Xcloud.id

Topik: produk impor

  • Prospek Manufaktur 2025 Dibayangi Pelemahan Rupiah & Banjir Produk Impor

    Prospek Manufaktur 2025 Dibayangi Pelemahan Rupiah & Banjir Produk Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri masih gamang menghadapi dinamika dunia usaha pada tahun depan. Berbagai tantangan mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah hingga banjirnya produk impor dari China masih menjadi kekhawatiran manufaktur nasional.

    Ketua I Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) Erwin Hermanto mengatakan pihaknya menantikan kebijakan perdagangan untuk menciptakan persaingan yang adil dan sehat antara produk impor dengan produk dalam negeri.

    “Kami optimis tapi sangat waspada terhadap situasi industri alat kesehatan di tahun 2025,” ujar Erwin kepada Bisnis, Senin (30/12/2024).

    Dalam hal ini, dia pun menegaskan pemerintah harus mendorong kebijakan terkait jaminan pasar domestik dengan memprioritaskan Produk Dalam Negeri (PDN) pada sektor swasta, khususnya pada pemerintah daerah dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

    “Industri dalam negeri saat ini mengalami tekanan yang cukup berat dengan banjirnya produk impor murah, melemahnya nilai tukar rupiah, penurunan daya beli masyarakat dan lain sebagainya,” tuturnya.

    Sebelumnya Erwin juga telah mendorong optimalisasi serapan produk alat kesehatan lokal di era pemerintahan baru dapat menjadi bukti keberpihakan terhadap industri alkes nasional.

    “Belanja kesehatan negara selama 2016 sampai dengan 2024 terbilang datar di angka 3% dari PDB [produk domestik bruto] jauh di bawah rekomendasi WHO di sekitar 9-10% dari PDB,” ujarnya.

    Sementara itu, dia tak memungkiri bahwa penyerapan produk alat kesehatan buatan dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) terus ditingkatkan dari 12% tahun 2019 menjadi 48% pada tahun 2024.

    Di sisi lain, pengusaha alat kesehatan Indonesia juga meminta pemerintah untuk memberikan kebijakan fiskal yang tepat sasaran sehingga tidak memberatkan industri alat Kesehatan dalam negeri.

    “Serta kebijakan investasi yang tidak membuka sepenuhnya kepada PMA [penanaman odal asing] terutama di sektor-sektor produk yang sudah matang,” jelasnya.

    Terdapat peluang pertumbuhan industri alat kesehatan, khususnya pada sektor produk barang medis habis pakai (BMHP) mempunyai potensi yang cukup baik.

    Sementara itu, produk-produk investasi untuk screening dan diagnosa mungkin tidak terlalu menjanjikan untuk industri lokal karena banyak kebutuhan yang akan diisi melalui program pinjaman luar negeri.

    Alat KesehatanPerbesar

    Di sisi lain, Ketua Umum Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) Dadang Asikin menyoroti instrumen hambatan trade measures yang diterapkan Indonesia masih minim sehingga produk impor mudah masuk ke pasar domestik.

    “Pemerintah sebagai bentuk perlindungan sebaiknya sudah mulai meninjau kembali hambatan perdagangan (trade measures) yang dimiliki Indonesia dengan negara lain,” ujarnya, dihubungi terpisah.

    Dalam catatan Kemenperin, Indonesia hanya memiliki 207 jenis instrumen hambatan untuk menahan laju impor masuk ke pasar domestik, sementara anggota WTO lain misalnya China, dan Amerika Serikat masing-masing memiliki 1.569 dan 4.597 jenis instrumen trade measures yang diterapkan.

    Bahkan di negara ASEAN, hambatan perdagangan Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan dengan Thailand, Filipina, dan Singapura yang memiliki instrumen trade measure masing-masing sebesar 661, 562, dan 216 jenis.

    “Ini saja mengindikasikan barikade yang di buat masih cukup longgar untuk di tembus. Lagi-lagi diperlukannya konsolidasi berapa kementerian/lembaga terkait untuk memperkuat posisi tawar industri dalam negeri,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Peneliti Next Policy, Muhammad Ibnu Faisal, mengatakan impor produk manufaktur dari China belakangan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi sebagai dampak penerapan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). 

    “Misalnya, periode 2019-2023, impor TPT (tekstil, pakaian, dan tekstil lainnya) dan kosmetik dari Cina mengalami peningkatan rata-rata tahunan sebesar 2,75% dan 35,46% masing-masingnya. Hingga 2024, nilai impor dari Cina mencapai US$52,26 miliar atau meningkat 13,03% dari tahun sebelumnya,” kata Ibnu di Jakarta (24/12/2024). 

    Posisi China saat ini masih menjadi negara dengan output manufaktur terbesar di dunia, mendominasi sekitar 31,6% dari output manufaktur global dan memiliki pengaruh besar dalam skala internasional.

