Xcloud.id

Topik: produk impor

  • China Sudah Ditinggal, Amerika Langsung Diserbu Negara Ini

    China Sudah Ditinggal, Amerika Langsung Diserbu Negara Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hampir semua iPhone yang diekspor Foxconn untuk pasar Amerika Serikat (AS) sepanjang Maret-Mei 2025 berasal dari India. Hal ini menunjukkan keseriusan Apple memindahkan rantai pasokan produksinya dari China.

    Sebelumnya, sekitar 80% fasilitas produksi iPhone berasal dari China. Namun, konflik geopolitik antara AS dan China yang dibarengi ancaman tarif super tinggi membuat posisi Apple terhimpit dan menggenjot diversifikasi fasilitas produksi ke India.

    Saat ini, fasilitas produksi iPhone di India difokuskan untuk melayani permintaan dari pasar AS secara eksklusif. Sebelumnya, pabrik iPhone di India juga melayani kebutuhan dari negara-negara lain seperti Belanda, Ceko, dan Inggris.

    Sepanjang Maret-Mei 2025, Foxconn tercatat mengekspor iPhone senilai US$3,2 miliar dari India. Sebanyak 97% di antaranya dikapalkan ke AS.

    Sebagai perbandingan, pada periode yang sama di 2024, rata-rata ekspor iPhone dari pabrik Foxconn di India ke AS hanya sekitar 50,3% dari total pengapalan, dikutip dari Reuters, Jumat (13/6/2025).

    Secara spesifik sepanjang Mei 2025, pengiriman iPhone oleh Foxconn ke AS bernilai hampir US$1 miliar. Nilai itu adalah tercatat sebagai yang tertinggi kedua setelah pengapalan pada Maret 2025 yang mencatat rekor US$1,3 miliar.

    Apple menolak berkomentar, sementara Foxcoon tidak merespons permintaan komentar dari Reuters.

    Presiden AS Donald Trump pada Rabu (11/6) mengatakan China akan mengadapi tarif 55%, setelah AS-China duduk bareng di Londong, Inggris.

    Sebelumnya, Trump menetapkan tarif 145% pada produk-produk impor dari China yang masuk ke AS. Pemberlakuan tarif itu lantas ditunda selama 90 hari berdasarkan hasil kesepakatan kedua negara di Jenewa, Swiss.

    Sepanjang penundaan tarif tinggi, barang-barang impor dari China yang masuk ke AS dikenakan tarif 30%. Kini, keputusan terbaru yang disepakati kedua negara ekonomi terbesar di dunia menetapkan tarif 55% untuk barang China yang dijual di AS.

    India, seperti kebanyakan mitra dagang AS, dikenakan tarif dasar sebesar 10% dan sedang mencoba menegosiasikan kesepakatan untuk menghindari pungutan “timbal balik” sebesar 26% yang diumumkan Trump dan kemudian dihentikan pada April 2025 lalu.

    Ancaman Trump

    Di saat bersamaan, peningkatan produksi Apple di India menuai teguran keras dari Trump pada Mei lalu.

    “Kami tidak tertarik Anda [Apple] membangun di India. India bisa mengurus diri sendiri, mereka melakukannya dengan sangat baik, kami ingin Anda membangun di sini [AS],” kata Trump saat berbicara dengan CEO Tim Cook, beberapa saat lalu. Bahkan, Trump mengancam akan mengenakan tarif 25% untuk HP, termasuk iPhone, yang diproduksi di negara lain dan dijual ke AS. 

    Sepanjang 5 bulan pertama di tahun ini, Foxconn telah mengirim iPhone senilai US$4,4 miliar ke AS dari India, dibandingkan US$3,7 miliar sepanjang 2024.

    Apple menggenjot produksi iPhone dari India untuk menghindari ancaman tarif tinggi. Pada Maret lalu, Apple bahkan menyewa pesawat untuk mengirimkan iPhone 13, 14, 16, dan 16e dengan nilai US$2 miliar ke AS dari India, di tengah kekhawatiran tarif tinggi untuk barang impor dari China.

    Apple juga melobi otoritas bandara India untuk memangkas waktu yang dibutuhkan untuk melewati bea cukai di bandara Chennai di negara bagian selatan Tamil Nadu dari 30 jam menjadi 6 jam, menurut laporan Reuters. Bandara tersebut merupakan pusat utama ekspor iPhone.

    “Kami memprediksi iPhone made-in-India berkontribusi terhadap 25%-30% pengapalan iPhone global, dibandingkan 18% pada 2024,” kata analis senior firma riset Counterpoint, Prachir Singh.

