Xcloud.id

Topik: produk impor

  • Wamenkes Soroti Obat Bahan Alam RI yang Bisa untuk Pasien Stroke-Diabetes

    Wamenkes Soroti Obat Bahan Alam RI yang Bisa untuk Pasien Stroke-Diabetes

    Jakarta –

    Wakil Menteri Kesehatan RI Prof Dante Saksono Harbuwono menegaskan pentingnya pemanfaatan obat berbahan alam Indonesia.

    Hilirisasi riset kesehatan, kata dia, termasuk inovasi obat dari bahan alam, harus dipercepat agar Indonesia tidak selamanya menjadi pasar bagi produk impor.

    “Kita hanya punya dua dekade untuk menyiapkan generasi emas. Mereka harus sehat, kuat, cerdas, dan mampu bersaing secara global,” kata Dante.

    “Kita harus bertransformasi dari user menjadi producer. Indonesia punya biodiversitas yang sangat besar, dan itu harus diterjemahkan menjadi inovasi nyata lewat riset dan uji klinis yang kuat,” lanjut Dante.

    Obat Bahan Alam di Era Medis Modern

    Pengembangan obat dari bahan alam kini tidak lagi sebatas ramuan tradisional, melainkan melalui:

    pemetaan biomolekuler,uji praklinis standar internasional,uji klinis multi-senter,hingga evaluasi keamanan dan efektivitas jangka panjang.

    Pendekatan komprehensif ini membuat sejumlah produk fitofarmaka mulai masuk dalam berbagai pedoman klinis nasional, terutama untuk penyakit kronis seperti stroke, diabetes, gangguan hormon, serta masalah gastrointestinal.

    Obat bahan alam yang dikembangkan dengan standar ilmiah tinggi disebutnya dapat menjadi alternatif terapi yang aman, berpotensi mengurangi ketergantungan impor, serta membuka peluang hilirisasi ekonomi kesehatan berbasis biodiversitas Indonesia.

    “Jika kita ingin menjadi negara maju pada 2045, sektor kesehatan harus berdiri di atas kaki sendiri. Inovasi obat berbahan alam adalah salah satu kekuatan yang kita miliki, dan itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” tutupnya.

    (naf/naf)

  • Mendag Ungkap Siasat Atasi Gempuran Baju Impor White Label

    Mendag Ungkap Siasat Atasi Gempuran Baju Impor White Label

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa peningkatan promosi produk fesyen UMKM menjadi salah satu cara dalam mengatasi gempuran produk pakaian impor tanpa label alias white label.

    Budi memandang bahwa produk fesyen lokal cenderung kalah promosi dari produk impor. Padahal, secara kualitas dan harga, produk dalam negeri dinilai memiliki daya saing.

    “Kadang-kadang kita lebih bagus dari asing, tetapi karena promosi asing itu lebih besar, seolah-olah kita menjadi tidak ada,” kata Budi dalam sambutan Jakarta Modest Summit 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).

    Menurutnya, promosi produk fesyen lokal dapat ditingkatkan melalui penyelenggaraan event berskala nasional. Kemendag pun berencana memperluas penyelenggaraan acara seperti Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) dengan rangkaian pengantar di daerah-daerah.

    Apabila promosi UMKM lokal dapat meningkat, Budi mengatakan bahwa produk tersebut akan lebih menjangkau konsumen. Hal ini yang diyakini dapat mengurangi penetrasi produk impor.

    “Jadi kalau konsumen itu memakai produk kita, gempuran-gempuran impor itu juga akan hilang. Itu salah satu cara,” ujar Budi.

    Pada kesempatan yang sama, Founder Modestalk Hanna Faridl mengungkapkan bahwa produk white label juga tengah marak diproduksi oleh perusahaan konveksi dalam negeri.

    Menurutnya, hal ini menjadi opsi yang dipertimbangkan oleh jenama lokal dalam memperoleh bahan baku berupa pakaian jadi.

    “Jadi memang itu salah satu solusi juga untuk brand beli produk jadi dan langsung dilabelkan, tetapi dijahitnya oleh konveksi dalam negeri,” ujar Hanna.

    Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abudurrahman mengungkapkan bahwa perusahaan ekspedisi dan barang kargo menjadi celah masuknya barang ilegal ke pasar Indonesia, termasuk pakaian white label.

