Xcloud.id

Topik: produk impor

  • Video: Terancam Produk Impor China, Manufaktur RI Bisa Tumbang!

    Video: Terancam Produk Impor China, Manufaktur RI Bisa Tumbang!

    Jakarta, CNBC Indonesia- Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam mengatakan upaya mengembalikan daya beli sebagai tugas penting yang perlu diselesaikan pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

    Pelaku usaha berharap ada langkah konkrit yang dihadapi oleh dunia usaha yakni terkait peredaran barang impor. Dimana kelebihan produksi China yang luar biasa telah berimbas pada banjirnya produk China di Indonesia sehingga menekan bisnis produsen lokal.

    Di saat pasar lokal kebanjiran produk impor murah, pemerintah justru berencana menaikkan PPN menjadi 12% di 2025 sehingga dampaknya akan semakin buruk bagi dunia usaha.

    Di sisi lain, Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho menyoroti kontraksi 4 bulan beruntun PMI Manufaktur Indonesia setelah pada Oktober indeks Manufaktur Indonesia masih berada di level 49,2.

    Andry menyebutkan anjloknya permintaan ekspor mitra dagang seperti China membuat tekanan bagi sektor manufaktur RI. Selain itu kapasitas berlebih di China membuat RI menjadi pasar incaran yang potensial sehingga menjadi ancaman bagi industri lokal.

    Seperti apa dampak serbuan impor China ke manufaktur RI? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam dan Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Jum’at, 01/11/2024)

  • Kontaminasi Bakteri pada Jajanan Latiao Diduga Picu KLB Keracunan Pangan

    Kontaminasi Bakteri pada Jajanan Latiao Diduga Picu KLB Keracunan Pangan

    BPOM RI mengungkap soal kejadian luar biasa keracunan pangan (KLB KP) yang diduga disebabkan oleh jajanan Latiao. Berdasarkan hasil pengujian sementara, ditemukan adanya kontaminasi bakteri Bacillus cereus yang menghasilkan toksin pada produk impor dari China ini.

  • OJK: Hapus tagih diambil jika utang tak terbayar usai restrukturisasi

    OJK: Hapus tagih diambil jika utang tak terbayar usai restrukturisasi

    UU P2SK telah mengatur bahwa penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet UMKM dapat dilakukan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan UMKMJakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan bahwa rencana penghapusbukuan atau hapus tagih utang UMKM dapat dilakukan jika utang tersebut tetap tidak terbayar meski telah dilakukan restrukturisasi.

    “Hal (hapus tagih) tersebut dapat dilakukan oleh bank BUMN dan atau lembaga jasa keuangan non-bank milik negara dengan ketentuan bahwa upaya penagihan telah dilakukan secara optimal, termasuk upaya restrukturisasi, tetapi tetap tidak tertagih,” kata Dian Ediana Rae di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan bahwa upaya tersebut merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

    “Pada prinsipnya, UU P2SK telah mengatur bahwa penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet UMKM dapat dilakukan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan UMKM,” ujarnya.

    Ia menyatakan bahwa pihaknya mendukung peraturan tersebut, mengingat pemberian akses pembiayaan kepada UMKM merupakan hal yang penting dalam meningkatkan ketahanan perekonomian nasional.

    Dian menuturkan bahwa undang-undang tersebut juga mengatur bahwa kerugian penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang tersebut bukan merupakan kerugian negara, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan dilakukan berdasarkan iktikad dan prinsip tata kelola yang baik.

    “Jadi, memang itu merupakan ketentuan khusus yang terkait dengan bank BUMN dan itu hanya terkait dengan UMKM, demikian UU P2SK mengaturnya,” ucapnya.

    Pihaknya pun berharap bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang kini tengah disusun sebagai pedoman teknis pelaksanaan amanat Pasal 250 dan Pasal 251 UU P2SK itu dapat memperjelas mekanisme penghapusbukuan dan penghapustagihan tersebut.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa rancangan peraturan mengenai mekanisme penghapusbukuan dan penghapustagihan tersebut kini sedang dirumuskan oleh Kementerian Keuangan.

    “Saat ini sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu, antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu, serta assessment cakupan data yang akan menjadi target dari kebijakan ini,” katanya.

