Xcloud.id

Topik: produk impor

  • Pemerintah Sudah Belanja Rp535 Triliun Produk Dalam Negeri Per Triwulan III

    Pemerintah Sudah Belanja Rp535 Triliun Produk Dalam Negeri Per Triwulan III

    Jakarta: Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Iwan Herniwan menyatakan realisasi belanja barang/jasa produk dalam negeri (PDN) pada triwulan III-2024 mencapai Rp535,71 triliun atau 65,37 persen dari anggaran.
     
    “Rencananya belanja PDN sebesar Rp819,49 triliun, sedangkan realisasi penggunaan produk dalam negeri dari penyedia kini sebesar Rp535,71 triliun,” ujar Iwan dikutip dari Antara, Selasa, 19 November 2024.
     
    Sementara itu, total alokasi belanja pengadaan barang/jasa nasional, baik PDN maupun produk impor, pada tahun ini mencapai Rp1.213,2 triliun, meningkat 50,41 persen daripada alokasi pada 2020 yang tercatat Rp806,6 triliun. Adapun total alokasi belanja pada tahun ini telah terealisasi senilai Rp595,45 triliun hingga akhir September.
    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), belanja PDN yang dilakukan LKPP memberikan dampak positif pada ekonomi dalam negeri.
     
    Pada triwulan pertama 2024, belanja PDN tercatat sebesar Rp101,3 triliun dan berkontribusi sebesar 0,43 persen terhadap pertumbuhan ekonomi, atau setara dengan menciptakan 1,14 juta lapangan kerja baru.
     
    Iwan mengatakan hal tersebut salah satunya karena pihaknya terus mendorong penggunaan PDN dari pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi (UKM-K).
     

     

    Partisipasi UKM-K meningkat

    Iwan juga menyatakan partisipasi UKM-K dalam kontrak pengadaan barang/jasa meningkat dari 36,1 persen pada 2022 menjadi 42,8 persen pada 2023, kemudian mencapai 40,27 persen pada triwulan ketiga 2024.
     
    Total realisasi belanja pengadaan barang/jasa dari UKM-K pada periode tersebut, jelas dia, tercatat sebesar Rp239,8 triliun.
     
    Iwan juga menyatakan terdapat lonjakan signifikan jumlah produk yang terdaftar di platform e-procurement LKPP dengan jumlah produk yang terdaftar meningkat dari 2,4 juta pada 2022 menjadi lebih dari 10 juta produk pada triwulan ketiga tahun ini.
     
    “Kami memiliki peranan yang besar dalam pembangunan, dalam hal ini penyerapan PDN melalui pengadaan barang/jasa,” papar dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • PPN Naik Jadi 12%, Modal Bisnis Jadi Bengkak

    PPN Naik Jadi 12%, Modal Bisnis Jadi Bengkak

    Jakarta –

    Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita, mengatakan rencana kenaikan tarif PPN dari 11% jadi 12% dapat semakin memberatkan industri dalam negeri. Sebab kenaikan tarif PPN ini dapat meningkatkan modal yang diperlukan industri untuk memproduksi suatu barang.

    “Dulunya 11% jadi 12% kan ada penambahan uang yang harus dia punya dulu untuk dia bayar, walaupun di ujungnya itu ketika jadi barang, kalau bahasa berpajakan itu bisa dikreditkan,” terang Reni di Kemenperin, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

    “Walaupun kita bilangnya 1% ya, 1% tapi ketika kuantiti besar kan juga besar itu,” terangnya lagi.

    Di luar beban modal yang semakin besar ini, Reni mengkhawatirkan adanya kenaikan harga pada produk akhir hasil industri. Sebab kenaikan harga produk ini berpotensi membuat masyarakat beralih mencari produk pengganti yang lebih murah tanpa melihat produk tersebut berasal dari mana.

    “Konsumen dengan daya beli seperti ini kan dia kalau ada pilihan tuh akan milih yang lebih murah dong, yang lebih murah ini tanpa melihat dia ini produk dalam negeri ini,” ucap Reni.

