Xcloud.id

Topik: produk impor

  • Menperin: Perlindungan pasar pacu kontribusi manufaktur ke ekonomi

    Menperin: Perlindungan pasar pacu kontribusi manufaktur ke ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan perlindungan pasar seperti penambahan hambatan nontarif (non-tariff measures/NTM) bisa memacu kontribusi manufaktur terhadap perekonomian nasional.

    “Kalau negara lebih berani untuk menyiapkan kebijakan NTM, itu pasti kami sepakat dan kami yakin akan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui manufaktur,” kata Menperin ditemui di Jakarta, Rabu.

    Disampaikan dia, NTM merupakan salah satu instrumen yang bisa dipakai oleh negara manapun, termasuk Indonesia yang bisa digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan manufaktur. Amerika Serikat misalnya, memiliki sekitar 4.900-an NTM, namun Indonesia baru memiliki 209 NTM.

    “Ini bukan artinya kita harus balapan, Amerika 4.900 NTM artinya kita harus 4.000 juga, bukan.Tetapi faktanya angka kita 209 NTM, artinya perlindungan bagi industri dalam negeri kita, perlindungan bagi ekonomi nasional kita masih minim,” kata dia lagi.

    Adapun pada kuartal III 2025, manufaktur tumbuh sebesar 5,58 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04 persen (yoy). Sementara kuartal II 2025 pertumbuhan manufaktur 5,60 persen (yoy) yang juga lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen (yoy).

    Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan saat ini terdapat enam sektor industri yang dibanjiri produk impor jadi yaitu tekstil, baja, elektronik, kosmetik, keramik dan alas kaki.
    ‎‎
    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif ditemui di Jakarta, Selasa (11/11), menyatakan masifnya produk impor mengganggu kinerja enam sektor tersebut, serta membuat utilisasi dan produksi industri terkait menjadi tidak maksimal.

    ‎”Itu membuat industri di dalam negeri mau produksi banyak berpikir terlebih dahulu. Akhirnya menahan. Harusnya bisa produksi 100, produksi 60 dulu. Takutnya nanti tidak terserap pasar,” ucapnya.

    ‎Febri menyampaikan, dari enam sektor yang dibanjiri produk impor jadi, baru sektor tekstil yang memiliki aturan terkait pengaturan impor.
    ‎

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR undang Ditjen Agro cari solusi tingkatkan daya saing

    Komisi VII DPR undang Ditjen Agro cari solusi tingkatkan daya saing

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengan mengundang Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian bersama berbagai asosiasi pebisnis bidang agro guna mencari solusi permasalahan daya saing produk.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mengatakan Indonesia saat ini sedang diserbu produk-produk impor, baik legal maupun ilegal, dengan harga yang tak kalah saing sehingga sejumlah pelaku industri terdampak atas fenomena tersebut.

    “Mungkin ada di beberapa asosiasi dari pelaku usahanya yang tidak mengalami dampak, tetapi dari pengusaha-pengusaha yang kita temui, banyak yang terdampak karena banyak bahan baku yang harganya tinggi,” kata Evita di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan data terbaru, menurut dia, industri agro Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, termasuk peringkat Indonesia yang turun drastis dalam peringkat daya saing dunia, IMD World Competitiveness.

    Padahal, industri agro memiliki peranan strategis sebagai sektor yang kaya sumber daya alam dan menyumbang nilai tambah yang signifikan.

    Evita ingin memastikan sektor agro tak hanya sebagai produsen komoditas, tetapi juga bertransformasi menjadi industri pengolahan yang efisien, inovatif, dan mampu mendominasi rantai pasok global.

    Dia pun menyadari bahwa sektor industri agro saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari ketersediaan bahan baku, masalah kelembagaan, efisiensi logistik, keberlanjutan green industry, hingga adaptasi terhadap ekonomi digital.

    “Kami berharap Plt. Dirjen Industri Agro dapat memaparkan secara komprehensif peta jalan dan langkah implementatif untuk penguatan lima pilar daya saing, khususnya terkait SDM, hilirisasi, dan regulasi, agar industri agro kita mampu bangkit tumbuh dan menjadi motor penggerak Indonesia Emas 2045,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin sebut enam sektor industri dibanjiri produk impor jadi

    Kemenperin sebut enam sektor industri dibanjiri produk impor jadi

    Itu membuat industri di dalam negeri mau produksi banyak berpikir terlebih dahulu

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan saat ini terdapat enam sektor industri yang dibanjiri produk impor jadi yaitu tekstil, baja, elektronik, kosmetik, keramik dan alas kaki.

