Xcloud.id

Topik: produk impor

  • Tingkatkan Produksi, Begini Peta Jalan Pembangunan Kilang Pertamina

    Tingkatkan Produksi, Begini Peta Jalan Pembangunan Kilang Pertamina

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) berkomitmen untuk terus melanjutkan proyek pembangunan kilang baru dan merevitalisasi kilang yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Inisiatif proyek yang telah dimulai sejak tahun 2014 ini dikenal sebagai Refinery Development Masterplan Program (RDMP), termasuk pembangunan kilang baru (Grass Root Refinery/GRR) dan revitalisasi kilang eksisting.

    Vice President Corporate Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan, saat ini Pertamina melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengoperasikan enam kilang yakni Kilang Dumai di Riau, Kilang Plaju Sumatera Selatan, Kilang Balongan di Jawa Barat, Kilang Cilacap di Jawa Tengah, Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur, dan Kilang Kasim di Papua Barat Daya.

    “Keenam kilang yang beroperasi saat ini mampu mengolah minyak mentah hingga 1 juta barel per hari, dan menghasilkan berbagai jenis produk, BBM, LPG, Avtur, dan Petrokimia,” ujar Fadjar dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

    Dia melanjutkan, guna meningkatkan kapasitas pengolahan kilang, proyek RDMP telah dijalankan untuk merevitalisasi kilang di Kilang Balongan dan Kilang Balikpapan. Upaya untuk pengembangan Kilang Cilacap dan Dumai menjadi kilang hijau dilakukan untuk memproduksi bahan bakar ramah lingkungan seperti Pertamina Renewable Diesel (RD), Pertamax Green dan Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF). Melalui Kilang Plaju dan Kilang Kasim, Pertamina juga mendukung program pemerintah terkait produksi Biosolar B40.

    Di sisi lain, Fadjar menjelaskan, Pertamina telah menyelesaikan proyek Pertamina Langit Biru Cilacap pada tahun 2019. Tujuan proyek ini untuk meningkatkan kualitas BBM menjadi lebih ramah lingkungan.

    Selanjutnya, pada tahun 2022, Pertamina juga telah menyelesaikan RDMP Balongan. Dengan RDMP Balongan, Pertamina meningkatkan kapasitas pengolahan minyak Kilang Balongan dari 125 ribu barrel menjadi 150 ribu barrel per hari.

    “Dengan kemampuan kilang eksisting, saat ini Pertamina tidak lagi mengimpor Solar dan Avtur,” tutur dia.

    Sementara itu, pada tahun 2025, RDMP Balikpapan ditargetkan akan memulai uji coba operasi di salah satu unit baru yaitu Residual Fuel Catalytic Cracking (RFCC). Dengan proyek tersebut, Pertamina menargetkan total kapasitas pengolahan kilang naik menjadi 1,16 juta barel per hari.

    “Penyelesaian proyek secara bertahap, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi masyarakat, dan mengurangi impor,” jelas Fadjar.

    Melalui RDMP, kilang Pertamina juga dapat meningkat kompleksitasnya atau Nelson Complexity Index dari 4,1 menjadi 8, sehingga produk-produk yang dihasilkan lebih variatif dan lebih ramah lingkungan. Kilang-kilang RDMP dipersiapkan untuk menghasilkan BBM setara Euro 5 dengan kandungan rendah sulfur yang dapat mengurangi emisi karbon.

    Untuk itu, dia menegaskan, RDMP terus berlanjut. Pasalnya, Pertamina menargetkan adanya kilang baru, melalui GRR Tuban di Jawa Timur yang akan menambah kapasitas pengolahan sebanyak 300 ribu barrel per hari.

    Pengembangan Petrokimia

    Selain meningkatkan pengolahan BBM melalui Proyek RDMP, Pertamina juga tengah memperkuat bisnis Petrokimia untuk meningkatkan nilai Perusahaan sekaligus memberikan kontribusi nyata sebagai BUMN bagi Negara.

    Pengembangan bisnis Petrokimia dilakukan melalui sejumlah anak usaha dan afiliasi, di antaranya Grup Tuban Petrochemical Industries. PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) sebagai salah satu anak usahanya telah berhasil menyelesaikan proyek peningkatan kapasitas produksi aromatik dari 600 ribu ton menjadi 780 ribu ton per tahun.

    Saat ini, TPPI juga terus dikembangkan melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) yang tengah mengkaji pembangunan kompleks Pabrik Olefin. Proyek ini diharapkan dapat menambah pasokan bahan baku plastik dalam negeri sampai dengan 1.600 ribu ton per tahun. Jika indikator keekonomian menunjukkan prospek positif, pengembangan ini tentu akan memperkuat pertumbuhan industri hilir Petrokimia nasional.