    Pihaknya pun berharap peraturan tersebut segera selesai, mengingat UU P2SK sudah diterbitkan hampir dua tahun yang lalu, yakni pada 12 Januari 2023, dan kondisi para pelaku UMKM saat ini membutuhkan perhatian lebih agar dapat bersaing dengan berbagai produk impor di pasaran.

    “OJK siap mendukung kebijakan ini.dimaksud dan tentu kami sendiri juga sudah memiliki kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan hal itu,” imbuh Mahendra.

    Baca juga: Soal hapus utang, Wamenkop usulkan kredit diberikan melalui koperasi
    Baca juga: Dirut BRI: Himbara tunggu rencana hapus utang UMKM
    Baca juga: BNI: Penerapan HAKI jadi agunan akan dongkrak pangsa pasar perbankan

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPOM Tarik Sementara Izin Edar Snack China Latiao Buntut Kasus Keracunan

    BPOM Tarik Sementara Izin Edar Snack China Latiao Buntut Kasus Keracunan

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap kejadian luar biasa keracunan pangan (KLBKP) terhadap produk impor pangan olahan ‘Latiao’ yang diproduksi di China. 

    Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, terdapat 73 produk Latiao yang telah mendapatkan izin edar dari BPOM. Namun, baru empat produk yang terbukti menyebabkan keracunan. 

    “Hasil pengujian laboratorium berdasarkan pengujian terhadap produk yang diduga menyebabkan KLBKP, kami menemukan indikasi kontaminasi bakteri bacilus serius pada produk Latiao,” kata Taruna di Kantor BPOM, Jumat (1/11/2024). 

    Bakteri tersebut menghasilkan toksin yang menyebabkan gejala keracunan berupa sakit perut, pusing, mual muntah sesuai laporan dari korban. 

    Dia pun menyebutkan keempat produk Latiao yang dimaksud yaitu Luvmi Hot Spicy Latiao, C&J Candy Joy Latiao, KK Boy Latiao, dan Lianggui Latiao. Keempat produk ini telah ditarik peredarannya dari pasar dan izin edarnya ditahan. 

    “Ada lima importirnya, tapi nanti kita akan telusuri produk yang menyebabkan itu dari importir yang mana,” imbuhnya. 

    BPOM telah menerima laporan terkait keracunan pangan Latiao yang terjadi di beberapa wilayah indonesia, yaitu Lampung, Sukabumi, Wonosobo, Tangerang Selatan, Bandung Barat, Pamekasan dan Riau. 

    “Kami memeriksa sarana peredaran terhadap gudang importir dan distribusi setelah diperiksa dan memastikan pihak tersebut wajib cara peredaran pangan olahan yang baik [CPPOB] hasilnya menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang semakin menegaskan pentingnya tindakan segera sebagai langkah koreksi,” ujarnya. 

    Langkah yang telah dilakukan yaitu BPOM telah menyurati Kemenkominfo untuk takedown produk Latiao yang beredar di e-commerce. Pihaknya juga melakukan penarikan dan pemusnahan produk Latiao yang terbukti menyebabkan keracunan. 

    “Kami minta importir untuk segera melaporkan proses penarikan dan pemusnahan ini kepada BPOM, dan kami akan terus memantau kepatuhan mereka,” jelasnya. 

    Dalam rangka pencegahan BPOM juga melakukan pengamanan sementara seluruh produk Latiao dari peredaran dan menangguhkan sementara registrasi dan importasi produk pangan Latiao. 

    “Itu dua langkah pencegahan sambil kita menelusuri lebih lanjut sampai proses pemeriksaan dan pengujian selesai,” tegasnya. 

  • Geger KLB Keracunan Pangan gegara Jajanan La Tiao, Ini Wilayah RI yang Terdampak

    Geger KLB Keracunan Pangan gegara Jajanan La Tiao, Ini Wilayah RI yang Terdampak

    Jakarta –

    Belakangan terjadi Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) di sejumlah wilayah Indonesia. Disebut keracunan pangan tersebut berasal dari makanan impor asal China, la tiao.

    “Produk pangan la tiao yang diduga menyebabkan KLB keracunan pangan ini adalah produk pangan olahan yang berbahan dasar tepung, dan memiliki karakteristik tekstur kenyal serta rasa pedas gurih. Produk pangan olahan la tiao dimaksudkan terdaftar di BPOM sebagai produk impor yang diproduksi di China,” Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar.

