Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Kelas Menengah India Dapat Potongan Pajak Rp188 Triliun, Siap Pacu Pertumbuhan Ekonomi

    Kelas Menengah India Dapat Potongan Pajak Rp188 Triliun, Siap Pacu Pertumbuhan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah India memberikan keringanan pajak sebesar 1 triliun rupee atau sekitar Rp188 triliun (asumsi kurs Rp188 per rupee) kepada konsumen kelas menengah. Insentif itu untuk menopang ekonomi yang melambat karena risiko global yang memburuk.

    Dilansir dari Bloomberg, Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman menyampaikan kebijakan anggaran kepada anggota parlemen di New Delhi, India pada Sabtu (1/2/2025).

    Individu dengan pendapatan tahunan hingga 1,2 juta rupee (sekitar Rp225,6 juta) secara efektif akan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan. Kementerian Keuangan India menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari sebelumnya 700.000 rupee (sekitar Rp131,6 juta per tahun).

    Perubahan pajak akan memengaruhi 10 juta individu, meningkatkan jumlah mereka yang tidak membayar pajak penghasilan menjadi 60 juta, atau sekitar 74% dari semua pembayar pajak.

    “[Langkah tersebut akan] secara substansial mengurangi pajak kelas menengah dan menyisakan lebih banyak uang di tangan mereka, meningkatkan konsumsi rumah tangga, tabungan, dan investasi,” ujar Sitharaman, dilansir dari Bloomberg pada Minggu (2/2/2025).

    Sitharaman juga mengumumkan defisit anggaran yang sedikit lebih kecil untuk tahun fiskal mendatang, dengan peningkatan yang moderat dalam belanja infrastruktur.

    Anggaran tersebut disusun dengan latar belakang pertumbuhan ekonomi India yang paling lemah sejak pandemi Covid-19 dan meningkatnya risiko geopolitik karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengguncang perdagangan global dengan ancaman tarif yang meluas. Investor telah menarik sekitar US$600 miliar dari saham India dalam sebulan terakhir.

    Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi India hanya 6,4% pada 2025—jauh di bawah pertumbuhan tahunan 8% yang dibutuhkan Perdana Menteri Narendra Modi untuk memenuhi tujuan ekonominya yang ambisius untuk menjadikan India sebagai negara maju pada tahun 2047.

    Perekonomian India diperkirakan akan tumbuh 6,3%—6,8% pada 2026.

    Meskipun terjadi kehilangan pendapatan dari pemotongan pajak, Sitharaman masih berhasil menargetkan defisit anggaran yang lebih rendah pada tahun mendatang sebesar 4,4% terhadap produk domestik bruto (PDB), sedikit di bawah 4,5% yang diperkirakan sebelumnya.

    Peningkatan transfer dari bank sentral dan lembaga keuangan milik pemerintah sebagian akan membantu mengimbangi penurunan pendapatan pajak. Defisit akan didanai melalui penjualan obligasi yang sedikit lebih tinggi dari yang diharapkan sebesar 14,82 triliun rupee (sekitar Rp2.786 triliun).

    Di sisi belanja, pemerintah kurang membelanjakan belanja modalnya tahun ini, sehingga defisit anggaran lebih kecil, yaitu 4,8% terhadap PDB, dibandingkan dengan estimasi sebelumnya sebesar 4,9%. Belanja modal diproyeksikan tumbuh 10% menjadi 11,2 triliun rupee pada tahun fiskal mendatang.

    “Upaya kami adalah menjaga defisit fiskal setiap tahun sehingga utang pemerintah pusat tetap pada jalur penurunan sebagai persentase dari PDB,” katanya, memproyeksikan utang sebesar 50% dari PDB pada Maret 2031.

    Mengekang defisit fiskal dan utang pemerintah akan menjadi kunci untuk meningkatkan peringkat kredit India, yang saat ini berada pada level terendah untuk investasi. Moody’s Ratings mengatakan pada Sabtu (1/2/2025) bahwa rencana fiskal yang diuraikan oleh Menteri Keuangan India belum menjamin perubahan peringkat kredit.

  • Pasar Terus Tumbuh, Indonesia Berpeluang Jadi Pemimpin Industri Bakery – Halaman all

    Pasar Terus Tumbuh, Indonesia Berpeluang Jadi Pemimpin Industri Bakery – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM  JAKARTA – Indonesia menjadi pasar yang menjanjikan untuk industri food & beverage. Indonesia Foodservice Industry mencatat, selama 2023 nilai produk domestik bruto dari bisnis F&B di Indonesia mencapai Rp 405 triliun atau tumbuh Rp 38 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

    Seiring dengan pertumbuhan F&B, industri bakery saat juga ikut bertumbuh yang ditandai dengan pembukaan toko-toko, gerai baru. Pertumbuhan bakery ini dipengaruh sosial media dan adopsi tren dari luar negeri.

