Topik: produk impor

  • Wamenkop Dorong Bentuk UU untuk Lindungi Tekstil dari Gempuran China

    Wamenkop Dorong Bentuk UU untuk Lindungi Tekstil dari Gempuran China

    Jakarta, CNN Indonesia

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyatakan dukungannya terhadap industri tekstil dengan memberikan perlindungan penuh kepada para perajin batik dari serangan produk impor.

    Ferry menegaskan pihaknya sangat fokus terhadap pentingnya perlindungan terhadap industri garmen, khususnya batik. Ia melihat memang sangat diperlukan payung hukum untuk melindungi kelompok ini.

    “Setelah melakukan rapat di Bappenas, kesimpulan sementara menunjukkan Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Industri Tekstil, yang menyebabkan masuknya kain dan baju bekas, serta batik printing impor menjadi mudah,” kata Ferry dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/12).

    Kemenkop telah menyampaikan naskah akademik RUU Perlindungan Industri Tekstil kepada Kementerian Perindustrian dan DPR. Ia berharap bisa segera dibahas dan disahkan.

    “Kemenkop juga memohon dukungan agar RUU tersebut dapat disahkan dan menjadi payung hukum bagi industri tekstil dalam negeri,” jelasnya.

    Menurut Ferry, Kemenkop terus mendorong kajian dan evaluasi terhadap kebijakan impor yang merugikan, termasuk kebijakan impor susu dengan bea nol persen yang telah diminta untuk ditinjau.

    “Kami juga mengimbau DPR dan Kementerian terkait, untuk meninjau kebijakan impor tekstil yang berdampak negatif terhadap koperasi perajin batik Indonesia,” terangnya.

    Saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kemenko sudah setuju untuk dibentuk Satgas Impor.

    “Karena ini juga berdampak besar bagi kami-kami ini yang mengurus koperasi, maka dibutuhkan komitmen yang tinggi,” pungkasnya.

    Selain itu, Kemenkop juga memberi dukungan kepada Koperasi Syarikat Dagang Kauman (SDK) sebagai koperasi batik terbaik di wilayah Surakarta, Jawa Tengah.

    “Sejak awal, Kementerian Koperasi (Kemenkop) melihat semangat perjuangan yang kuat dalam Koperasi SDK. Hal ini mengingatkan pada perjuangan pendirian serikat dagang Islam di awal tahun 1900-an,” ujar Ferry.

    (ldy/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kemendag Minta Pengusaha Ritel Jalankan 3 Program Ini – Page 3

    Kemendag Minta Pengusaha Ritel Jalankan 3 Program Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta pengurus Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo), untuk menjalankan tiga program kementerian. Permintaan ini guna menguatkan perdagangan dalam negeri.  

    “Hal tersebut sebenarnya sudah disampaikan Pak Menteri pada saat audiensi dengan pengurus Aprindo yang baru dan akan saya ingatkan kembali. Ada tiga program,”ujar Direktur Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan Septo Soepriyatno, Sabtu (14/12/2024).

    Program pertama adalah mengamankan pasar dalam negeri. Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan potensi pasar yang besar. Harusnya, pasar dalam negeri bukan dipenuhi produk impor, melainkan harus dipenuhi dengan barang-barang buatan dalam negeri.

    “Itu yang harus dilakukan Aprindo, sebagai tonggak dan juga ujung tombak pemasaran produk Indonesia,”tegasnya.

    Untuk saat ini, angka keseluruhan di Indonesia, produk dalam negeri masih menguasai pasar, jumlahnya pun masih 90 persen merajai retail-retail di seluruh Indonesia.

    Lalu yang harus dilakukan kedua adalah Aprindo diharapkan mampu membantu pemerintah dalam perluasan pasar ekspor. Bagaiamana mengoptimalisasi perjanjian perdagangan ataupun meningkatkan jumlah perjanjian perdagangan dengan pihak di luar negeri. 

    “Ini berguna untuk bagaimana caranya produk-produk Indonesia bisa dipasarkan keluar negeri,”ujar Septo.

    Ketiga, Aprindo diminta untuk meningkatkan kualitas UMKM, untuk berani berinovasi dan bisa beradaptasi. Sehingga bisa layak ekspor ke negara sahabat.

    Untuk diketahui, jajaran Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (DPP Aprindo) masa bakti 2024-2028 resmi dilantik. Pada pelantikan tersebut, Ketua Umum Aprindo, Solihin menegaskan visi kedepannya untuk menjadi organisasi yang menjembatani para pengusaha ritel dengan pemerintah untuk bersama-sama memperkuat dan menghadapi tantangan ekonomi global.

