Xcloud.id

Topik: produk impor

  • Kanada dan Uni Eropa Siap Balas Tarif Amerika Serikat, Menkeu AS Sarankan Diam Saja

    Kanada dan Uni Eropa Siap Balas Tarif Amerika Serikat, Menkeu AS Sarankan Diam Saja

    PIKIRAN RAKYAT – Uni Eropa akan menyiapkan langkah balasan terhadap tarif impor Amerika yang baru saja diumumkan Presiden AS Donald Trump. Sebelumnya, pada Hari Rabu 2 April 2025, Trump mengumumkan penerapan tarif timbal balik produk impor dari berbagai negara.

    “Kami siap merespons,” ujar Ursula von der Leyen selaku Presiden Komisi Eropa pada Hari Kamis 3 April 2025. Dalam jangka waktu dekat, akan menyelesaikan langkah balasan terhadap tarif baja.

    Ia pun menambahkan bahwa Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa terus menjalin komunikasi dengan negara adidaya tersebut. Maros Sefcovic menjadi yang menjabat komisioner tersebut.

    Sementara itu, Kanada pun mengungkapkan hal yang sama. Perdana Menteri Mark Carney, pada Hari Rabu 2 April 2024 menegaskan bahwa Kanada akan membalas kebijakan AS tersebut.

    Carney pun menegaskan pentingnya persatuan untuk menghadapi krisis. “Dalam sebuah krisis, penting untuk bersatu dan bertindak dengan tujuan serta kekuatan,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyarankan negara-negara yang terdampak agar diam saja. Dengan kata lain, tidak membalas. “Diam saja. Terima dulu. Lihat bagaimana perkembangannya,” katanya.

    Hal ini penting untuk menghindari konflik lebih lanjut. “Karena jika kalian membalas, maka akan terjadi eskalasi,” tegas Scott.

    Di balik tarif impor baru, ada sejumlah produk yang tak terkena tarif impor Amerika. Antara lain aneka produk logam, otomotif dan suku cadang, farmasi, semikonduktor, serta kayu, emas batangan, energi, dan beberapa mineral tertentu.

    Respons Indonesia

    Indonesia menempati urutan ke delapan di dalam daftar negara yang terdampak. Indonesia terkena tarif sebesar 32%. Malaysia, Kamboja, Vietnam dan Thailand terkena juga. Kenaikannya masing-masing yaitu 24%, 49%, 46%, dan 36%.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengutarakan kebijakan tarif impor Amerika tersebut berpotensi memicu resesi ekonomi pada kuartal IV-2025. “Bisa picu resesi ekonomi Indonesia di kuartal IV-2025,” katanya.

    Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mendorong pemerintah agar mencari solusi untuk mengantisipasi tarif impor Amerika tersebut. Ia menjelaskan tarif ini menyebabkan harga produk Indonesia menjadi lebih mahal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • AS Terapkan Tarif Impor 32 Persen ke Indonesia, DPR Minta Pemerintah Hati-hati Hitung Untung Rugi – Halaman all

    AS Terapkan Tarif Impor 32 Persen ke Indonesia, DPR Minta Pemerintah Hati-hati Hitung Untung Rugi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan baru yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dengan mengenakan tarif impor sebesar 32 persen untuk produk-produk Indonesia, harus menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. 

    Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengingatkan pemerintah untuk hati-hati dalam menghitung dampak kebijakan ini terhadap perekonomian nasional.

    Misbakhun menilai bahwa kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat berpotensi memberikan tekanan besar terhadap sektor ekspor Indonesia, khususnya ekspor ke AS.

    “Pemerintah harus tetap berhati-hati menghitung untung rugi kebijakan tarif baru US tersebut pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ujar Misbakhun kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).

    Politikus Golkar itu menambahkan, dengan adanya kebijakan ini, Indonesia harus mempersiapkan strategi agar dapat mengurangi dampak negatif, terutama bagi sektor yang sangat bergantung pada ekspor ke AS.

    Ia juga meminta pemerintah untuk segera melakukan konsolidasi dengan semua pemangku kepentingan guna mencari solusi terbaik.

    Kebijakan tarif baru ini diumumkan langsung oleh Presiden Donald Trump pada Rabu, 2 April 2025.

