Xcloud.id

Topik: produk impor

  • Video: Kemendag Respons Produk Impor Ilegal China Masih Marak di RI

    Video: Kemendag Respons Produk Impor Ilegal China Masih Marak di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah pekerjaan rumah masih menanti diselesaikan di Pemerintahan Prabowo. Salah satunya terkait dengan serbuan produk impor ilegal dari China. Lantas seperti apa pemerintah meminimalisir hal tersebut?

    Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Moga Simatupang mengatakan pemerintah saat ini sudah sudah membentuk satgas impor produk illegal. Sejak dibentuknya satgas ini sudah melakukan beberapa pengawasan dan menyita barang impor ilegal senilai 192,7 Miliar.

    Moga juga menyinggung soal tantangan yang dihadapi dalam mengatasi persoalan impor ilegal. Di antaranya karena demand dari masyarakat untuk membeli produk murah masih tinggi hingga pelaku usaha yang lebih memilih produk impor.

    Selengkapnya saksikan dialog Shania Alatas bersama Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Moga Simatupang di Program Road to CNBC Indonesia Awards, Kamis (28/11/2024).

  • Nggak Kalah Bersaing, Indonesia Bisa Lho Bikin Pelumas Open Gear Sendiri

    Nggak Kalah Bersaing, Indonesia Bisa Lho Bikin Pelumas Open Gear Sendiri

    Jakarta: PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) dan PT Pertamina Lubricants mengembangkan pelumas open gear (roda gigi terbuka) dalam negeri pertama di Indonesia.
     
    Ini menjadi langkah strategis bagi SIG untuk memenuhi kebutuhan pelumas open gear yang selama ini diimpor, sekaligus meningkatkan potensi capaian nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada operasional Perusahaan.
     
    Inisiatif yang dilakukan oleh SIG dan PT Pertamina Lubricants tak lepas dari arahan Menteri BUMN, Erick Thohir untuk meningkatkan daya saing dengan produk bangsa lain.
    “Hal ini terwujud melalui TKDN yang digalakkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Kita membuktikan produk Indonesia tidak kalah bersaing dari produk bangsa lain, kita bangga pada karya bangsa kita,” kata Erick Thohir, dikutip Rabu, 27 November 2024.
     
    Pengembangan pelumas open gear jenis grease

    Pengembangan pelumas open gear jenis grease atau gemuk dilakukan sejak Februari 2022 hingga Desember 2023, dan telah melalui proses pengujian di laboratorium milik PT Pertamina Lubricants.
     
    Pelumas hasil pengembangan tersebut juga telah dinyatakan lulus dalam pengujian kinerja di ball mill pabrik anak usaha SIG yaitu PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa, dengan indikasi kondisi operasi yang normal pada seluruh parameter, termasuk vibrasi, temperatur, dan kondisi fisik gear selama uji kinerja pada Agustus-Desember 2023.
     
    Direktur Operasi SIG, Reni Wulandari mengatakan pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi SIG, terutama dalam upaya meningkatkan nilai TKDN dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, sebagai bentuk keberpihakan Perusahaan terhadap industri dalam negeri.
     
     

     
    Pencapaian tersebut diraih berkat riset terapan (applied research) yang selaras dengan target kinerja operasional yang telah ditetapkan. Menyediakan fasilitas pengujian kinerja pelumas, SIG melalui pabrik-pabrik semennya berkomitmen mengembangkan pelumas open gear yang merupakan komponen penting dalam proses produksi semen guna melindungi gear utama pada beberapa peralatan.
     
    Sebab, gear utama menanggung beban berat karena bekerja dalam durasi panjang di lingkungan yang membutuhkan pelumasan yang baik dan optimal. Kualitas pelumas open gear dengan spesifikasi yang telah ditetapkan mampu menjaga masa pakai gear sesuai target pemeliharaan peralatan.
     
    “Pelumas open gear dalam negeri yang dikembangkan oleh SIG bersama PT Pertamina Lubricants memiliki target keandalan secara teknis dan ekonomis, sehingga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan di pabrik semen SIG yang selama ini diimpor. Pencapaian ini sejalan dengan target operational excellence perusahaan dan komitmen SIG untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing industri dalam negeri,” kata Reni Wulandari.
     