    Untuk mengatasi permasalahan ini, Reni berpendapat pemerintah perlu melakukan berbagai upaya sehingga industri dapat seminimal mungkin menaikkan harga produk tingkat hulu. Misalnya, melakukan penertiban atas produk-produk impor ilegal.

    “Contohnya untuk di marketplace kita tertibkan, untuk di pelabuhan-pelabuhan kecil pelabuhan tikus kita tertibkan untuk barang ilegal, seperti itu kan. Kalau nggak dijaga seperti itu beban industri ya mau nggak mau kan dia akan bebankan ke konsumen,” jelas Reni.

    Kemudian menurutnya penting juga bagi bank BUMN (Himbara) untuk mau memberi pinjaman dengan bunga murah kepada pelaku industri agar beban keuangan mereka menjadi lebih ringan.

    “Nah untuk itu mungkin Himbara lebih pro lagi ke industri, pinjam uang dengan suku bunga yang rendah. Karena kan harus punya uang, uang segar nih dia, uang nganggur nih kalau bahasa kita kan, untuk dia beli itu,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • Darurat Produk Impor, Kemendag Sempurnakan Trade Remedies

    Darurat Produk Impor, Kemendag Sempurnakan Trade Remedies

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menyempurnakan instrumen pengamanan perdagangan atau trade remedies untuk melindungi industri dalam negeri lantaran melimpahnya barang impor yang masuk ke Tanah Air.

    Hal itu disampaikan Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi dalam acara Gambir Trade Talk #17 bertajuk Outlook Perdagangan Luar Negeri Indonesia Tahun 2025, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (19/11/2024). 

    Selain itu, Dewi menjelaskan penyempurnaan trade remedies ini juga dilakukan agar tidak membahayakan industri hilir.

    “Kami juga sedang melakukan penyempurnaan di sisi trade remedies agar instrumen trade remedies bisa dilakukan untuk selain perlindungan industri dalam negeri yang mengalami injury karena melimpahnya produk impor. Tetapi juga melakukan perlindungan dan tidak membahayakan industri hilir,” jelasnya.

    Sekadar informasi, Trade remedies adalah seperangkat instrumen atau alat yang digunakan oleh pemerintah suatu negara untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan yang tidak adil dari negara lain. 

    Praktik-praktik yang tidak adil ini bisa berupa dumping (menjual produk di bawah harga produksi), subsidi yang berlebihan, atau tindakan anti-persaingan lainnya.

    Dengan adanya penyempurnaan instrumen perdagangan ini, maka akan terjadi keseimbangan (equilibrium) meski Indonesia menerapkan pengenaan penambahan bea masuk.

    “Secepatnya [trade remedies disempurnakan],” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Dewi menyampaikan bahwa nantinya tim pertimbangan kepentingan akan membuat rekomendasi perdagangan yang merugikan bagi semua pihak. Terlebih, pemerintah ingin melindungi industri dalam negeri

    “Di satu sisi kita melindungi industri dalam negeri, tetapi secara makro ekonomi juga tidak banyak menimbulkan bea tinggi,” terangnya.

    Terlebih, salah satu program kerja yang dicanangkan dari Kemendag adalah melakukan pengamanan pasar dalam negeri. Dalam hal ini, pemerintah ingin agar pasar Indonesia menjadi lebih kuat, baik dari sisi produksi, industri, maupun konsumen.

    Dewi menyampaikan pengamanan pasar dalam negeri yang dimaksud terdiri dari stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok, peningkatan sarana perdagangan dalam negeri, memfasilitasi pengembangan damn sertifikasi produk.

    Lalu, peningkatan pemberdayaan konsumen, pengawasan perdangan, kepastian dan kemudahan usaha, pemberdayaan dan pengembangan produk dalam negeri, serta tindakan pengamanan perdagangan.

    “Secara produk, kami berharap produk kita bisa berdaya saing sehingga bisa compete dan harapannya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Demikian juga dengan industri,” tandasnya.

