “Dengan situasi seperti ini tidak banyak investor yang kemudian berani mengambil risiko. Agar investor ini berani maka pemerintah perlu memberikan kepastian hukum. Selain itu perlunya penyediaan insentif fiskal, seperti pemotongan pajak, untuk menarik lebih banyak minat para investor,” pungkasnya.