Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Perlawanan ‘Raja-raja Kecil’ & Efek Berganda Kebijakan Efisiensi Prabowo

    Perlawanan ‘Raja-raja Kecil’ & Efek Berganda Kebijakan Efisiensi Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Surat dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membatalkan agenda rapat pembahasan tentang efisiensi anggaran. Dasco dalam surat itu mengemukakan bahwa sedang ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah.  

    Tidak ada penjelasan secara detail apa itu rekonstruksi anggaran. Apakah itu artinya bakal terjadi penundaan efisiensi atau justru ada proses refocusing  anggaran yang lebih moderat, menyusul munculnya suara kritis dari berbagai pihak.  

    “Bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja,” tulis Dasco dalam surat yang dikutip, Selasa (11/2/2025). 

    Dalam catatan Bisnis, efisiensi anggaran bermula dari instruksi presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penghematan anggaran secara besar-besaran. Ada sekitar Rp306 triliun anggaran yang akan dipangkas dan dialihkan ke program-program pemerintah, salah satunya makan bergizi gratis (MBG).

    Namun demikian, instruksi efisiensi dari Prabowo itu memicu polemik. Operasional Aparatur Sipil Negara alias ASN mulai terimbas. Terjadi penghematan besar-besaran. Penggunaan lampu, air conditioner alias AC, hingga mobil dinas di Kementerian dan Lembaga mulai dibatasi. Situasi semakin keruh karena kebijakan pembatasan subsidi LPG 3 Kg memicu kekisruhan di masyarakat.

    Surat pembatalan rapat efisiensi anggaran./IstimewaPerbesar

    Entah ada korelasinya atau tidak dengan peristiwa tersebut, Presiden Prabowo sempat menyinggung adanya raja-raja kecil yang berusaha menyabotase kebijakan efisiensi anggarannya. Prabowo tampak begitu geram. Prabowo bahkan mengungkapkan berapa kuatnya raja kecil tersebut, sehingga nekat melawan kebijakan yang telah dia susun untuk kepentingan yang lebih mendesak. 

    “Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Saya mau menghemat uang uang itu untuk rakyat untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat,” ujarnya di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, kemarin. 

    Prabowo menekankan bahwa negara punya 330.000 sekolah yang masih perlu untuk diperbaiki saat ini. Bahkan, dia menilai melalui efisiensi anggaran untuk perbaikan sekolah cukup dalam memperbaiki mungkin sekitar 20.000 sekolah. 

    Oleh sebab itu, dia mengemukakan bahwa efisiensi yang perlu difokuskan adalah mengirit perjalanan dinas. Apalagi untuk agenda-agenda yang bersifat seremonial dan mubazir.  

    “Enggak usah ke luar negeri, 5 tahun enggak usah ke luar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas. Tugas ke luar negeri tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. 

    Tugas Berat Prabowo  

    Kendati efisiensi sejatinya cukup rasional di tengah keterbatasan kemampuan negara membiayai program-programnya, namun kebijakan itu juga berisiko terhadap target-target pencapaian pemerintah, khususnya di bidang ekonomi.

    Badan Pusat Statistik alias BPS telah merilis bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2024 hanya di angka 5,03% atau masih jauh dari ekspektasi pemerintah. Apalagi mimpi pemerintahan Prabowo Subianto yang ingin pertumbuhan di angka 8%.

    Adapun belanja pemerintah, kendati tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan konsumsi masyarakat, memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada tahun 2024 lalu, kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDB sebanyak 7,73%. Angka ini naik jika dibandingkan tahun 2023 lalu yang hanya sebesar 7,45%.

    Kendati tidak sebesar konsumsi rumah tangga, namun belanja pemerintah entah itu dalam bentuk insentif maupun belanja riil seperti subsidi, seringkali menjadi stimulan untuk menopang pertumbuhan di sektor lainnya, termasuk konsumsi.

    Di sisi lain, langkah efisiensi pemerintah juga berpotensi menghambat laju pertumbuhan di tengah tren stagnasi ekonomi di kisaran 5% serta ketidakpastian global akibat perang dan kebijakan proteksionisme Trump.

    Ekonom Bank Pertama, Josua Pardede, misalnya, mengemukakan bahwa kebijakan tarif Trump bisa memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 0,06%. Kendati minim, tetapi tetap berdampak.