    Tata Electronics yang merupakan penyuplai Apple lainnya di India, rata-rata mengirimkan 86% iPhone yang diproduksi ke AS sepanjang Maret-April 2025, menurut data bea cukai. Data sepanjang Mei 2025 belum tersedia.

    Tata Electronics mulai mengekspor iPhone sejak Juli 2024. Sepanjang tahun lalu, pabrikan itu hanya mengirimkan 52% hasil produksi iPhone-nya ke AS.

    Perdana Menteri India Narendra Modi dalam beberapa tahun terakhir telah mempromosikan negaranya sebagai hub manufaktur HP. Namun, bea masuk yang tinggi untuk mengimpor komponen HP dibandingkan dengan banyak negara lain membuat biaya produksi di India masih relatif mahal.

    Dalam catatan sejarah, setiap tahunnya Apple rata-rata menjual 60 juta unit iPhone ke AS. Sekitar 80% berasal dari penyuplai di China. Perpindahan fasilitas produksi ke India menunjukkan manufaktur China mulai ditinggal akibat konflik berkepanjangan dengan AS.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemendag Getol Lakukan Pengawasan, Pergerakan Impor Ilegal Masih Tak Terbendung

    Kemendag Getol Lakukan Pengawasan, Pergerakan Impor Ilegal Masih Tak Terbendung

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan pengawasan yang ketat untuk memerangi barang impor ilegal dengan harga murah yang berasal dari pasar gelap (black market). Langkah tersebut belum berjalan efektif.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag Isy Karim mengatakan bahwa Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) terus melakukan upaya terhadap barang-barang yang tidak sesuai ketentuan dan berpotensi merugikan konsumen.

    “Baik edukasi kepada konsumen maupun monitoring dan pengawasan terhadap barang-barang yang tidak sesuai ketentuan dan berpotensi merugikan konsumen serta K3L [keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan],” kata Isy kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (8/6/2025).

    Isy menjelaskan bahwa Ditjen PKTN, baik secara mandiri ataupun bersama-sama dengan kementerian/lembaga maupun unit teknis lainnya akan terus melakukan pengawasan serta penegakan hukum sesuai tugas dan fungsi.

    Di samping itu, Isy menambahkan bahwa pemerintah juga secara intensif melakukan pengawasan terpadu dalam melindungi UMKM, menjaga daya saing industri nasional, dan perlindungan konsumen.

    Terlebih, Isy mengungkap bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) telah membentuk Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan Barang Impor Ilegal, yang terdiri atas kementerian/lembaga terkait serta aparat penegak hukum dan Ditjen PKTN juga tergabung serta selalu berkoordinasi dalam desk tersebut.

    Diberitakan sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menyebut barang yang dijual dengan harga murah berasal dari black market alias ilegal masih banyak ditemukan. Barang tersebut membuat nasib buruh makin menyedihkan. 

    Ketua Umum KSPN Ristadi menyebut fakta adanya barang ilegal murah melalui black market itu ia temukan usai berdialog dengan beberapa pemilik kios di pasar.

    “Kami sempat ngobrol dengan beberapa yang punya los toko, jadi dalam mereka mendapatkan barang itu mereka istilahnya ada namanya black market. Artinya barang-barang memang yang barang tidak asli, barang ilegal sehingga kemudian harganya jauh lebih murah,” ungkap Ristadi dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (30/5/2025).

    Sementara itu, Ristadi meyakini pemerintah telah mengetahui adanya praktik barang impor ilegal sejak lama dengan membentuk Satgas pemberantasan impor ilegal.

    “Tapi itu waktu pertama-pertama saja, sampai sekarang ini kita tidak pernah mendengar lagi ada aktivitas daripada Satgas tersebut,” ujarnya.

    Berdasarkan penelusuran KSPN, pasar tekstil dalam negeri terus dibanjiri produk-produk impor dengan harga yang murah. Alhasil, produk tekstil sandang alas kaki dan aneka barang kebutuhan lainnya yang diproduksi oleh pabrik dalam negeri tidak terserap di pasar domestik.

    Ristadi menuturkan bahwa kondisi itu membuat stok barang menjadi menumpuk dan perusahaan mengambil tindakan menurunkan produktivitas hingga menghentikan total produksinya serta menutup pabriknya, yang memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi tak terbendung di industri padat karya, termasuk tekstil.

    “[Penyebab] hasil produksi pabrik-pabrik tempat kami bekerja tidak laku, karena ternyata di pasar-pasar domestik kita, pasar-pasar besar seperti Tanah Abang dan lain sebagainya, itu mayoritas sudah diisi [dan] dikuasai oleh barang-barang tekstil dari luar negeri yang harganya jauh lebih murah,” ucapnya.

    Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan keberadaan barang impor ilegal bisa mengganggu struktur persaingan usaha menjadi tidak sehat di Tanah Air.