    Lebih jauh, pengembangan lain juga dilakukan melalui PT Polytama Propindo di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, dengan rencana peningkatan kapasitas produksi petrokimia sebesar 300 ribu ton per tahun yang ditargetkan beroperasi pada 2028.

    Selain itu, Pertamina berkomitmen untuk terus mengidentifikasi dan mengembangkan potensi produk petrokimia baru yang prospektif di Indonesia.

    “Melalui dukungan anak perusahaan dan afiliasi, Pertamina meyakini langkah ini akan mampu mendorong pertumbuhan industri petrokimia nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor,” tandas dia. 

    (bul/bul)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya Sidak Tempat Pemeriksaan Kontainer Impor di Pelabuhan Tanjung Priok

    Purbaya Sidak Tempat Pemeriksaan Kontainer Impor di Pelabuhan Tanjung Priok

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyidak Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025). Aktivitas ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungannya ke sejumlah kantor dan fasilitas dalam beberapa waktu terakhir

    Purbaya berangkat ke Tanjung Priok usai menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) Bea dan Cukai di Kantor Ditjen Bea Cukai Pusat, Rawamangun, Jakarta Timur.

    Terpantau di lokasi, Purbaya sampai di TPFT Graha Segara sekitar pukul 10.30 WIB. Ia didampingi oleh Inspektur Jenderal Kementerian Awan Nurmawan Nuh dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Sodikin.

    Setibanya di lokasi, berkeliling ke area pemeriksaan dan mengecek salah satu kontainer berisi pakan ternak impor sebanyak 560 pack seberat 25 kg. Produk tersebut merupakan produk impor asal China.

    TPFT Graha Segara merupakan fasilitas yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang, khususnya peti kemas impor, yang melalui jalur merah (behandle) maupun jalur hijau, serta melibatkan karantina hewan dan tumbuhan.

    Fasilitas ini menjadi bagian integral dari sistem pengawasan lalu lintas barang yang dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. TPFT Graha Segara dan Bea Cukai Priok bekerja sama erat dalam proses pemeriksaan fisik barang.

    Sebelumnya, Purbaya juga telah melakukan penyidakan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya untuk meninjau kinerja Ditjen Bea dan Cukai.

    Tonton juga Video Purbaya Ancam Pegawai Pajak-Bea Cukai Nakal: Enggak Ada Ampun!

    (kil/kil)

  • Trump Naikkan Tarif 100% dan Batasi Ekspor Software Penting ke China

    Trump Naikkan Tarif 100% dan Batasi Ekspor Software Penting ke China

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang dunia perdagangan global. Ia mengumumkan tarif baru sebesar 100% untuk seluruh impor asal China, sekaligus memberlakukan pembatasan ekspor terhadap perangkat lunak atau software penting mulai 1 November 2025.

    Langkah ini menjadi tindakan balasan langsung terhadap kebijakan kontrol ekspor mineral tanah jarang (rare earth) yang baru saja diterapkan oleh China. Mineral tersebut merupakan komponen vital untuk pembuatan chip, baterai, dan berbagai produk teknologi canggih.

    Trump mengumumkan kebijakan itu melalui unggahan di platform Truth Social, menuding Beijing “mengambil langkah agresif terhadap perdagangan dunia”. Ia menegaskan bahwa Amerika tidak akan diam saat rantai pasok global “disandera” oleh kebijakan ekspor China.

    “AS akan mengenakan tarif 100% terhadap semua produk impor dari China, di atas tarif yang sudah berlaku saat ini,” tulis Trump seperti dikutip dari CNBC. “Kami juga akan membatasi ekspor perangkat lunak penting untuk melindungi kepentingan nasional.”

    Kenaikan tarif ini berpotensi melonjakkan bea masuk total hingga 140% bagi berbagai produk seperti baja, komponen elektronik, dan barang konsumsi. Sementara, pembatasan ekspor software berisiko mengganggu operasi perusahaan global yang menggunakan teknologi Amerika.

    Perusahaan besar seperti Apple, Nvidia, dan Intel dinilai akan terkena dampak karena bergantung pada rantai pasok yang terhubung ke China. Para analis bahkan memperingatkan kemungkinan munculnya “perang dingin teknologi” baru antara dua ekonomi terbesar dunia ini.

    Kementerian Perdagangan China sebelumnya mengumumkan kebijakan baru yang mewajibkan lisensi ekspor bagi produk dengan kandungan lebih dari 0,1% mineral tanah jarang. Beijing menyebut langkah itu dilakukan demi melindungi sumber daya nasional dan mematuhi aturan WTO.