    Dalam pengumuman tersebut, Trump menyatakan bahwa AS akan mengenakan tarif dasar 10 persen untuk semua produk impor, dengan 60 negara termasuk Indonesia yang terkena dampak tarif individual yang lebih tinggi. Tarif ini dihitung berdasarkan separuh dari tarif dan hambatan perdagangan yang sebelumnya diberlakukan negara-negara tersebut terhadap AS.

    Trump juga menyebutkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari “Hari Pembebasan Ekonomi” Amerika Serikat, yang dianggapnya sebagai salah satu momen terpenting dalam sejarah negara tersebut.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kita,” kata Trump dalam pernyataan yang disampaikan di Rose Garden, Gedung Putih.

    “Menurut saya, ini adalah salah satu hari terpenting dalam sejarah Amerika. Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kita,” kata Trump dalam pernyataan yang disampaikan di Rose Garden, Gedung Putih. dikutip dari Guardian, Kamis (3/4/2025).

  • Perang Dagang Dimulai, Bapanas Sebut RI Bakal Genjot Produksi Pangan

    Perang Dagang Dimulai, Bapanas Sebut RI Bakal Genjot Produksi Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Indonesia akan menggenjot produksi pangan dalam negeri untuk mengantisipasi perang dagang usai adanya kebijakan tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Perlu diketahui, mengacu laman resmi Bapanas, beberapa komoditas pangan yang diekspor Indonesia ke AS antara lain yakni udang, minyak sawit, hingga kopi.

    Terbaru, pemerintah juga akan memfasilitasi ekspor 1,6 juta butir telur ayam konsumsi ke AS. Sebab, produksi komoditas tersebut surplus secara nasional hingga 288,7 ribu ton atau setara 5 miliar butir per bulan.

    Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan, momentum ini menjadi saat yang tepat untuk Indonesia meningkatkan produksi pangan dalam negeri.

    “Pada saat currency rate tinggi, harga pangan dunia tinggi, pemberlakuan tarif yang tinggi dari beberapa negara, bukan cuma Donald Trump. Ini waktunya kita melakukan produksi dalam negeri. Jadi kita mesti dorong,” ujar Arief saat Rapat Koordinasi HBKN Idulfitri 1446 H pada Kamis, (3/4/2025).

    Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya juga akan berupaya untuk meningkatkan cadangan pangan pemerintah, serta mencari teknologi untuk memperpanjang shelf life atau usia konsumsi pangan.

    “Misalnya, pada saat karkas atau live bird harganya rendah, dibeli tetap dengan harga yang bagus, kemudian digunakan airbrush freezer, simpan dalam cold storage, frozen condition,” katanya.

    Setelah itu, lanjutnya, produk unggas tersebut bisa dilakukan penjualan untuk intervensi di daerah-daerah yang tinggi, misalnya Indonesia bagian timur atau beberapa daerah yang membutuhkan. Alhasil, harganya bisa tetap stabil.

    “Saya selalu sampaikan untuk meningkatkan cadangan pangan pemerintah. Lalu, PR kita berikutnya adalah mencari teknologi untuk bisa memperpanjang shelf life,” pungkas Arief.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump akhirnya memberlakukan pengenaan tarif dasar 10% untuk semua produk impor ke Amerika Serikat (AS) dan bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar di negara tersebut untuk mengurangi defisit.

    China mendapat tarif baru 34%, sedangkan Uni Eropa kena tarif 20%. Pengenaan tarif resiprokal itu sebagai tanggapan atas bea masuk yang dikenakan pada barang-barang AS.

    Adapun, Kamboja menjadi negara yang mendapat tarif tertinggi, yakni 49%. Posisi kedua diduduki Vietnam dengan 46%. Sri Lanka mendapat tarif resiprokal 44%, Bangladesh 37%, Thailand 36%, dan Taiwan 32%. Sementara itu, Indonesia dikenakan tarif resiprokal sebesar 32%. 

    Tarif tersebut akan mulai berlaku mulai 9 April 2025 dan akan diterapkan kepada 60 negara secara keseluruhan. Kanada dan Meksiko, dua mitra dagang terbesar AS, sudah menghadapi tarif 25% untuk banyak barang yang masuk ke AS.

  • Istana Klaim Telah Antisipasi Efek Kebijakan Tarif 32% Donald Trump

    Istana Klaim Telah Antisipasi Efek Kebijakan Tarif 32% Donald Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkap bahwa pemerintah telah menyiapkan antisipasi dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang mengenakan tarif impor sebesar 32% terhadap Indonesia.