    “Dunia usaha sangat prihatin dengan maraknya peredaran barang impor ilegal yang tidak hanya merugikan industri nasional, tetapi juga mengganggu struktur persaingan usaha yang sehat,” kata Shinta kepada Bisnis.

    Di samping itu, Shinta menuturkan bahwa barang impor ilegal yang berasal dari black market juga memberikan tekanan besar bagi industri padat karya.

    “Barang-barang dari pasar gelap yang dijual jauh di bawah harga wajar tentu memberi tekanan besar, khususnya bagi sektor-sektor padat karya yang saat ini tengah menghadapi tantangan berat dari sisi permintaan global maupun daya beli domestik,” ujarnya.

    Meski demikian, Shinta menyatakan Apindo mendukung langkah pemerintah untuk mengendalikan arus barang impor ilegal melalui penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum.

    Menurutnya, pembentukan satuan tugas atau Satgas adalah inisiatif yang positif. Namun, sambung dia, tingkat efektivitasnya sangat bergantung pada kredibilitas, independensi, dan koordinasi lintas sektor, termasuk kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha.

    “Solusi terhadap impor ilegal harus menyasar akar persoalan, mulai dari penegakan hukum dan penguatan sistem pengawasan, hingga reformasi regulasi yang adil, efektif, dan berpihak pada keberlanjutan industri nasional,” pungkasnya.

  • Industri Alkes Lokal Digenjot biar RI Nggak Impor Terus

    Industri Alkes Lokal Digenjot biar RI Nggak Impor Terus

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggenjot industri alat kesehatan (alkes) dalam negeri untuk meningkatkan produksi. Langkah ini menjadi bagian penting mengurangi ketergantungan impor, menarik investasi, serta membuka peluang lapangan kerja baru di sektor industri manufaktur.

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Setia Diarta menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat penguatan ekosistem industri alat kesehatan (alkes) nasional, mulai dari hulu hingga hilir.

    “Arahan Bapak Presiden Prabowo sudah jelas, termasuk juga tekad Bapak Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, bahwa kita harus bisa berdikari di sektor strategis, seperti industri alat kesehatan,” ujar Setia dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Sabtu (7/6/2025).

    Oleh karena itu, Kemenperin mendorong transformasi industri alkes yang inovatif, berbasis teknologi, dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri.

    Apalagi, industri alkes merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. Adapun fokus utama dari peta jalan ini adalah pengembangan industri yang berbasis inovasi, teknologi digital, dan efisiensi rantai pasok.

    “Artinya, industri alat kesehatan memiliki peranan penting sebagai sektor strategis yang diarahkan untuk memperkuat substitusi impor dan meningkatkan kemandirian nasional. Dengan dukungan teknologi manufaktur cerdas dan otomatisasi, industri ini diharapkan mampu menjadi tulang punggung dalam penyediaan alat kesehatan yang berkualitas,” terang Setia.

    Selain terus mendukung untuk substitusi impor, Kemenperin memacu industri alat kesehatan (alkes) nasional berorientasi ekspor ke pasar regional dan global. Beberapa produk unggulan alat kesehatan seperti hospital furniture, jarum suntik, dan alat diagnostik dalam negeri telah mulai menembus pasar ASEAN dan Timur Tengah.

    Kemenperin juga tengah mereformasi tata cara penghitungan dan penerbitan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk memperkuat industri nasional. Reformasi ini dilakukan agar juga kebijakan TKDN yang saat ini diterapkan menjadi lebih adaptif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi pelaku industri dalam negeri.

    Produksi CT Scan

    Kemenperin mengapresiasi inisiatif kerja sama yang dijalin antara PT GE HealthCare dengan PT Forsta Kalmedic Global selaku anak perusahaan PT Kalbe Farma untuk memproduksi Computed Tomography (CT) scan berteknologi canggih. Fasilitas produksi ini berlokasi di pabrik Forsta, Bogor, Jawa Barat.

    CT scan merupakan salah satu alat kesehatan diagnostik yang sering digunakan di dunia medis karena kemampuan diagnostiknya yang terperinci untuk berbagai penyakit. Penyediaan mesin CT scan ini termasuk 10 besar alat kesehatan yang diprioritaskan untuk diproduksi secara lokal karena saat ini masih 100% dipenuhi oleh produk impor.

    “Oleh karena itu, membangun fasilitas produksi CT scan di dalam negeri menjadi penting untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih luas dan dapat menciptakan peluang kerja baru,” ungkap Yvone Astri Della Sijabat, Direktur Forsta.

    Kapasitas produksi terpasang CT scan ini sebesar 52 unit per tahun dengan proyeksi kebutuhan mencapai 306 unit hingga tahun 2027. Proses perakitan dilakukan oleh tenaga kerja lokal yang memperoleh pelatihan dari principal GE.