    Mendorong inovasi dan kemandirian industri nasional

    Direktur Utama Pertamina Lubricants, Werry Prayogi mengatakan keberhasilan pengembangan pelumas open gear pertama di dalam negeri ini merupakan bukti nyata komitmen PT Pertamina Lubricants dalam mendorong inovasi dan kemandirian industri nasional.
     
    Ini juga menjadi pertama kalinya grease Pertamina diuji coba pada main equipment di pabrik SIG, yang ternyata terbukti bisa bekerja optimal melindungi gear utama di lingkungan operasional yang menuntut ketahanan tinggi.
     
    “Melalui kolaborasi strategis dengan SIG, kami bangga menghadirkan karya anak bangsa yang tidak hanya memiliki harga kompetitif tetapi juga terbukti performanya dalam uji coba di ball mill PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa. Hasil uji coba menunjukkan keunggulan dari sisi stabilitas suhu, ketahanan terhadap beban berat, serta efisiensi biaya. Kami bangga dapat berkontribusi pada upaya peningkatan daya saing industri dalam negeri dan pengurangan ketergantungan produk impor melalui inovasi yang dirancang dan dikembangkan sepenuhnya di Indonesia,” kata Werry Prayogi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Pincang Gegara Digempur Produk Impor, Industri Petrokimia Perlu Diselamatkan

    Pincang Gegara Digempur Produk Impor, Industri Petrokimia Perlu Diselamatkan

    Jakarta: Proyeksi seputar kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya baik-baik saja. Contohnya sektor manufaktur yang padat karya sedang menghadapi tekanan berat yang berimbas pada peningkatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sepanjang semester I-2024 saja, tercatat 32.064 pekerja dirumahkan, naik 21,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
     
    Sektor manufaktur yang paling parah mengalami PHK massal yakni industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Dalam dua tahun terakhir sudah sebanyak 30 pabrik tekstil yang tutup.
     
    Penutupan pabrik tersebut menyebabkan lebih dari 11 ribu orang kehilangan pekerjaannya. Pelemahan ini dipastikan meluas ke sektor lainnya seperti petrokimia yang berimbas pada penurunan permintaan bahan baku aromatik untuk industri tekstil.
    Menurut Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), melemahnya industri tekstil pasti akan berdampak pada kinerja industri petrokimia.
     
    “Hal ini lantaran, industri petrokimia memiliki peran penting dalam mendukung berbagai sektor, mulai dari plastik, tekstil, karet sintetis, kosmetik, bahan pembersih hingga farmasi. Apalagi, turunan aromatik saat ini lebih banyak diserap industri tekstil,” kata Sekjen Inaplas Fajar Budiyono dalam sebuah diskusi, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 27 November 2024.
     
    Saat ini, diperkirakan industri petrokimia menghadapi penurunan tingkat utilisasi pabrik hingga 50 persen. Potensi investasi senilai Rp437 triliun di sektor petrokimia juga terancam mandek akibat kekacauan pasar domestik, menambah tantangan bagi pemulihan ekonomi nasional.
     
    Selain penetrasi barang impor, industri hulu petrokimia pun masih gamang merealisasikan investasi lantaran ketidakpastian kebijakan. Terdapat kebijakan yang diharapkan mampu menopang kinerja, antara lain insentif harga gas bumi hingga kepastian insentif fiskal berupa tax holiday yang belakangan belum disahkan secara resmi.
     
    “Kondisi penurunan dan ketidakpastian petrokimia diperparah dengan penurunan yang terjadi di industri tekstil, sebagai penyerap produk hulu. Utilisasi industri tekstil saat ini sudah berada di bawah level 50 persen, bahkan banyak yang menutup pabriknya. Ini terbukti, terkonfirmasi dari penerimaan PPN atas tekstil pada 2023 dan 2024 itu mengalami sedikit penurunan dari sisi value rupiahnya,” jelas dia.
     
    Di sisi lain, Sekjen Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevaller turut meminta pemerintah untuk memberikan kebebasan pajak bagi industri hulu petrokimia sehingga bahan baku yang diproduksi hilir dapat lebih terjangkau.
     
    “Berikan free tax untuk industri petrokimia agar kami bisa menyerap bahan baku yang murah dan menciptakan produk jadi plastik yang murah sehingga mampu bersaing dengan produk jadi yang masuk Indonesia,” pinta Henry.
     
    Pada kesempatan yang sama, Ahli Madya Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi BKPM Ikhsan Adhi Prabowo mengakui peran penting industri petrokimia layak diselamatkan. Dia mengharapkan dari segenap kebijakan yang ada, bisa merangsang kehadiran investasi baru petrokimia.
     
