Xcloud.id

Topik: produk impor

  • Wamenperin Wanti-wanti IKM Kosmetik untuk Legalisasi Produk

    Wamenperin Wanti-wanti IKM Kosmetik untuk Legalisasi Produk

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta industri kosmetik dalam negeri untuk mematuhi perizinan dan persyaratan berusaha secara legal. Hal ini menyusul temuan produk kosmetik ilegal yang beredar di pasar. 

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, kosmetik ilegal yang ditemukan berasal dari dalam negeri dan produk impor. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pembinaan, khususnya bagi industri kecil dan menengah (IKM). 

    “Yang harus kita perhatikan adalah produk kosmetik yang lokal dari industri kecil dan menengah [IKM] beredar masih belum memiliki legalitas tapi dibutuhkan masyarakat,” kata Faisol dalam agenda Cosmetic Day 2024, Selasa (29/10/2024). 

    Faisol menegaskan bahwa industri kosmetik harus melalui proses perizinan yang legal melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga sertifikasi dari Kemenperin. Hal ini juga untuk menjamin produk yang beredar aman bagi masyarakat. 

    “Kalau memang tidak bisa ditangani dengan cara pembinaan, terpaksa dengan penegakkan hukum,” ujarnya. 

    Sementara itu, produk impor kosmetik ilegal baru-baru ini terungkap oleh BPOM yang membongkar gudang toko online produk kosmetik impor ilegal dari akun Kimberlybeauty88. 

    Adapun, produk yang diamankan sebanyak 152.744 produk kosmetik tanpa izin edar dengan nilai keekonomian mencapai kurang lebih Rp2 miliar. 

    Faisol menyebut, celah dari produk impor kosmetik ilegal tersebut bisa masuk ke pasar dalam negeri lewat pengawasan di border line dan masih adanya pelabuhan tikus. 

    “Itu yang kita sesalkan jadi saya kira Pak Menteri Perindustrian [Agus Gumiwang] nanti akan bekerja sama dengan seluruh instansi terutama yang ada di border line untuk bisa mencegah produk-produk ilegal dari luar karena ini mengancam produk lokal kita,” ujarnya. 

    Padahal, industri kosmetik nasional saat ini mengalami pertumbuhan pesat. Dalam kurun waktu 2024-2029, angka pertumbuhan pasar kosmetik di Indonesia diprediksi mencapai 4,86% per tahun. Selain itu, pendapatan sektor industri kosmetik Indonesia pada 2024 yang sebesar Rp30 triliun. 

    Berdasarkan data BPOM dan Perkosmi, jumlah perusahaan kosmetik di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan sebanyak 1.039 pelaku usaha, dengan 89,2% di antaranya merupakan industri kecil dan menengah.

    “Melalui kegiatan Cosmetic Day ini diharapkan dapat semakin memperkenalkan masyarakat terhadap produk-produk kosmetik lokal berkualitas agar merajai pasar kosmetik Indonesia,” pungkasnya. 

  • Ini janji ketiga cagub Jakarta pada UMKM untuk lindungi produk lokal

    Ini janji ketiga cagub Jakarta pada UMKM untuk lindungi produk lokal

    Jakarta (ANTARA) – Ketiga calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2024 menjanjikan pelatihan dan pembinaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) setempat untuk melindungi produk ekonomi dan kreatif lokal, serta menghadapi persaingan dengan produk impor.

    Dalam debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2024 di Beach City Internasional Stadium (BCIS), Jakarta, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil mengatakan bahwa pelatihan digital diberikan kepada pedagang, selain untuk meningkatkan pendapatan, juga meramaikan kembali pasar yang sebelumnya sepi.

    “Pasar-pasar yang sepi, kita aktivasi dengan anggaran APBD biar ramai, banyak festival, sambil pedagang-pedagang kita latih dengan pelatihan digital. Datanya mengatakan setiap yang berdagang via digital, pendapatannya naik 26 persen,” kata Ridwan.

    Menurut Ridwan, Jakarta merupakan kota yang 98 persen bisnisnya berasal dari UMKM.

    Oleh karena itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) berupaya mendorong pendapatan UMKM naik dengan pelatihan digital.

    Baca juga: Pasar Tanah Abang perlu promosi yang lebih kuat

    Selain itu, Ridwan juga memastikan pusat perbelanjaan di Jakarta mematuhi kewajiban 30 persen dari keseluruhan toko memajang produk UMKM. Jika pusat perbelanjaan melanggar, akan diberi sanksi.