    ‎‎Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif ditemui di Jakarta, Selasa, menyatakan masifnya produk impor mengganggu kinerja enam sektor tersebut, serta membuat utilisasi dan produksi industri terkait menjadi tidak maksimal.

    ‎”Itu membuat industri di dalam negeri mau produksi banyak berpikir terlebih dahulu. Akhirnya menahan. Harusnya bisa produksi 100, produksi 60 dulu. Takutnya nanti tidak terserap pasar,” ucapnya.

    ‎Febri menyampaikan, dari enam sektor yang dibanjiri produk impor jadi, baru sektor tekstil yang memiliki aturan terkait pengaturan impor.

    ‎Kemenperin, lanjut dia, mendukung upaya yang diambil oleh Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menyiapkan skema kemitraan antara pedagang pakaian bekas atau thrifting dan pelaku UMKM.

    Untuk pasar domestik, kata Febri diprioritaskan agar menggunakan produk dalam negeri dan tidak menggunakan produk impor jadi.

    ‎”Membeli produk lokal itu artinya melindungi saudara-saudara kita yang bekerja pada industri itu,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan pihaknya tengah memperkuat perlindungan pasar dan menarik investasi baru industri baja guna memenuhi kebutuhan domestik yang saat ini 55 persen dipenuhi impor.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 2021, jumlah perusahaan yang terdaftar dengan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) 24 untuk logam dasar ada 562 perusahaan dan KBLI 25 barang logam, bukan mesin dan peralatannya, terdapat 1.592 perusahaan.

    ‎Wamenperin menyatakan saat ini terdapat perbedaan signifikan antara konsumsi baja dengan produksi nasional, dan perbedaan tersebut diisi oleh 55 persen impor yang mayoritas berasal dari China.

    Adapun untuk produksi baja, Indonesia menempati peringkat 14 dunia di tahun 2024 yaitu sebesar 18 juta ton, naik 110 persen dari 2019.

    Total produksi baja kasar dunia pada 2024 sebanyak 1,884 miliar ton, yang mana China merupakan produsen terbesar dengan produksi baja kasar sebanyak 1,005 miliar ton (53,3 persen produksi dunia), kemudian disusul oleh India dengan total sebanyak 149,4 juta ton (7,9 persen produksi dunia).

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin dorong perlindungan pasar dan investasi baru industri baja

    Kemenperin dorong perlindungan pasar dan investasi baru industri baja

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan pihaknya tengah memperkuat perlindungan pasar dan menarik investasi baru industri baja guna memenuhi kebutuhan domestik yang saat ini 55 persen dipenuhi impor.

    “Industri baja nasional perlu memperkuat perlindungan dan standar khususnya untuk produk hilir, mendorong investasi di hulu, dan mengembangkan baja ramah lingkungan,” katanya dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Disampaikan dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 2021, jumlah perusahaan yang terdaftar dengan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) 24 untuk logam dasar ada 562 perusahaan dan KBLI 25 barang logam, bukan mesin dan peralatannya, terdapat 1.592 perusahaan.

    Wamenperin menyatakan saat ini terdapat perbedaan signifikan antara konsumsi baja dengan produksi nasional, dan perbedaan tersebut diisi oleh 55 persen impor yang mayoritas berasal dari China.

    Adapun untuk produksi baja, Indonesia menempati peringkat 14 dunia di tahun 2024 yaitu sebesar 18 juta ton, naik 110 persen dari 2019.

    Total produksi baja kasar dunia pada 2024 sebanyak 1,884 miliar ton, yang mana China merupakan produsen terbesar dengan produksi baja kasar sebanyak 1,005 miliar ton (53,3 persen produksi dunia), kemudian disusul oleh India dengan total sebanyak 149,4 juta ton (7,9 persen produksi dunia).

    Sementara utilisasi industri baja nasional sekitar 50 persen, sehingga banyak industri baja nasional yang tidak aktif (idle) karena produknya tidak terserap pasar.

