Xcloud.id

Topik: produk impor

  • Dampak Perang Lawan Ukraina, Harga Bahan Pokok Rusia Melonjak Tajam

    Dampak Perang Lawan Ukraina, Harga Bahan Pokok Rusia Melonjak Tajam

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Rusia menghadapi lonjakan harga pangan, yang menyulitkan Presiden Vladimir Putin di tengah upayanya menyeimbangkan ambisi militer Kremlin dengan stabilitas dalam negeri.

    Dikutip dari Bloomberg, data yang dirilis oleh Layanan Statistik Federal Rusia pada Kamis (14/11/2024) mencatat, harga satu kilogram kentang setidaknya 73% lebih mahal dibandingkan awal tahun, sementara harga mentega telah meningkat lebih dari 30%.

    Kedua produk tersebut menduduki puncak daftar yang disusun oleh badan tersebut, dengan sayuran seperti bawang bombay dan bit naik lebih dari 20%. Sementara itu, harga krim asam, susu, roti, dan ikan semuanya naik sekitar 12%—15% dari level 2023. 

    Jaksa Agung Rusia Igor Krasnov telah memulai penyelidikan terhadap kenaikan harga yang dilakukan produsen susu dan berjanji akan memberikan tanggapan. Perdana Menteri Rusia, Mikhail Mishustin, juga  memerintahkan Kementerian Pertanian untuk memastikan ketersediaan cukup buah dan sayur-sayuran.

    Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Dmitry Patrushev menuntut pemantauan harian terhadap pasar pangan dan langkah-langkah untuk menstabilkan situasi. 

    “Semua keributan ini dilakukan agar masyarakat mengasosiasikan masalah pangan dengan tindakan produsen dan pedagang dan bukan dengan konsekuensi perang yang sedang berlangsung dengan Ukraina,” kata penasihat khusus di Middle East Media Research Institute, Vladislav Inozemtsev. 

    Dia menyebut, ketika harga mentega meningkat lebih cepat pada 2007 lalu, tidak ada seorang pun di pemerintahan yang khawatir.

    Sementara itu, pada pertemuan mengenai harga pangan bulan ini, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dan Layanan Anti-monopoli Federal merekomendasikan produsen makanan dan jaringan ritel untuk memotong harga jenis barang tertentu, menurut Interfax.

    “Alat utama pihak berwenang adalah kekerasan. Pihak berwenang memiliki banyak pengalaman dalam memaksa produsen dan rantai ritel untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri. Tetapi, tekanan yang kuat tidak terlalu efektif, atau hanya bersifat sementara,” kata peneliti senior di Carnegie Russia Eurasia Center Tatiana Stanovaya.

    Masyarakat Rusia telah berjuang menghadapi kenaikan harga pangan bahkan sebelum kenaikan harga pangan terjadi pada tahun ini, dan Putin dibanjiri keluhan saat menjadi tuan rumah acara seruan warga pada akhir tahun lalu. Ketika situasi semakin memburuk, para pejabat dari Kementerian Pertanian hingga Kejaksaan Agung merasa khawatir mengenai bagaimana harga dapat dikendalikan.

    Banks sentral Rusia, The Bank of Russia mungkin kesulitan menemukan jawabannya, setelah menaikkan suku bunga utamanya ke rekor tertinggi sebesar 21% pada bulan lalu. 

    “Keseimbangan risiko inflasi masih cenderung meningkat secara signifikan,” kata para pejabat bank sentral pada saat itu, sambil mengindikasikan kemungkinan peningkatan lebih lanjut.

    Bank memperkirakan inflasi tahun 2024 akan mencapai 8%—8,5%.

    Langkah Bank of Russia untuk meningkatkan biaya pinjaman untuk mengurangi permintaan berdampak kecil pada inflasi—pertumbuhan harga tahunan turun menjadi 8,54% pada September 2024 dari 8,63% pada bulan sebelumnya—tetapi kemampuan kebijakan moneter untuk mengendalikan harga pangan terbatas. Inflasi pangan tetap di atas 9% pada Oktober 2024.

    Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya biaya logistik dan produksi, serta meningkatnya harga bahan mentah dan perlengkapan, pakan ternak, bahan bakar, dan banyak lainnya. Melemahnya mata uang rubel dan terganggunya rantai pasokan tradisional akibat sanksi terkait perang telah menyebabkan beberapa produk impor menjadi langka dan mahal.

    Meskipun perang di Ukraina telah menarik pekerja dari berbagai industri untuk bertugas di militer, pertanian adalah salah satu sektor yang paling terkena dampaknya. Menteri Pertanian Oksana Lut memperkirakan kekurangan pekerja mencapai 200.000 orang. Pukulan lebih lanjut datang dari dampak kondisi cuaca yang berfluktuasi terhadap hasil panen.

    Terbatasnya peluang untuk memperluas produksi dalam negeri karena langkanya personel dan teknologi yang ketinggalan jaman telah membuat Rusia semakin bergantung pada impor. Negara ini telah mulai mengimpor mentega dari Turki dan Uni Emirat Arab, sementara Azerbaijan membantu mengatasi kekurangan telur pada awal tahun ini.

  • Dorong Industri Kosmetik, BPOM Lakukan Hal Ini!

    Dorong Industri Kosmetik, BPOM Lakukan Hal Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) mendukung penuh merek lokal untuk tumbuh dan menjadi “Raja” di negeri sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, BPOM RI mengungkapkan sejumlah “jurus” untuk menjaga dan melindungi popularitas merek lokal di industri kecantikan.

    Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki lebih dari 400 ribu jenis produk kecantikan. Selain itu, setiap tahunnya BPOM RI telah mengeluarkan lebih dari 84 ribu nomor izin edar baru untuk produk-produk tersebut.

    “Hal ini menunjukkan bahwa geliat ekonomi produk lokal itu meningkat luar biasa juga. Tiap tahun meningkat,” kata Taruna dalam kepada CNBC Indonesia dalam program “Road to CNBC Indonesia Awards 2024”, Selasa (12/11/2024).

    “Proses peningkatan ini menunjukkan bahwa kita (Indonesia) punya sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya kosmetik, sangat banyak,” sambungnya.

    Di tengah meroketnya popularitas merek lokal, BPOM RI menyadari bahwa industri kecantikan di Indonesia mengalami sejumlah tantangan, salah satunya adalah banyaknya produk impor alias dari luar negeri.

    Taruna mengatakan, sebagian produk kecantikan impor memang mendapatkan nomor izin edar dari BPOM RI. Namun, tak sedikit juga produk yang tidak mendapatkan nomor izin edar alias ilegal. Biasanya, produk-produk ilegal dari luar negeri itu masuk melalui jasa titip hand carry.

    Menurut Taruna, hal ini terjadi sebagai salah satu konsekuensi dari perkembangan teknologi. Ia mengungkapkan, umumnya produk-produk ilegal beredar di masyarakat melalui e-commerce.

    “Biasanya, dia (produk impor tanpa nomor izin edar) masuk ke Indonesia mungkin lewat hand carry atau lewat apa secara ilegal. Artinya di situ dia tidak bayar pajak ke negeri kita,” jelas Taruna.

    “Kita paham bahwa karena pada umumnya dipasarkan secara online atau e-commerce. Akhirnya, kan, kalau rakyat kita membutuhkan produk dari luar, dia tinggal pesan lewat Paypal, Amazon, Tokopedia, atau apa, kan, gitu, terus dikirim ke sini (Indonesia),” lanjutnya.

    Demi melindungi produk dalam negeri, BPOM RI akan memperketat proses beredarnya produk impor di Indonesia, salah satunya melalui syarat surat keterangan surat izin impor. Dalam hal ini, BPOM RI akan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait, seperti Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Perindustrian.

    “Domain yang dimiliki BPOM adalah nomor izin edar. Kemudian kalau dia impor, negara kita mempersyaratkan yang namanya surat keterangan izin impor. Nah, artinya harus ada juga itu kalau diimpor,” jelas Taruna.

