Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Rahasia Korea Selatan Jadi Negara Maju, RI Bisa Copy Paste!

    Rahasia Korea Selatan Jadi Negara Maju, RI Bisa Copy Paste!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Selatan menjadi salah satu negara maju yang paling muda di dunia. Statusnya sebagai negara maju disetujui oleh 195 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2 Juli 2021.

    Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Korea Selatan dilaporkan sebesar US$ 35 ribu pada 2023. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu US$ 38,8 ribu untuk 2022.

    Korea Selatan bisa menjadi negara maju berkat kegigihannya mengembangkan sektor industri, teknologi dan budaya. Namun di balik kesuksesan ini, ternyata UMKM menjadi motor pertumbuhan negara tersebut.

    Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Eka Candra menuturkan Indonesia bisa belajar dari Korea Selatan dan Jepang. Kedua negara ini terbilang maju dalam hal pembiayaan UMKM.

    “Pertanyaannya adalah bagaimana seperti mereka? Ketika kita menyusun rencana jangka panjang kita belajar dengan kasus Korea. Tahun 1940, Korea posisinya sama dengan Indonesia. Tapi pertanyaannya kenapa mereka pendapatan perkapitanya sudah menjadi negara maju. Nah, salah satunya peran UMKM termasuk R & D,” papar Eka dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di International Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kamis (30/1/2025).

    Terbukti dengan kemajuan Research and Development (R&D), Korea Selatan bisa menjadi maju. Buktinya, merek Samsung kini mendunia melalui produk smartphone-nya. Berkaca pada hal tersebut, Bappenas pun menempatkan R & D sebagai target high priority atau prioritas tinggi dalam rencana pembangunan Indonesia, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045.

    Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045, pemerintah memang menempatkan penguatan UMKM sebagai prioritas tinggi. Dari data RPJP tersebut, jumlah kekuatan usaha kecil dan menengah ditarget meningkat dari 1,32% menjadi 5% di tahun 2045. Kemudian, rasio kewirausahaan juga ditarget naik dari 3% menjadi 8% pada 2045.

    (haa/haa)

  • Sri Mulyani Minta Lembaga Keuangan Beri Pinjaman ke Perusahaan yang Terlibat MBG

    Sri Mulyani Minta Lembaga Keuangan Beri Pinjaman ke Perusahaan yang Terlibat MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar lembaga keuangan memberikan pinjaman atau kredit kepada perusahaan yang terlibat dalam program makan bergiz gratis.

    Sri Mulyani ingin program makan bergizi gratis (MBG), yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, sukses terselenggara. Menurutnya, program MBG akan memberi dampak positif ke pertumbuhan ekonomi terutama untuk memberdayakan usaha kecil menengah di desa-desa.

    Oleh sebab itu sebagai koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sri Mulyani mengaku sudah memberi arahan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) agar lembaga-lembaga keuangan terlibat aktif mendukung dan menyukseskan MBG lewat program kredit dan pembiayaan.

    “Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order [pesanan] untuk makan bergizi gratis, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk modal kerja maupun untuk memenuhi kebutuhannya,” jelas Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

    Tak hanya lembaga keuangan, bahkan bendahara negara itu meminta kementerian/lembaga menyesuaikan berbagai programnya agar bisa mendukung program MBG. Secara spesifik, dia menekankan penting kontribusi dari Kementerian UMKM, Kementerian Desa PDT, dan Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

    Sri Mulyani pun akan menambahkan anggaran program MBG, yang sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun, untuk tahun anggaran 2025. Tujuannya, agar penerima manfaat MBG bisa diperluas sesuai arahan Prabowo.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ‘hanya’ mengalokasikan anggaran program makan bergizi sebesar Rp71 triliun pada 2025. Dengan anggaran tersebut, penerima manfaat program MBG ditargetkan sebanyak 17,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita pada akhir 2025.

    Kini, Sri Mulyani menegaskan akan ada tambahan anggaran program MBG sebesar Rp100 triliun sehingga totalnya menjadi Rp171 triliun. Dengan tambahan anggaran tersebut, simulasi penerima manfaatnya menjadi 40 juta (target moderat) hingga 82,9 juta (target optimis) siswa ibu hamil, dan balita pada akhir 2025.

    “Ini merupakan sebuah transformasi yang sangat masif. Oleh karena itu, saya berharap ini akan menjadi salah satu hal yang akan terus menjadi fokus dari seluruh kementerian/lembaga,” ujar Sri Mulyani.

    Bendahara negara itu memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB).

    Sementara itu, tenaga kerja yang terlihat diproyeksikan berkisar 185 ribu orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.

  • Menkeu Sri Ungkap Anggaran Makan Bergizi Naik Rp100 Triliun di Tengah Penghematan Belanja ASN

    Menkeu Sri Ungkap Anggaran Makan Bergizi Naik Rp100 Triliun di Tengah Penghematan Belanja ASN

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menambahkan anggaran makan bergizi gratis (MBG), yang sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Sri Mulyani menjelaskan tujuan penambahan anggaran Rp100 triliun tersebut agar penerima manfaat program makan bergizi gratis bisa diperluas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Apabila programMBGprogram MBGprogramMBG mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah, jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat,” jelas Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya mengalokasikan anggaran program makan bergizi sebesar Rp71 triliun pada 2025. Dengan anggaran tersebut, penerima manfaat program MBG ditargetkan sebanyak 17,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita pada akhir 2025.

    Kini, Sri Mulyani menegaskan akan ada tambahan anggaran program MBG sebesar Rp100 triliun sehingga totalnya menjadi Rp171 triliun. Dengan tambahan anggaran tersebut, penerima manfaatnya ditargetkan menjadi 40 juta jika disusun secara moderat hingga 82,9 juta untuk target optimis. Penerima terdiri dari siswa, ibu hamil, dan balita pada akhir 2025.