    Selain itu, sebagian besar produsen baja nasional saat ini masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sektor konstruksi dan infrastruktur, yang selama ini menjadi pasar utama industri baja dalam negeri.

    “Hal tersebut menyebabkan pengembangan produk baja untuk sektor lain yang bernilai tambah tinggi, seperti otomotif, perkapalan, dan alat berat, masih relatif terbatas,” kata dia.

    Padahal, sektor-sektor tersebut, lanjut Wamenperin, memerlukan jenis baja dengan spesifikasi khusus, seperti baja paduan (alloy steel) dan baja khusus (special steel), yang memiliki potensi pasar besar baik di dalam negeri maupun luar negeri.

    Wamenperin menyampaikan pihaknya telah mengupayakan berbagai instrumen kebijakan untuk memperkuat industri baja nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

    Beberapa kebijakan tersebut antara lain penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib serta pengaturan larangan dan/atau pembatasan (lartas) yang bertujuan meningkatkan penggunaan produk baja dalam negeri.

    Saat ini, sudah diterapkan 29 SNI secara wajib untuk produk logam, 23 di antaranya adalah untuk produk baja, dan enam untuk produk nonbaja.

    Selain itu, pemerintah mengimplementasikan smart regulation agar iklim investasi di sektor baja menjadi lebih kondusif, inovatif, dan mendukung terciptanya rantai pasok industri yang terintegrasi serta berdaya saing tinggi.

    Dalam upaya melindungi industri baja nasional dari perdagangan tak sehat (unfair trade), diberlakukan pula trade remedies berupa bea masuk anti dumping (BMAD) yang bertujuan untuk melindungi industri baja nasional dari dumping produk baja oleh negara-negara produsen utama, dengan pengenaan tarif BMAD yang bervariasi sesuai produk dan negara asal.

    Beberapa produk baja yang dikenakan BMAD diantaranya slab, billet, hot rolled coil (HRC) asal China, India, Thailand, Taiwan, Rusia, Belarusia, dan Kazakhstan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini Influencer yang Diperiksa Terkait Jual Kosmetik Bermerkuri di Sidrap, Klaim Tetap Laris Usai Diperiksa BPOM

    Ini Influencer yang Diperiksa Terkait Jual Kosmetik Bermerkuri di Sidrap, Klaim Tetap Laris Usai Diperiksa BPOM

    Berdasarkan penelusuran Liputan6.com, aktivitas penjualan kosmetik di toko milik Paramita masih berlangsung ramai. Meski BBPOM Makassar telah memastikan bahwa toko tersebut menjual kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya, pengunjung masih tampak berdatangan.

    Dalam unggahannya di Instagram, toko milik Paramita tersebut terlihat tetap menjual kosmetik-kosmetik bermerkuri asal Thailand yang sebelumnya sempat diamankan dalam operasi yang digelar oleh BBPOM Makassar.

    Selain menjual produk impor asal Thailand, Paramita juga diketahui menjual kosmetik racikan sendiri dengan label MJB Beauty. Produk tersebut dijual dalam bentuk paket dan diklaim mampu memutihkan kulit dengan cepat, sehingga tetap laris di pasaran.

    Menariknya, meski tengah tersangkut kasus, Paramita sempat menulis unggahan bernada sesumbar di akun Instagram pribadinya @paramitamytha. Dalam unggahan itu, ia menyinggung bahwa upaya pihak-pihak tertentu menjatuhkan produknya tidak akan berpengaruh terhadap popularitas brand miliknya.

    Ia menulis dalam campuran bahasa Bugis dan Indonesia:

    “Podona kasi tappa-tappa mu mau jatuhkan brandku, oh dak mempan sygg, testi yang berbicara dan personal branding yang kuat. Sekalipun saya tulis di kemasannya bedakku dapat membunuhmu, nelli to tauwee. Dk belajar dari kasus kemarin, sebut-sebut brandku malah tambah naik.”

    Jika diterjemahkan, kalimat itu berarti:

    “Percuma orang-orang mau menjatuhkan brand-ku. Tidak mempan, sayang. Testimoni yang berbicara dan personal branding yang kuat. Sekalipun saya tulis di kemasan ‘produk ini bisa membunuhmu’, orang tetap akan beli. Belajar dari kasus kemarin, justru makin terkenal.”