    “Aprindo akan memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk menghadapi tantangan industri ritel di era global. Membangun ekosistem ritel yang inklusif, kompetitif, dan proregsif dengan kemajuan zaman untuk berdaya saing terhadap tantangan ekonomi global,” terangnya usai pelantikan.

    Aprindo akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem ritel di Indonesia, memajukan UMKM dan mendorong ekonomi bangsa menuju kemandirian.

     

     

  • Suntik Mati, Mobil-mobil Ini Tak Lagi Dijual di RI Tahun Depan

    Suntik Mati, Mobil-mobil Ini Tak Lagi Dijual di RI Tahun Depan

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Sejumlah model mobil tak akan lagi dijual secara resmi di dealer di tahun 2025. Beberapa model yang discontinue ini di antaranya merupakan pabrikan asal Jepang.

    Pabrikan kendaraan acap kali tak mengungkapkan penyebab disetopnya penjualan. Namun, umumnya hal ini dipicu beberapa faktor seperti pembaruan model, pergeseran preferensi pembeli, hingga penjualan yang kian merosot.

    Ada pula perusahaan otomotif yang secara resmi menutup operasi di Indonesia. Misalnya, merek asal Perancis, Peugeot yang berada di bawah naungan Astra International.

    Peugeot resmi hengkang dari Indonesia per 2 Mei lalu. Praktis, merek itu juga menyetop semua penjualan.

    Berikut daftar mobil yang sudah discontinue penjualannya di Indonesia:

    Daihatsu Ayla

    Astra Daihatsu Motor (ADM) sudah tidak lagi menjual LCGC model termurahnya Ayla. Namun, bukan menyuntik mati secara keseluruhan, hanya satu varian saja yang disetop penjualannya.

    Daihatsu Ayla yang disetop merupakan tipe paling murah yaitu Ayla D M/T tanpa fitur AC dan audio.

    Mobil yang sudah diluncurkan sejak 2013 ini bermesin 1.000 cc. Saat itu Ayla tipe paling murah ini menjadi mobil penumpang baru termurah, dibanderol terakhir kali dengan harga Rp108,2 juta.

    Suzuki Ignis

    Produsen asal Jepang, Suzuki mengungkapkan bahwa Ignis telah disetop penjualannya di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan pada Agustus lalu.

    Disetopnya penjualan Ignis, si mobil perkotaan ini karena peralihan strategi perusahaan. Ignis juga tak lagi dijual karena perusahaan hendak memperkuat model-model yang diproduksi di dalam negeri.

    Ignis adalah salah satu produk impor SIS dari India yang mengisi tempat di antara S-Presso dan Baleno. Saat ini Ignis sudah tak tampak ditawarkan di situs resmi Suzuki.

    Peugeot 2008, 3008 dan 5008

    Peugeot sekaligus menyetop tiga model mobil yang dijual di Indonesia yaitu 2008, 3008 dan 5008 mulai Mei 2024.

    Ketiga model ini disuntik mati penjualannya karena perusahaan tutup. Kini merek yang terafiliasi dengan PT Astra International di dalam negeri itu hanya menjalani layanan purna jual bagi konsumen.

    Ketiganya mengisi pasar di segmen SUV. Harga yang ditawarkan juga terbilang bersaing dengan merek-merek pesaing.

    Hengkangnya Peugeot dari Indonesia karena keputusan dari prinsipal, Stellantis, yang ingin mengakhiri penjualan di Indonesia.

    Jadi, jangan lagi mencari Peugeot tahun depan di dealer, karena perusahaan hanya menyediakan layanan servis dan suku cadang saja.

    Toyota Sienta

    MPV yang dikenal dengan pintu geser termurah besutan Toyota ini sudah tidak lagi dijual sejak akhir 2023. Namun pihak Toyota Indonesia baru mengungkapnya pada Januari 2024.

    Sienta diproduksi di pabrik Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) di Karawang, Jawa Barat. Mobil ini meluncur di Indonesia pada 2016 dan pertama kali diluncurkan pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS).

    Saat pertama kali rilis, mobil ini dibanderol mulai Rp230 juta hingga Rp295 jutaan.

    Mitsubishi Oultander PHEV

    Kemudian pabrikan otomotif asal Jepang, Mitsubishi Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) diam-diam juga menyetop penjualan Outlander Plug In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) pada penghujung tahun lalu.

