Xcloud.id

Topik: produk impor

  • Produksi Mobil Listrik RI Masih Seuprit, Impor Makin Kuasai Pasar

    Produksi Mobil Listrik RI Masih Seuprit, Impor Makin Kuasai Pasar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membeberkan saat ini produksi mobil listrik (electric vehicle/EV) dalam negeri masih jauh dari target yang telah ditentukan untuk tahun 2025.

    Asisten Deputi Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Transportasi, Elektronika, dan Komoditas Kemenko Perekonomian Atong Soekirman mengatakan, produksi mobil listrik di Indonesia sepanjang tahun 2025 baru mencapai 25.861 unit dari target yang telah ditentukan sebanyak 400.000 unit.

    “Karena dalam perencanaan nasional di Indonesia, dalam target 400.000 unit di tahun 2025, kita baru produksi 25.861 unit,” jelasnya dalam acara Korea-Indonesia Economic Partnership Forum, di Jakarta, dikutip Rabu (25/6/2025).

    Untuk angka penjualannya, kata Atong, lebih tinggi dibandingkan angka produksi yakni per saat ini tercatat mencapai 43.189 unit. Atong mengatakan, ketimpangan tersebut mengartikan, banyak mobil listrik yang digunakan di dalam negeri merupakan produk impor.

    “Kemudian penjualannya 43.189 unit. Itu artinya EV dipastikan impor. Ya, seperti yang disebutkan, karena investasi terkait dengan fasilitas impor EV,” tambahnya.

    Walau masih jauh dari target produksi mobil listrik di Tanah Air, Atong mengatakan, hal tersebut jadi potensi bagi industri mobil untuk bisa berinvestasi di Indonesia lantaran dia menilai pasar mobil dalam negeri besar.

    “Dan kita lihat targetnya sendiri, masih produksi 400.000 unit. Kemudian produk di tahun 2025, masih banyak gap. Itu artinya ada potensi pasar bagi produsen. Jadi, ini potensi di Indonesia,” pungkasnya.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Waswas Industri Manufaktur RI Kala Konflik Iran Vs Israel Memanas

    Waswas Industri Manufaktur RI Kala Konflik Iran Vs Israel Memanas

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri manufaktur Tanah Air turut mewaspadai memanasnya konflik di Timur Tengah. Eskalasi tensi geopolitik ini dikhawatirkan dapat berdampak pada gangguan rantai pasok dan meningkatnya biaya impor bahan baku.

    Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) mulai waswas dengan tren kenaikan harga minyak dunia imbas meningkatnya ketegangan konflik Iran dan Israel, serta keterlibatan Amerika Serikat (AS). Potensi lonjakan harga minyak bakal membuat harga bahan baku, seperti nafta turut melambung.

    Apalagi, pemerintah Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia.

    “Kalau itu [harga minyak] ke angka US$80–US$100 dengan cepat, masuk ke US$80 saja itu artinya nanti semua harga petrokimia akan berubah,” ujar Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono kepada Bisnis, Senin (23/6/2025).

    Goldman Sachs memperkirakan harga minyak mentah jenis Brent dapat melonjak sementara hingga US$110 per barel apabila arus minyak melalui Selat Hormuz—jalur vital pengiriman sekitar 20% minyak dunia—terpangkas setengahnya selama 1 bulan.

    Sejak konflik Iran-Israel yang dimulai pada 13 Juni 2025, harga minyak jenis Brent telah naik sekitar 13%, sedangkan minyak West Texas Intermediate (WTI) naik sekitar 10%. Adapun, pada perdagangan Senin (23/6/2025), harga minyak Brent berada di level US$71,48 per barel dan WTI di level US$68,51 per barel.

    Menurut Fajar, jika terjadi penutupan Selat Hormuz, potensi lonjakan harga minyak hingga US$100 per barel menjadi ancaman nyata. Hal ini juga memengaruhi harga nafta di pasar.

    Kenaikan harga minyak dapat berdampak ke harga nafta yang diproyeksi naik US$50 per ton dan polimer US$10-20 per ton. Nafta, sebagai bahan baku utama industri, sangat bergantung pada impor dari Timur Tengah.

    “Kalau nafta itu mungkin 80% lah dari sana. Meski polimer hanya 30% bergantung pada pasokan luar, gangguan suplai tetap bisa memicu kelangkaan,” ujarnya.

    Kenaikan harga tersebut dapat berdampak ke ongkos produksi barang turunan dari petrokimia, seperti plastik, kemasan, hingga tekstil.

    Dalam hal ini, pengusaha membidik pasar tradisional untuk menjaga serapan bahan baku. Menurut Fajar, pasar tradisional kemasan plastik memiliki potensi serapan 41%

    Di sisi lain, Inaplas tetap mewaspadai ancaman serbuan produk impor murah dari China yang melibas pasar domestik. Hal ini telah membuat sejumlah pabrikan gulung tikar.