    “Petrokimia merupakan salah satu ibu industri, karena produknya menjadi bahan baku industri lain. Potensinya masih terbuka lebar, harus dimanfaatkan,” ungkap dia.
     

     

    Strategi pemerintah

    Pada kesempatan tersebut, Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Wiwik Pudjiastuti menyampaikan pemerintah terus mengupayakan strategi agar situasi industri petrokimia bisa lebih kondusif. Untuk memantau produk impor, misalnya, pemerintah tengah mematangkan instrumen neraca komoditas.
     
    “Kalau dengan neraca komoditas kita bisa melihat pasti selalu by data supply dan demand, kalau supply-nya rendah, demand-nya lebih rendah berarti masih ada potensi untuk impor,” kata Wiwik.
     
    Sistem tersebut diperlukan lantaran produk petrokimia dan turunannya masih didominasi produk impor. Padahal, industri petrokimia dalam negeri tengah berjuang memperkuat rantai pasok produksi. 
     
    Dalam catatan Kemenperin, produk petrokimia nasional meliputi olefin memiliki kapasitas produksi mencapai 9,72 juta ton, sementara produk aromatik 4,61 juta ton, dan produk C1 metanol dan turunannya sebesar 980 ribu ton.
     
    “Untuk penguatan struktur industri, yang perlu memang untuk penguatan salah satunya adalah melakukan integrasi industri hulu dan hilir,” tutur dia. 
     
    Terlebih, Wiwik melihat terdapat rencana proyek industri kimia dengan investasi mencapai USD34 miliar hingga 2030. Terdekat, investasi dari PT Lotte Chemical Indonesia atau Lotte dan Petrokimia Gresik dapat beroperasi pada 2025. 
     
    “Harapannya tentu dengan beroperasinya Lotte tahun 2025 ini berarti sebagian kebutuhan petrokimia, khususnya polypropylene (PP) yang masih jauh supply dari demand-nya bisa mengisi permintaan lokal yang saat ini masih terpenuhi produk impor,” ujarnya. 
     
    Lebih lanjut, Wiwik menerangkan pemerintah telah berupaya untuk mengajukan usulan pembebasan bea masuk bahan baku petrokimia, khususnya LPG yang saat ini dikenakan biaya lima persen.
     
    Di sisi lain, pihaknya juga tengah membuat peta jalan industri kimia dasar dengan melakukan pendalaman dan menyusun pohon industri berbasis minyak bumi, gas dan batu bara. Tak hanya itu, untuk memberikan kemudahan bagi industri kimia, pemerintah telah memberikan insentif fiskal berupa kemudahan tax holiday, tax allowance, maupun mini tax holiday, sekaligus perpanjangan masa pengkreditan PPN.
     
    Sejalan dengan Kemenperin, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Susila Brata turut menuturkan bahwa pihaknya telah menerapkan beragam peraturan untuk menjaga industri di Indonesia termasuk industri petrokimia hulu dan hilir.
     
    Susila menyebutkan pemerintah telah menetapkan trade remedies untuk saat ini, “Trade remedies merupakan instrumen yang dapat dipergunakan oleh negara anggota WTO untuk mengendalikan Importasi barang dalam rangka melindungi produsen domestik dari dampak negatif perdagangan bebas,” beber dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Kementan sidak 13 gudang importir terkait daging domba impor

    Kementan sidak 13 gudang importir terkait daging domba impor

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap 13 gudang importir terkait dampak daging domba dan kambing impor yang diduga rugikan peternak lokal.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda memimpin langsung sidak di salah satu gudang importir daging domba di wilayah Depok, Jawa Barat, Minggu.

    Agung menegaskan pentingnya pengawasan itu karena sebagai upaya memastikan pemasukan dan distribusi daging impor berjalan sesuai peraturan serta menjaga keberlangsungan usaha peternak lokal di tengah persaingan dengan produk impor.

    “Kami ingin memastikan pemasukan dan distribusi daging impor, khususnya daging mutton, sesuai regulasi. Pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan peternak lokal,” ujar Agung dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Sidak ini, lanjut Agung, merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk melindungi peternak lokal dari dampak murahnya daging domba dewasa (mutton) impor. Harga produk impor yang lebih rendah berpotensi menekan harga daging domestik.