    Banjir impor produk dari China dinilai semakin menantang dengan keberadaan Permendag 8/2024 yang merelaksasi impor berkontribusi pada volume impor yang tidak dikontrol. Tidak sedikit pelaku usaha lokal yang menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut. 

    Menanggapi paparan tersebut, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telisa Aulia Faliyanti menyebut bahwa lahirnya Permendag 8 Tahun 2024 menjadi salah satu penyebab turunnya Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur belakangan ini. 

    “Cost industri lokal kita masih belum efisien, mulai dari ketidakpastian regulasi hingga rendahnya produktivitas tenaga kerja. Sementara di China, ada dukungan penuh untuk mendorong inovasi melalui tekonologi terhadap industri, seperti pada industri kertas di sana,” terangnya.

    Telisa juga menyebut penyesuaian PPN menjadi 12% semakin membebani industri lokal dan menurunkan daya saing produk lokal dalam pasar yang sangat kompetitif. 

    “Kebijakan PPN semakin membuat industri semakin sulit kompetitif secara harga,” ujarnya.

  • BPOM Temukan Peredaran Kosmetik Ilegal Senilai Lebih dari Rp8,91 Miliar – Halaman all

    BPOM Temukan Peredaran Kosmetik Ilegal Senilai Lebih dari Rp8,91 Miliar – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan peredaran kosmetik ilegal dari empat wilayah di Indonesia senilai lebih Rp8,91 miliar. 

    Temuan ini merupakan  hasil intensifikasi pengawasan dan operasi penindakan terhadap kegiatan produksi dan peredaran kosmetik impor ilegal atau mengandung bahan berbahaya yang dilakukan oleh BPOM selama periode Oktober-November tahun 2024

    “Temuan kosmetik  ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya dari intensifikasi pengawasan dan operasi penindakan ini berjumlah 235 item (205.400 pieces),” ungkapnya dilansir dari laman resmi BPOM, Senin (30/12/2024). 

    Berdasarkan wilayah temuan, ada 4 wilayah di Indonesia dengan nilai ekonomi yang signifikan. 

    Jawa Barat merupakan wilayah dengan temuan terbanyak hingga mencapai lebih dari Rp4,59 miliar, kemudian diikuti dengan temuan di Jawa Timur yang mencapai lebih dari Rp1,88 miliar.

    “Lalu Jawa Tengah yang mencapai lebih dari Rp1,43 miliar, dan Banten yang mencapai lebih dari Rp1,01 miliar,” urai Kepala BPOM Taruna Ikrar.

    Berdasarkan jenis pelanggaran pada temuan ini, nilai keekonomian terbesar yang mencapai lebih dari Rp4,59 miliar yang merupakan jenis pelanggaran memproduksi/mengedarkan kosmetik mengandung bahan berbahaya. 

    Pelanggaran selanjutnya adalah mengedarkan kosmetik ilegal dengan nilai keekonomian temuan mencapai lebih dari Rp4,32 miliar.

    Sebagian besar kosmetik impor ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya tersebut didistribusikan dan dipromosikan secara online.

    Mayoritas temuan produk kosmetik ilegal merupakan produk impor yang berasal dari Tiongkok, namun ada juga beberapa produk yang berasal dari Korea, Malaysia, Thailand, Filipina, dan India. 

    “Untuk kandungan bahan berbahaya, hasil pengujian dari sebagian besar temuan produk kosmetik ilegal diketahui mengandung bahan dilarang, yaitu merkuri dan pewarna rhodamin B (merah K10),” lanjut Taruna. 

    Selain kosmetik ilegal dalam bentuk produk jadi, dari hasil operasi penindakan di Bandung, BPOM juga telah berhasil menyita sejumlah barang bukti. 

    Barang bukti berupa bahan baku obat dan produk ruahan (basis krim) yang dicampur dengan bahan obat yang digunakan dalam produksi skincare beretiket biru di usaha rumahan atau sarana ilegal. 

    Kegiatan produksi ini dilakukan oleh produsen yang tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan kosmetik atau obat.

    Hasil pengawasan dan operasi penindakan tersebut ditemukan produk dan bahan baku.

    Di antaranya mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang dalam kosmetik seperti hidrokuinon, tretinoin, antibiotik, antifungi, dan steroid. 

    Produk ilegal yang mengandung bahan obat ini diketahui didistribusikan ke “klinik kecantikan” di Pulau Jawa (Bandung, Cimahi, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Mojokerto, dan Jember). 

    Jumlah barang bukti yang ditemukan sebanyak 208 item ini ditaksir nilai keekonomiannya mencapai Rp4,59 miliar.

    Terhadap temuan intensifikasi pengawasan dan operasi penindakan ini, Kepala BPOM menegaskan bahwa BPOM telah memberikan sanksi administratif terhadap 2 kasus, yang terjadi di Banten dan Jawa Timur, yaitu berupa perintah penarikan dan pemusnahan produk. 

    Sementara itu,  2 temuan lainnya di wilayah provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah ditindaklanjuti secara pro-justitia oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM. 

