Xcloud.id

Topik: produk impor

  • Industri Elektronik Nasional Keberatan Jika Nilai TKDN Dilonggarkan, Ini Alasannya  – Halaman all

    Industri Elektronik Nasional Keberatan Jika Nilai TKDN Dilonggarkan, Ini Alasannya  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gabungan Industri Elektronik Indonesia (GABEL) menyatakan keberatan jika ketentuan tentang  Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN dibuat lebih fleksibel seperti usulan Presiden Prabowo Subianto di acara Sarasehan Ekonomi yang dihadiri sejumlah pengusaha nasional, Selasa (8/4/2025).

    Sekretaris Jenderal GABEL Daniel Suhardiman, menilai aturan TKDN tidak perlu dibuat fleksibel apalagi sampai dilonggarkan.

    “Menurut kami kebijakan harusnya diperkuat dan tidak dilonggarkan. Jika dilonggarkan maka negara atau komoditas lain juga akan meminta pelonggaran,” tutur Daniel kepada Tribunnews.com, Kamis (10/4/2025).

    Daniel menerangkan, setiap barang yang dibeli dan terkena pajak, pemerintah ingin pendapatan tersebut masuk ke kas negara.

    Dengan pembelian produk buatan lokal, ujungnya akan membawa dampak positif ke industri hingga menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

    “Kita menginginkan setiap Rp 1 uang pajak yang dipungut dari rakyat dan masuk APBN/APBD dan BUMN/BUMD dibelanjakan untuk membeli produk dalam negeri. Jika uang negara tersebut dibeli produk dalam negeri, maka nilai tambah berupa peningkatan PDB dan penyerapan tenaga kerja ada didalam negeri,” ujarnya.

    Berbeda halnya jika belanja dilakukan untuk membeli produk impor, dimana dapat dipastikan nilai tambahnya ada di luar negeri.

    Daniel mengingatkan, aturan TKDN hanya diberikan untuk belanja pemerintah, sudah sewajarnya diprioritaskan industri dalam negeri.

    “TKDN ini kan hanya untuk belanja pemerintah, jadi sudah sewajarnya diprioritaskan industri dalam negeri jika ada. Kalau memang tidak ada industrinya, kan tetap saja bisa impor,” ujarnya.

    Di forum sarasehan tersebut, Prabowo mengusulkan relaksasi ketentuan TKDNuntuk mengatasi penetapan tarif impor impor yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap komoditi asal Indonesia.

     

  • DPR Anggap IHSG Turun Hal Wajar, tetapi Perlu Dicermati

    DPR Anggap IHSG Turun Hal Wajar, tetapi Perlu Dicermati

    Jakarta, Beritasatu.com – Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dianggap sebagai hal yang wajar dalam dinamika ekonomi, tetapi perlu dicermati secara hati-hati karena berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.

    “Kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan tarif resiprokal untuk produk impor dari berbagai negara membuat pasar keuangan global bergejolak, termasuk saham di Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

    Menurutnya, berbagai faktor eksternal berdampak pada tren penurunan IHSG saat ini, seperti kebijakan suku bunga The Fed dan kondisi geopolitik yang memengaruhi sentimen investor.

    Sementara dari faktor domestik, kata Fauzi, pelaku pasar masih menantikan kepastian kebijakan ekonomi pascapemilu, termasuk komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan fiskal dan reformasi struktural.

    “Penurunan ini mencerminkan adanya tekanan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang memengaruhi sentimen investor. Kita harus tetap waspada dan menjaga kepercayaan pasar agar jangan sampai tren ini berlarut dan berdampak sistemik,” tuturnya.

    Dia juga mengaku khawatir terhadap dampak yang lebih luas, seperti terganggunya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

    Pasalnya, hal tersebut dapat berpotensi memicu terjadinya capital outflow, pelemahan nilai tukar, serta tekanan pada sektor-sektor riil yang erat kaitannya dengan pasar modal.

    Karena itu, Komisi XI DPR terus memantau perkembangan ini dan mendorong langkah-langkah yang lebih proaktif untuk menjaga stabilitas pasar.

    Fauzi mengatakan, pihaknya telah melakukan diskusi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bank Indonesia (BI) melalui berbagai forum, termasuk rapat kerja dan rapat dengar pendapat.

    Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Kemenkeu, OJK dan BEI untuk memperkuat insentif fiskal bagi investor, seperti relaksasi pajak transaksi saham, serta percepatan kebijakan green economy guna menarik investasi yang berkelanjutan.

    Untuk mencegah tren penurunan IHSG secara terus menerus, Komisi XI DPR akan mengawasi upaya-upaya stabilisasi yang dilakukan oleh BI dan OJK dalam menghadapi fluktuasi pasar.

  • Prabowo Hapus Kuota Impor, Banggar DPR: Momentum Reformasi Kebijakan Perdagangan – Halaman all

    Prabowo Hapus Kuota Impor, Banggar DPR: Momentum Reformasi Kebijakan Perdagangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota impor, utamanya terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak adalah angin segar bagi perbaikan tata kelola impor.

    “Momentum ini juga bisa menjadi reformasi menyeluruh atas kebijakan perdagangan internasional Indonesia,” kata Said saat dikonfirmasi pada Rabu (9/4/2025).

    Said menekankan pentingnya pendekatan makroekonomi dalam merancang kebijakan impor agar neraca perdagangan tetap dalam kondisi surplus dan cadangan devisa negara tetap terjaga.

    “Kebijakan tarif yang dilakukan oleh Presiden Trump saat ini salah satu tujuannya adalah menjaga agar neraca perdagangan mereka tidak defisit kian mendalam,” ujarnya.

    Selain itu, dia menyatakan bahwa impor seharusnya bersifat sementara, hanya ketika kebutuhan dalam negeri belum bisa dipenuhi. 

    Dalam jangka panjang, Indonesia harus bisa memproduksi sendiri kebutuhan tersebut, terutama di sektor strategis seperti pangan dan energi.

    Said juga menegaskan, kebijakan impor harus sejalan dengan penguatan industri nasional. Salah satunya adalah meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

    “Kita harus belajar dari tergerusnya produk tekstil nasional karena banjirnya produk impor tidak terulang, apalagi terjadi di sektor sektor lainnya,” ucapnya.

    Tak hanya itu, Said menekankan pentingnya diversifikasi sumber impor. Ketergantungan pada satu atau dua negara dapat membahayakan stabilitas pasokan. 

    Oleh karena itu, kata dia, perluasan negara mitra menjadi langkah strategis untuk menjamin keamanan rantai pasok.

    Ketua DPP PDIP ini juga mendorong deregulasi kebijakan impor, khususnya untuk pangan dan energi. 

    Hal ini, menurut Said, diharapkan bisa mempermudah akses masyarakat terhadap komoditas penting tersebut, sekaligus menekan harga agar lebih terjangkau dan tidak membebani fiskal negara.

    Lebih lanjut, Said menambahkan bahwa Indonesia telah meratifikasi perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan sedikitnya 18 negara dalam berbagai skema, baik bilateral, regional, maupun multilateral. 

    “Skema FTA ini harus mampu meningkatkan Revealed Comparative Advantage (RCA) barang-barang Indonesia. Dengan demikian, manfaat kita meratifikasi FTA memberi manfaat scale up perekonomian nasional,” ucapnya.

    Diketahui, permintaan penghapusan kuota impor disampaikan Prabowo dalam forum Sarasehan Ekonomi bertajuk “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan” di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Prabowo meminta kepada jajaran para menteri untuk membuka kuota impor kepada pelaku usaha.

    “Saya minta Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan tidak usah ada kuota-kuota. Siapa mau impor daging, silahkan boleh impor. Mau impor apa silahkan buka saja. Terakhir kita (konsumen) juga pandai kok. Bikin kuota-kuota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk yang hanya boleh impor, enak saja,” kata Prabowo.

    SARASEHAN EKONOMI – Presiden Prabowo Subianto menggelar Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Sarasehan Ekonomi menjadi upaya memperkuat kondisi ekonomi Indonesia di tengah perang tarif perdagangan. (Tangkapan Layar Youtube)

    Selain itu, Prabowo juga meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk menghilangkan batasan menyoal kuota impor.

    Terlebih, mengenai pertimbangan kuota impor untuk produk-produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Meski begitu, Prabowo tetap memberikan syarat bagi para calon pengusaha yang akan impor barang ke Tanah Air tanpa kuota.