    Indrawan Nugroho, seorang corporate innovation consultant berpendapat, Indonesia memiliki potensi besar di indutri roti ini.

    “Ini ditunjukkan dengan pasar bakery di Indonesia dibanjiri oleh merek-merek dari luar negeri yang artinya masih sangat menjanjikan,” kata Indrawan di sela pembukaan gerai Humble Baker, Cofee & Bakery Shop di Jakarta, Kamis (30/1/2025). 

    Menurut dia, Indonesia berpeluang menjadi pemimpin di industri bakery bahkan bisa sebagai produsen berkualitas tinggi mengalahkan roti yang berasal dari luar negeri.

    Untuk mencapainya, industri bakery dan cakery artisan tanah air harus memiliki ambisi besar menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri.  

    “Harus ditunjukkan bahwa merek lokal juga bisa memiliki kualitas tinggi, rasa autentik, dan daya saing yang kuat di industri ini,” ungkap penggagas Humble Baker ini.

    Influencer Deddy Corbuzier mengatakan, saatnya Indonesia memiliki produk bakery artisan lokal yang menekankan pada kualitas, rasa dan keaslian dengan penggunaan bahan-bahan alami.

    “Bakery artisan yang bukan hanya dapat dinikmati siapa saja, tetapi juga mampu mendongkrak standar kualitas bakery di Indonesia,” katanya.

    Penggagas dan konseptor Humble Baker, Rex Marindo mengatakan, pasar bakery memang menjanjikan sehingga pihaknya berani membuka toko bakery.

    “Kami tidak hanya berfokus pada penjualan retail kepada konsumen, tetapi juga membuka peluang kemitraan dan outsourcing bagi perusahaan serta pengusaha kafe dan restoran di Indonesia,” katanya.

    Dengan  demikian model bisnis ini akan memungkinkan produk bakery artisan berkualitas tinggi tersebar lebih luas dan dapat dinikmati oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

    “Kerjasamanya seperti investor outlet atau autopilot. Jadi yang berminat cukup menyediakan investasi, tapi operasionalnya tetap dari tim kami sehingga lebih terencana, lebih terkontrol SOP-nya dan juga semua service dan lain-lainnya memiliki standar,” kata Rex.

    Chef Ibnu Pratama mengatakan, pemilihan bahan baku dan proses pengolahan menjadi faktor kunci dalam menciptakan produk unggulan toko.
     “Kami memilih bahan-bahan berkualitas Bnggi dan mengolahnya menggunakan teknik khusus sehingga memungkinkan produk kami memiliki karakteristik yang khas,” katanya.(tribunnews/eko sutriyanto)

     

  • Program Apindo UMKM Merdeka Libatkan 1.099 Mahasiswa – Halaman all

    Program Apindo UMKM Merdeka Libatkan 1.099 Mahasiswa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan pentingnya sinergi antara dunia usaha dengan dunia pendidikan untuk menciptakan SDM yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia industri.

    Apindo sudah meluncurkan Apindo UMKM Merdeka (AUM) pada Juli 2023 untuk memberdayakan UMKM melalui pendekatan pentahelix dengan melibatkan 269 perguruan tinggi dan 17 DPP Apindo.

    Program ini diklaim telah menggerakkan 1.099 mahasiswa untuk mendampingi UMKM, dan memberdayakan ratusan UMKM di seluruh Indonesia.

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan pihaknya memiliki satu bidang khusus, yaitu bidang pendidikan Ayang diharapkan mampu menguraikan sejumlah kendala di bidang pendidikan, khususnya mismatch untuk menyelaraskan keahlian lulusan dengan kebutuhan dunia usaha.

    Menurut dia, pendekatan pentahelix Apindo UMKM Merdeka melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media, untuk pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    “Program ini berkontribusi 61 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melalui lebih dari 66 juta unit usaha, serta berperan vital dalam penciptaan lapangan kerja dan ekonomi lokal,” ujar Shinta saat peringatan HUT ke-73 Apindo di Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

    Menurut dia, ada 4 tantangan kesenjangan dalam UMKM yaitu tantangan dalam tatanan ekonomi global, dimana keterlibatan UMKM Indonesia dalam rantai pasok global masih hanya sebesar 4,1 persen dan jauh tertinggal dari Vietnam (24%) dan Singapura (41%). 