    Meski kini telah dihapus, unggahan tersebut menuai sorotan warganet dan menambah perhatian publik terhadap kasus ini. Sementara itu, BBPOM Makassar memastikan proses hukum terhadap Paramita akan terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

     

  • Serikat Buruh Ungkap 126.160 Pekerja Kena PHK per Oktober 2025

    Serikat Buruh Ungkap 126.160 Pekerja Kena PHK per Oktober 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) mencatat hingga Oktober 2025, sebanyak 126.160 pekerja yang menjadi anggotanya telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Presiden KSPN Ristadi menjelaskan bahwa sepanjang 2024, KSPN telah menerima laporan sebanyak 79.045 pekerja anggota yang terkena PHK. Beberapa kasus PHK tersebut diketahui telah terjadi secara bertahap sejak akhir 2022, namun baru dilaporkan ke KSPN pada 2024.

    Sementara itu, pada periode Januari hingga Oktober 2025 KSPN menerima laporan tambahan sebanyak 47.115 pekerja yang mengalami PHK. Beberapa kasus PHK terjadi secara bertahap sejak 2023 dan baru dilaporkan pada 2025.

    “Jadi total laporan PHK anggota KSPN sampai Oktober 2025 sebanyak 126.160 pekerja berasal dari 59 Perusahaan TPT dan 13 perusahaan non-TPT,” kata Ristadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/11/2025).

    Adapun dari jumlah tersebut, 99.666 pekerja atau sekitar 79% berasal dari sektor padat karya, yakni tekstil, garmen, dan sepatu. Sisanya berasal dari sektor lain seperti retail, Perkebunan/Kehutanan, aneka mainan, otomotif, pertambangan, hotel, mebeler, ban motor, varian kertas.

    “Dari 59 perusahaan TPT itu ada 3 perusahaan full export oriented, sisanya ada yang lokal campur ekspor dan ada yang full local oriented. Sementara perusahaan ban motor dan varian kertas full local market,” tambahnya.

    Ia pun memerinci penyebaran terjadinya kasus PHK terhadap anggota KSPN paling banyak terjadi di wilayah Jawa Tengah sebanyak 47.940 pekerja (38%), Jabar 39.109 pekerja (31%), Banten 21.447 pekerja (17%), Sulawesi Tenggara 7.569 pekerja (6%) dan 10.095 pekerja (8%) terbagi di Jakarta, Nusa Tenggara Barat dll.

    Setidaknya, terdapat beberapa penyebab utama terjadinya PHK berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak masing-masing perusahaan, yakni berkurang hingga terhentinya pesanan sehingga manajemen melakukan efisiensi, kualitas dan kuantitas produksi menurun karena faktor teknologi mesin produksi belum diperbarui, hingga gagal bayar utang dan diputus pailit oleh pengadilan.

    Perusahaan yang mempunyai merek dagang sendiri, hasil produksinya tidak terjual, terindikasi kuat kalah bersaing dengan produk impor di pasar domestik. Selain itu, ada juga alasan relokasi.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 126.160 Buruh Tekstil hingga Sepatu Kena PHK dalam 3 Tahun

    126.160 Buruh Tekstil hingga Sepatu Kena PHK dalam 3 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkapkan sebanyak 126.120 buruh KSPN mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), yang mayoritas berasal dari sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan sepatu.

    Presiden KSPN Ristadi menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan jumlah PHK sejak akhir 2022 hingga Oktober 2025, yang dilaporkan dari 59 perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) serta 13 perusahaan non-TPT.

    “Tertekannya industri dalam negeri karena berbagai faktor mengakibatkan banyak perusahaan melakukan efisiensi, bahkan sampai menutup produksi. Dampaknya, PHK tak terelakkan,” kata Ristadi dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

    Dia memaparkan, sebanyak 99.666 atau sekitar 79% di antaranya berasal dari industri tekstil, garmen dan sepatu. Sisanya berasal dari sektor lain seperti retail, perkebunan/kehutanan, aneka mainan, otomotif, pertambangan, hotel, mebel, ban motor, hingga varian kertas.