    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II KSP, Edy Priyono mengemukakan bahwa kebijakan Trump tersebut sudah diprediksi sebelumnya.

    “Karena kebijakan Trump itu bukan sesuatu yang tiba-tiba dalam hitungan hari. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa arahnya akan ke sana. Yang kita baru tahu itu kan tarifnya. Resiprokal kita 64%, setelah didiskon jadi separuhnya, 32%,” ujar Edy dalam Rapat Koordinasi HBKN Idulfitri 1446 H pada Kamis, (3/4/2025).

    Kendati demikian, Edy belum bisa mengonfirmasi apakah ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan Trump tersebut. 

    Dia mengatakan bahwa Kepala Staf Kepresidenan, AM Putranto sudah memberikan arahan untuk menganalisis dampak kebijakan Trump terhadap Indonesia.

    “Kami tidak bisa mengonfirmasi apakah ada arahan khusus dari Bapak Presiden [Prabowo Subianto] atau tidak. Karena di level kami di Pejabat Eselon 1 itu kami hanya bisa mengonfirmasi, ada arahan dari Bapak Kepala Staf Kepresidenan [AM Putranto] untuk kemudian melakukan analisa dampaknya, dan kami sudah lakukan,” tuturnya.

    Lebih lanjut dia mengatakan, tarif dari AS itu diberlakukan secara merata ke berbagai negara, tidak hanya Indonesia, maka secara teori, permintaan atau demand dari AS akan turun.

    “Turunnya seberapa ya kita masih belum tahu. Tetapi kita harapkan karena tidak mengubah secara relatif daya saing terhadap negara lain. Karena negara lain juga kena dengan rate yang tidak sama,” katanya.

    Selain itu, menurutnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguntungkan bagi kinerja ekspor, meskipun akan membebani para importir.

    “Yang tidak boleh kita lupakan adalah currency rate kita. Sekarang kan rupiah melemah terhadap dolar AS. Kalau dari sisi ekspor itu merupakan kesempatan, karena barang ekspor jadi lebih murah. Meskipun kemudian pelemahan rupiah itu akan membuat barang impor mahal,” katanya.

    Alhasil, Edy berharap dampak kebijakan Trump terhadap Indonesia tidak terlalu besar. Dia juga menekankan bahwa upaya mitigasi dan antisipasi sudah dilakukan sejak dini. 

    “Kalau kita tentu saja berusaha untuk melakukan yang terbaik. Termasuk kemungkinan untuk melakukan lobi dan sebagainya itu sebagai sesuatu yang wajar,” pungkasnya.

    Kebijakan Trump 

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump akhirnya memberlakukan pengenaan tarif dasar 10% untuk semua produk impor ke Amerika Serikat (AS) dan bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar di negara tersebut untuk mengurangi defisit.

    China mendapat tarif baru 34%, sementara Uni Eropa 20%. Pengenaan tarif resiprokal itu sebagai tanggapan atas bea masuk yang dikenakan pada barang-barang AS.

    Adapun, Kamboja menjadi negara yang mendapat tarif tertinggi, yakni 49%. Posisi kedua diduduki Vietnam dengan 46%. Sri Lanka mendapat tarif resiprokal 44%, Bangladesh 37%, Thailand 36%, dan Taiwan 32%. Sementara itu, Indonesia menerima tarif resiprokal sebesar 32%. 

    Tarif tersebut akan mulai berlaku mulai 9 April 2025 dan akan diterapkan kepada 60 negara secara keseluruhan. Kanada dan Meksiko, dua mitra dagang terbesar AS, sudah menghadapi tarif 25% untuk banyak barang yang masuk ke AS.

  • Dampak Tarif Trump, Analis: Harga Emas Menguat, Rupiah Bisa Tembus Rp17.000

    Dampak Tarif Trump, Analis: Harga Emas Menguat, Rupiah Bisa Tembus Rp17.000

    Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan tarif impor yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berpotensi berdampak signifikan terhadap harga emas dunia. Namun, di sisi lain, kebijakan ini berisiko melemahkan nilai tukar rupiah. 

    Trump diketahui mengumumkan kebijakan tarif resiprokal yang berdampak signifikan bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia. Dalam kebijakan ini, produk non-migas Indonesia dikenakan tarif sebesar 32% saat memasuki pasar AS.

    Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi mengatakan kebijakan tersebut membuat harga emas dunia melonjak sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi global. 

