Xcloud.id

Topik: produk impor

  • Tarif Impor Trump Bisa Pecah Dunia ke 2 Arah Ekstrem

    Tarif Impor Trump Bisa Pecah Dunia ke 2 Arah Ekstrem

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengkritisi kebijakan terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menerapkan tarif impor minimal 10 persen terhadap seluruh produk impor dari semua negara.

    Menurut AHY, langkah sepihak ini berpotensi memecah dunia dalam dua blok besar dan menciptakan ketegangan ekonomi hingga geopolitik.

    Dalam sambutannya di acara The Yudhoyono Institute Panel Discussion di Jakarta, Minggu (13/4/2025), AHY menyampaikan kebijakan tarif impor Trump dapat memicu perlawanan kolektif atau bahkan memperkuat dominasi AS secara global.

    “Kebijakan sepihak Amerika Serikat ini tentu bisa membawa dunia menuju dua arah yang ekstrem. Pertama, terjadinya perlawanan kolektif di mana negara-negara akan menjauhi dominasi Amerika Serikat dan membangun blok ekonomi baru. Yang kedua, apabila kebijakan ini terbukti efektif, maka dunia justru akan semakin tunduk pada satu kekuatan yang semakin hegemonik, yaitu Amerika Serikat,” kata AHY.

    Menurutnya, kebijakan tersebut bisa menciptakan fragmentasi global, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga politik dan keamanan. Polarisasi geopolitik pun dikhawatirkan akan semakin tajam dan konflik lama berpotensi membesar.

    “Dengan negara-negara besar saling berebut pengaruh Asia Pasifik, termasuk kita akan menjadi panggung utama dinamika ini,” kata AHY.

    Indonesia juga akan merasakan dampak dari kebijakan tarif AS. Salah satunya adalah potensi penerapan tarif impor sebesar 32% yang saat ini masih ditangguhkan. Sementara itu, China sebagai rival utama AS justru langsung membalas kebijakan tarif tersebut, yang menyebabkan beban tarif terhadap produk China melonjak hingga 145 persen.

    “Tarif impor 32% bukan angka yang kecil walaupun saat ini masih ditangguhkan,” kata AHY.

    Untuk merespons situasi ini, AHY menekankan pentingnya memperkuat struktur ekonomi domestik. Hal ini bertujuan agar Indonesia mampu bertahan saat ekspor tertekan, melalui penguatan daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas harga.

    “Di samping itu, kita juga harus terus mendatangkan investasi untuk melanjutkan pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan,” sambung dia.

    AHY juga mengutip pesan dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), agar krisis global ini dijadikan momentum untuk mendorong transformasi ekonomi nasional, termasuk percepatan hilirisasi,

    AHY menyerukan pentingnya memperkuat sistem perdagangan dan kerja sama multilateral yang adil dan tidak diskriminatif. Ia mendorong diversifikasi pasar dan mitra strategis Indonesia, khususnya di kawasan Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara lainnya.

    “Bersama mitra-mitra strategis Indonesia harus terus memperkuat sistem perdagangan dan kerja sama multilateral yang tidak diskriminatif dan juga saling menguntungkan,” kata AHY terkait upaya merespons tarif impor Trump. 

  • Apple-NVIDIA Bisa Napas, Smartphone-Chip dari China Tak Kena Tarif 145%

    Apple-NVIDIA Bisa Napas, Smartphone-Chip dari China Tak Kena Tarif 145%

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Donald Trump memberikan pengecualian dari tarif resiprokal atau “tarif balasan” 145% untuk produk smartphone, barang elektronik, hingga chip yang diimpor dari China. 

    Keputusan itu memberikan angin segar bagi perusahaan teknologi seperti Apple, Dell, dan NVIDIA yang bergantung pada produk impor, terutama dari China dan Taiwan. 

    Dilansir dari Reuters pada Minggu (13/4/2025), Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menerbitkan daftar kode tarif yang dikecualikan dari pajak impor. Pengecualian ini berlaku surut hingga 5 April 2025 pukul 12:01 pagi EDT (0401 GMT). 

    CBP AS mencantumkan 20 kategori produk, termasuk kode 8471 yang luas untuk semua komputer, laptop, drive disk, dan pemrosesan data otomatis. Daftar tersebut juga mencakup perangkat semikonduktor, peralatan, chip memori, dan layar panel datar.