    Tak ada pengumuman resmi dari perusahaan terkait penyetopan penjualan mobil hybrid ini. Namun mobil hybrid ini sudah tak ada lagi di situs resmi Mitsubishi Indonesia.

    Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, Mitsubishi sempat banting harga Outlander PHEV dengan diskon Rp400 juta per unit pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2021.

    Outlander PHEV meluncur di Indonesia pada 2019. Saat pertama meluncur, mobil ini dibanderol Rp1,3 miliar per unit.

    MMKSI tertutup saat ditanya soal penjualan mobil ini, namun pada Oktober 2019 dikatakan laku sekitar 50 unit.

    Penjualan Outlander PHEV pun terbatas, hanya dijual di 12 dealer, dengan 10 dealer berada di Pulau Jawa sedangkan dua lainnya di Bali.

    Itulah berbagai model mobil yang tak lagi tersedia secara resmi di dealer di tahun 2025. Apabila Anda berkeinginan membeli, bisa mencarinya di show room mobil bekas ataupun di platform online.

    (can/dmi)

  • Momen Harbolnas saat Daya Beli Turun, Asosiasi Tetap Optimistis

    Momen Harbolnas saat Daya Beli Turun, Asosiasi Tetap Optimistis

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) melihat momen Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024 masih disambut positif oleh konsumen di tengah penurunan daya beli. Di sisi lain, pemain e-commerce juga mengalami tantangan tersendiri atas kondisi ini.

    Ketua Umum idEA Hilmi Adrianto mengakui penurunan daya beli pada 2024 telah memberikan tantangan bagi sektor e-commerce, terutama pemain lokapasar atau marketplace.

    Namun, Hilmi menyebut dengan adanya promosi hingga kampanye pemasaran dan kolaborasi, para pelaku e-commerce masih akan bisa memanfaatkan momen Harbolnas 2024 dengan baik.

    Menurut laporan dari ECDB (ecommerce database), Indonesia diprediksi mengalami pertumbuhan e-commerce tertinggi di dunia pada 2024, dengan laju mencapai 30,5%. Angkanya jauh di atas rata-rata pertumbuhan global yang diperkirakan hanya 10,4%.

    “Karena itulah, kami masih optimistis bahwa sektor e-commerce, khususnya lokapasar, masih bisa berkontribusi secara signifikan terhadap Produksi Domestik Bruto [PDB] Indonesia pada 2024,” kata Hilmi kepada Bisnis, Jumat (13/12/2024).

    Selain itu, Hilmi menyampaikan bahwa e-commerce lokapasar akan terus memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan perekonomian nasional Indonesia. 

    Dia memandang bahwa daya beli masyarakat terdiri dari kemampuan dan kemauan membeli. Hal ini mengingat ada beragam promosi, baik dari penjual, platform lokapasar maupun mitra pembayaran.

    “Konsumen masih akan memanfaatkan momen Harbolnas 2024 untuk mendapatkan produk atau jasa yang mereka perlukan atau butuhkan,” ujarnya.

    Apalagi, tambah Hilmi, Harbolnas masih menjadi program yang sangat diminati konsumen dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan promosi dan penawaran yang diberikan lokapasar terhadap konsumen.

    “Seiring dengan banyaknya program menarik, selain produk dan jasa harbolnas kali ini ditargetkan juga untuk menaikan transaksi dalam pariwisata sesuai dengan minat masyarakat,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memprediksi nilai transaksi di e-commerce bakal meningkat, seiring dengan daya beli masyarakat yang mulai terungkit.

    “Kami prediksi [transaksi harbolnas 2024] akan meningkat transaksinya. Karena kita sudah memprediksi bahwa daya beli masyarakat sudah mulai berubah naik,” kata Budi saat ditemui di Tokopedia Tower, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Budi mengungkap total nilai transaksi Harbolnas pada 2023 mencapai Rp25,7 triliun. Angkanya meningkat 182% dari penyelenggaraan Harbolnas pertama pada 2019 silam. Adapun, kontribusi transaksi produk lokal adalah Rp12 triliun, atau 48% dari total nilai transaksi Harbolnas.

    “Kita selama enam hari [harbolnas 2024], harapan kita jika tahun lalu total nilai transaksi harbolnas Rp25,7 triliun, maka diharapkan tahun ini bisa naik menjadi Rp40 triliun, dan ini sudah terlihat,” ujarnya.

    Namun, Budi tak menampik akan adanya penurunan daya beli masyarakat sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    “Mereka mungkin kemarin ketika belum dekat dengan Nataru mungkin agak berkurang [daya beli]. Tapi sekarang setelah dekat dengan Nataru, ini kan sudah terbukti ternyata peningkatannya juga signifikan,” ujarnya.