    “Ini industri PET [polyethylene terephthalate] sudah ada yang tutup satu. Ini sudah mulai mengkhawatirkan juga,” tuturnya.

    Pelaku industri juga meminta pemerintah untuk lebih tegas mengatur lalu lintas impor. Apalagi, utilitas sejumlah industri nasional saat ini yang terus menurun.

    Kekhawatiran juga dirasakan oleh Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI). Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur mengatakan, eskalasi konflik Iran-Israel berpotensi mengganggu jalur pelayaran internasional di Timur Tengah, Asia Tengah, hingga sebagian Asia Timur. 

    “Ini berdampak pada rantai pasok global, termasuk pengadaan bahan baku dan distribusi produk furnitur dan kerajinan Indonesia ke luar negeri,” kata Sobur.

    Apalagi, Sobur menuturkan bahwa bahan baku penting untuk industri furnitur masih berasal dari luar negeri, seperti lem khusus, bahan finishing, atau logam komponen. 

    Dengan adanya ketegangan geopolitik ini dipastikan mengganggu pengiriman barang karena perubahan jalur pelayaran dan kenaikan biaya asuransi logistik. 

    “Untuk itu, pelaku industri sudah mulai mencari alternatif bahan lokal dan regional [Asean] guna mengurangi ketergantungan dan menekan biaya produksi,” ujarnya. 

    Di sisi lain, dia menyoroti kenaikan biaya logistik dan risiko gangguan pasok. Menurut dia, biaya pengapalan global saat ini sudah menunjukkan kecenderungan naik dan apabila konflik berlarut, maka akan ada lonjakan lebih lanjut. 

    Dalam hal ini, dia memperkirakan akan terjadi peningkatan biaya logistik dan pengadaan bahan baku hingga 15%–20% jika konflik ini meluas dan berdampak pada distribusi kontainer global.

    Tak hanya itu, konflik panas Iran dan Israel ini juga dapat memicu fluktuasi biaya produksi karena harga energi. Terlebih, harga minyak mentah dunia sangat sensitif terhadap konflik Timur Tengah. 

    “Jika harga energi naik, maka akan ada efek domino terhadap harga resin, plastik, logistik, dan bahan pendukung lain, yang akan mendorong naiknya biaya produksi secara menyeluruh dalam industri mebel dan kerajinan nasional,” jelasnya. 

    Untuk itu, pengusaha anggota HIMKI sedang mempersiapkan dua langkah utama, pertama yaitu diversifikasi pasar ekspor, termasuk mengincar negara-negara non-tradisional di Afrika, Asia Selatan, dan Eropa Timur.

    Kedua, re-orientasi pasar domestik, karena bila ekspor melambat akibat ketegangan atau tarif tinggi, pasar dalam negeri akan menjadi buffer penting untuk menjaga keberlangsungan produksi.

    Diversifikasi Impor Bahan Baku

    Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan, konflik geopolitik Timur Tengah bukan sekadar ancaman, tetapi peringatan keras untuk mempercepat transformasi industri nasional agar lebih tangguh dan mandiri. 

    “Ya, konflik geopolitik di Timur Tengah—khususnya ancaman atas Selat Hormuz dan Laut Merah—telah mengganggu stabilitas rantai pasok global, termasuk ke Indonesia. Hipmi melihat ini sebagai sinyal kuat untuk mempercepat resiliency supply chain nasional,” kata Anggawira kepada Bisnis, Senin (23/6/2025). 

    Bahan baku komoditas maupun energi dinilai cukup bergantung pada jalur pelayaran Timur Tengah yang membuat industri nasional sangat rentan terhadap eskalasi geopolitik.

    Menurut Anggawira, impor bahan baku berpotensi terganggu, baik dari sisi keterlambatan hingga harga yang naik tajam. Adapun, industri pengguna gas, logam, dan petrokimia menjadi yang paling terdampak. 

    “Sudah terlihat adanya peningkatan biaya asuransi pelayaran dan ketidakpastian waktu pengiriman,” jelasnya. 

    Bahkan, dia juga mencatat bahwa UMKM industri makanan dan tekstil mulai mengalami lonjakan harga bahan baku. Hal ini menekan margin dan meningkatkan risiko inflasi biaya produksi.

    “Kami mendorong diversifikasi sumber bahan baku serta pembinaan industri hulu nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang setengah jadi dari luar negeri. Saat ini adalah momentum tepat untuk memperkuat ekosistem substitusi impor berbasis produksi lokal,” jelasnya. 

    Di sisi lain, kenaikan harga minyak dunia yang dipicu situasi geopolitik saat ini juga berdampak domino terhadap harga BBM industri, logistik, dan tarif energi. Pelaku industri pengguna energi intensif seperti pupuk, baja, dan keramik mulai tertekan. 