    Tantangan lain adalah UMKM Indonesia belum memaksimalkan potensinya, dilihat dari baru menyumbang 15,7?ri total ekspor nasional. 

    Survei Apindo menunjukan 51% UMKM menghadapi kesulitan modal dan hanya 9% yang memiliki akses teknologi memadai.

    “Empat kesenjangan ini adalah tantangan struktural yang harus kita atasi bersama. Dibutuhkan inovasi dan kerja sama lintas sektor untuk membawa UMKM ke tingkat yang lebih tinggi,” kata Shinta.

    Dalam perayaan HUT ke-73 Apindo juga memberikan penghargaan kepada para
    pelaku terbaik program AUM, termasuk kategori UMKM unggulan, mentor, mahasiswa, dan DPP berprestasi.

    “Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk mengubah tantangan menjadi peluang,” terang Shinta.

    Dalam sambutan kuncinya, Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro juga menegaskan perguruan tinggi harus berperan aktif dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat.

    Kampus tidak boleh menjadi menara gading yang terisolasi dari realitas sosial, melainkan harus menjadi agen perubahan yang memberikan kontribusi nyata.

    Mendiktisaintek menekankan bahwa kebermanfaatan perguruan tinggi merupakan
    implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

    Setiap elemen akademik, baik dosen maupun mahasiswa, perlu diberikan ruang untuk berkarya sesuai dengan keahlian dan minat mereka.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga menyampaikan apresiasi kepada organisasi yang telah mendukung visi Kementerian UMKM tercapai. Maman juga mendorong kolaborasi pemerintah dengan Apindo dalam rangka peningkatan UMKM. 

    Menurutnya, saat ini terjadi disconnectivity antara UMKM dengan industri besar akibat belum terbentuknya rantai pasok yang terintegrasi.

    Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk mendorong terciptanya kepastian kontrak bisnis antara UMKM dan perusahaan besar.

    Kontrak ini harus berbasis pada skema yang saling menguntungkan, sehingga UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

    Ketua Bidang UMKM Apindo, Ronald Walla mengungkapkan pogram Apindo UMKM Merdeka hadir sebagai solusi inovatif bagi UMKM dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnis melalui kolaborasi dengan akademisi, industri, dan pemerintah.

    Program ini memberikan pendampingan langsung, edukasi, serta akses ekosistem bisnis yang berkelanjutan.

    Ronald mengatakan, keberhasilan program ini terlihat dari dampak luasnya, termasuk digitalisasi pemasaran bagi lebih dari 50 ribu UMKM serta peningkatan literasi keuangan digital bagi lebih dari 13 ribu pelaku usaha. 

     

  • Transaksi 1,2 Triliun Dalam Sehari Berhasil Dikantongi Business Matching PaDi UMKM – Page 3

    Transaksi 1,2 Triliun Dalam Sehari Berhasil Dikantongi Business Matching PaDi UMKM – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Salah satu platform digital dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), PaDi UMKM berhasil buktikan komitmennya dalam membantu meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM di Indonesia. Program Business Matching yang digelar PaDi UMKM berhasil membuat UMKM di Jakarta berhasil mengantongi omzet lebih dari 1,2 triliun rupiah dalam waktu sehari. Business Matching yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di Ballroom The Gade, Jakarta merupakan rangkaian kegiatan PaDi Business Forum dan Showcase tahun kedua. Diikuti oleh 86 BUMN dan 27 UMKM yang berasal dari Jabodetabek hingga Boyolali dengan berbagai kategori seperti elektronik, fashion, juga makanan dan minuman.

    “Inovasi penciptaan platform itu soal kecil. Serahkan saja pada Telkom, pasti beres. Inovasi yang betul-betul hebat adalah inovasi penciptaan market, yang sudah dilaksanakan para BUMN dengan mengubah operasi procurement jadi kapabilitas penciptaan market, dan diakui sebagai inovasi yang berhasil,” ungkap VP Synergy Telkom Kuncoro Wastuwibowo pada sambutannya.

    Awalnya Business Matching hanya menghasilkan beberapa miliar rupiah saja, tetapi sekarang sudah mencapai 16 triliun rupiah. Tentu, ini merupakan inovasi luar biasa yang patut dibanggakan oleh seluruh BUMN. Sekaligus menunjukkan komitmen bersama untuk terus mendukung UMKM di Indonesia.