    Dia menyebut maraknya barang itu bisa terlihat dari platform TikTok, yang dibanjiri penjualan barang-barang white label. Oleh karena itu, pemerintah disebutnya akan mengecek gudang-gudang perusahaan yang menampung pakaian white label tanpa batasan.

    “Itu semuanya mereka stok di gudang, luar biasa, barang-barang white label masuk enggak dibatasi,” kata Maman dalam acara BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

  • BPOM Ungkap Peredaran Kosmetik Ilegal Senilai Rp 1,8 Triliun, Efeknya Bisa Picu Kanker

    BPOM Ungkap Peredaran Kosmetik Ilegal Senilai Rp 1,8 Triliun, Efeknya Bisa Picu Kanker

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI melakukan intensifikasi pengawasan kosmetik menjelang akhir tahun 2025. Hasilnya, BPOM berhasil menemukan sederet produk kosmetik ilegal yang tidak memiliki nomor izin edar dan bahan berbahaya.

    Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menuturkan intensifikasi pengawasan yang dilakukan selama periode 10-21 November 2025 menemukan potensi produk ilegal mencapai Rp 1,8 triliun. Pengawasan dilakukan di sarana produksi dan distribusi kosmetik seluruh Indonesia, serta patroli siber.

    Berdasarkan pemeriksaan sarana, BPOM menemukan 108 merk produk kosmetik ilegal dengan jumlah 408.054 buah. Total keekonomian mencapai lebih dari Rp 26,2 miliar.

    “Temuan didominasi oleh produk impor sebesar 65 persen. Rinciannya, kosmetik tanpa izin edar 94,30 persen, kosmetik mengandung bahan berbahaya 1,99 persen, kosmetik kedaluwarsa 1,47 persen, penggunaan tidak sesuai definisi kosmetik 1,46 persen, dan kosmetik impor tanpa SKI (surat keterangan impor) dan PIB (pemberitahuan impor barang) 0,78 persen,” ucap Taruna pada awak media di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

    Untuk produk dengan bahan berbahaya, BPOM menyebut beberapa kandungan yang ditemukan seperti merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, dan pewarna yang dilarang. Dampaknya bisa memicu iritasi kulit, bintik-bintik hitam, atau okronosis.

    Selain itu, produk mengandung bahan berbahaya juga berpotensi memicu kanker.

    “Dapat menyebabkan juga perubahan bentuk dan fungsi organ janin atau teratogenik, hingga menyebabkan kanker yang bersifat karsinogenik,” sambungnya.

    Selanjutnya, hasil intensifikasi melalui patroli siber menemukan sebanyak 5.313 tautan kosmetik ilegal yang tidak memiliki nomor izin edar atau mengandung bahan berbahaya. Sebanyak 76,8 persen (4.079 tautan) berupa produk tanpa nomor izin edar dan 23,2 persen (1.234 tautan) produk mengandung bahan dilarang.

    Hasil intensifikasi menemukan asal pengiriman terbanyak berasal dari Jakarta Barat dengan 1.215 tautan, Kabupaten Tangerang 407 tautan, Kabupaten Bogor 305 tautan, Jakarta Utara 251 tautan, dan Kota Medan 191 tautan.

    “Selama 3 tahun terakhir, jumlah tautan yang telah diawasi oleh Badan POM semua komoditi yaitu 828.488 tautan. Khususnya untuk komoditi kosmetik yang terbanyak yaitu sebanyak 230.308 tautan atau 28 persen,” ungkap Taruna.

    “Takedown tautan penjualan kosmetik selama periode intensif pengawasan berarti pencegahan peredaran kosmetik ilegal lebih luas dengan estimasi potensi keekonomian mencapai Rp 1,84 triliun,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/up)

  • Menteri Maman: Legalitas Ribet Bikin Produk UMKM Kalah Saing dari Barang Impor

    Menteri Maman: Legalitas Ribet Bikin Produk UMKM Kalah Saing dari Barang Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut legalitas yang rumit menjadi penyebab UMKM Indonesia kalah saing dengan produk asing, khususnya barang dari China.

    Untuk memperoleh legalitas, UMKM harus melalui berbagai tahapan dokumen, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), SNI (Standar Nasional Indonesia), hingga izin edar BPOM. Menurut Maman, banyaknya pintu birokrasi ini menjadi salah satu sumber kekalahan UMKM dibandingkan produk-produk impor.