    “Hipmi mendorong pemerintah untuk menjaga kestabilan harga energi domestik, termasuk memastikan implementasi harga gas industri yang kompetitif [HGBT] dan mempercepat pengembangan energi domestik berbasis LNG dan gas pipa,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, pengusaha saat ini melakukan strategi adaptif seperti meningkatkan buffer stock bahan baku, merancang ulang kontrak pembelian secara fleksibel, menyusun strategi lindung nilai (hedging) atas nilai tukar, menyesuaikan siklus produksi, dan mempercepat ekspansi pasar domestik dan Asean.

    Namun, pihaknya juga meminta pemerintah untuk turun tangan mempercepat substitusi impor dan penguatan industri hulu nasional, khususnya bahan baku industri, menjaga stabilisasi harga energi dan logistik melalui instrumen fiskal dan BUMN strategis. 

    Kemudian, reformasi logistik pelabuhan dan kepabeanan untuk mempercepat arus bahan baku, penguatan diplomasi ekonomi untuk membuka jalur pasok dan pasar baru, dan mendorong konsolidasi industri energi dan mineral nasional, agar kita lebih siap menghadapi risiko geopolitik global. 

  • Industri Petrokimia Waspadai Harga Nafta Melambung Imbas Konflik Iran-Israel

    Industri Petrokimia Waspadai Harga Nafta Melambung Imbas Konflik Iran-Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) mewaspadai potensi gejolak harga minyak global, khususnya efeknya terhadap produk olahan, seperti nafta sebagai bahan baku petrokimia. Hal ini ditengarai ketegangan geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah. 

    Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono mengatakan, meskipun saat ini dampaknya belum terasa besar, tren kenaikan harga minyak dan nafta mulai menimbulkan kekhawatiran.

    Apalagi, rencana pemerintah Iran yang akan menutup Selat Hormuz, 20% pelayaran minyak mentah melalui selat tersebut.

    “Kalau itu [harga minyak] ke angka US$80–US$100 dengan cepat, masuk ke US$80 saja itu artinya nanti semua harga petrokimia akan berubah,” ujar Fajar kepada Bisnis, Senin (23/6/2025). 

    Saat ini, harga minyak diperdagangkan pada level US$73,49 per barel atau turun 0,47% dibandingkan hari sebelumnya, sedangkan minyak jenis Brent melemah 0,49% menjadi US$76,63%.

    Menurut Fajar, jika terjadi penutupan Selat Hormuz, potensi lonjakan hingga US$100 per barel menjadi ancaman nyata. Hal ini juga memengaruhi harga nafta di pasar. 

    Kenaikan harga minyak dapat berdampak ke harga nafta yang diproyeksi naik US$50 per ton dan polimer US$10-20 per ton. 

    Nafta, sebagai bahan baku utama industri, sangat bergantung pada impor dari Timur Tengah. 

    “Kalau nafta itu mungkin 80% lah dari sana. Meski polimer hanya 30% bergantung pada pasokan luar, gangguan suplai tetap bisa memicu kelangkaan,” ujarnya. 

    Kenaikan harga tersebut dapat berdampak ke ongkos produksi barang turunan dari petrokimia, seperti plastik, kemasan, hingga tekstil. 

    Dalam hal ini, pengusaha membidik pasar tradisional untuk menjaga serapan bahan baku. Menurut Fajar, pasar tradisional kemasan plastik memiliki potensi serapan 41% 

    Di sisi lain, dia tetap mewaspadai kondisi ancaman serbuan produk impor murah dari China yang melibas pasar domestik. Hal ini telah membuat sejumlah pabrikan gulung tikar. 

    “Ini industri PET [polyethylene terephthalate] sudah ada yang tutup satu. Ini sudah mulai mengkhawatirkan juga,” tuturnya.

    Pelaku industri juga meminta pemerintah untuk lebih tegas mengatur lalu lintas impor. Apalagi, utilitas sejumlah industri nasional saat ini yang terus menurun. 

  • Biang Kerok Pembatalan Bea Masuk Antidumping dari Kacamata Produsen Benang

    Biang Kerok Pembatalan Bea Masuk Antidumping dari Kacamata Produsen Benang

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menuding mafia impor yang menjadi dalang di balik pembatalan rencana bea masuk antidumping (BMAD) produk benang filamen sintetis tertentu asal China.

    Mulanya, rekomendasi BMAD dari Komite Antidumping Indonesia (KADI) telah diterima Kementerian Perdagangan. KADI telah melakukan penyelidikan dugaan praktik dumping atas produk benang filamen yaitu partially oriented yarn (POY) dan drawn texture yarn (YTD).