    Taruna mengatakan pihaknya menerima laporan keracunan pangan diduga imbas konsumsi makanan tersebut. Beberapa wilayah yang melaporkan KLB keracunan pangan di antaranya:

    LampungSukabumiWonosoboTangerang SelatanBandung baratPamekasanRiau

    Imbas menerima sejumlah laporan tersebut, BPOM langsung mengambil tindakan cepat bersama pihak-pihak terkait di masing-masing wilayah untuk mengambil pengambilan sampel pangan dan pengujian laboratorium.

    Langkah cepat dan tanggap KLB, tentu sebagai lembaga yang bertanggung jawab pada rakyat, kami ingin melindungi rakyat sehingga badan POM mengambil tindakan cepat bersama pihak terkait di masing-masing wilayah melalui pengambilan sampel pangan, dan pengujian laboratorium.

    “Hasil pengujian laboratorium berdasarkan pengujian pada produk yang menyebabkan KLB KP kami menemukan indikasi kontaminasi bakteri bacillus cereus pada produk la tiao,” katanya.

    Taruna mengatakan bakteri tersebut menyebabkan gejala keracunan berupa sakit perut, pusing, mual, muntah, sesuai laporan dari korban. Pihaknya pun telah menginstruksikan agar produk la tiao yang diduga menyebabkan KLB keracunan pangan untuk ditarik dan dimusnahkan.

    “Kami meminta importir untuk segera melaporkan proses penarikan dan pemusnahan ke BPOM dan kami akan terus memantau kepatuhan mereka,” tandasnya.

    (suc/up)

  • Pemkab Sleman gelar Pameran Potensi Daerah 2024 target Rp1 miliar

    Pemkab Sleman gelar Pameran Potensi Daerah 2024 target Rp1 miliar

    Harapan kami pameran potensi daerah menjadi solusi masyarakatSleman (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyelenggarakan Pameran Potensi Daerah 2024 bertujuan mempromosikan berbagai potensi daerah dan kebudayaan yang ada di 17 kapanewon dengan target omzet penjualan Rp1 miliar.

    Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Sleman Siti Istiqomah Tjatur Sulistijaningtyas di Sleman, Jumat, mengatakan Pameran Potensi Daerah 2024 berlangsung selama 10 hari dari 1-10 November 2024 do kawasan Lapangan Denggung Sleman.

    “Harapan kami dengan pameran potensi daerah selama 10 hari ini dapat meningkatkan omzet UMKM dan menjadi alternatif masyarakat untuk bisa mengakses kebutuhan sehari-hari,” kata Siti Istiqomah Tjatur Sulistijaningtyas.

    Ia mengatakan saran pemeran potensi daerah dapat menjadi momentum kebangkitan Kabupaten Sleman dalam mendorong pemulihan perekonomian, serta membangun citra Kabupaten Sleman sebagai daerah yang prospektif dan kondusif untuk investasi.

    Saat ini, disinyalir daya beli masyarakat mengalami penurunan. Untuk itu, ia berharap pameran potensi daerah ini dapat menjadi tolok ukur daya beli masyarakat.

    Artinya nanti dari nilai omzet dan jumlah kunjungan dalam pameran potensi daerah akan diketahui bersama apakah pameran potensi daerah ini menjadi solusi masyarakat.

    “Harapan kami pameran potensi daerah menjadi solusi masyarakat. Dari target yang kami harapkan 30 ribu pengunjung selama 10 hari dengan omzet Rp1 miliar,” katanya.

    Sementara itu, Penjabat sementara Bupati Sleman Kusno Wibowo mengatakan momentum PPD yang mengangkat tema “Greget Nyawiji lan Hangayomi, Sesarengan Mbangun Sleman” benar-benar mampu mempersatukan kita
    untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam membangun dan mengembangkan potensi Sleman.

    Peserta pameran, terutama pengelola UMKM ini saya harapkan benar-benar dapat secara optimal memanfaatkan pameran potensi daerah ini untuk mengembangkan usahanya.