    Business Matching kali ini dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan PaDi Business Forum and Showcase yang menyertakan kegiatan lain seperti talkshow, showcase, dan PaDi Talk. Juga merupakan puncak kegiatan Business Matching yang telah berlangsung di seluruh Indonesia sejak awal tahun. Business Matching menjadi wadah bertemunya UMKM dengan BUMN secara langsung di mana mereka dapat memperkenalkan dan memasarkan produknya secara langsung pula. Terbukti sebanyak 31 ribu lebih transaksi dengan nominal 1 triliun rupiah telah berhasil dicatatkan.

    “Melihat betapa strategisnya UMKM dalam menggerakkan perekonomian nasional, kami di Telkom terus berupaya mengembangkan PaDi UMKM. Tidak hanya sebagai platform pengadaan, tetapi juga sebagai solusi menyeluruh untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM, baik dari kolaborasi dengan BUMN maupun perusahaan swasta,” kata EVP Digital Business & Technology Telkom Komang Budi Aryasa.

     

     

    Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, UMKM telah menjadi salah satu penopang ekonomi nasional karena UMKM mencakup 99% total unit usaha di Indonesia. Adapun kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai lebih dari 60% dan menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di Indonesia.

    Kegiatan ini diharapkan tidak hanya sekadar mendorong transaksi pembelanjaan saja, tetapi juga berfungsi sebagai wadah membangun jaringan, kolaborasi, dan komunikasi yang dapat meningkatkan kapabilitas UMKM yang belum terserap oleh BUMN. Begitu juga sebaliknya, kebutuhan BUMN yang belum bisa dipenuhi oleh UMKM.

    Keberhasilan program Business Matching ini menjadi tonggak sejarah kontribusi Telkom dalam mendukung pertumbuhan bisnis UMKM. Lewat PaDi UMKM, Telkom berharap bisa memajukan kesejahteraan masyarakat sekaligus juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Temukan berbagai solusi digital yang dikembangkan oleh Telkom lainnya, melalui https://leaptelkom.me/BusinessMatching.

    #ElevatingYourFuture

  • ASN Batal Pindah ke Nusantara, Dampak Ekonomi IKN Tak Sebanding Biaya Dikeluarkan: Bebani Negara

    ASN Batal Pindah ke Nusantara, Dampak Ekonomi IKN Tak Sebanding Biaya Dikeluarkan: Bebani Negara

    GELORA.CO  – Pemerintah saat ini belum dapat memastikan waktu yang tepat untuk pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Hal ini menyusul dari batalnya pemindahan ASN yang awalnya dijadwalkan mulai berjalan pada Januari 2025.

    Batalnya pemindahan ASN pada awal tahun ini tertuang dalam surat yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

    Dalam surat yang diteken pada 24 Januari 2025 ini disampaikan dua alasan pembatalan tersebut.

    Pertama, penataan Organisasi dan Tata Kerja sebagian Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih masih dalam tahap konsolidasi internal pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

    Kedua, gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN di IKN, sampai dengan akhir tahun 2024 masih dalam penyesuaian terkait dengan berubahnya jumlah Kementerian/Lembaga.

    “Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami beritahukan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN sebagaimana surat Menteri PANRB tersebut di atas belum dapat dilaksanakan,” tulis surat tersebut yang dilihat Tribunnews.com, Sabtu (1/2/2025).

    Mengenai waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diberitahukan kemudian.

    Manfaat Ekonomi dari IKN Tak Maksimal

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ, Achmad Nur Hidayat, menyampaikan, sejak 2022 hingga 2024, pemerintah telah menghabiskan Rp75,8 triliun dari APBN untuk tahap pertama pembangunan IKN.

    Kemudian, pada tahun ini Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk tahap kedua pembangunan IKN pada periode 2025-2029. 

    “Dengan jumlah yang begitu besar, apakah manfaat ekonomi yang dihasilkan sebanding dengan pengeluaran tersebut? Ataukah ini sekadar memenuhi ambisi politik tanpa pertimbangan matang terhadap kebutuhan rakyat dan kesejahteraan ekonomi nasional?,” kata Achmad kepada Tribunnews.

    Ia menyebut, sejak awal proyek IKN menuai pro dan kontra. Pendukung proyek ini berargumen pemindahan ibu kota akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi beban Jakarta, serta mempercepat pembangunan di Kalimantan Timur.

     

    Namun, Achmad menyampaikan, berbagai studi menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari proyek IKN tidak sebesar yang diharapkan.

    Menurut laporan analisis keuangan termasuk kemenkeu, investasi awal sebesar Rp75,8 triliun belum menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap ekonomi nasional. 

    Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur hanya meningkat sebesar 0,2-0,3 persen setelah proyek ini dimulai, jauh dari harapan awal yang memproyeksikan pertumbuhan hingga 1,5-2 persen. 

    “Sementara itu, kontribusi proyek ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih sangat kecil, hanya sekitar 0,01 persen. Dari segi penciptaan lapangan kerja, proyek ini juga tidak sesuai ekspektasi,” tutur Achmad.

    Ia memaparkan, Kementerian PUPR menyebut bahwa selama 2022-2024, proyek IKN hanya menciptakan sekitar 20.000 lapangan kerja di Kalimantan Timur, jauh lebih kecil dibandingkan proyek infrastruktur lainnya dengan skala investasi yang sama. 

    “Hal ini disebabkan oleh dominasi kontraktor besar dan teknologi konstruksi modern yang lebih mengandalkan mesin daripada tenaga kerja manusia,” katanya.

    Dampak Sosial dan Ekologi Pembangunan IKN

    Achmad menjelaskan, selain persoalan anggaran, proyek IKN juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang cukup serius. 

    Menurutnya, alih fungsi lahan untuk proyek ini telah menyebabkan penggusuran masyarakat adat dan kelompok rentan di Kalimantan Timur. Banyak komunitas lokal kehilangan akses terhadap tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

    “Dari aspek lingkungan, pembangunan IKN mengancam ekosistem hutan Kalimantan yang dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia,” ucapnya.

    Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut bahwa sekitar 200.000 hektare hutan berisiko mengalami deforestasi akibat proyek ini. 

    “Dampak jangka panjangnya adalah peningkatan emisi karbon, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, Achmad menyebut Presiden Prabowo harus mengevaluasi secara lebih kritis. Sebab, jika dampak ekonomi dari tahap pertama saja tidak signifikan, maka melanjutkan proyek ini dengan anggaran besar hanya akan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas.

    “Pilihan terbaik adalah merealokasi anggaran tahap kedua ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” paparnya.

    Lebih lanjut Ia menyampaikan, jika pemerintah tetap bersikeras melanjutkan pembangunan IKN, sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih efisien, memaksimalkan keterlibatan swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) atau yang dikenal Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta memastikan proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

    “Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi lebih penting lagi memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN digunakan secara bijak untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar ambisi politik segelintir elite,” ujarnya.

    “Pemerintahan Prabowo harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan meninjau ulang anggaran IKN dan memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa,” sambung Achmad

  • ASN Batal Pindah ke Nusantara, Dampak Ekonomi IKN Tak Sebanding Biaya Dikeluarkan: Bebani Negara – Halaman all

    ASN Batal Pindah ke Nusantara, Dampak Ekonomi IKN Tak Sebanding Biaya Dikeluarkan: Bebani Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah saat ini belum dapat memastikan waktu yang tepat untuk pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Hal ini menyusul dari batalnya pemindahan ASN yang awalnya dijadwalkan mulai berjalan pada Januari 2025.

    Batalnya pemindahan ASN pada awal tahun ini tertuang dalam surat yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

    Dalam surat yang diteken pada 24 Januari 2025 ini disampaikan dua alasan pembatalan tersebut.

    Pertama, penataan Organisasi dan Tata Kerja sebagian Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih masih dalam tahap konsolidasi internal pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

    Kedua, gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN di IKN, sampai dengan akhir tahun 2024 masih dalam penyesuaian terkait dengan berubahnya jumlah Kementerian/Lembaga.

    “Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami beritahukan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN sebagaimana surat Menteri PANRB tersebut di atas belum dapat dilaksanakan,” tulis surat tersebut yang dilihat Tribunnews.com, Sabtu (1/2/2025).

    Mengenai waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diberitahukan kemudian.

    Manfaat Ekonomi dari IKN Tak Maksimal

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ, Achmad Nur Hidayat, menyampaikan, sejak 2022 hingga 2024, pemerintah telah menghabiskan Rp75,8 triliun dari APBN untuk tahap pertama pembangunan IKN.

    Kemudian, pada tahun ini Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk tahap kedua pembangunan IKN pada periode 2025-2029. 

    “Dengan jumlah yang begitu besar, apakah manfaat ekonomi yang dihasilkan sebanding dengan pengeluaran tersebut? Ataukah ini sekadar memenuhi ambisi politik tanpa pertimbangan matang terhadap kebutuhan rakyat dan kesejahteraan ekonomi nasional?,” kata Achmad kepada Tribunnews.