    Kemenperin juga berharap kolaborasi tersebut dapat lebih memacu industri untuk mengembangkan produknya ke arah yang lebih maju, seperti produksi Magnetic Resonance Imaging (MRI) yang saat ini juga masih 100% impor.

    (ily/hns)

  • Proyek Infrastruktur Pemerintah Melambat, Penjualan Semen Turun 7,4% Awal 2025

    Proyek Infrastruktur Pemerintah Melambat, Penjualan Semen Turun 7,4% Awal 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Semen Indonesia (ASI) mencatat penurunan penjualan semen hingga 7,4% (year-to-date/YTD) pada kuartal I/2025 dengan volume mencapai 13,4 juta ton, sementara periode yang sama tahun lalu mencapai 14,5 juta ton. 

    Secara bulanan, pada Maret 2025 volume penjualan semen tercatat sebesar 3,8 juta ton atau turun 21,6% dibandingkan Maret 2024 sebesar 4,9 juta ton.

    Ketua Umum ASI Lilik Unggul Raharjo mengatakan kontraksi penjualan tak lepas dari pelemahan daya beli masyarakat dan melambatnya proyek-proyek infrastruktur pemerintah, serta momentum Ramadan dan ikut menekan laju penjualan. 

    “Pada triwulan I/2025 (YTD) penjualan semen dalam negeri mengalami penurunan sebesar -7.4% dengan volume 13,4 juta ton, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024,” ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (5/6/2025). 

    Lilik memperkirakan industri semen akan menghadapi tekanan berat sepanjang tahun ini. Hal ini dipicu kondisi ekonomi global yang masih belum menentu sementara di dalam negeri yang masih menghadapi masalah excess-capacity. 

    Secara rinci, penjualan semen di seluruh wilayah Indonesia mengalami tren penurunan. Adapun, penurunan terbesar terjadi di Kalimantan sebesar -21,8%, Bali—Nusa Tenggara sebesar -15,2%, dan Sulawesi -13,9%.

    Sementara, penjualan semen di Jawa -6%, Maluku—Papua -4,4% dan Sumatera -0,2%. Penurunan di Kalimantan ini tak lepas dari melambatnya proyek IKN akibat pemotongan anggaran oleh pemerintah. 

    Lilik membeberkan sejumlah tantangan dan isu yang menjadi tekanan bagi industri semen nasional, mulai dari kebijakan karbon global hingga masalah kelebihan kapasitas dalam negeri.

    Pertama, kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang diterapkan Australia pada 2027–2028 untuk produk impor seperti semen dan clinker. Kebijakan ini akan membebankan pajak karbon jika kandungan emisi melebihi ambang batas. Hal ini berpotensi mengganggu ekspor clinker Indonesia ke Australia yang mencapai rata-rata 1 juta ton per tahun.

    Kedua, sektor semen dalam negeri juga tengah mengalami kelebihan kapasitas produksi dengan utilisasi hanya 56,5%. Untuk itu, pengusaha semen mendorong diberlakukannya moratorium pembangunan pabrik baru guna menjaga stabilitas pasar dan mendorong efisiensi industri.

    Ketiga, dari sisi lingkungan, industri semen menunjukkan komitmen pada target Net Zero Emission 2050, dengan pengurangan emisi karbon sebesar 21% sejak 2010 atau dari 724,10 kg CO2/ton cement eq (2010) menjadi 570 kg CO2/ton cement eq (2024). 

    Langkah dekarbonisasi dilakukan melalui pemanfaatan energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi penangkap karbon (CCUS).

    Untuk itu, pihaknya memerlukan dukungan dari Kementrian terkait seperti Kementrian Perindustrian, KLH, PUPR dan ESDM yang berhubungan dengan policy, insentif dan skema Nilai Ekonomi Karbon yang yang jelas sehingga memotivasi industrui semen untuk melakukan inisiatif inisiatif dekarbonisasi. 

    Keempat, terkait kebijakan zero ODOL, ASI menyatakan dukungan namun meminta penerapan bertahap agar tidak memicu lonjakan biaya logistik dan inflasi. 

  • Biang Kerok UMKM RI Babak Belur

    Biang Kerok UMKM RI Babak Belur

    Jakarta –

    Beredar kabar di media sosial terkait fenomena omzet usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menurun. Daya beli yang melemah disebut menjadi salah satu pemicu omzet UMKM merosot.

    Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny mengakui UMKM tengah mengalami tren penurunan omzet. Hermawati menilai penjualan hingga omzet yang menurun telah terjadi sejak berbulan-bulan lalu. Hal ini terjadi lantaran daya beli masyarakat yang melemah hingga kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah.