    Hasil penyelidikan KADI disebut telah membuktikan adanya praktik dumping atas produk tersebut yang berasal dari China. Alhasil, KADI menyarankan pengenaan tarif BMAD bervariasi dengan batas atas sebesar 42,3%.

    Kendati demikian, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menolak rekomendasi tersebut dan membatalkan rencana pengenaan BMAD dengan mempertimbangkan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan kebijakan kuota impor yang sejatinya ditujukan untuk mengatur tata niaga produk impor justru dijadikan ‘permainan’ oleh oknum atau mafia pemangku kepentingan.

    “Maka wajar kalau kebijakan seperti anti dumping atau safeguard ditentang oleh oknum birokrasi, karena mengganggu permainan mereka bersama importir nakal yang selama ini menikmati fasilitas kuota berlebih,” kata Redma dalam keterangan resminya, Minggu (22/6/2025).

    Di satu sisi, Redma mendukung upaya pemerintah untuk mengatur tata kelola perdagangan impor lewat syarat Persetujuan Impor (PI) dan Pertimbangan Teknis (Pertek) sebagai perlindungan bagi industri.

    Pihaknya menengarai adanya penolakan beberapa kementerian/lembaga (K/L) terhadap rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terkait BMAD terhadap produk benang filament partially oriented yarn (POY) dan drawn texture yarn (YTD) asal China adalah karena pengaruh kuat dari jejaring mafia impor kuota tekstil.

    “Tapi di sisi lain hal ini juga menjadi masalah karena menjadi penyebab kerusakan moral di kementerian-kementerian terkait karena menjadi mainan oknum birokrasi,” ujarnya. 

    Dia pun memaparkan sejumlah data volume impor benang dan kain yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2008, volume impor benang pintal dan filamen mencapai 130.000 ton, sementara pada 2024 volumenya naik 259% menjadi 467.000 ton.

    Tak hanya itu, volume kain tenun, rajut dan nirtenun juga mengalami kondisi serupa. Pada 2008, volume impor produk ini mencapai 294.000 ton, sedangkan tahun lalu mencapai 873.000 ton atau naik 196%.

    Mengurangi Ketergantungan Terhadap Impor

    Menurut Redma, hal ini tidak selaras dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor baik yang bersifat konsumsi maupun barang setengah jadi sebagai bahan baku.

    Padahal, komitmen substitusi impor yang terimplementasi dalam kebijakan pemerintah akan secara otomatis meningkatkan kinerja industri.

    “Tapi sebaliknya, kalau itu hanya omon-omon maka kondisi kinerja industri juga akan turun, jadi tidak perlu menjadikan kondisi eksternal global sebagai alasan karena faktor dominan justru ada di kebijakan kita sendiri,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mendukung penunjukan Letjen Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal (DirJend) Bea Cukai yang menjadi tonggak komitmen Presiden Prabowo untuk menyelesaikan persoalan maraknya importasi ilegal.

    “Memang harus dari militer, mengingat mafia impor ini sudah terlalu kuat dan terus merajalela, kami mendukung penuh beliau dan siap membantu,” ucapnya.

    Di samping itu, Direktur Eksekutif KAHMI Rayon Tekstil, Agus Riyanto telah menyurati Menteri Perindustrian terkait dengan turunnya kinerja industri sebagai akibat pemberian kuota impor yang tidak transparan dan cenderung ugal-ugalan.

    “Memang importasi ilegal menjadi satu masalah, tapi alat perlindungan lain terkait PI dan Pertek juga jadi masalah,” ungkap Agus.

    KAHMI menyoroti pertumbuhan angka impor tekstil yang terus naik tetapi di sisi lain utilisasi industri terus turun dan pertumbuhan industrinya melambat bahkan cenderung pada deindustrialisasi dini. “Dan mirisnya, justru angka kuota impor keluar dari Kemenperin melalui pertek,” kata Agus.

    Senada dengan APSyFI, KAHMI Rayon Tekstil juga mendukung upaya Presiden Prabowo memberantas mafia impor.

    “Setelah Bea Cukai kami harap berlanjut pembersihan di K/L lain, sebagai bukti bahwa upaya substitusi impor bukan hanya omon-omon” tuturnya.

  • BPOM Beri Warning! 13 Obat Herbal yang Bahayakan Lambung dan Picu Risiko Fatal

    BPOM Beri Warning! 13 Obat Herbal yang Bahayakan Lambung dan Picu Risiko Fatal

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menyoroti sedikitnya 13 produk obat bahan alam (OBA) dan suplemen kesehatan yang terbukti mengandung bahan kimia obat (BKO), zat keras yang seharusnya hanya digunakan di bawah pengawasan medis.

    Dari jumlah itu, 9 produk berasal dari dalam negeri dan 4 produk impor dari Thailand dan Singapura yang dikhawatirkan masuk ke Indonesia secara ilegal.