    Ia menyebut, sejak awal proyek IKN menuai pro dan kontra. Pendukung proyek ini berargumen pemindahan ibu kota akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi beban Jakarta, serta mempercepat pembangunan di Kalimantan Timur.
     
    Namun, Achmad menyampaikan, berbagai studi menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari proyek IKN tidak sebesar yang diharapkan.

    Menurut laporan analisis keuangan termasuk kemenkeu, investasi awal sebesar Rp75,8 triliun belum menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap ekonomi nasional. 

    Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur hanya meningkat sebesar 0,2-0,3 persen setelah proyek ini dimulai, jauh dari harapan awal yang memproyeksikan pertumbuhan hingga 1,5-2 persen. 

    “Sementara itu, kontribusi proyek ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih sangat kecil, hanya sekitar 0,01 persen. Dari segi penciptaan lapangan kerja, proyek ini juga tidak sesuai ekspektasi,” tutur Achmad.

    Ia memaparkan, Kementerian PUPR menyebut bahwa selama 2022-2024, proyek IKN hanya menciptakan sekitar 20.000 lapangan kerja di Kalimantan Timur, jauh lebih kecil dibandingkan proyek infrastruktur lainnya dengan skala investasi yang sama. 

    “Hal ini disebabkan oleh dominasi kontraktor besar dan teknologi konstruksi modern yang lebih mengandalkan mesin daripada tenaga kerja manusia,” katanya.

    Dampak Sosial dan Ekologi Pembangunan IKN

    Achmad menjelaskan, selain persoalan anggaran, proyek IKN juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang cukup serius. 

    Menurutnya, alih fungsi lahan untuk proyek ini telah menyebabkan penggusuran masyarakat adat dan kelompok rentan di Kalimantan Timur. Banyak komunitas lokal kehilangan akses terhadap tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

    “Dari aspek lingkungan, pembangunan IKN mengancam ekosistem hutan Kalimantan yang dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia,” ucapnya.

    Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut bahwa sekitar 200.000 hektare hutan berisiko mengalami deforestasi akibat proyek ini. 

    “Dampak jangka panjangnya adalah peningkatan emisi karbon, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, Achmad menyebut Presiden Prabowo harus mengevaluasi secara lebih kritis. Sebab, jika dampak ekonomi dari tahap pertama saja tidak signifikan, maka melanjutkan proyek ini dengan anggaran besar hanya akan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas.

    “Pilihan terbaik adalah merealokasi anggaran tahap kedua ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” paparnya.

    Lebih lanjut Ia menyampaikan, jika pemerintah tetap bersikeras melanjutkan pembangunan IKN, sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih efisien, memaksimalkan keterlibatan swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) atau yang dikenal Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta memastikan proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

    “Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi lebih penting lagi memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN digunakan secara bijak untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar ambisi politik segelintir elite,” ujarnya.

    “Pemerintahan Prabowo harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan meninjau ulang anggaran IKN dan memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa,” sambung Achmad.

  • Lewat Business Matching, PaDi UMKM Catatkan Transaksi Rp1,2 Triliun dalam Sehari – Halaman all

    Lewat Business Matching, PaDi UMKM Catatkan Transaksi Rp1,2 Triliun dalam Sehari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PaDi UMKM, salah satu platform digital dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berhasil buktikan komitmennya dalam membantu meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM di Indonesia.

    Program Business Matching yang digelar PaDi UMKM berhasil membuat UMKM di Jakarta berhasil mengantongi omzet lebih dari 1,2 triliun rupiah dalam waktu sehari.

    Business Matching yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di Ballroom The Gade, Jakarta merupakan rangkaian kegiatan PaDi Business Forum dan Showcase tahun kedua. Diikuti oleh 86 BUMN dan 27 UMKM yang berasal dari Jabodetabek hingga Boyolali dengan berbagai kategori seperti elektronik, fashion, juga makanan dan minuman.

    “Inovasi penciptaan platform itu soal kecil. Serahkan saja pada Telkom, pasti beres. Inovasi yang betul-betul hebat adalah inovasi penciptaan market, yang sudah dilaksanakan para BUMN dengan mengubah operasi procurement jadi kapabilitas penciptaan market, dan diakui sebagai inovasi yang berhasil,” ungkap VP Synergy Telkom Kuncoro Wastuwibowo dalam sambutannya.

    Awalnya, Business Matching hanya menghasilkan beberapa miliar rupiah saja, tetapi sekarang sudah mencapai 16 triliun rupiah. Hal tersebut dinilai menjadi inovasi luar biasa yang patut dibanggakan oleh seluruh BUMN, sekaligus menunjukkan komitmen bersama untuk terus mendukung UMKM di Indonesia.

