Xcloud.id

Topik: produk impor

  • Mendag Zulhas Pimpin Pemusnahan Produk Tak Berizin di Sidoarjo

    Mendag Zulhas Pimpin Pemusnahan Produk Tak Berizin di Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Balai  Pengawasan Tertib Niaga (BPTN)  Surabaya Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan pemusnahan produk impor yang melanggar aturan. Pemusnahan dilakukan di Komplek Pergudangan Surya Terang, Tambak Sawah Kecamatan Waru, Sidoarjo, Kamis (25/7/2024).

    Produk-produk perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan ini menimbulkan kerugian negara sampai puluhan milyar rupiah. “Produk-produk ini telah menghancurkan industri lokal dan menghancurkan UMKM, dan juga merugikan pendapatan negara,” ucap Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di sela-sela memimpin giat pemusnahan.

    Pada prinsipnya, lanjut dia, negara Indonesia terbuka untuk produk dari manapun. Namun  negara-negara lain juga harus memenuhi aturan-aturan yang ada. “Seperti kita untuk masuk ke negara lain, juga harus patuh atas aturan yang ada,” tukasnya.

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengungkapkan produk yang dimusnahkan itu ada sekitar 8 jenis produk. Mulai Januari sampai Juni, ditemukan ada 118 perusahaan dan 363 dokumen impor barang, ada sebabyak 32 pelanggaran.

    Mendag Zulkifli Hasan memimpin pembakaran barang yang melanggar aturan

    Pendekatan yang dilakukan yakni  memberitahukan soal pelanggaran yang ada. Karena ada juga mungkin perusahaan yang belum paham. Sementara kalau ada perusahaan yang betul-betul sudah ketahuan menyalahi dan dianggap sudah sangat berbahaya, maka nanti diserahkan kepada dari aparat penegak hukum.

    “Bahkan sampai ada perusahaan yang di blacklist jika unsur pelanggaran yang dilakukan sudah kategori berat atau dengan sengaja melakukan pelanggaran,” tegas Ketua DPP PAN itu.

    Masih kata Zulhas, pengawasan akan terus dilakukan di seluruh Indonesia. “Terakhir saya dapat laporan dari Menteri Koperasi barang-barang yang masuk ke pasar UMKM yang ilegal itu sudah menguasai hampir 30% lebih,” urainya. (isa/but)

  • RI Banjir Produk Plastik Murah Asal China, Pengusaha Teriak!

    RI Banjir Produk Plastik Murah Asal China, Pengusaha Teriak!

    Jakarta –

    Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan perlunya pengetatan impor produk barang jadi plastik untuk memproteksi industri hilir plastik dalam negeri. Dengan begitu, sektor ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pemajuan ekonomi Indonesia.

    Sekretaris Jenderal Aphindo Henry Chevalier mengatakan, masifnya impor barang jadi plastik secara langsung mengganggu kinerja industri hilir plastik domestik. Hal itu dikarenakan produk impor lebih diminati karena memiliki harga yang lebih murah.

    “Karena produk-produk yang impor itu, barang-barang jadi yang masuk ke Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

    Henry mencontohkan, salah satu negara pemasok barang impor yang lebih murah ke Indonesia yaitu China. Produk impor dari China bisa lebih murah dikarenakan upah pekerja di sana bisa lebih rendah, serta tingginya ketersediaan bahan baku.

    “Kenapa kita lebih mahal? Karena impor bahan bakunya, kemudian biaya listrik, upah buruh, kemudian biaya birokrasi seperti perizinan, cukai, pajak,” ujarnya.

    Oleh karena itu dirinya mendorong pemerintah menerapkan pengetatan impor, khususnya untuk barang jadi plastik di setiap regulasi yang diterapkan, terlebih bila produk tersebut sudah diproduksi oleh industri domestik. Harapannya produk yang dihasilkan di dalam negeri bisa lebih terserap oleh pasar.

