Topik: Produk Domestik Bruto

  • BRI kupas peran dan peluang UMKM lewat Microfinance Outlook 2025

    BRI kupas peran dan peluang UMKM lewat Microfinance Outlook 2025

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) akan mengulik peran dan peluang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lewat BRI Microfinance Outlook 2025. ANTARA/HO-BRI

    BRI kupas peran dan peluang UMKM lewat Microfinance Outlook 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 27 Januari 2025 – 15:25 WIB

    Elshinta.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) akan mengulik peran dan peluang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lewat BRI Microfinance Outlook 2025.

    “Sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045, BRI berperan dalam pengembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” kata Direktur Utama BRI Sunarso di Jakarta, Senin.

    Dalam kegiatan itu, BRI menghadirkan ahli dari berbagai kalangan untuk mendiskusikan tema “Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive & Sustainable Growth”. Indonesia diklasifikasikan sebagai negara berpenghasilan menengah dalam tiga dekade terakhir, sehingga diperlukan akselerasi sumber pertumbuhan ekonomi untuk mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap/MIT).

    Salah satu cara yaitu mendorong pertumbuhan inklusif sebagai bagian integral dari konsep ekonomi kerakyatan yang diuraikan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Wujud ekonomi kerakyatan termasuk mengoptimalkan peran UMKM yang merupakan kontributor utama perekonomian Indonesia, baik dari segi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja.

    “Artinya, memberdayakan UMKM berarti mendukung bisnis akar rumput,” tambahnya.

    Tokoh yang akan hadir nantinya mencakup Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan serta Direktur Utama BRI Sunarso.

    Kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy yang akan mendiskusikan pentingnya peran usaha kecil dalam pertumbuhan ekonomi, peran kolaborasi pemangku kepentingan, strategi dan rencana yang perlu dikembangkan, dan bagaimana cara mencapai kesejahteraan rakyat.

    Lalu, Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park akan membahas kondisi pasar global dan dampaknya terhadap Indonesia, strategi untuk meningkatkan kontribusi keuangan mikro terhadap pertubuhan ekonomi, hingga peran pemerintah dalam menyediakan akses keuangan.

    Juga ada Nobel Prize Economic Science Paul Romer yang akan memaparkan peran penting inovasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM hingga integrasi teknologi dalam keuangan mikro untuk memfasilitasi layanan yang lebih baik dan inklusi keuangan.

    BRI Microfinance Outlook 2025 akan digelar di International Convention Exhibition (ICE) BSD City pada 30 Januari 2025 dan bisa disaksikan melalui kanal YouTube BRI.

    Sumber : Antara

  • Meredam guncangan ekonomi dengan alokasi efektif belanja negara

    Meredam guncangan ekonomi dengan alokasi efektif belanja negara

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan saat konferensi pers APBN Kita di Kemenkeu, Jakarta, Senin (6/1/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz

    Meredam guncangan ekonomi dengan alokasi efektif belanja negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 26 Januari 2025 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – Belanja negara memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Di Indonesia, peran belanja negara semakin penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik yang tidak menentu. Belanja negara berfungsi sebagai shock absorber (penyerap guncangan ekonomi) yang dapat meredam dampak dari krisis ekonomi, serta sebagai agent of development (agen pembangunan) yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

    Dalam konteks Indonesia, dengan dinamika ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas, krisis global, dan tantangan sosial lainnya, belanja negara menjadi instrumen yang sangat vital untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Sebagai shock absorber, belanja negara berfungsi untuk menanggulangi dampak dari guncangan ekonomi, baik yang disebabkan oleh faktor internal (seperti krisis moneter atau bencana alam) maupun eksternal (seperti resesi global atau fluktuasi harga komoditas). Dalam situasi krisis, belanja negara dapat berperan untuk meredam dampak negatif yang timbul, menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi sektor-sektor yang rentan, seperti masyarakat miskin dan sektor riil.

    Peran saat krisis ekonomi

    Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, seringkali terpapar guncangan ekonomi global. Misalnya, pada krisis ekonomi global 2008 dan dampak pandemi COVID-19 pada 2020. Pada kedua peristiwa ini, pemerintah Indonesia mengandalkan belanja negara sebagai instrumen untuk meredam dampak ekonomi yang besar.

    Saat krisis keuangan global pada 2008, Indonesia mengalami penurunan permintaan ekspor, pengurangan investasi asing, serta tekanan terhadap sektor perbankan. Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah meningkatkan belanja negara melalui program stimulus fiskal, seperti belanja infrastruktur dan peningkatan belanja sosial.

    Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia mengalokasikan Rp73,3 triliun untuk program stimulus, yang mencakup sektor konstruksi dan bantuan sosial untuk masyarakat miskin.

    Pandemi global yang dimulai pada 2020 juga memberikan dampak besar pada ekonomi Indonesia. Pemerintah meningkatkan alokasi belanja negara untuk mengatasi krisis kesehatan dan sosial-ekonomi. Anggaran untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial meningkat tajam.

    Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pemerintah mengalokasikan Rp 695,2 triliun untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Ini termasuk bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat yang terdampak, serta insentif untuk sektor usaha.

    Sebagai shock absorber, belanja negara memiliki beberapa dampak positif, antara lain mampu menjaga permintaan domestik, menstabilkan pasar tenaga kerja, serta mengurangi ketidakpastian ekonomi. Selama krisis, belanja negara dapat menjaga permintaan domestik yang turun akibat pengurangan konsumsi oleh sektor swasta dan masyarakat. Misalnya, belanja sosial dan transfer ke daerah dapat memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

    Program-program perlindungan sosial yang dibiayai oleh belanja negara, seperti bantuan sosial atau program padat karya, dapat mencegah lonjakan pengangguran dan menjaga stabilitas sosial. Peningkatan belanja pemerintah pada sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga dapat meredam ketidakpastian ekonomi dan menjaga pertumbuhan jangka panjang.

    Agen pembangunan

    Sebagai agen pembangunan, belanja negara digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Belanja negara dalam bentuk investasi pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan riset akan memperkuat fondasi ekonomi negara, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan daya saing dan produktivitas jangka panjang.