  • Pakar UGM Buka Suara soal Efek Kebijakan Impor Susu bagi Peternak Sapi Lokal

    Pakar UGM Buka Suara soal Efek Kebijakan Impor Susu bagi Peternak Sapi Lokal

    Liputan6.com, Yogyakarta – Kurangnya penyerapan produk susu dari peternak lokal oleh Industri Pengolahan Susu (IPS) dan pemerintah membuka keran impor susu sangat disesalkan Dosen Fakultas Peternakan UGM Widodo. Kualitas susu lokal yang kurang baik menjadi alasan dibukanya keran impor susu lebar-lebar sehingga memungkinkan IPS dapat melakukan impor produk susu secara besar-besaran dari luar negeri.

    “Jangan terulang lagi dan itu harus dikawal supaya produsen pangan, saya selalu bicara produsen pangan itu yo peternak, petani lebih luas. Itu mereka bisa hidup dari situ,” ujarnya.

    Memang, menurutnya tingkat daya saing produk susu dalam negeri masih kurang dari produk susu luar negeri yang memiliki harga murah dengan kualitas tinggi. Contohnya produsen dari luar negeri seperti Australia dan Selandia Baru mendapat subsidi dan dukungan fasilitas pemerintah mereka ditambah jumlah susu yang surplus melebihi kebutuhan negara-negara asing tersebut, memengaruhi harga susu.

    “Hambatan utama bagi peternak sapi perah dan produsen susu adalah daya saing kompetisi dengan produk susu luar negeri yang memiliki kualitas baik dan harga yang relatif lebih murah. Di banyak negara maju produksi bahan pangan termasuk susu lebih efisien, mendapatkan berbagi subsidi dari pemerintahnya, baik subsidi produksi maupun subsidi untuk ekspor,” jelasnya.

    Menurutnya impor susu dari luar negeri terlihat seperti langkah yang baik karena menghadirkan kualitas susu yang bagus dengan biaya operasional yang murah untuk pengusaha. Namun jika melihat lebih dalam, langkah ini bisa menghancurkan mata pencaharian para peternak sapi di Indonesia dengan banjirnya susu impor.

    “Masalahnya kalau itu tidak dilindungi Petani dan peternak kita suruh kemana? Lama-lama kita jadi negara konsumen. Kalau sudah ketergantungan akan sulit, bayangkan tiba-tiba mereka stop ekspornya,” paparnya.

    Widodo mengatakan pemerintah seharusnya tidak hanya memerhatikan industri susu dari sisi pengusaha, namun juga dari sisi peternak sapi lokal. Terlebih, menurutnya kualitas produk susu di Indonesia sebenarnya mayoritas sudah bagus, dan kualitas susu di Indonesia tidak bisa dijadikan alasan untuk membuka keran impor secara besar-besaran.

    “Secara umum kualitas bukan masalah. Masalahnya ada di tata kelola susu nasional yang membiarkan susu impor mendominasi pasar domestik,” ungkapnya.

    Menurutnya ada beberapa opsi yang dapat dilaksanakan pemerintah untuk melindungi produsen susu lokal, yaitu pertama, meningkatkan tarif untuk produk impor susu. Kedua, menaruh batas minimum penyerapan susu lokal yang harus dipenuhi IPS, dengan begitu produk susu lokal akan dapat terserap dengan lebih baik dan lebih merata di Indonesia.

    “Makanya harusnya bentuk perlindungan praksis pemerintah itu membuat aturan bagi mereka yang diberi lisensi untuk mengimpor, harusnya diberi kewajiban membeli dari peternak lokal,” katanya.

     

    RDF, Mesin Pengubah Sampah Jadi Batubara Berkapasitas 600 Ton di Cilacap

  • Industri Tekstil Diminta Perkuat Inovasi Keberlanjutan, Lawan Impor Ilegal

    Industri Tekstil Diminta Perkuat Inovasi Keberlanjutan, Lawan Impor Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA – Inovasi produk tekstil dan produk tekstil (TPT) yang menyangkut aspek sustainability atau keberlanjutan dinilai dapat meningkatkan daya saing sekaligus kunci melawan produk impor ilegal di pasar. 

    Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi mengatakan aspek keberlanjutan harus diterapkan seiring pergeseran era manufaktur ke arah industri hijau atau berwawasan lingkungan. 