    “Saya berharap bahwa ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil menengah di seluruh Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

    Bendahara negara itu memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB).

    Sementara itu, tenaga kerja yang terlibat diproyeksikan berkisar 185 ribu orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.

    Sebagai perbandingan, sebelumnya dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, Sri Mulyani dan jajarannya memperkirakan program MBG hanya berkontribusi sekitar 0,1% ke PDB pada 2025. Proyeksi tersebut berdasarkan anggaran Rp71 triliun.

    Sementara itu, riset yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan angka yang lebih kecil. Indef mencatat program MBG dengan anggaran Rp71 triliun akan berkontribusi ke pertumbuhan PDB sebesar 0,06% atau sekitar Rp14,61 triliun pada tahun 2025.

    Sumber Tambahan Anggaran MBG

    Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani menyatakan Kemenkeu sedang melakukan penyesuaian anggaran kementerian/lembaga sesuai arahan Prabowo untuk melakukan penghematan hingga Rp306 triliun dalam APBN dan APBD 2025.

    Dia mengklaim hasil penghematan anggaran tersebut akan dialokasikan ke program yang lebih efisien dan berdampak secara langsung ke masyarakat. Oleh sebab itu, Sri Mulyani menyatakan tidak akan ada pemotongan anggaran untuk program-program bantuan sosial.

    “Program dan proyek atau anggarannya harus langsung mengena kepada masyarakat. Untuk itu, salah satu yang menjadi prioritas penting dari Bapak Presiden adalah program makan bergizi gratis,” ungkap Sri Mulyani.

    Artinya, jika anggaran MBG bertambah Rp100 triliun, maka sepertiga dari total hasil penghematan anggaran (Rp306 triliun) akan dialokasikan ke program unggulan Prabowo tersebut.

  • BRI Hapus Tagih Utang 71.000 UMKM, Airlangga: Bukti Keberpihakan Pemerintah

    BRI Hapus Tagih Utang 71.000 UMKM, Airlangga: Bukti Keberpihakan Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. telah menghapus tagih kredit bagi 71.000 nasabah dari kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM.

    Penghapusan piutang tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet.

    Sebelumnya, bank-bank BUMN hanya dapat melakukan hapus buku tanpa bisa menghapus tagih kredit macet UMKM. PP ini sendiri merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    “Sebanyak 71.000 nasabah UMKM telah dihapus tagih utangnya oleh BRI. Ini adalah capaian yang menunjukkan komitmen pemerintah kepada masyarakat,” ujar Airlangga dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

    UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, dengan kontribusi mencapai 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap 97% tenaga kerja.

    Oleh karena itu, selain hapus tagih utang UMKM, pemerintah juga memberikan kredit investasi bagi UMKM di sektor padat karya yang memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja, seperti sektor tekstil dan produk tekstil, makanan dan minuman, serta furnitur. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga kredit tersebut sebesar 5%.

    “Ini menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan produksi dan kapasitas guna mendorong ekspor,” tambah Airlangga.

    Ke depan, pemerintah menargetkan penguatan inklusi keuangan sebagai fondasi penting dalam memastikan akses layanan keuangan yang merata bagi seluruh masyarakat.

    Saat ini, tingkat inklusi keuangan telah mencapai 88,7% dan menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

    “Target inklusi keuangan saat ini telah mencapai 88,7% dan akan terus menjadi prioritas dalam RPJPN 2025-2045,” tutup Airlangga saat menanggapi program hapus tagih utang UMKM.

  • Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Turun 23 Poin

    Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Turun 23 Poin

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (30/1/2025) pagi melemah atau terdepresiasi dibandingkan perdagangan sebelumnya.

    Data Bloomberg Asian Pacific Currencies menyatakan, rupiah pukul 09.37 WIB di pasar spot exchange berada di level Rp 16.234 per dolar AS atau turun 23 poin atau 0,14% dibandingkan perdagangan sebelumnya.

    Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memprediksi, nilai tukar rupiah berpotensi melemah terhadap dolar AS setelah pernyataan Federal Reserve (The Fed) dalam pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) mengarah ke sikap yang lebih hawkish.

    “Rupiah diperkirakan akan dibuka dalam tren pelemahan terhadap dolar AS menyusul pernyataan The Fed dalam pertemuan FOMC yang menegaskan bahwa inflasi masih berada pada level tinggi. The Fed juga menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru menurunkan suku bunga,” ujarnya Kamis (30/1/2025).

    Selain itu, kekuatan pasar tenaga kerja AS serta kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait imigrasi dan tarif turut berkontribusi terhadap tekanan nilai tukar rupiah hari ini.

    Meskipun kebijakan tersebut masih menghadapi ketidakpastian, ia memperkirakan bahwa implementasinya akan tetap berlangsung sesuai rencana, meskipun kemungkinan tidak akan seagresif saat kampanye.

    Dari sisi perekonomian AS, data menunjukkan Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan tumbuh sebesar 3,1% pada kuartal IV-2024, dengan inflasi inti mencapai 2,8 persen, inflasi umum 2,2%, dan tingkat pengangguran berada di angka 4,1%.

    “Kisaran nilai tukar rupiah diprediksi berada di Rp16.200 hingga Rp16.300 per dolar AS,” ungkap Aris.

    Pada awal perdagangan Kamis (30/1/2025), nilai tukar rupiah hari ini tercatat mengalami pelemahan hingga 23 poin.

  • 10 Negara Termiskin di Dunia

    10 Negara Termiskin di Dunia

    Jakarta –

    Beberapa negara masih menderita kemiskinan hingga masuk ke dalam kategori negara termiskin di dunia. Negara-negara ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya alam (SDA) hingga ketidakstabilan politik.

    Indikator untuk mengukur negara-negara termiskin maupun terkaya biasanya mengacu pada Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. PDB per kapita sendiri kerap dijadikan indikator kemakmuran, dengan perhitungan total pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk sehingga diketahui pendapatan rata-rata penduduk.