    “Siapa yang mampu dan siapa yang mau impor silakan. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh. Itu salah satu upaya kita untuk merampingkan dan memudahkan iklim usaha,” ungkapnya.

    Dengan langkah menghilangkan kuota impor, Prabowo ingin menjaga kemudahan iklim investasi di dalam negeri dan mempermudah akses pengusaha.

  • Anthony Budiawan: Dunia Dibuat Was-was oleh Aksi Tarif Trump

    Anthony Budiawan: Dunia Dibuat Was-was oleh Aksi Tarif Trump

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan kembali menyinggung kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Pasalnya, Trump diketahui memberlakukan Tarif Resiprokal putaran kedua kepada China.

    Dikatakan Anthony, Trump memberlakukan tarif impor dasar 10 persen kepada semua produk impor dari seluruh negara di dunia pada 2 April kemarin.

    “Ditambah tarif resiprokal yang besarnya berbeda untuk setiap negara,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Rabu (9/4/2025).

    Tambahnya, China dikenakan tarif resiprokal 54 persen yang merupakan tarif tertinggi dari semua negara.

    “Tentu saja China harus menunjukkan kekuatannya. China tidak bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak manapun,” ucapnya.

    Dituturkan Anthony, China sejatinya tidak tinggal diam, mereka melakukan pembalasan atau retaliasi dengan mengenakan tarif resiprokal balasan sebesar 34 persen terhadap semua produk Amerika.

    “Retaliasi China dapat dipahami sebagai pengakuan secara tidak langsung bahwa China hanya dapat menerima kenaikan tarif impor sebesar 20 persen. Jangan 54 persen,” sebutnya.

    Kata Anthony, apa yang dilakukan Trump dapat disebut antara hal yang mengejutkan atau sebaliknya, menghidupkan mesin tarif resiprokal putaran kedua kepada China.

    “Besarnya tidak tanggung-tanggung, 50 persen. Sehingga, total tarif impor produk China ke Amerika mencapai 104 persen,” imbuhnya.

    Melihat langkah tersebut, Anthony mengatakan bahwa Trump sangat serius dengan kebijakan tarif resiprokalnya.

  • Megawati-Prabowo sepakat tarif AS momentum kebangkitan produk nasional

    Megawati-Prabowo sepakat tarif AS momentum kebangkitan produk nasional

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Megawati-Prabowo sepakat tarif AS momentum kebangkitan produk nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 17:05 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri sepakat bahwa kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump harus menjadi momentum kebangkitan produk nasional.

    Muzani mengungkapkan Megawati dan Prabowo juga turut membahas soal kebijakan tarif AS ketika Prabowo bersilaturahmi ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa (8/4) malam.

    “Keduanya juga sepakat bahwa ini (tarif AS) harus dijadikan momentum untuk melakukan kebangkitan bagi produk-produk Indonesia,” kata Muzani di Gedung DPR/MPR, Jakarta Selatan, Rabu.

    Dia memperkirakan kebijakan tarif tersebut berpotensi mendongkrak harga produk impor dan sehingga impor hanya akan dilakukan untuk produk tertentu.

    “Karena menggunakan produk impor itu juga barangkali juga akan makin mahal, maka hanya produk-produk tertentu saja yang mungkin akan terus dilakukan impor. Inilah waktunya produk Indonesia menjadi tuan rumah di negeri Indonesia, maka cintailah produk-produk Indonesia,” ujarnya.

    Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut Megawati juga berbagi soal pengalamannya dalam pemulihan ekonomi nasional.

    “Ibu Mega menyampaikan pengalamannya melakukan pemulihan ekonomi nasional yang ketika itu juga tidak gampang, dan Pak Prabowo sangat memperhatikan berbagai pandangan, pengalaman yang pernah dilakukan oleh Ibu Mega dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

    Diketahui, Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam.

    Pertemuan di kediaman Megawati pada malam itu dilaksanakan dalam rangka silaturahim setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Adapun sejumlah tokoh yang turut hadir ke kediaman Megawati, mulai dari Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

    Sumber : Antara

  • Sekjen Gerindra Sebut Pertemuan Prabowo-Megawati Bahas Tarif Trump – Page 3

    Sekjen Gerindra Sebut Pertemuan Prabowo-Megawati Bahas Tarif Trump – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 7 April 2025. Pertemuan tertutup selama kurang lebih 1,5 jam ini langsung menjadi sorotan publik, terutama apa yang dibicarakan.