    Belanja negara yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pembangunan ekonomi Indonesia. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung kegiatan ekonomi tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

    Dalam beberapa tahun terakhir, belanja negara untuk infrastruktur telah meningkat signifikan.

    Pada tahun 2021 silam, pemerintah Indonesia mengalokasikan Rp414,9 triliun untuk belanja infrastruktur, dengan fokus pada pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan energi terbarukan. Infrastruktur ini diharapkan dapat mengurangi biaya logistik yang tinggi, meningkatkan konektivitas antar daerah, serta mempercepat distribusi barang dan jasa.

    Pemerintah juga mengalokasikan belanja negara untuk pendidikan dan kesehatan guna memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM). Investasi pada pendidikan bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil, sementara belanja pada sektor kesehatan akan meningkatkan produktivitas kerja dan mengurangi beban ekonomi akibat masalah kesehatan.

    Pada tahun 2020, anggaran pendidikan Indonesia mencapai Rp542,9 triliun, yang setara dengan sekitar 20 persen dari total APBN. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan untuk mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang. Sementara itu, anggaran kesehatan pada tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp254,4 triliun untuk meningkatkan akses layanan kesehatan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

    Pemberdayaan ekonomi daerah

    Belanja negara juga digunakan untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah melalui alokasi dana transfer ke daerah dan desa.

    Melalui dana desa, misalnya, pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pengembangan kapasitas masyarakat desa. Pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan Rp72 triliun untuk dana desa, yang langsung disalurkan ke lebih dari 70.000 desa di seluruh Indonesia.

    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa belanja negara memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan Indonesia. Misalnya, pada 2020, meskipun perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07% akibat pandemi COVID-19, belanja negara yang meningkat, terutama di sektor kesehatan dan sosial, berhasil meredam dampak negatif tersebut dan memitigasi penurunan lebih dalam.

    Hasil riset dari Bank Dunia juga menunjukkan bahwa investasi pemerintah dalam infrastruktur memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

    Menurut Bank Dunia, setiap investasi 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2 persen per tahun. Ini menunjukkan bahwa belanja negara dalam infrastruktur tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam hal penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mendorong produktivitas dan daya saing ekonomi secara keseluruhan.

    Ekonom senior Dr. Faisal Basri berpendapat bahwa belanja negara yang tepat sasaran dapat menjadi katalisator penting dalam mendorong pemulihan ekonomi dan pembangunan yang inklusif. Pemerintah harus memperbesar alokasi belanja untuk sektor-sektor yang dapat langsung mengurangi ketimpangan dan menciptakan lapangan kerja, seperti infrastruktur dan pendidikan.

    Sementara itu, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia, menyatakan bahwa belanja negara dalam bentuk anggaran pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur adalah strategi yang diperlukan untuk mengurangi dampak krisis dan mempercepat pemulihan ekonomi.

    Dalam berbagai kesempatan, Sri Mulyani menekankan pentingnya fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas SDM agar Indonesia dapat bersaing di tingkat global. Memahami peran tersebut, penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki efektivitas alokasi belanja negara dan memastikan bahwa belanja tersebut mencapai sasaran yang tepat, terutama dalam mendukung sektor-sektor yang rentan dan memerlukan stimulus.

    Dengan demikian, belanja negara bukan hanya menjadi alat untuk menanggulangi krisis, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

    Sumber : Antara

  • Ekspor China Kian Banjiri Asia Tenggara Termasuk Indonesia, Apa Dampaknya? – Halaman all

    Ekspor China Kian Banjiri Asia Tenggara Termasuk Indonesia, Apa Dampaknya? – Halaman all

     

     

    TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA – Ekspor produk barang dari China semakin membanjiri negara-negara Asia Tenggara  berdasarkan data statistik terbaru. 

    Para pengamat mengatakan China memang menggencarkan ekspor ke Asia Tenggara termasuk Indonesia karena dua hal utama.

    Pertama karena produk barang China semakin hilang pamor di Barat akibat ketegangan geopolitik.

    Dan kedua  diperparah dengan kepemimpinan kedua Presiden Donald Trump di Amerika Serikat.

    Membanjirnya ekspor China ke Asia Tenggarabisa jadi merupakan keuntungan atau tantangan.

    Apa yang Harus Dilakukan?

    Para pengamat mengatakan negara-negara ASEAN perlu mengembangkan strategi yang terkoordinasi untuk menyeimbangkan antara menyelamatkan perekonomian dalam negeri dan hubungan politik dengan China. 

    Pasalnya, di satu sisi konsumen Asia tenggara diuntungkan dengan keragaman produk dan keterjangkauan harga dari produk-produk China.

    Namun di sisi lain, industri lokal terancam dengan persaingan yang terus meningkat.

    “Demi menandingi harga-harga murah (produk China), para pengusaha dalam negeri berkurang keuntungannya, menutup pabrik dan banyak yang kehilangan pekerjaan,” kata Doris Liew, ekonom dan asisten manajer penelitian di lembaga pemikir Malaysia, Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS).

    “Asia Tenggara sedang bergulat dengan efek riak dari melimpahnya ekspor Tiongkok, sebuah tantangan yang dihadapi hingga ke luar kawasan ini.”

    Negara-negara Asia Tenggara kemudian mengambil langkah menghadapi serbuan ekspor China, salah satunya dengan kebijakan anti-dumping.

    Namun menurut pengamat, keberhasilan upaya tersebut akan tergantung dari apakah negara-negara Asia Tenggara dapat bekerja sama mengatasinya.

    “Faktanya, konsekuensinya sangat berbeda di masing-masing industri …. antar kawasan atau bahkan antar industri hasilnya berbeda,” kata Diana Choyleva, ekonomi dari lembaga Enodo Economics kepada CNA.

    Genjot Mesin Ekspor

    China menggenjot mesin ekspor di semua lini di tengah melemahnya perekonomian akibat terpuruknya sektor properti dan merosotnya permintaan dalam negeri. Saat ini, ekspor China mencakup 20 persen dari produk domestik bruto (PDB) mereka. 

    Ekspor China pada 2024 tumbuh 7,1 persen menjadi 25,45 triliun yuan (US$3,47 triliun), untuk pertama kalinya melampaui 25 triliun yuan, menurut data bea cukai China yang dirilis pada 13 Januari lalu.