    Secara independen, Taruna menjelaskan bahwa BPOM RI memiliki wewenang untuk melakukan penindakan terhadap produk-produk ilegal atau mengandung bahan-bahan berbahaya bagi konsumen. Menurutnya, BPOM memiliki wewenang saat sebelum dan setelah dipasarkan.

    “Dalam konteks yang lebih spesifik lagi, BPOM memiliki hak berupa melakukan penindakan. Kami memiliki otoritas pre-market alias sebelum dipasarkan dan juga setelah dipasarkan alias post-market. Ini, kan, bagian dari kita bisa mengambil tindakan, bisa mencabut izin edar, dan sebagainya kalau ada izin edarnya,” beber Taruna.

    “Jadi jika ada produk luar yang masuk ke dalam negeri, misalnya kosmetik tanpa izin edar, berarti itu sudah ilegal dan BPOM punya tanggung jawab untuk menarik dan melakukan penindakan,” lanjutnya.

    Selain itu, BPOM RI juga akan melindungi merek lokal dengan mewajibkan setiap produk impor untuk memiliki Certificates of Free Sale, yakni dokumen yang menyatakan bahwa produk tersebut telah dipasarkan di negara asal dan memenuhi syarat untuk diekspor.

    Menurutnya, Certificates of Free Sale adalah kunci bagi produk impor jika ingin mendapatkan izin edar dari BPOM RI dan memasuki pasar Indonesia. Taruna menegaskan, syarat ini akan diperketat agar Indonesia tidak menjadi “tempat sampah” bagi produk-produk asing.

    “Kalau misalnya dia (produk) diproduksi di luar negeri, kita membutuhkan Certificates of Free Market dari negara yang bersangkutan untuk dapat surat izin edar,” jelas Taruna.

    “Jangan sampai kita cuma jadi pembuangan, kita tidak mau itu. Jadi itu persyaratan mutlak. Kalau dia dapat izin edar dan dipasarkan secara bebas di negerinya, berarti itu, kan, aman,” lanjutnya.

    Selain mensyaratkan Certificates of Free Sale, BPOM RI juga akan melakukan evaluasi terhadap kandungan bahan-bahan dalam produk demi melindungi merek lokal dan kesehatan konsumen Indonesia. Lalu, BPOM juga akan melakukan pembinaan untuk merek lokal demi meningkatkan kualitas dan popularitasnya di industri kecantikan.

    “Intinya, BPOM berpihak kepada pengusaha kosmetik dalam negeri. Kita ingin kosmetik dalam negeri kita ini menjadi tuan di negeri sendiri,” tegas Taruna.

    Taruna berpesan kepada seluruh pelaku industri kecantikan di Indonesia untuk selalu menjaga reputasi, kualitas, dan integritas setiap produknya. Sebab, perusahaan yang selalu jujur akan selalu mendapatkan kepercayaan dari konsumen di dalam negeri sehingga dapat menjadi raja di negeri sendiri.

    “Buat sejujur mungkin, lah, apa yang klaim itu sehingga saat konsumen memakai dan betul-betul terjadi sesuai klaimmya, pasti mereka akan meningkat kepercayaannya dan terus membeli produk,” pungkas Taruna.

    (dpu/dpu)

  • Pemerintah Siapkan Jurus buat Atasi Serbuan Barang Impor Asal China

    Pemerintah Siapkan Jurus buat Atasi Serbuan Barang Impor Asal China

    Jakarta –

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi serbuan impor dari China. Gempuran produk impor tersebut merupakan dampak dari kebijakan Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menerapkan bea masuk produk asal China hingga 60%.

    Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan Trump tengah menyiapkan kebijakan tarif impor untuk semua produk, terutama dari China. Dengan semakin tingginya bea masuk, Susiwjono menilai akan semakin membebani China.

    “Mereka (AS) sudah menyampaikan akan mengenakan tarif 10% hingga 60% untuk semua produk impor, terutama dari China. Nah itu pasti akan berdampak serius terhadap konstelasi perdagangan. Pasti produk-produk China nanti menjadi terbebani dengan tarif bea masuk impor yang 60%, sehingga neraca perdagangannya akan bergeser,” kata Susiwijono saat ditemui di Gedung Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).