    Baik Partai Gerindra maupun PDIP sama-sama menyatakan bahwa pertemuan tersebut adalah silaturahmi Idul Fitri.

    Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun mengungkapkan, pada pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati, keduanya saling bercerita dan memberikan saran. Salah satu saran yang diberikan Mega adalah terkait kebijakan tarif baru yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Pak Prabowo juga bicara tentang berbagai macam problem dan tantangan global yang sekarang ini mengemuka. Utamanya akibat dari kebijakan Presiden Donald Trump berkaitan dengan pengenaan tarif yang digunakan untuk produk-produk Indonesia terhadap ekspor di Amerika dan banyak negara-negara yang juga terkena,” kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Menurut Muzani, Megawati menyampaikan pengalamannya dalam melakukan pemulihan ekonomi saat masa krisis.

    “Ibu Megawati menyampaikan pengalamannya melakukan pemulihan ekonomi nasional yang ketika itu juga tidak gampang, dan Pak Prabowo sangat memperhatikan berbagai pandangan pengalaman yang pernah dilakukan oleh Ibu Megawati dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

    Selain itu, lanjut Muzani, Megawati dan Prabowo sepakat bahwa saat ini adalah momentum kebangkitan produk Indonesia, sebab diprediksi produk impor akan semakin mahal.

    “Keduanya juga sepakat bahwa ini harus dijadikan momentum untuk melakukan kebangkitan bagi produk-produk Indonesia, karena menggunakan produk impor itu juga barangkali juga akan makin mahal, maka hanya produk-produk tertentu saja yang mungkin akan terus dilakukan impor. Inilah waktunya produk Indonesia menjadi tuan rumah di negeri Indonesia,” kata dia.

    “Itulah beberapa hal yang dibicarakan oleh kedua pemimpin di dalam pertemuan hampir satu setengah jam, yang saya dapatkan dari penjelasan Pak Prabowo kepada kami,” pungkas Muzani.

     

     

     

  • Said Abdullah Dukung Prabowo Hapus Kuota Impor: Reformasi Perdagangan Demi Kepentingan Rakyat

    Said Abdullah Dukung Prabowo Hapus Kuota Impor: Reformasi Perdagangan Demi Kepentingan Rakyat

    Jakarta (beritajatim.com) — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus kebijakan kuota impor, terutama untuk komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat.

    Langkah ini dinilai sebagai awal dari reformasi besar dalam sistem perdagangan dan kebijakan impor nasional.

    “Presiden Prabowo menangkap aspirasi pengusaha dengan memerintahkan penghapusan kuota impor barang kebutuhan pokok. Ini merupakan angin segar bagi pembenahan sistem impor kita yang selama ini sarat distorsi dan praktik rente,” tegas Said Abdullah dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

    Kuota Impor Rawan Disalahgunakan

    Menurut Said, sistem kuota impor selama ini justru menjadi celah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Beberapa kasus hukum tercatat melibatkan skema ini, seperti impor beras tahun 2007, daging sapi tahun 2013, gula kristal tahun 2015, hingga bawang putih pada 2019.

    “Sudah sejak 21 Februari 2020, kami di Banggar DPR meminta pemerintah mengganti sistem kuota dengan tarif. Tujuannya agar lebih adil dan menghindari rente antara pemilik otoritas dan pengusaha,” ujarnya.

    Pada 17 Maret 2024, Banggar DPR kembali mendorong pemerintah mengadopsi sistem tarif impor. Said menyebut, dengan kebijakan tarif, negara tidak hanya memperoleh barang dengan harga lebih wajar dan kompetitif, tetapi juga berpotensi mendapatkan tambahan penerimaan melalui bea masuk.

    Namun demikian, ia menegaskan, tarif harus dibebaskan untuk impor komoditas yang masuk kategori hajat hidup orang banyak.

    Lebih lanjut, Said menjabarkan enam poin penting sebagai arah reformasi kebijakan impor nasional:

    1. Menjaga Neraca Perdagangan: “Kebijakan impor harus mempertimbangkan *trade balance* agar neraca perdagangan tetap surplus dan cadangan devisa terjaga. Kita bisa belajar dari kebijakan tarif Presiden Trump,” jelasnya.