    Tentang temuan ini, Kepala BPOM kembali menegaskan kepada pelaku usaha untuk mematuhi regulasi yang berlaku.

    Ia juga mengimbau masyarakat agar menerapkan cek KLIK (cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa) sebelum membeli atau menggunakan kosmetik. 

    Untuk menghindari penggunaan produk kosmetik ilegal yang tidak sesuai ketentuan, pastikan untuk membeli dan memperoleh kosmetik dari sarana penjualan yang jelas. 

    Jika membeli kosmetik secara online, pastikan dilakukan melalui official online store (toko online resmi).

  • Kemenperin ungkap PPN 12 persen bisa diterima oleh pelaku industri

    Kemenperin ungkap PPN 12 persen bisa diterima oleh pelaku industri

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan pelaku industri tidak begitu terbebani dengan rencana kenaikan PPN 12 persen alias masih bisa menerimanya, pelaku industri justru disebut lebih khawatir karena dampak dari kebijakan relaksasi impor.

    “Kenaikan PPN 12 persen itu bisa diterima oleh industri. Kami baca dari hasil penilaian optimisme pelaku usaha industri,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arief dalam konferensi pers rilis IKI Jakarta, Senin.

    Febri menjelaskan hal yang mengkhawatirkan bagi para pelaku industri adalah relaksasi impor atau pembatasan impor karena dinilai bisa mengakibatkan pasar domestik dibanjiri dengan produk impor murah sehingga produk manufaktur buatan dalam negeri bisa sulit bersaing.

    “Yang lebih ditakutkan industri adalah kebijakan relaksasi impor dan pembatasan impor yang mengakibatkan pasar domestik banjir barang impor murah. Ini lebih ditakutkan oleh industri dibandingkan dengan kenaikan PPN 12 persen,” katanya.

    Ia menjelaskan, kenaikan PPN 12 persen memang akan menaikkan harga bahan baku yang pada ujungnya berimbas pada kenaikan harga jual produk manufaktur. Kenaikan PPN juga diperkirakan akan berdampak pada industri terutama utilisasi yang berada pada kisaran 2-3 persen.

    Dirinya juga menjelaskan bahwa dampak negatif kenaikan PPN 12 persen bagi industri juga telah diantisipasi pemerintah melalui sejumlah paket kebijakan ekonomi sehingga diharapkan mampu membantu daya saing industri tanah air hingga menjaga asas keadilan.

    “Apalagi dengan adanya paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah berupa berbagai insentif, di antaranya insentif PPh untuk industri padat karya, insentif untuk mobil hybrid dan berbagai insentif lain dan berbagai program kebijakan,” katanya.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Indeks Kepercayaan Industri Ekspansif di 2024, Tapi Kok Banyak Pabrik Tutup?

    Indeks Kepercayaan Industri Ekspansif di 2024, Tapi Kok Banyak Pabrik Tutup?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan penjelasan terkait Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang berada di level ekspansi sepanjang 2024, meski Purchasing Manufacturing Index (PMI) manufaktur kontraksi 5 bulan beruntun. Terlebih, tak sedikit kabar pabrik industri tutup pada tahun ini.

    Untuk diketahui, IKI Desember 2024 berada di angka 52,93 atau turun tipis dibandingkan bulan sebelumnya 52,95. Sejak awal tahun IKI bertahan di level ekspansi atau di atas batas ambang angka indeks 50. Indeks ini mencerminkan variabel pesanan baru, persediaan produk hingga produksi. 

    Sementara itu, PMI Manufaktur Indonesia pada November 2024 terkontraksi di level 49,6 naik dari bulan sebelumnya 49,2. Tren kontraksi tersebut dimulai pada Juli 2024 dengan angka 49,3 turun dari bulan sebelumnya 50,7. 

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan perbedaan data tersebut disebabkan sampel data yang berbeda. Dia menegaskan bahwa IKI mengambil sampel nyaris 3.000 perusahaan industri dari 23 subsektor, sedangkan PMI manufaktur yang dikeluarkan S&P Global hanya menggunakan sampel dari 400 perusahaan industri lokal. 

    “IKI lebih komprehensif dan lebih kuat dibanding PMI karena jumlah sampel nya lebih banyak dan subsektornya lebih detail. Jadi hasil IKI dan PMI berbeda silakan nilai sendiri,” kata Febri dalam konferensi pers IKI Desember 2024 di Jakarta, Senin (30/12/2024). 

    Kendati demikian, Febri tak menampik banyaknya pabrik yang bangkrut dan tutup hingga berujung pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam beberapa waktu terakhir. Menurut dia, kondisi ini terjadi karena kebijakan relaksasi impor yang membuat produk industri lokal tergerus karena banjirnya produk impor yang lebih murah.

    Dalam catatan Bisnis, penutupan pabrik ban PT Hung-A di Cikarang pada Februari 2024 yang menyebabkan 1.500 karyawan terimbas PHK. Pada April 2024, PT Sepatu Bata Tbk (BATA) juga menutup operasional pabrik sepatunya di Purwakarta setelah mengalami kerugian 4 tahun terakhir. 