    Pemberitahuan tersebut tidak memberikan penjelasan atas langkah tersebut, tetapi pengecualian pada tengah malam itu memberikan kelegaan bagi perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Apple, Dell Technologies, dan banyak importir lainnya.

    Tindakan Trump juga mengecualikan barang-barang elektronik tertentu dari tarif “dasar” 10% untuk barang-barang dari sebagian besar negara selain China, mengurangi biaya impor untuk semikonduktor dari Taiwan dan iPhone yang diproduksi di India.

    Analis Wedbush Securities Dan Ives menyebut pengumuman tersebut sebagai berita paling bullish yang bisa didengar akhir pekan ini.

    “Masih ada ketidakpastian dan volatilitas yang jelas di depan dengan negosiasi-negosiasi China ini. Namun, erusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Apple, Nvidia, Microsoft, dan industri teknologi yang lebih luas dapat bernapas lega pada akhir pekan ini hingga hari Senin,” kata Ives dikutip dari Reuters. 

    Banyak CEO perusahaan teknologi telah merangkul Trump saat ia memulai masa jabatan keduanya, menghadiri pelantikannya pada tanggal 20 Januari 2024 di Washington DC dan merayakannya bersama Trump.

    CEO Apple Tim Cook bahkan menjadi tuan rumah pesta pra-pelantikan dan mengunjungi Trump di rumahnya di Florida.

    Pengecualian produk impor China hanya berlaku untuk tarif resiprokal, yang naik menjadi 125% minggu ini, menurut seorang pejabat Gedung Putih. Bea masuk 20% sebelumnya yang diberlakukan Trump untuk semua impor China, yang menurutnya, terkait dengan krisis fentanil AS tetap berlaku.
    Namun, pejabat tersebut mengatakan bahwa Trump akan segera meluncurkan investigasi perdagangan keamanan nasional baru terhadap semikonduktor yang dapat mengarah pada tarif baru lainnya.

    Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Trump telah menjelaskan bahwa AS tidak dapat bergantung pada China untuk memproduksi teknologi penting seperti semikonduktor, chip, ponsel pintar, dan laptop.
    Namun dia mengatakan bahwa atas arahan Trump, perusahaan teknologi besar, termasuk Apple dan pembuat chip Nvidia dan Taiwan Semiconductor.

    “Mereka harus bergegas untuk melakukan produksi di Amerika Serikat sesegera mungkin,” ujarnya. 

  • Ekonom: Tanpa Proteksi, Industri Nasional Bisa Tumbang – Halaman all

    Ekonom: Tanpa Proteksi, Industri Nasional Bisa Tumbang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam situasi global yang tidak menentu masing-masing negara melakukan proteksi terhadap Industri dalam Negeri. Kebijakan Tarif Trump di Amerika adalah bentuk respons terhadap situasi global. 

    Mayoritas Ekonom Indonesia berpendapat bahwa pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan langkah konkret dalam proteksi terhadap industri terdampak. 

    Antisipasi kebijakan fiskal dan industri ini bukan saja melindungi industri dalam negeri, namun juga bersiap merespon adanya perang harga dari peralihan pasar dan distribusi barang. 

    Dalam sektor migas Indonesia, seharusnya memberi karpet merah kepada kepentingan dalam negeri bukan asing. 

    Muhammad Nalar A Khair selaku Ekonom Lembaga Riset Sigmaphi menilai, pemerintah perlu berpihak pada industri pipa nasional. Jangan sampai ada perusahaan yang melanggaran UU pada tender pipa di sektor migas.

    Dia mengingatkan, industri sektor migas harus tunduk pada perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku.

    “Disaat seluruh dunia, tiap negara melakukan proteksi terhadap industri dalam negerinya, bukan malah memberi karpet merah untuk industri asing. Apalagi dalam UU sudah jelas mensyaratkan produk TKDN  yang sudah melebihi 40 persen” Papar Nalar.

    Sebagaimana juga menjadi kekhawatiran Asosiasi pabrikan besi dan baja dalam negeri, Hal senada disampaikan oleh The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), Ismail Mandry menyerukan bahwa pemerintah harus mengantisipasi pasar Indonesia yang akan dibanjiri besi dan baja produk impor. Hal ini sebagai dampak dari peralihan distribusi barang dari AS akibat Tarrif Trump. 