    Namun PDB per kapita tidak cukup untuk menentukan peringkat tersebut. Biaya hidup dan tingkat inflasi dapat sangat bervariasi di setiap negara sehingga perlu Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP) yang berperan untuk membuat perbandingan lebih adil.

    Negara-negara berukuran kecil dan kurang kuat di kawasan yang penuh tantangan termasuk di antara 10 negara dengan ekonomi terbawah. Liberia dan Chad menghadapi kendala seperti sumber daya yang terbatas, sektor keuangan yang lemah, dan rezim pajak yang tidak menguntungkan, yang menghambat investasi dan pertumbuhan asing.

    Bahkan negara-negara yang lebih besar seperti Republik Demokratik Kongo dan Mozambik berjuang melawan kemiskinan karena konflik internal, ketidakstabilan politik, dan infrastruktur yang tidak memadai, yang menghambat kemajuan ekonomi mereka.

    Dikutip dari Forbes India, Rabu (29/1/2025), berikut adalah negara-negara termiskin di dunia berdasarkan PDB per kapita dan PPP, sebagaimana diperkirakan oleh Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) per 16 Januari 2025.

    1. Sudan Selatan
    PDB per kapita:US$ 960,24

    Sudan Selatan, negara termuda di dunia, memperoleh kemerdekaan pada tahun 2011 tetapi menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan. Ketidakstabilan politik, konflik yang sedang berlangsung, dan infrastruktur yang terbatas menghambat kemajuannya. Dengan mayoritas mengandalkan pertanian tradisional, kekerasan dan peristiwa iklim ekstrem sering mengganggu pertanian.

    2. Burundi
    PDB per kapita: US$ 1.010

    Burundi, negara kecil yang terkurung daratan di Afrika Timur, menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang signifikan, termasuk ketidakstabilan politik, konflik, dan pembangunan infrastruktur yang tidak memadai.

    Perjuangan ekonomi negara dan kesulitan yang dihadapi warganya semakin diperburuk oleh pertumbuhan populasi yang cepat. Dengan sekitar 80% populasi bergantung pada pertanian subsisten, kerawanan pangan sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara Afrika sub-Sahara lainnya.

    3. Republik Afrika Tengah

    PDB per kapita: US$ 1.310

    Republik Afrika Tengah bergulat dengan tantangan ekonomi yang mendalam karena ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, dan infrastruktur yang tidak memadai. Kekayaan negara dalam bentuk emas, minyak, uranium, dan berlian sangat kontras dengan kemiskinan yang dialami warganya. Kombinasi kenaikan harga barang-barang pokok setelah perang di Ukraina, siklus banjir, serta kekeringan parah semakin memperburuk ekonomi CAR.

    4. Malawi
    PDB per kapita: US$ 1.760

    Meskipun memiliki bentang alam yang indah, Malawi, yang terletak di Afrika tenggara, bergulat dengan tantangan ekonomi yang signifikan. Negara ini sangat bergantung pada pertanian tadah hujan, sehingga rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas.

    5. Mozambik

    PDB per kapita: US$ 1.790

    Mozambik, bekas koloni Portugis yang kaya sumber daya, menghadapi kemiskinan karena bencana alam, penyakit, pertumbuhan populasi yang cepat, produktivitas pertanian yang rendah, dan ketimpangan kekayaan. Negara ini termasuk salah satu yang termiskin di dunia, diperburuk oleh serangan kelompok pemberontak Islam di wilayah utara yang kaya gas.

    6. Somalia

    PDB per kapita: US$ 1.900

    Perang Saudara Somalia menghancurkan tulang punggung ekonomi negara tersebut. Perang ini menyebabkan keruntuhan negara secara total, dengan kerugian besar pada sumber daya manusia dan fisik. Negara paling timur di benua Afrika ini sebagian besar bergantung pada ekonomi informal yang berbasis pada peternakan, kiriman uang dari warga Somalia yang tinggal di luar negeri, dan telekomunikasi.

    7. Republik Demokratik Kongo

    PDB per kapita: US$ 1.910

    Republik Demokratik Kongo, atau DRC, negara terbesar di Afrika Sub-Sahara, menghadapi tantangan ekonomi yang besar meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam seperti kobalt dan tembaga. Sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan, dengan sekitar 62% hidup dengan kurang dari US$ 2,15 per hari. Malnutrisi, keterbatasan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, dan tingkat kelahiran yang tinggi semakin memperburuk kondisi.

    8. Liberia

    PDB per kapita: US$ 2.000

    Kemiskinan yang berkepanjangan di Liberia bermula dari konflik kekerasan, termasuk perang saudara dan wabah seperti Ebola, yang menyebabkan infrastruktur tidak stabil dan layanan terbatas. Migrasi paksa mengganggu pertanian, yang berkontribusi pada kerawanan pangan.

    9. Yaman

    PDB per kapita: US$ 2.020

    Perang saudara selama bertahun-tahun, ketidakstabilan politik, dan keruntuhan ekonomi telah menghancurkan Yaman. Konflik tersebut telah menyebabkan jutaan orang mengungsi di dalam perbatasan Yaman, melumpuhkan infrastruktur, dan mengganggu produksi pertanian. Kebutuhan pokok seperti makanan, air, dan obat-obatan langka dan jutaan orang bergantung pada bantuan kemanusiaan seperti PBB untuk bertahan hidup.

    10. Madagaskar

    PDB per kapita: US$ 2.060

    Madagaskar adalah negara kepulauan di pantai tenggara Afrika. Sejak merdeka dari Prancis pada tahun 1960, negara ini telah mengalami banyak krisis politik dan kudeta militer. Stabilitas politik yang relatif baik dan konstitusi saat ini dibentuk pada tahun 2014.