    “Bagaimana UMKM kita bisa bersaing dengan ‘ploduk-ploduk’ dari luar itu? UMKM baru mulai saja harus punya NIB, lalu urus sertifikasi halal, lanjut PIRT, HAKI, SNI, BPOM dan masih ada portal-portal berikutnya,” ujarnya dalam acara Big Conference, Senin (8/12/2025).

    Berbanding terbalik, barang impor khususnya dari China masuk tanpa harus melalui proses legalitas seribet itu. Penyebarannya pun jauh lebih cepat dan mudah, membuat produk UMKM semakin tertekan di pasar domestik.

    Menanggapi kondisi tersebut, Maman dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah siap berperang melawan dominasi produk-produk Cina di Indonesia.

    Dia menegaskan bahwa langkah ini didukung oleh Kementerian Keuangan, Perdagangan, dan Perindustrian yang memiliki visi sama dalam membangkitkan UMKM.

    “Agak ironis memang kalau bicara UMKM. Karena itu, saya tegas menyatakan perang dengan ‘ploduk-ploduk’ itu. Kita harus berpihak pada UMKM, dan hal ini didukung oleh Presiden Alhamdulillah. Kementerian UMKM, Keuangan, dan Perindustrian sekarang satu nafas,” tegas Maman.

    Untuk memperbaiki daya saing UMKM, pemerintah menyoroti permasalahan dari hulu, yaitu pada proses masuknya barang impor melalui bea cukai dan mafia perusahaan ekspedisi.

    Maman menegaskan bahwa penyelesaian masalah di hulu termasuk penindakan terhadap perusahaan ekspedisi nakal akan menjadi kunci agar produk UMKM dapat kembali mendominasi pasar nasional.

    Pemerintah juga memperkuat pendekatan ekosistem dan sinergi UMKM antar daerah melalui program yang mencakup legalitas, pendampingan, pembiayaan, digitalisasi, hingga kemitraan.

    Salah satu fasilitas yang mempermudah proses tersebut adalah SAPA UMKM, platform pusat informasi dan layanan yang mengintegrasikan berbagai program kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan UMKM dari pemerintah maupun instansi terkait. (Nur Amalina)

  • Mendag: Pencabutan QCO India buka peluang ekspor serat buatan RI

    Mendag: Pencabutan QCO India buka peluang ekspor serat buatan RI

    Kami mendorong para produsen agar memanfaatkan peluang ini secara optimal dan segera mengakselerasi pemulihan ekspor VSF ke India

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan bahwa Pemerintah India pada 18 November 2025 resmi mencabut Quality Control Order (QCO) untuk produk Viscose Staple Fiber (VSF) atau serat buatan asal Indonesia.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pencabutan aturan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai pemasok utama VSF di India dan meningkatkan daya saing industri tekstil lokal Indonesia.

    “Pencabutan QCO VSF merupakan momentum penting bagi pelaku usaha Indonesia. Kami mendorong para produsen agar memanfaatkan peluang ini secara optimal dan segera mengakselerasi pemulihan ekspor VSF ke India,” kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Keputusan yang berlaku segera (effective immediately) ini, menghapus kewajiban sertifikasi dari Biro Standar India (BIS) dan pemenuhan standar IS 17266:2019, baik bagi barang domestik maupun barang impor yang beredar di pasar India.

    Bagi Indonesia, pencabutan QCO diprediksi menyumbang surplus perdagangan dengan India. Hal ini karena India merupakan pasar utama ekspor produk VSF Indonesia.

    Akibat diberlakukannya QCO, terjadi hambatan signifikan bagi ekspor VSF Indonesia ke India. Pada 2024 nilai ekspor VSF hanya sebesar 14,03 juta dolar AS, turun drastis dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 110,72 juta dolar AS.

    Budi menyampaikan keputusan Pemerintah India mencabut QCO merupakan hasil dari upaya pengamanan perdagangan dari Pemerintah Indonesia selama dua tahun terakhir.

    Menurut dia, upaya tersebut dilakukan melalui komunikasi intensif dengan otoritas India, pembahasan teknis terkait prosedur sertifikasi BIS, dan penyampaian specific trade concerns dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    Selama upaya itu dilaksanakan, Kementerian Perdagangan RI mendampingi para pelaku usaha Indonesia untuk memenuhi persyaratan teknis Pemerintah India.

    Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan pihaknya terus berkomitmen mengupayakan pengamanan perdagangan dan pendampingan pelaku usaha untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekspor Indonesia.