    Sementara itu, calon gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun mengatakan bahwa pihaknya akan membina UMKM, bahkan perusahaan-perusahaan besar yang tengah berjuang untuk kembali aktif setelah terdampak pandemi.

    “Pihak yang akan kami bina adalah perusahaan-perusahaan besar yang sekarang sedang berjuang untuk kembali hidup, yaitu kami bina dengan Tim Ekonomi Adab dan juga untuk UMKM,” kata Dharma.

    Melalui Tim Ekonomi Adab, pasangan Dharma-Kun akan membina UMKM baru dan UMKM yang sedang berjuang mengatasi kesulitan. Pembinaan dan pelatihan juga mencakup UMKM di setiap rumah dan industri kecil di Jakarta.

    Dharma juga mengenalkan program Getok Tular Adab, yakni sebuah sistem untuk membina konsumen dan produsen yang ada di Jakarta. Para konsumen akan dibina dan diajak kompak menggunakan produk yang dihasilkan UMKM dari Jakarta.

    Baca juga: Dharma siap lindungi UMKM lokal dari gempuran produk asing

    Calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung mengatakan bahwa setelah melakukan peninjauan ke Pasar Tanah Abang, kualitas bukanlah persoalan utama, melainkan promosi.

    Oleh karena itu, ia menjanjikan pelatihan kepada para pedagang, khususnya di Tanah Abang untuk membantu produk lokal bisa bertanding di pasar global.

    “Mengadakan pelatihan kepada mereka, termasuk kemasannya dibuat lebih bagus, kualitasnya diperbaiki, sehingga betul-betul bisa menjadi produk untuk bertarung di luar,” kata Pramono.

    Selain pelatihan, pedagang juga harus diperkuat dengan permodalan agar bisa mandiri.

    Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus hadir memberikan subsidi agar produk lokal bisa bertarung di internasional.

    Baca juga: RIDO akan gelar festival untuk mempromosikan Pasar Tanah Abang

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengadakan debat kedua calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta Utara, Minggu malam.

    Tema yang diangkat dalam debat kedua yakni “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Tema ini terbagi atas enam subtema, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan.

    Kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, lalu, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok.

    Peserta debat tersebut adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Sebelumnya, debat pertama digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10) malam dengan tema “Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”.

    Baca juga: Debat kedua Pilkada Jakarta diharapkan buka cakrawala visi-misi paslon

    Adapun debat tahap ketiga Pilkada Jakarta dijadwalkan kembali pada 17 November 2024.
     

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPS imbau UMKM selalu berpegang pada data antisipasi bisnis melambat

    BPS imbau UMKM selalu berpegang pada data antisipasi bisnis melambat

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mengimbau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk selalu berpegang pada data akurat guna mengantisipasi bisnis yang melambat akibat naiknya harga bahan baku sebagai dampak dari gejolak ekonomi global.

    Demikian disampaikan Statistisi Madya Direkorat Statistik Harga BPS Sri Andayani dalam kegiatan “Focus Group Discussion (FGD) Indeks Harga Produsen Jakarta bertema “Peranan Stakeholder Dan Pemanfaatan Indeks Harga Produsen untuk Jakarta Maju” di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan bahwa persaingan selalu ada di setiap perusahaan. “Tapi, kalau kita bisa selalu berpegang pada rujukan yang cukup akurat, Insya Allah kita bisa bertahan dan itu menjadi landasan kita bergerak ke depan,” ujarnya.

    Sri mengatakan BPS secara rutin mengeluarkan data-data publikasi yang bisa dimanfaatkan para produsen guna menjadi landasan mereka mengambil kebijakan bagi usaha mereka. Data ini termasuk pergerakan harga komoditas yang mereka gunakan dalam usaha.

    “Terkait bahan baku silahkan dipantau harganya dulu. Entah itu memang produknya dari impor, silahkan dipantau pergerakan impor dari komoditas tersebut sehingga itu menjadi landasan nanti untuk kita bisa selalu mengantisipasi apa yang harus dilakukan,” kata dia.

    Baca juga: Kolaborasi dinilai penting untuk sukseskan Sensus Ekonomi 2026

    Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Juremi menuturkan pemerintah senantiasa mendorong pelaku usaha menggunakan produk dalam negeri (P3DN), alih-alih barang impor.

    Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui pertemuan bisnis rutin (business matching). Kegiatan ini juga dikatakan dapat membuka peluang bagi produk yang telah dihasilkan oleh industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

    “(Business matching) Itu bagian mendorong penggunaan produk dalam negeri, dalam ini juga kami ingin ini sejalan dengan bagaimana menjadi kota global yang fokus pada riset dan pembangunan itu sesuatu yang sangat penting,” tutur Juremi.

    Baca juga: BPS DKI: Harga cabai rawit dan merah terendah dalam dua tahun terakhir

    Adapun pada September lalu, DKI telah merealisasikan belanja produk dalam negeri sebesar Rp 16,05 triliun. Nilai ini adalah 62,61 persen dari komitmen belanja Produk Dalam Negeri pada RUP (Rencana Umum Pengadaan) sebesar Rp 30,68 triliun.

    Pemerintah hadir ketika UMKM ataupun industri mengalami hal-hal seperti membanjirnya produk-produk impor. Banyak kearifan lokal yang bisa dimanfaatkan.

    “Terobosan-terobosan seperti itulah yang bisa juga pemerintah dorong sehingga nanti bisa menjadi tidak tergantung dengan baku dari luar,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendag: Penurunan impor September 2024 seiring dengan kontraksi PMI

    Mendag: Penurunan impor September 2024 seiring dengan kontraksi PMI

    indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia periode September 2024 yang masih berada di zona kontraktif sebesar 49,2Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan penurunan impor Indonesia pada September 2024 tercatat sebesar 18,82 miliar dolar AS atau turun 8,91 persen dibandingkan Agustus 2024 seiring dengan indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia yang terkontraksi pada periode sama.

    “Penurunan impor seiring dengan indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia periode September 2024 yang masih berada di zona kontraktif sebesar 49,2,” ujar Zulkifli melalui keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Pelemahan impor September 2024 terjadi baik pada sektor nonmigas sebesar 9,55 persen maupun sektor migas sebesar 4,53 persen dari bulan sebelumnya.

    Pada September 2024, seluruh impor golongan penggunaan barang turun. Impor bahan baku/penolong turun paling dalam, yaitu sebesar 9,69 persen, diikuti barang modal yang tercatat turun sebesar 7,15 persen dan barang konsumsi yang turun 6,37 persen.

    Secara kumulatif, pada periode Januari-September 2024, total impor Indonesia tercatat sebesar 170,87 miliar dolar AS. Nilai ini naik 3,86 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Kenaikan ini terutama didorong naiknya impor non migas sebesar 3,87 persen dan migas sebesar 3,80 persen secara tahunan.

    Beberapa produk impor non migas dengan kontraksi terdalam secara bulanan pada September 2024 ini, antara lain, bahan bakar mineral yang turun 43,98 persen, logam mulia dan perhiasan/permata 23,10 persen, bahan kimia organik 22,77 persen, barang dari besi dan baja 21,31 persen, serta ampas dan sisa industri makanan 19,14 persen.

    Berdasarkan negara asal, impor non migas Indonesia didominasi dari Tiongkok, Jepang, dan AS dengan total pangsa 49,35 persen dari total impor nonmigas September 2024.

    Beberapa negara asal impor non migas dengan penurunan terdalam pada September 2024, di antaranya adalah Swedia yang turun 51,57 persen, Ukraina 40,09 persen, Federasi Rusia 36,57 persen, Prancis 35,32 persen, dan Kanada turun 33,45 persen secara bulanan.

    Baca juga: Kemenperin sebut aturan SNI mampu bendung gempuran barang impor
    Baca juga: Bahlil ungkap upaya menekan biaya impor energi Rp500 triliun
    Baca juga: BPS: Impor Indonesia turun 8,91 persen pada September 2024

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anak Buah Sri Mulyani Beberkan Kondisi Inflasi Terkini di RI

    Anak Buah Sri Mulyani Beberkan Kondisi Inflasi Terkini di RI

    Jakarta –

    Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menanggapi inflasi Agustus 2024 yang tercatat 2,12% (yoy). Capaian itu lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 2,13% (yoy), yang menurutnya karena didorong oleh penurunan sebagian besar harga pangan.

    Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan terkendalinya harga pangan diharapkan menjadi sinyal positif bahwa harga pangan semakin terjangkau bagi masyarakat. Meskipun begitu, pemerintah tetap mewaspadai potensi risiko musim kemarau yang dapat berdampak pada produksi beras dan hortikultura.