    Terkini, data Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) melaporkan sebanyak 60 perusahaan tekstil terpaksa tutup dalam 2 tahun terakhir yang memicu PHK sebanyak 250.000 karyawan. 

    Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta mengatakan perusahaan tekstil tersebut tutup dipicu maraknya impor ilegal yang membanjiri pasar domestik, sementara pengendalian arus impor dinilai tak dijaga ketat oleh pemerintah.  

    “Tahun 2024 sudah banyak pabrik yang tutup. Sekitar 60 perusahaan di sektor hilir dan tengah industri tekstil telah berhenti beroperasi. Akhirnya, sekitar 250.0000 karyawan mengalami PHK,” kata Redma dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (17/12/2024).  

    Redma menuturkan, maraknya impor ilegal memperparah kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang saat ini disebut tengah memasuki fase deindustrialisasi selama 10 tahun terakhir. 

  • Surveyor Indonesia pastikan produk impor penuhi ketentuan lewat VPTI

    Surveyor Indonesia pastikan produk impor penuhi ketentuan lewat VPTI

    Awalnya hanya beberapa komoditas (yang ditugaskan oleh Kementerian Perdagangan). Per tahun ini kita sudah sampai 43 komoditas (komoditas impor yang dilakukan verifikasi). Insya Allah kita sudah masuk, ada di pipeline kami di 2025 ada empat komoditas

    Jakarta (ANTARA) – PT Surveyor Indonesia bersama PT Sucofindo, anggota Holding BUMN IDSurvey, memastikan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia telah memenuhi ketentuan pemerintah melalui kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) yang dilakukan sejak 2002.

    Direktur Komersial Surveyor Indonesia Saifuddin Wijaya menjelaskan bahwa pemenuhan ketentuan yang dimaksud seperti kesesuaian spesifikasi dan persyaratan, HS Code, jumlah atau volume produk, hingga kesesuaian untuk aturan barang larangan dan/atau pembatasan (lartas).

    “Awalnya hanya beberapa komoditas (yang ditugaskan oleh Kementerian Perdagangan). Per tahun ini kita sudah sampai 43 komoditas (komoditas impor yang dilakukan verifikasi). Insya Allah kita sudah masuk, ada di pipeline kami di 2025 ada empat komoditas lagi, dan itu sudah ada diskusi dengan Kementerian Perdagangan,” kata Saifuddin dalam media gathering di Jakarta, Senin.

    Dalam Kerja Sama Operasi (KSO), Surveyor Indonesia bersama Sucofindo melakukan verifikasi terhadap barang impor di tempat lokasi sebelum masuk ke perbatasan negara. Adapun KSO Surveyor Indonesia-Sucofindo memiliki tujuh kantor cabang luar negeri dan dukungan sembilan afiliasi global, dalam rangka pemberian layanan VPTI yang optimal.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Surveyor Indonesia Sandry Pasambuna menambahkan, ke depan pihaknya akan lebih memperkuat kerja sama dengan pemerintah dalam melakukan verifikasi produk impor. Apalagi, di tengah pemberantasan produk impor ilegal yang saat ini menjadi perhatian pemerintah.

    “Seperti yang kita tahu bahwa banyak barang-barang yang masuk secara ilegal di Indonesia, seperti kain tekstil, yang ini membuat beberapa perusahaan tekstil Indonesia tidak bisa beroperasi lagi. Di sini peran Surveyor Indonesia sebagai ‘The Guardian of Assurance’ akan memastikan ke depannya tidak akan ada seperti ilegal importir yang seperti yang sudah terjadi sebelumnya,” kata Sandry.

    Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri TICCS (testing, inspection, certification, consultation), Sandry menyampaikan bahwa sepanjang tahun ini Surveyor Indonesia juga telah mendukung berbagai proyek terutama sektor minyak dan gas, transportasi dan infrastruktur, batu bara dan mineral, hingga proyek-proyek yang mendukung sustainability.

    Ia menyebutkan, saat ini Surveyor Indonesia juga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan serta Kemenko Perekonomian untuk membangun national dashboard untuk menjawab tantangan pengaturan Uni Eropa (UE) mengenai produk bebas deforestrasi atau The European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bukan PPN 12%, Kemenperin: Industri Lebih Takut dengan Relaksasi Impor

    Bukan PPN 12%, Kemenperin: Industri Lebih Takut dengan Relaksasi Impor

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai industri manufaktur nasional masih mampu mengatasi dampak dari kenaikan pajak pertambahan nilai atau tarif PPN 12% dibandingkan banjir produk impor murah yang menekan daya saing industri lokal. 

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan kehadiran PPN 12% dapat diatasi oleh pelaku industri dengan menaikkan harga jual dan menurunkan utilisasi kapasitas produksi dikisaran 2%-3%. 