    Muhammad Nalar A Khair meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Jika pelanggaran UU pada tender pipa di sektor migas dibiarkan, maka ini menjadi preseden buruk bagi keberadaan industri nasional.

    Dia menambahkan, perang dagang ini bisa menjadi awal untuk menunjukan keseriusan pemerintah Indonesia terhadap proteksi ekonomi nasional.

    “Jika ada pelanggaran tidak ditindak, maka niscaya mustahil pengusaha berlomba lomba untuk melakukan investasi di sektor industri, Indonesia ke depan tidak akan pernah bangkit mandiri menuju negara industri yang memiliki nilai tambah,” tutupnya.

  • Apple Siapkan iPhone 19 dengan Desain Baru, Bakal Ada Model Lipat di 2027? – Page 3

    Apple Siapkan iPhone 19 dengan Desain Baru, Bakal Ada Model Lipat di 2027? – Page 3

    Presiden Amerika Serikat ke-47, Donald Trump, sangat yakin Apple mampu merakit iPhone dan perangkat elektronik milik mereka langsung di tanah AS.

    Pernyataan ini disampaikan melalui juru bicara Presiden Donald Trump, Karoline Leavitt, dalam konferensi pers, Selasa (8/4/2025).

    Saat ditanya apakah produksi iPhone bisa dialihkan ke dalam negeri, Leavitt menjawab, “tentu saja, dia yakin kita punya tenaga kerja dan sumber daya untuk melakukannya.”

    Pernyataan Leavitt ini merujuk pada investasi raksasa teknologi berbasis di Cupertino sebesar USD 500 miliar di AS pada awal tahun ini.

    “Jika mereka [Apple] tidak mengganggap Amerika Serikat dapat melakukannya, mereka mungkin tidak akan mengeluarkan uang sebanyak itu,” katanya, dikutip dari MacRumors, Rabu (9/4/2025).

    Presiden Trump berencana menerapkan tarif tinggi terhadap produk impor dari pada Cina, Vietnam, Thailand, India, Uni Eropa, dan negara-negara lainnya mulai 9 April.

    Donald Trump mengklaim, jika perusahaan seperti Apple tidak ingin membayar tarif, mereka harus memproduksi iPhone hingga perangkat mereka di Amerika Serikat.

  • Ekonom: Fleksibilitas TKDN dan Penghapusan Kuota Impor Jadi Daya Tawar Hadapi Kebijakan Tarif AS – Halaman all

    Ekonom: Fleksibilitas TKDN dan Penghapusan Kuota Impor Jadi Daya Tawar Hadapi Kebijakan Tarif AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para menteri terkait untuk mengubah regulasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) lebih fleksibel.

    Sebab menurutnya aturan saat ini cenderung dipaksakan sehingga Indonesia kalah secara kompetitif. 

    Pengamat ekonomi Erwin Suryadi mengatakan memang banyak pabrikan dalam negeri yang masih kesulitan menekan harga pokok produksi karena tak tersedianya atau terbatasnya bahan baku. Imbasnya banyak pabrikan lokal yang kesulitan berproduksi.

    Menurutnya fleksibilitas TKDN dan penghapusan kuota impor jadi dua kebijakan yang memberi kesempatan bagi pabrikan dalam negeri untuk bersaing.

    “Panjangnya rantai suplai yang harus dijalankan hanya untuk memperoleh kuota, pembayaran bea masuk untuk bahan baku, dan sekaligus juga penerapan kebijakan pembebasan pajak bagi produk jadi impor menjadi fakta yang mendorong makin tidak kompetitifnya pabrikan dalam negeri dibandingkan dengan produk impor,” kata Erwin kepada wartawan, Sabtu (12/4/2025).

    Kondisi ini lanjutnya, juga diakui oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani, yang menyampaikan bahwa penghapusan kuota impor dapat membantu ekonomi Indonesia. 

    Ia mengatakan kuota impor selama ini tidak memberikan penerimaan negara, menambah beban transaksi dan menimbulkan ketidakpastian perdagangan.