    “Pagi tadi, harga emas sempat menyentuh level US$3.180 per troy ounce, dan ada kemungkinan besar dalam minggu depan harga emas dunia bisa mencapai US$3.200,” ujarnya kepada awak media, Kamis (3/4/2025). 

    Menurutnya, selain dampak dari kebijakan tarif impor AS, lonjakan harga emas juga dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik global. Di Timur Tengah, AS mengeluarkan ultimatum kepada Iran terkait isu reaktor nuklir. 

    Di Eropa, meskipun Rusia dan Ukraina telah menandatangani perjanjian damai, dua negara Eropa lainnya tengah bersiap mengirim pasukan untuk bergabung dengan Ukraina. Ini meningkatkan risiko pecahnya kembali konflik di kawasan tersebut. 

    “Hal tersebut menandakan potensi konflik kembali pecah di kawasan tersebut. Perjanjian damai yang disponsori AS dinilai lebih menguntungkan Rusia dibandingkan dengan Ukraina,” tutur Ibrahim. 

    Sementara itu, dampak kebijakan perdagangan AS juga tecermin pada nilai tukar rupiah yang kembali mengalami tekanan. Rupiah diperkirakan melemah ke level Rp16.900 per dolar AS dalam waktu dekat, bahkan berpotensi tembus Rp17.000.

    “Perang dagang ini bisa membuat mata uang rupiah kembali melemah, dan kemungkinan besar dalam minggu-minggu ini pembukaan pasar di level Rp16.900 dan ada kemungkinan besar pecah telur juga di Rp17.000,” kata Ibrahim.

    Ibrahim menambahkan bahwa pasar saham domestik juga terdampak dengan proyeksi penurunan indeks saham sekitar 2%-3% pada perdagangan awal pekan depan, Selasa (8/4/2025) akibat ketidakpastian pasar global.

    Dia menyatakan pemerintah perlu mengambil langkah strategis dalam menghadapi dampak negatif dari kebijakan tarif impor AS. Salah satunya dengan menerapkan aksi balasan terhadap produk impor asal Negeri Paman Sam.

    “Selain itu, pemerintah juga perlu mempercepat diversifikasi pasar ekspor, terutama dengan memperkuat kerja sama dalam forum BRICS agar ekspor yang sebelumnya surplus ke AS dapat dialihkan ke negara mitra lainnya,” ucapnya. 

    Di sisi lain, stimulus ekonomi juga diperlukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Bank Indonesia (BI) diharapkan terus melakukan intervensi di pasar keuangan guna menstabilkan nilai tukar rupiah, salah satunya melalui perdagangan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) serta pengelolaan obligasi.

    Menurut Ibrahim, jika strategi tersebut dapat dijalankan dengan baik, Indonesia diharapkan mampu menghadapi dampak perang dagang dan menjaga stabilitas perekonomian nasional dalam menghadapi tekanan global. 

  • APINDO Beri Usul ke Pemerintah Terkait Tarif Dagang Trump untuk Dunia Usaha

    APINDO Beri Usul ke Pemerintah Terkait Tarif Dagang Trump untuk Dunia Usaha

    PIKIRAN RAKYAT – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan sejumlah masukan ke pemerintah dalam merespons kebijakan perang tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Indonesia. Adapun Presiden AS Donald Trump pada Rabu, 2 April 2025, mengumumkan tarif baru terhadap sejumlah negara dan mengenakan tarif timbal balik atau resiprokal sebesar 32 persen terhadap Indonesia.

    Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani memandang bahwa kebijakan tarif Trump perlu ditangani secara terkoordinasi dan kolektif antara semua pemangku kepentingan, baik itu Pemerintah Indonesia maupun pelaku usaha.

    Pelaku usaha memantau dengan seksama dinamika kebijakan dagang Amerika AS sejak wacana kebijakan tarif reciprokal AS beredar. Pasalnya, penerapan tarif tinggi Trump menjadi tantangan global yang tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga bagi seluruh negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.

    “Kebijakan ini tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan dunia usaha maupun masyarakat luas, karena berpotensi membawa dampak signifikan terhadap stabilitas arus perdagangan internasional,” kata Shinta dalam pesan tertulis yang diterima, pada Kamis, 3 April 2025.

    “Kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia, baik di dalam negeri maupun melalui perwakilan di AS, serta menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan, mitra usaha, hingga perwakilan pemerintah AS untuk merumuskan langkah-langkah strategis bagi eksportir Indonesia yang terdampak,” ucapnya.