    Susiwijono menerangkan kenaikan tarif impor tersebut juga dapat memicu China untuk mengalihkan negara tujuan ekspornya dari AS ke negara lainnya, termasuk Indonesia. Hal inilah yang menjadi wanti wanti pemerintah.

    Sebagai informasi, terpilihnya Trump kembali berpotensi melanjutkan kebijakan yang pernah diterapkan pada masa menjabatnya dahulu, 2017-2021. Kebijakan yang dikenal “America First” ini akan menerapkan kenaikan tarif impor barang dari China hingga 60% untuk semua produk. Kemudian tarif sebesar 10% terhadap semua produk impor asing, selain China.

    Meski begitu, Susiwijono mengaku tarif bea masuk tinggi oleh AS ini juga ikut membawa dampak positif bagi Indonesia, salah satunya kebijakan Inflation Reduction Act (IRA).

    “Kebijakan IRA itu karena dari China dilarang ekspor langsung ke AS, maka banyak juga industri yang ke kita. Sebenarnya, semua perkembangan global, kita punya banyak pengalaman yang justru bisa kita ambil manfaatnya yang luar biasa,” jelas Susiwijono.

    Terkait kebijakan Indonesia ke depan dalam menghadapi AS, Susiwijono menyebut Indonesia telah menyampaikan beberapa hal dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping.

    “Sebenarnya kita sudah menyampaikan lengkap beberapa hal dalam forum pertemuan (Prabowo dengan Xi Jinping). Jadi semua kebijakan kita ke depan sudah dibahas lengkap kemarin, dan sinyalnya sangat positif sekali. Pemerintah China sangat mengapresiasi,” imbuh Susiwijono.

    Tonton juga Video: Banjir Produk Impor China, Jokowi Minta Pasar Domestik Dilindungi

    (kil/kil)

  • Rupiah Pagi-pagi Menguat Tipis

    Rupiah Pagi-pagi Menguat Tipis

    Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah pada pembukaan perdagangan di awal pekan ini mengalami penguatan.
     
    Mengutip data Bloomberg, Senin, 11 November 2024, rupiah hingga pukul 09.48 WIB berada di level Rp15.668 per USD. Mata uang Garuda tersebut naik tipis empat poin atau setara 0,03 persen dari Rp15.672 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
     
    Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah pada waktu yang sama berada di level Rp15.659 per USD, juga menguat tipis lima poin atau setara 0,03 persen dari Rp15.664 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
    Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah pada hari ini akan bergerak secara fluktuatif, meski demikian rupiah diprediksi akan menguat.
     
    “Untuk perdagangan Senin ini, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp15.600 per USD hingga Rp15.690 per USD,” ujar Ibrahim dalam analisis hariannya.
     

     

    DHE SDA bakal disimpan di Indonesia

    Ibrahim mengungkapkan, kemenangan Donald Trump pada Pemilihan Umum (Pemilu) AS 2024 akan mengkhawatirkan perekonomian negara berkembang, salah satunya Indonesia. Oleh karena itu pemerintah dan Bank Indonesia perlu mengantisipasi efek Trump yang dapat membuat berlanjutnya perang dagang hingga suku bunga AS. 
     
    Suku bunga AS sendiri akan tetap tinggi atau higher for longer yang berdampak pada pelemahan mata uang rupiah dan juga berdampak pada arus modal, serta berpengaruh pada dinamika ketidakpastian pasar keuangan.
     
    Guna untuk mengantisipasi tekanan terhadap rupiah, BI dan pemerintah perlu segera merealisasikan revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) agar DHE disimpan di Indonesia dalam proporsi yang lebih besar dan periode yang lebih lama serta memastikan BI Rate tetap membuat rupiah menarik bagi investor.
     
    Selain itu, pemerintah juga perlu mengedepankan program yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal. rencana pengurangan dan realokasi subsidi BBM merupakan langkah yang tepat.
     