    Kemendag mencatat, nilai transaksi e-commerce pada 2023 mencapai Rp453 triliun. Adapun, pada 2024 diproyeksi akan naik menjadi Rp487 triliun.

    Jika dibandingkan tahun lalu, Kemendag mencatat Harbolnas pada 2024 telah meningkatkan jumlah pengguna di platform e-commerce. Di mana, pengguna platform e-commerce Indonesia naik 11% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari 58,6 juta pengguna pada 2023 menjadi 65,65 juta pengguna pada tahun ini.

    Apalagi, Budi menyebut kehadiran platform e-commerce sangat membantu para pelaku UMKM untuk memperkenalkan dan membantu penjualan produk lokal ke konsumen. Serta, menjadi siasat pemerintah untuk mengurangi produk impor.

    “Sehingga e-commerce ini salah satu tujuan juga untuk membranding produk-produk lokal bahwa barang kita nggak kalah dengan produk asing. Barang kita bagus, harga murah, kualitas bagus,” tutupnya.

  • Diskusi Bareng Tokoh Lokal Solo, Wakil Menteri Koperasi Bahas Ancaman Produk Impor – Halaman all

    Diskusi Bareng Tokoh Lokal Solo, Wakil Menteri Koperasi Bahas Ancaman Produk Impor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menggelar diskusi bersama sejumlah tokoh lokal di Kooken Kafe, Kampung Kauman, Solo, pada Jumat (13/12/2024).

    Diskusi tersebut turut dihadiri oleh Ketua Pengurus Koperasi Syarikat Dagang Kauman (SDK) Muchammad Yuli, Ketua Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman Gunawam Setiawan, serta sejumlah pejabat lainnya, termasuk perwakilan Walikota Surakarta Wahyu Kristina.

    Adapula Walikota Surakarta Terpilih Respati Ardi, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Eddy Sulistiyo, Direktur LPDB KUMKM Supomo, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva yang juga menjabat Ketua Umum Syarikat Indonesia.

    Dalam diskusi tersebut, Ferry menegaskan komitmen pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi (Kemenkop), untuk terus mendukung dan melindungi industri tekstil dalam negeri dari ancaman produk impor.

    Menurutnya, koperasi seperti SDK memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan ekonomi berbasis nilai perjuangan, khususnya di sektor batik yang merupakan warisan budaya bangsa.

    “Kami memastikan bahwa Kementerian Koperasi akan selalu mendukung koperasi yang memiliki nilai ekonomi sekaligus perjuangan seperti SDK. Batik adalah identitas bangsa yang harus terus dijaga keberlangsungannya,” ujar Ferry.

    Lebih lanjut, Ferry juga menekankan pentingnya peran koperasi dalam memperkuat industri lokal agar mampu bersaing di pasar domestik dan internasional.

    Ia mengapresiasi peran SDK dan komunitas Kampung Wisata Batik Kauman dalam mempertahankan tradisi batik, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor ekonomi kreatif.

    Kehadiran sejumlah tokoh dalam diskusi ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan para pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan sektor koperasi dan UMKM.

    Kampung Wisata Batik Kauman di Solo telah dikenal sebagai salah satu sentra batik yang sarat dengan nilai sejarah dan budaya, menjadikannya ikon penting dalam industri kreatif Indonesia.

  • Impor Baju Bekas Makin Banyak, Kemenkop Ajukan RUU Perlindungan Industri Tekstil – Halaman all

    Impor Baju Bekas Makin Banyak, Kemenkop Ajukan RUU Perlindungan Industri Tekstil – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengungkap bahwa saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang (UU) Perlindungan Industri Tekstil.

    Hal itu ia dapati setelah melakukan rapat di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

    Akibat belum memiliki UU Perlindungan Industri Tekstil, produk impor seperti baju bekas bisa masuk ke Indonesia secara mudah.

    “Setelah melakukan rapat di Bappenas, kesimpulan sementara menunjukkan Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Industri Tekstil, yang menyebabkan masuknya kain dan baju bekas, serta batik printing impor menjadi mudah,” kata Ferry di Solo, Jumat (13/12/2024), dikutip dari keterangan tertulis.

    Untuk mengatasi hal tersebut, Kemenkop telah menyampaikan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Industri Tekstil kepada Kementerian Perindustrian dan DPR.

    Ia pun mengharapkan dukungan agar RUU tersebut dapat disahkan dan menjadi payung hukum bagi industri tekstil dalam negeri.