    Terkait sebaran wilayah, PHK anggota KSPN terbanyak di Jawa Tengah sebanyak 47.940 pekerja (38%), disusul Jawa Barat sebanyak 39.109 pekerja (31%), Banten sejumlah 21.447 pekerja (17%), Sulawesi Tenggara sejumlah 7.569 pekerja (6%), serta 10.095 pekerja atau 8% terbagi di sejumlah wilayah seperti Jakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan lain sebagainya.

    Pihaknya mencatat bahwa penyebab utama pengurangan karyawan ini adalah berkurangnya permintaan produk sehingga manajemen melakukan efisiensi.

    Pada beberapa kasus, Ristadi menyebut, aspek permintaan tersebut sama sekali berhenti sehingga manajemen terpaksa menutup total produksi dari pabrik.

    Selain itu, terdapat pula faktor kualitas dan kuantitas produksi yang menurun imbas mesin produksi belum diperbarui, gagal bayar utang dan pailit perusahaan, perusahaan yang kalah bersaing dengan produk impor di pasar domestik, hingga relokasi perusahaan garmen dan sepatu ekspor yang hanya mencakup dua perusahaan.

    “Dalam 5 tahun terakhir kami intens mengangkat isu PHK dan korelasinya dengan barang impor yang membanjiri pasar dalam negeri,” ujar Ristadi.

    Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang terdampak PHK bertambah 1.093 orang pada September 2025 sehingga totalnya menjadi 45.426 orang sepanjang Januari-September 2025.

    Mengutip Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan PHK pada Agustus 2025 yang sebesar 830 orang.

    Adapun, Jawa Barat kembali menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi pada September 2025, yakni 229 pekerja.

    “Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 20,95% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” demikian penjelasan dalam data tersebut, Kamis (30/10/2025).

  • Ekspor Baja Naik di Tengah Gempuran Produk Impor China, Ini Kata Pengusaha

    Ekspor Baja Naik di Tengah Gempuran Produk Impor China, Ini Kata Pengusaha

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekspor besi dan baja sepanjang Januari-September 2025 meningkat di tengah gempuran barang impor murah dari China. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor besi dan baja pada Januari-September 2025 mencapai US$21,01 miliar, naik 11,81% year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai US$18,79 miliar. 

    Dari sisi volume, ekspor besi dan baja periode Januari-September 2025 mencapai 17,32 juta ton atau naik 12,25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 15,43 juta ton. 

    The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) menyebut bahwa ekspor besi dan baja tersebut mayoritas merupakan produk bahan baku. 

    Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan, peningkatan ekspor juga terjadi sepanjang semester I/2025 yang tercatat mencapai 11,3 juta ton, naik sekitar 9,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar 10,3 juta ton 

    Namun, jika dilihat lebih dalam, peningkatan ekspor tersebut sebagian besar disumbang oleh komoditas ferroalloy, terutama ferronickel, yang meningkat dari 4,59 juta ton menjadi 5,74 juta ton, atau naik sekitar 25,1%.

    “Artinya, peningkatan ekspor tersebut lebih banyak berasal dari produk hulu atau bahan baku, bukan dari produk baja jadi yang bernilai tambah tinggi,” kata Harry kepada Bisnis, Jumat (7/11/2025). 

    Dia menyebut bahwa pasar domestik saat ini masih menghadapi tekanan berat akibat lonjakan impor baja murah, terutama dari China dan negara-negara Asean. 

    Dampaknya, tingkat utilisasi kapasitas produksi baja domestik hanya berkisar 40%-60%. Padahal, idealnya kapasitas produksi mencapai 80%. Kondisi banjir impor ini membuat pelaku industri makin kesulitan bersaing di pasar dalam negeri.

    “Sebagai contoh produk hot rolled coil [HRC], berdasarkan data BPS dan market intelligence, internal harga China di bawah harga domestik, bahkan di bawah harga impor dari negara lain seperti Jepang, Korea, Taiwan, dan lainnya,” tuturnya. 

    Adapun, harga impor yang masuk ke Indonesia bisa lebih rendah 10%-15% dari harga rata-rata regional. Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan perpanjangan bea masuk anti-dumping (BMAD) untuk produk HRC melalui mekanisme sunset review dan berlaku efektif pada tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 tahun 2024. 

    Namun, dalam perpanjangan tersebut, produk Wuhan Iron and Steel (Group) Co. tidak dikenakan BMAD (0%) sehingga rasio impor dari China pada 2024 berada pada level yang tinggi (32%) serta terjadi peningkatan volume impor menjadi 462.000 ton.