    “Kemudian, pemerintah perlu mengantisipasi banjirnya produk impor ke Indonesia, khususunya dari Tiongkok. Di samping itu, eksportir di dalam negeri juga harus diberikan stimulus,” tegas Ibrahim.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Mendag Blak-blakan Nasib Satgas Impor Ilegal di Era Prabowo, Berlanjut?

    Mendag Blak-blakan Nasib Satgas Impor Ilegal di Era Prabowo, Berlanjut?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mempertimbangkan kelanjutan Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal yang akan berakhir tugasnya pada Desember 2024.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap Satgas Impor Ilegal yang dibentuk pada Juli 2024.

    “Nanti akan kita evaluasi. Sekiranya perlu diperpanjang, kita perpanjang,” kata Budi ketika ditemui di Taman Mini Indonesia Indah, Minggu (10/11/2024). 

    Budi mengatakan, kehadiran Satgas Impor Ilegal diharapkan dapat menekan banjir produk impor ilegal di Tanah Air. Untuk itu, tugas Satgas Impor Ilegal ditetapkan berlaku hingga Desember 2024.

    “Kenapa dulu sampai Desember, kan harapannya setelah itu tidak ada [produk] ilegal, nanti kita evaluasi,” ujarnya.

    Pada Juli 2024, pemerintah resmi membentuk Satgas Impor Ilegal. Pembentukan Satgas Impor Ilegal tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No.932/2024 dan bertugas hingga Desember 2024.

    Menteri Perdagangan saat itu, Zulkifli Hasan mengharapkan, kehadiran Satgas dapat menciptakan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor.  

    Kemudian, menciptakan koordinasi antar instansi yang efektif dalam pengawasan dan penanganan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor, serta menjalin komunikasi serta informasi antar instansi terkait dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

    Mengenai keberlanjutan Satgas Impor Ilegal di masa pemerintahan baru, Zulhas menyebut bahwa keputusan lanjut tidaknya Satgas merupakan wewenang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “[Satgas akhir tahun ini] Selesai. [Lanjut atau tidaknya] Terserah pemerintah baru,” kata Zulhas, Kamis (26/9/2024). 

    Menurutnya, dibentuknya Satgas Impor Ilegal hanya untuk memberikan shock therapy atau terapi kejut bagi para importir nakal yang menyelundupkan produk ke Indonesia secara ilegal. Dengan demikian, Satgas Impor Ilegal ini bukan solusi permanen untuk membendung banjirnya produk impor di Tanah Air.

  • Mendag buka peluang perpanjang masa kerja Satgas impor ilegal

    Mendag buka peluang perpanjang masa kerja Satgas impor ilegal

    Harapannya (Satgas impor ilegal) diterusin dong

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan RI Budi Santoso membuka peluang adanya perpanjangan masa kerja Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau yang lebih dikenal dengan sebutan Satgas pengawasan barang impor ilegal.

    Diketahui, saat dibentuk pada Juli 2024 lalu, Satgas impor ilegal direncanakan akan mengakhiri masa kerjanya pada Desember 2024.

    “Kenapa dulu (ditetapkan) sampai Desember? Kan harapannya setelah itu tidak ada (impor) ilegal ya. Nah, nanti kita evaluasi. Sekiranya memang belum ada (pencapaian), kita perpanjang. Memang harapan kita dengan Satgas itu, sudah enggak ada lagi (impor ilegal). Tapi kita evaluasi nanti ya,” kata Budi saat acara ‘UMKM Gathering Indogrosir se-Jabodetabek’ yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu.

    Pada kesempatan yang sama, Executive Director Operational Indogrosir Anton Prasetyo mengatakan bahwa para pelaku usaha berharap pemerintah memperpanjang Satgas impor ilegal ini. Sebab, salah satu penyebab kinerja sektor ritel Indonesia lesu yakni karena maraknya impor ilegal di Indonesia.

    “Harapannya (Satgas impor ilegal) diterusin dong. Diterusin, impor ilegal dan judi online pun harus berakhir. Karena salah satu penyebab (ritel) kita turun itu,” ujar Anton.