    “Salah satu contoh yang dikeluarkan Permendag 36/2024, saya kira itu salah satu tools yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka proteksi industri dalam negeri. Tapi tidak cukup hanya sebatas lartas (larangan dan pembatasan), tapi harus diatur tata impornya,” ujarnya.

    Selain itu, kata dia, Bea Cukai mesti menindak tegas dan menolak barang plastik impor yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

    “Misalnya spesifikasi yang masuk dari barang-barang impor jadi plastik itu tidak sesuai dengan spesifikasi SNI yang ada di Indonesia, nah itu tentunya peran dari Bea Cukai harus menolak itu, dan Bea Cukai harus paham SNI itu apa aja,” katanya.

    Di sisi lain Sekretaris Jenderal Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyampaikan, pihaknya mencatat sudah ada penurunan utilisasi di industri plastik hilir hingga di bawah 50 persen. Sehingga apabila masifnya barang impor di pasar domestik dibiarkan bisa berdampak kepada industri hulu yakni petrokimia.

    “Itu sudah mulai terasa juga di beberapa pabrik hulu, ada yang sudah mematikan/shut down mesinnya, mereka wait and see,” kata dia.

    Pihaknya sepakat dengan Aphindo supaya pemerintah melakukan pengetatan impor khususnya untuk barang jadi plastik di regulasi apapun, mengingat kebijakan yang kontraktif berpotensi melemahkan iklim investasi di Tanah Air yang berujung pada menurunnya kontribusi industri hulu.

    Ia menjelaskan dampak positif industri petrokimia berdasarkan studi kasus investasi Naptha Cracker Terintegrasi bisa memberikan output langsung pada kontribusi perekonomian sebesar Rp 41,04 triliun, menyerap tenaga kerja hingga 3,22 juta orang, peredaran upah hingga Rp 8,56 triliun, serta manfaat fiskal berupa pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 2,67 triliun.

    (ily/kil)

  • RI Mau Terapkan Bea Masuk Keramik Asal China, Faisal Basri: Cari Kambing Hitam

    RI Mau Terapkan Bea Masuk Keramik Asal China, Faisal Basri: Cari Kambing Hitam

    Jakarta –

    Pemerintah berencana menerapkan bea masuk anti dumping (BMAD) 199% untuk produk impor keramik asal China. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menilai China hanya dijadikan kambing hitam atas permasalahan industri manufaktur RI yang terus merosot.

    Faisal mengatakan dalam periode proses penyelidikan yang dilakukan pemerintah, industri manufaktur dalam negeri memang sedang goyah. Kemudian muncul kebijakan BMAD untuk produk impor asal China.

    “Periode penyelidikannya. Itu industri itu masih banyak yang merah. Masih banyak yang merah. Jadi ini tren industri. Eh tiba-tiba solusinya BMAD. Jump, conclusion-nya. Cari kambing hitam,” ujar Faisal dalam acara Diskusi Publik, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

    Selain itu, dia menilai fenomena banjir impor asal China itu tidak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data yang diambil dari International Trade Center (ITC) volume impor dari China untuk HS Code 690721 sempat mengalami penurunan pada 2019 dan 2020.

    Kemudian Faisal juga menjelaskan untuk HS Code lain juga terjadi hal yang sama. Misalnya, volume impor dari China untuk HS Code 690722 sebesar 27 ribu ton pada 2020. Kemudian naik menjadi 50 ribu ton pada 2021 dan turun menjadi 48 ribu ton pada 2022. Dengan data tersebut, Faisal tidak melihat adanya fenomena banjir impor dari China untuk industri keramik dalam negeri.

    “Nah, ini dari International Trade Center. Kita tunjukkan sekali lagi tahun 2019, 2019, 900 ribu ton untuk kode HS Code 690721. Tahun 2020 sebesar 863 ribu ton. Tahun 2021 naik jadi 1,1 juta ton, 2022-nya sudah turun lagi jadi 1 juta ton. Jadi, mana yang namanya dibanjiri oleh import itu saya bingung. Dibanjiri kan? Mana? Ini fenomena sebelum COVID kok. Ini data resmi lho, bukan data saya,” terangnya.