    Menurut Ferry, Kemenkop terus mendorong kajian dan evaluasi terhadap kebijakan impor yang merugikan.

    Itu termasuk kebijakan impor susu dengan bea nol persen yang telah diminta untuk ditinjau.

    “Kami juga mengimbau DPR dan kementerian terkait untuk meninjau kebijakan impor tekstil yang berdampak negatif terhadap koperasi perajin batik Indonesia,” ujar Ferry.

    Tak hanya itu, kata Ferry, saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, telah disetujui pembentukan Satgas Impor.

    “Ini juga berdampak besar bagi kami-kami ini yang mengurus koperasi. Maka dibutuhkan komitmen yang tinggi,” ucap Ferry.

    Pada Jumat ini di Solo, saat agenda audiensi dengan Koperasi Syarikat Dagang Kauman (SDK), ia menyatakan dukungan penuh terhadap industri tekstil dalam negeri.

    Selain itu, ia juga berkomitmen memberikan perlindungan kepada para perajin batik terhadap serangan produk impor.

    Termasuk salah satunya dukungan kepada Koperasi SDK sebagai koperasi batik di wilayah Surakarta, Jawa Tengah.

    “Sejak awal, Kementerian Koperasi (Kemenkop) melihat semangat perjuangan yang kuat dalam Koperasi SDK,” tutur Ferry.

    “Hal ini mengingatkan pada perjuangan pendirian serikat dagang Islam di awal tahun 1900-an,” sambungnya.

    Ferry pun menegaskan Kemenkop sangat fokus terhadap pentingnya perlindungan pemerintah terhadap industri garmen, khususnya batik.

  • Daftar 24 Provinsi Telah Umumkan UMP 2025: UMP Jakarta Tertinggi, Jateng Terendah – Halaman all

    Daftar 24 Provinsi Telah Umumkan UMP 2025: UMP Jakarta Tertinggi, Jateng Terendah – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah provinsi di Indonesia telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 hingga malam ini, Rabu (11/12/2024).

    Kenaikan UMP 2025 sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2025.

    Beleid tersebut diundangkan pada 4 Desember 2024.

    Dalam Permenaker itu, UMP 2025 wajib dinaikan sebesar 6,5 persen.

    Pasal 10 Perrmenaker tersebut menyebutkan, upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 dan upah minimum sektoral provinsi tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024.

    Selain itu, upah minimum kabupaten/kota tahun 2025 dan upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 18 Desember 2024.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian, konsultasi publik dengan melibatkan perwakilan organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh melalui lembaga kerja sama (LKS) tripartit nasional dan dewan pengupahan nasional melalui proses meaningful participation.

    “Rata-rata kenaikan upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5 persen, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Rabu (4/12/2024).

    Yassierli menambahkan, upah minimum sektoral atau UMS ditetapkan untuk sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya.

    Dan tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan.

    Sektor tertentu sebagaimana dimaksud tercantum dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan direkomendasikan oleh dewan pengupahan provinsi kepada gubernur untuk penetapan upah minimum sektoral provinsi. Maupun rekomendasi dewan pengupahan kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota. 

    “Nilai upah minimum sektoral provinsi harus lebih tinggi dari nilai upah minimum provinsi,” ucap Yassierli.

    Upah minimum sektoral kabupaten/kota harus lebih tinggi dari nilai upah minimum kabupaten/kota.

    Provinsi yang Telah Umumkan UMP

    Hingga malam ini sebanyak 24 provinsi telah menyelesaikan penetapan UMP.

    Dari seluruh daerah yang telah menetapkan upah minimum, Jakarta mencatatkan nilai tertinggi dengan UMP 2025 mencapai lebih dari Rp5 juta.

    Satu-satunya provinsi di Indonesia yang melampaui angka tersebut. 

    Kenaikan sebesar 6,5 persen atau setara dengan Rp329.380 membuat UMP Jakarta tahun depan menjadi Rp5.396.761, yang juga menjadi kenaikan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

    Sementara UMP Jawa Tengah terendah yakni Rp 2.169.3490 per bulan.