    “Apalagi dengan adanya paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah, berupa berbagai insentif di antarnya insentif PPh untuk industri padat karya, insentif hybrid dan berbagai insentif dan program kebijakan,” kata Febri dalam konferensi pers IKI, Senin (30/12/2024). 

    Hal tersebut dinilai tercerminkan dari laporan pandangan pelaku usaha terhadap kondisi usaha industri 6 bulan ke depan yang menunjukkan optimisme namun sedikit tertekan. 

    Pada Desember 2024, optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usahanya 6 bulan ke depan menurun yaitu menjadi 73,3% atau turun 0,1% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. 

    Secara rinci, sebanyak 21,2% pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil selama 6 bulan mendatang. Angka ini menurun 0,5% dibandingkan dengan persentase bulan sebelumnya. 

    Sementara itu, persentase pesimisme pandangan pelaku usaha terhadap kondisi usaha 6 bulan ke depan sebesar 5,5% atau meningkat 0,6% dibandingkan dengan persentase bulan sebelumnya. 

    “Namun, kami masih menerima laporan bahwa yang lebih ditakutkan oleh industri adalah kebijakan relaksasi impor dan pembatasan impor yang mengakibatkan pasar domestik banjir produk impor murah ini lebih ditakutkan oleh industri dibandingkan dengan kenaikan PPN 12%,” ujarnya. 

    Menurut Febri, PPN 12% memang dapat meningkatkan bahan baku/penolong industri, kondisi ini dapat dikendalikan dengan menaikkan harga dan menurunkan tingkat produksi. 

    Kendati demikian, kebijakan relaksasi impor justru dapat menekan industri lantaran daya beli masyarakat yang masih lemah dan lebih memilih produk yang lebih murah. 

    “Sebagai ilustrasi, misalkan ada produk manufaktur yang diproduksi sebesar dengan harga pokok produksi (HPP) Rp50.000 kalau dikenakan PPN 11% dijual Rp55.000 dan kalo PPN 12% jadi 56.000 masih bisa diantispasi industri disesuaikan dengan menaikkan harga dan turun utilisasi,” jelasnya.

    Sementara itu, relaksasi impor atau minimnya pembatasan impor mendoorng industri memicu kehadiran produk yang jauh lebih murah bahkan dibawah HPP industri lokal.

    “Kalau banjir produk impor industri mau bagaimana menyesuaikan utilisasinya bisa turun di atas 10% dan bahkan banyak industr ikolaps dan mem-PHK karena kebijakan relaksasi impor,” pungkasnya. 

  • Jaga Industri Dalam Negeri, Surveyor Indonesia Tekan Produk Impor Ilegal – Halaman all

    Jaga Industri Dalam Negeri, Surveyor Indonesia Tekan Produk Impor Ilegal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang TIC (Testing, inspection, certification), Surveyor Indonesia, akan menekan produk impor ilegal.

    Hal ini dilakukan agar industri dalam negeri tidak merugi akibat barang impor ilegal yang dapat merusak pasar.

    Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna mengatakan, perseroan saat ini memiliki tagline baru yaitu The Guardian of Assurance dan menjadi mitra pemerintah dalam memastikan semua produk yang diimpor sesuai spesifikasi, requirement, quantity yang ditetapkan pemerintah.

    “Banyak barang-barang yang masuk secara ilegal di Indonesia, seperti kain, tekstil. Ini yang membuat beberapa perusahaan tekstil di Indonesia tidak bisa beroperasi lagi,” ujar Sandry di Jakarta, Senin (30/12/2024).

    Menurutnya, peran Surveyor Indonesia sebagai The Guardian of Assurance akan memastikan tidak ada lagi ilegal importir seperti yang terjadi sebelumnya.

    “Kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa peran dari lembaga survey sangat penting untuk impor barang-barang dari luar negeri, terutama lembaga survey yang benar-benar bekerja secara profesional,” ujarnya.

    Sandry menegaskan, Surveyor Indonesia memainkan peran vital dalam kemajuan infrastruktur Indonesia, termasuk melalui proyek-proyek strategis seperti KRL Jabodebek, kereta cepat, dan Satelit Satria-1, juga layanan berkelanjutan yang semuanya merupakan upaya bersama penguatan industri nasional dan keandalan bangsa.

    “Ke depan, kami berharap dapat terus memperluas peran dan memperkuat komitmen kami terhadap keberlanjutan sehingga dapat semakin maksimal mendukung Indonesia dalam memenuhi tujuan pengurangan emisi karbon dan memperkuat daya saing di pasar global yang semakin menuntut kepatuhan terhadap keberlanjutan,” jelas Sandry.

  • Indeks Kepercayaan Industri Turun di Pengujung 2024 Akibat Kebijakan Relaksasi Impor – Halaman all

    Indeks Kepercayaan Industri Turun di Pengujung 2024 Akibat Kebijakan Relaksasi Impor – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perindustrian merilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) terakhir di tahun 2024. Sayangnya, nilai IKI Desember tahun ini turun akibat dari banyak hal, termasuk kebijakan relaksasi impor.