    “Ini bukan hanya pelanggaran administratif. Ini menyangkut keselamatan konsumen,” tegas Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam keterangannya, Jumat (20/6/2025).

    Klaim Stamina Pria hingga Penurun Gula Darah

    Sebagian besar produk mencantumkan klaim sebagai peningkat stamina pria, pelangsing, hingga penurun gula darah. Namun di balik klaim yang menjanjikan, ditemukan kandungan obat keras seperti sildenafil, tadalafil, vardenafil, metformin, hingga deksametason.

    9 Produk Herbal Lokal yang Terbukti Mengandung BKO:

    Harimau Putih mengandung sildenafil sitratOne Man mengandung sildenafilAmirna Lelaki mengandung tadalafilUrat Madu Gold mengandung sildenafilRedak-sam mengandung asam mefenamatJarak Pagar mengandung asam mefenamatContra Lin mengandung natrium diklofenakReal Slim Ultimate mengandung sibutraminVitamin Gemuk Alami mengandung deksametason dan siproheptadin.

    BPOM menyebut seluruh produk ini tidak memiliki izin edar resmi, atau justru memakai nomor izin palsu.

    4 Produk Impor Thailand-Singapura yang Patut Diwaspadai:

    1. Curalin Advanced Glucose Support

    Laporan: Otoritas Singapura
    Kandungan: glibenklamid dan metformin
    Risiko: hipoglikemia berat lantaran dikonsumsi tanpa pengawasan

    2. Jiu Jeng Pushen Jiao Nang

    Laporan: Otoritas Thailand
    Kandungan: tadalafil
    Risiko: stroke, gangguan penglihatan, hingga kematian

    3. YA-GET 30

    Laporan: Thailand
    Kandungan: sildenafil dan vardenafil
    Risiko: stroke dan gangguan jantung

    4. Su PAO San Brand Tonic Capsule

    Laporan: Thailand
    Kandungan: sildenafil
    Risiko: kerusakan saraf mata, stroke

    “Keempat produk itu belum memiliki izin edar di Indonesia, tetapi berpotensi masuk secara ilegal, terutama lewat penjualan daring,” jelas Taruna.

    Efek Samping BKO yang Wajib Diwaspadai

    BPOM mengungkap sejumlah efek berbahaya dari BKO dalam OBA, di antaranya:

    Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil meliputi risiko stroke, gangguan penglihatan, bahkan kematianAsam Mefenamat, Natrium Diklofenak, bisa memicu gangguan lambung dan kerusakan hatiSibutramin meningkatkan risiko serangan jantung dan strokeDeksametason, Siproheptadin, menyebabkan gangguan hormon dan penurunan imunitas.

    BPOM menegaskan bakal menindak tegas pelaku usaha yang mencampurkan BKO ke dalam produk OBA. Tindakan ini melanggar UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara atau denda maksimal Rp 5 miliar.

    “Pengawasan ini adalah tanggung jawab bersama. Mari kita jaga bersama citra obat herbal Indonesia yang seharusnya aman, alami, dan berbasis kearifan lokal,” tutup Taruna.

    (elk/naf)

  • Mendag minta mahasiswa KKN-PPM UGM bantu UMKM tembus pasar ekspor

    Mendag minta mahasiswa KKN-PPM UGM bantu UMKM tembus pasar ekspor

    Yogyakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meminta mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) peserta program Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pengabdian Masyarakat (KKN-PPM) membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa agar siap menembus pasar ekspor.

    “Kami punya program namanya UMKM Bisa Ekspor. Tolong nanti dicari, UMKM mana yang bisa ekspor. Sampaikan ke kami agar kami carikan ‘buyer’-nya,” ujar Budi saat berorasi dalam acara penerjunan mahasiswa KKN-PPM UGM di Lapangan Pancasila, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat.

    Menurut Budi, Kemendag telah mengidentifikasi sejumlah desa yang memiliki UMKM berorientasi ekspor dan membuka jalur fasilitasi “business matching” dengan pembeli internasional melalui perwakilan perdagangan di 33 negara.

    Fasilitas tersebut disediakan melalui atase perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) yang tersebar di 19 negara.

    “Setelah UMKM dipresentasikan ke perwakilan kita, nanti akan dicarikan buyer. Setelah itu, UMKM bisa langsung presentasi kepada ‘buyer’ yang sudah disiapkan,” ujarnya.

    Dia menyebut dari Januari hingga April 2025, sebanyak 466 UMKM telah mengikuti “business matching” dengan total potensi transaksi mencapai 68,65 juta dolar AS atau lebih dari Rp1 triliun.

    Namun, Budi mengakui sebagian besar pelaku usaha itu belum melakukan ekspor secara rutin.