    Namun, kebijakan itu memicu kekhawatiran akan krisis pasokan global, terutama di sektor AI, kendaraan listrik, dan pertahanan. Kini, dengan langkah Trump, ketegangan meningkat dan pasar dunia bersiap menghadapi gejolak harga bahan baku teknologi.

    (afr/afr)

  • DPR minta aparat tindak impor tekstil ilegal rugikan industri nasional

    DPR minta aparat tindak impor tekstil ilegal rugikan industri nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga meminta kepada aparat penegak hukum maupun kementerian/lembaga terkait untuk menindak tegas aksi impor tekstil ilegal yang merugikan industri tekstil nasional.

    Menurut dia, impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) ilegal ke wilayah Indonesia sudah menjadi permasalahan yang serius, karena jumlahnya diperkirakan mencapai 28 ribu kontainer setiap tahunnya. Selain memukul industri nasional, hal itu juga mengakibatkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di sektor padat karya tersebut.

    “Masuknya puluhan ribu kontainer tekstil ilegal ini sudah menembus titik kritis. Ini bukan hanya soal perdagangan, tapi soal kelangsungan hidup industri nasional,” kata Lamhot di Jakarta, Kamis.

    Dia menegaskan, salah satu akar persoalan yang memperparah masuknya barang ilegal adalah kawasan berikat yang tidak lagi optimal menjalankan fungsi utamanya.

    Seharusnya, kata dia, kawasan berikat berperan sebagai fasilitas pendukung ekspor dan tempat bagi perusahaan memproduksi barang untuk tujuan pasar luar negeri dengan kemudahan fiskal. Namun dalam praktiknya, sejumlah kawasan tersebut justru beralih fungsi menjadi jalur distribusi barang impor ke pasar domestik.

    “Fungsi kawasan berikat sudah melenceng jauh dari semangat awalnya. Banyak yang tidak lagi fokus untuk mendukung ekspor, tapi justru menjadi pintu masuk bagi produk impor yang akhirnya membanjiri pasar dalam negeri,” katanya.

    Ia menilai pengawasan terhadap kawasan berikat harus diperketat dan dievaluasi secara menyeluruh, termasuk mekanisme pelaporan barang masuk dan keluar. Karena itu, dia juga meminta pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kawasan berikat yang diduga menyalahgunakan izin.

    “Kawasan berikat itu awalnya dimaksudkan untuk menunjang ekspor, bukan malah menjadi tempat distribusi barang impor ke dalam negeri. Ini penyimpangan fungsi yang harus segera dibenahi,” katanya.

    Berdasarkan data Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSyFI), menurut dia, ada sekitar 60 perusahaan tekstil nasional telah menutup usahanya dalam dua tahun terakhir akibat tekanan berat dari barang impor ilegal dan kebijakan yang dinilai terlalu longgar terhadap produk luar. Salah satu yang terdampak serius adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang resmi menghentikan operasionalnya.

    Selain itu, menurut dia, dalam kurun dua tahun terakhir, sekitar 250.000 pekerja kehilangan mata pencaharian di sektor TPT.

    “Ini bukan sekadar angka statistik. Di baliknya ada keluarga-keluarga yang kehilangan penghasilan. Kalau kondisi ini tidak segera dibenahi, industri tekstil kita bisa mati perlahan,” kata dia.

    Karena itu, dia meminta agar pemerintah segera melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, serta aparat penegak hukum. Ia menilai pengawasan di pintu masuk tidak cukup jika tidak diikuti dengan pengawasan berlapis di kawasan berikat dan jalur distribusi dalam negeri.

    “Persoalan ini tidak bisa ditangani parsial. Harus ada langkah menyeluruh, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan oknum yang bermain di balik impor ilegal,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Temuan Produk RI Terpapar Radioaktif Cs-137, AS bisa Perketat Hambatan Dagang

    Temuan Produk RI Terpapar Radioaktif Cs-137, AS bisa Perketat Hambatan Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai temuan zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada cengkih asal Indonesia yang diekspor PT Natural Java Spice (NJS) ke Amerika Serikat (AS) berisiko memicu penguatan kebijakan tarif resiprokal dan peningkatan hambatan perdagangan nontarif oleh Negeri Paman Sam.

    Meski kadar radioaktif yang ditemukan masih di bawah ambang batas yang ditetapkan untuk perlindungan kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (Food and Drug Administration/FDA) telah memblokir seluruh impor rempah dari PT NJS. Tindakan ini mempertegas sikap AS yang makin ketat dalam pengawasan produk impor dari Indonesia.

    Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menilai temuan Cs-137 pada cengkih Indonesia bisa menjadi justifikasi bagi AS untuk tidak hanya mempertahankan, tetapi juga memperketat tarif resiprokal yang sudah ada bagi produk rempah dan komoditas lain dari Indonesia.

    “Artinya pengawasan itu akan menjadi lebih ketat oleh AS terhadap barang-barang yang memang sudah diimpor. Jadi bukan hanya tarifnya saja yang dinaikkan dengan adanya tarif resiprokal, tetapi hambatan-hambatan perdagangan nontarifnya itu juga akan dimainkan, akan diperketat oleh mereka,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (7/10/2025).

    Menurutnya, kombinasi kenaikan tarif resiprokal dan hambatan nontarif berpotensi mengurangi volume ekspor rempah dan produk lainnya yang sangat bergantung pada pasar AS.

    “Tentu saja kalau ada peningkatan hambatan perdagangan dari sisi tarif dan juga sekarang nontarif, ini akan berpotensi menurunkan ekspor Indonesia ke AS, termasuk juga dalam konteks ini adalah cengkih dan juga produk-produk yang lain, seperti produk perikanan udang juga begitu,” tuturnya.

    Namun, dia menilai seberapa besar potensi pasar menahan untuk membeli cengkih asal Indonesia sangat bergantung pada seberapa cepat pemerintah Indonesia merespons temuan ini.

    “Kalau temuan ini benar, maka ini harus segera dilakukan investigasi dari hulu, dari perusahaan yang menghasilkan cengkihnya, sampai ke jalur distribusi, sampai ke border, ke pelabuhan,” ujarnya.

    Di sisi lain, Faisal menuturkan peran diplomasi dengan AS juga diperlukan jika kandungan zat radioaktif dalam komoditas cengkih Indonesia masih berada di bawah batas ambang.

    “Jadi memang ada beberapa langkah yang harus dilakukan dari hulu sampai ke hilir untuk bisa memastikan bahwa kita masih bisa mengekspor cengkih di tengah dinamika global yang seperti sekarang,” terangnya.

    Menurutnya, untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar pada prospek ekspor cengkih Indonesia, diperlukan langkah antisipasi bukan hanya terhadap pasar AS, tetapi juga dengan pasar-pasar ekspor lain di dunia.

    “Kalau seandainya itu juga berpengaruh nanti terhadap sentimen terhadap produk cengkih dari Indonesia, temuan yang dari mitra Amerika Serikat,” tambahnya.

    Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cesium-137 sebelumnya menyatakan pihaknya tengah menyelidiki dugaan kontaminasi radioaktif pada produk cengkih Indonesia yang diekspor ke AS.

    Investigasi ini dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) menerbitkan laporan berisi temuan kontaminasi radioaktif Cs-137 pada cengkih asal Indonesia.

    Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Cs-137 Bara Hasibuan mengatakan bahwa tim gabungan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah turun ke lapangan untuk menelusuri sumber kontaminasi.

    “Kami sedang melakukan investigasi atas laporan bahwa produk cengkih Indonesia yang diekspor ke AS terkontaminasi Cs-137,” kata Bara kepada Bisnis.

    Dia menuturkan bahwa pemerintah akan berupaya secara maksimal agar masalah ini tetap terbatas pada kasus cengkih saja dan tidak memengaruhi produk rempah-rempah lainnya.

    Pemerintah, kata dia, bergerak cepat dalam menangani masalah ini dan berkomitmen agar kasus ini tidak meluas ke produk rempah lainnya.

    “Kami bergerak cepat untuk menangani masalah ini. Kami akan berusaha keras untuk melokalisasi kasus ini sehingga tidak berdampak pada produk rempah lainnya,” ujarnya.

    Selain itu, Satgas juga memastikan pihaknya akan menyelesaikan masalah ini dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga tidak berdampak pada kinerja ekspor cengkih serta rempah-rempah Indonesia

    “Kami bekerja keras untuk melokalisasi masalah ini sehingga tidak berdampak pada ekspor cengkih dan rempah-rempah Indonesia secara keseluruhan,” pungkasnya.

  • Ekspor TPT Tembus US,17 Miliar, APINDO: Industri Nasional Mulai Pulih

    Ekspor TPT Tembus US$13,17 Miliar, APINDO: Industri Nasional Mulai Pulih

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai bahwa sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta alas kaki nasional mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah dua tahun terakhir menghadapi tekanan pasar global dan kompetisi ketat dari produk impor.

    Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Anne Patricia Sutanto mengatakan bahwa memasuki 2025, kinerja ekspor dan peningkatan utilisasi industri memberi optimisme baru bagi pelaku usaha.

    Dia menjabarkan bahwa data mencatat sepanjang Januari–Agustus 2025, nilai ekspor TPT mencapai US$8,01 miliar, naik tipis 0,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$7,98 miliar. Di sisi lain, kinerja ekspor alas kaki tumbuh lebih impresif, menembus US$5,16 miliar atau meningkat 11,89% dari US$4,61 miliar pada 2024.

    “Tren positif ini menunjukkan bahwa industri TPT dan alas kaki Indonesia kembali kompetitif. Para pelaku usaha mulai berani meningkatkan produksi karena pasar ekspor mulai pulih dan kebijakan pemerintah semakin mendukung,” ujarnya melalui rilisnya, Selasa (7/10/2025)

    Secara total, ekspor gabungan kedua sektor mencapai US$13,17 miliar, tumbuh 4,51% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (US$12,59 miliar). Angka ini menunjukkan daya saing produk manufaktur Indonesia mulai menguat di pasar internasional.

    Selain kinerja ekspor, utilisasi industri juga terus meningkat. Pada 2024, rata-rata utilisasi industri tekstil berada di angka 56,88%. Angka tersebut naik menjadi 58,16% pada kuartal I/2025 dan kembali meningkat ke 59,09% di kuartal II/2025.

    Sementara itu, industri pakaian jadi mencatat utilisasi 73,99%, dan industri alas kaki bahkan mencapai 80,21% pada semester I/2025, menjadikannya salah satu subsektor dengan performa terbaik.

    Anne menambahkan, peningkatan ekspor dan kapasitas produksi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang mulai menunjukkan tren positif. Namun, dia menekankan perlunya investasi baru di sektor hulu untuk memastikan ketersediaan bahan baku industri di dalam negeri.

    “APINDO melihat kebijakan ini cukup tepat sasaran. Industri tetap memiliki akses bahan baku untuk memenuhi permintaan ekspor, tetapi pada saat yang sama produk dalam negeri juga terlindungi dari tekanan impor berlebihan,” jelasnya.

    Menurut Anne, keberhasilan menjaga stabilitas industri TPT dan alas kaki tidak hanya berpengaruh pada devisa negara, tetapi juga pada keberlanjutan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

    “Sektor ini memiliki peran penting dalam menyediakan lapangan kerja dan menambah devisa negara. Kami optimistis, dengan dukungan kebijakan yang konsisten, industri TPT dan alas kaki akan terus tumbuh dan menjadi pilar penting pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya.

  • Tantangan Berat Industri Logam dan Mesin Kejar Target Kontribusi Manufaktur 20%

    Tantangan Berat Industri Logam dan Mesin Kejar Target Kontribusi Manufaktur 20%

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (GAMMA) menyebutkan target kontribusi manufaktur di level 20,8% bukan tidak mungkin, meskipun kemungkinannya kecil untuk dapat dicapai akhir tahun ini. 

    Ketua Umum GAMMA, Dadang Asikin mengatakan bahwa dengan kondisi global yang masih penuh tantangan ketidakpastian global yang dipicu perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, hingga pelemahan permintaan ekspor, maka untuk mencapai angka 20,8% dalam sisa waktu tahun 2025 ini menjadi tantangan yang cukup berat.

    “Kami melihat [industri pengerjaan logam dan mesin Indonesia] memiliki potensi mendorong kenaikan meski secara realistis capaian di atas 20% membutuhkan strategi jangka menengah, bukan sekadar dalam hitungan bulan di sisa akhir tahun 2025,” ujar Dadang kepada Bisnis, dikutip Minggu (5/10/2025). 

    Apalagi, dalam satu dekade terakhir, kontribusi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami stagnasi di kisaran 18%—19%.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor manufaktur tercatat sebagai penggerak utama ekonomi kuartal II/2025 dengan kontribusinya ke PDB mencapai 18,67%.

    Kendati naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022, 2023, dan 2024, kontribusi sektor manufaktur masih terjebak di angka 18%. Masih jauh dibandingkan dengan kuartal II/2021 yang mencapai 19,29% atau masa sebelum pandemi pada kuartal II/2018 dan 2019 yang masing-masing sebanyak 19,8% dan 19,52%. 

    Tak hanya itu, kontribusi manufaktur periode baru ini masih cenderung stagnan, bergeming jika dibandingkan dengan se-dekade lalu atau kuartal II/2015 yang mampu tembus ke angka 20,91% secara tahunan (year-on-year/YoY).