    Meskipun negara ini kaya akan sumber daya politik, ketidakstabilan internal, campur tangan eksternal, dan pemanfaatan sumber daya ini secara terbatas tetap ada. Pertambangan dan pariwisata adalah dua faktor besar yang berkontribusi terhadap PDB negara tersebut.

    (shc/hns)

  • Daftar 10 Negara Terkaya di Dunia, Ada 2 Tetangga Dekat RI

    Daftar 10 Negara Terkaya di Dunia, Ada 2 Tetangga Dekat RI

    Jakarta –

    Sejumlah negara di dunia menduduki posisi sebagai negara terkaya dengan ekonomi yang besar dan makmur. Umumnya, negara-negara ini sudah cocok disebut sebagai negara maju.

    Indikator untuk mengukur negara-negara terkaya maupun termiskin biasanya dilihat dengan mengacu pada Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

    PDB per kapita kerap dijadikan indikator kemakmuran, dengan perhitungan total pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk sehingga diketahui pendapatan rata-rata penduduk.

    Dikutip dari Forbes India, Rabu (29/1/2025), ukuran kekayaan suatu negara yang lebih tepat mempertimbangkan tingkat inflasi dan biaya produk dan jasa lokal. Dengan mempertimbangkan kedua faktor tersebut, kita memperoleh Paritas Daya Beli (PPP).

    Forbes telah merangkum 10 negara terkaya berdasarkan PDB per kapita dan PPP. Menariknya, dalam jajaran negara-negara terkaya ini, banyak di antaranya yang berukuran cukup kecil dalam peta. Bahkan, negara adidaya seperti Amerika Serikat (AS) dan China sendiri tidak masuk ke dalam posisi teratasnya.

    Negara-negara yang lebih kecil seperti Luksemburg dan Singapura mendapatkan keuntungan dari sektor keuangan yang diatur dengan baik dan rezim pajak yang ideal untuk investasi asing ke dalam ekonomi mereka, ketimbang negara-negara yang lebih besar dan lebih kuat seperti AS dan China.

    Berikut daftar 10 negara terkaya di dunia:

    1. Luksemburg
    PDB per kapita: US$ 154.910

    Luksemburg, dengan PDB per kapita yang tinggi dan sektor keuangan yang kuat, adalah negara terkaya di dunia. Negara ini dikenal karena menggunakan kekayaannya untuk memastikan standar hidup, perawatan kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik bagi penduduknya.

    Selain itu, Luksemburg adalah salah satu tujuan wisata utama dunia, terkenal dengan kastil-kastilnya yang indah, pepohonan hijau yang lebat, dan kanal-kanal yang indah. Negara ini juga merupakan salah satu negara pertama yang menyediakan transportasi umum gratis dan memiliki upah minimum tertinggi di dunia.

    2. Singapura
    PDB per Kapita: US$ 153.610

    Singapura adalah salah satu pusat bisnis dan perdagangan terbesar di dunia. Negara ini memiliki banyak individu dengan kekayaan bersih tinggi di antara populasinya.

    Perekonomian telah mengalami beberapa pukulan berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir, dengan pandemi pada awalnya dan kemudian ekonomi China yang terpuruk menjadi mitra dagang penting bagi sektor manufaktur Singapura.

    3. Makau SAR

    PDB per Kapita: US$ 140.250

    Makau SAR adalah wilayah administratif khusus China, dan kekayaannya terutama berasal dari lebih dari 40 kasinonya, menjadikannya salah satu tujuan wisata teratas di dunia. Makau adalah koloni Eropa pertama dan terakhir di Asia.

    Meskipun mengalami pukulan hebat selama krisis COVID-19 karena pembatasan perjalanan dan seringnya karantina wilayah, ekonomi pulih dengan cepat berkat pendekatan kapitalisnya yang khas, yang berbeda dari hukum di daratan China.

    4. Irlandia

    PDB per Kapita: US$ 131.550

    Setelah krisis keuangan besar tahun 2008, Irlandia berupaya keras untuk mereformasi industri perbankannya. Negara ini memulai langkah-langkah seperti pemotongan upah sektor publik untuk mengembalikan ekonominya seperti sekarang.

    Lebih jauh, Irlandia adalah salah satu surga pajak perusahaan terbesar di dunia, dengan perusahaan multinasional (seperti Apple, Google, dan Microsoft) menyumbang lebih dari 50% bagi ekonomi Irlandia dalam beberapa tahun terakhir.

    5. Qatar

    PDB per Kapita: US$ 118.760

    Qatar (dan juga UEA) masuk dalam daftar 10 negara dengan perekonomian teratas, yang sebagian besar diuntungkan oleh cadangan sumber daya alamnya. Qatar memiliki cadangan gas terbesar ketiga di dunia. Qatar juga meningkatkan perekonomiannya di sektor lain, seperti menjadi tuan rumah FIFA 2022 yang memberikan dorongan besar bagi pariwisata dan perekonomian Qatar.

    6. Norwegia

    PDB per Kapita: US$ 106.540

    Norwegia kembali menjadi penyedia minyak bumi teratas di wilayah Eropa Barat. Negara ini telah membuat kemajuan finansial yang baik setelah ekonominya jatuh selama krisis Covid-19. Lebih jauh, Norwegia memiliki dana kekayaan negara sebesar US$ 1,3 triliun, yang juga merupakan yang terbesar di dunia.

    7. Swiss

    PDB per Kapita: US$ 98.140

    Salah satu tempat wisata terbesar di dunia, Swiss juga memiliki sektor keuangan yang ramai. Negara ini juga diuntungkan dari ekspor logam mulia, instrumen presisi, dan mesin seperti komputer dan perangkat medis.

    Sekitar 74% PDB Swiss berasal dari sektor jasa dan 25% dari industri, dengan kurang dari 1% dari sektor pertanian. Swiss juga memiliki tarif PPN terendah di Eropa.