    “Industri TPT dapat menggali poensi ini baik dari segi desain dan spesifikasi produk, hingga standar industri yang dipersyaratkan,” kata Andi dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (16/11/2024). 

    Menurut Andri, industri TPT nasional saat ini harus meningkatkan kualitas produk secara berkelanjutan melalui penerapan standar mutu produk dan sistem manajemen mutu, serta memperhatikan prinsip-prinsip industri hijau. 

    Dalam hal ini, pihaknya berupaya memberikan pembinaan dalam hal pemilihan bahan baku, bahan penolong, energi, air, proses produksi, produk, kemasan, limbah, dan emisi gas rumah kaca. Hal ini dapat mendorong industri memberikan kualitas terbaik dibandingkan produk impor ilegal. 

    Terlebih, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memperkirakan volume impor barang tekstil dan sepatu yang masuk secara ilegal ke pasar domestik mencapai 2 juta pasang per hari dengan nilai mencapai Rp30 triliun per tahun. Hal ini lantaran ada berbagai motif importir yang memanfaatkan celah regulasi Indonesia. 

    Di sisi lain, pemerintah juga mendorong untuk memperluas akses pasarnya ke negara-negara nontradisional yang potensial. Selain itu, Kemenperin juga memfasilitasi industri TPT dapat memanfaatkan perjanjian kerja sama perdagangan yang telah terjalin saat ini, salah satunya dengan Korea Selatan. 

     “Apalagi, proyeksi pertumbuhan pasar TPT dan alas kaki sepanjang tahun 2024-2028 akan sebesar 3,17%, dengan diikuti proyeksi untuk produk pakaian jadi sebesar 2,81%,” ungkapnya. 

    Di sisi lain, proyeksi revenue bakal mencapai US$798,4 miliar pada tahun 2028, dan menjadikan Asia sebagai pasar terbesar dibandingkan kawasan lainnya. 

    “Saat ini, Korea Selatan menjadi negara tujuan ekspor TPT yang menduduki urutan ketiga setelah Amerika Serikat dan Jepang, dengan nilai ekspor tahun 2023 sebesar US$492,77 juta, dengan pangsa pasar 4,24%,” sebutnya.

     

     

  • Ini Produk Makanan Korea yang Paling Banyak Diimpor Indonesia

    Ini Produk Makanan Korea yang Paling Banyak Diimpor Indonesia

    Jakarta: Tren impor makanan Korea ke Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data dari Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT Center), impor makanan halal Korea ke Indonesia hingga September 2024 tercatat sebesar USD236 juta, naik 2,7 persen (yoy).
     
    Produk yang mengalami kenaikan antara lain kopi sebesar USD22 juta USD atau naik 4,9 persen (yoy), produk minuman naik 12,0 persen, mi instan naik 27,5 persen, dan stroberi yang mengalami kenaikan ekspor sebanyak 31,8 persen.
     
    “Banyak perusahaan distribusi di Indonesia sedang memperluas penanganan produk makanan Korea,” ungkap Aliang, pembeli dari Kaifa, perusahaan importir Indonesia, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 15 November 2024.
    Meskipun kewajiban sertifikasi halal yang dijadwalkan diterapkan pada 18 Oktober 2024 untuk produk impor telah ditunda hingga dua tahun ke depan, pasar Indonesia terus mendesak perusahaan Korea dan aT untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini diharapkan akan memperlancar distribusi dan memperluas penjualan K-Halal Food di pasar Indonesia.
     
    Direktur Ekspor Makanan aT Center Kwon Oh-Yeop menyatakan, dengan populasi 280 juta, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekspor makanan Korea yang tak terbatas dan bisa menjadi pintu gerbang pasar halal dunia.
     
    “Kami berencana untuk memperluas berbagai proyek dukungan ekspor agar K-Halal Food semakin dicintai di Indonesia,” tegas dia.
     

     

    Paviliun Korea dalam SIAL Interfood 2024

    Sementara itu, Kementerian Pertanian Republik Korea bersama dengan aT Center berpartisipasi dalam Pameran Pangan Terbesar se-Indonesia, SIAL Interfood 2024 yang diselenggarakan pada 13-16 November 2024 di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat.
     