    “Jika ditemukan pelanggaran, kami akan mengambil tindakan tegas,” ujar Agung.

    Selain memeriksa dokumen, tim juga memastikan kualitas daging yang disimpan di gudang tersebut sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan. Meski begitu, Agung tidak merinci ke-13 gudang yang dilakukan sidak oleh jajarannya.

    Agung menjelaskan, sidak ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pasar daging domestik tetap kondusif dan tidak merugikan peternak lokal.

    Sebelumnya, Kementerian Pertanian telah menghentikan sementara penerbitan rekomendasi impor daging mutton sambil melakukan evaluasi dan menghitung stok yang ada di gudang-gudang importir.

    “Kami tidak ingin surplus daging mutton impor menekan harga daging domba dan kambing lokal, sehingga peternak kita tidak mendapatkan harga yang layak. Tugas kami adalah melindungi mereka,” katanya.

    Pemerintah juga meminta importir untuk menahan distribusi karkas dan daging mutton ketika harga domba dan kambing di tingkat peternak jatuh. Selain itu, importir diimbau untuk menyerap karkas dan daging domba kambing lokal melalui asosiasi-asosiasi yang menaungi para peternak sesuai dengan klaster yang telah dibangun.

    Di sisi lain, pemerintah terus berupaya mempertemukan importir dan distributor dengan peternak lokal untuk meningkatkan penyerapan daging lokal. Upaya harmonisasi persyaratan ekspor dengan Malaysia dan Brunei juga dipercepat agar surplus kambing dan domba lokal dapat terserap di pasar internasional.

    “Kami optimistis bahwa langkah-langkah yang kami ambil, termasuk pengawasan ketat terhadap impor, akan memperkuat posisi peternak lokal dan menjaga keberlanjutan peternakan rakyat,” kata Agung.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bappenas: Indonesia harus lakukan proteksi, bukan jadi proteksionis

    Bappenas: Indonesia harus lakukan proteksi, bukan jadi proteksionis

    Kita menjaga supaya kita terproteksi, tetapi kita tidak menjadi proteksionis

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan pemerintah ingin negara tak menjadi proteksionis, tetapi harus melakukan proteksi.

    Saat ini, disebut semakin proteksionis dan kondisi ini dinilai tidak mudah. Di sisi lain, proteksi Indonesia justru semakin berkurang.

    “Kita menjaga supaya kita terproteksi, tetapi kita tidak menjadi proteksionis,” katanya dalam acara CORE Economic Outlook 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu.

    Dalam kesempatan tersebut, Rachmat menerangkan proteksionis merupakan kebijakan ekonomi yang menghambat perdagangan internasional, sedangkan proteksi bertujuan untuk melindungi kedaulatan nasional.

    Menurut dia, definisi antara proteksionis dengan proteksi harus dibedakan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

    “Yang kita inginkan berkali-kali seperti yang disampaikan Presiden (Prabowo Subianto) bahwa kita mengakui adanya free trade (perdagangan bebas), tetapi kita juga lebih menekankan adanya fair trade (perdagangan adil). Jadi, jangan free trade tetapi unfair (tidak adil). Kita ingin free trade, tetapi juga fair trade,” ungkap Kepala Bappenas.

    Sebelumnya, dalam acara Qatar Economic Forum, Prabowo yang saat itu masih menjadi Presiden terpilih menyebutkan Indonesia berupaya melindungi kepentingan nasional, di antaranya mengolah kekayaan alam secara mandiri dan mengurangi ketergantungan dari produk-produk impor. Di sisi lain, dia menegaskan bahwa Indonesia bukan negara proteksionis.

    Karena itu, hilirisasi menjadi salah satu kebijakan utama yang diterapkan untuk memperoleh manfaat penuh dari sumber daya alam agar tak terus-menerus impor bahan-bahan mentah.

    “Kami tak bisa terus-menerus impor, tidak adil bagi rakyat kami, kami tak akan bisa menjadi negara industri yang maju jika kami terus mengimpor bahan-bahan mentah,” ujarnya pada Rabu (15/5).

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamenkeu Anggito ajak diskusi asosiasi pengusaha tekstil

    Wamenkeu Anggito ajak diskusi asosiasi pengusaha tekstil

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu melakukan pertemuan dengan asosiasi pengusaha tekstil melalui acara “Kemenkeu Mendengar”.

    Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu Anggito menyerap aspirasi sekaligus berdiskusi mengenai industri tekstil di Indonesia.

    “Diskusi ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar kami di Kementerian Keuangan untuk terus-menerus melakukan perbaikan dengan mendengarkan saran dan masukan dari para pemangku kepentingan,” kata Anggito dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Wamenkeu Anggito mengatakan industri tekstil memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.

    Industri tekstil juga disebut berperan dalam memenuhi kebutuhan sandang dan menyumbang devisa Indonesia.

    Dalam diskusi itu, ia menyebut dialog berjalan secara konstruktif demi satu tujuan besar yang sama, yaitu memperkuat sektor industri tekstil.

    Apresiasi disampaikan Wamenkeu Anggito kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan masukan untuk kemajuan industri tekstil Indonesia.

    “Sinergi ini adalah modal berharga untuk mewujudkan industri tekstil yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan,” ujar Anggito.

    Untuk diketahui, program “Kemenkeu Mendengar” merupakan bentuk komitmen Kementerian Keuangan untuk menjalin dialog terbuka dan mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, serta menerapkan pendekatan multikanal yang memperluas keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan ekonomi dan fiskal.

    Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi Kementerian Keuangan untuk mendengarkan langsung berbagai perspektif dari pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada perkembangan ekonomi saat ini.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan tengah menyiapkan aturan khusus tindakan pengamanan perdagangan (TPP) guna membatasi arus impor pakaian jadi.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (8/11), mengungkapkan langkah ini merupakan upaya bersama antar-kementerian yang bertujuan melindungi industri pakaian jadi lokal dari persaingan produk impor yang semakin deras.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Bakal Kurangi Daya Saing Produk UMKM

    Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Bakal Kurangi Daya Saing Produk UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty meminta pemerintah untuk mengkaji ulang pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada Januari 2025. Pemerintah, kata dia, perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini, meskipun PPN tersebut merupakan amanat dari UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    “Kami memahami maksud Pemerintah untuk peningkatan pendapatan, tapi sekarang gejolak ekonomi sudah banyak berdampak signifikan ke rakyat. Pikirkan juga nasib jutaan UMKM yang akan terdampak, termasuk pekerja yang hidup dari sana,” ujar Evita dalam keterangannya, Kamis (21/11/2024).

    Menurut Evita, PPN yang meningkat akan membuat harga barang dan jasa juga akan naik sehingga daya beli masyarakat akan terpengaruh khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Padahal, kata dia, sektor UMKM akan sangat bergantung pada stabilitas daya beli masyarakat. Kalau daya beli menurun, sudah pasti produk UMKM cenderung turun seiring dengan naiknya harga jual.

    “UMKM berisiko mengalami penurunan penjualan yang signifikan, mengakibatkan ketidakmampuan untuk mempertahankan arus kas dan keseimbangan keuangan usaha mereka. Jika ini dipaksakan pada waktu yang tidak tepat maka masyarakat akan makin sulit terimbas dampak ikutannya, dan pertumbuhan ekonomi tahun depan akan lebih rendah dari target semula,” jelas Evita.

    Evita mengakui ada sejumlah barang yang dikecualikan dari kenaikan PPN 12 persen, seperti barang-barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, layanan kesehatan, transportasi dan lainnya. Hanya saja, kata dia, ada banyak barang yang terdampak imbasnya, termasuk produk lokal yang akan menjadi lebih mahal dari sebelumnya.

    “Tentunya ini mengurangi daya saing produk UMKM di pasar. Situasi ini akan membuat konsumen memilih produk impor yang lebih murah dan mengakibatkan ketimpangan pasar serta mempersulit UMKM untuk mempertahankan pangsa pasar mereka,” jelas dia.

    Evita menilai pemerintah memiliki ruang untuk kembali mengkaji ulang PPN 12 persen, meski merupakan amanat dari UU HPP. Hal ini masih dimungkinkan mengingat dalam Pasal 7 ayat (3) UU HPP disebutkan bahwa PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen.

    “Jadi pemerintah masih bisa punya kewenangan untuk mengubahnya, misalkan melalui penerbitan peraturan pemerintah (PP) setelah dilakukan pembahasan dengan DPR. Pemerintah harus bijaksana melihat kondisi ekonomi yang masih sulit bagi masyarakat,” tutur Evita.