    Menurutnya, barang-barang impor yang masuk secara ilegal ke Tanah Air merusak harga pasar yang berimbas pada para pedagang ritel lokal yang kian susah untuk bersaing.

    “Kita harus bisa jaga karena mereka merusak harga juga, kan kalau barang-barang dari Malaysia dari Singapura masuk ilegal, ya kasihan pedagang kita juga,” jelasnya.

    Adapun Satgas impor ilegal resmi dibentuk pada 19 Juli 2024. Jenis-jenis barang yang diawasi yakni tujuh jenis barang antara lain tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

    Satgas ini beranggotakan kementerian dan lembaga yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, dan Kadin.

    Pembentukan Satgas ini dilatarbelakangi oleh beberapa industri tekstil yang tutup serta keluhan dari dunia usaha nasional terkait maraknya produk-produk impor yang dikategorikan ilegal karena jauh daripada harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sebagainya, sehingga terjadi PHK, penutupan pabrik dan lain-lain.

    Dasar hukum atas pembentukan Satgas ini adalah Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

    Tujuan pembentukan satgas ini untuk menciptakan langkah strategis dan pengawasan penanganan masalah impor.

    Adapun tugas dari Satgas tersebut antara lain melakukan inventarisasi permasalahan terkait dengan barang tertentu yang diperlakukan tata niaga impornya.

    Kemudian menetapkan sasaran program dan prosedur kerja, melakukan pemeriksaan perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, termasuk standar SNI dan pajak.

    Melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dengan dugaan pelanggaran, tentu tindakan hukum sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

    Pembentukan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor ditetapkan oleh Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Buntut Pembatasan Kuota, Nasib Peternak Sapi Perah Boyolali di Ujung Tanduk Yogyakarta 10 November 2024

    Buntut Pembatasan Kuota, Nasib Peternak Sapi Perah Boyolali di Ujung Tanduk Yogyakarta 10 November 2024

    Buntut Pembatasan Kuota, Nasib Peternak Sapi Perah Boyolali di Ujung Tanduk
    Editor
    KOMPAS.com
    – Kebijakan pembatasan kuota dari Industri Pengolahan Susu (IPS) membuat nasib peternak sapi perah di
    Boyolali
    , Jawa Tengah, semakin tak menentu. 
    Hal itu memicu ratusan peternak menggelar aksi protes dengan aksi mandi susu dan membagikan 1.000 liter susu secara gratis kepada masyarakat di sekitar Monumen Susu Tumpah di Boyolali, Sabtu (9/11/2024). 
    Aksi ini menarik perhatian warga yang langsung menghabiskan susu yang dibagikan dalam waktu singkat.
    “Susu Nasipe Piye”, “Pikir Peternak Sapi Perah”, “Sapiku Utangan, Pak” dan berbagai tulisan protes lainnya.
    Koordinator aksi, Sriyono Bonggol mengatakan, pembatasan kuota susu itu membuat susu para peternak di wilayah Boyolali banyak yang tidak terserap pabrik. Hal itu membuat banyak susu yang terbuang. 
    “Kami mewakili peternak yang jumlahnya puluhan ribu di wilayah Boyolali yang saat ini sedang menjerit karena kondisi perindustrian susu di Indonesia yang membatasi jumlah kuota masuk produk lokal kita,” katanya.
    “Akhirnya berimbas pada banyaknya susu yang menumpuk di UD maupun koperasi yang tidak terserap oleh pabrik mengakibatkan susu banyak yang terbuang,” tegas Sriyono dalam aksi di Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu.
    Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali, Lusia Dyah Suciati, menjelaskan, produksi susu harian di wilayah Boyolali mencapai 140.000 liter, namun hanya 110.000 liter yang terserap oleh IPS karena kuota yang ditetapkan. 
    Menurut Lusia berdasar data yang diperolehnya, ada sekitar 30.000 liter susu per hari yang mengendap dan tak dapat dijual. 
    Para peternak pun menduga pembatasan kuota ini disebabkan oleh tingginya volume impor susu yang masuk ke Indonesia, yang memenuhi 80% kebutuhan susu nasional, sementara produksi lokal hanya menyuplai 20%.
    “Dari beberapa pengepul susu total 30.000 liter yang tidak terserap. Jadi masing-masing pengepul sekian (yang tidak terserap), pengepul ini sekian. Jadi kalau dijumlah kurang lebihnya 30.000 liter susu yang tidak terserap (IPS),” kata Lusia.
    Lalu terkait aksi protes para peternak, Lusia menyarankan agar susu tersebut tidak dibuang sembarang tempat. Karena dapat menimbulkan pencemaran. 
    “Jadi kami menyarankan untuk ini (susu) dibuangnya tidak berdampak yang lain. Kalau dibuang di sembarang nanti terjadi pencemaran,” ujarnya.
    Sebelumnya, salah satu usaha pengepul utama di Boyolali yang menampung sekitar 20.000 liter susu segar setiap harinya, Usaha Dagang (UD) Pramono, juga terancam gulung tikar karena menunggak pajak Rp 670 juta. 
    Untuk bertahan, UD Pramono juga terpaksa menjual enam ekor sapi perahnya. 
    Menanggapi permasalahan ini, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) telah berjanji akan mendampingi UD Pramono, mengingat 1.300 peternak bergantung pada usaha ini. 
    Kementerian berharap adanya dukungan pemerintah pusat agar permasalahan pajak dapat diselesaikan, sehingga UD Pramono dapat terus mengelola pasokan susu dari peternak Boyolali.
    Lusia menyatakan, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Pihaknya tengah berupaya memfasilitasi dialog antara peternak, pengepul, dan BUMN di bidang pangan agar kelebihan susu yang tak terserap IPS dapat dialokasikan ke pasar yang lain. 
    Langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka pendek bagi peternak yang terancam rugi besar.
    Sebagai salah satu daerah penghasil susu terbesar di Jawa Tengah, Boyolali memegang peran penting dalam memenuhi kebutuhan susu segar untuk program-program gizi nasional. 
    Dengan kondisi pasar yang saat ini didominasi oleh produk impor, banyak peternak lokal kesulitan menjual hasil produksi mereka, yang berisiko mengancam mata pencaharian mereka.
     