    Selengkapnya berikut daftar 20 provinsi yang telah mengumumkan UMP 2025:

    UMP di Jawa dan Bali

    1. UMP Jakarta 2025 naik dari Rp 5.067.381 menjadi Rp 5.396.761.

    2. UMP DI Yogyakarta 2025 naik dari Rp 2.125.897 menjadi Rp 2.264.080

    3. UMP Banten 2025 naik dari Rp 2.727.812 menjadi  2.905.119

    4. UMP Jatim 2025 naik dari Rp 2.165.244,3 menjadi 2.305.985

    5. UMP Jabar 2025 naik dari Rp 2.057.495 menjadi Rp 2.191.232

    6. UMP Jateng 2025 naik dari Rp 2.036.947 menjadi Rp 2.169.349

    7.. UMP Bali 2025 naik dari Rp 2.813.672 menjadi Rp 2.996.560

    UMP di Sumatera

    8. UMP Riau 2025 naik dari Rp 3.294.625 menjadi Ro 3.508.776

    9. UMP Aceh 2025 naik dari Rp 3.460.672 menjadi Rp Rp 3.685.616

    10. UMP Lampung 2025 naik dari Rp 2.716.497 menjadi Rp 2.893.070

    11. UMP Sumatera Selatan 2025 naik dari Rp 3.456.874 menjadi Rp 3.681.571

    12.  UMP Sumatera Barat 2025 naik dari Rp 2.811.449 menjadi Rp 2.994.193

    UMP di Kalimantan

    13.  UMP Kalimantan Barat 2025 naik dari Rp 2.702.616 menjadi Rp 2.878.286

    14. UMP Kalimantan Utara 2025 naik dari Rp 3.361.653 menjadi Rp 3.580.160

    15. UMP Kalimantan Selatan 2025 naik dari Rp 3.282.812 menjadi Rp 3.496.194

    16. UMP Kalimantan Tengah 2025 naik dari Rp 3.261.616 menjadi Rp 3.473.621

    17. UMP Kalimantan Timur 2025 naik dari Rp 3.360.858 menjadi Rp 3.579.314

    UMP di Sulawesi

    18. UMP Sulawesi Selatan 2025 naik dari Rp 3.434.298 menjadi Rp 3.657.527

    19. UMP Sulawesi Tenggara naik 2025 dari Rp 2.736.698 menjadi Rp 2.915.000

    20. UMP Gorontalo 2025 naik dari Rp 3.012.318 menjadi Rp 3.221.731

    UMP di Indonesia Timur

    21. UMP Nusa Tenggara Barat (NTB) 2025 naik dari Rp 2.444.067 menjadi Rp 2.602.931

    22. UMP Papua 2025 naik dari Rp 4.024.270 menjadi Rp 4.285.850

    23. UMP Papua Barat 2025 naik dari Rp Rp 3.393.500 menjadi Rp 3.614.000

    24. UMP Maluku Utara 2025 naik dari Rp 3.200.000 menjadi Rp 3.408.000

    Dampak Kenaikan UMP Bagi Dunia Usaha

    Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memastikan industri padat karya bakal memikul beban terberat pasca dinaikkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen.

    Pasalnya, keputusan kenaikan UMP tahun depan dibuat saat industri nasional tengah mengalami penurunan permintaan dan kebijakan fiskal tahun depan yang dinilai memberatkan.

    Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Subchan Gatot menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam menetapkan besaran UMP 2025.

    “Kita menghormati apa yang diputuskan Presiden, walaupun cukup berat bagi dunia usaha khususnya padat karya yang memiliki ribuan pekerja dan saat ini sedang mengalami penurunan permintaan,” ujar Subchan saat dihubungi, Jumat (6/12/2024).

    Formula UMP 2025

    Pria yang juga aktif sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ini menyayangkan formula yang ditetapkan dalam menghitung Upah Minimum tahun depan sesuai Permenaker Nomor 16/2024 menggantikan formula yang sudah diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. 

    Padahal formula dalam PP tersebut merupakan perbaikan dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

    Seperti diketahui, Permenaker yang diteken Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada 4 Desember 2024 lalu mencantumkan formula penghitungan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Pasal 2 dan Pasal 5. 

    Secara garis besar dalam menetapkan UMP/UMK, Dewan Pengupahan di level Provinsi atau Kabupaten/Kota harus menggunakan formula: UMK 2025 = UMK2024 + Nilai Kenaikan UMK 2025.

    “Sejak pertengahan tahun lalu mereka (industri padat karya) sudah membuat anggaran untuk gaji pegawai berdasarkan aturan sebelumnya yaitu PP Nomor 51 di kisaran 2,5-3,5 persen. Namun di ujung tahun tiba-tiba diputuskan 6,5 persen. Apalagi ditengah situasi bayang-bayang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen dan melemahnya daya beli masyarakat, pasti berat bagi mereka,” kata Subchan.