    “Kami akui, dukungan pemerintah selama ini terhadap industri manufaktur memang ada, tetapi dirasakan belum sepenuhnya efektif untuk mendorong kontribusi manufaktur ke PDB hingga di atas 20%,” tuturnya.

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto menargetkan sektor industri pengolahan pada 2025 tumbuh 5,5% dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 20,8% pada 2025. Angka tersebut naik dibandingkan dengan baseline 2024 yang sebesar 18,98%.

    Target tersebut tertuang dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

    “Untuk menopang target tersebut, kami berpendapat ada beberapa hal yang mendesak bagi industri mesin dan logam,” tuturnya.

    Pertama, kepastian pasar dalam negeri. Dia menyebut industri pengerjaan logam dan mesin merupakan sektor yang berorientasi pada substitusi impor dan peningkatan nilai tambah bahan baku lokal.

    Untuk menjamin pasar domestik, maka program substitusi impor harus diikuti dengan keberpihakan nyata terhadap produk dalam negeri melalui pengadaan pemerintah dan BUMN terlebih program atau proyek yang menggunakan belanja APBN dan juga termasuk komitmen pada aturan TKDN.

    Dadang pun menyebutkan beberapa catatan yang sering dirasakan pelaku usaha seperti implementasi TKDN yang lemah. Sebab, di lapangan masih banyak proyek pemerintah dan BUMN yang lebih memilih produk impor dengan alasan harga atau kecepatan pasok. 

    “Akibatnya industri dalam negeri, termasuk mesin dan logam, kurang mendapatkan pasar yang seharusnya,” jelasnya.

    Kedua, kebutuhan akses pembiayaan dan insentif fiskal. Dalam hal ini, industri mesin dan logam membutuhkan pembiayaan dengan bunga kompetitif serta insentif investasi (tax holiday, super deduction) agar mampu memperkuat kapasitas produksi.

    Selama ini, akses pembiayaan sulit dan mahal sehingga industri padat modal seperti mesin dan logam sering kesulitan mendapatkan pembiayaan jangka panjang dengan bunga yang terjangkau. Skema kredit investasi yang ramah industri bagi pelaku industri masih terbatas.

    “Langkah Kementerian Keuangan dengan memindahkan cadangan dana Pemerintah dari BI ke Bank Himbara sebesar Rp200 triliun harus dibarengi dengan semangat mempermudah akses pembiayaan oleh pihak perbankan dengan bunga yang kompetitif bisa di manfaatkan oleh pelaku usaha untuk mendukung kegiatan investasi dan biaya operasional,” kata Dadang.

    Ketiga, jaminan ketersediaan energi dan bahan baku. Dia menilai harga energi yang terjangkau dan pasokan bahan baku yang stabil akan sangat menentukan daya saing industri manufaktur dan logam dan mesin.

    Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)

    Namun, saat ini harga energi industri masih tinggi. Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang berlaku cukup membantu, tetapi belum menjangkau semua sektor manufaktur. Sementara itu, listrik industri juga relatif mahal dibanding negara pesaing yang membuat biaya produksi tidak kompetitif.

    Keempat, kebijakan industrial yang konsisten. Setiap industri membutuhkan kepastian regulasi jangka panjang agar berani melakukan ekspansi dan investasi baru. Sebab, regulasi dan perizinan masih sering berubah dan tumpang tindih antara pusat dan daerah yang mempunyai otonomi kewilayahan.

    Pelaku usaha membutuhkan kepastian jangka panjang, tetapi masih sering terjadi perubahan aturan, baik di bidang fiskal, impor, tata ruang dan perizinan maupun ketenagakerjaan. Hal ini membuat dunia usaha ragu melakukan ekspansi besar.

    Kelima, kebutuhan dukungan riset, teknologi, dan SDM. Menurut dia, program vokasi dan adopsi teknologi industri 4.0 memang telah berjalan, tetapi skalanya kecil dan belum menyentuh mayoritas industri, terutama sektor mesin dan logam yang justru sangat strategis.

  • Obat Kena 100%, Truk 25%

    Obat Kena 100%, Truk 25%

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru dalam skala besar, termasuk bea masuk 100% untuk obat-obatan bermerek paten dan tarif 25% untuk truk berat. Kebijakan ini rencananya mulai berlaku pada pekan depan.

    Keputusan Trump kembali memicu ketidakpastian perdagangan setelah sempat ada masa tenang. Trump berdalih hal itu dilakukan demi melindungi industri manufaktur AS dan keamanan nasional.

    Mengutip Reuters, Sabtu (27/9/2025), sebelumnya Trump juga sudah memberlakukan tarif hingga 50% pada sejumlah mitra dagang serta pungutan khusus atas produk impor seperti baja dan mobil.