    Menurut Erwin, langkah Prabowo mendorong pabrikan dalam negeri  semakin berani melakukan terobosan teknologi yang bisa menyerap tenaga kerja. Ini karena waktu dan tenaga serta biaya dari pabrikan tidak lagi dihabiskan untuk memikirkan bagaimana memperoleh kuota bahan baku impor yang selalu dibatasi.

    “Belum lagi kalau ada pertek-pertek (persetujuan teknis) yang bertabrakan dan tidak sinkron antar kementerian dan lembaga terkait,” jelasnya.

    Sementara, pengamat ekonomi dan kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, Indonesia harus secara jujur mengidentifikasi kelemahan struktural yang dapat menggerus daya tawarnya dalam menghadapi kebijakan tarif  Presiden AS Donald Trump.

    Ketergantungan yang tinggi pada ekspor produk manufaktur padat karya tradisional seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur ke pasar AS yakni sekitar 32 persen ekspor non-migas, menempatkan Indonesia dalam posisi rentan.

    “Produk-produk ini relatif mudah digantikan oleh negara pesaing seperti Vietnam, Bangladesh, atau Meksiko, yang mungkin lebih agresif dalam menawarkan insentif atau memiliki perjanjian perdagangan yang lebih menguntungkan dengan AS,” kata Achmad. 

    Selain itu tantangan regulasi domestik dinilainya juga sering dikeluhkan investor asing, termasuk dari AS. Mulai dari birokrasi yang berbelit, dan ketidakpastian hukum.

    “Seperti birokrasi yang berbelit, ketidakpastian hukum, dan isu terkait TKDN, dapat menjadi batu sandungan,” tandasnya.

  • Prabowo Ungkap Rencana Bertemu Donald Trump: Saya Sudah Minta Waktu

    Prabowo Ungkap Rencana Bertemu Donald Trump: Saya Sudah Minta Waktu

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto, mengamini bahwa dirinya berencana untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Ketika ditanya oleh awak media mengenai kemungkinan pertemuan dengan tokoh Partai Republik yang kembali berhasil memenangkan pemilihan presiden AS tersebut, Prabowo menjawab singkat tetapi optimistis bahwa keduanya bisa bertemu.

    Hal tersebut disampaikannya usai menjadi pembicara dalam sesi ADF Talk di Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2025 yang digelar di Nest Convention Center, Antalya, Jumat (11/4/2025) waktu setempat.

    “Saya sudah minta waktu. Mudah-mudahan [bisa bertemu], ya,” ujarnya kepada wartawan.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengajukan permohonan agar Presiden Prabowo Subianto dapat bertemu dengan Presiden AS Donald Trump.

    Bahkan, Sugiono menyebut permintaan pertemuan kedua kepala negara ini dilakukan sebelum pengumuman kebijakan tarif impor dari AS. Pertemuan tersebut direncanakan dalam konteks mempererat hubungan bilateral antara kedua negara.

    “Kami sudah melayangkan permintaan pertemuan dengan presiden Trump itu beberapa waktu yang lalu jauh sebelum tarif dan tentu saja dalam kaitannya dengan hubungan bilateral antar kedua negara, sekarang ada perkembangan situasi yang kita lihat,” ucapnya kepada wartawan dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (11/4/2025).

    Terkait dengan situasi terbaru soal tarif perdagangan, Sugiono menyatakan bahwa topik tersebut kemungkinan besar akan turut dibahas jika pertemuan dengan Trump terjadi.

    “Dengan perkembangan ini, saya kira itu juga pasti akan dibicarakan. Kita lihat saja nanti,” katanya.

    Sugiono juga mengonfirmasi bahwa pihak Kementerian Luar Negeri sudah mengirimkan surat permintaan resmi sejak awal masa jabatan Presiden Trump.

    “Sebelum ada [tarif Trump], sesaat setelah Presiden Trump dilantik waktu itu,” jelasnya.

    Dia menambahkan bahwa tim dari Indonesia juga telah bersiap untuk berangkat ke AS dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya diplomasi menyikapi kebijakan perdagangan baru yang diumumkan pemerintah AS.

    Ketika ditanya apakah sudah ada balasan dari pihak Gedung Putih, Sugiono belum memberikan jawaban pasti.