    Sebelumnya, pengusaha baja juga disebut tengah memutar otak membuat strategi agar dapat bertahan menghadapi gempuran produk impor murah, khususnya HRC atau baja canai panas.  

    Pasalnya, impor HRC terus meningkat dan menekan daya saing produk lokal. Data Komite Antidumping Indonesia (KADI) menunjukkan, pangsa impor baja HRC naik signifikan dari 23,5% pada 2023 menjadi 31,6% pada 2024. 

    Chairman The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Muhamad Akbar Djohan mengatakan, untuk menghadapi tantangan tersebut, produsen baja kini getol menjalin sinergi dengan industri hilir pengguna baja.  

    “Produsen baja memperkuat kerja sama dengan industri hilir melalui kontrak jangka menengah–panjang, skema pembayaran khusus, joint project/konsorsium penawaran dan pelaksanaan proyek bersama,” kata Akbar kepada Bisnis, beberapa waktu lalu. 

  • Menebas Aral Kemandirian Petrokimia Kala Produk China Banjiri RI

    Menebas Aral Kemandirian Petrokimia Kala Produk China Banjiri RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketatnya persaingan pasar dengan produk impor hingga ketersediaan bahan baku masih menjadi tantangan di tengah upaya mewujudkan kemandirian industri petrokimia dalam negeri. Pelaku usaha pun menantikan adanya kebijakan penguatan pasar domestik dan dukungan fiskal. 

    Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menilai pemerintah perlu memberikan insentif fiskal baru untuk menjaga daya saing industri dalam negeri, khususnya menghadapi tekanan produk impor dari China yang semakin agresif masuk ke pasar domestik. 

    Usulan ini muncul bersamaan dengan mulai beroperasinya pabrik petrokimia baru di Cilegon milik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor. 

    Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiyono mengatakan, kehadiran pabrik baru ini juga perlu diiringi dengan pengawasan laju impor produk petrokimia dari China yang masuk ke Indonesia dengan harga lebih murah. 

    “Mungkin rasanya dalam hal ini PPN [pajak pertambahan nilai] ditanggung pemerintah adalah sesuatu hal yang perlu dikaji bersama-sama untuk diterapkan,” kata Fajar saat dihubungi Bisnis, Kamis (6/11/2025). 

    Dalam hal ini, dia menilai PPN DTP sebesar 3% dapat menjadi angin segar bagi pelaku usaha industri petrokimia. Dengan demikian, produk yang dihasilkan pabrik lokal dapat lebih bersaing secara adil dengan barang impor. 

    Fajar menerangkan, insentif berupa tax holiday dan tax allowance yang diberikan pemerintah saat ini memang memudahkan investor. Namun, efektivitasnya masih kurang untuk persaingan di pasar.

    Untuk itu, usulan mulai diarahkan pada pemberian insentif PPN yang ditanggung pemerintah bagi industri petrokimia yang beroperasi secara terintegrasi. Fajar menyebut, skema tersebut penting agar rantai pasok hulu hingga hilir tidak saling terbebani. 

    Untuk diketahui, beroperasinya fasilitas naphtha cracker dan pabrik polipropilena baru milik Lotte Chemical Indonesia (LCI) dinilai mampu menekan ketergantungan pada impor ethylene (C2) dan propylene (C3). 

    Pasokan domestik yang meningkat diharapkan dapat memperbaiki keseimbangan impor-ekspor produk antara hulu hingga hilir. Namun, pelaku usaha menilai pembangunan pabrik saja belum cukup untuk membuat industri lebih kompetitif.

    “Dengan adanya ini mudah-mudahan neraca barang impor untuk C2 dan C3 lumayan kurang banyak,” ujarnya.

    Meski demikian, struktur produksi di Indonesia masih kurang fleksibel dibandingkan China. Negeri Tirai Bambu memiliki banyak jalur pengolahan bahan baku petrokimia, mulai dari refinery, coal to olefin, hingga methanol to olefin, yang memungkinkan mereka menyesuaikan biaya produksi mengikuti pergerakan harga global. 

    “Indonesia baru memiliki jalur refinery dan naphtha cracker sehingga biaya produksinya lebih sensitif terhadap fluktuasi harga bahan baku,” imbuhnya.