    “Sebenarnya kan ini sudah dari bulan-bulan kemarin tuh UMKM memang pendapatannya turun ya. Ditambah dengan memang daya beli masyarakat turun karena memang pendapatannya stuck atau mungkin malah berkurang sehingga mereka harus mengencangkan ikat pinggang gitu loh,” kata dia kepada detikcom, Senin (2/6/2025).

    Dia juga menyoroti produk-produk impor yang dijual murah di Indonesia. Beberapa produk impor yang dapat mengancam UMKM, seperti makanan kemasan, buah-buahan hingga perlengkapan rumah tangga.

    Menurut dia, produk impor dibanderol dengan harga murah menjadi pemicu UMKM kalah saing. Hermawati menyebut penurunan omzet UMKM rata-rata hampir 50%.

    “Ya kalau turunnya banyak banget. Misalnya ya pendapatan omsetnya Rp 100 ribu gitu ya. Itu mereka bisa hanya mendapatkan Rp 30 ribu,” terang dia.

    Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero, penurunan ini tak lepas dari daya beli yang melemah hingga kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah.

    Edy mengatakan setidaknya terjadi penurunan omzet UMKM telah berlangsung sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo. Belum sempat pulih, kondisi tersebut semakin tertekan saat kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto diterapkan. Edy menerangkan terjadi penurunan omzet sekitar 20 hingga 25%.

    “Terus kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pak Prabowo ini tentang efisiensi yang menggetarkan banyak orang, hotel-hotel menjadi agak sepi. Biasanya mereka meeting, borong kami, sekarang tidak terjadi hal-hal seperti itu. Jadi memang terjadi penurunan. Let’s say sekitar (turun) 20-25%,” kata Edy kepada detikcom.

    Menurut Edy, ada beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk menggeliatkan kembali UMKM. Pertama, pemerintah harus merealisasikan janjinya sebesar 40% anggaran APBN serta APBD mengalir ke UMKM.

    Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Edy menilai kebijakan tersebut belum dapat dirasakan pelaku UMKM.

    “40% belanja pemerintah ini kan sesuai aturan Peraturan yang dikeluarkan, berlakukan dong. Kita nggak minta uang gratis kok. Kami minta bahwa misalnya, peraturan yang memang sudah dikeluarkan untuk UMKM, belanja negara 40% itu diberlakukan sebagaimana adanya,” terang Edy.

    Selain itu, pemberian modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) disebut sering kali ditolak. Untuk itu, Edy meminta agar penyaluran KUR bisa lebih mudah lagi.

    Sektor UMKM yang Paling Lesu

    Edy mengakui hampir semua lini bisnis UMKM mengalami penurunan. Kendati begitu, sektor-sektor makanan dan fesyen yang paling berdampak.

    “Hampir semua. Fesyen pasti turun, kuliner juga menurun. Jadi semua aspek bisnis mengalami penurunan,” imbuh Eddy.

    Sementara, menurut Hermawati sektor yang paling terdampak, yakni makanan serta kuliner. Hal ini tak lepas dari gempuran produk impor yang masuk dalam negeri.

    “Makanan kemasan. Kalau di mall, restoran itu yang buka kan misalnya yang nusantara cuma berapa dibandingkan yang produk, restoran-restoran Eropa atau Asia lainnya. Nah itu udah sekali kelihatan. Nah itu yang misalnya kayak kuliner banyak,” jelas Hermawati.

    Kemudian juga di sektor fesyen. Hermawati menilai produk-produk impor ilegal juga semakin marak di sektor tekstil. Bahkan dirinya sempat menemukan ada yang menjual baju seharga Rp 10-25 ribu.

    “Kalau mau cari di Shopee atau di Tokopedia atau di Bukalapak, itu kan produk impor Kita sudah tahu itu produk impor. Nggak mungkin dong baju itu harganya Rp 10 ribu gitu. Aku kalau lihat tuh kan nyari untuk baju bayi cuman Rp 10 ribu Rp 15 ribu,” tutur Hermawati.

    (acd/acd)

  • Barang Tidak Laku, 3 Juta Pekerja Tekstil Terancam PHK

    Barang Tidak Laku, 3 Juta Pekerja Tekstil Terancam PHK

    Jakarta, CNBC Indonesia — Sebanyak tiga juta pekerja di industri tekstil terancam pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu alasannya adalah banyak hasil produksi pabrik padat karya tersebut yang tidak laku dijual di pasar domestik. Kondisi tersebut diperparah dengan menurunnya permintaan ekspor. 

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN)Ristadi mengatakan permintaan domestik menciut karena maraknya impor ilegal tekstil dan produk terkait lainnya yang merajai pasar dalam negeri.