    Dalam acara tersebut, Kementerian Pertanian dan aT Center membuat Korea Pavilion yang terdiri dari 24 perusahaan pangan asli Korea. Perusahaan-perusahaan tersebut membawa berbagai produk pangan unggulan, seperti stroberi, rumput laut, kimchi, pir, dan saus khas Korea.
     
    Perusahaan makanan dan minuman siap saji juga hadir dalam pameran pangan yang sudah diadakan selama 25 tahun itu. Produk yang diperkenalkan antara lain, tteokbokki, jajangmyeon, dan produk minuman siap santap.
     
    Tak hanya memamerkan produk unggulan, di booth ini, pengunjung juga dapat mencoba langsung panganan khas yang dimasak oleh chef asal Korea, Choi Jun-hyuk. Menu yang dihadirkan antara lan, bulgogi, tteokbokki, kimchijeon, japchae, dan jangjorim.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Banyak Pabrik Tutup, BPS Justru Catat Ekspor Tekstil RI Naik

    Banyak Pabrik Tutup, BPS Justru Catat Ekspor Tekstil RI Naik

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekspor tekstil dan produk tekstil tercatat mengalami peningkatan, baik secara nilai maupun volume pada Januari-Oktober 2024, di tengah gelombang pailit yang menghantam sejumlah pabrik tekstil Tanah Air.

    Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan, nilai ekspor TPT sepanjang Januari-Oktober 2024 mencapai US$9,85 miliar. Nilai tersebut naik tipis 0,89% dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar US$9,76 miliar.

    “Untuk ekspor TPT Januari-Oktober 2023 nilainya US$9,85 miliar,” kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jumat (15/11/2024).

    Secara volume, ekspor TPT Indonesia juga turut mengalami peningkatan. Merujuk data BPS, volume ekspor TPT mencapai 1,61 juta kgm atau naik 5,06% dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak 1,53 juta kgm. 

    Secara bulanan, nilai ekspor TPT pada Oktober 2024 mencapai US$1,01 miliar atau naik 6,27% dibanding bulan lalu yang tercatat US$951 miliar. Produk TPT dengan nilai ekspor terbesar yakni pakaian dan aksesori rajutan (HS61) yakni senilai US$350 juta, diikuti pakaian dan aksesorinya bukan rajutan (HS62) US$331 juta, dan serat stapel buatan (HS55) US$176 juta.

    Volume ekspor TPT mencapai 174 juta kgm pada Oktober 2024. Angka tersebut meningkat 17,68% dibanding September 2024 yang tercatat sebanyak 148 juta kgm. Pada periode tersebut, volume ekspor terbanyak berasal dari produk serat stapel buatan (HS55) yakni 99,1 juta kgm dengan nilai mencapai US$176 juta.

    Selain itu,  filamen buatan (HS54) 17,42 juta kgm, pakaian dan aksesorinya (rajutan) atau HS61 sebanyak 17,38 juta kgm, dan kapas (HS52) sebanyak 14,2 juta kgm.

    Dalam catatan Bisnis, sejumlah pabrik tekstil mengalami gelombang pailit. Tak hanya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL), kepailitan turut melanda sejumlah pabrik lain seperti PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex), PT Cahaya Timur Garmindo (CTG), PT Sampangan Duta Panca Sakti Tekstil (Dupantex), PT Alenatex, PT Kusumahadi Santosa, PT Kusumaputra Santosa, dan PT Pamor Spinning Mills.

    Fenomena yang menghantam pabrik tekstil ini, disebut-sebut karena perusahaan tekstil lokal kalah bersaing dengan produk impor murah yang membanjiri pasar dalam negeri. 

    Di sisi lain, pesanan juga mengalami penurunan. Pengaruh teknologi dan media sosial terhadap cara penjualan dan pembelian, serta dampak dari pandemi Covid-19 yang belum teratasi pemulihannya turut menjadi pemicu kolapsnya sejumlah pabrik tekstil di Indonesia.