    2. Impor sebagai Substitusi Sementara: Impor sebaiknya hanya dilakukan saat produksi dalam negeri belum mampu mencukupi. Ke depan, Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan dari produksi sendiri, terutama di sektor pangan dan energi.

    3. Perkuat Industri Lokal: Kebijakan impor harus sejalan dengan upaya meningkatkan *Tingkat Kandungan Dalam Negeri* (TKDN). “Jangan sampai industri kita seperti tekstil tergerus lagi akibat banjir produk impor,” katanya.

    4. Diversifikasi Negara Asal Impor: Ia menilai pentingnya memperluas mitra impor untuk menghindari ketergantungan pada satu negara. Hal ini krusial dalam era rantai pasok global yang semakin kompleks.

    5. Deregulasi Impor Pangan dan Energi: “Deregulasi harus mempermudah akses rakyat terhadap komoditas, dengan harga yang lebih terjangkau, agar tidak membebani masyarakat maupun fiskal negara,” ucap Said.

    6. Optimalkan Free Trade Agreement (FTA): Indonesia telah meratifikasi FTA dengan sedikitnya 18 negara. Skema ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan Revealed Comparative Advantage* (RCA) produk lokal agar ekonomi nasional makin berdaya saing.

    Said Abdullah berharap pemerintah benar-benar menjadikan momentum ini sebagai titik balik reformasi sistem perdagangan internasional Indonesia. Ia menilai langkah Presiden Prabowo sudah tepat, dan kini saatnya memperkuat fondasi agar kebijakan impor tidak lagi menjadi alat rente, tapi alat untuk kemandirian ekonomi bangsa. (ted)

     

  • Ketua Banggar DPR Sambut Positif Kebijakan Prabowo Hapus Kuota Impor

    Ketua Banggar DPR Sambut Positif Kebijakan Prabowo Hapus Kuota Impor

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyambut positif kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 

    Menurut Said, kebijakan Prabowo ini menjadi angin segar perbaikan kebijakan impor yang selama sering bermasalah dan memberatkan pengusaha di tengah kebijakan tarif impor Presiden AS Donald Trump.

    “Saat bertemu dengan para pengusaha pada Selasa (8/4/2025) kemarin, Presiden Prabowo memerintahkan agar menghapus kebijakan kuota impor untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Arahan Presiden Prabowo ini tentu menjadi angin segar bagi perbaikan kebijakan impor,” ujar Said kepada wartawan, Rabu (9/4/2024).

    Said mengatakan, Banggar DPR sejak 2020 lalu, sudah meminta pemerintah untuk mengubah kebijakan impor dengan sistem kuota menjadi penerapan impor berbasis tarif. Dengan bertumpu pada kebijakan tarif, kata dia, selain mendapatkan barang impor yang lebih fair dan kompetitif, pemerintah juga berpeluang mendapatkan penerimaan negara terutama dari bea masuk. 

    “Namun, khusus untuk barang barang impor komoditas hajat hidup orang banyak perlu mendapatkan pembebasan tarif sebagai yang diusulkan oleh Presiden Prabowo,” tandas Said.

    Menurut Said, kebijakan Prabowo Subianto menghapus kuota impor menjadi momentum melakukan  reformasi menyeluruh atas kebijakan perdagangan internasional Indonesia. Pertama, kata dia, secara makro, kebijakan impor harus mempertimbangkan trade balance agar neraca perdagangan tetap surplus. 

    “Langkah ini sekaligus untuk menjaga agar cadangan devisa tetap terjaga dengan baik. Kebijakan tarif yang dilakukan oleh Presiden Trump saat ini salah satu tujuannya adalah menjaga agar neraca perdagangan mereka tidak defisit kian mendalam,” tutur dia.

    Kedua, kebijakan impor hendaknya diletakkan sebagai barang substitusi sementara waktu, karena ketiadaannya di dalam negeri. Namun ke depannya Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan atas barang barang impor dengan produksi sendiri, dengan arah strategisnya kita bisa menjadi negara yang relatif mandiri, setidaknya dari sektor primer, yakni pangan dan energi.

    “Ketiga, kebijakan impor harus mempertimbangkan arah kebijakan lain untuk memperkuat industri nasional, dengan arah strategis semakin upaya memperkuat tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang semakin besar porsinya. Kita harus belajar dari tergerusnya produk tekstil nasional karena banjirnya produk impor tidak terulang, apalagi terjadi di sektor sektor lainnya,” jelas dia.