    “Hasil produksi pabrik-pabrik kami tidak laku karena ternyata di pasar-masa domestik kita pasar, seperti di Tanah Abang, di Cirebon dan lain sebagainya itu sudah dikuasai oleh barang tekstil dari luar negeri, yang harganya jauh lebih murah, sehingga kemudian suplai dari pabrik dalam negeri tidak laku dan tidak terserap,” katanya, dalam konferensi pers, dikutip Minggu (1/6/2025).

    Dari hasil penelusurannya, banyak toko di pasar mendapatkan barang ilegal melalui black market dengan harga yang lebih murah. Hingga pada akhirnya banyak pabrik yang gulung tikar.

    Lebih lanjut, Ristadi juga meyakini bahwa pemerintah mengetahui praktek-praktek ilegal impor yang terjadi. Namun sampai saat ini penindakannya masih belum terlihat efektif.

    “Ada satgas pemberantasan impor, ada gaungnnya tapi sampai sekarang ini kita tidak pernah mendengar lagi,” katanya.

    Dia menilai sejauh ini penindakan impor ilegal hanya sebatas barang yang diumumkan ke publik, tidak sampai ke pelaku besar di baliknya. Hal ini membuat dia menilai pemerintah masih setengah hati dalam memberantas produk impor ilegal. 

    Dari datanya setidaknya ada 3 jutaan pekerja yang bekerja dalam sektor ini. Artinya, menurutnya itu jumlah pekerja yang berpotensi terkena PHK jika masih maraknya praktek impor ilegal dari sektor ini.

    “Yang terancam itu sekitar 3 jutaan, barang (impor) ini terus masuk dan ada beberapa fakta lain,” katanya.

    Pasalnya, menurut Ristadi, dari sudut pandang pengusaha garmen juga masuk akal jika membeli barang impor ilegal yang lebih murah, maka bisa menjual produk dengan harga yang lebih murah.

    “Bisa jual barang lebih murah dan bisa bersaing dengan barang impor (garmen) yang berkeliaran menguasai pasar dalam negeri. Kalau tidak begitu mereka tidak bisa bertahan dalam bisnis ini,” kata Ristadi.

    (mkh/mkh)

  • Tarif Impor Baja ke AS 50 Persen Berlaku Mulai 4 Juni

    Tarif Impor Baja ke AS 50 Persen Berlaku Mulai 4 Juni

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru saja mengumumkan tarif impor baja ke AS dari 25% menjadi 50%. Kebijakan tersebut disebut Trump sebagai langkah untuk melindungi industri baja dalam negeri dan para pekerja sektor tersebut dari gempuran baja impor.

    “Kami akan menaikkannya dari 25% menjadi 50%, tarif untuk baja yang masuk ke Amerika Serikat, yang akan semakin mengamankan industri baja kami,” kata Trump di hadapan para karyawan US Steel, dikutip dari CNN internasional, Sabtu (31/5/2025).

    Trump mengatakan awalnya ia mempertimbangkan tarif sebesar 40%, tetapi para pelaku industri mendesaknya untuk menetapkan tarif hingga 50%.

    “Dengan tarif 25%, mereka masih bisa sedikit ‘melompati pagar’. Namun, kalau 50%, tidak ada yang bisa melewatinya,” ujar Trump.

    Tak lama setelah pidato tersebut, Trump mengonfirmasi melalui media sosial Truth Social bahwa tarif baru sebesar 50% akan mulai diberlakukan pada Rabu, 4 Juni 2025.

    “Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menaikkan tarif baja dan aluminium dari 25% menjadi 50%, berlaku mulai Rabu, 4 Juni. Industri baja dan aluminium kita bangkit kembali seperti belum pernah sebelumnya. Ini akan menjadi dorongan besar bagi para pekerja luar biasa kita di sektor ini,” tulisnya.

    Trump sebelumnya telah memberlakukan tarif sebesar 25% untuk seluruh impor baja dan aluminium pada 12 Maret 2025. Kebijakan ini memicu balasan cepat dari Kanada serta keluhan keras dari industri otomotif AS. Uni Eropa juga sempat mengancam akan melakukan balasan serupa, meski kemudian membatalkannya.

    Trump memuji kebijakannya tersebut karena dinilai berhasil menyelamatkan industri baja nasional. Ia mengeklaim tanpa tarif tersebut, seluruh produksi baja akan dikuasai oleh produsen luar negeri dan pabrik-pabrik dalam negeri akan tutup.

    Namun, meski tarif ini memberikan dorongan bagi industri baja AS, analis memperingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menaikkan harga bahan baku untuk sektor konstruksi dan manufaktur, dua industri yang sebelumnya ingin didorong Trump.