    “Keputusan India telah memberikan kepastian baru bagi eksportir VSF asal Indonesia. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan yang dapat mengganggu kelancaran perdagangan VSF Indonesia,” ujar Tommy.

    Total perdagangan Indonesia dengan India pada Januari-Oktober 2025 tercatat sebesar 19,37 miliar dolar AS dengan ekspor Indonesia ke India 15,33 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari India 4,04 miliar dolar AS. Indonesia surplus perdagangan terhadap India sebesar 11,29 miliar dolar AS.

    Selama lima tahun terakhir (2020-2024) India menempati posisi ke-3 sebagai negara tujuan ekspor Indonesia dan posisi ke-10 sebagai negara asal impor Indonesia.

    Produk ekspor utama Indonesia ke India, yakni batu bara, minyak sawit mentah dan baja tahan karat.

    Sementara itu, produk impor utama Indonesia dari India, yakni daging, kacang tanah dan kendaraan berat.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Industri mebel dorong penguatan Made in Indonesia dan proteksi pasar

    Industri mebel dorong penguatan Made in Indonesia dan proteksi pasar

    Kami hanya meminta kesempatan yang sama untuk bersaing di pasar global yang tidak lagi fair.

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendorong pemerintah agar memperkuat proteksi pasar domestik, pembentukan fasilitas sistem ketelusuran (traceability), serta memperkuat branding Made in Indonesia guna memajukan industri mebel di tanah air.

    ‎Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, menyampaikan hal itu dibutuhkan mengingat sektor ini menyerap lebih dari 2,1 juta tenaga kerja, sekaligus menopang jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.

    ‎“Kami hanya meminta kesempatan yang sama untuk bersaing di pasar global yang tidak lagi fair,” ujar Sobur

    ‎Ia menyampaikan pemberlakuan regulasi hijau internasional seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR), merupakan suatu hal yang harus dihadapi industri domestik. Namun, pihaknya tak ingin jika beban kepatuhan regulasi tersebut diberikan secara sama rata tanpa diferensiasi, khususnya kepada UMKM.

    ‎Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah menyediakan fasilitas sistem traceability dan dokumentasi tunggal yang setara dengan Forest Stewardship Council, memberikan pembiayaan, pendampingan sertifikasi, serta melakukan harmonisasi aturan kayu agar tidak terjadi duplikasi birokrasi.

    ‎Selain itu, industri mebel nasional juga menghadapi tekanan dari serbuan produk asing yang tak hanya masif, namun juga masuk dengan harga murah.

    ‎“Jika kita tidak bergerak cepat, buyer global akan meninggalkan Indonesia bukan karena kualitas kita tidak baik, tetapi karena tidak kompetitif,” kata Sobur.

    ‎HIMKI, kata dia lagi, mendorong pemerintah untuk memberikan tarif ekspor preferensial ke pasar utama, serta memperketat penegakan aturan antidumping terhadap produk impor yang dinilai masuk secara tidak adil.

    ‎Meski menghadapi berbagai tantangan, pihaknya tetap optimistis terhadap masa depan industri mebel dan kerajinan Indonesia. Menurut Sobur, keunggulan Indonesia terletak pada kekuatan kreativitas berbasis budaya yang tidak dapat ditiru negara lain.

    ‎“Desain dan kerajinan adalah DNA bangsa ini. Kita punya cerita, identitas, dan jiwa yang sudah diakui dunia,” ujarnya pula.

    ‎Untuk memperkuat posisi tersebut, HIMKI mendorong pembentukan Center of Design Excellence untuk ekspor kreatif, penguatan branding Made in Indonesia, serta kolaborasi berkelanjutan antara desainer dan industri di setiap daerah.

    ‎Ia juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem logistik nasional sebagai senjata daya saing. Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati misalnya, dinilai harus dioptimalkan sebagai pintu ekspor strategis guna menekan biaya logistik yang selama ini masih tinggi.

    ‎Langkah yang didorong antara lain penambahan layanan ekspor-impor di Patimban, penguatan konektivitas multimoda yang terintegrasi, serta pemberian insentif bagi eksportir yang memanfaatkan hub logistik nasional.

    ‎Menurut dia, kebijakan yang berpihak pada industri dan ekspor, peningkatan daya saing melalui teknologi, talenta dan desain, serta percepatan ekspansi pasar global dan konsolidasi distribusi, bisa memacu ekspor industri mebel kerajinan dalam negeri hingga 6 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada 2030.