    Karenanya, Budi berharap para mahasiswa mendampingi pelaku UMKM dan toko kelontong dalam proses digitalisasi usaha, termasuk pemanfaatan platform “e-commerce” dan sistem pembayaran digital.

    “Pasar yang besar ini jangan sampai hanya diisi oleh produk impor. Adik-adik bisa bantu UMKM kita naik kelas, jualan di retail modern, dan siap ekspor,” ucap Mendag.

    Sebanyak 8.038 mahasiswa UGM diterjunkan dalam KKN-PPM Periode 2 Tahun 2025. Mereka akan menjalankan program pengabdian di 287 unit tersebar di 35 provinsi, 122 kabupaten/kota, dan 236 kecamatan di seluruh Indonesia.

    Rektor UGM Prof. Ova Emilia menyebut program KKN-PPM UGM memainkan peran penting sebagai penggerak perubahan di tingkat akar rumput.

    Mahasiswa, menurutnya, hadir langsung di desa untuk mendampingi masyarakat merancang solusi yang kontekstual dan berkelanjutan.

    “Arah baru orientasi KKN-PPM UGM ke depan tidak hanya menitikberatkan pada peran mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga perlu difokuskan pada penentuan tema yang lebih strategis,” turur Ova.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenperin dorong industri alkes substitusi impor dan tingkatkan P3DN

    Wamenperin dorong industri alkes substitusi impor dan tingkatkan P3DN

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mendorong industri alat kesehatan (alkes) domestik untuk memperkuat substitusi impor, menciptakan lapangan kerja, memfasilitasi transfer teknologi, dan mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).

    Dirinya dalam pernyataan di Jakarta, Jumat menyampaikan kebutuhan alat kesehatan dalam negeri diproyeksikan terus meningkat, didorong oleh pertumbuhan penduduk, dinamika epidemiologi, serta ekspansi fasilitas layanan kesehatan. Namun saat ini alat tersebut masih didominasi produk impor.

    Seperti halnya produk ventilator yang saat ini termasuk dalam 10 besar alat kesehatan dengan nilai impor tertinggi, yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 68,4 juta dolar AS atau naik dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Hal ini mengindikasikan tantangan besar kemandirian sektor kesehatan nasional, sekaligus melihat peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri alkes.

    Oleh karena itu, pihaknya mengapresiasi peluncuran fasilitas produksi ventilator yang dilakukan oleh PT Dräger Indonesia di Bekasi, Jawa Barat pada 19 Juni.

    “Saya mengucapkan selamat kepada PT Dräger Indonesia, karena investasi yang dilakukan tidak hanya menunjukkan kepercayaan terhadap potensi pasar Indonesia, tetapi juga merupakan kontribusi nyata dalam memperkuat pondasi kemandirian industri alat kesehatan nasional,” kata dia.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan kinerja sektor industri manufaktur Indonesia saat ini menunjukkan capaian yang positif. Berdasarkan data World Bank dan United Nations Statistics, nilai Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia pada tahun 2023 mencapai 255,96 miliar dolar AS, menempatkan Indonesia di peringkat ke-12 dunia dan ke-5 di ASEAN.

    Sementara itu, berdasarkan data BPS, sektor industri pengolahan non-migas mencatatkan kontribusi sebesar 17,50 persen terhadap PDB pada triwulan I tahun 2025, naik sebesar 17,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    Data ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur Indonesia juga tetap tercatat sebagai sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kinerja ekspor nasional.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • APSyFI harap pengenaan BMAD terhadap impor benang filamen dilanjutkan

    APSyFI harap pengenaan BMAD terhadap impor benang filamen dilanjutkan

    Ini menyangkut nasib ribuan pabrik dan jutaan tenaga kerja

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) berharap ada perlindungan kebijakan perdagangan untuk menjaga daya saing industri tekstil nasional dengan melanjutkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor benang filamen sintetis asal China.

    “Ini menyangkut nasib ribuan pabrik dan jutaan tenaga kerja,” kata Ketua APSyFI Redma Gita Wirawasta dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan hal itu merespons rencana pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk produk benang filamen asal China tidak dilanjutkan.

    Ia berharap ada keberpihakan kebijakan perdagangan terhadap keberlangsungan industri serat dan benang filamen nasional. Perlindungan industri tekstil nasional untuk memperkuat ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.

    Ia menyebut rekomendasi Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) mengenai pengenaan BMAD perlu ditindaklanjuti demi menjaga keberlanjutan ribuan pabrik tekstil yang menopang jutaan tenaga kerja di seluruh Indonesia.

    Menurut Redma, perlindungan yang adil terhadap industri nasional bukan bentuk proteksionisme berlebihan, melainkan langkah strategis agar pelaku usaha lokal bisa bersaing setara di pasar domestik.