    “Koordinasi TPIP-TPID terus dilanjutkan untuk menjaga stabilitas harga, serta mengantisipasi potensi kebencanaan dan cuaca ekstrem. Selain itu, komunikasi efektif terus dilakukan untuk mendukung terjaganya ekspektasi inflasi,” kata Febrio dalam keterangan tertulis, Selasa (3/9/2024).

    Menurut komponen, inflasi inti mengalami kenaikan menjadi sebesar 2,02% (yoy). Peningkatan ini didukung kenaikan inflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki, perumahan, rekreasi dan perawatan pribadi (termasuk emas).

    Inflasi harga diatur pemerintah (adminis-tered price) juga tercatat mengalami kenaikan, yaitu menjadi sebesar 1,68% (yoy) yang didorong oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi dan rokok. Sementara itu, inflasi harga bergejolak (volatile food) melanjutkan tren penurunan yakni 3,04% (yoy).

    Febrio menyebut penurunan harga pangan terutama didorong oleh pasokan yang melimpah seiring masa panen, serta turunnya biaya produksi seperti pakan jagung. Beberapa komoditas yang tercatat mengalami penurunan harga di antaranya bawang merah, daging ayam ras, tomat dan telur ayam ras.

    Sementara itu, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Agustus 2024 tercatat pada level 48,9. Hal ini, kata Febrio, tidak terlepas dari menurunnya kinerja sektor manufaktur global di tengah tekanan permintaan.

    “Pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, Kawasan Eropa dan Amerika harus semakin diantisipasi ke depannya. Aktivitas manufaktur negara mitra dagang dan kawasan ASEAN juga mengalami tantangan yang sama, antara lain Amerika Serikat (48,0) dan Jepang (49,8). Negara tetangga seperti Malaysia dan Australia juga kembali mencatatkan PMI manufaktur yang terkontraksi masing-masing pada level 49,7 dan 48,5,” jelasnya.

    Di tengah perlambatan PMI Indonesia, optimisme diklaim masih terjaga dengan kinerja sejumlah leading industry di Tanah Air. Industri makanan dan minuman, serta kimia farmasi hingga triwulan II-2024 konsisten tumbuh di atas 5% (yoy), bahkan industri logam dasar tumbuh hingga 18,1% (yoy) seiring proses hilirisasi yang semakin menunjukkan hasil.

    Kendati demikian, perhatian terus diberikan untuk lagging industry yang menghadapi tantangan berat.

    “Industri padat karya seperti Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan Alas Kaki saat ini tengah menghadapi tantangan berat. Tidak hanya dari sisi kinerja ekspor, namun juga daya saing di pasar domestik yang tergerus produk impor. Pemerintah terus berupaya mendorong daya saing industri seperti ini dengan berbagai bauran kebijakan,” ujar Febrio.

    Sebagai langkah menjaga daya saing produk TPT, pemerintah telah menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) di antaranya untuk Pakaian dan Asesori Pakaian s.d. November 2024; Tirai, Kelambu Tempat Tidur, serta Benang dari Serat Staple Sintetik dan Arti-fisial s.d. Mei 2026; Kain dan Karpet s.d. Agustus 2027; serta penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk Poliester Staple Fiber (benang) dari India, Tiongkok dan Taiwan s.d. Desember 2027. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan daya saing industri TPT dalam negeri yang memiliki serapan tenaga kerja besar.

    (aid/rrd)

  • Zulhas Sebut 40% Produk Impor Tak Kena Pajak, Bandingkan dengan China-Korsel

    Zulhas Sebut 40% Produk Impor Tak Kena Pajak, Bandingkan dengan China-Korsel

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut 30-40% produk impor tidak tercatat. Dengan begitu, negara tidak mendapatkan pajak dari barang impor tersebut.

    Zulhas mengatakan, aktivitas tidak tercatat itu dinilai ilegal. Menurutnya, hal tersebut dapat menghambat Indonesia menjadi negara maju.

    “Nah, salah satunya hambatannya itu adalah saudara-saudara kita kenal dengan underground economy. Pak Menteri UKM Teten mengatakan hampir 30-40% pasar kita itu di pangsa pasarnya apa yang disebut dengan underground economy itu. Artinya di situ kalau kata kami ilegal. Kalau ilegal negara nggak punya, nggak dapet pajak,” kata Zulhas dalam acara Forum Koordinasi Pengawasan Kegiatan Perdagangan di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

    Sebab itu, rasio pajak Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Padahal apabila semua produk tersebut masuk jalur resmi, dapat menambah penerimaan negara dan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi 7-8%.