  • Menperin: Industri Menderita karena Masuknya Barang Ilegal dan Produk Legal Murah

    Menperin: Industri Menderita karena Masuknya Barang Ilegal dan Produk Legal Murah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, ada dua hal yang menyebabkan industri dalam negeri terpukul, yaitu masuknya barang-barang ilegal, serta produk murah yang masuk secara legal.

    Kondisi tersebut terjadi karena adanya sejumlah regulasi yang memungkinkan barang impor masuk dengan mudah ke pasar Indonesia.

    “Industri menderita karena barang ilegal dan barang impor legal yang murah masuk pasar domestik,” kata Agus Gumiwang, dikutip dari Antara, Jumat (15/11/2024).

    Karenanya, Agus Gumiwang menegaskan pentingnya menjaga konsistensi dalam tindakan terhadap penyelundupan produk impor ilegal untuk mengurangi dampaknya di pasar domestik.

    Menurutnya, pengawasan dan tindakan terhadap penyelundupan serta barang ilegal perlu dilakukan tidak hanya di pelabuhan besar, tetapi juga di jalur penyelundupan kecil.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengungkapkan, nilai transaksi penyelundupan di Indonesia dalam 4 tahun terakhir mencapai kurang lebih Rp 216 triliun.

    Budi Gunawan menyampaikan, maraknya barang selundupan ini membuat produk-produk lokal sulit bersaing.

    “Industri dalam negeri tengah mengalami tekanan luar biasa karena harus bersaing dengan produk-produk negara lain, terutama produk-produk selundupan,” ungkap Budi.

  • Bos BRI: Indonesia Bisa Kena Getah Kebijakan Donald Trump – Page 3

    Bos BRI: Indonesia Bisa Kena Getah Kebijakan Donald Trump – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Sunarso mengungkapkan bahwa pertumbuhan investasi dan portofolio Indonesia dapat terdampak kebijakan ekonomi Presiden terpilih AS Donald Trump.

    Sebagai catatan, Donald Trump telah mengusulkan tarif 10 persen untuk semua barang impor yang masuk ke AS dan 60 persen pada produk impor dari China, yang bersama dengan kebijakan ekspansif fiskal lainnya.

    Agenda ekonomi tersebut menimbulkan beberapa kekhawatiran untuk pasar dan analis seputar inflasi dan pemotongan suku bunga di masa depan.

    Mengutip Channel News Asia, Jumat (15/11/2024) Sunarso menyebutkan bahwa perang dagang AS-China dapat mengambil sekitar 0,2 poin poin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan, dan bahkan lebih jika negara-negara lain ikut terdampak.

    “Itu sebabnya kita harus berhati-hati jika AS menjadi protektif dan China juga merespons dengan perang dagang seperti yang terakhir, dampaknya akan sangat signifikan pada kita,” kata Sunarso dalam dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, Kamis (14/11/2024).

    Seperti diketahui, baik AS maupun China merupakan pasar perdagangan utama untuk Indonesia.

    Bank Mandiri 

    Adapun Darmawan Junaidi, kepala eksekutif Bank Mandiri mengatakan perang dagang AS-China dapat memengaruhi harga komoditas global, yang sering bergerak sesuai permintaan dari China. Indonesia sendiri dikenal sebagai pengekspor besar minyak kelapa sawit, batubara, nikel, timah dan karet.

    Sunarso mengatakan, kebijakan administrasi yang masuk dapat melihat tingkat pemotongan Federal Reserve kurang dari yang diperkirakan sebelumnya.

    “Situasi di depan tidak mudah dengan kemenangan Trump, karena berkurangnya pajak (dan) tarif akan mendorong inflasi naik, sehingga sulit bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga,” kata Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI), Royke Tumilaar kepada DPR.

  • Beri Efek Domino ke Perekonomian, Kemenperin Pecut Kinerja IKM

    Beri Efek Domino ke Perekonomian, Kemenperin Pecut Kinerja IKM

    Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong industri kecil dan menengah (IKM) mengembangkan produk yang inovatif dan berkualitas tinggi. Untuk itu dibutuhkan pembinaan, penguatan dan pemberdayaan dalam ekosistem IKM agar memberikan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
     
    “Jika produk IKM berkualitas tinggi, hal ini meningkatkan posisi mereka di pasar dan memungkinkan mereka untuk bersaing dengan produk impor,” kata Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza dalam Awarding Gebyar IKMA 2024 di Jakarta, Kamis, 14 November 2024.
     