    ‎Secara nasional Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat nilai ekspor furnitur mencapai 920 juta dolar AS di triwulan II tahun 2025, atau meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 910 juta dolar AS.

    ‎Sementara itu, industri kerajinan turut mencatatkan kinerja positif dengan nilai ekspor sebesar 173,49 juta dolar AS pada triwulan II-2025, tumbuh 9,11 persen secara tahunan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM Beberkan Alasan Produk China Bisa Murah Banget

    Menteri UMKM Beberkan Alasan Produk China Bisa Murah Banget

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman berbicara terkait dengan produk-produk asal China berkembang dengan cepat hingga harga yang murah. Menurut Maman, persoalan tersebut tak lepas dari dukungan politik dari pemerintah hingga pengusaha.

    “Kalau bicara tentang produk-produk impor kenapa di sana itu menjadi lebih cepat berkembangnya, harga murah dan lain sebagainya, ini kompleksitas. Perlu ada political will yang sangat besar dari pemerintah dan dukungan yang sangat besar dari elit-elit politik dan kelompok pengusaha kita,” ujar Maman dalam acara Rapimnas Kadin 2025, di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Namun, langkah tersebut tak lepas dari kontra dari sejumlah kalangan. Maman mencontohkan kebijakan yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menetapkan tarif impor ke sejumlah negara demi melindungi domestik dalam negeri.

    “Apa yang dilakukan oleh Trump itu adalah salah satu contoh bahwa Trump melindungi kepentingan domestik mereka. Walaupun memang tidak sedikit hujatan, tekanan dari domestik internal negara mereka, dari kelompok-kelompok oposisi mereka. Tetapi ada kepentingan yang lebih besar karena Trump ingin mengamankan kepentingan domestik mereka tekanan dari barang-barang dari luar kita melihat dalam contoh beberapa hal,” tambah Maman.

    Maman menegaskan pasar domestik harus steril dari gempuran produk luar. Tanpa sterilisasi, UMKM dalam negeri mustahil bisa bersaing.

    Saat ini, pemerintah tengah mencari terobosan dan langkah-langkah modifikasi kebijakan untuk mencapai hal tersebut. Menurut Maman, hal ini harus diimplementasikan dengan mempertimbangkan kondisi sosiologi, demografi, politik, dan ekonomi Indonesia.

    “Saya selalu bilang bahwa kalau playing field lapangannya tidak disterilisasi, nggak akan mungkin, kita nggak akan mungkin bisa bersaing. Nah tinggal mungkin dimodifikasi. Nah inilah yang lagi dicari terobosan Dan langkah-langkahnya modifikasi kebijakan apa, yang akan diimplementasikan melihat kondisi sosiologi, demografi, politik, ekonomi,” imbuh ia.

    (rea/kil)

  • Menteri UMKM Ungkap Dilema soal Larangan Perdagangan Pakaian Impor Bekas Megapolitan 30 November 2025

    Menteri UMKM Ungkap Dilema soal Larangan Perdagangan Pakaian Impor Bekas Megapolitan 30 November 2025