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPPI Mulai Selidiki Perpanjangan TPP Produk Impor Pakaian dan Aksesori Pakaian – Page 3

    KPPI Mulai Selidiki Perpanjangan TPP Produk Impor Pakaian dan Aksesori Pakaian – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/TPP (safeguard measures) terhadap impor barang pakaian dan aksesori pakaian pada Kamis, 7 November 2024.

    Komoditas yang dimaksud berasal dari Tiongkok, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengungkapkan, penyelidikan tersebut didasarkan pada permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesa (API).

    API mengajukan penyelidikan perpanjangan TPP mewakili industri dalam negeri untuk 131 nomor Harmonized System (HS) delapan digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

    Selain itu, keputusan penyelidikan perpanjangan tersebut juga didasarkan pada keputusan pemerintah berdasarkan kepentingan nasional yang menyepakati dimulainya penyelidikan perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) produk pakaian dan aksesori pakaian.

    “Dari bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan, KPPI mengindikasikan bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon, serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang baru mencapai 63 persen. Oleh karena itu, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktur,” ujar Franciska, seperti dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (9/11/2024).

    KPPI mencatat, impor utama pakaian dan aksesori pakaian berasal dari beberapa negara, di antaranya Tiongkok sebesar 35,27 persen, Bangladesh sebesar 16,11 persen, Singapura sebesar 9,25 persen.

    Selanjutnya Vietnam sebesar 9,08 persen, Turki sebesar 5,82 persen, Kamboja sebesar 5,08 persen, India sebesar 4,79 persen, dan Maroko sebesar 3,31 persen. Selain delapan negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor 2023.