    “Kalau sudah [ada jawaban dari Gedung Putih], nanti dikasih tahu,” pungkas Sugiono.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump akhirnya memberlakukan pengenaan tarif dasar 10% untuk semua produk impor ke Amerika Serikat (AS) dan bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar di negara tersebut. Vietnam mendapat tarif timbal balik “resiprokal” tertinggi 46%, sementara Indonesia 32%.

    Kebijakan kontroversial yang diumumkan Trump di Rose Garden, Gedung Putih pada Rabu sore (2/4/2025) waktu setempat memperdalam perang dagang yang ia mulai saat dirinya kembali menjabat sebagai Presiden AS.

    Bea masuk ini akan menimbulkan hambatan baru di negara dengan ekonomi konsumen terbesar di dunia ini, membalikkan liberalisasi perdagangan selama puluhan tahun yang telah membentuk tatanan global, dan menciptakan perang dagang baru.

    Negara-negara yang menjadi mitra dagang AS diperkirakan akan merespons dengan “tindakan balasan” masing-masing yang dapat menyebabkan harga-harga melonjak untuk semua produk, mulai dari sepeda hingga wine. Saham-saham berjangka AS merosot setelah pengumuman Trump.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

  • Industri Baja Khawatir Produk China Kian Banjiri Pasar RI

    Industri Baja Khawatir Produk China Kian Banjiri Pasar RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia atau Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) mewanti-wanti adanya dampak buruk fenomena perang tarif impor antara Amerika Serikat (AS) dengan China. Hal tersebut akan membuat China enggan menjual produknya ke AS, dan mencari pasar alternatif.

    Imbasnya, Indonesia akan merasakan dampaknya, yakni produk-produk impor asal negeri Tirai Bambu akan membanjiri pasar dalam negeri, terutama produk-produk besi dan baja.

    Ketua IISIA Muhammad Akbar Djohan mengungkapkan, China merupakan negara penghasil produk besi dan baja terbesar di dunia. Angka produksinya mencapai 1,2 miliar ton per tahun.

    “Dampak dari adanya tarif yang dikeluarkan Presiden AS tidak berdampak langsung kepada kita, tetapi yang perlu diantisipasi produk-produk (China) yang harusnya ke AS, ini pasti mencari pasar,” ungkap Akbar Djohan di kantor PT Krakatau Steel, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

    “Salah satunya Indonesia, ini yang perlu kita antisipasi. Global supply chain tidak bisa dicegah dan di luar kontrol kita,” sambungnya.

    Akbar melanjutkan, untuk menekan arus besi dan baja impor, diperlukan peran Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait.

    Menurutnya, kebijakan ini sangat penting untuk menciptakan persaingan yang adil, serta memberikan ruang bagi produsen dalam negeri untuk berkembang.

    Akbar membeberkan, industri besi dan baja merupakan sektor penting. Apabila ekosistem industri ini dapat dimaksimalkan, maka akan berkontribusi kepada target pemerintah dalam mengejar pertumbuhan ekonomi di angka 8%.

    Tak tanggung-tanggung, ekosistem industri besi dan baja dapat memberikan lapangan kerja untuk setidaknya 10 juta orang.

    “Kalau kita mau mengejar pertumbuhan ekonomi 8% per tahun dari program Bapak Presiden Prabowo, maka akseleratornya ya industri baja kita,” pungkasnya. 
     

  • Industri Indonesia Rentan Serbuan Impor Jika Aturan TKDN Diperlonggar – Halaman all

    Industri Indonesia Rentan Serbuan Impor Jika Aturan TKDN Diperlonggar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri Indonesia berisiko mengalami lonjakan impor produk asing jika pemerintah melonggarkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Kebijakan TKDN yang diterapkan selama ini dianggap efektif untuk melindungi industri lokal, khususnya di sektor otomotif, plastik, dan keramik. Namun, jika kebijakan ini dilonggarkan, pintu terbuka bagi produk impor yang dapat merugikan industri domestik.

    Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Fajar Budiono, menyatakan bahwa relaksasi TKDN harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif.

    “Relaksasi TKDN harus dilakukan secara selektif sebagai langkah antisipatif terhadap dampak tidak langsung dari penerapan tarif perdagangan oleh Amerika Serikat,” kata Fajar, Jumat (11/4/2025).