    Risiko Kenaikan UMP

    Menurutnya, pelaku industri yang tidak kuat memikul kondisi naiknya biaya operasional namun tidak bisa mengerek harga jual produk akibat rendahnya daya beli masyarakat, akan mempertimbangkan satu dari tiga opsi berikut. 

    Pertama, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK); Kedua, gulung tikar; Ketiga, mati perlahan karena tidak mampu bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri.

    “Saya khawatir perusahaan yang tidak kuat akan mengambil langkah-langkah PHK karena terpaksa kondisi yang semakin sulit, atau menutup usahanya karena UMKM yang mendominasi sektor padat karya tidak mampu lagi menanggung beban, terakhir daya saingnya semakin melemah karena naiknya biaya pasti mengurangi daya saing produk kita,” tegas Subchan.

    Untuk mencegah tiga risiko tersebut terjadi, KADIN menurutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memberikan dukungan kepada dunia usaha.

    Terutama dari sisi finansial berupa dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha yang bisnisnya sedang lesu serta meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Contohnya, pemerintah bisa menanggung 50 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 1 tahun untuk meringankan beban pekerja dan pengusaha. Bisa juga menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen,” usulnya.

     

      

  • Alat Makan Keramik Wajib Bersertifikat Halal Mulai 2026, Apa Alasannya? – Halaman all

    Alat Makan Keramik Wajib Bersertifikat Halal Mulai 2026, Apa Alasannya? – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Alat makan keramik atau ceramic tableware diwajibkan memiliki sertifikat halal pada 2026 mendatang.

    Hal itu diungkap oleh Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam (ISKPBGN) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Nadi Astuti.

    “Nanti akan diberlakukan terhadap ceramic tableware sertifikasi halal ini di tahun 2026,” katanya dalam diskusi saat acara “Twin Fest 2024: Ceramic Tableware & Glassware Indonesia” di Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

    Ia pun mengatakan pelaku industri alat makan keramik untuk menyiapkannya agar semua perusahaan bisa menerapkan sertifikat halal.

    Dalam acara yang sama, Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto mengungkap bahwa dari keseluruhan anggota ASAKI, baru dua yang sudah bersertifikasi halal.

    Menurut dia, baru dua anggota ASAKI yang memiliki standar sertifikasi halal karena ini berkaitan dengan kepentingan perusahaan atau skala prioritas masing-masing.

    Contohnya seperti bagi perusahaan yang mayoritas ekspor, apalagi yang ke negara-negara timur atau Malaysia, akan menjadikan sertifikasi halal ini sebagai prioritas.

    Namun, pada dasarnya, ia mengatakan industri dalam negeri akan mendukung berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan sertifikasi halal.

    Sertifikasi halal ini juga dinilai akan melindungi produk alat makan keramik lokal dari gempuran yang impor.

    “95 persen impor tableware ini dari mana? Dari China. Nah, dengan adanya sertifikasi halal ini, tentunya ini kan untuk melindungi konsumen dari sisi keamanan, dari sisi kesehatan,” kata Edy.

    “Sertifikasi halal ini yang belum tentu bisa dipenuhi oleh produk impor,” lanjutnya.

    Ia pun menegaskan pengusaha keramik sangat mendukung dan siap dengan kewajiban sertifikasi halal untuk produk alat makan keramik.  

  • Daftar 7 Mobil Disuntik Mati, Tak Lagi Dijual Tahun Depan

    Daftar 7 Mobil Disuntik Mati, Tak Lagi Dijual Tahun Depan

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Sebanyak tujuh model mobil dari berbagai merek tak akan dijual lagi di Indonesia tahun depan karena sudah disuntik mati. Simak daftarnya.

    Penyetopan penjualan ini biasanya karena sejumlah alasan, mulai dari pembaruan model, pergeseran preferensi pembeli, penjualan yang kian merosot maupun merek yang sudah hengkang dari dalam negeri.

    Misalnya, merek asal Perancis, Peugeot yang berada di bawah naungan Astra International, resmi hengkang dari Indonesia per 2 Mei lalu. Selain tutup, merek itu juga menyetop semua penjualan.

    Mobil yang disetop penjualan maupun produksi pun beragam, mulai dari segmen MPV, SUV hingga mobil perkotaan atau city car.

    Berikut daftar mobil yang sudah discontinue penjualannya di Indonesia:

    Suzuki Ignis

    Suzuki Indomobil Sales (SIS) pada Agustus lalu mengungkapkan Ignis telah disetop penjualannya di Indonesia.Penyetopan penjualan mobil perkotaan itu karena peralihan strategi perusahaan ke sektor elektrifikasi.