    “Bayangkan 30% itu, besar sekali. Tax ratio itu bisa naik. Pajak baru, bukan nambah orang yang sudah bayar pajak. Itu pengaruhnya akan berubah. Kalau kita tumbuh 7-8% banyak yang kita kerjakan,” jelasnya.

    Zulhas membandingkan dengan negara maju di Asia, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Menurutnya, produk impor ilegal di ketiga negara itu sulit masuk.

    “Coba bandingkan kalau kita kirim ke Korea Selatan, jangan harap akan terjadi, nggak mungkin. Maka dia jadi negara maju. Coba kalau kita kirim barang-barang kita melalui jalan-jalan nggak resmi ke China, nggak mungkin bisa. Maka dia bisa jadi negara maju. Jadi kalau rumah kita kemasukan kebobolan banyak, gimana kita bisa maju?” terangnya.

    Lebih lanjut, Zulhas menyebut Indonesia sudah mempunyai modal untuk menjadi negara maju. Hal ini dapat dilihat dari neraca perdagangan yang surplus selama 51 bulan berturut-turut.

    “Saya di APEC ketemu sama Menteri Perdagangan Tiongkok. Dia bilang, Excellency Hasan, kami punya data lengkap, Indonesia punya semua persyaratan untuk menjadi negara maju, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Pendek kata, seluruh persyaratan kita punya. Dan terbukti kita 51 bulan perdagangan kita surplus terus. Dengan segala kekurangannya kita masih surplus 5%,” tambahnya.

    (ara/ara)

  • Zulhas Sebut Impor Ilegal Makin Marak Meski Ada Satgas

    Zulhas Sebut Impor Ilegal Makin Marak Meski Ada Satgas

    Jakarta –

    Serbuan produk impor ilegal masih menjadi perhatian pemerintah. Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga sudah membentuk Satuan Tugas membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal.

    Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut impor ilegal makin marak meski sudah ada Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal. Zulhas menggambarkan para importir bak kuman yang semakin kuat.

    Sebagai informasi, Satgas tersebut bertujuan menjalankan tugas terkait permasalahan tata niaga impor. Selain itu, satgas juga melakukan pemeriksaan, perizinan usaha, atau persyaratan barang tertentu, seperti standar, SNI, dan pajak. Dalam pelaksanaannya, fokus tugas Satgas hanya menyasar ke gudang importir, bukan turun langsung ke lapangan.

    “Nah oleh karena itu beberapa waktu yang lalu alternatifnya Satgas kita bentuk. Cuma saya perhatikan, kalau kita bikin Satgas itu seperti kuman. Selesai Satgas tambah kuat dia (importir), tambah canggih, bukan hilang gitu. Dimatikan tambah kuat lagi. Ini sebetulnya apa yang terjadi,” kata Zulhas dalam acara Forum Koordinasi Pengawasan Kegiatan Perdagangan, Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

    Untuk itu, dia meminta jajarannya untuk mengecek sebenarnya apa yang terjadi dibalik maraknya produk ilegal, meskipun sudah dibentuk Satgas. Zulhas juga mendorong agar menggandeng para ahli di bidangnya.

    Selain itu, Zulhas juga menyarankan agar jajarannya untuk turun langsung ke lapangan, seperti Pasar Tanah Abang hingga Pasar Mangga Dua. Dari situ, pihaknya bisa saja mendapatkan informasi asal muasal produk impor ilegal tersebut.

    “Bila perlu pasar-pasar, pusat-pusat pasar grosir-grosir besar, seperti Tanah Abang, Mangga Dua, Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Makassar diriset bisa ditanya. Di pasar itu yang beredar itu ini dari mana barangnya? Nah sudah kalau udah gitu ketahuan tuh barangnya dari mana” imbuhnya.

    Zulhas menilai di pusat-pusat grosir tersebut produk impor ilegal dijual dengan harga murah, misalnya pakaian dijual Rp 60.000 per tiga potong baju. Apabila sesuai aturan, pakaian dari luar negeri dikenakan pajak Rp 60.000 per potong.