    Kondisi tersebut menyebabkan produk petrokimia China dapat masuk dengan harga jauh lebih rendah. Pelaku industri mengkhawatirkan bahwa pabrik baru sekalipun dapat kesulitan bersaing tanpa intervensi kebijakan. 

    Kebijakan Perlindungan 

    Senada, ekonom menyebut pabrik petrokimia baru milik LCI sudah berada pada posisi kompetitif secara teknis karena beroperasi terintegrasi dari proses cracking hingga polimerisasi. Namun, tanpa regulasi penguatan pasar dalam negeri, keunggulan biaya tersebut belum cukup untuk menghalangi penetrasi produk impor murah.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, impor bahan baku plastik dari China terus meningkat tajam hingga 150.000 ton tahun ini, sementara pada tahun lalu hanya 80.000 ton. 

    “Volume produk plastik jadi impor yang masuk ke Indonesia juga sangat besar, yakni mencapai 900.000 hingga 1 juta ton per tahun dalam 2 tahun terakhir,” ujar Andry dihubungi terpisah. 

    Terlebih, ada potensi lonjakan menjadi 1,2 juta ton pada akhir tahun ini untuk produk plastik jadi. Di sisi lain, utilisasi pabrik nasional saat ini di bawah 70%, artinya persaingan masih ketat.  

    Adapun, investasi pabrik New Ethylene Project milik LCI ini mencapai US$3,9 miliar atau setara Rp62 triliun. Kapasitas produksinya yaitu 1 juta ton etilena, 520.000 ton propilena, 350.000 ton polipropilena, 140.000 ton butadiena, dan 400.000 ton BTX (benzena, toluena, xilena) setiap tahun. 

    “Dari total impor produk petrokimia sekitar 30 juta ton per tahun, proyek ini sendiri bisa menggantikan sekitar 6-7 juta ton. Artinya, hampir seperempat dari total impor bahan kimia dasar nasional bisa disubstitusi dengan produksi domestik,” tutur Andry.

    Untuk itu, Andry menyebut, pemerintah harus mendukung proyek strategis ini dalam bentuk perlindungan dalam bentuk hambatan tarif maupun nontarif untuk pengetatan produk impor. 

    “Menurut saya segera lakukan investigasi pengamanan perdagangan seperti anti‐dumping atau safeguard terhadap produk petrokimia yang terbukti masuk dengan harga di bawah biaya produksi atau berlaku subsidi besar dari luar negeri,” jelasnya. 

    Di sisi lain, dia juga mewanti-wanti industri hilir pengguna bahan baku petrokimia untuk tidak menggunakan produk impor murah hasil praktik dumping. 

    “Terkadang saya melihat industri hilir ini berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya membuat industri hulu menjadi kalah saing dengan produk dumping impor,” terangnya. 

    Kebutuhan Kilang Petrokimia

    Selain persoalan kompetisi, ketersediaan bahan baku juga masih menjadi tantangan. Sebagian besar kebutuhan naphtha untuk petrokimia masih harus diimpor karena kapasitas kilang minyak Pertamina difokuskan untuk produksi BBM.

    Kondisi ini meningkatkan biaya produksi dan menambah kerentanan terhadap gejolak harga minyak mentah global. Inaplas pun menyoroti kebutuhan kilang minyak khusus untuk memasok nafta ke pabrik industri petrokimia nasional.

    Direktur Kemitraan Dalam Negeri dan Internasional Inaplas Budi Susanto Sadiman mengatakan, kehadiran pabrik Lotte dapat membuat pengembangan industri petrokimia dan plastik Indonesia menjadi prospektif. Namun, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan agar investasi jumbo ini optimal. 

    “Upaya yang kita lakukan untuk memiliki daya saing adalah dengan membangun kilang minyak dedicated untuk petrokimia. Idealnya di Banten untuk menyuplai cracker CAP [Chandra Asri Petrochemical] dan pabrik Lotte Chemical,” kata Budi kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025). 

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, bahan baku yang dibutuhkan untuk menunjang proyek Lotte Chemical yaitu 1,2 juta ton LPG dan 2 juta ton nafta. 

    “Nafta ini dari minyak dan LPG gas, jadi ini membuktikan hilirisasi Indonesia tidak hanya mineral batu bara, tetap beranjak pada hilirisasi oil and gas [migas],” tuturnya. 