    “China mengukuhkan posisinya sebagai negara perdagangan terbesar di dunia,” ujar Wang Lingjun, wakil kepala Administrasi Umum Bea Cukai, dalam sebuah konferensi pers hari Senin.

    Overproduksi oleh para manufaktur China, ditambah dengan tantangan perekonomian dalam negeri, telah menyebabkan surplus produk, mulai dari barang murah hingga mewah, kata Liew.

    China terus mengirimkan barang-barang murah seperti tekstil dan pakaian ke berbagai negara, sembari meningkatkan produksi barang-barang bernilai tinggi. Nilai ekspor barang andalan China yang disebut “trio baru”, yaitu kendaraan listrik, baterai lithium dan panel surya mencapai 1 triliun yuan tahun lalu, meningkat hingga 900 persen dibanding satu dekade sebelumnya.

    “Untuk mengurangi kelebihan pasokan, manufaktur China mengekspor produk-produk mereka – yang seringkali harganya di bawah ongkos produksi – sehingga mengganggu pasar global,” kata Liew kepada CNA, menambahkan bahwa kebijakan industri China turut menyumbang dalam strategi ini.

    Akibat Ketegangan China dengan Barat

    Para pengamat mengatakan, produk-produk ini semakin banyak yang masuk ke Asia Tenggara akibat ketegangan antara China dan Barat.

    Konflik geopolitik ini menyebabkan barang-barang produksi China sulit masuk Amerika Serikat akibat tarif tinggi.

    “Hubungan perdagangan yang semakin retak antara AS dan China juga dapat meningkatkan ketegangan perdagangan di Asia. Dengan berkurangnya permintaan dari AS dan Eropa, China telah beralih ke pasar Asia,” kata Priyanka Kishore, direktur dan ekonom utama di Asia Decoded, kepada CNA.

    Pengiriman dari China ke negara-negara anggota ASEAN melonjak 18,9 persen pada Desember lalu dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, berdasarkan data bea cukai China yang dirilis pekan lalu.

    Secara keseluruhan, ekspor China pada Desember naik 10,7 persen dibanding periode sebelumnya.

    Kinerja yang kuat ini sebagian didorong oleh eksportir China yang bergegas mengirimkan produk ke luar negeri untuk mengantisipasi ancaman tarif dari presiden terpilih AS Donald Trump, kata para pengamat.

    Pengiriman China ke AS juga melonjak 15,6 persen pada Desember dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Percepatan perdagangan menjadi lebih terlihat pada Desember sebagai akibat dari efek Tahun Baru Imlek dan pelantikan Donald Trump,” kata Xu Tianchen, ekonom senior di Economist Intelligence Unit, seperti dikutip Reuters.

    ASEAN adalah ekonomi terbesar ketiga di Asia. Ditambah dengan perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN, China semakin leluasa mengekspor produk mereka ke kawasan ini.

    Proporsi ekspor Tiongkok ke negara-negara anggota ASEAN telah meningkat dari 6,9 persen pada awal abad ini menjadi sekitar 16 persen saat ini.

    Data bea cukai China menunjukkan bahwa ASEAN muncul sebagai pasar ekspor terbesar Tiongkok pada tahun 2023, dengan nilai tahunan mencapai US$523,7 miliar.

    Dampaknya Untung atau Buntung?

    Bertambahnya produk asal China ke Asia Tenggara telah menguntungkan para konsumen.

    Produk-produk China biasanya lebih murah jika dibandingkan dengan produk serupa di ASEAN, sehingga konsumen – terutama dari kalangan menengah ke bawah – punya pilihan barang dengan harga lebih terjangkau.

    Produk berteknologi tinggi asal China seperti kendaraan listrik kini juga dianggap memberikan kualitas yang baik dengan harga lebih murah, mematahkan persepsi masa lalu soal barang made-in-China yang berkualitas buruk.

    Namun derasnya aliran barang dari China juga merugikan para pengusaha lokal dan merugikan masyarakat. Pasalnya, produsen di dalam negeri tidak mampu bersaing dengan barang China yang jauh lebih murah.

    Persaingan yang tidak seimbang ini berisiko menurunkan kapasitas produksi di negara-negara ASEAN, kata Liew dari IDEAS.

    Industri yang Terdampak di Indonesia

    Industri yang paling terdampak di Indonesia adalah tekstil dan keramik, kata Muhammad Zulfikar, direktur China-Indonesia di lembaga penelitian Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Jakarta.

    “Masuknya barang-barang China ke Indonesia menghancurkan bisnis-bisnis lokal,” katanya kepada CNA.

    Tahun lalu, industri tekstil, garmen, dan alas kaki di Indonesia tutup pabrik, membuat lebih dari 50.000 orang kehilangan pekerjaan.

    Sementara itu, 2.000 pabrik di Thailand tutup antara Juli 2023 dan Juni 2024, dengan 50.000 orang yang jadi menganggur.

    Fenomena ini telah mengguncang sektor manufaktur Thailand yang menyumbang hampir seperempat dari PDB negara tersebut. 

    “Lonjakan impor China yang murah telah memicu protes di banyak negara ASEAN dan penolakan secara verbal dari pemerintah,” kata Kishore.

    “Karena lingkungan perdagangan yang tidak bersahabat di Barat, China kemungkinan akan mengarahkan lebih banyak kelebihan pasokannya ke negara-negara tetangganya, yang akan berpotensi menyebabkan lebih banyak gesekan di sektor perdagangan.”

    Sejumlah negara Asia Tenggara telah mengambil tindakan.

    Vietnam meluncurkan penyelidikan anti-dumping pada bulan Agustus 2024 terhadap baja canai panas dari China dan India.

    Negara ini juga memperpanjang masa penerapan bea masuk untuk produk aluminium dari China selama lima tahun lagi, dengan tarif pajak antara 2,85 persen hingga 35,58 persen.

    Selain itu, Vietnam menangguhkan operasional raksasa e-commerce China, Temu, pada Desember 2024 setelah melewatkan tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah untuk mendaftarkan perusahaan tersebut.