    Di sisi lain, dia menyebut kontribusi China dalam ekspor impor ke Indonesia relatif kecil. Dia bilang Indonesia hanya memberikan kontribusi sebesar 1,9% dari total keseluruhan ekspor China. Sementara, untuk impor China, Indonesia hanya menyumbang 2,9% dari total keseluruhan impor China.

    “Jadi buat China, Indonesia itu nggak penting-penting amat sebagai mitra dagangnya. Tujuan ekspor hanya 1,9% dari total ekspor. Impor dari Indonesia hanya 2,9%. Kalah dengan Vietnam, Malaysia gitu ya. Jadi lebih banyak China itu impor dari Malaysia dan Vietnam,” terangnya.

    (kil/kil)

  • Keramik Asal China Bakal Kena Bea Masuk Anti-Dumping, Bisa Picu Perang Dagang?

    Keramik Asal China Bakal Kena Bea Masuk Anti-Dumping, Bisa Picu Perang Dagang?

    Jakarta –

    Pemerintah berencana menerapkan bea masuk anti dumping (BMAD) 199% untuk produk impor keramik asal China. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut penerapan bea masuk ini dapat berpotensi munculnya perang dagang antara China dan Indonesia.

    Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan China kemungkinan besar akan melakukan aksi balasan terhadap produk-produk asal Indonesia ke China.

    “Kemungkinan yang akan terjadi retaliasi balasan terhadap produk asal dari Indonesia yang akan dilakukan pihak dari China,” kata Andry dalam acara Diskusi Publik, Jakarta, Selasa (17/7/2024).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan penerapan BMAD dengan tarif maksimal 199% ini dapat memicu pengalihan perdagangan atau trade diversion. Dia menyebut impor keramik akan bergeser ke negara lain, seperti India dan Vietnam.

    Selain itu, dia memperkirakan pasar persaingan semakin kecil. Pasalnya, pilihan konsumen semakin sedikit lantaran harga keramik makin mahal.

    “Kalau kita melihat dari hasil KADI salah satu keluhan harga jualnya tidak bisa tinggi. Kecurigaan kami ada price war dalam domestic producer. Apakah ini cara memperbesar kue nya sehingga domestik price-nya ikut meningkat untuk memfasilitasi price war tersebut,” jelasnya.

    Andry bilang pada akhirnya, produsen keramik dalam negeri akan menaikkan harga jual. Pasalnya, impor keramik akan dibatasi di bawah harga pengenaan BMAD. Dengan begitu, semakin rendah jumlah volume keramik di pasar sehingga permintaan keramik akan meningkat. Alhasil, harga jual semakin mahal.

    Dia menekankan dampak negatif dari BMAD ini dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa sektor, seperti ritel, real estate, forwarder, hingga logistik.

    (kil/kil)

  • Mendag Geber Pembentukkan Satgas Impor Ilegal: Keadaan Darurat!

    Mendag Geber Pembentukkan Satgas Impor Ilegal: Keadaan Darurat!

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan mendorong upaya pengetatan pengawasan terhadap masuknya barang-barang impor ilegal ke Tanah Air melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal.

    Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, semakin cepat satgas ini bertugas akan semakin baik. Harapannya, satgas tersebut bisa mulai bertugas pada pekan ini.

    “Saya sudah matur ke Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddin), lebih cepat lebih bagus. Mudah-mudahan minggu ini, karena ini sudah dalam keadaan darurat!,” kata Zulhas, ditemui di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024).

    Zulhas menjelaskan, setidaknya akan ada tiga pihak di luar Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang akan terlibat dalam satgas ini. Pihak tersebut antara lain kepolisian, Kementerian Perindustrian, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

    “Jadi dari para pengusaha-pengusaha, pelaku, di bawah Kadin. Karena undang-undang mengatur Kadin,” imbuhnya.

    Selaras dengan itu, pada hari ini ia bersama jajaran Kemendag menyambangi Kejagung untuk meminta dukungan atas penyelesaian permasalahan impor ilegal serta pembentukan satgas ini.