    Fajar menegaskan bahwa tanpa pertimbangan matang, kebijakan ini dapat memicu penutupan banyak pabrik lokal, terutama untuk produk jadi.

    “Kalau aturan TKDN dilonggarkan, banyak pabrik dalam negeri yang berisiko tutup. Terutama untuk produk jadi, seharusnya tidak diberikan kelonggaran, justru harus diperketat melalui SNI Wajib. Kalau tidak, barang-barang impor bisa dengan mudah masuk dan membanjiri pasar domestik,” ungkapnya.

    Potensi Lonjakan Impor dari China dan Negara Lain

    Ketua Umum Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI), Yohanes P Widjaja, turut mengingatkan tentang dampak lonjakan impor yang dapat terjadi jika TKDN dilonggarkan.

    “Indonesia akan menjadi secondary market, serbuan produk-produk asing dari China dan banyak negara yang tidak bisa masuk ke AS akan beralih dan menyerbu Indonesia. Ini harus diantisipasi betul, salah satunya dengan TKDN. Kalau TKDN secara umum dihapus, habis kita,” kata Yohanes.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, menekankan bahwa kebijakan TKDN harus tetap konsisten untuk melindungi pasar domestik.

    “TKDN telah terbukti efektif membantu penyerapan produk dalam negeri atau menciptakan demand bagi industri keramik nasional,” kata Edy.

    Pentingnya Kebijakan TKDN untuk Melindungi Industri Lokal

    Industri keramik Indonesia, yang selama ini sangat bergantung pada kebijakan TKDN, merasa dampak langsung dari persaingan global yang semakin ketat.

    Edy juga menekankan bahwa pemerintah perlu terus mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk menjaga daya saing industri lokal.

    Kebijakan TKDN terbukti penting dalam menstabilkan pasar domestik dengan mendorong industri lokal, khususnya di sektor otomotif dan proyek-proyek pemerintah.

    Dengan mempertahankan kebijakan TKDN yang ketat, Indonesia dapat memastikan produk lokal tetap menjadi pilihan utama bagi konsumen domestik.

    CAPAIAN TKDN – Pabrik peralatan penanggulangan tumpahan minyak RoClean Indonesia di Kawasan Industri Delta Silicon V, Lippo Cikarang, Jawa Barat. Perusahaan ini meraih sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari Kementerian Perindustrian dengan capaian di atas 55 persen untuk salah satu produknya. (handout)

    Risiko Terhadap Industri Nasional Jika Tidak Ada Perlindungan

    Para pelaku industri khawatir jika kebijakan proteksionisme ini dilonggarkan tanpa perhitungan matang. Fajar Budiono menegaskan bahwa tanpa perlindungan yang tepat, Indonesia akan kehilangan daya saing pasar domestiknya dan industri dalam negeri akan kesulitan bertahan.

    “Dengan kebijakan TKDN yang tepat, kita bisa melindungi pasar domestik dan memperkuat daya saing produk lokal di tengah gempuran produk impor yang murah,” ungkap Fajar.

    Jumhur Hidayat: Pengaturan TKDN untuk Barang Modal dan Konsumsi

    Aktivis dan Ketua Umum KSPSI, Moh Jumhur Hidayat, menanggapi pemberitaan terkait rencana relaksasi TKDN oleh pemerintah. Dalam sarasehan ekonomi yang diadakan di Jakarta, Jumhur menegaskan bahwa relaksasi TKDN hanya perlu dilakukan untuk barang modal yang dapat memberikan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja.

    “Kalau perlu 100 persen buatan luar negeri tidak masalah, sepanjang mesin itu bisa menyerap banyak tenaga kerja, dan produksinya bisa dijual untuk mendapatkan keuntungan,” ujarnya.

    Namun, Jumhur menegaskan bahwa untuk barang konsumsi yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri, harus tetap mengikuti aturan TKDN.

    “Untuk barang konsumsi atau barang yang dipakai untuk kegiatan rutin, apalagi dalam jumlah besar, sejauh mungkin harus mengikuti aturan TKDN,” tegas Jumhur.