    “IKI pada bulan Desember 2024 mencapai 52,93 dan tetap ekspansi. Namun melambat 0,02 poin dibandingkan dengan bulan November 2024 yang sebesar 52,95. Nilai IKI juga meningkat 1,61 poin dibandingkan dengan nilai IKI Desember tahun lalu yang sebesar 51,32,” tutur Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif, dalam konferensi pers IKI di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (30/12/2024).

    Febri menjelaskan, optimisme pelaku usaha masih tetap baik pada IKI Desember 2024, meski diguncang dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Yang menjadi kekhawatiran ialah masih adanya kebijakan relaksasi impor yang masih berlaku.

    “Kenaikan PPN 12 persen bisa diterima industri, apalagi adanya paket kebijakan ekonomi dari pemerintah. Namun demikian kami masih menerima laporan dari pelaku industri adalah kebijakan relaksasi impor yang mengakibatkan banjir barang impor murah di pasar domestik,” jelas Febri.

    Kenaikan PPN 12 persen masih bisa diantisipasi pelaku industri dengan menaikkan harga jual hingga mengurangi utilisasi. Akan tetapi, dengan banjirnya produk impor akibat kebijakan relaksasi impor akan sulit disaingi dari segi harga.

    “Kalau PPN naik, industri bisa menaikkan harga. Tapi kalau banjir impor ini bagaimana industri mengatasinya. Dari segi harga, barang impor sulit disaingi,” kata Febri.

    Selanjutnya, dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, terdapat 19 subsektor mengalami ekspansi dan 4 subsektor kontraksi.

    Subsektor yang ekspansi memiliki kontribusi sebesar 90,5 persen terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas Triwulan III 2024.

    Dua subsektor yang dengan nilai IKI tertinggi adalah Industri Alat Angkutan Lainnya dan Industri Peralatan Listrik. Sedangkan dua subsektor yang mengalami kontraksi paling dalam adalah Industri Tembakau dan Industri Komputer, Barang Elektronik Dan Optik.

    Ada pula perlambatan ekspansi nilai IKI variabel pesanan baru sebesar 3,49 poin dari 54,20 pada bulan November 2024 menjadi 50,71 pada bulan Desember 2024. Lalu, nilai IKI variabel persediaan produk masih ekspansi dengan pelambatan sebesar 0,10 poin menjadi 54,58.

    Sebaliknya, nilai IKI variabel produksi mengalami ekspansi dan naik sebesar 5,81 poin dari 49,72 pada bulan November menjadi 55,53 pada bulan Desember 2024.

    “Secara umum kami menilai penurunan IKI pada Desember 2024 juga disebabkan karena faktor seasonal, dimana industri sudah mulai mengurangi produksi karena mau tutup tahun. Sedangkan produk manufaktur yang dijual pada bulan Desember, produksinya sudah di bulan sebelumnya. Seperti saat Desember industri makanan dan minuman banyak meningkatkan penjualan tapi produksinya dikurangi dan sudah dilakukan sejak bulan sebelumnya,” ungkap Febri.

    Masih berdasarkan IKI, kegiatan usaha secara umum sedikit menurun, sebanyak 76,4 persen responden menyampaikan kegiatan usahanya membaik dan stabil.

    Proporsi industri yang menyatakan kondisi usahanya pada bulan Desember 2024 membaik sebanyak 29,8 persen menurun 1,0 persen. Persentase responden yang menjawab kondisi usahanya stabil adalah 46,6 persen.

    Persentase pelaku usaha yang menyatakan kondisi usahanya menurun di bulan Desember 2024 naik menjadi 23,6 persen.

    Pada Desember 2024, optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usahanya 6 bulan ke depan menurun dibandingkan dengan November 2024, yaitu sebesar 73,3 persen. Angka ini menurun 0,1 persen dibandingkan dengan persentase bulan sebelumnya.

    Sebanyak 21,2 persen pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil selama 6 bulan mendatang. Angka ini menurun 0,5 persen dibandingkan dengan persentase bulan sebelumnya.

    Persentase pesimisme pandangan pelaku usaha terhadap kondisi usaha 6 bulan ke depan sebesar 5,5 persen, meningkat 0,6 persen dibandingkan dengan persentase bulan sebelumnya.

    “Kami melihat penurunan IKI pada Desember masih disebabkan oleh adanya kebijakan relaksasi impor, ini masih membayangi industri. Kami memprediksi nilai IKI bisa lebih baik lagi di bulan Desember jika kebijakan relaksasi impor mulai dibatasi,” imbuhnya.

     

  • Satgas impor ilegal sebagai upaya pengamanan pasar dalam negeri

    Satgas impor ilegal sebagai upaya pengamanan pasar dalam negeri

    Jakarta (ANTARA) – Perdagangan barang impor ilegal yang kian merajalela masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang terus ditangani oleh pemerintah di sepanjang 2024. Caranya, selain dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau yang dikenal dengan Satgas Impor Ilegal.