    1. Tabel kontribusi sektoral ke PDB (%)

    Tahun
    2022
    2023
    2024

    Manufaktur
    18,34
    18,67
    18,98

    Pertanian
    12,40
    12,53
    12,61

    Perdagangan
    12,85
    12,94
    13,07

    Kontruksi
    9,77
    9,92
    10,09

    Tambang
    12,22
    10,52
    9,15

    Sumber, BPS

    Selain itu, Indonesia juga sedang menghadapi persoalan dari sisi struktur ekonomi. Kontribusi manufaktur Indonesia ke PDB hanya di angka 18%. Tahun 2024 lalu 18,98%. Ada kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya 18,34% dan 2023 sebanyak 18,67%. Padahal menurut Himpunan Kawasan Industri alias HKI, untuk tumbuh 8%, minimal dibutuhkan kontribusi sektor manufaktur di angka 21%.

    Adapun, sektor yang kemungkinan akan mengalami pukulan telak dari kebijakan efisensi Prabowo adalah sektor konstruksi. Pada tahun lalu, kontribusi sektor konstruksi ke PDB mencapai 10,09%. Sementara itu, real estate 2,35%. Artinya, kalau digabungkan, sektor kontruksi dan real estate berkontribusi lebih dari 12,4% ke PDB.

    Namun demikian, Prabowo berencana memangkas anggaran infrastruktur sebesar Rp81 triliun. Kinerja sektor ini ke PDB pun berpotensi mengalami pelemahan. Pengusaha di bidang konstruksi telah mewanti-wanti Prabowo bahwa pemangkasan anggaran infrastruktur akan memberi dampak luas, termasuk risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    Kepala Dewan Pertimbangan Organisasi Nasional (DPON) Ikatan Konsultan Nasional Indonesia (INKINDO) Peter Frans menyayangkan pemangkasan tersebut. Pasalnya, pembangunan infrastruktur memiliki multiplier effect yang cukup besar, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja.

    Dia menuturkan, sektor konstruksi yang selama ini menyerap jutaan tenaga kerja, kini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Menurutnya, saat ini saja sudah banyak perusahaan yang mengurangi pegawainya.  “Dipastikan rasionalisasi besar-besaran akan terjadi di berbagai perusahaan konstruksi baik swasta atau BUMN. Sebab, hingga saat ini tidak ada satu pun proyek yang dikerjakan,” ujar Peter melalui keterangan resmi, Sabtu (8/2/2025)

    Tekan Daya Beli

    Ekonom menilai kebijakan efisiensi dan pengalihan anggaran di Kementerian atau Lembaga maupun daerah pada akhirnya berpotensi menekan daya beli masyarakat semakin dalam.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan belanja—utamanya daerah—akan susut akibat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto terkait realokasi anggaran senilai Rp306,69 triliun.

    Pasalnya, anggaran infrastruktur, perbaikan, pemeliharaan maupun proyek yang didanai dari anggaran K/L dan daerah tersebut jika dipangkas, akan mempengaruhi jumlah pekerja yang bekerja di sektor tersebut. Allhasil, penghasilan masyarakat akan menurun dan mempengaruhi daya beli.

    “Ada pengurangan [anggaran] sehingga pada akhirnya ini pun juga akan berisiko pada penurunan daya beli,” ujarnya dalam Permata Bank 2025 Economic Outlook, Senin (10/2/2025). 

    Termasuk sektor jasa pariwisata yang terancam dengan arahan efisiensi senilai Rp50,5 triliun untuk Transfer ke Daerah (TKD) dan Rp256,1 triliun bagi K/L. 

    Padahal, kelompok konsumsi masyarakat atau rumah tangga menjadi andalan Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak ekonomi global. 

    Meski demikian, Josua menegaskan bahwa kekhawatiran akan hal-hal tersebut belum tentu akan terjadi. Terlebih, anggaran tersebut tidak sepenuhnya dipangkas, melainkan dialihkan kepada hal-hal yang menjadi prioritas pemerintah. 

    Menurutnya, hal tersebut juga dapat menimpulkan hasil yang positif apabila realokasi dilakukan kepada pos-pos anggaran yang dapat mendorong daya beli masyarakat.  Josua mencontohkan apabila realokasi ditujukan kepada Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mampu mendorong produktivitas pertanian, maka hal tersebut menjadi positif. 

  • Terhambat Regulasi, Kontribusi FDI ke PDB Indonesia Terendah di Asean

    Terhambat Regulasi, Kontribusi FDI ke PDB Indonesia Terendah di Asean

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berada pada peringkat terbawah dibandingkan negara-negara Asean lainnya dalam hal persentase investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Peneliti senior Bank Syariah Indonesia (BSI) Institute Bazari Azhar Azizi merincikan, berdasarkan data OECD, FDI hanya berkontribusi 0,2% terhadap pembentukan PDB Indonesia pada 2020. Angka tersebut menjadi yang terendah di Asean.