    Keempat, kata dia, karena makin kompleksnya kebutuhan terhadap produk barang dan jasa, serta kait mengait dari rantai pasok, pemerintah dan pelaku usaha seharusnya tidak menyandarkan kebutuhan impor barang dan jasa dari negara tertentu. Pemerintah, kata dia, perlu memperluas dari beberapa negara sehingga pemerintah dan pelaku usaha memiliki berbagai alternatif negara tujuan impor. 

    Kelima, lanjut Said, deregulasi kebijakan impor, khususnya dari sektor pangan dan energi diharapkan tidak hanya mempermudah akses rakyat terhadap komoditas tersebut, tetapi juga tingkat harga yang lebih terjangkau. Dengan demikian, barang impor yang menjadi public good tidak menjadi beban ekonomi rakyat dan fiskal pemerintah.

    “Indonesia telah meratifikasi perjanjian free trade agreement (FTA) setidaknya dengan 18 negara dengan berbagai skema, baik bilateral, regional maupun multilateral. Skema FTA ini harus mampu meningkatkan revealed comparative advantage (RCA) barang-barang Indonesia, dengan demikian manfaat kita meratifikasi FTA memberi manfaat scale up perekonomian nasional,” pungkas Said mengenai penghapusan kuota impor.

  • Trump Tuduh China Manipulasi Mata Uang untuk Meredam Dampak Tarif – Halaman all

    Trump Tuduh China Manipulasi Mata Uang untuk Meredam Dampak Tarif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyulut ketegangan dengan China.

    Kali ini terkait manipulasi mata uang untuk meredam dampak tarif perdagangan.

    Pernyataan ini disampaikan Trump dalam pertemuan Komite Kongres Nasional Republik, Selasa (8/4/2025) malam waktu setempat.

    “Anda harus mengakuinya. Mereka memanipulasi mata uang mereka hari ini sebagai kompensasi terhadap tarif,” ujar Trump seperti dikutip dari Al Jazeera.

    Komentar tersebut muncul di tengah jatuhnya nilai tukar Renminbi (RMB) atau yuan China ke titik terendah sejak tahun 2023.

    Pada minggu ini, RMB tercatat diperdagangkan pada 7,20 terhadap dolar AS, mencerminkan tren depresiasi yang memicu kekhawatiran di pasar global.

    Fluktuasi nilai tukar biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketidakseimbangan perdagangan dan ketidakpastian politik.

    Namun dalam beberapa kasus, depresiasi mata uang bisa terjadi karena intervensi pemerintah secara langsung.

    Menurut analis, penurunan nilai RMB bisa memperkuat daya saing ekspor China di pasar global, sekaligus menyerap sebagian beban dari tarif tinggi yang diberlakukan Trump sebelumnya, yang mencapai 104 persen untuk produk tertentu dari China.

    Dengan RMB yang lebih murah terhadap dolar, harga barang-barang ekspor dari China menjadi relatif lebih terjangkau di pasar internasional, memberikan ruang manuver bagi Beijing dalam menghadapi tekanan dagang dari Washington.

    Profesor Oxford: Tarif Trump Bukan Obat

    Kebijakan tarif mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai kritik keras dari kalangan akademisi.

    Ian Goldin, profesor globalisasi dan pembangunan di Universitas Oxford, menyebut kebijakan tarif Trump bukan solusi, melainkan bencana ekonomi.

    “Ini adalah ekonomi yang sangat buruk. Ini bukan, seperti katanya, obat untuk menyembuhkan penyakit. Ini racun,” ujarnya dalam wawancara dengan Al Jazeera.

    Goldin memperingatkan kalau rencana Trump akan membawa dampak besar, tidak hanya terhadap perekonomian AS, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi global.

    Diskriminatif dan Merusak Lapangan Kerja

    Menurut Goldin, tarif yang diusulkan Trump bersifat “sangat diskriminatif” terhadap negara-negara miskin, karena negara-negara tersebut kemungkinan akan menghadapi beban tarif yang lebih tinggi.

    Ia juga menilai kebijakan itu sangat merugikan bagi sektor lapangan kerja dan rantai pasokan dalam negeri Amerika Serikat sendiri.