    “Kami berharap tema yang diangkat tersebut dapat menjawab tantangan pengembangan UMKM dan potensi Kabupaten Sleman di era digital ini,” katanya.

    Selain itu, ia berharap event pameran tahunan ini merupakan salah satu sarana Pemkab Sleman untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kemajuan pembangunan yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat tahu dan memahami terhadap program dan proses pembangunan di Kabupaten Sleman.

    Kemudian, adanya pameran potensi daerah ini, pelaku UMKM juga dapat belajar merancang ide-ide kreatif terkait kualitas produk, kontinuitas, kemasan, pengiriman, menjalin networking, harga sampai dengan tampilan promosi digital dengan memanfaatkan teknologi informasi.

    Terlebih lagi, pangsa pasar saat ini sudah didominasi oleh Generasi Milenial dan Generasi Z, sehingga teknologi menjadi salah satu faktor mereka menentukan jasa maupun produk yang akan digunakan.

    “Disinilah peran pemerintah, khususnya instansi yang melakukan pembinaan terhadap UMKM di Kabupaten Sleman dituntut untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM yang ada di Sleman untuk mengenal dan memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi digital dalam bertransaksi,” katanya.

    Kusno Wibowo juga mendorong seluruh masyarakat untuk memakai dan mengonsumsi produk-produk lokal Kabupaten Sleman. Sudah seharusnya kita bangga dengan produk lokal Sleman, karena kualitasnya tidak kalah dari produk-produk impor.

    “Sudah seharusnya produk-produk UMKM lokal bangkit, dan menjadi raja di rumah sendiri,” katanya.

    Baca juga: Sleman ikuti pameran promosi wisata di Malaysia
    Baca juga: Dinkop UKM Sleman fasilitasi 130 pelaku usaha menengah ikuti pameran

     

    Pewarta: Sutarmi
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenperin kembali sebut produk impor buat PMI manufaktur kontraksi

    Kemenperin kembali sebut produk impor buat PMI manufaktur kontraksi

    PMI Indonesia bulan Oktober 2024 oleh S&P Global merupakan bukti konkrit dampak dari Permendag 8/2024Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur yang pada Oktober tetap kontraksi di angka 49,2 poin, masih dikarenakan masifnya produk barang jadi impor yang masuk ke pasar domestik.

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief di Jakarta, Jumat mengatakan PMI manufaktur bulan Oktober dipengaruhi oleh sedikit penurunan pada hasil (output) dan pesanan baru, sehingga memperpanjang periode kontraksi yang telah berlangsung selama empat bulan sejak Juli 2024.

    Disampaikan Febri, selama belum ada kebijakan yang signifikan untuk mendukung sektor manufaktur dan melindungi pasar dalam negeri, seperti merevisi aturan perdagangan untuk membatasi produk impor, maka PMI manufaktur Indonesia bakal terus mengalami kontraksi.

    “PMI Indonesia bulan Oktober 2024 oleh S&P Global merupakan bukti konkrit dampak dari Permendag 8/2024,” kata Febri.

    Ia mengatakan, pemberlakuan beleid ini merupakan salah satu penyebab menurunnya kinerja manufaktur, karena pasar domestik Indonesia dibanjiri oleh produk jadi impor, mengingat aturan ini menghapus penerbitan Persetujuan Teknis (Pertek) dari Kementerian Perindustrian untuk produk pakaian jadi.

    Selanjutnya, ia menjelaskan dari 518 kode HS kelompok komoditas yang direlaksasi impornya hampir sebagian besar, yakni 88,42 persen atau 458 komoditas, merupakan kode HS barang jadi yang sudah bisa diproduksi oleh industri dalam negeri.

    Ia kembali menegaskan bahwa Kemenperin tidak bisa bertindak sendiri dalam menjaga iklim yang kondusif bagi industri dalam negeri agar terus tumbuh dan menjadi tulang punggung untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7–8 persen yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami mengharapkan agar kementerian lembaga yang memiliki kebijakan terkait sektor manufaktur bisa bersinergi dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang berdampak positif bagi pertumbuhan sektor industri,” katanya.