    Menteri UMKM Ungkap Dilema soal Larangan Perdagangan Pakaian Impor Bekas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengakui adanya dilema dalam penanganan polemik perdagangan pakaian bekas impor atau thrifting.
    Menurut Maman, pemerintah dihadapkan pada dua sisi yang saling bertolak belakang, yakni penegakan aturan larangan impor dan realitas ekonomi para pedagang di lapangan.
    “Di satu sisi, saya harus menyampaikan apa adanya dulu. Di satu sisi memang secara aturan, kita dilarang mengimpor barang-barang bekas. Ini secara aturannya dulu,
    real
    -nya begitu,” ujar Maman saat meninjau sentra penjualan pakaian bekas di
    Pasar Senen
    , Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).
    Namun, di sisi lain, Maman menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap nasib pedagang yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas perdagangan baju bekas ini.
    “Sisi keduanya adalah kita harus mengamankan keberlanjutan aktivitas ekonomi para pedagang. Keberadaan saya di sini, kita akan mencari jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini,” ujar dia.
    Meski begitu, Maman menekankan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan pedagang tetap bisa mencari nafkah sembari mencari formulasi kebijakan yang tepat.
    Ia juga menegaskan, isu yang menjadi perhatian utama adalah perdagangan barang bekas impor, bukan barang bekas lokal.
    “Coba kita luruskan dulu ya. Saya pikir saya tidak mau pakai diksi
    thrifting
    . Karena
    thrifting
    itu kan ada beberapa. Ada orang yang menjual baju bekas, orang Indonesia menjual baju bekas, itu tidak ada isu kan?” kata Maman.
    “Yang jadi isu ini kan sebetulnya baju-baju bekas yang diimpor. Kalau istilah di kampung saya itu ‘baju elong’. Nah kalau di Medan itu ‘monja’, barang monja. Nah yang jadi isu itu di situ,” imbuh dia.
    Kendati ada aturan yang melarang, Maman menyadari bahwa penindakan satu arah tanpa solusi yang jelas akan berdampak buruk bagi keberlangsungan ekonomi.
    “Pedagang harus berjalan aktivitas ekonominya. Itu dulu ya, tolong dipahami ya. Saya kepentingan kami dan ini juga pemerintah kepentingannya di situ,” kata dia.
    Maman juga mengakui bahwa wacana substitusi produk impor dengan produk lokal tidak dapat menjadi solusi instan.
    “Kami kan dari Kementerian UMKM juga mendorong untuk dilakukan substitusi. Tetapi kan substitusi itu tidak bisa langsung begitu saja, serta-merta. Ini kan butuh proses,
    step by step
    ,” kata politikus Partai Golkar itu.
    Maman pun berjanji akan berkoordinasi dengan kementerian lain, termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan, untuk merumuskan aturan yang realistis.
    Sementara, anggota Komisi V DPR Adian Napitupulu yang mendampingi Maman mengingatkan bahwa perdagangan
    pakaian bekas impor
    telah membentuk ekosistem ekonomi yang kompleks selama puluhan tahun, termasuk, mata rantai antara satu pedagang dengan yang lainnya.
    “Di Bandung, di Gedebage, ekosistemnya terbentuk. Ada penjual, ada yang penjahitnya di situ. Ada tukang lipat, ada tukang cuci, ada kuli panggul,” ujar Adian.
    Menurut dia, mematikan sektor ini secara tiba-tiba dinilai akan memutus mata rantai penghidupan banyak orang, bukan hanya pedagang lapak.
    Adian juga menyinggung bahwa aktivitas ini sebenarnya pernah dilegalkan dan dipajaki oleh negara melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada tahun 2015.
    “Tahun 2015, PMK 132 ada pajak untuk
    baju bekas impor
    besarnya 35 persen. Tapi PMK itu sudah dihapus. Artinya ada sejarah itu pernah dilegalkan, pernah diperbolehkan,” kata politikus PDI-P tersebut.
    Kehadiran Maman dan Adian di Pasar Senen disambut oleh para pedagang baju bekas.
    Sambil mengikuti Maman dan Adian yang berkeliling, para pedagang menunjukkan sejumlah pesan yang disematkan ke selembar potongan kardus kepada Maman.
    ”
    Thrifting
    juga UMKM! Jangan ditutup, kami pedagang kecil!” teriak para pedagang kepada Maman.
    “Jangan dibikin ilegal pak Menteri, ini hidup kita pedagang di sini,” sahut pedagang lainnya.
    Sepanjang kunjungannya, Maman berkeliling melihat langsung situasi jual beli pakaian thrifting di Pasar Senen, sembari bertanya tentang asal baju dagangannya kepada sejumlah pedagang.
    Kunjungan itu dilakukan Maman menyusul adanya polemik larangan impor barang bekas, termasuk pakaian, yang banyak dijadikan sebagai produk dagangan di Pasar Senen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Laba Industri China Anjlok 5,5% pada Oktober, Terburuk dalam 5 Bulan

    Laba Industri China Anjlok 5,5% pada Oktober, Terburuk dalam 5 Bulan

    Liputan6.com, Jakarta – Kinerja sektor industri China kembali menunjukkan pelemahan signifikan pada Oktober 2025. Data terbaru dari Biro Statistik Nasional (NBS) mengungkapkan laba perusahaan industri anjlok 5,5 persen secara tahunan, menjadi kontraksi terdalam dalam lima bulan terakhir. Hal ini dinilai menunjukkan tekanan terhadap ekonomi China.

    Penurunan tajam ini sekaligus menghapus pertumbuhan dua digit yang sebelumnya sempat dinikmati industri pada Agustus dan September. Situasi ini mempertegas tekanan yang sedang menghimpit perekonomian China, yang tengah menghadapi kombinasi tantangan mulai dari ketegangan dagang dengan Amerika Serikat, lemahnya permintaan domestik, hingga melambatnya aktivitas manufaktur.