    Apindo memberikan sejumlah masukan ke pemerintah untuk menghadapi tarif dagang Trump tersebut. Pemerintah didorong untuk melakukan kesepakatan bilateral dengan pemerintah AS untuk memastikan Indonesia mendapatkan akses pasar terbaik dan saling menguntungkan (win-win). Pemerintah perlu menyakinkan bahwa barang impor dari Indonesia dipandang bukan sebagai ancaman bagi negara AS.

    Maka dari itu penciptaan integrasi pasok antara industri Indonesia dan industri di AS perlu dilakukan.

    Selain itu, pendekatan tematik seperti kerja sama di sektor energi, critical minerals, dan farmasi, tanpa harus langsung masuk ke negosiasi FTA (free trade agreement) yang kompleks.

    Berikutnya, melakukan evaluasi terkait penerapan prinsip reciprokal secara menyeluruh, termasuk dengan memperhatikan tarif dan hambatan non-tarif atas produk impor dari AS ke Indonesia. Kemudian, mendorong diversifikasi pasar tujuan ekspor Indonesia.

    “Kami juga mendorong pemerintah untuk memanfaatkan secara maksimal perjanjian dagang yang telah ada (FTA/CEPA), serta mempercepat penyelesaian perjanjian yang masih dalam proses negosiasi, seperti Indonesia–EU CEPA (perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa),” ujarnya.

    Lebih lanjut, pemerintah perlu mendukung revitalisasi industri padat karya serta melakukan deregulasi. Hal ini supaya daya saing produk Indonesia di pasar ekspor global dapat meningkat.

    Shinta tidak membantah bahwa selama ini daya saing produk ekspor nasional memiliki ketergantungan pada pasar AS, seperti produk tekstil, alas kaki, furniture, elektronik, batubara, olahan nikel, dan produk agribisnis.

    “Reformasi kebijakan yang adaptif dan berpihak pada industri perlu terus diperkuat agar produk Indonesia tetap kompetitif secara global,” ujarnya.

    Dia berharap agar kolaborasi antara dunia usaha dengan pemerintah terus diperkuat untuk menjaga stabilitas iklim usaha nasional di tengah dinamika global. Dia meyakini bahwa ketahanan ekonomi hanya dapat terjaga jika respons terhadap tantangan eksternal dibangun secara kolektif, terukur, dan berbasis dialog erat antara pemerintah dan pelaku usaha.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Trump Teken Kebijakan Tarif Timbal Balik, Sektor IT Terdampak?

    Trump Teken Kebijakan Tarif Timbal Balik, Sektor IT Terdampak?

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (CORE) menilai kebijakan kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dapat berdampak bagi seluruh sektor, salah satunya sektor teknologi atau IT.

    Direktur eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menuturkan kebijakan ini akan berdampak pada harga barang yang bakal masuk ke Amerika.

    “Artinya produk ekspor Indonesia yang masuk ke pasar Amerika itu ada kecenderungan, ada potensi bahwa pangsa pasarnya di Amerika diambil oleh produk-produk serupa dari Amerika,” kata Faisal kepada Bisnis, Kamis (3/4/2025).

    Namun, Faisal menyebut kebijakan ini dapat menguntungkan Indonesia. Sebab, dirinya menilai kebijakan ini diperuntukkan untuk China, Kanada, dan Meksiko.

    “Nah, kalau mereka dikenakan tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia, sebetulnya ini merupakan peluang bagi Indonesia karena artinya secara price,” ucapnya

    Pada sektor IT dalam negeri, Faisal berpandangan hambatan masuknya iPhone ke pasar Indonesia bakal menjadi salah satu faktor yang membuat sektor IT ikut terdampak.

    Maka dari itu, Faisal melihat akan ada kecendrungan pasar Indonesia untuk menyerap produk-produk dari negara lain, seperti China.

    “Impor dari negara alternatif seperti China yang produknya juga makin meningkat kualitasnya, sementara harganya jauh lebih rendah dibandingkan produk AS,” ujar Faisal.

    Di sisi lain, Pengamat Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward mengatakan kebijkan ini bisa menguntungkan sekto IT Indonesia jika dapat memanfaatknya.

    “Tentu produk software aplikasi, game dan lainnya akan terdampak [kebijakan ini],” tuturnya.