    Sebagai perbandingan, FDI berkontribusi 0,5% terhadap pembentukan PDB Malaysia dan Thailand pada 2020. Sementara itu, rata-rata FDI berkontribusi 0,9% terhadap pembentukan PDB negara-negara Asean pada 2020.

    Bazari menilai setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan ketertinggalan Indonesia terhadap negara-negara lain di Asean.

    “Yaitu inefisiensi, masih adanya pembatasan, serta regulasi dan birokrasi investasi,” ujar Bazari dalam laporan BSI Institute Quarterly, dikutip Minggu (9/2/2025).

    Pertama, terkait inefisiensi investasi tergambarkan melalui rasio ICOR (Incremental Capital Output Ratio). Nilai ICOR Indonesia (6,96) masih tinggi apabila dibandingkan beberapa negara seperti India (3,2), Malaysia (2,7), dan Filipina (3,4).

    Kedua, pembatasan investasi di Indonesia. Bazari menjelaskan, berdasarkan rilis terbaru mengenai ekonomi Indonesia dari OECD (2024), Services Trade Restrictiveness Index (STRI) Tanah Air berada di atas rata-rata negara OECD.

    Menurutnya, tingginya STRI ini menunjukkan regulasi yang ketat pada perdagangan jasa di sebagian besar sektor. Bazari masih ada pembatasan yang lebih ketat bagi investor global dibandingkan investor atau mitra investasi regional.

    Ketiga, regulasi investasi di Indonesia yang ditunjukkan oleh OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index (RRI) masih cukup restriktif dalam hal peraturan bagi investasi atau investor asing dibandingkan beberapa negara Asean lain.

    Meski skor RRI Indonesia telah mengalami penurunan skor dibandingkan era 1980—1990an, skor Malaysia, Vietnam, dan Thailand masih lebih rendah yang menggambarkan keterbukaan investasi asing yang tinggi.

    “Masih ada kesenjangan yang harus diatasi, terutama dalam hal efisiensi investasi, reformasi birokrasi, dan penghapusan pembatasan sektor tertentu. Langkah-langkah strategis seperti perbaikan regulasi, penguatan insentif fiskal, dan optimalisasi KEK harus dilanjutkan,” jelasnya.

    Di tengah berbagai tantangan tersebut, Bazari pun melihat ada sejumlah peluang yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menarik lebih banyak FDI ke dalam negeri. Pertama, percepatan realisasi komitmen investasi dari negara-negara mitra yang telah menyatakan minatnya.

    Kedua, pemanfaatan potensi pendanaan iklim dari COP29 yang diproyeksikan mencapai US$300 miliar per tahun pada 2035 untuk proyek-proyek hijau dan berkelanjutan, yang mana Indonesia berpotensi besar dalam pengembangan sektor tersebut.

    Ketiga, penguatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai destinasi FDI. Keempat, status Indonesia sebagai negara aksesi OECD membuka peluang untuk meningkatkan investasi melalui akses pasar yang lebih luas, pembentukan regulasi yang lebih baik, dan kepercayaan investor dapat meningkat.

    “Ke depan, keberhasilan Indonesia dalam mengamankan lebih banyak FDI akan sangat bergantung pada konsistensi reformasi kebijakan dan stabilitas ekonomi-politik yang terjaga,” tutup Bazari.

  • Inikah Biang Keladi Penerimaan Pajak RI Tak Sebanding Pertumbuhan Ekonomi?

    Inikah Biang Keladi Penerimaan Pajak RI Tak Sebanding Pertumbuhan Ekonomi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Besaran penerimaan perpajakan tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu. Pakar pun menyoroti faktor lemahnya pengawasan otoritas dan ketidakpatuhan wajib pajak.

    Keseimbangan penerimaan perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi sendiri bisa dihitung lewat mekanisme tax bouyancy. Rumus perhitungan tax bouyancy yaitu persentase perubahan penerimaan perpajakan dibagi persentase perubahan produk domestik bruto (PDB).

    Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 3,6% (year on year/YoY) pada 2024. Sementara itu Badan Pusat Statistik membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% YoY pada 2024.

    Artinya, nilai tax buoyancy Indonesia berada di angka 0,71. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi nasional, penerimaan pajak hanya naik sebesar 0,71%.

    Idealnya, nilai tax buoyancy adalah 1. Nilai tersebut menandakan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi menghasilkan penerimaan pajak yang juga sebesar 1%.