    “Karena di Kemendag itu ada aturan kalau baju kaos masuk di sini dari luar negeri, kena pajak Rp 60.000 satu, tapi dijualnya Rp 60.000 tiga, kan itu nggak masuk akal. Nah, itu nanti kita lihat apa sebetulnya masalahnya di mana kendalanya. Nah, ini kita pelajari semua,” jelasnya.

    (ara/ara)

  • Banyak Baju Impor China Dijual Murah di Pasar Tanah Abang, Ini Buktinya

    Banyak Baju Impor China Dijual Murah di Pasar Tanah Abang, Ini Buktinya

    Jakarta –

    Pemerintah masih berupaya melawan serbuan pakaian impor ke pasar dalam negeri. Pasar Tanah Abang tak luput menjadi salah satu tujuan gempuran produk impor.

    Berdasarkan pantauan detikcom, Senin (12/8/2024) di Jembatan Blok A lantai 1 Pasar Tanah Abang banyak pakaian impor buatan China dijual, misalnya pakaian anak. Hal ini dapat dilihat dari label baju yang bertulisan China. Harga yang dijual pun beragam, yaitu Rp 25.000-40.000.

    Sweater anak-anak misalnya, dibanderol dengan harga Rp 42.500. Di baju tersebut, ada label baju yang bertuliskan Made in China tanpa sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

    Di tempat yang berbeda, pakaian anak laki-laki berusia 2-3 tahun dibanderol Rp 57.000 per pasang. Labelnya pun bertuliskan Made in China tanpa sertifikasi SNI. Kemudian untuk ukuran anak-anak 6-7 tahun, dibanderol dengan harga Rp 90.000 per pasang.

    “Iya betul dari China semua kita kak. Ini jualnya per pasang, ada berbagai size juga,” kata salah satu pedagang tersebut kepada detikcom.

    Kemudian, detikcom membandingkan dengan label produk impor di tempat yang berbeda. Dari segi bahan, keduanya sama-sama halus dan lembut. Meski begitu, di tempat yang satunya sudah ada sertifikasi SNI dengan Rp 75.000.

    Sebelumnya, detikcom juga mengamati banyak pedagang Pasar Tanah Abang Blok A dan Blok B yang menjual pakaian anak. Di Pasar Tanah Abang Blok A, ada pakaian anak bertuliskan Made in Indonesia pada label bajunya.

    Dari segi model pakaian memang ada perbedaan. Produk impor China, model bajunya berlapis dengan warna-warna yang cerah. Sementara, pakaian buatan Indonesia cenderung satu lapis dengan model sederhana. Harga yang dijual untuk pakaian Made in Indonesia Rp 75.000-150.000 tergantung model dan ukuran.

    Banyak Baju Impor China Dijual Murah di Pasar Tanah Abang Foto: Retno Ayuningrum/detikcom

    (ara/ara)

  • Industri Tekstil Merana, RI Disebut Beri Karpet Merah ke Produk Impor!

    Industri Tekstil Merana, RI Disebut Beri Karpet Merah ke Produk Impor!

    Jakarta –

    Indonesia dinilai memberi karpet merah bagi produk-produk impor saat banyak negara sudah melakukan pengetatan. Imbasnya produk Indonesia sulit tembus ke luar negeri, sementara pasar dalam negeri diserbu produk impor.

    “Tetapi yang kami heran gitu ya Indonesia bahkan memberikan karpet merah begitu ya terhadap produk yang justru juga di antaranya adalah produk impor ilegal. Nah ini kan sesuatu hal yang kami pertanyakan,” kata Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho dalam diskusi publik INDEF secara virtual, Kamis (8/8/2024).

    Ia menyebut, kondisi ini juga terjadi untuk sektor tekstil. Menurutnya angka impor tekstil ilegal cenderung tinggi dan meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

    “Bandingkan dengan tahun 2010 berdasarkan data konsumsi dan produksi tentunya di tahun 2010 shares yang tidak tercatat itu ada 9,9% ketika Covid meningkat 26,2% tahun 2023 pada tahun kemarin tidak berubah sama sekali tetap di 26,2%,” imbuhnya.

    Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi INDEF Ahmad Heri Firdaus mengatakan, banyak negara menerapkan hambatan non tarif untuk melindungi pasar dalam negeri. Sejumlah negara memasang standar tertentu untuk mempersulit produk luar masuk ke negaranya. Sayangnya, Indonesia tidak melakukan hal tersebut.