    Baca juga: Pemerintah evaluasi kebijakan usai PMI manufaktur kontraksi beruntun
    Baca juga: Kus rupiah melemah di tengah kontraksi PMI manufaktur Indonesia

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • BRIN harapkan dukungan K/L pacu permintaan barang-jasa produk riset

    BRIN harapkan dukungan K/L pacu permintaan barang-jasa produk riset

    Khususnya pada produk hasil riset dan inovasi dalam negeri, kami berharap dukungan dari Kementerian/Lembaga (K/L) lintas sektor melalui harmonisasi kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan/pembelian produk riset dan inovasi pada pengadaan pemerintahJakarta (ANTARA) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar Forum Diskusi Nasional dan Pameran bertajuk “Optimasi Pasar Pengadaan Produk Riset dan Inovasi Pada Pengadaan Pemerintah” yang digelar di Kantor Pusat BRIN, Jakarta, Jumat.

    Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pakar dan pemangku kepentingan terkait seperti perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), Badan Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian, dan Akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Dalam kesempatan tersebut Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN R Hendrian menyebut pihaknya memiliki peran hulu-hilir pada kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional (Iptekin).

    “Dari sisi hulu, BRIN berperan sebagai penyedia inventor riset dan teknologi (expertise),” katanya di Jakarta, Jumat.

    Baca juga: Kemristek perkuat komersialisasi produk inovasi melalui e-katalog

    Sedangkan pada sisi tengah, kata Hendrian, BRIN berperan sebagai jembatan pemanfaatan, baik dalam bentuk produk komersial maupun non-komersial dari hasil riset dan inovasi yang dihasilkan.

    Adapun dari sisi hilir, kata dia, BRIN mendorong pemanfaatan produk hasil riset dan inovasi untuk penggunaan internal BRIN dan afirmasi pemanfaatan riset dan inovasi pada sektor pemerintah, bisnis, akademik, dan masyarakat.

    “Khususnya pada produk hasil riset dan inovasi dalam negeri, kami berharap dukungan dari Kementerian/Lembaga (K/L) lintas sektor melalui harmonisasi kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan/pembelian produk riset dan inovasi pada pengadaan pemerintah,” ujarnya.

    Baca juga: BRIN buka peluang mitra industri manfaatkan fasilitas riset

    Dalam kesempatan yang sama Koordinator Bidang Difusi dan Inovasi Teknologi Direktorat Pendidikan Tinggi dan Iptek Kementerian PPN/Bappenas Aruminingsih mendukung adanya upaya kerja sama dalam bidang inovasi produk dalam negeri, antara industri dan BRIN, yang dapat diperoleh di dalam e-Katalog LKPP.

    Menurutnya, pengadaan barang/jasa pemerintah atas produk inovasi merupakan salah satu kebijakan untuk membangun innovation demand side.

    “Dibangunnya e-Katalog khusus produk inovasi akan sangat membantu kemudahan transaksi, sehingga membangkitkan permintaan yang lebih luas dan berdampak pada peningkatan produksi,” tuturnya.

    Baca juga: LKPP bekukan 13.600 produk impor dari e-katalog pemerintah

    Pewarta: Sean Filo Muhamad
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anggur Muscat di Thailand Tercemar, RI Aman? Ini Temuan Badan Karantina

    Anggur Muscat di Thailand Tercemar, RI Aman? Ini Temuan Badan Karantina

    Jakarta –

    Badan Karantina Indonesia (Barantin) merespons terkait hasil pemeriksaan otoritas Thailand terhadap anggur Shine Muscat asal China. Pihaknya menegaskan seluruh komoditas yang masuk ke Indonesia baik itu hewan, ikan dan tumbuhan juga buah telah melalui proses pengawasan dan pemeriksaan badan karantina.

    Setiap importasi buah anggur telah dilakukan pengujian residu pestisida termasuk Klopirifos (Chlorpyirifos) di negara asal oleh laboratorium terakreditasi yang telah
    diregistrasi oleh Barantin dan dibuktikan dengan sertifikat hasil uji atau certificate of analysis (COA),” tulis Barantin dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Rabu (30/10/2024).

    Data dari Pusat Data dan Sistem Informasi Badan Karantina Indonesia merinci bahwa total sertifikasi pemasukan impor anggur ke Indonesia dari Januari hingga September 2024 adalah sebanyak 78.538 ton dari berbagai negara seperti dari China, Australia, Peru, Chile, dan India.