    IKM dinilai memegang peran penting dalam penguatan struktur industri dan pertumbuhan perekonomian nasional. Saat ini jumlah IKM sebanyak 4,52 juta unit usaha dan menyerap sebanyak 12,37 juta tenaga kerja, serta menyumbang sebesar 20,97 persen dari total nilai output industri. 
    Sementara itu, optimisme pelaku usaha terhadap sektor industri dalam Indeks Kepercayaan Industri (IKI) berada pada level ekspansif yaitu mencapai 52,75 poin pada Oktober 2024. IKI tercatat mengalami kenaikan dari capaian sebelumnya  sebesar 52,48 poin pada September 2024.
     
    “Melalui karya dan kolaborasi tersebut, kita bisa melihat berbagai jawaban atas tantangan ketahanan pangan, teknologi, sustainability dan juga lapangan pekerjaan yang inklusif untuk Indonesia yang lebih baik,” ucap Faisol.
     

    Dorong kemandirian IKM
    Kemenperin melalui Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) menyelenggarakan Gebyar IKMA 2024 sebagai penganugerahan penghargaan, kompetisi, dan program akselerasi di bidang IKM. Tahun ini Gebyar IKMA mengambil tema ‘Mendorong Kemandirian IKM melalui Inovasi dan Penguatan Rantai Pasok Industri’. 
     
    “Tema ini juga menegaskan komitmen dan langkah nyata Kemenperin dalam mendorong penciptaan dan penguatan IKM yang mandiri yang didukung oleh inovasi yang tidak terbatas pada teknologi, tetapi juga mencakup inovasi dalam model bisnis, desain produk, dan strategi pemasaran,” ungkapnya.
     
    Pameran ini menampilkan produk IKM peserta program Ditjen IKMA, yaitu One Village One Product (OVOP), Indonesia Food Innovation (IFI), Startup4Industry (S4I), Creative Business Incubator (CBI), IKM kosmetik, penerima Upakarti, IKM binaan BPIPI, serta produk IKM alumni program kompetisi Ditjen IKMA. 
     
    “Pameran Gebyar IKMA ini melibatkan sekitar 137 IKM unggulan yang merupakan lulusan berbagai program kompetisi dan penghargaan Ditjen IKMA,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin Reni Yanita.
     
    Ditjen IKMA juga melaksanakan Business Matching pada 12-13 November 2024 yang diikuti oleh 97 calon mitra atau buyer dan 140 IKM yang difasilitasi oleh Ditjen IKMA. IKM tersebut merupakan para nominator IFI, Startup4Industry (S4I), OVOP, CBI, serta IKM sandang dan kerajinan.
    Apresiasi bagi IKM
    Selain itu, Ditjen IKMA memberikan apresiasi bagi 29 IKM penerima penghargaan dan pemenang program kompetisi. Penganugerahaan ini merupakan bentuk dukungan dan pengakuan kepada IKM unggulan sekaligus bentuk sosialisasi kegiatan kompetisi dan pembinaan yang telah diselenggarakan.
     
    Adapun para penerima penghargaan di antaranya yaitu 12 IKM OVOP Bintang 3, 46 IKM OVOP Bintang 2, dan 55 IKM OVOP Bintang 1. Sementara penghargaan Indonesia Food Innovation ditujukan bagi IKM pangan terpilih, yakni dua pemenang pada kategori intermediate product dan tiga pemenang pada kategori end product. 
     
    Untuk kompetisi Indonesia Fashion and Craft Awards, terdapat enam pemenang IFCA, terdiri atas tiga pemenang pada komoditi fesyen dan tiga pemenang pada komoditi craft. Selain itu, terdapat lima pemenang Startup4Industry yaitu tiga pemenang kompetisi dan dua penerima apresiasi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)