    8. Brunei Darussalam

    PDB per Kapita: US$ 95.040

    Brunei Darussalam adalah negara kecil dan kaya di pulau Kalimantan di Asia Tenggara, berbatasan dengan Malaysia dan Laut Cina Selatan. Dikenal karena cadangan minyak dan gas alamnya yang melimpah, Brunei memiliki Indeks Pembangunan Manusia tertinggi kedua di antara negara-negara Asia Tenggara.

    9. Guyana

    PDB per Kapita: US$ 91.380

    Sebuah negara kecil di pesisir utara Amerika Selatan, Guyana dianggap sebagai bagian dari daratan utama Hindia Barat Inggris yang bersejarah, dan juga merupakan bagian dari Persemakmuran Karibia. Kebangkitan ekonomi Guyana dimulai setelah ditemukannya minyak mentah pada tahun 2015. Penemuan lebih dari 11 miliar barel cadangan minyak di lepas pantai Guyana sejak tahun 2017, merupakan penambahan terbesar pada cadangan minyak global sejak tahun 1970-an.

    10. Amerika Serikat (AS)

    PDB per Kapita: US$ 89.680

    AS tetap masuk dalam daftar 10 ekonomi teratas berdasarkan PDB per kapita PPP, meskipun berada di salah satu peringkat terbawah. Selain menjadi entitas ekonomi yang dominan, Amerika juga didukung oleh kemampuan militernya

    (shc/hns)

  • Beda Strategi di 100 Hari: Prabowo Pilih Efisiensi, Jokowi Pangkas Subsidi

    Beda Strategi di 100 Hari: Prabowo Pilih Efisiensi, Jokowi Pangkas Subsidi

    Bisnis.com, JAKARTA — Setiap presiden memiliki strategi untuk membiayai program dan target-target yang telah dijanjikan selama kampanye. Presiden Prabowo Subianto misalnya, telah mengeluarkan instruksi berisi anjuran efisiensi anggaran besar-besaran. Tidak tanggung-tanggung nilainya lebih dari Rp306 triliun.

    Langkah penghematan ala Prabowo itu dilakukan di tengah ruang fiskal yang masih terbatas. Rasio utang tembus di angka 39%. Sementara itu rasio pajak stagnan di kisaran angka 10%.

    Adapun sasaran efisensi anggaran Prabowo adalah sejumlah pengeluaran belanja di kementerian atau lembaga hingga dana transfer bagi pemerintah daerah (pemda).

    Dikutip melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 terdapat dua sumber utama pemangkasan tersebut.

    Dalam beleid yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025 ini, Kepala Negara bakal memangkas anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp256,1 triliun. 

    Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming RakaPerbesar

    Prabowo juga memotong alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun. Dia juga menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih agar segera mengidentifikasi pos-pos yang bisa ditekan. Meski begitu, efisiensi anggaran tidak termasuk untuk belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos).

    “Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi belanja operasional dan non-operasional. Sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin,” demikian bunyi beleid ketiga poin kedua, dikutip Kamis (23/1/2025).

    Nantinya, setiap pejabat pemerintahan harus segera menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra komisi Dewan Perwakilan rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuan.

    Prabowo menginginkan apabila sudah mendapat persetujuan DPR RI, maka pembantunya di kabinet merah putih itu segera melapor kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, paling lambat 14 Februari 2025. 

    Tujuannya, Bendahara Negara itu akan bakal memblokir pos anggaran yang dihemat K/L. Sedangkan, kepala daerah diminta untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Ini sebagai imbas dari dana TKD sebesar Rp50,59 triliun yang dipangkas Prabowo.

    “Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar-perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya,” demikian bunyi beleid ketujuh butir kelima.

    Jokowi Pangkas Subsidi 

    Langkah konsolidasi fiskal Prabowo  sejatinya juga dilakukan oleh Presiden ke Joko Widodo alias Jokowi. Pada awal pemerintahannya pada tahun 2015 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani mengambil kebijakan tidak populis. Belanja subsidi energi dipangkas kemudian dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif untuk pembangunan infrastruktur dan program lainnya.

    Dalam catatan Bisnis, pada tahun 2015, sejak memegang tampuk kekuasaan, Jokowi awalnya tidak ingin mengulangi kebijakan subsidi pendahulunya. Subsidi diupayakan tepat sasaran. Jatah subsidi energi juga dipangkas. Tahun 2015 subsidi energi hanya dialokasikan sebesar Rp119,1 triliun.

    Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan APBN terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014 yang tercatat menggelontorkan Rp341,8 triliun untuk subsidi energi. Alokasi anggaran itu terdiri dari Rp240 triliun untuk subsidi BBM dan LPG serta subsidi listrik senilai Rp101,8 triliun.

    Jika dikalkulasikan, anggaran subsidi energi tahun 2014 setara dengan 3,2 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang pada tahun itu mencapai Rp10.542,7 triliun. Angka ini berbanding terbalik dengan anggaran infrastuktur tahun 2014 yang hanya sebesar Rp178 triliun. 

    Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) Perbesar

    Pemangkasan anggaran subsidi pada awal pemerintahan Jokowi semula dilakukan untuk memberikan ruang fiskal yang lebih lebar untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Tujuannya, uang yang semula habis dibakar untuk subsidi BBM dan tetek bengeknya itu, dialirkan untuk kepentingan infrastruktur. Pada tahun 2015, anggaran infrastuktur bahkan berhasil tembus di angka Rp290 triliun.

    Tren pemangkasan anggaran subsidi negeri terus berlanjut pada tahun 2016. Saat itu pemerintah hanya mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp106,8 triliun. Namun demikian, untuk anggaran infrastruktur angkanya naik menjadi Rp313,5 triliun. Kebijakan pemangkasan anggaran subsidi energi terus berlangsung pada tahun 2017.