    Praktik impor dengan harga tak wajar yang disubsidi negara asal berpotensi merusak struktur pasar dan mengganggu keseimbangan ekosistem industri tekstil dari hulu ke hilir di Indonesia.

    Mengacu pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, lanjutnya, pemerintah berkewajiban mengambil tindakan anti-dumping apabila terdapat produk impor yang dijual di bawah harga normal dan menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri, melalui pengenaan BMAD.

    APSyFI percaya bahwa keberpihakan terhadap industri nasional merupakan bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi dan mewujudkan visi besar hilirisasi manufaktur nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

    Redma menyoroti efek berantai industri tekstil yang besar, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan konsumsi listrik, hingga kontribusi terhadap pengurangan beban sosial dan fiskal negara.

    APSyFI mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keseimbangan antara harga yang wajar bagi konsumen dan keberlangsungan produksi industri lokal yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

    Pemerintah memutuskan untuk tidak memproses lebih lanjut rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mengenai pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor benang filamen sintetis tertentu asal China.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional secara menyeluruh, serta masukan dari pemangku kepentingan terkait.

    “Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi industri TPT nasional, khususnya pasokan benang filamen sintetis tertentu ke pasar domestik yang masih terbatas,” ujar Budi melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Budi menjelaskan bahwa kapasitas produksi nasional belum mampu memenuhi kebutuhan industri pengguna dalam negeri. Sebagian besar produsen benang filamen sintetis tertentu, memproduksi untuk pemakaian sendiri.

    Pertimbangan lainnya, sektor hulu industri TPT saat ini telah dikenakan trade remedies, seperti Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46 Tahun 2023.

    Selain itu, BMAD untuk produk polyester staple fiber dari India, Tiongkok, dan Taiwan berdasarkan PMK No. 176 Tahun 2022. Jika BMAD atas benang filamen sintetis tertentu tetap diberlakukan, maka akan meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing sektor hilir.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Batal Tutup! Ini Alasan Trump Perpanjang Pemblokiran TikTok hingga 3 Bulan

    Batal Tutup! Ini Alasan Trump Perpanjang Pemblokiran TikTok hingga 3 Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi memperpanjang jangka waktu pemblokiran TikTok.

    19 Juni 2025 menjadi batas terakhir TikTok dapat beroperasi bagi pengguna AS. Namun keputusan Trump membuat TikTok batal diblokir dalam waktu dekat.

    Melansir BBC, Trump memperpanjang jangka waktu operasional TikTok setidaknya selama tiga bulan lagi.

    “Presiden Trump akan menandatangani Perintah Eksekutif tambahan minggu ini untuk menjaga TikTok tetap beroperasi,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Selasa (17/6/2025).

    Adapun diketahui, perpanjangan ini menjadi yang ketiga kalinya setelah Trump menjabat dan membuat aturan bahwa TikTok harus dimiliki oleh AS.

    TikTok pun seharusnya dilarang beroperasi di AS setelah pemiliknya dari Tiongkok, ByteDance, menolak menjualnya kepada pembeli AS pada batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya, pada Januari lalu.

    Menanggapi hal ini, Leavitt mengatakan perpanjangan 90 hari akan “memastikan kesepakatan ini ditutup sehingga rakyat Amerika dapat terus menggunakan TikTok dengan jaminan bahwa data mereka aman dan terlindungi.”

    Sebelumnya, Trump juga sempat mengatakan bahwa ia “mungkin” akan memperpanjang TikTok.

    “Kami mungkin harus mendapatkan persetujuan dari Tiongkok. Saya pikir kami akan mendapatkannya. Saya pikir Presiden Xi pada akhirnya akan menyetujuinya,” katanya.

    Bertentangan dengan UU

    Trump pun menjawab bahwa ia memiliki dasar hukum untuk memperpanjang batas waktu pengunduran pemblokiran TikTok di AS.

    Namun perpanjangan yang dilakukan Trump bertentangan dengan keinginan Kongres, yang meloloskan tindakan penjualan atau pelarangan tahun lalu. Pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden, segera menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang.

    Undang-undang tersebut ditujukan untuk mengatasi kekhawatiran bahwa TikTok, yang memiliki 170 juta pengguna Amerika, dapat digunakan oleh Tiongkok sebagai alat untuk memata-matai dan memanipulasi politik.

    Mahkamah Agung setuju dengan pengadilan yang lebih rendah dan menegakkan hukum tersebut pada bulan Januari tepat sebelum Trump ditetapkan untuk menjabat.

    Kemungkinan, perpanjangan kali ini akan memunculkan pertanyaan hukum. Pasalnya, undang-undang hanya mengizinkan satu kali penundaan selama 90 hari jika terdapat kemajuan signifikan dalam proses penyelesaian kesepakatan.