    Bahlil menyebut, dengan teknologi desain mutakhir dari Korea, kompleks petrokimia LCI ini menggabungkan efisiensi energi tinggi dan sistem rendah karbon. 

    Fasilitas ini juga dirancang untuk menggunakan hingga 50% LPG selain nafta sebagai bahan baku utama, memungkinkan efisiensi biaya dan operasional yang signifikan. 

    Di sisi lain, Sekjen Inaplas Fajar Budiyono mengatakan bahwa impor bahan baku untuk Lotte Chemical masih full impor, utamanya 2 juta ton nafta yang belum dapat dipenuhi domestik. 

    “Itu impor full nafta dari luar karena nafta yang dihasilkan Pertamina ini sekarang masih konsentrasi untuk BBM, belum untuk industri petrokimia,” jelasnya. 

    Dia pun mendorong Pertamina untuk dapat membangun kilang-kilang baru dan khusus untuk industri petrokimia. Fajar menyebut, idealnya Indonesia mesti memiliki kapasitas produksi minyak 3 juta barel per hari, sedangkan hari ini baru 1,5 juta barel per hari.

  • Pabrik Petrokimia Lotte di RI Beroperasi Kala Produk Impor China Merangsek

    Pabrik Petrokimia Lotte di RI Beroperasi Kala Produk Impor China Merangsek

    Bisnis.com, JAKARTA — Pabrik petrokimia terbesar di Asia Tenggara milik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) resmi beroperasi hari ini, Kamis (6/11/2025). Kendati demikian, terdapat tantangan utama yang dihadapi terkait persaingan pasar, utamanya dengan produk impor. 

    Selama ini, Indonesia masih bergantung pada produk impor petrokimia lebih dari 50%. Pabrik LCI disebut mampu mendukung kemandirian nasional hingga 67% untuk kebutuhan industri domestik. 

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, impor bahan baku plastik dari China terus meningkat tajam hingga 150.000 ton tahun ini, sementara pada tahun lalu hanya 80.000 ton. 

    “Volume produk plastik jadi impor yang masuk ke Indonesia juga sangat besar, yakni mencapai 900.000 hingga 1 juta ton per tahun dalam 2 tahun terakhir,” ujar Andry kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025). 

    Terlebih, ada potensi lonjakan menjadi 1,2 juta ton pada akhir tahun ini untuk produk plastik jadi. Di sisi lain, utilisasi pabrik nasional saat ini di bawah 70%, artinya persaingan masih ketat.  

    Adapun, investasi pabrik New Ethylene Project milik LCI ini mencapai US$3,9 miliar atau setara Rp62 triliun. Kapasitas produksinya yaitu 1 juta ton etilena, 520.000 ton propilena, 350.000 ton polipropilena, 140.000 ton butadiena, dan 400.000 ton BTX (benzena, toluena, xilena) setiap tahun. 

    “Dari total impor produk petrokimia sekitar 30 juta ton per tahun, proyek ini sendiri bisa menggantikan sekitar 6-7 juta ton. Artinya, hampir seperempat dari total impor bahan kimia dasar nasional bisa disubstitusi dengan produksi domestik,” tutur Andry.

    Untuk itu, Andry menyebut, pemerintah harus mendukung proyek strategis ini dalam bentuk perlindungan dalam bentuk hambatan tarif maupun nontarif untuk pengetatan produk impor. 

    “Menurut saya segera lakukan investigasi pengamanan perdagangan seperti anti‐dumping atau safeguard terhadap produk petrokimia yang terbukti masuk dengan harga di bawah biaya produksi atau berlaku subsidi besar dari luar negeri,” jelasnya. 

    Di sisi lain, dia juga mewanti-wanti industri hilir pengguna bahan baku petrokimia untuk tidak menggunakan produk impor murah hasil praktik dumping. 

    “Terkadang saya melihat industri hilir ini berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya membuat industri hulu menjadi kalah saing dengan produk dumping impor,” terangnya. 

    Lebih lanjut, tak hanya mengurangi impor, kehadiran pabrik petrokimia Lotte ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai industri plastik, serat sintetis, dan bahan kimia industri yang menjadi input utama bagi industri manufaktur domestik.