    Pada tahun 2017, pemerintah menggelontorkan anggaran subsidi energi sebesar Rp97,6 triliun. Rata-rata subsidi energi tahun 2015-2017 menunjukkan adanya penurunan rata-rata sebesar 9,5 persen. Sementara anggaran infrasturktur terus meroket, pada waktu itu pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp400,9 triliun.

    Kebijakan pemangkasan subsidi energi berhenti pada tahun 2018. Pasalnya pada waktu itu, APBN mengalami turbulensi karena melonjaknya Indonesia crude price atau ICP yang diluar ekspektasi APBN. Akibatnya anggaran subsidi energi bengkak dari Rp97,6 triliun pada tahun 2017, menjadi Rp153,5 triliun pada tahun 2018.

    Meski anggaran subsidi energi naik, hal itu tidak mempengaruhi alokasi belanja infrastruktur yang justru naik menjadi Rp410,4 triliun.

    Anggaran subsidi berangsur turun pada tahun 2019 menjadi Rp136,9 triliun pada 2019 dan pada tahun 2020 menjadi Rp125,3 triliun. Pada dua tahun tersebut alokasi anggaran infrastruktur tercatat sebesar Rp415 triliun dan Rp423,3 triliun.

    Pada tahun 2021 seiring dengan berlakunya APBN pandemi Covid-19, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp110,5 triliun. Namun angka subsidi energi kembali naik pada tahun 2022 dengan alokasi sebesar Rp134 triliun. Realisasi subsidi energi pada tahun 2022 bahkan membengkak di atas Rp200 triliun menyusul kenaikan tren harga minyak mentah global.

    Setali tiga uang, untuk mengantisipasi fenomena tahun 2022 terulang, pemerintah mengalokasikan belanja subsidi energi pada tahun 2023 sebesar Rp211,9 triliun atau hampir mendekati jumlah subsidi energi yang digelontorkan oleh SBY pada akhir pemerintahannya sebesar Rp240 triliun.

    Tahun 2024, di tengah ketidakpastian global dan harga minyak yang cenderung fluktuatif pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebanyak Rp185,8 triliun atau turun dibandingkan alokasi tahun 2023. Ada sejumlah pertimbangan yang membuat penurunan alokasi anggaran tersebut. 

    Pertama, tingginya harga komoditas yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan subsidi energi. Kedua, LPG tabung 3 kg dan solar masih didistribusikan secara terbuka. Ketiga, validitas data masyarakat yang berhak menerima subsidi belum akurat. Keempat,  kebutuhan anggaran yang meningkat seiring dengan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan kepada EBT.

    Pengamat Mengkritisi 

    Lembaga think-tank Center of Economic and Law Studies alias Celios mengkritisi instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat belanja pemerintah hingga Rp306,69 triliun karena hanya menunjukkan inkonsistensi dan tebang pilih.

    Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menilai penghematan belanja pemerintah merupakan langkah yang tidak perlu diambil apabila dari awal Prabowo membentuk kabinet yang ramping sehingga lebih efisien anggaran.

    Masalahnya, Prabowo malah membentuk Kabinet Merah Putih yang super jumbo. Setidaknya Ada 136 pejabat negara yang menempati posisi menteri, wakil menteri, kepala lembaga/badan, serta utusan khusus presiden di Kabinet Merah Putih.

    Riset Celios mendapati bahwa belanja pemerintah berpotensi bengkak hingga Rp1,95 triliun untuk lima tahun ke depan akibat kabinet gemuk tersebut.

    Pembengkakan tersebut hanya berasal dari kenaikan anggaran untuk biaya gaji dan operasional para menteri dan wakil menteri senilai Rp389,4 miliar per tahun. Estimasi perhitungan Celios belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.

    Singkatnya, Media menyebut penghematan belanja pemerintah sebesar Rp306,69 triliun yang diinstruksikan itu menunjukkan langkah yang tidak konsisten.

    “Pemerintah terlihat hemat di bawah tapi boros di atas,” ujar Media kepada Bisnis, Senin (27/1/2025).

    Dia juga menilai Prabowo terkesan kompromistis. Media mencontohkan, anggaran untuk birokrasi kementerian justru besar akibat banyaknya pos baru dalam kabinet.

    Selain itu, sambungnya, proyek atau program ambisius seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara maupun insentif untuk proyek strategis nasional (PSN) yang tidak ada urgensinya seperti PIK2 tidak masuk dalam sasaran pemangkasan.

    Media khawatir apabila efisiensi tidak dirancang secara hati-hati maka program perlindungan sosial seperti bantuan tunai, subsidi energi, dan program pengentasan kemiskinan bisa ikut terpangkas.

    “Ini berbahaya, terutama di tengah meningkatnya kesenjangan dan dampak ekonomi global seperti kenaikan harga pangan atau energi,” jelasnya.

  • Trump Langsung Gerak Cepat, Mimpi Prabowo Terganjal ‘Warisan’ Jokowi?

    Trump Langsung Gerak Cepat, Mimpi Prabowo Terganjal ‘Warisan’ Jokowi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto memiliki perhatian yang besar terhadap kedaulatan warganya. Prabowo, misalnya, tidak terlalu bangga dengan status sebagai negara G20 kalau masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. 

    “Apakah kita sadar kalau kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar?,” kata Prabowo saat berpidato dalam pelantikan presiden 20 Oktober 2024 lalu.

    Sementara itu, Trump, memiliki pandangan yang lebih ekstrem. Trump adalah antitesis dari politik AS yang selama ini didominasi oleh kalangan liberal. Dia menggambarkan pelantikannya sebagai momentum penting dalam sejarah. Hal ini sejalan dengan retorika kampanyenya yang berulangkali ingin mengembalikan kejayaan Amerika: Make America Great Again! 

    “Zaman keemasan Amerika dimulai sekarang. Mulai hari ini negara kita akan berkembang dan dihormati lagi di seluruh dunia.”