    Pengumuman di platform Truth Social tentang tarif tinggi yang berlaku Rabu depan menandai berlanjutnya serangan tarif Trump, yang menambah tekanan baru bagi bisnis yang sudah kesulitan akibat rantai pasok terganggu, biaya produksi melonjak, dan ketidakpastian konsumen.

    Kebijakan baru ini mencakup tarif 50% pada impor lemari dapur dan meja rias kamar mandi, serta tarif 30% untuk furnitur berlapis kain, yang berpotensi meningkatkan biaya di sektor konsumsi inti.

    Gelombang tarif tersebut membayangi pertumbuhan global, sementara Federal Reserve menegaskan bahwa langkah ini turut mendorong naiknya harga konsumen di AS.

    Selama musim panas, pemerintahan Trump mendorong perjanjian dagang untuk meringankan tarif dengan beberapa mitra kunci, termasuk Jepang, Uni Eropa, dan Korea Selatan. Namun, pada Jumat muncul keraguan apakah kesepakatan itu bisa melindungi negara-negara tersebut dari tarif sektoral baru.

    Seorang pejabat Gedung Putih menyatakan bahwa pemerintah akan tetap menghormati batas maksimum 15% untuk tarif obat bermerek paten bagi negara-negara yang punya perjanjian dagang dengan ketentuan demikian.

    Kesepakatan dengan Uni Eropa dan Jepang mencantumkan perlindungan untuk obat-obatan, semikonduktor, dan mobil, tetapi belum ada dokumen resmi yang mengatur perlindungan serupa dalam perjanjian dagang Korea Selatan, sehingga mobil-mobil asal Korea tetap terkena tarif total 27,5%.

    Tidak ada ketentuan dalam perjanjian dagang mana pun yang membatasi tarif untuk truk berat maupun furnitur. Inggris menandatangani perjanjian dagang pertama dengan Trump pada Mei lalu dengan tarif dasar 10%, namun tidak ada ketentuan khusus soal obat-obatan.

    Akibatnya, obat bermerek dari Inggris akan dikenakan tarif penuh 100%, menurut sumber yang mengetahui rencana tarif tersebut. Pejabat Inggris saat ini tengah menekan agar ada pengurangan tarif, dan menurut laporan Financial Times, mereka berencana menawarkan peningkatan harga yang dibayarkan National Health Service (NHS) untuk obat-obatan sebagai bentuk konsesi.

    (ily/hns)

  • IEU-CEPA Diteken, Kadin: Jangan Sampai RI Jadi Pasar Produk Impor

    IEU-CEPA Diteken, Kadin: Jangan Sampai RI Jadi Pasar Produk Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mewanti-wanti agar kesepakatan dalam Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) tidak membuat Indonesia menjadi pasar bagi produk impor Eropa. 

    Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, kesepakatan yang akan berlaku efektif pada 2027 tersebut menjadi peluang besar untuk meningkatkan akses ke pasar Uni Eropa, transfer teknologi antar kedua negara, dan foreign direct investment (FDI). 

    “Tetapi harus mengutamakan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak. Jangan sampai Indonesia hanya dijadikan pasar bagi produk impor,” kata Saleh kepada Bisnis, Rabu (24/9/2025). 

    Dia menekankan bahwa pemerintah tetap perlu mengutamakan kepentingan nasional ketika ingin menyetujui perjanjian ini. Meskipun tak dipungkiri bahwa IEU-CEPA menjadi angin segar di tengah ketidakpastian pasar global. 

    Pengusaha menilai hal ini dapat menjadi cara bagi Indonesia untuk diversifikasi pasar dan rantai pasok sehingga dapat mendukung perkembangan industri dalam negeri. 

    Selain kerja sama antarpemerintah, pelaku usaha juga dapat memanfaatkan kesepakatan tersebut untuk meningkatkan kerja sama sesama business-to-business (B2B) yang memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan peningkatan kerja sama investasi. 

    “Kami juga harus mempelajari regulasi teknis dan ketentuan yang berlaku dalam kerangka kerja sama tersebut sehingga dapat memanfaatkan fasilitas kerja sama secara optimal,” imbuhnya. 

    Untuk bersiap jelang pemberlakuan efektif IEU-CEPA 2027 mendatang, Kadin menilai pemerintah harus mulai melakukan harmonisasi regulasi dan standar agar produk Indonesia dapat diakui di pasar Uni Eropa (mutual recognition agreement). 

    Kemudian, penyediaan infrastruktur sertifikasi dan laboratorium uji sesuai standar internasional, serta pendampingan bagi UMKM dan industri kecil melalui pelatihan, fasilitasi sertifikasi, dan dukungan pembiayaan.