    “Kami minta dukungan Pak Jaksa Agung, kita bikin tim (Satgas) untuk melihat ke lapangan. Setelah ditemukan, kita serahkan proses hukum ke kejaksaan agar kita bisa mengurangi yang barang-barang masuk secara ilegal ini untuk melindungi industri tujuh macam itu,” ujar dia.

    Adapun ketujuh komoditas yang dimaksud Zulhas antara lain mencakup tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, alas kaki, dan barang tekstil jadi lainnya.

    Pembentukan satgas ini berangkat dari kondisi darurat di industri dalam negeri yang merupakan produsen dari tujuh komoditas tersebut, di mana sejumlah pabrik terancam tutup hingga melakukan PHK. Salah satu penyebabnya ialah banjir produk impor ilegal di Tanah Air.

    Zulhas mengatakan, pihaknya bersama sejumlah asosiasi pengusaha telah melangsungkan diskusi panjang. Lalu diskusi tersebut menghasilkan temuan kejanggalan atas data impor di Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data International Trade Center (ITC) negara asal impor.

    Zulhas pun mencontohkan, misalnya data negara asal mencatatkan nilai impor US$ 367 juta. Namun di Indonesia sendiri tercatat US$ 116 juta. Hal ini berarti perbedaannya 2-3 kali lipatnya.

    “Jadi kalau data impor kita segini (meragain tangan), di grafik ternyata mungkin dua tiga kali. Sehingga dalam satu diskusi yang panjang ditemukan lah banyak barang yang tidak terdata atau kita kategorikan ilegal yang membanjiri pasar Indonesia yang 7 macam tadi itu,” pungkasnya.

    Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan mengatakan Satgas Impor tersebut bakal rampung dibentuk dalam waktu dekat.

    “Mengenai Satgas mudah-mudahan satu sampai dua hari ini terbentuk. Draf finalnya sudah ada, tinggal menunggu persetujuan Menteri Perdagangan, kita langsung kerja,” ucap Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024).

    (shc/rrd)

  • Tuntut Bapanas Bubar, Petani Bagikan Beras di Depan Kantor Pemkab Jember

    Tuntut Bapanas Bubar, Petani Bagikan Beras di Depan Kantor Pemkab Jember

    Jember (beritajatim.com) – Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jawa Timur berunjuk rasa dan membagikan dua kuintal beras di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jalan Sudarman, Senin (25/3/2024) sore.

    Tak butuh waktu lama, beras yang dimasukkan dalam kantong plastik itu pun ludes. “Pembagian beras ini sebagai simbol bahwa kami lebih bangga makan produk sendiri, bukan produk impor. Lebih enak, punel, sehat, tanpa pemutih dan pengawet,” kata Ketua APPI Jatim Jumantoro.

    Jumantoro juga memberikan beras gratis kepada aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga. “Ini sebagai sindiran bahwa mereka sebenarnya harus membeli beras lokal. Jangan sampai beras impor jadi andalan biar petani tak semakin sandalan. Kita harus bersama-sama, aparat, pejabat, wakil rakyat bersama-sama bagaimana pangan kuat sehingga swasembada pangan terwujud,” katanya.

    Jumantoro juga menyerukan pembubaran Badan Pangan Nasional (Bapanas). “Bapanas bukan Badan Pangan Nasional, tapi Badan Pengimpor Pangan Nasional,” sindirnya.

    APPI Jatim lebih suka pemerintah merevitalisasi peran Bulog (Badan Urusan Logistik) sebagai penyangga ketahanan nasional. “Mendingan Bulog saja difungsikan. Dengan demikian ke depan gudang Bulog tidak lagi berisi beras impor, tapi beras lokal. Bapanas hanya menghabiskan anggaran. Lebih baik dibubarkan. Alihkan anggarannya ke subsidi pupuk. Kalau tidak mampu, alihkan ke subsidi hasil,” kata Jumantoro.