    Evita berharap pemerintah fokus pada pembenahan sistem administrasi pajak dan efisiensi belanja negara akan lebih bermanfaat bagi perekonomian ketimbang membebani UMKM dengan kenaikan pajak.

    “Pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan sektor UMKM. Daripada menaikkan PPN, pemerintah dapat mengoptimalkan sumber pendapatan lain melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih efektif,” pungkas Evita.

  • Industri Petrokimia Menanti Momentum Pemulihan Tekstil

    Industri Petrokimia Menanti Momentum Pemulihan Tekstil

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) tengah menantikan pemulihan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang dinilai dapat mendorong peningkatan permintaan bahan baku aromatik petrokimia.

    Sekjen Inaplas Fajar Budiyono mengatakan, turunan aromatik saat ini lebih banyak diserap industri tekstil. Kendati demikian, utilisasi industri tekstil saat ini sudah berada di bawah level 50%, bahkan banyak yang menutup pabriknya. 

    “Ini terbukti, terkonfirmasi dari penerimaan PPN atas tekstil pada 2023 dan 2024 itu mengalami sedikit penurunan dari sisi value rupiahnya,” kata dalam Bisnis Indonesia Forum: Dukungan Pemerintah Baru Genjot Manufaktur Petrokimia, Kamis (21/11/2024).

    Bahkan, PPN dari produk impor sudah tercatat lebih besar dibandingkan pajak yang diterima dari industri dalam negeri. Hal ini menandakan barang impor yang lebih banyak mendominasi pasar domestik. 

    Pihaknya pun meminta pemerintah untuk segera melakukan antisipasi sehingga momentum Lebaran tahun depan dapat dimanfaatkan oleh industri lokal. Dalam hal ini dia pun menyoroti berbagai pabrik tekstil dan garmen yang tutup. 

    “Bahkan sekarang banyak industri-industri garmen yang ada di lokasi dan lain, tutup semua. Nanti kalau tidak diantisipasi, gelombang PHK akan terus. Padahal peluang ada karena China sudah mulai di-banned untuk produk tekstilnya di mana-mana dan mereka harus relokasi ke luar China,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, dia juga menyebut konsumsi listrik untuk sektor tekstil mengalami penurunan 23%. Kondisi ini menunjukkan volume produksi mengalami penurunan. Meskipun, secara nilai barang hanya sedikit turun dikarenakan kenaikan harga jual akibat pelemahan rupiah terhadap dolar AS. 

    “Ini juga sudah dikonfirmasi lagi, data konsumsi listrik untuk sektor tekstil itu turun sampai 23%, artinya secara volume produksi sudah mulai turun banyak,” imbuhnya. 

    Fajar mengakui industri tekstil memang terlihat mengalami pertumbuhan permintaan 5% – 6%, tetapi pertumbuhan tersebut justru dipasok oleh produk-produk impor. 

    “Kenapa impor bisa masuk ke Indonesia? Itu banyak sekali yang tidak bayar wajar juga PPN, kemudian ada pelarian HS Code, HS tekstil itu ada yang tidak kena sehingga jadi celah,” tuturnya. 

    Akibat dari pelemahan tekstil tersebut, industri hulu juga mulai terimbas sehingga utilisasi industri kini berada di level 60% – 70% dan akan terus mengalami tren penurunan apabila industri hilir tidak mendapatkan perlindungan. 

  • Kemenperin Soal iPhone 16: Rakyat Bilang Apple Dapat Karpet Merah

    Kemenperin Soal iPhone 16: Rakyat Bilang Apple Dapat Karpet Merah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perindustrian ingin investasi Apple adil, termasuk bagi masyarakat Indonesia.

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri mengatakan bahwa pihaknya sempat memonitor suara-suara ketidakpuasan rakyat Indonesia atas Apple. Mereka berpikir bahwa Apple diberi karpet merah oleh pemerintah.

    “Sebenarnya adil enggak bagi rakyat Indonesia kok Apple dapat karpet merah, begitu. Kita sempat memonitor juga suara-suara ketidakpuasan rakyat Indonesia atas Apple,” ujar Febri saat ditemui di Kantor Kemenperin, Kamis (21/11/2024).

    Pemerintah juga sedang mengkaji, apakah nilai investasi US$ 100 juta yang ditawarkan Apple bersifat berkeadilan. Berkeadilan yang ia maksud, yakni bagi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain yang jadi tujuan investasi Apple, seperti India dan Vietnam.