    Ketika memperpanjang tenggat pada April lalu, Trump mengklaim bahwa kesepakatan sudah hampir rampung, namun China berubah sikap sebagai respons terhadap perang tarif yang sedang berlangsung, termasuk bea masuk tinggi yang dikenakan AS terhadap produk impor asal China.

    Hingga saat ini, beberapa konsorsium telah mengajukan tawaran pembelian aset TikTok di AS. Salah satu kandidat terkuat adalah gabungan investor yang mencakup Oracle Corp., Blackstone Inc., dan Andreessen Horowitz.

    Skema dalam proposal itu mencakup pengalihan 50% kepemilikan TikTok AS kepada investor baru, serta 30% kepada investor AS yang sudah ada di ByteDance, sehingga kepemilikan ByteDance akan ditekan di bawah 20%.

    Dalam skema tersebut, Oracle juga akan memegang saham minoritas sekaligus memberikan jaminan keamanan data pengguna AS. Namun, algoritma aplikasi TikTok tetap berada di bawah kendali pihak China, yang memungkinkan kesepakatan ini mendapat restu dari ByteDance maupun otoritas Beijing.

    Kendati demikian, kesepakatan semacam ini berpotensi ditolak oleh anggota Kongres AS yang hawkish terhadap China, karena dianggap tetap memberi Beijing akses terhadap data warga AS dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang melarang software dikuasai oleh entitas asal China.

  • Harga Singkong Anjlok, Kementan Minta Petani Fokus pada Kualitas

    Harga Singkong Anjlok, Kementan Minta Petani Fokus pada Kualitas

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendorong petani untuk menanam varietas singkong dengan kadar pati tinggi agar dapat diserap oleh industri.

    Pernyataan itu disampaikan Sudaryono guna menanggapi harga singkong yang anjlok di tingkat petani. Harga komoditas ini dilaporkan masih di jual di bawah Rp1.000 per kilogram (kg).

    “Kita ingin mengedukasi petani untuk menanam singkong, bukan gede-gedean, berat-beratan jumlah, tapi menanam singkong dengan kandungan tapiokanya itu tinggi,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).

    Sudaryono mengatakan, singkong yang dihasilkan oleh para petani sebagian besar akan diserap oleh industri dalam negeri. Sayangnya, kata dia, selama ini petani di Indonesia kerap menanam singkong tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan industri dalam negeri.

    Dia mengatakan, petani di Indonesia kerap menanam varietas singkong dengan ukuran yang besar, alih-alih varietas singkong dengan kandungan pati yang tinggi.

    Sebagai informasi, industri membutuhkan singkong dengan kandungan pati yang tinggi sehingga memungkinkan industri untuk memproduksi tepung tapioka dalam jumlah besar.

    “Petani kita nanam [singkong] yang gede-gede. Sementara kandungan [pati]  dalam singkong yang besar tadi, kandungannya itu presentasenya kecil,” jelasnya. 

    Belajar dari kondisi ini, Sudaryono menyebut bahwa pemerintah ingin mengedukasi para petani untuk menanam varietas singkong sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan begitu, petani dapat menikmati harga yang baik, dan industri bisa mendapat singkong sesuai dengan kebutuhannya.

    “Jadi, ini juga menjadi pelajaran juga bagi petani kita, dan juga dari penyuluh kita di lapangan, termasuk juga Kementerian Pertanian,” ujarnya. 

    Kementan sebelumnya telah menetapkan harga pembelian singkong untuk industri tepung nasional sebesar Rp1.350 per kg. Kebijakan ini mulai berlaku 31 Januari 2025 sebagai upaya pemerintah melindungi petani singkong.

    Keputusan itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai menghadiri pertemuan dengan pelaku industri serta petani singkong dari Lampung di Kantor Kementan, Jumat (31/1/2024).

    “Saya putuskan harga per hari ini, Rp1.350 per kilogram. Kalau melanggar, berhadapan dengan saya,” kata Amran dalam keterangannya, Jumat (31/1/2025).

    Kementan juga telah mengusulkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) pengendalian impor komoditas ubi kayu (singkong) dan produk turunannya. Usulan itu disampaikan Amran melalui surat permohonan Nomor B-191/PI.200/M/05/2025 tertanggal 14 Mei 2025.

    Melalui suratnya, Amran menyampaikan perlu adanya perlindungan untuk para petani komoditas ubi kayu dalam negeri. Dia mengemukakan petani singkong saat ini kesulitan menjual hasil panennya akibat meningkatnya produk impor.

    “Untuk melindungi petani dan menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, perlu adanya langkah strategis dalam bentuk pengendalian impor, termasuk opsi penetapan larangan terbatas terhadap komoditas ubi kayu dan beberapa bentuk produk turunannya,” jelas Amran dalam suratnya, dikutip Sabtu (17/5/2025).