    Ancaman terhadap Kerja Sama Global

    Goldin memperingatkan eskalasi kebijakan proteksionis ini dapat memperburuk ketegangan internasional dan menghambat kerja sama di berbagai bidang penting.

    Hal ini mencakup respons terhadap pandemi, krisis keuangan berikutnya, serta upaya global dalam menangani perubahan iklim.

    Risiko Resesi dan Sejarah yang Berulang

    Lebih jauh, ia memprediksi langkah-langkah Trump berpotensi memicu resesi, baik di AS maupun di negara-negara lain yang terdampak.

    “Dampaknya meluas hingga melampaui ekonomi dan memasuki periode yang sangat berbahaya,” katanya.

    Goldin bahkan membandingkan situasi saat ini dengan dekade 1930-an, ketika proteksionisme memicu naiknya gelombang nasionalisme dan akhirnya perang dunia.

    “Kita benar-benar harus berharap hal ini mereda sekarang, sehingga kita tidak sampai pada titik itu,” kata dia.

    Tidak Semua Kena Tarif

    Kebijakan tarif impor baru yang diterapkan Trump memicu dampak luas di berbagai sektor ekonomi global.

    Meski begitu, tidak semua produk impor terkena beban tarif baru ini.

    Secara umum, Amerika Serikat kini memberlakukan tarif dasar sebesar 10 persen pada seluruh impor, serta tambahan bea masuk lebih tinggi terhadap puluhan negara lainnya, sebagaimana dikutip dari lembar fakta resmi Gedung Putih.

    Trump juga menerapkan tarif timbal balik atau reciprocal tariff terhadap negara-negara yang dianggap memiliki defisit perdagangan besar dengan AS.

    Akibatnya, negara seperti China terkena tarif hingga 54 persen (20 persen tarif impor umum ditambah 34 persen tarif timbal balik).

    Sementara itu, total tarif yang dikenakan ke Indonesia bisa mencapai 64 persen.

    Namun, terdapat enam jenis barang yang dikecualikan dari tarif timbal balik tersebut, yaitu:

    Barang yang tercakup dalam ketentuan 50 USC 1702(b).
    Produk baja, aluminium, serta mobil dan suku cadangnya yang sudah dikenai tarif khusus lewat Section 232.
    Barang yang berkaitan dengan tembaga, farmasi, semikonduktor, dan kayu.
    Barang-barang yang berpotensi terkena Section 232 di masa depan.
    Emas batangan.
    Energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di wilayah Amerika Serikat.

    Khusus untuk Kanada dan Meksiko, tarif mengikuti peraturan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act of 1977 (IEEPA) yang tetap berlaku dan tidak terpengaruh oleh aturan tarif baru ini.

    Artinya, selama barang yang diimpor dari Kanada dan Meksiko memenuhi ketentuan United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), maka tarif tetap 0 persen.

    Jika tidak memenuhi, tarif yang berlaku adalah 25 persen atau 10 persen untuk energi dan kalium.

    Namun jika perintah IEEPA soal migrasi atau fentanyl dihentikan, barang yang memenuhi USMCA tetap mendapat perlakuan khusus, sementara yang tidak memenuhi akan dikenakan tarif timbal balik sebesar 12 persen.

    Gedung Putih menegaskan kebijakan tarif timbal balik akan terus berlaku sampai Presiden Trump memutuskan ancaman defisit perdagangan dan perlakuan tidak adil dari negara mitra dagang telah diatasi.

    Bahkan, Trump membuka kemungkinan untuk menaikkan tarif jika negara mitra melakukan aksi balasan atau tidak menunjukkan itikad baik dalam perdagangan.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • IHSG Hari Ini Rabu 9 April 2025 Dibuka Kembali Melemah Dihantam Krisis Eksternal

    IHSG Hari Ini Rabu 9 April 2025 Dibuka Kembali Melemah Dihantam Krisis Eksternal

    PIKIRAN RAKYAT – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali dibuka di zona merah pada perdagangan Rabu pagi 9 April 2025, menandakan tekanan di pasar modal Indonesia masih belum mereda pasca kejutannya kemarin.

    Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG dibuka melemah 17,70 poin atau 0,30 persen ke posisi 5.978,44. Sementara itu, indeks LQ45—yang mencerminkan performa 45 saham unggulan—juga turun tipis 1,00 poin atau 0,15 persen ke posisi 666,77.