    KPPI mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan untuk mendaftarkan diri sebagai interested parties selambat-lambatnya pada 15 November 2024. Pendaftaran dapat disampaikan secara tertulis kepada KPPI dengan kontak dan alamat sebagai berikut:

    KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

    Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5

    Gedung I Lantai 5 Jakarta 10110

    Telp/Fax (021) 3857758

    E-mail: kppi@kemendag.go.id

    Website: kppi.kemendag.go.id

  • Ini penegasan Dharma terkait masalah utama warga Jakarta

    Ini penegasan Dharma terkait masalah utama warga Jakarta

    paling penting adalah membuat mereka produktif

    Jakarta (ANTARA) – Calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2024 nomor urut dua (2) Dharma Pongrekun menyatakan masalah utama warga DKI Jakarta adalah soal ekonomi yang menurun setelah diterjang pandemi COVID-19 serta kebijakan yang tidak pro kepada rakyat.

    “Kebutuhan-kebutuhan warga jadi sulit karena dampak pandemi yang terasa hingga saat ini,” kata Calon Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 3 Komjen Pol Purn Dharma Pongrekun di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan hal ini didapatkannya setelah melakukan dialog langsung dengan masyarakat di banyak titik Jakarta selama masa kampanye.

    “Sudah banyak berdialog dengan masyarakat dan tidak terhitung jumlahnya,” kata dia.

    Ia mencontohkan masyarakat butuh suntikan dana untuk meningkatkan ekonomi, tapi itu akan membuat menjadi kebiasaan yang akhirnya membuat mereka tidak produktif.

    Dirinya ingin agar warga Jakarta menjadi lebih produktif sehingga ekonomi mereka menjadi meningkat.

    “Jadi, yang paling penting adalah membuat mereka produktif,” kata dia.

    Menurut dia, di sini peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) menyiapkan Tim Ekonomi Adab bagi warga Jakarta.

    Tim Ekonomi Adab akan menyiapkan modal, bahan, pengemasan, pengontrol kualitas hingga penagihan, semua akan didampingi oleh ahli yang disiapkan dalam tim tersebut.

    Ia menjelaskan Tim Ekonomi Adab ini nantinya akan membina usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk menjadi industri kecil.

    “Saat ini ekonomi Indonesia mengalami inflasi yang merupakan akibat dari pandemi dan banyak perusahaan tutup saat ini,” kata dia.

    Selain itu, cara meningkatkan ekonomi dengan mengajak masyarakat loyal terhadap produk lokal dengan mementingkan jiwa nasionalisme.

    “Jangan sampai produk impor kuasai produk lokal sehingga produsen produk lokal jadi kolaps karena persaingan harga,” kata dia.

    Ia menilai persoalan yang terjadi saat ini akibat adanya kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat.

    “Saya rasa itu yang paling penting,” kata dia.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut satu (1), Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut dua (2) dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut tiga (3).

    Pilkada Jakarta 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendag: Produk Impor Ilegal Bikin Industri Tekstil Tak Berkembang – Page 3

    Mendag: Produk Impor Ilegal Bikin Industri Tekstil Tak Berkembang – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso kembali melakukan penyitaan terhadap barang impor ilegal. Kali ini, didapat 90 ribu rol kain tekstil senilai Rp 90 miliar.

    Penyitaan dilakukan oleh Satgas Pengawasan Barang Tertentu Yang Dikenakan Tata Niaga Impor atau Satgas Impor Ilegal. Adapun, barang yang disita diketahui berasal dari China.

    “Berdasarkan keterangan ya, keterangan dari pemilik barangnya, ini barang dari China,” kata Mendag Budi, di Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

    Dia menjelaskan, ada 2 lokasi yang dilakukan penyitaan. Pertama, di sebuah gudang di Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara sebanyak 60 ribu rol kain. Kedua, di gudang di kawasan Roa Malaka, Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol. Nilai seluruhnya ditaksir mencapai Rp 90 miliar.

    “Jadi ini ada, sebenarnya ada dua lokasi tapi kita di lokasi ini saja, yang pertama di sini di gudang Kelurahan Kapuk Muara Jakarta Utara ditemukan sebanyak 60 ribu rol atau dengan nilai sekitar Rp 60 miliar, kemudian di gudang satunya di Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai Rp 30 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp 90 miliar,” jelas Budi.