    Kendati memiliki fokus yang sama, Trump dan Prabowo  lahir dalam situasi politik yang berbeda. Trump adalah antitesis dari presiden AS sebelumnya, Joe Biden. Trump adalah politikus Partai Republik yang dikenal dengan ide-ide populis dan konservatif. Dia sering kali menyalahkan Biden dalam berbagai macam kesempatan. 

    Sementara itu, Prabowo Subianto yang berlatar belakang militer, terpilih sebagai presiden dalam proses politik yang cukup rumit. Isu perpecahan hungga pelanggaran konstitusi menggelinding cukup kuat pada Pilpres 2024.

    Adapun, Prabowo sendiri dulunya adalah oposisi pemerintahan Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi). Namun pada tahun 2019, Prabowo memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi. Dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan. 

    Menariknya, pada Pilpres 2024, Prabowo berkolaborasi dengan putra sulung Presiden ke 7 Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Mereka memenangkan kontestasi. Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden ke 8 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 dan dalam beberapa kesempatan mengakui sebagai bagian dari politik keberlanjutannya Jokowi, termasuk soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    “Saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan.”

    Kebangkitan Populisme Trump

    Pelantikan Donald Trump menjadi titik balik politik AS. Perhatian besar Trump terhadap isu Amerika tercermin dari kebijakan-kebijakan populis yang memicu kontroversi. Suami Melanija Knavs alias Melania Trump itu telah secara terang-terangan menabrak semua konsesus global yang dinilai merugikan AS. Dia tidak segan mengenakan tarif tinggi dan mengeluarkan ancaman bagi negara manapun yang telah maupun berpotensi merugikan kepentingan AS. 

    Menariknya, gertakan Trump juga bukan isapan jempol semata. Pasalnya, tidak sampai sehari usai dilantik sebagai presiden menggantikan Joe Biden, Trump langsung mengeluarkan kebijakan yang bikin geleng-geleng kepala. Trump, misalnya, secara terbuka memulai menabuh genderang perang tarif. Kali ini bukan hanya China, tetapi tetangganya, Kanada yang diancam dengan tarif sebesar 25%.

    “Kami berpikir dalam hal tarif 25% terhadap Meksiko dan Kanada, karena mereka mengizinkan banyak orang. Saya pikir kami akan melakukannya pada tanggal 1 Februari,” ujar Trump. 

    Presiden AS Donald TrumpPerbesar

    Ancang-ancang perang tarif yang dilakukan Trump itu mengingatkan kepada peristiwa serupa 6 sampai 7 tahun lalu. Saat itu, Trump menjabat presiden untuk periode 1. Perang tarif terjadi antara China dan AS. Trump memberlakukan tarif tinggi terhadap produk China. China membalasnya. Hanya saja, korban dari perang dagang antara AS dan China, tidak hanya keduanya negara. Tetapi tatanan ekonomi dan global pada waktu itu.

    Terjadi relokasi industri besar-besaran. Perusahaan AS keluar China. Vietnam ketiban berkah. Di sisi lain, supply chain atau rantai pasok global juga terganggu. Kondisi itu memicu Bank Dunia maupun Dana Moneter International, memangkas proyeksi ekonomi pada tahun 2018-2019. Alhasil, banyak negara yang tumbuh di luar ekspektasi, Indonesia, misalnya, pada tahun itu hanya tumbuh di kisaran 5,17%.

    Selain potensi pecahnya trade war jilid 2, kebijakan lain Trump yang memutuskan keluar dari WHO dan menarik diri dari Paris Agreement juga memicu ketidakpastian mengenai konsesus yang telah dicapai sebelumnya. Suka tidak suka, AS adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Komitmen AS dalam aksi kerja sama global untuk mengatasi perubahan iklim sangat diperlukan untuk membatasi kenaikan suhu di bawah 2 derajat celcius.

    Namun, penarikan diri AS dalam konsesus tersebut, memunculkan spekulasi mengenai masa depan upaya mengatasi perubahan iklim, termasuk langkah sejumlah negara yang sebelumnya telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon demi tujuan tersebut. “Amerika Serikat tidak akan menyabotase industri kami sendiri sementara China mencemari lingkungan tanpa hukuman,” jelas Trump

    Posisi Politik Prabowo

    Jika Trump leluasa merealisasikan ide-ide nekatnya, pilihan Prabowo untuk melanjutkan program pendahulunya berbuntut panjang. Apalagi, pendahulu Prabowo, Jokowi, menyisakan ruang fiskal yang masih sangat terbatas untuk membiayai program-program utama pemerintahan Prabowo seperti makan siang gratis.

    Sekadar catatan total outstanding utang pemerintah per November 2024 mencapai Rp8.680,13 trilun, kemungkinan angkanya bertambah pada akhir 2024. Sementara itu,proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2024 5% atau PDB nominal di posisi Rp21.932 triliun.

    Dengan posisi total utang dan PDB nominal tersebut, rasio utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp39,5%. Sementara itu, warisan rasio pajak pemerintahan Jokowi ke Prabowo hanya di kisaran 10%.

    Tidak ayal dengan kapasitas fiskal yang sangat terbatas itu, riuh rendah konsolidasi politik, kenaikan PPN, polemik kepailitan Sritex, makan bergizi gratis hingga kebijakan ‘kencangkan ikat pinggang’ alias penghematan anggaran mewarnai 100 hari pertama pemerintah Prabowo-Gibran.

    Publik sejatinya menaruh ekspektasi cukup tinggi kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Apalagi, janji pasangan presiden dan wakil presiden yang didukung oleh mayoritas partai parlemen, kecuali PDI Perjuangan (PDIP), cukup ambisius. Mereka ingin mengerek pertumbuhan ekonomi di angka 8%.