    “Apakah US$ 100 juta itu adil enggak sih bagi Indonesia?” ujarnya

    Kemudian, adil bagi investor-investor yang lain, yakni investor smartphone yang ada di Indonesia yang sudah membangun pabrik.

    Apple baru-baru inj mengirim proposal investasi kepada Kemenperin yang sudah diterima pada Selasa (19/11/2024). Kemenperin sendiri sudah dilakukan rapat pimpinan internal untuk membahasnya.

    “Rapim sudah dilakukan tadi pagi membahas proposal Apple,” kata Febri.

    Di proposal tersebut, Apple menyampaikan investasi sebesar US$100 juta untuk pembangunan produk development center maupun developer academy.

    Apple saat ini adalah satu-satunya produsen HP yang masih diizinkan menjual produk impor. Produsen HP lain seperti Samsung, Oppo, dan Xiaomi sudah merakit HP di Indonesia.

    Pemerintah mengizinkan Apple menjual iPhone impor karena perusahaan Amerika Serikat itu menggunakan skema pemenuhan syarat tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) lewat investasi pembangunan pusat inovasi.

    Namun, Apple belum memenuhi komitmen investasi mereka sebelumnya sehingga tidak bisa menjual seri iPhone 16 di Indonesia.

    (dem/dem)

  • Pikirkan Nasib UMKM yang Terdampak

    Pikirkan Nasib UMKM yang Terdampak

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mengkritisi kenaikan PPN 12 persen pada Januari 2025 mendatang. Ia mengkhawatirkan keberlangsungan pada pelaku UMKM di tengah ekonomi yang masih mengalami pemulihan.

    “Pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan sektor UMKM. Daripada menaikkan PPN, Pemerintah dapat mengoptimalkan sumber pendapatan lain melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih efektif,” kata Evita dalam keterangannya, Rabu (20/11/2024).

    Meskipun kenaikan PPN tersebut merupakan amanat dari UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), menurut Evita, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini. Ia mengkhawatirkan kebijakan itu akan berdampak pada UMKM.

    “Kami memahami maksud Pemerintah untuk peningkatan pendapatan, tapi sekarang gejolak ekonomi sudah banyak berdampak signifikan ke rakyat. Pikirkan juga nasib jutaan UMKM yang akan terdampak, termasuk pekerja yang hidup dari sana,” ujarnya.

    Politisi PDIP ini mengingatkan ketika PPN meningkat maka harga barang dan jasa juga akan naik sehingga daya beli masyarakat akan terpengaruh. Khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.

    Sementara sektor UMKM akan sangat bergantung pada stabilitas daya beli masyarakat. Jika daya beli menurun, sudah pasti produk UMKM cenderung turun seiring dengan naiknya harga jual.

    Padahal, menurut Evita, kebijakan yang berfokus pada pembenahan sistem administrasi pajak dan efisiensi belanja negara akan lebih bermanfaat bagi perekonomian ketimbang membebani UMKM dengan kenaikan pajak.

    “Kenaikan PPN menjadi 12 persen berpotensi menambah beban pada pelaku UMKM, yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia,” sebutnya.

    “Tentunya ini mengurangi daya saing produk UMKM di pasar. Situasi ini akan membuat konsumen memilih produk impor yang lebih murah dan mengakibatkan ketimpangan pasar serta mempersulit UMKM untuk mempertahankan pangsa pasar mereka,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Evita menilai UMKM membutuhkan kehadiran negara dalam membuka pasar agar hasil produksi mereka terserap dengan baik. Bukan hanya akses pasar domestik saja, tapi juga sampai ke pasar global agar produk UMKM Indonesia bisa bersaing di kancah internasional.

    “Termasuk akses networking juga. Pemerintah bisa membantu UMKM bekerjasama dengan BUMN atau pihak Pemda untuk mendukung memasarkan produknya,” ujar Evita.

    Ia mendorong pemerintah untuk meningkatkan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pelaku UMKM, khususnya dari sisi digitalisasi. Di era globalisasi seperti saat ini, Evita menyebut UMKM sangat perlu memasarkan produknya di pasar digital sehingga pelatihan tersebut sangat dibutuhkan.

    “UMKM ini harus melek digital karena kalau tidak tembus di pasar digital seperti melalui e-commerce ataupun lainnya kita akan ketinggalan,” jelasnya.

    (eva/eva)