    Langkah ini diambil setelah pemerintah Vietnam menyuarakan kekhawatiran tentang keaslian produk Temu yang harganya sangat murah dan dampaknya terhadap produsen Vietnam.

    Sementara itu, Thailand telah mengidentifikasi 58 produk, termasuk baja dan furnitur, sebagai target bea masuk anti-subsidisasi, dan mengusulkan pengenaan tarif 30,9 persen untuk baja canai panas China.

    Untuk mengelola impor berbiaya rendah, Thailand juga menerapkan pajak pertambahan nilai sebesar 7 persen untuk barang-barang di bawah 1.500 baht pada Juli 2024.

    Pada Desember 2024, langkah ini telah menyebabkan penurunan 20 persen impor barang murah yang sebagian besarnya dari China.

    Di Indonesia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Juli 2024 mengatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan penerapan bea masuk hingga 200 persen untuk berbagai impor dari China, seperti tekstil, keramik, dan barang-barang lainnya, demi melindungi industri dalam negerinya.’

    Ambil Pendekatan Lain

    Menurut para pengamat, berbagai langkah ini tidak akan sampai menyebabkan konfrontasi ekonomi yang besar antara China dan negara-negara Asia Tenggara.

    Kishore menyoroti bahwa China adalah pemasok utama barang-barang penting seperti mesin dan bahan kimia ke negara-negara ASEAN.

    “Mengenakan pajak yang besar untuk barang-barang ini hanya akan merugikan produsen dalam negeri,” katanya.

    “Akan lebih baik bagi kepentingan ASEAN untuk mengambil pendekatan yang seimbang dan menyelesaikan masalah melalui dialog dengan China daripada melakukan pembalasan perdagangan.”

    Senada, Choyleva dari Enodo Economics mencatat bahwa Asia Tenggara adalah “wilayah sasaran” bagi ekspor China karena faktor-faktor seperti kedekatan geografis, “infrastruktur yang layak”, serta basis industri yang ada. Berbagai kondisi tersebut memudahkan perusahaan-perusahaan asal China untuk memindahkan barang jadi mereka ke Asia Tenggara.

    “Sebagian besar aktivitas ini (ekspor China ke Asia Tenggara) bukanlah bagian dari strategi terkoordinasi oleh Beijing… tetapi lebih merupakan inisiatif dari perusahaan-perusahaan individu, seringkali swasta, yang ingin mencari pasar untuk produksi mereka sendiri,” ujarnya kepada CNA.

    Para pejabat China belum secara langsung menanggapi laporan-laporan tentang kelebihan ekspor di Asia Tenggara. Namun, Beijing secara konsisten membantah tuduhan-tuduhan tentang kelebihan kapasitas industri, terutama di sektor-sektor seperti kendaraan listrik, baterai lithium, dan panel surya.

    Mereka berargumen bahwa klaim-klaim tersebut tidak berdasar dan hanya menjadi dalih untuk proteksionisme ekonomi demi menekan perkembangan industri China.

    Mengandalkan Respons Regional

    Untuk mengatasi dampak buruk gelombang ekspor China yang terus meningkat, para pengamat mengatakan hal itu membutuhkan respons kolektif negara-negara anggota ASEAN.

    “(Kondisi ekonomi di kawasan) kemungkinan akan terus membujuk perusahaan-perusahaan China agar berinvestasi lebih banyak dalam perekonomian mereka dan membatasi ekspor,” kata Kishore, sambil memberikan catatan bahwa upaya ini akan sangat terasa di industri seperti manufaktur kendaraan listrik yang dapat membantu meningkatkan kemampuan teknologi ASEAN.

    Menurut Liew dari IDEAS, kecil kemungkinannya Asia Tenggara akan menjadi “tempat pembuangan” untuk kelebihan produksi China.

    Pasalnya, kata dia, meski populasi Asia Tenggara cukup besar, yaitu 675 juta jiwa, namun mereka tidak memiliki daya beli yang cukup untuk menyerap kelebihan barang dalam jumlah besar. Selain itu, “kontrol anti-dumping secara berkala” membantu menjaga distorsi pasar.

    Jika dikelola dengan hati-hati, integrasi ekonomi yang lebih dalam dengan China malah akan membawa manfaat infrastruktur, teknologi canggih dan penciptaan lapangan kerja, kata Choyleva dari Enodo Economics.

    Meskipun begitu, dampaknya kemungkinan akan “sangat tidak merata” karena negara-negara ASEAN memiliki tingkat kemajuan yang berbeda-beda, ujar Choyleva.

    Negara-negara ASEAN juga belum kompak dalam merespons China, tambah Choyleva.

    Misalnya Thailand, kata dia, pernah bernegosiasi untuk akses bebas tarif bagi masuknya mobil listrik China sebelum perang harga terjadi dan melemahkan produsen lokal.

    “Perbedaan pandangan politik antara negara anggota ASEAN juga akan menghambat koordinasi,” kata dia.

    Liew dari IDEAS percaya bahwa diperlukan respons regional yang lebih terkoordinasi dan proaktif.

    “Para pembuat kebijakan harus fokus pada penguatan industri dalam negeri melalui inovasi dan investasi, sembari menerapkan kebijakan perdagangan yang tepat sasaran untuk mempertahankan tingkat persaingan yang adil,” katanya.

    “Kemampuan Asia Tenggara untuk beradaptasi, akan menentukan apakah kawasan ini akan muncul sebagai korban dari kelebihan pasokan global atau menjadi pemain yang tangguh di pasar global.”

    Sumber: Channel News Asia

     

  • Ekonomi AS Solid jadi Alasan The Fed Diproyeksi Tahan Suku Bunga Bulan Ini

    Ekonomi AS Solid jadi Alasan The Fed Diproyeksi Tahan Suku Bunga Bulan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonomi Amerika Serikat atau AS terpantau stabil dan solid pada akhir 2024 yang ditopang oleh belanja konsumen yang sehat dan lebih tinggi dari sejumlah negara maju lainnya.

    Para ekonom yang disurvei oleh Bloomberg memproyeksikan estimasi awal pemerintah untuk produk domestik bruto (PDB) kuartal IV/2024 yang menunjukkan peningkatan 2,7% secara tahunan atau year on year (YoY). 