    Sejak pengumuman tarif 25% pada Maret lalu, harga baja dalam negeri meningkat karena berkurangnya persaingan dari produk impor. Namun, pengalaman serupa pada tahun 2018 menunjukkan bahwa tarif baja juga menyebabkan kenaikan harga mobil, alat kerja, dan mesin, serta menurunkan output industri terkait sebesar lebih dari US$ 3 miliar pada 2021.

  • Terbongkar, Ada Black Market dan Barang Ilegal Murah Masuk di Indonesia

    Terbongkar, Ada Black Market dan Barang Ilegal Murah Masuk di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkap menjamurnya barang yang dijual dengan harga murah berasal dari pasar gelap (black market) alias ilegal.

    Ketua Umum KSPN Ristadi mengatakan fakta adanya barang ilegal murah melalui black market itu ia temukan setelah berdialog dengan beberapa pemilik kios di pasar.

    “Kami sempat ngobrol dengan beberapa yang punya los toko, jadi dalam mereka mendapatkan barang itu mereka istilahnya ada namanya black market. Artinya barang-barang memang yang barang tidak asli, barang ilegal sehingga kemudian harganya jauh lebih murah,” kata Ristadi dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (30/5/2025).

    Namun, Ristadi meyakini bahwa sejatinya pemerintah telah mengetahui praktik barang impor ilegal sejak lama dengan membentuk satuan tugas (Satgas) pemberantasan impor ilegal.

    “Tapi itu waktu pertama-pertama saja, tapi sampai sekarang ini kita tidak pernah mendengar lagi ada aktivitas daripada Satgas tersebut,” ujarnya.

    Berdasarkan penelusuran KSPN, sambung dia, pasar tekstil dalam negeri terus dibanjiri produk-produk impor dengan harga yang murah, sehingga produk tekstil sandang alas kaki dan aneka barang kebutuhan lainnya yang diproduksi oleh pabrik dalam negeri tidak terserap alias tak laku terjual.

    Imbasnya, stok barang menumpuk dan perusahaan mengambil tindakan menurunkan produktivitas hingga menghentikan total produksinya dan menutup pabriknya

    “[Penyebab] hasil produksi pabrik-pabrik tempat kami bekerja tidak laku, karena ternyata di pasar-pasar domestik kita, pasar-pasar besar seperti Tanah Abang dan lain sebagainya, itu mayoritas sudah diisi [dan] dikuasai oleh barang-barang tekstil dari luar negeri yang harganya jauh lebih murah,” tuturnya.

    Sehingga, sambung dia, suplai barang-barang produksi dari pabrik produsen dalam negeri tidak terserap oleh pasar lantaran kalah harga. Menurutnya, kondisi ini yang memicu gelombang PHK, imbas tak adanya pesanan di industri padat karya, termasuk tekstil.

    Padahal, Ristadi menyebut industri padat karya memegang peranan kunci dalam perekonomian karena mampu menyerap tenaga kerja yang besar serta dapat menimbulkan efek berganda ekonom, mulai dari bisnis logistik, perdagangan, hingga jasa pendukung.

    “Untuk itu pemerintah tidak boleh santai-santai saja seperti tidak terjadi apa-apa, kebijakan dan tindakan teknis harus segera dilakukan cepat dan tepat,” pungkasnya.

  • Cegah PHK Makin Parah, Buruh Tagih Janji Prabowo Bentuk Satgas PHK

    Cegah PHK Makin Parah, Buruh Tagih Janji Prabowo Bentuk Satgas PHK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menagih janji pemerintahan Presiden Prabowo terkait pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) PHK yanhg dijanjikan Presiden Prabowo, dan revisi Permendag 8/2024 terkait kebijakan impor. Permendag 8 ini dianggap menjadi pemicu maraknya banjir produk impor, dan berimplikasi pada PHK di sektor padat karya.

    Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi, mengungkapkan janji itu masih belum dipenuhi, seperti yang diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Sarasehan Ekonomi 2025, pada (9/4/2025) dan hari buruh 1 Mei 2025.

    “Yang pertama dalam rangka untuk mengetatkan importasi barang dari luar negeri, Presiden (berjanji) akan merevisi Permendag Nomor 8/2024, sampai hari ini belum juga, padahal dalam proses pekerjaan beberapa waktu lalu saya mendapatkan informasi revisinya sudah jadi,” kata Ristadi.

    “Dan menurut informasi (revisi) itu bagus untuk dunia untuk melindungi dunia industri dalam negeri kita, tapi kemudian sampai hari ini belum diteken,” sambungnya.

    Menurut Ristadi, terkait Satgas PHK juga sampai saat ini masih belum dibentuk. Padahal satgas itu, menurutnya perlu dilakukan untuk mencegah PHK yang lebih luas, juga menjaga hak pekerja yang ter-PHK.