    Tak hanya itu, pihaknya juga meminta perbaikan sistem logistik dan digitalisasi dokumen untuk memperlancar ekspor dan sosialisasi serta monitoring dan evaluasi berkala atas dampak implementasi IEU-CEPA terhadap industri nasional.

    Sementara itu, dari sisi pengusaha akan melakukan pemahaman menyeluruh terhadap regulasi Uni Eropa terutama terkait standar teknis, keamanan, dan keberlanjutan.

    “Lalu, pemenuhan sertifikasi internasional yang diakui di pasar Uni Eropa dan peningkatan kualitas produk dan proses produksi melalui modernisasi fasilitas dan penguatan pengendalian mutu,” jelasnya. 

    Dari segi kesiapan modal untuk membiayai sertifikasi, audit, dan investasi perbaikan fasilitas juga harus dipersiapkan, serta penguatan rantai pasok dengan memastikan legalitas dan keberlanjutan bahan baku.

    Tak kalah penting, menjalin kemitraan strategis dengan asosiasi industri maupun mitra dagang di Uni Eropa. Adapun, dalam perjanjian ini sejumlah produk lokal berpotensi makin gencar ke Eropa yakni minyak sawit, tekstil dan alas kaki.

    Sementara itu, Eropa juga mendapatkan tarif hingga 0% untuk produk dari industri pertanian, pangan, kimia, mesin, dan otomotif. Langkah ini diperkirakan akan meningkatkan ekspor UE ke Indonesia setidaknya sebesar 30%, atau sekitar €3 miliar.

  • Komisi VII DPR: Petani tulang punggung kedaulatan pangan

    Komisi VII DPR: Petani tulang punggung kedaulatan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga menegaskan peringatan Hari Tani Nasional 2025 harus menjadi momentum refleksi untuk meneguhkan komitmen negara terhadap kedaulatan pangan.

    Ia mengatakan sektor pertanian bukan hanya pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga tulang punggung masa depan ekonomi dan kemandirian bangsa.

    “Industri pangan yang kuat akan menjadi fondasi kedaulatan pangan,” ujar Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Ia menyoroti kontribusi industri makanan dan minuman yang pada 2024 menyumbang lebih dari 36 persen PDB industri pengolahan nonmigas dengan nilai ekspor menembus 50 miliar dolar AS. Namun, ketergantungan impor bahan baku dinilai masih tinggi.

    Lamhot menegaskan arah kebijakan pangan Presiden Prabowo Subianto bertransformasi dari ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan, yang menekankan kemandirian rakyat dan produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor.

    Menurut dia, potensi hortikultura Indonesia besar, tetapi pasar masih dipenuhi produk impor seperti beras dan buah.

    Ia mendorong pemerintah menutup kran impor secara bertahap sambil memperkuat produksi lokal melalui benih unggul, pupuk dan logistik yang efisien.

    Lamhot menekankan pentingnya ketersediaan pupuk bersubsidi. Ia menyebut kapasitas produksi pupuk nasional saat ini 14,5 juta ton per tahun dengan alokasi subsidi 9,55 juta ton pada 2025.

    Penyaluran pupuk hingga Mei 2025 tercatat lebih dari 3 juta ton, sementara stok tersisa 2 juta ton di 27 ribu kios resmi.

    “Jika petani dijamin akses pupuk, benih, dan pasar, mereka akan berani meningkatkan produksi. Kepastian pasar adalah jantung keberlanjutan pertanian,” katanya.

    Selain itu, Lamhot mendorong mekanisasi pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan menarik minat generasi muda, melalui pemanfaatan alat panen modern, sistem irigasi otomatis, hingga drone pertanian.

    Ia juga menekankan pentingnya percepatan reformasi agraria dengan memanfaatkan lahan tidur untuk meningkatkan produktivitas.

    Berdasarkan Data Sensus Pertanian 2023 mencatat lebih dari 27 juta rumah tangga usaha tani dengan kontribusi sektor yang menyerap sekitar 38 juta tenaga kerja atau seperempat angkatan kerja nasional.

    Di sisi lain, luas perkebunan kelapa sawit nasional telah mencapai 16,8 juta hektare dengan produksi tahunan sekitar 50 juta ton. Nilai ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan pada 2025 diperkirakan mencapai 0,57 triliun dolar AS.

    “Tanpa petani tidak ada pangan, dan tanpa pangan tidak ada kedaulatan bangsa. Petani adalah tulang punggung pangan nasional, negara harus berdiri di belakang mereka,” tegas Lamhot.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.