    Diberitakan sebelummya, Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif impor pada mitra dagang AS di seluruh dunia. Kebijakan itu menjadi serangan terbesarnya terhadap sistem ekonomi global yang telah lama dianggapnya tidak adil.

    Trump mengatakan dirinya akan menerapkan tarif minimum 10% pada semua produk impor yang masuk ke AS dan mengenakan bea masuk tambahan pada sekitar 60 negara yang menjadi penyumbang defisit neraca perdagangan terbesar bagi AS.

    “Selama bertahun-tahun, warga negara Amerika yang bekerja keras dipaksa untuk duduk di pinggir lapangan ketika negara-negara lain menjadi kaya dan berkuasa, sebagian besar dengan mengorbankan kita. Namun kini giliran kita untuk makmur,” kata Trump dalam sebuah acara di Rose Garden, Gedung Putih pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat dikutip dari Bloomberg.

    Seperti diketahui, Kanada dan Meksiko sudah menghadapi tarif 25% yang terkait dengan perdagangan narkoba dan migrasi ilegal. Tarif tersebut akan tetap berlaku dan dua mitra dagang terbesar AS tersebut tidak akan terkena rezim tarif baru selama tarif terpisah masih berlaku.

    Pengecualian untuk barang-barang yang tercakup dalam perjanjian perdagangan Amerika Utara yang ditengahi oleh Trump pada masa jabatan pertamanya akan tetap ada.

    China akan dikenakan tarif sebesar 34%. Sementara Uni Eropa akan dikenakan pungutan 20% dan Vietnam akan dikenakan tarif 46%, menurut dokumen Gedung Putih.

    Negara-negara lain yang akan dikenakan tarif impor Trump yang lebih besar termasuk Jepang sebesar 24%, Korea Selatan sebesar 25%, India sebesar 26%, Kamboja sebesar 49%, dan Taiwan sebesar 32%.

  • Industri Tekstil Indonesia Terancam Imbas Tarif Donald Trump – Page 3

    Industri Tekstil Indonesia Terancam Imbas Tarif Donald Trump – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menilai kebijakan kenaikan tarif yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan berdampak terhadap sektor padat karya antara lain tekstil dan pakaian jadi Indonesia.

    “Sektor padat karya seperti pakaian jadi dan tekstil diperkirakan makin terpuruk,” kata Bhima kepada Liputan6.com, Kamis (3/4/2025).

    Lantaran, sebagian besar merek internasional yang memproduksi di Indonesia memiliki pasar utama di AS. Jika tarif impor ke AS meningkat, merek-merek ini kemungkinan besar akan mengurangi jumlah pesanan dari pabrik-pabrik di Indonesia.

    “Sebagian besar brand internasional yang ada di Indonesia, punya pasar besar di AS. Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah order/ pemesanan ke pabrik Indonesia,” ujarnya.

    Sementara itu, di dalam negeri, industri tekstil dan pakaian jadi juga menghadapi ancaman dari produk impor, terutama dari Vietnam, Kamboja, dan China yang berusaha mencari pasar alternatif.

    “Di dalam negeri, kita bakal dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China karena mereka incar pasar alternatif,” katanya.

    Dia menilai, regulasi yang belum direvisi, seperti Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, membuat ekspor semakin sulit, sementara impor semakin menekan pemain domestik. Oleh karena itu, diperlukan perubahan kebijakan yang cepat untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan eksternal ini.

    “Permendag 8/2024 belum juga di revisi, jadi ekspor sulit, impor akan menekan pemain tekstil pakaian jadi domestik. Ini harus diubah regulasi nya secepatnya,” ujarnya.

     

  • Alasan Donald Trump Masukkan Indonesia ke Daftar 58 Negara Penghambat Perdagangan AS

    Alasan Donald Trump Masukkan Indonesia ke Daftar 58 Negara Penghambat Perdagangan AS

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali mengguncang dunia perdagangan global dengan kebijakan tarif perdagangannya. Dalam langkah terbaru yang diumumkan, dia menargetkan berbagai negara yang dianggap menghambat perdagangan AS.

    Indonesia, bersama 57 negara lainnya, masuk dalam daftar yang disusun oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

    Kebijakan Tarif Trump dan Dampaknya

    Donald Trump telah lama mengkampanyekan kebijakan “tarif timbal balik”, yang bertujuan untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS dengan negara-negara mitra dagangnya. Dia menuduh berbagai negara menerapkan tarif dan kebijakan perdagangan yang tidak adil terhadap produk AS.