    Masih segar di ingatan, pada tahun lalu pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberantas penjualan pakaian bekas asal impor yang membanjiri lapak-lapak beberapa pusat perbelanjaan dan juga loka pasar.

    Pusat belanja yang menjual barang bekas seperti Pasar Senen, Jakarta dan Pasar Gedebage, Bandung, dirazia. Tak hanya itu, lapak-lapak perdagangan digital yang menjual barang-barang thirfting juga diblokir.

    Upaya ini cukup berhasil, meski pada akhirnya para penjual seperti bermain kucing-kucingan dengan pemerintah dalam penjualannya baik secara online maupun offline.

    Setelah perdagangan pakaian bekas asal impor, pemerintah kembali dihadapkan dengan maraknya penjualan barang impor, khususnya barang-barang konsumsi dengan harga sangat murah atau predatory pricing di loka pasar. Hal ini dianggap sangat berbahaya karena dapat mematikan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan juga industri kecil menengah (IKM).

    Kemendag pun langsung mengeluarkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, guna melindungi perdagangan dalam negeri.

    Masalah belum selesai sampai di situ. Para pemasok barang impor ilegal ini semakin lihai. Bahkan, mereka menyimpan barang-barang gelap tersebut pada gudang-gudang logistik yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Dengan gerak cepat, pemerintah lalu membentuk Satgas Impor Ilegal yang terdiri dari Kemendag, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung, Polri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

    Satgas Impor Ilegal

    Satgas ini resmi terbentuk pada 19 Juli 2024. Menteri Perdagangan (Mendag) kala itu, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa satgas akan fokus untuk melakukan pengawasan terhadap importir atau distributor.

    Pengawasan ini tidak dilakukan terhadap semua barang impor. Hanya tujuh jenis saja, yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

    Pembentukan satgas ini di antaranya dilatarbelakangi oleh beberapa industri tekstil yang tutup serta keluhan dari dunia usaha nasional terkait maraknya produk-produk impor yang dikategorikan ilegal. Harga arang itu jauh dari harga yang semestinya, serta tidak bisa dipertanggungjawabkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal itu berdampak terhadap terjadinya PHK, penutupan pabrik dan lain-lain.

    Dasar hukum atas pembentukan Satgas tersebut adalah Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

    Tujuan pembentukan satgas itu untuk menciptakan langkah strategis dan pengawasan penanganan masalah impor. Tugas dari Satgas tersebut antara lain melakukan inventarisasi permasalahan terkait dengan barang tertentu yang diperlakukan tata niaga impornya.

    Kemudian, menetapkan sasaran program dan prosedur kerja, melakukan pemeriksaan perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, termasuk standar SNI dan pajak.

    Satgas juga melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dengan dugaan pelanggaran dan tindakan hukum sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

    Pembentukan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor ditetapkan oleh Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024.

    Rugikan negara

    Peredaran barang-barang impor ilegal, jelas sangat merugikan negara. Apabila dihitung secara keseluruhan angka kerugian lebih dari Rp100 miliar.

    Selama bertugas hingga akhir Desember tahun ini, satgas impor ilegal telah mengekspos beberapa temuan di tempat yang berbeda. Pengawasan pertama dilakukan pada 26 Juli 2024 di Kawasan Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara.

    Produk-produk selundupan dari luar negeri ini diperkirakan senilai Rp40 miliar yang terdiri dari ponsel pintar dan komputer tablet senilai Rp2,7 miliar, pakaian jadi Rp20 miliar, barang elektronik Rp12,3 miliar dan mainan anak Rp5 miliar.

    Berikutnya, ekspos temuan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, pada 6 Agustus 2024. Dalam kegiatan ini ditemukan barang elektronik, tekstil, alas kaki dan lainnya, senilai Rp46 miliar

    Temuan ketiga yang diekspos di Kemendag, Jakarta, pada 19 Agustus 2024, senilai Rp20 miliar. Adapun barang-barang temuan ini terdiri dari mesin gerinda, mesin bor, ponsel dan tablet, panci presto elektrik, mesin cuci mobil, kotak kontak dan saklar, komoditi wajib SNI, produk tertentu (barang tekstil sudah jadi), produk elektronik, plastik hilir, produk kehutanan dan minuman beralkohol golongan A, B dan C.

    Selanjutnya, pada 23 September 2024, satgas impor ilegal menyita 2.939 lembar ( pieces) karpet impor senilai Rp10 miliar di Tangerang, Banten. Kemudian, pada 30 September 2024 di Jakarta, berupa kosmetik ilegal yang nilainya mencapai Rp11,4 miliar.

    Lebih lanjut, 3 Desember 2024, Mendag Budi Santoso memimpin ekspos barang impor ilegal berupa keramik senilai Rp9,8 miliar di Surabaya, Jawa Timur.