    SIS juga beralasan tak lagi menjual Ignis karena perusahaan hendak memperkuat model-model yang diproduksi di dalam negeri.

    Ignis adalah salah satu produk impor SIS dari India yang mengisi tempat di antara S-Presso dan Baleno. Saat ini Ignis sudah tak tampak ditawarkan di situs resmi Suzuki.

    Toyota Sienta

    Toyota Indonesia tak lagi menjual Sienta, MPV pintu geser termurah Toyota sejak 2023. Namun perusahaan baru mengungkapnya pada Januari 2024.

    Mobil yang diproduksi di pabrik Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) di Karawang, Jawa Barat sudah disetop setahun yang lalu dan penjualannya tak lagi ada sejak saat itu.

    Sienta meluncur di Indonesia pada 2016 dan pertama kali diluncurkan pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS).

    Saat pertama kali rilis, mobil ini dibanderol mulai Rp230 juta hingga Rp295 jutaan.

    Mitsubishi Oultander PHEV

    Kemudian pabrikan otomotif asal Jepang, Mitsubishi Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) diam-diam juga menyetop penjualan Outlander Plug In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) pada penghujung tahun lalu.

    Tak ada pengumuman resmi dari perusahaan terkait penyetopan penjualan mobil hybrid ini. Namun mobil hybrid ini sudah tak ada lagi di situs resmi Mitsubishi Indonesia.

    Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, Mitsubishi sempat banting harga Outlander PHEV dengan diskon Rp400 juta per unit pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2021.

    Outlander PHEV meluncur di Indonesia pada 2019. Harga normal Outlender PHEV menurut situs Mitsubishi sebesar Rp1,3 miliar per unit.

    MMKSI tertutup saat ditanya soal penjualan mobil ini, namun pada Oktober 2019 dikatakan laku sekitar 50 unit.

    Penjualan Outlander PHEV pun terbatas, hanya dijual di 12 dealer, dengan 10 dealer berada di Pulau Jawa sedangkan dua lainnya di Bali.

    Daihatsu Ayla termurah

    Daihatsu Ayla D M/T tanpa fitur AC dan audio sudah tidak dijual lagi di Indonesia. Mobil ini sudah diluncurkan sejak 2013.

    Ayla D M/T mesin 1.000 cc saat itu menjadi mobil penumpang baru termurah, dibanderol terakhir kali dengan harga Rp108,2 juta.

    Peugeot 2008, 3008 dan 5008

    Ketiga model mobil asal Perancis, Peugeot yaitu 2008, 3008 dan 5008 sudah tak lagi dijual di Indonesia karena perusahaan tutup.

    Ketiganya mengisi pasar di segmen SUV. Harga yang ditawarkan juga terbilang bersaing dengan merek-merek pesaing. Namun perusahaan pada Mei lalu.

    Kini merek yang terafiliasi dengan PT Astra International di dalam negeri itu hanya menjalani layanan purna jual bagi konsumen.

    Hengkangnya Peugeot dari Indonesia karena keputusan dari prinsipal, Stellantis, yang ingin mengakhiri penjualan di Indonesia.

    (can/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Produk Impor Menjamur, Industri Petrokimia Dalam Bahaya – Page 3

    Produk Impor Menjamur, Industri Petrokimia Dalam Bahaya – Page 3

    Sementara itu, Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Wiwik Pudjiastuti menyampaikan pemerintah terus mengupayakan strategi agar situasi industri petrokimia bisa lebih kondusif. Untuk memantau produk impor, misalnya, pemerintah tengah mematangkan instrumen neraca komoditas.

    “Kalau dengan neraca komoditas kita bisa melihat pasti selalu by data supply dan demand, kalau supply-nya rendah, demand-nya lebih rendah berarti masih ada potensi untuk impor,” kata Wiwik.

    Sistem tersebut diperlukan lantaran produk petrokimia dan turunannya masih didominasi produk impor. Padahal, industri petrokimia dalam negeri tengah berjuang memperkuat rantai pasok produksi. 

    Dalam catatan Kemenperin, produk petrokimia nasional meliputi olefin memiliki kapasitas produksi mencapai 9,72 juta ton, sementara produk aromatik 4,61 juta ton, dan produk C1 metanol dan turunannya sebesar 980.000 ton. 

    “Untuk penguatan struktur industri, yang perlu memang untuk penguatan salah satunya adalah melakukan integrasi industri hulu dan hilir,” tuturnya.