    Melanjutkan Tren Pelemahan Sehari Sebelumnya

    Pada penutupan perdagangan Selasa 8 April 2025, IHSG mengalami penurunan tajam sebesar 514 poin atau 7,9 persen ke level 5.996. Saat itu, sebanyak 710 saham melemah, hanya 33 saham yang naik, dan 215 stagnan.

    Tim Analis Pilarmas Investindo Sekuritas menyebut bahwa pelemahan IHSG disebabkan oleh kurangnya respons konkret pemerintah terhadap kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    “Di dalam negeri, IHSG ditutup melemah cukup dalam. Tanggapan pemerintah terkait pengenaan tarif oleh AS belum memenuhi ekspektasi pasar,” ucap tim analis Pilarmas dalam risetnya.

    Sektor saham yang mengalami penurunan paling tajam adalah bahan baku sebesar 10,55 persen, diikuti oleh sektor finansial dan sektor energi. Saham-saham seperti INCO, MAPI, SMGR, MDKA, dan MBMA mendominasi daftar penurunan LQ45.

    Volume transaksi cukup tinggi, yakni 22,38 miliar lembar saham diperdagangkan dalam 1,42 juta kali transaksi, dengan nilai total Rp20,94 triliun. Meski demikian, kapitalisasi pasar menyusut menjadi Rp10,28 triliun.

    Dinamika Eksternal Masih Bayangi Pasar

    Gejolak pasar saham Indonesia masih dipicu oleh kebijakan tarif tinggi dari pemerintah AS. Pada pekan ini, Trump mengumumkan rencana tarif 50 persen terhadap produk impor Tiongkok dan Indonesia, jika negara-negara tersebut tidak mencabut bea masuk terhadap barang-barang AS.

    “Tiongkok dengan tegas menolak ultimatum Trump yang disebutnya sebagai ‘pemerasan’. Tiongkok menegaskan akan membela kepentingan nasionalnya,” ujar Pilarmas Investindo dalam analisanya.

    Ketegangan antara dua raksasa ekonomi dunia ini memperburuk sentimen global, yang turut menyeret indeks saham di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

    Pilihan Jalur Negosiasi, Pasar Internasional Menilai Positif

    Pengamat pasar sekaligus Founder Stocknow.id, Hendra Wardana, menyatakan bahwa langkah pemerintah Indonesia yang memilih jalur negosiasi ketimbang retaliasi dalam menghadapi kebijakan tarif AS menjadi sinyal positif bagi pasar.

    “Rencana pemerintah untuk memilih jalur negosiasi, bukan retaliasi, dinilai positif pasar internasional karena menunjukkan Indonesia tetap terbuka terhadap investasi dan menjaga stabilitas jangka panjang,” ujar Hendra saat dihubungi di Jakarta, Rabu 9 April 2025.

    Menurutnya, beberapa strategi negosiasi telah disiapkan pemerintah Indonesia, antara lain:

    Relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT), Evaluasi larangan terbatas (lartas) untuk barang ekspor/impor AS, Peningkatan impor produk agrikultur dan energi dari AS, termasuk minyak dan gas (migas), Insentif fiskal dan non-fiskal, seperti pengurangan bea masuk, PPh impor, dan PPN impor.

    “Relaksasi aturan TKDN untuk sektor ICT, evaluasi larangan terbatas (lartas), hingga rencana peningkatan impor produk agrikultur dari AS adalah bagian dari strategi negosiasi yang disiapkan pemerintah,” tutur Hendra.

    Diplomasi Jadi Kunci Stabilitas Pasar

    Sementara itu, menurut informasi dari Kementerian Perdagangan, pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan paket diplomasi dalam bentuk proposal konkret untuk dibahas bersama U.S. Trade Representative (USTR) di Washington D.C. Salah satu usulannya adalah revitalisasi Trade & Investment Framework Agreement (TIFA) antara Indonesia dan AS.

    “Saat ini, diplomat Indonesia telah menjalin komunikasi dengan USTR, yang tengah menunggu proposal konkret dari Indonesia,” ujar Hendra.

    Langkah ini dianggap sebagai upaya penting untuk memulihkan kepercayaan investor dan mengembalikan stabilitas pasar saham dalam negeri yang sempat terpuruk dalam dua hari terakhir.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News