    Sedangkan khusus untuk Anggur Muscat dari China, jumlah pemasukan sesuai sertifikasi karantina yaitu sebanyak 681 ton selama periode Januari hingga September 2024.

    Lebih lanjut, Barantin juga melakukan monitoring terhadap komoditas yang dimasukkan ke Indonesia dengan pengambilan sampel dan pengujian keamanan pangan, termasuk residu pestisida, logam berat, mikotoksin dan cemaran biologi. Monitoring ini bertujuan untuk menjaga dan memastikan kepatuhan negara pengekspor dalam pemenuhan persyaratan karantina untuk keamanan pangan.

    Sejauh ini ada 3.561 jenis Pangan Segar Asal Tumbuhan/PAST seperti anggur, apel, beras, kiwi, kedelai, bawang, jamur, seledri, brokoli, strawberi, kacang almond, jeruk dan cabai kering juga telah dilakukan monitoring pengujian, termasuk di antaranya 772 pengujian terhadap anggur dengan parameter pestisida.

    “Hasil monitoring terhadap produk impor buah anggur oleh Barantin hingga saat ini menunjukkan hasil dibawah ambang batas residu,” beber Barantin.

    (kna/kna)

  • Industri Tekstil ‘Sakit’, Kebijakan Tak Sinkron Ditengarai jadi Biang Keladi

    Industri Tekstil ‘Sakit’, Kebijakan Tak Sinkron Ditengarai jadi Biang Keladi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex menambah daftar pembuktian bahwa industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia sedang menghadapi permasalahan serius. 

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyampaikan masalah tersebut telah hadir bertahun-tahun dan tak kunjung selesai, akibat ketidakharmonisan kebijakan yang pemerintah buat. 

    “Kebijakan perolehan bahan baku seringkali banyak yang tidak sinkron. Kita kalau impor bahan baku misal mahal tarifnya dari pada impor bahan jadi,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024). 

    Dari sisi pasar domestik, banyak ketidaksinkronan yang menyebabkan justru menggerus pasar dalam negeri, termasuk masalah kontrol impor yang legal maupun ilegal.

    Alhasil masalah industri tekstil bukan hanya harus bersaing dengan produk impor yang legal, tetapi juga ilegal. 

    Faisal menilai pascaCovid-19, industri tekstil menghadapi beragam permasalahan mulai dari biaya produksi hingga tuntutan kenaikan upah yang terjadi terus menerus setiap tahunnya. 

    “Setelah dihantam pandemi ini secara kumulatif membuat industri tekstil semakin susah survive, bahkan menyerang industri yang sudah lama berdiri,” jelasnya. 

    Faisal lebih lanjut menjelaskan bahwa sederet kebijakan dalam industri tekstil telah terbit, seperti Bea Masuk Safeguard, tetapi bersifat tanggap darurat atau hanya sementara meski menjadi langkah konkret. 

    Sementara dalam jangka menengah, langkah tanggap darurat tersebut ada batas waktu meski dapat diperpanjang, tetapi tidak dapat selamanya menjadi andalan. 

    “Itu [antidumping] hanya obat antinyeri, jangka menengah panjang adalah penguatan daya saing yang perlu dilakukan baik dari efisiensi ongkos produksi dan penguatan akses pasar,” tutup Faisal. 

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pun telah menghadap Prabowo untuk membahas Sritex. 

    Pemerintah pun gerak cepat untuk menyelamatkan Sritex beserta 11.249 karyawannya. Prabowo pun langsung turun tangan untuk memerintahkan produksi industri tersebut tetap berjalan dan tetap dapat melakukan ekspor. 

    Airlangga menuturkan hal serupa pernah terjadi oleh salah satu industri di Jawa Barat. “Ini pernah terjadi di Jabar, pada saat industri di Kawasan Berikat digugat pailit, bisa tetap beroperasi. Bea cukai sudah bertemu dengan kurator dan pihak Sritex sehingga ini bisa langsung berjalan untuk jangka pendek. Jangka berikutnya tahapan lainnya perlu dilihat lagi,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (29/10/2024). 

    Dalam catatan Bisnis, Sritex resmi dinyatakan pailit lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN Niaga Semarang.   

    Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.