    Oleh karena itu, dia berencana menerapkan bea masuk terhadap negara-negara tersebut.
    Meskipun detail spesifik dari kebijakan ini masih samar, Gedung Putih menegaskan bahwa ini adalah langkah besar dalam “hari pembebasan” ekonomi AS.

    Donald Trump mengklaim kebijakan ini akan mengatur ulang hubungan dagang Amerika dengan dunia. Namun, para ekonom memperingatkan bahwa tarif yang diterapkan secara luas bisa memicu perang dagang global.

    Dalam sebuah wawancara dengan Fox Business pada 18 Maret 2025, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyebut adanya “Dirty 15” atau 15% negara yang menyumbang sebagian besar volume perdagangan AS namun memberlakukan hambatan tarif dan non-tarif terhadap barang-barang Amerika.

    Meskipun tidak merinci negara-negara tersebut, data dari Departemen Perdagangan AS menunjukkan bahwa defisit perdagangan AS terbesar pada tahun 2024 terjadi dengan China, Uni Eropa, Meksiko, Vietnam, dan negara-negara lain, termasuk Indonesia.

    Alasan Indonesia Masuk Daftar Penghambat Perdagangan AS

    Menurut laporan tahunan Perwakilan Dagang AS, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang menghambat perdagangan dengan menerapkan berbagai kebijakan yang dianggap membebani produk AS. Beberapa faktor utama yang membuat Indonesia masuk dalam daftar ini meliputi:

    Kebijakan Keamanan Pangan
    Regulasi terkait standar keamanan pangan di Indonesia dinilai terlalu ketat dan menghambat produk pertanian dari AS untuk masuk ke pasar Indonesia. Syarat Energi Terbarukan
    Kebijakan Indonesia dalam mengutamakan energi terbarukan dianggap sebagai hambatan bagi perusahaan energi Amerika yang ingin berinvestasi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
    Indonesia, bersama dengan negara lain seperti Meksiko dan Argentina, menerapkan PPN yang dinilai memberatkan produk impor dari AS. Regulasi Impor
    Sistem lisensi impor Indonesia dianggap terlalu birokratis dan menghambat arus perdagangan barang dari AS. Bea Cukai dan Akses Pasar Farmasi
    Produk farmasi AS mengalami kesulitan dalam mengakses pasar Indonesia akibat kebijakan bea cukai yang kompleks dan ketatnya aturan impor obat-obatan. Regulasi Produk Halal
    Persyaratan sertifikasi halal di Indonesia juga menjadi sorotan karena dianggap menambah kompleksitas bagi eksportir AS, terutama dalam industri makanan dan farmasi.

    “Tidak ada Presiden Amerika dalam sejarah modern selain Trump yang menyadari betapa luas dan merugikannya hambatan perdagangan luar negeri terhadap AS,” ucap Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer.

    “Di bawah kepemimpinan Trump, pemerintahan ini bekerja keras untuk mengatasi praktik tidak adil ini, membantu memulihkan keadilan dan mengutamakan pebisnis AS yang bekerja keras di pasar global,” tuturnya menambahkan.

    Daftar Lengkap 58 Negara Penghambat Perdagangan AS

    Berikut adalah daftar lengkap 58 negara yang masuk dalam daftar negara penghambat perdagangan AS:

    Algeria Angola Argentina Australia Bangladesh Bolivia Brazil Brunei Darussalam Kamboja Kanada Chile China Kolombia Kosta Rika Pantai Gading Republik Dominika Ekuador Mesir El Salvador Ethiopia Ghana Guatemala Honduras Hong Kong India Indonesia Israel Jepang Yordania Kenya Korea Selatan Laos Malaysia Meksiko Selandia Baru Nikaragua Nigeria Norwegia Pakistan Panama Paraguay Peru Filipina Rusia Singapura Afrika Selatan Swiss Taiwan Thailand Tunisia Turki Ukraina Inggris Uruguay Vietnam Liga Arab Uni Eropa Gulf Cooperation Council (GCC)

    Hingga saat ini, pemerintahan Presiden Prabowo belum memberikan tanggapan resmi terkait masuknya Indonesia dalam daftar negara penghambat perdagangan AS. Namun, beberapa analis ekonomi menilai bahwa kebijakan tarif yang akan diterapkan AS bisa berdampak pada ekspor Indonesia, terutama dalam sektor manufaktur, pertanian, dan farmasi.