    Business Matching kali ini, dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan PaDi Business Forum and Showcase yang menyertakan kegiatan lain seperti talkshow, showcase, dan PaDi Talk. Juga merupakan puncak kegiatan Business Matching yang telah berlangsung di seluruh Indonesia sejak awal tahun.

    Business Matching menjadi wadah bertemunya UMKM dengan BUMN secara langsung di mana mereka dapat memperkenalkan dan memasarkan produknya secara langsung pula. Terbukti sebanyak 31 ribu lebih transaksi dengan nominal 1 triliun rupiah telah berhasil dicatatkan.

    “Melihat betapa strategisnya UMKM dalam menggerakkan perekonomian nasional, kami di Telkom terus berupaya mengembangkan PaDi UMKM. Tidak hanya sebagai platform pengadaan, tetapi juga sebagai solusi menyeluruh untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM, baik dari kolaborasi dengan BUMN maupun perusahaan swasta,” kata EVP Digital Business & Technology Telkom Komang Budi Aryasa.

    Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, UMKM telah menjadi salah satu penopang ekonomi nasional karena UMKM mencakup 99 persen total unit usaha di Indonesia.

    Adapun kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai lebih dari 60?n menyerap hampir 97?ri total tenaga kerja di Indonesia.

    Kegiatan ini diharapkan tidak hanya sekadar mendorong transaksi pembelanjaan saja, tetapi juga berfungsi sebagai wadah membangun jaringan, kolaborasi, dan komunikasi yang dapat meningkatkan kapabilitas UMKM yang belum terserap oleh BUMN. Begitu juga sebaliknya, kebutuhan BUMN yang belum bisa dipenuhi oleh UMKM.

    Keberhasilan program Business Matching ini menjadi tonggak sejarah kontribusi Telkom dalam mendukung pertumbuhan bisnis UMKM. Lewat PaDi UMKM, Telkom berharap bisa memajukan kesejahteraan masyarakat sekaligus juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.

    Temukan berbagai solusi digital yang dikembangkan oleh Telkom lainnya di sini https://leaptelkom.me/BusinessMatching.

  • Kemenperin kaji dampak Indonesia jadi anggota BRICS

    Kemenperin kaji dampak Indonesia jadi anggota BRICS

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief usai konferensi pers rilis IKI yang digelar di Jakarta, Kamis (30/1/2025). ANTARA/Sinta Ambar

    Kemenperin kaji dampak Indonesia jadi anggota BRICS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 18:57 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan tengah melakukan kajian soal dampak Indonesia yang telah resmi menjadi anggota organisasi BRICS (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan) pada sektor industri.

    “Kita masih dalam tahap asesmen. Masih dalam proses asesmen,” ujar Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief usai konferensi pers rilis IKI yang digelar di Jakarta, Kamis (30/1).

    Pihaknya pun hingga kini masih mendalami dampak negatif maupun positif kelompok ekonomi yang berperan dalam perekonomian global itu.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyatakan bahwa keikutsertaan Indonesia di blok ekonomi BRICS, selain menggalang manfaat ekonomi, juga merupakan upaya menjembatani perbedaan kepentingan negara maju dan berkembang di berbagai forum multilateral.

    “Indonesia ingin menggalang kerja sama dan kolaborasi dengan negara tetangga, negara sahabat di kawasan, serta komunitas global,” ucap Menlu RI.

    Menurut keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Sabtu, Sugiono mengatakan bahwa Indonesia senantiasa memajukan pendekatan yang konstruktif dalam kolaborasi RI di tingkat global, termasuk melalui keikutsertaan dalam BRICS.

    Ia mengatakan bahwa diplomasi Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto akan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia serta kesejahteraan bagi rakyat sebagaimana diamanahkan UUD 1945.

    Anggota-anggota BRICS menguasai 40 persen populasi dunia dan 35 persen produk domestik bruto (PDB) global sehingga menjadikannya pemain yang penting di kancah internasional.

    Berdiri pada 2009 dengan anggota asli Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan itu, BRICS kini memiliki semakin banyak anggota usai 13 negara baru ditetapkan sebagai negara mitra pada Oktober 2024.

    Selain Indonesia, BRICS juga menyambut tiga negara Asia Tenggara lainnya sebagai anggota baru, yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

    Sumber : Antara

  • Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Januari 2025 Menguat ke Level 53,10

    Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Januari 2025 Menguat ke Level 53,10

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Januari 2025 mencapai 53,10 atau naik 0,17 poin dari bulan sebelumnya 52,93. Nilai IKI tersebut juga meningkat 0,75 poin dibandingkan dengan IKI Januari tahun lalu sebesar 52,35. 