    Gabungan Industri Elektronik: Tidak Setuju Relaksasi TKDN

    Gabungan Industri Elektronik Indonesia (GABEL) juga menanggapi wacana relaksasi TKDN dengan ketidaksetujuan. Sekretaris Jenderal GABEL, Daniel Suhardiman, menilai bahwa aturan TKDN seharusnya diperkuat, bukan dilonggarkan.

    “Menurut kami kebijakan harusnya diperkuat dan tidak dilonggarkan. Jika dilonggarkan, negara atau komoditas lain juga akan meminta pelonggaran,” kata Daniel.

    Daniel menjelaskan bahwa belanja pemerintah untuk produk dalam negeri akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia, dengan meningkatkan PDB dan menciptakan lapangan pekerjaan.

    “Jika uang negara dibelanjakan untuk produk dalam negeri, maka nilai tambah berupa peningkatan PDB dan penyerapan tenaga kerja ada di dalam negeri,” ujar Daniel.

    Pemerintah Indonesia Mengkaji Penyesuaian TKDN untuk Produk AS

    Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan akan mengkaji penyesuaian kebijakan TKDN, khususnya untuk produk asal Amerika Serikat (AS), setelah kebijakan tarif impor baru diumumkan oleh Presiden AS, Donald Trump.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa penyesuaian aturan TKDN akan dibahas dalam negosiasi dengan AS yang dijadwalkan pekan depan.

    “Untuk produk-produk ICT dari AS, kami sedang melakukan kajian dan respons,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/4/2025).

     Kementerian Perindustrian juga menyatakan bahwa kajian ini masih dalam proses dan akan disampaikan setelah dilakukan negosiasi dengan pihak AS.

    Seiring dengan peningkatan proteksionisme global, kebijakan TKDN menjadi isu penting yang harus diperhatikan dengan seksama.

    Pelaku industri dalam negeri mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga kebijakan ini dengan hati-hati untuk memastikan daya saing produk lokal tetap terjaga, sementara negara tetap berkomitmen untuk memperkuat sektor-sektor strategis melalui penyesuaian yang tepat.

  • Wacana Pelonggaran TKDN Diyakini Dapat Timbulkan Ancaman PHK, Kemnaker Bilang Begini

    Wacana Pelonggaran TKDN Diyakini Dapat Timbulkan Ancaman PHK, Kemnaker Bilang Begini

    JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara terkait rencana RI melakukan relaksasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Relaksasi kebijakan ini pun diyakini dapat menimbulkan ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) ke depannya lantaran minimnya produksi.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, pihaknya masih mengkaji seberapa besar dampak dari pelonggaran kebijakan TKDN tersebut.

    “Yang jelas harus dikaji dulu dan sebenarnya, kan, roda ekonomi nggak cuman industri-industri besar yang tergantung atau tidak sama TKDN,” ujar Indah saat ditemui VOI di kantor Wisma Mandiri, Jakarta, Kamis, 10 April.

    Indah menyebut, RI memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bisa menjadi alternatif penyerapan tenaga kerja yang tidak semuanya tergantung pada kebijakan TKDN.

    “Kami ingat juga ada UMKM, UMKM juga menyerap tenaga kerja banyak. Tidak semua industri itu tergantung atau tidak tergantung pada TKDN, masih banyak yang lain,” katanya.

    Saat ditanyai lebih lanjut, kapan kajian yang akan dilakukan pihaknya rampung, Indah belum bisa memberikan jawaban pasti. “Ya nanti kan baru dua hari lalu (wacana pelonggaran kebijakan TKDN),” ujar dia.

    Menurut Indah, hingga saat ini belum ada asosiasi-asosiasi usaha yang mengeluhkan wacana pelonggaran kebijakan tersebut. Akan tetapi, kata dia, pihaknya tidak akan tinggal diam dan segera melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait lainnya.

    “Arahan presiden, kan, kami cermati ya. Kami tindaklanjuti dalam bentuk kajian atau koordinasi dengan stakeholders,” ucap Indah.

    Rencananya, Kemnaker akan melakukan rapat koordinasi dengan stakeholders terkait pekan depan. Adapun yang nantinya dibahas adalah langkah-langkah menyikapi dinamika ekonomi global, utamanya akibat kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Nggak spesifik soal TKDN. Pokoknya kami bahas insyaallah secara komprehensif segala isu ekonomi global dan pengaruhnya ke dunia bisnis dan ketenegakerjaan di Indonesia,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, instruksi Presiden Prabowo Subianto mengubah aturan TKDN untuk industri akan menimbulkan risiko terjadinya deindustrialisasi prematur.