    “Satgas PHK itu kan harapan kami adalah bagaimana untuk mencegah PHK yang lebih luas,” kata Ristadi.

    Sehingga, nantinya KSPN akan mengutarakan pesan ini langsung dengan melakukan aksi di depan Istana Merdeka. Rencananya aksi itu akan dilakukan pada Minggu, 1 Juni 2025 mendatang, dengan melakukan long march dari Gambir hingga Istana Merdeka.

    Selain itu Ristadi mengungkapkan pesan yang ingin disampaikan antara lain, berantas praktek impor ilegal dan hukum pelakunya, meminta regulasi untuk melindungi industri dalam negeri beserta pekerjanya.

    Janji Presiden Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto ikut menghadiri gelaran peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

    Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo pun mengungkapkan bahwa pemerintah berjanji akan membentuk Satgas PHK. Menurutnya, Satgas PHK dan kesejahteraan buruh mempunyai peran penting.

    “Satgas PHK dan kesejahteraan buruh mempunyai peran penting. Saya juga akan meminta dewan kesejahteraan nasional mempelajari secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” ungkap Prabowo.

    (hoi/hoi)

  • DPR RI apresiasi penyegelan barang impor ilegal China

    DPR RI apresiasi penyegelan barang impor ilegal China

    Kami apresiasi langkah Kemendag, karena kami banyak menerima aduan masyarakat/pelaku industri dalam negeri yang merasa dirugikan atas keberadaan barang impor ilegal ini

    Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Darmadi Durianto, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyegel 1,6 juta unit barang impor ilegal dari negara China.

    “Kami apresiasi langkah Kemendag, karena kami banyak menerima aduan masyarakat/pelaku industri dalam negeri yang merasa dirugikan atas keberadaan barang impor ilegal ini,” kata Darmadi usai meninjau langsung penyegelan barang impor milik PT Asiaalum Trading Indonesia oleh Kemendag di Tangerang, Kamis.

    Ia mengatakan, dengan langkah penindakan tegas yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan RI ini dinilai telah melindungi industri serta konsumen dalam negeri atas dampak keberadaan barang-barang impor ilegal tersebut.

    “Kami juga meminta agar banyak meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang impor yang beredar di dalam negeri,” ujarnya.

    Dia mengungkapkan, berdasarkan aduan atas keresahan pelaku industri di tanah air bahwa barang atau produk impor dari luar negeri banyak yang telah melanggar ketentuan undang-undang perdagangan.

    Kendati, hal tersebut secara serius akan mengancam ekosistem industri perdagangan dalam negeri. Oleh sebab itu, pihaknya berharap agar kegiatan impor dapat diawasi secara ketat oleh pemerintah.

    “Dengan pelanggaran yang ditemukan ini akibatnya akan berdampak pada penerimaan negara. Dan hal ini juga akan mengurangi daya saing perdagangan dalam negeri,” papar dia.

    Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) telah mengamankan sebanyak 1.680,47 unit barang-barang impor yang tidak sesuai dengan ketentuan atau impor ilegal dari negara China.

    Dari jutaan unit barang impor ilegal jenis perlengkapan perkakas, elektronik, pakaian dan baja ini dapat dijumlahkan senilai Rp18,8 miliar.

    “Barang-barang ini di impor dari China oleh PT Asiaalum Trading Indonesia yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan berlaku terkait aturan impor,” ucap Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    “Untuk barang impor ini menyalahi aturan seperti tidak ada SNI, tidak memiliki nomor pendaftaran barang, tidak menggunakan label bahasa Indonesia, tidak memiliki manual/kartu garansi dan tidak dilengkapi nomor kesehatan, keselamatan dan keamanan lingkungan serta tidak memiliki dokumen importasi barang,” tambahnya.

    Adapun terhadap barang impor ilegal yang diamankan itu, antara lain seperti MCB listrik sebanyak 68.265 pcs, grindra/gergaji/mesin serut listrik sebanyak 9.763 pcs, penghisap debu sebanyak 26 unit, sarung tangan sebanyak 600.000 pcs, gunting tangan 77 pcs.

    Kemudian, barang jenis kampak sebanyak 66 pcs, penggaris besi 578 pcs, baut dan mur dari berbagai ukuran sebanyak 997.296 pcs, sekel sebanyak 9.215 pcs.

    Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas penanganan barang impor ilegal ini, pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam terkait pelaku importir agar segera melengkapi dokumen sesuai aturan yang berlaku.

    “Jadi barang ini sementara masih kita lakukan pengawasan, sampai nanti kelengkapannya bisa dipenuhi. Maka, kami akan beri izin kembali,” kata dia.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.