    Presiden Prabowo SubiantoPerbesar

    Namun alih-alih ingin bergerak cepat mengejar target pertumbuhan 8%, 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran justru diliputi ketidakpastian. Proses konsolidasi politik belum tuntas. Di sisi lain, Prabowo juga dihadapkan pada kondisi yang serba dilematis. Kepailitan Sritex telah mengancam puluhan ribu buruh yang bekerja di perusahaan tersebut.

    Sementara itu, terbatasnya ruang fiskal, memaksa pemerintahan Prabowo Subianto untuk melakukan langkah penghematan dengan memangkas anggaran daerah. Total lebih dari Rp300 triliun, anggaran yang akan dihemat dari kebijakan Prabowo tersebut. “[Menginstruksikan] Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun,” tertulis dalam Inpres 1/2025, dikutip pada Jumat (24/1/2025).

    Tentu ada konsekuensi di balik pemangkasan anggaran tersebut. Belum lagi masalah program makan bergizi gratis, komposisi kabinet yang gemuk, kebijakan warisan Jokowi seperti IKN dan berbagai pungutan baru, konflik antara Jokowi dan PDIP, hingga proses konsolidasi politik yang belum sepenuhnya usai masih menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo.

    “Pemerintahan Prabowo jelas tidak efektif, selain penempatan tokoh di kabinet yang tidak sesuai kapasitas, bahkan mengesankan tidak punya etos kerja yang diperlukan negara,” kata pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah.

    Hal senada juga diugkapkan oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional alias BRIN, Lili Romli. Lili menyoroti komposisi kebinet gemuk Prabowo-Gibran. Dia menganggap bahwa kabinet gemuk membuat gerak pemerintahan Prabowo tidak efektif dan efisien. “Program dari pemerintahan sebelumnya yang menyedot anggaran besar perlu dievaluasi, [terutama] kebijakan yang tidak pro rakyat dan mengusik keadilan.”

    Sejauh ini koalisi pendukung Prabowo-Gibran, menguasai hampir 81% kursi parlemen. Pada Pilkada 2024 lalu, Koalisi pendukung pemerintahan Prabowo yang tergabung dalam KIM Plus, juga dipastikan menguasai seluruh daerah strategis. Di Jawa, mereka menguasai Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. KIM Plus juga memenangkan Pilkada di Sumatra Utara.

    Secara statistik, pemerintahan Prabowo cukup kuat, bahkan sangat kuat. Parlemen nyaris didominasi oleh partai pendukung pemerintahan. Apalagi kalau pertemuan Prabowo – Megawati terealisasi dan pada akhirnya PDIP juga ikut bergabung ke lingkaran kekuasaan. Posisi Prabowo semakin kuat. Dia tidak memiliki oposisi.

    Akan tetapi, kekuatan politik yang begitu besar tidak sepenuhnya menjamin program Prabowo berjalan mulus. Kesadaran dari civil society yang menguat dan seringkali membuat pemerintah harus terkadang harus menunda atau mengubah alur kebijakan.

    Rencana kenaikan PPN 12%, yang kemudian hanya dikenakan kepada barang mewah dan polemik proyek strategis nasional adalah contoh. Kebijakan ini lahir dari pemerintahan Jokowi dan eksesnya ditanggung oleh pemerintahan Prabowo.

    “Banyak warisan Jokowi yang menghambat. Prabowo sendiri terlihat belum terlihat berani untuk mengambil langkah untuk bebas dari intervensi Jokowi,” kata Deni.

  • Indonesia jadi Negara Ekonomi Terbesar ke-8 Dunia, Cuma Kalah dari Negara-Negara Ini – Page 3

    Indonesia jadi Negara Ekonomi Terbesar ke-8 Dunia, Cuma Kalah dari Negara-Negara Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pada tahun 2024, Indonesia mencatatkan prestasi yang mengesankan dengan menjadi ekonomi terbesar kedelapan di dunia, berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) yang disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP).

    Data ini diperoleh dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan menunjukkan posisi ekonomi negara tersebut yang cukup signifikan.

    Dalam peringkat tersebut, China menduduki posisi teratas dengan PDB mencapai USD37,07 Triliun, yang setara dengan Rp 600 Kuadriliun (1 USD = Rp 16.188,2). Ini menunjukkan dominasi ekonomi China yang sangat kuat di tingkat global.

    Di posisi kedua, Amerika Serikat berhasil mencapai PDB sebesar USD29,17 triliun atau setara dengan Rp472,2 Kuadriliun. Dalam hal ini, negeri Paman Sam harus mengakui bahwa mereka kalah dari Cina dalam hal capaian PDB.

    India menempati urutan ketiga dengan PDB yang mencapai USD16,02 triliun, setara dengan Rp259,3 kuadriliun. Sementara itu, Rusia berada di posisi keempat dengan PDB sebesar USD6,91 triliun atau setara Rp111,8 kuadriliun.

    Jepang berada di urutan kelima dengan PDB senilai USD6,57 triliun atau setara Rp106,3 kuadriliun. Di posisi keenam, Jerman mencatatkan PDB sebesar USD6,02 triliun, yang setara dengan Rp97,4 kuadriliun, menunjukkan kekuatan ekonomi Eropa.

    Brazil menempati posisi ketujuh dengan PDB mencapai USD4,7 triliun atau setara Rp76 kuadriliun. Sementara itu, Indonesia berada di urutan kedelapan dengan PDB senilai USD4,66 triliun, yang setara dengan Rp75,4 kuadriliun, sama dengan Brazil.

    Indonesia Kalahkan Prancis dan Inggris

    Di posisi kesembilan, Prancis mencatatkan PDB senilai USD4,36 triliun, yang setara dengan Rp70,5 kuadriliun. Sedangkan United Kingdom (UK) berada di posisi kesepuluh dengan PDB mencapai USD4,28 triliun atau setara Rp69,2 kuadriliun.

    Dengan pencapaian ini, Indonesia berhasil melampaui negara-negara maju seperti Prancis dan Inggris. Hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di tengah berbagai tantangan global yang dihadapi saat ini.