    Pukulan terbesar datang ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meningkatkan retorika dagang dengan mengancam tarif tambahan hingga 100% terhadap produk impor dari China, sebelum kedua negara akhirnya mencapai kesepakatan sementara di Korea Selatan pada akhir Oktober.

    Di tengah ketidakpastian tersebut, para pelaku industri juga dibayangi pelemahan konsumsi dalam negeri, indikator manufaktur yang kembali menyusut, serta tekanan deflasi berkepanjangan yang terus menggerus daya beli masyarakat.

    Kombinasi faktor eksternal dan internal ini membuat roda ekonomi China tersendat, dengan sejumlah sektor strategis mengalami pendapatan yang menurun drastis.

    Para ekonom menyebut kondisi saat ini sebagai salah satu fase pelemahan paling menantang sejak pandemi berakhir, dan memperkirakan pemulihan tidak akan berlangsung cepat tanpa dukungan stimulus yang lebih besar dari pemerintah.

    Laba Industri Tertekan Dampak Ketegangan Dagang dan Lemahnya Permintaan

    NBS mencatat, sepanjang Januari–Oktober 2025, laba perusahaan industri besar hanya tumbuh 1,9 persen, melambat dibanding periode Januari–September yang tumbuh 3,2 persen.

    Sektor pertambangan menjadi yang paling terpukul dengan penurunan laba 27,8 persen. Sebaliknya, sektor manufaktur dan utilitas mencatat pertumbuhan masing-masing 7,7 persen dan 9,5 persen.

    Performa pembuat mobil sedikit membaik dengan kenaikan laba 4,4 persen, naik dari 3,4 persen pada sembilan bulan pertama. Namun, perusahaan milik negara tidak mencatatkan pertumbuhan sama sekali.

    Kepala Ahli Statistik NBS, Yu Weining menuturkan, penurunan tajam Oktober dipicu efek dasar tinggi tahun lalu serta peningkatan belanja perusahaan.

  • KPPI Selidiki Lonjakan Produk Impor Tirai hingga Barang Perabot

    KPPI Selidiki Lonjakan Produk Impor Tirai hingga Barang Perabot

    Bisnis.com, JAKARTA — Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) mengumumkan penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan (TPP) atas lonjakan jumlah barang impor tirai hingga barang perabot.

    Ketua KPPI Julia Gustaria Silalahi mengatakan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan perpanjangan TPP atas impor tirai termasuk gorden, kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya.

    Adapun, pengumuman KPPI itu dengan nomor 04/KPPI/PENG/11/2025. Hal itu sebagaimana pengumuman dalam Harian Bisnis Indonesia edisi Selasa (25/11/2025).

    “Penyelidikan dilakukan atas permohonan secara resmi dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia [API] tanggal 17 November 2025 mewakili produsen kepada KPPI,” demikian bunyi pengumuman tersebut.

    Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan perpanjangan untuk pengenaan TPP atas impor tirai termasuk gorden, kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang mencakup delapan kode HS delapan digit.

    Julia menuturkan, kode HS delapan digit tersebut di antaranya 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00. Adapun, uraian dan nomor HS tersebut sesuai dengan buku tarif kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022.

    “Setelah dilakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal yang mengindikasikan masih terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh pemohon dan perlu tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural yang telah dijanjikan sebelumnya,” tulisnya.

    Dia mengatakan, KPPI menetapkan dimulainya perpanjangan pengenaan TPP atas lonjakan jumlah barang tirai termasuk gorden, kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya. Hal ini berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2011 tentang tindakan antidumping, tindakan imbalan dan tindakan pengamanan perdagangan.

    KPPI juga telah menyediakan kuesioner untuk diisi oleh produsen dalam negeri dan importir yang dapat diakses melalui https://kemend.ag/Tirai. Kemudian, kuesioner yang telah diisi harus disampaikan kembali kepada KPPI paling lambat 18 Desember 2025.

    Lebih lanjut, KPPI menyatakan bagi pihak yang memiliki kepentingan terhadap penyelidikan ini diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai interested parties paling lambat 14 hari sejak pengumuman ini.

    Setelahnya, disampaikan kepada KPPI Kementerian Perdagangan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta, 10110.