    Jika Donald Trump melanjutkan kebijakan tarifnya tanpa pengecualian, perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergantung pada pasar AS harus mencari strategi baru, termasuk diversifikasi pasar ekspor ke negara lain seperti China dan Uni Eropa.

    Di sisi lain, kebijakan proteksionisme AS ini juga bisa memicu Indonesia untuk memperkuat kerja sama dagang regional, misalnya melalui perjanjian dengan ASEAN atau negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemerintah RI Tunda Konpers soal Respons Kebijakan Tarif Impor 32 Persen Oleh Donald Trump – Halaman all

    Pemerintah RI Tunda Konpers soal Respons Kebijakan Tarif Impor 32 Persen Oleh Donald Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia batal menggelar konferensi pers (konpers) untuk menanggapi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk-produk Indonesia.

    Konpers yang awalnya akan digelar secara daring itu seharusnya diadakan pada Kamis (3/4/2025) pukul 10.45 WIB.

    Dari undangan yang tersebar di antara awak media, konpers ini akan dihadiri oleh lima narasumber dari Kabinet Merah Putih.

    Yaitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.

    “Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan melaksanakan Press Conference tentang Respon Terhadap Kebijakan Penerapan Tarif Perdagangan Baru Amerika Serikat Terhadap Negara Mitra,” tulis undangan tersebut.

    Tribunnews telah mengakses link Zoom untuk konpers pada pukul 10.40 WIB, tetapi saat itu tidak langsung memasuki ruang Zoom. Peserta konpers lebih dulu memasuki ruang tunggu.

    Dari pengumuman di ruang tunggu tersebut, ternyata konpers dijadwalkan mulai pada pukul 11.00 WIB.

    Ketika waktu menunjukkan pukul 11.00 WIB, konpers tak kunjung dimulai. Sekitar 17 menit setelah itu, muncul pengumuman di kolom chat bahwa konpers telah dibatalkan.

    “Terkait Kebijakan Tarif AS tersebut di atas sangat teknis dengan beragam komoditas sehingga masih memerlukan pembahasan secara komprehensif di tataran masing-masing K/L,” tulis pengumuman tersebut.

    “Menimbang hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa press conference tersebut ditunda hingga pemberitahuan selanjutnya. Demikian disampaikan, atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kami ucapkan mohon maaf,” lanjut pengumuman tersebut.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif impor terbaru terhadap produk-produk yang mereka impor dari Indonesia sebesar 32 persen.

    Keputusan itu diumumkan Trump hari Rabu, 2 April 2025 waktu Amerika Serikat.

    Dalam pengumumannya, Trump menyatakan AS mengenakan tarif dasar 10 persen untuk semua produk impor AS.

    Total ada 60 negara yang terkena aturan tarif individual Trump yang dihitung sebesar setengah dari tarif dan hambatan lain yang “dibebankan negara-negara tersebut kepada AS.”

    “Tidak akan pernah ada transformasi suatu negara seperti transformasi yang terjadi di Amerika Serikat,” kata Trump dalam pernyataan yang ia sampaikan di Rose Garden, Gedung Putih, Rabu (2/4/2025) waktu AS.

    Trump menyebut hari pengumuman tarif imbal balik tersebut sebagai Hari Pembebasan.

    “Menurut saya, ini adalah salah satu hari terpenting dalam sejarah Amerika. Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kita,” katanya dikutip dari Guardian, Kamis (3/4/2025).

    Dalam pengumuman yang dia sebut sebagai ‘Hari Pembebasan’ dan dibagikan di media sosial, Indonesia termasuk negara yang terkena tarif imbal balik Donald Trump dan dikenai tarif impor 32 persen. 

    Mengutip dari CNBC, Kamis (3/4/2025), AS akan mengenakan tarif timbal balik sebesar 32 persen terhadap Indonesia.

    Dibandingkan negara ASEAN lain, tarif imbal balik terhadap Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan tarif imbal balik yang dikenakan AS terhadap Malaysia sebesar 24 persen dan Filipina sebesar 17 persen.

    Negara ASEAN lainnya yang terkena tarif imbal balik Trump adalah Singapura tapi cuma kena 10 persen.

    Sementara Vietnam dan Thailand masing-masing dikenai tari timbal balik 46 persen dan 36 persen.  Sementara, Kamboja dikenakan tarif impor sebesar 49 persen dan Laos sebesar 48 persen.