    PDB yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi pada kuartal IV/2024 tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi AS sekitar 3% selama dua kuartal berturut-turut, yang juga didorong oleh pasar tenaga kerja yang kuat.

    Laporan aktivitas ekonomi AS pada hari Kamis (30/1/2025) mendatang, akan dirilis sehari setelah berakhirnya pertemuan kebijakan Federal Reserve pertama pada 2025 atau pada 28 dan 29 Januari.  

    Alhasil, dengan latar belakang permintaan yang sehat dan inflasi yang tertahan, para pejabat secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga yang stabil di level 4,25%—4,5%. 

    Melihat pada pertemuan The Fed Desember yang lalu, para pembuat kebijakan mengisyaratkan hanya dua kali penurunan suku bunga tahun ini.

    Hal ini membantu menjelaskan bagaimana AS terus mengungguli negara-negara maju di Eropa dan di seluruh dunia.

    Berbeda dengan AS, angka-angka pada pekan terakhir Januari mendatang diperkirakan akan mengungkapkan bahwa ekonomi Prancis stagnan pada kuartal terakhir 2024, serta sedikit kontraksi di Jerman. 

    Sementara data PDB di kawasan Eropa juga akan dirilis pada hari yang sama dengan rilis data ekonomi AS, dan menunjukkan pertumbuhan melambat. 

    Angka belanja rumah tangga bulanan AS pada hari Jumat diperkirakan akan menunjukkan momentum menuju tahun 2025.

    Para ekonom juga memperkirakan laporan pendapatan dan pengeluaran pribadi atau PCE meningkat dari bulan sebelumnya. Indeks PCE menjadi indikator inflasi yang menjadi preferensi The Fed.

    Ekonom Bloomberg yang terdiri dari Anna Wong, Stuart Paul, Eliza Winger, Estelle Ou, dan Chris G. Collins menyampaikan meskipun tingkat penunggakan pinjaman telah meningkat—terutama untuk rumah tangga berpenghasilan rendah—rumah tangga yang lebih kaya yang menyumbang sekitar 40% dari pengeluaran konsumen telah diuntungkan dari reli pasar ekuitas dan apresiasi aset. 

    “Kami telah mempertimbangkan sinyal tersebut dalam perkiraan konsumsi tahun 2025 kami, dan sekarang memperkirakan pengeluaran akan melambat secara lebih bertahap daripada sebelumnya,” ujarnya. 

    Melihat ke bagian Utara, Bank of Canada diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada hari Rabu (29/1/2025). Pemangkasan tersebut lebih kecil setelah dua kali pemangkasan 50 basis poin berturut-turut di saat ancaman tarif Presiden AS Donald Trump menimbulkan ketidakpastian yang cukup besar. 

    Data PDB untuk bulan November dan estimasi untuk Desember akan menunjukkan dampak dari pemilihan umum AS dan pembebasan pajak penjualan Perdana Menteri Justin Trudeau terhadap perekonomian. 

     

    Di tempat lain, penurunan suku bunga di zona Eropa  dan Swedia serta kenaikan 100 basis poin di Brasil adalah beberapa hal yang diharapkan. Beberapa laporan dari Jepang dan pidato penting dari kanselir Inggris juga akan menyibukkan para investor. 

     

     

  • Efek Pasok Senjata ke Ukraina, Ekspor Alutsista AS Tembus Rekor Tertinggi pada 2024

    Efek Pasok Senjata ke Ukraina, Ekspor Alutsista AS Tembus Rekor Tertinggi pada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyampaikan bahwa penjualan peralatan militer AS ke pemerintah asing pada 2024 melonjak 29% ke rekor US$318,7 miliar, 

    Melansir dari Reuters, Minggu (26/1/2025), peningkatan ekspor tersebut sejalan akibat sejumlah negara berusaha untuk mengisi kembali stok yang dikirim ke Ukraina dan bersiap menghadapi konflik besar.

    Pada akhir pemerintahan Joe Biden lalu, memang tercatat adanya ekspektasi penjualan yang lebih kuat untuk produsen senjata AS seperti Lockheed Martin (LMT.N), General Dynamics (GD.N), dan Northrop Grumman (NOC.N), yang sahamnya diperkirakan akan naik di tengah ketidakstabilan global yang meningkat.

    Sementara selama kampanye kepresidenannya, Donald Trump mengatakan bahwa negara-negara sekutu harus membelanjakan lebih banyak uang untuk pertahanan mereka sendiri.

    Trump ingin anggota NATO lainnya membelanjakan 5% dari produk domestik bruto mereka untuk pertahanan – peningkatan besar dari target 2% saat ini dan tingkat yang saat ini belum dicapai oleh negara NATO, termasuk Amerika Serikat.

    Kontraktor pertahanan berusaha keras untuk memenuhi lonjakan permintaan yang telah menjamur sebagai akibat dari invasi Rusia ke Ukraina. 

    Kementerian pertahanan global telah mengantre untuk mengirimkan pesanan untuk meningkatkan persediaan mereka, sementara AS berusaha untuk mengisi kembali persediaan persenjataan dan amunisi yang dikirim ke Kyiv.

    “Penjualan dan transfer persenjataan dipandang sebagai alat kebijakan luar negeri AS yang penting dengan potensi implikasi jangka panjang bagi keamanan regional dan global,” ungkap Departemen Luar Negeri AS. 

    Secara perinci, penjualan yang disetujui pada 2024 mencakup jet F-16 dan peningkatannya senilai US$23 miliar ke Turki, jet tempur F-15 senilai US$18,8 miliar ke Israel, dan tank M1A2 Abrams senilai US$2,5 miliar ke Rumania.

    Pesanan yang disetujui pada tahun 2024 sering kali masuk ke dalam daftar pesanan untuk pembuat senjata AS, yang mengharapkan bahwa pesanan untuk ratusan ribu peluru artileri, ratusan pencegat rudal Patriot, dan lonjakan pesanan kendaraan lapis baja akan menopang hasil yang akan diperoleh di kuartal-kuartal mendatang.