    APPI menagih janji Presiden Joko Widodo. “Katanya Presiden akan menambah alokasi pupuk subsidi. Tapi sampai detik ini hanya kabar baik. Kami berharap itu diikuti perubahan sistem yang selama ini bukan mempermudah petani, tapi mempersulit,” kata Jumantoro.

    APPI Jatim berharap alur distribusi pupuk dari negara sampai ke petani bisa disamakan dengan alur distrubusi bahan bakar minyak yang mudah. “Tidak ada batasan, los gas gak rewel subsidinya sampai ratusan triliun rupiah. Tapi untuk petani yang minta subsidi hanya di bawah Rp 100 triliun, hanya katanya katanya,” kata Jumantoro.

    Janji penambahan alokasi kuota pupuk bersubsidi juga tak segera terealisasi. “Mulai Januari hanya katanya katanya. Sampai hari ini belum terimplementasi nyata dan sistemnya tetap. Namanya portal belum dibuka, bahkan banyak petani yang sudah kelimpungan dan malas mengambil pupuk subsidi karena alokasinya terlalu sedikit, ruwetnya setengah mati,” kata Jumantoro.

    Petani asal Desa Candijati Arjasa ini juga mendesak pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dari Rp 5 ribu menjadi Rp 7 ribu. “Sehingga petani betul-betul berdaya, bukan tak berdaya,” katanya.

    Jika kebijakan hanya retorika, Jumantoro meramalkan, kehancuran ketahanan pangan Indonesia benar-benar terjadi. “Saat ini saja dengan alokasi pupuk untuk padi hanya 2 kuintal dan jagung 2,5 kuintal, bukan peningkatan pangan yang dirasakan tapi penurunan pangan. Ke depan mengancam kedaulatan pangan kita,” keluhnya.

    Para petani ditemui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jember Bambang Saputro dan Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Sri Agiyanti.

    “Kami mulai awal Desember tahun lalu sudah menyampaikan permohonan revisi RDKK (Rencana Dasar Kebutuhan Kelompok), karena memang banyak nama (petani) yang hilang. Jatah pupuk bersubsidi di Jember sekarang 50 persen dari yang kemarin. Kalau tidak salah 38 ribu ton,” kata Sri.

    Sri berharap petani mulai mengintensifkan penggunaan pupuk organik. Apalagi Pemkab Jember saat ini mempunyai pabrik yang memproduksi pupuk organik sendiri yang dibagikan gratis untuk petani.

    Aksi unjuk rasa ditutup dengan buka bersama sembari lesehan di trotoar depan kantor Pemkab Jember. [wir]

  • Thailand Larang Celana Motif Gajah Murah yang Diimpor dari China

    Thailand Larang Celana Motif Gajah Murah yang Diimpor dari China

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Thailand memerintahkan pelabuhan-pelabuhannya mewaspadai celana panjang motif gajah yang diimpor dari China.

    Hal ini dilakukan menyusul klaim hak cipta yang digaungkan Thailand atas celana panjang yang populer tersebut. Celana katun tipis ini telah lama menjadi kebutuhan pokok para backpacker Eropa yang bepergian ke Asia Tenggara.

    Dalam beberapa bulan terakhir, mereka menjadi hits yang tak terduga di kalangan anak muda Thailand.

    Namun membanjirnya celana murah buatan China dalam jumlah besar telah memicu kekhawatiran akan impor asing yang mengalahkan produsen lokal, dan menarik perhatian para pejabat.

    “Kami telah memerintahkan pengawasan terhadap celana gajah di semua pelabuhan,” kata Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai kepada wartawan pada hari Selasa (6/2) seperti dilaporkan AFP.

    Phumtham, yang juga menjabat Menteri Perdagangan, mengatakan desain gajah yang menghiasi celana yang ada di mana-mana adalah hak cipta.

    “Jika kita mengizinkan produsen asing memproduksinya, hal itu mungkin berdampak pada produk lokal Thailand,” katanya, memperingatkan akan rendahnya kualitas beberapa produk impor.