    “Bagaimana kalau kita mau ekspor produk sesuatu keluar kita dihadapkan pada persyaratan yang rumit produknya harus sesuai dengan standar mereka bagian label nya harus bahasa lokal mereka itu ya kemudian harus aman bagi lingkungan dan segala macem sementara kita tidak menetapkan aturan itu sama sekali,” bebernya.

    “Artinya Indonesia sangat baik hati, ‘mempersilahkan’ masuk dengan bebas produk impor ya silakan masuk ayo jualan di dalam negeri, nggak ada aturan, mau produk yang jelek yang bagus yang tidak ada standar yang apapun yang bekas gitu ya kita nggak ada,” tambah Heri.

    Andry berharap Satgas Impor Ilegal bisa menekan jumlah produk impor yang masuk ke Indonesia. Ia juga berharap Ketua Satgas diisi sekelas menteri untuk memudahkan koordinasi dengan presiden.

    “Satgas impor ilegal ini setidaknya kita bisa naikkan gitu ya kita perkuat dengan meningkat menaikkan level dari Ketua Satgas nya itu sendiri dia saat ini di Dirjen kita harapkan itu bisa naik jadi menteri dan hasilnya itu harus dilaporkan kepada presiden,” tutup dia.

    (ily/ara)

  • Kemenperin Beberkan Kronologi Sektor Tekstil RI Terpuruk-Dibanjiri Produk Impor

    Kemenperin Beberkan Kronologi Sektor Tekstil RI Terpuruk-Dibanjiri Produk Impor

    Jakarta –

    Pertumbuhan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional termasuk pakaian jadi mengalami kontraksi pada kuartal II-2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri TPT dan pakaian jadi pada kuartal II-2024 terkontraksi 0,03% secara year on year, lalu secara kuartalan (q to q) juga kontraksi 2,63%.

    Menurut Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Adie Rochmanto Pandiangan, kondisi industri TPT nasional sebenarnya baik-baik saja sebelum pandemi COVID-19. Bahkan sektor ini mengalami pertumbuhan hingga 15,35% pada tahun tersebut.

    “Jadi kinerja industri TPT sebelum pandemi COVID-19 melanda tumbuh cukup baik dan terus meningkat, dan mencapai puncaknya di tahun 2019 dengan pertumbuhan bahkan sempat 15,35%,” katanya dalam diskusi INDEF secara virtual, Kamis (8/8/2024).

    Lalu, kondisi berubah pada 2020 atau saat pandemi mulai meluas ke banyak negara. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS) dan kawasan Uni Eropa membatalkan pesanannya dari Indonesia.

    Meski begitu, industri TPT pada 2022 tercatat tetap tumbuh 9,3% berkat kebijakan dari pemerintah yang memperbolehkan industri tetap beroperasi. Di sisi lain, sejumlah negara justru memperketat kebijakan lockdown.

    “Industri TPT tetap tumbuh di masa COVID-19 dan kembali mencapai puncaknya pada awal tahun 2022 yang tumbuh sebesar 9,3%. Ini juga sempat tertolong karena teman-teman kita yang pesaing di luar justru memperketat lockdown. Tapi kita justru membuka industri kita tetap beroperasi,” tuturnya.

    Sayangnya, gejolak geopolitik kembali terjadi pada 2023. Kemudian China mengalami surplus pada produksinya, berbarengan dengan perang dagang melawan AS.

    Adie menyebut kondisi ini membuat China menyasar Indonesia sebagai target pasar utamanya. Pasalnya, kata dia, Indonesia juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif bagus sehingga potensial.

    “Terjadi surplus produksi dalam negeri China dan kondisi perang dagang Amerika Serikat dan China, sehingga China harus memaksa memaksimalkan pasar luar negerinya dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama. Karena pertumbuhan ekonomi kita pada masa-masa tadi ketika di luar terjadi geopolitik tadi kita masih cukup bagus dan terjaga,” bebernya.

    Hal inilah yang kemudian menyebabkan pasar dalam negeri dibanjiri produk-produk impor. Adie juga menyinggung lemahnya kebijakan dari pemerintah menyebabkan pasar Indonesia kurang terjaga dari serbuan barang impor.

    “Dan apalagi pasar dalam negeri kita kurang terjaga dengan baik itu melalui peraturan kebijakan maupun penerapannya. Bagaimana ini nggak masuk kenapa semakin banyak barang-barang ilegal tadi masuk khususnya yang hilir,” pungkasnya.

    (ily/ara)