    Pasalnya, Nur Hidayat menilai, kebijakan TKDN bukanlah sekadar angka persentase dalam dokumen, melainkan sebagai instrumen vital untuk melindungi pasar domestik hingga memberdayakan pelaku usaha lokal.

    “Wacana untuk melonggarkan TKDN ini bisa menjadi awal dari risiko terjadinya deindustrialisasi prematur atau pelemahan signifikan pada sektor-sektor strategis,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 9 April.

    Nur Hidayat bilang, industri manufaktur, elektronik, otomotif, tekstil, hingga sektor agroindustri yang selama ini berusaha tumbuh di bawah payung proteksi TKDN, akan menghadapi persaingan tidak seimbang dengan produk impor yang seringkali unggul dalam skala produksi dan efisiensi harga. Sebab, subsidi atau praktik ekonomi negara asalnya.

    “Bagi pelaku bisnis lokal, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan, dampak ini akan jauh lebih destruktif,” katanya.

  • China Hajar Tarif AS Jadi 125 Persen, Sindir Trump Lelucon Ekonomi

    China Hajar Tarif AS Jadi 125 Persen, Sindir Trump Lelucon Ekonomi

    Beijing, Beritasatu.com – Pemerintah China resmi menaikkan bea masuk atas produk impor atau tarif dari barang Amerika Serikat (AS) hingga 125%. Hal ini sebagai respons terhadap kebijakan tarif baru Presiden Donald Trump yang meningkatkan tekanan terhadap ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.

    Kementerian Keuangan Tiongkok mengutuk langkah Trump sebagai lelucon dan tindakan sepihak yang melanggar aturan perdagangan internasional. Mereka juga menyebut strategi tersebut tidak masuk akal serta bertentangan dengan prinsip ekonomi dasar.

    “Jika AS terus menaikkan tarif, itu tidak lagi relevan secara ekonomi dan hanya akan tercatat sebagai lelucon dalam sejarah ekonomi global,” demikian pernyataan resmi dari Beijing seperti dikutip dari Reuters, Jumat (11/4/2025).

    Keputusan Trump yang diumumkan Rabu (9/4/2025) lalu mencakup kenaikan tarif hingga 145% terhadap barang-barang Tiongkok, disertai dengan penangguhan sementara bea masuk terhadap sejumlah produk dari negara lain selama 90 hari. Hal ini membuat para investor menanti langkah balasan dari Tiongkok.

    Pada Kamis (10/4/2025), nilai tukar yuan anjlok ke titik terendah sejak krisis keuangan global, meski sempat menguat kembali pada Jumat.

    Analis menyatakan bahwa perang tarif AS dan China ini telah membuat perdagangan antara kedua negara nyaris tidak mungkin dilakukan.

    “Dengan tarif yang melampaui 100%, keuntungan eksportir terhapus dan harga barang impor menjadi tidak kompetitif,” ucap dia.

    Menurut UBS, keputusan China untuk tidak membalas tarif lebih lanjut mencerminkan bahwa hubungan dagang dengan AS telah nyaris terputus sepenuhnya.

    Meski tidak akan lagi membalas dalam bentuk tarif, Tiongkok membuka kemungkinan pembalasan dalam bentuk lain. Beijing telah mengumumkan pembatasan impor film-film Hollywood dan memperingatkan warganya untuk berhati-hati saat bepergian ke AS. Imbauan juga diberikan kepada mahasiswa yang ingin belajar di Ohio.

    Saat ini, hampir seluruh perdagangan barang antara kedua negara dikenakan tarif tinggi. Porsi barang yang dikenai bea masuk oleh China naik menjadi 100% sejak Rabu (9/4/2025) menyusul perluasan tarif oleh AS yang sebelumnya mencapai 67%.

    Data dari Peterson Institute for International Economics menunjukkan bahwa rata-rata tarif AS atas barang China kini mencapai 135% dan meningkat drastis dibandingkan sebelum perang dagang dimulai pada 2018.