    Adapun, terdapat 20 subsektor industri yang ekspansif, sementara tiga lainnya terkontraksi yaitu industri minuman, industri komputer hingga peralatan elektrik, dan industri pengolahan lainnya. Subsektor yang ekspansi memiliki kontribusi sebesar 95,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas triwulan III/2025.

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, meski masih ekspansif, industri pada Januari 2025 sedikit mengerem laju produksi karena masih banyak stok produk di gudang. 

    “Kenapa stok barang di gudang industri atau di tingkat distributor masih banyak? Itu terjadi karena industri meningkatkan produksinya pada November dan Desember pada 2024 untuk mengantisipasi kenaikan PPN 12%,” kata Febri dalam rilis IKI, Kamis (30/1/2025). 

    Dia menerangkan, industri menaikkan produksinya pada periode November-Desember 2024 jelang kenaikan PPN 12%. Namun, pemerintah memutuskan untuk menerapkan PPN 12% terbatas pada barang mewah. 

    “Stok barang di gudang jadi banyak dan hal itu wajar karena industri perlu mengantisipasi kenaikan PPN 12%, barang-barang yg diproduksi pada November dan Desember, akan dimulai dijual Januari dengan PPN 12%. Tapi presiden dan menteri keuangan sudah mengumumkan kenaikan PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah,” jelasnya. 

    Meski produksi tertahan bulan ini, permintaan atau pesanan baru industri pada Januari mulai mengalami kenaikan. Hal ini didorong kebutuhan jelang bulan puasa dan Lebaran mendatang. 

    Febri menyebutkan bahwa saat ini terdapat percepatan ekspansi nilai IKI variabel pesanan baru mencapai 52,7. Namun, IKI variabel produksi mengalami perlambatan meski masih ekspansi 53,39 dan variabel persediaan produk melambat ke 53,58.  

    Lebih lanjut, pandangan pelaku usaha terhadap kondisi usaha industri pada 6 bulan ke depan masih optimistis. Namun, sedikit menurun. Optimisme pelaku usaha turun 0,8% ke level 72,5% pada Januari 2025. 

    Sebanyak 21,8% pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil selama 6 bulan mendatang. Angka ini meningkat 0,6% dibandingkan dengan persentase bulan sebelumnya, 

    “Persentase pesimisme pandangan pelaku usaha terhadap kondisi usaha 6 bulan ke depan sebesar 5,7%, meningkat 0,2% dibandingkan dengan persentase bulan sebelumnya,” jelasnya. 

  • IKI Januari 2025 Naik Tipis, Ekspansi Masih Berlanjut

    IKI Januari 2025 Naik Tipis, Ekspansi Masih Berlanjut

    Jakarta, FORTUNE – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Januari 2025 mencapai 53,10 poin alias naik 0,17 poin dibandingkan dengan Desember 2024 yang mencapai 52,93.

    “Jika dibandingkan dengan Januari tahun lalu, kenaikannya mencapai 0,75 poin dari angka 52,35,” kata Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, dalam konferensi pers virtual pada Kamis (30/1).

    Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 20 subsektor mengalami ekspansi, sementara 3 lainnya mengalami kontraksi. Subsektor yang mengalami ekspansi berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Pengolahan Nonmigas pada kuartal III-2024, dengan total sumbangan mencapai 95,5 persen.

    Sektor industri alat angkutan lainnya dan industri peralatan listrik tercatat memiliki nilai IKI tertinggi, menandakan pertumbuhan yang kuat. Di sisi lain, sektor yang mengalami kontraksi meliputi industri minuman, industri pengolahan lainnya, serta industri komputer, barang elektronik, dan optik.

    “Subsektor dengan nilai IKI tertinggi adalah industri alat angkutan lainnya serta industri peralatan listrik. Sebaliknya, dua sektor dengan penurunan paling dalam adalah industri minuman serta industri komputer, barang elektronik, dan optik,” kata Febri.

    Pada Januari 2025, ekspansi pesanan baru mengalami percepatan 2,03 poin hingga mencapai 52,7. Sementara itu, meskipun produksi masih dalam fase ekspansi, laju pertumbuhannya melambat sebesar 2,14 poin menjadi 53,39.

    “Selain itu, variabel persediaan produk juga mengalami perlambatan ekspansi sebesar 1,0 poin menjadi 53,58,” ujarnya.