    Ada dua cara utama pemerintah asing membeli senjata dari perusahaan-perusahaan AS, yakni penjualan komersial langsung yang dinegosiasikan dengan perusahaan, atau penjualan militer asing di mana pemerintah biasanya menghubungi pejabat Departemen Pertahanan di kedutaan besar AS di ibu kotanya. Keduanya memerlukan persetujuan pemerintah AS.

    Penjualan militer langsung oleh perusahaan-perusahaan AS meningkat menjadi US$200,8 miliar pada tahun fiskal 2024 dari US$157,5 miliar pada tahun fiskal 2023, sementara penjualan yang diatur melalui pemerintah AS meningkat menjadi US$117,9 miliar pada 2024 dari US$80,9 miliar pada tahun sebelumnya.

  • Menkeu jamin pengelolaan utang dilakukan hati-hati dan terukur

    Menkeu jamin pengelolaan utang dilakukan hati-hati dan terukur

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkeu jamin pengelolaan utang dilakukan hati-hati dan terukur
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 25 Januari 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjamin pengelolaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara hati-hati dan terukur.

    “Pembiayaan terus dijaga secara hati-hati dan terukur dengan terus memperhatikan outlook dari defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta dinamika pasar keuangan yang terus meningkat dan kesenjangan antara biaya utang dengan risiko utang,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Jakarta, Jumat.

    Pada APBN 2024, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp556,6 triliun atau 85,9 persen dari target.

    Pembiayaan utang dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp450,7 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp105,8 triliun.

    Sementara pembiayaan non-utang terealisasi sebesar minus Rp3,4 triliun, sehingga realisasi pembiayaan anggaran 2024 mencapai Rp553,2 triliun atau 105,8 persen dari APBN.

    Sri Mulyani menyatakan Pemerintah senantiasa berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam mengelola pembiayaan utang Pemerintah dan mendukung operasi moneter.

    Secara umum, kata Menkeu, APBN hingga akhir tahun 2024 bekerja keras meredam gejolak untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

    Pendapatan negara tumbuh positif sebesar 2,1 persen (year on year/yoy), belanja negara tumbuh kuat sebesar 7,3 persen (yoy), keseimbangan primer negatif sebesar Rp19,4 triliun, namun bergerak menuju positif, dan defisit anggaran terkendali dalam batas aman sebesar Rp507,8 triliun (2,29 persen produk domestik bruto/PDB).

    Realisasi sementara pendapatan negara dan hibah mencapai Rp2.842,5 triliun. Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp2.232,7 triliun atau 96,7 persen dari target APBN. Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp579,5 triliun atau mencapai 117,8 persen dari target APBN.

    Kinerja positif itu terutama didukung oleh aktivitas ekonomi, efektivitas reformasi perpajakan, optimalisasi pengelolaan SDA, meningkatnya kontribusi BUMN, serta inovasi layanan K/L dan kinerja badan layanan umum (BLU) yang makin baik.

    Sementara realisasi sementara belanja negara mencapai Rp3.350,3 triliun atau 100,8 persen dari APBN. Realisasi belanja pemerintah pusat Rp2.486,7 triliun dan transfer ke daerah Rp863,5 triliun.

    Belanja negara diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta memelihara momentum pertumbuhan melalui pemberian bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Berbagai program perlindungan sosial juga diberikan, antara lain melalui Program Keluarga Harapan/PKH, kartu sembako, beasiswa (PIP dan KIP kuliah), bantuan premi BPJS kesehatan (PBI JKN), subsidi dan kompensasi BBM, listrik dan LPG 3 kg, subsidi pupuk, serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Belanja juga diberikan untuk mendukung pelaksanaan pemilu, pilkada serentak, pemberian THR, kenaikan gaji bagi ASN/TNI/Polri, penyelesaian infrastruktur, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Sumber : Antara

  • Gali Peranan UMKM dalam Pertumbuhan Ekonomi di BRI Microfinance Outlook 2025

    Gali Peranan UMKM dalam Pertumbuhan Ekonomi di BRI Microfinance Outlook 2025

    Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) bakal kembali menggelar BRI Microfinance Outlook 2025 dengan lokasi di International Convention Exhibition (ICE) BSD City pada 30 Januari 2025. Dalam edisi kali ini, BRI Microfinance Outlook akan fokus membahas strategi mendukung ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
     
    Sebagaimana diketahui, BRI Microfinance Outlook merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh BRI dengan tujuan membahas peran UMKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 
     
    Acara ini dikemas dalam bentuk seminar dengan menghadirkan pembicara dari kalangan ahli, profesional, dan regulator pemerintah. Kali ini, BRI Microfinance Outlook 2025 akan mengusung tema Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive & Sustainable Growth.

    Sebagai pengingat, dalam tiga dekade terakhir sejak tahun 1993, Indonesia diklasifikasikan sebagai negara berpenghasilan menengah. Diperlukan akselerasi sumber pertumbuhan ekonomi untuk mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap/MIT).
     
    Dengan demikian, ekonomi Indonesia masih perlu tumbuh secara inklusif agar seluruh lapisan masyarakat dapat mencapai kesejahteraan. Pembangunan inklusif merupakan bagian integral dari konsep Ekonomi Kerakyatan di Indonesia, seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
     
    Ekonomi Kerakyatan punya tujuan utama yaitu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh warga negara melalui upaya kolektif membangun sistem ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ekonomi Kerakyatan perlu dikembangkan secara berkelanjutan guna membangun ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi berbagai tantangan dan gejolak ekonomi, baik domestik maupun global.
     
    Salah satu strategi pembangunan ekonomi inklusif adalah mengoptimalkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pasalnya, segmen UMKM merupakan kontributor utama bagi perekonomian Indonesia. 
     
    Dalam hal ini, UMKM mampu berkontribusi sebanyak 59,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2021 dan penyerapan tenaga kerja sebesar 97,0 persen pada tahun yang sama. Artinya, memberdayakan UMKM berarti mendukung bisnis akar rumput.
     
    Tingginya kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi telah mendorong para pembuat kebijakan dan institusi lain untuk mendukung produktivitas dan keberlanjutan UMKM. 
     
    Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan per kapita yang menjadi salah satu bagian dari Visi Indonesia Emas 2045. Sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045, BRI berperan dalam pengembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 
     
    Dengan fokus pada UMKM, akselerasi pertumbuhan kredit BRI memiliki multiplier effect atau efek berganda yang lebih tinggi (multiplier kredit BRI = 0,05) terhadap perekonomian nasional dibandingkan dengan kredit industri (multiplier kredit industri = 0,03). 
     
    Tak ketinggalan, kontribusi kredit mikro BRI terhadap pertumbuhan ekonomi nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk membahas lebih lanjut upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif sekaligus peran BRI dalam memajukan segmen UMKM nasional, sejumlah tokoh besar akan menghadiri BRI Microfinance Outlook 2025. Di antaranya Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI Rachmat Pambudy, serta Direktur Utama BRI Sunarso.
     
    Di samping itu, sejumlah pakar ekonomi dunia juga akan hadir dalam acara tersebut. Di antaranya adalah Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park, Nobel Prize Economic Science Paul Romer, dan Head of Regional Client Services at Women’s World Banking, Harsha Rodrigues
     
    Dalam kesempatan ini, Direktur Utama BRI, Sunarso akan membuka rangkaian acara melalui opening speech. Setelah itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani direncanakan turut memberikan keynote speech.
     
    Dilanjut dengan diskusi sesi pertama bertajuk “Inklusi Keuangan sebagai Strategi Utama Menghadapi Jebakan Kelas Menengah” oleh Albert Francis Park, Rachmat Pambudy, dan Brooke Patterson. 
     
    Kali ini, Albert Park akan membahas terkait kondisi pasar global saat ini dan prediksi di masa depan, dan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia, strategi utama untuk meningkatkan keuangan mikro agar dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peran pemerintah dalam meningkatkan akses keuangan bagi UMKM serta tantangan dan solusi potensial untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani.
     
    Sementara itu, Rachmat Pambudy akan memaparkan terkait pentingnya Usaha Kecil dalam Pertumbuhan Ekonomi dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kolaborasi antara pemangku kepentingan dan institusi pemerintah untuk mendukung ekonomi yang berpusat pada rakyat, strategi dan rencana yang harus dikembangkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia, dan bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat dicapai bersama dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
     
    Tak ketinggalan, dalam diskusi yang akan diisi oleh Brooke Patterson akan memaparkan terkait strategi utama untuk meningkatkan keuangan mikro agar dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peran pemerintah dalam meningkatkan akses keuangan bagi UMKM, dan tantangan dan solusi potensial untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani.
     
    BRI Microfinance Outlook 2025 juga turut mengundang Nobel Prize Economic Science Paul Romer yang akan mengisi seminar sesi kedua bertajuk “Kunci Sukses Meningkatkan Pertumbuhan Inklusif di Negara Berkembang yang Menghadapi Jebakan Pendapatan Menengah”.
     
    Fokus dari presentasi yang akan diisi oleh Paul Romer adalah strategi utama untuk meningkatkan pembiayaan mikro agar dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan wawasan utama meliputi peran penting inovasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM, pentingnya mengintegrasikan teknologi dalam keuangan mikro untuk memfasilitasi layanan yang lebih baik dan inklusi keuangan.
     
    Kemudian, strategi untuk mendorong kolaborasi antara lembaga keuangan dan lokal untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan serta rekomendasi untuk kerangka kerja kebijakan yang mendukung pertumbuhan inklusif melalui pendidikan dan inovasi.
     
    Maka dari itu, jangan lupa saksikan terus secara langsung rangkaian BRI Microfinance Outlook 2025 di live streaming di kanal YouTube BRI.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (KIE)

  • Investasi Penelitian dan Pengembangan Tiongkok Melonjak dengan Rekor Pertumbuhan pada Tahun 2024 – Halaman all

    Investasi Penelitian dan Pengembangan Tiongkok Melonjak dengan Rekor Pertumbuhan pada Tahun 2024 – Halaman all

    Investasi R&D Tiongkok Melonjak dengan Pertumbuhan Rekor pada Tahun 2024

    TRIBUNNEWS.COM- Pengeluaran penelitian dan pengembangan (R&D) Tiongkok mengalami pertumbuhan yang mengesankan pada tahun 2024, yang mencerminkan fokus negara tersebut dalam memajukan inovasi teknologi.

    Belanja penelitian dan pengembangan (R&D) Tiongkok mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2024, didorong oleh upaya untuk meningkatkan inovasi teknologi.

    Biro Statistik Nasional (NBS) melaporkan pada hari Kamis bahwa total pengeluaran R&D melampaui 3,6 triliun yuan (sekitar $500 miliar), menandai peningkatan 8,3 persen dari tahun sebelumnya. Pengeluaran R&D menyumbang 2,68?ri produk domestik bruto (PDB) Tiongkok, naik 0,1 poin persentase dibandingkan dengan tahun 2023.

    Zhang Qilong, seorang ahli statistik NBS, mengaitkan pertumbuhan berkelanjutan tersebut dengan “kebijakan yang lebih baik, lanskap investasi yang beragam, dan partisipasi bisnis yang lebih kuat.” Dengan kemajuan ini, pengeluaran R&D Tiongkok tetap menjadi yang terbesar kedua di dunia.

    Intensitas R&D Tiongkok, yang diukur sebesar 2,68?ri PDB, menduduki peringkat ke-12 di antara negara-negara besar dan melampaui rata-rata Uni Eropa sebesar 2,11%. Tiongkok juga mendekati rata-rata Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) sebesar 2,73%.

    Investasi dalam penelitian dasar mengalami peningkatan yang signifikan, meningkat 10,5?ri tahun 2023 hingga mencapai 249,7 miliar yuan, atau setara dengan 6,91?ri total belanja R&D.

    Zhang menyoroti komitmen Tiongkok terhadap penelitian dasar dalam beberapa tahun terakhir, dengan menyatakan, “Kemajuan signifikan telah dicapai dalam membangun peralatan dan infrastruktur ilmiah utama, dengan pencapaian asli di bidang-bidang seperti teknologi kuantum, ilmu hayati, ilmu material, dan ilmu ruang angkasa.”