    Berdasarkan hasil pengawasan dan riset yang dilakukan oleh Satgas Impor Ilegal, para importir atau distributor ini merupakan warga negara asing (WNA). WNA tersebut mengambil barang dari luar negeri dan dijual melalui perdagangan digital serta dipasok ke distributor besar di pusat-pusat grosir seperti Pasar Tanah Abang dan Mangga Dua, Jakarta. Fakta tersebut menjadi perhatian khusus oleh pemerintah dan akan terus dilakukan pencarian terhadap distributornya.

    Evaluasi Satgas

    Tugas dari Satgas Impor Ilegal akan selesai pada akhir Desember 2024, atau dua hari lagi. Namun, Mendag Budi Santoso sempat mengatakan bahwa terbuka peluang adanya perpanjangan masa kerjanya.

    Menurut Budi, penetapan masa kerja hingga akhir Desember lantaran memiliki harapan tidak ada lagi impor ilegal sebelum tahun berganti. Namun, apabila target tersebut belum tercapai maka akan ada evaluasi untuk perpanjangan.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Impor Barang untuk mengawasi dan mengatasi permasalahan banjir impor yang merugikan produksi dalam negeri.

    Melalui koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, satgas ini akan bertugas mengkaji regulasi dan menangani masalah impor yang berlebihan ini.

    Pada akhirnya, satgas apapun yang akan dibentuk pada 2025, merupakan upaya bersama dari pemerintah untuk memerangi peredaran barang impor ilegal. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi pasar dalam negeri.

    Pertumbuhan pasar dalam negeri yang positif, akan dibarengi dengan pendapatan negara yang meningkat, sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen akan tercapai.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Masyarakat Lebih Pilih Produk Lokal

    Masyarakat Lebih Pilih Produk Lokal

    JAKARTA – Pemerintah menyampaikan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024 telah mencetak total transaksi Rp31,2 triliun dengan didominasi oleh penjualan produk lokal.

    Tahun ini, dari total transaksi Rp31,2 triliun, rata-rata belanja (average spending) per orang mencapai Rp318.000.

    “Dalam upaya menciptakan pasar yang kuat bagi produk dalam negeri, Pemerintah terus mendorong promosi dan kampanye agar masyarakat lebih memilih produk lokal. Ketika pasar untuk produk lokal sudah terbentuk, maka suplai akan mengikuti secara otomatis. Langkah ini juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada produk impor,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dilansir ANTARA, Minggu, 29 Desember.

    Capaian total transaksi Harbolnas 2024 meningkat sekitar 21,4 persen (yoy) dibandingkan total transaksi pada tahun 2023 yang mencetak angka Rp25,7 triliun.

    Produk-produk lokal juga mampu mendominasi keseluruhan penjualan dengan porsi sebanyak 52 persen dan dengan nilai transaksi yang mencapai sebesar Rp16,1 triliun atau mengalami peningkatan sekitar 31 persen (yoy).

    Pertumbuhan yang signifikan pada kontribusi produk lokal menjadi indikator positif terhadap potensi masa depan Harbolnas.

    Hal ini juga mencerminkan peningkatan kesadaran konsumen untuk terus mendukung produk dalam negeri melalui platform niaga-el (e-commerce).

    Airlangga berharap, Program Harbolnas diharapkan dapat terus menunjukkan peran dalam mendorong daya beli masyarakat sekaligus mendukung produk-produk lokal agar mampu bersaing di pasar domestik dan internasional.

    Dengan tagline #PakaiProdukSendiri, pakaian olah raga dan aksesori fesyen, personal care, serta makanan dan minuman menjadi tiga kategori produk yang mendominasi penjualan dalam Harbolnas 2024 baik secara keseluruhan maupun untuk produk lokal.

    Para pembeli dalam gelaran program ini juga menjadikan belanja langsung yang menyediakan ulasan produk secara online sebagai fitur yang paling diminati dan 50 persen pembeli melakukan pembelian melalui link afiliasi yang dibagikan di media sosial.

    Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan, dalam ajang Harbolnas tahun ini, tercatat 407 peserta yang berpartisipasi mulai dari pedagang (merchant), ritel daring, hingga penyedia layanan lokapasar.

    Ajang Harbolnas tahun ini juga menjadi capaian tertinggi untuk seller yang baru onboarding dibandingkan masa sebelum pandemi.

    Kehadiran Harbolnas 2024 tidak sekedar menjadi perayaan belanja online, melainkan juga langkah nyata untuk mendukung peningkatan perekonomian nasional dan penjualan produk lokal.

    Selain program tersebut, Pemerintah juga memberikan dukungan bagi program belanja murah lainnya seperti program Belanja di Indonesia Aja yang berlangsung pada tanggal 20-29 Desember 2024 dan EPiC Sale (Every Purchase is Cheap) yang berlangsung pada tanggal 22-31 Desember 2024.

    “Kami optimis dengan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, target pertumbuhan ekonomi melalui sektor konsumsi dapat tercapai. Harbolnas menjadi bukti nyata bahwa aktivitas belanja masyarakat turut menjadi pengungkit dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi,” pungkas Airlangga.