    “Produk Thailand sudah terstandarisasi. Beberapa produk (impor) mudah robek setelah dipakai beberapa kali,” ujarnya.

    Meskipun celana tersebut dijual di kios-kios pasar hanya dengan harga 150 baht atau sekitar Rp66 ribu, pengecer kelas atas juga mengikuti tren ini dan beberapa menjual desain fesyen kelas atas dengan harga hingga $30 atau setara hampir Rp450 ribu.

    Pernyataan Phumtham muncul setelah Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin ditanyai tentang celana murah buatan China yang mendominasi pasar lokal.

    “Ini bukan hal baru dalam berbisnis. Di mana ada peluang, di situ ada oportunis,” ujarnya kepada wartawan.

    “Jika kami tidak bertindak cepat, kami akan kehilangan peluang, seperti yang telah terjadi sebelumnya dalam beberapa hal lainnya.”

    (pua/pua)

    [Gambas:Video CNN]

  • Budi Sulistyono Soroti Peran Holistik BUMN dalam Pengembangan UMKM Lokal

    Budi Sulistyono Soroti Peran Holistik BUMN dalam Pengembangan UMKM Lokal

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono menyoroti pentingnya pembinaan terhadap UMKM melalui keterlibatan BUMN. Sebab, menurutnya, dengan adanya keterlibatan BUMN tersebut dapat meningkatkan daya saing produk-produk UMKM lokal, khususnya yang menjadi binaan IDSurvey.

    Hal itu disampaikan Kanang, sapaan akrabnya, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke ID Survey, PT Sucofindo, dan PT Surveyor, di Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya, ia menekankan perhatian yang lebih holistik terhadap UMKM, yang tidak hanya fokus pada pendanaan atau modal, tetapi juga pada berbagai aspek lainnya seperti teknologi, desain, sumber daya manusia, dan packaging. 

    “Kita harus mengerti bahwa akar produksi itu dimulai dari bahan baku, lalu melalui berbagai proses, termasuk teknologi dan pendanaan. Semua pos ini harus mendapatkan perhatian yang sama agar UMKM dapat berkembang dengan baik,” jelasnya kepada Parlementaria.

    Kanang juga menekankan perlunya BUMN, seperti IDSurvey, untuk terlibat dalam memasarkan produk UMKM yang sudah diproduksi dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan keinginan pasar.

    “Setelah barang jadi, kita harus fokus pada pemasaran, tidak hanya memproduksi barang. BUMN harus membantu memasarkan produk ini agar bisa menguasai pasar,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengusulkan agar pendampingan terhadap UMKM dilakukan secara menyeluruh, termasuk dari hulu ke hilir. “Pendampingan harus dilakukan mulai dari bahan baku hingga ke pasar. Jangan hanya di sisi permodalan, tetapi juga di aspek teknologi, desain, dan pemasaran. Ini harus berkelanjutan,” ujarnya.

    Kanang juga menyikapi tantangan yang dihadapi UMKM, terutama terkait dengan persaingan produk impor. Menurutnya, UMKM Indonesia seharusnya tidak takut dengan persaingan global.

    “Jika value-nya ada, kita tidak perlu takut dengan produk impor. Justru kita harus bisa menggempur pasar internasional karena produk kita lebih natural dan memiliki nilai seni yang lebih tinggi,” tambahnya.

    Sebagaimana diketahui, kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI Adisatrya Suryo Sulisto itu melihat berbagai stand UMKM binaan IDSurvey, seperti Batik Tulis Lasem Rizki Barokah, furniture Manggar Natural, Esclave, kerajinan Sinta Craft, dan Lia Lumpia. Selain melihat langsung produk-produk tersebut, mereka juga melakukan pembelian untuk mendukung keberlanjutan usaha UMKM lokal.

    Turut hadir dalam kunjungan tersebut adalah Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto, GM Totok Hedi Santoso, Doni Akbar, Khilmi, Subardi, Rizal Bawazier, serta Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/IDSurvey, Arisudono Soerono, beserta jajaran direksi PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia.

    Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar global dengan memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas internasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News