    Pada Konferensi Kerja Ekonomi Pusat pada bulan Desember, para pejabat menekankan penguatan penelitian dasar dan pencapaian terobosan dalam teknologi penting dan inti. Upaya tersebut dilaporkan akan difokuskan pada peningkatan layanan keuangan, mendorong investasi sektor swasta, dan membina perusahaan inovatif.

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Menkeu jamin pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur

    Menkeu jamin pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur

    Pembiayaan terus dijaga secara hati-hati dan terukur dengan terus memperhatikan outlook dari defisit APBN dan likuiditas pemerintah….

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjamin pengelolaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara hati-hati dan terukur.

    “Pembiayaan terus dijaga secara hati-hati dan terukur dengan terus memperhatikan outlook dari defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta dinamika pasar keuangan yang terus meningkat dan kesenjangan antara biaya utang dengan risiko utang,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Jakarta, Jumat.

    Pada APBN 2024, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp556,6 triliun atau 85,9 persen dari target.

    Pembiayaan utang dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp450,7 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp105,8 triliun.

    Sementara pembiayaan non-utang terealisasi sebesar minus Rp3,4 triliun, sehingga realisasi pembiayaan anggaran 2024 mencapai Rp553,2 triliun atau 105,8 persen dari APBN.

    Sri Mulyani menyatakan Pemerintah senantiasa berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam mengelola pembiayaan utang Pemerintah dan mendukung operasi moneter.

    Secara umum, kata Menkeu, APBN hingga akhir tahun 2024 bekerja keras meredam gejolak untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

    Pendapatan negara tumbuh positif sebesar 2,1 persen (year on year/yoy), belanja negara tumbuh kuat sebesar 7,3 persen (yoy), keseimbangan primer negatif sebesar Rp19,4 triliun, namun bergerak menuju positif, dan defisit anggaran terkendali dalam batas aman sebesar Rp507,8 triliun (2,29 persen produk domestik bruto/PDB).

    Realisasi sementara pendapatan negara dan hibah mencapai Rp2.842,5 triliun. Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp2.232,7 triliun atau 96,7 persen dari target APBN. Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp579,5 triliun atau mencapai 117,8 persen dari target APBN.

    Kinerja positif itu terutama didukung oleh aktivitas ekonomi, efektivitas reformasi perpajakan, optimalisasi pengelolaan SDA, meningkatnya kontribusi BUMN, serta inovasi layanan K/L dan kinerja badan layanan umum (BLU) yang makin baik.

    Sementara realisasi sementara belanja negara mencapai Rp3.350,3 triliun atau 100,8 persen dari APBN. Realisasi belanja pemerintah pusat Rp2.486,7 triliun dan transfer ke daerah Rp863,5 triliun.

    Belanja negara diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta memelihara momentum pertumbuhan melalui pemberian bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Berbagai program perlindungan sosial juga diberikan, antara lain melalui Program Keluarga Harapan/PKH, kartu sembako, beasiswa (PIP dan KIP kuliah), bantuan premi BPJS kesehatan (PBI JKN), subsidi dan kompensasi BBM, listrik dan LPG 3 kg, subsidi pupuk, serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Belanja juga diberikan untuk mendukung pelaksanaan pemilu, pilkada serentak, pemberian THR, kenaikan gaji bagi ASN/TNI/Polri, penyelesaian infrastruktur, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bamsoet Dukung Lions Club Jakarta Gelar Flash Charity Fun Rally 2025

    Bamsoet Dukung Lions Club Jakarta Gelar Flash Charity Fun Rally 2025

    Jakarta

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mendukung rencana Lions Club Jakarta menyelenggarakan ‘Flash Charity Fun Rally 2025’. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada 9 Februari 2025 di Graha Elnusa Jakarta Selatan.

    Bamsoet mengatakan acara ini digelar sebagai sarana untuk berbagi kebahagiaan dan memperkuat solidaritas komunitas. Fokusnya pada kegiatansosial, amal serta pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

    “Flash Charity Fun Rally 2025 tidak sekadar acara fun rally, melainkan sebuah kegiatan yang menggabungkan aktivitas sosial dengan elemen amal. Melalui fun rally ini, Lions Club Jakarta berupaya menarik partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang akan menghasilkan dana untuk disalurkan kepada panti asuhan serta memberikan bantuan sembako dan santunan kepada mereka yang membutuhkan,” ucap Bamsoet, dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).

    Hal tersebut ia sampaikan usai menerima Anggota Lions Club Jakarta dan Panitia ‘Flash Charity Fun Rally 2025’ di Jakarta, hari ini.

    Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini berharap kegiatan ‘Flash Charity Fun Rally 2025’ dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Semisal, bantuan yang diberikan kepada panti asuhan dapat meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang menjadi penghuni panti. Dengan adanya bantuan sembako dan santunan, kebutuhan dasar anak panti akan lebih terjamin, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada kesehatan fisik dan mental mereka.

    “Acara ini juga akan meningkatkan kesadaran sosial di masyarakat. Dengan menggandeng berbagai komunitas dalam kegiatan ini, Lions Club Jakarta menciptakan wadah untuk berdialog dan berbagi pengalaman tentang pentingnya kepedulian sosial. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat akan terinspirasi untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan amal di masa mendatang,” urai Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menambahkan, pemberdayaan UMKM melalui acara ini akan memberikan dampak positif tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dalam membangun jaringan di antara pelaku UMKM.

    Dengan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam acara fun rally, mereka akan lebih dikenal dan berpotensi meningkatkan penjualan dan keberlanjutan usaha mereka.

    “UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia karena mencakup sekitar 99% total unit usaha di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 60,51%. Dengan mengedepankan sektor UMKM, ‘Flash Charity Fun Rally 2025’ otomatis akan turut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Bamsoet.

    Dalam kesempatan itu, Anggota Lions Club Jakarta dan Panitia ‘Flash Charity Fun Rally 2025’ yang hadir antara lain Nabhan Abdy, Sisca Soedrajat, Mira Rajasa, Maya Dewi Kusumo, Lala Anjani, Aditya Hutama Putra, Haikal, Arick, Ronny, Lanang, Terre dan Ade Wirkus. Sementara dari Pengurus IMI Pusat hadir Hubungan Antar Lembaga Erwin MP serta Komunikasi dan Media Dwi Nugroho.

    (akn/ega)