    Dengan demikian, setoran pajak tidak elastis pada tahun lalu atau bisa dikatakan penerimaan pajak tumbuh lebih lambat daripada pertumbuhan ekonomi.

    Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Prianto Budi Saptono menjelaskan setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan penerimaan pajak semakin tidak elastis terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu faktor internal dan eksternal dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

    “Faktor internal berkaitan dengan kemampuan petugas pajak mengumpulkan pajak. Penyebabnya berasal dari intensifikasi dan ekstensifikasi yang belum optimal,” jelas Prianto kepada Bisnis, Minggu (9/2/2025).

    Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal di Universitas Indonesia ini menjelaskan proses intensifikasi berkaitan dengan penerbitan SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data/Keterangan) yang tidak berujung pada pembayaran pajak bagi wajib pajak.

    Penyebabnya, sambung Prianto, adalah potensi pajak yang ada di SP2DK menggunakan data yang kurang valid. Dengan demikian, wajib pajak bisa menjelaskan rujukan data yang kurang valid di SP2DK melalui proses pembuktian sehingga potensi penerimaan pajak menjadi sirna.

    Sementara itu, proses ekstensifikasi berkaitan dengan penambahan wajib pajak baru, khususnya orang pribadi, melalui pemanfaatan NIK yang belum optimal.

    Dia meyakini belum optimalnya penambahan wajib pajak karena praktik ekonomi bawah tanah alias underground economy (UGE) yang menyebabkan transaksi-transaksi orang pribadi tidak terdeteksi oleh sistem informasi perpajakan.

    “Faktor eksternal berasal dari perilaku oportunistik wajib pajak karena praktik UGE dan praktik manajemen pajak. Secara umum, pajak menjadi beban sehingga setiap wajib pajak terus berusaha mengefisienkan beban pajak,” lanjut Prianto.

    Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute itu memaparkan bahwa efisiensi beban pajak dapat dilakukan melalui cara legal berupa tax planning dan tax avoidance.

    Tax planning seperti pemanfaatan insentif pajak dan fasilitas pajak berupa non-objek pajak, pembebasan pajak, atau pajak ditanggung pemerintah.

    Sementara tax avoidance dilakukan melalui eksploitasi celah pajak (tax loopholes). Caranya dengan memunculkan sengketa pajak karena perbedaan penafsiran atas suatu aturan karena ambiguitas aturan pajak itu sendiri.

  • Penerimaan Pajak Tak Sebanding Pertumbuhan Ekonomi, Tax Bouyancy Indonesia Turun ke 0,71

    Penerimaan Pajak Tak Sebanding Pertumbuhan Ekonomi, Tax Bouyancy Indonesia Turun ke 0,71

    Bisnis.com, JAKARTA — Tax buoyancy atau elastisitas penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di angka 0,71 pada 2024. Nilai tersebut menurun dibandingkan realisasi tax buoyancy pada 2023 yang mencapai 1,17.

    Sebagai informasi, idealnya nilai tax buoyancy adalah 1. Angka ini menandakan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi menghasilkan peningkatan penerimaan pajak sebesar 1%.

    Nilai tax buoyancy sendiri diperoleh dari perhitungan persentase perubahan penerimaan perpajakan dibagi dengan persentase perubahan PDB.

    Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 3,6% (year-on-year/YoY) pada 2024. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% pada tahun yang sama.

    Artinya, nilai tax buoyancy Indonesia berada di angka 0,71. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi nasional hanya menghasilkan kenaikan penerimaan pajak sebesar 0,71%.

    Dengan demikian, penerimaan pajak pada tahun lalu bersifat tidak elastis, karena pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

    Dalam tiga tahun terakhir, nilai tax buoyancy Indonesia memang terus mengalami penurunan. Pada 2021, tax buoyancy tercatat sebesar 1,94, kemudian turun menjadi 1,92 pada 2022, kembali menurun ke 1,17 pada 2023, dan kini berada di angka 0,71 pada 2024.

    Tantangan Penerimaan Pajak
    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa 2024 merupakan tahun yang berat, terutama dalam hal penerimaan perpajakan. Dia menyatakan bahwa realisasi penerimaan perpajakan 2024 tidak mencapai target akibat menurunnya harga komoditas.

    Kementerian Keuangan mencatat penerimaan perpajakan (unaudited) selama 2024 mencapai Rp2.232,7 triliun. Realisasi ini setara dengan 96,7% dari target penerimaan perpajakan dalam APBN 2024 yang ditetapkan sebesar Rp2.309,9 triliun.

    “Tahun lalu bukan tahun yang mudah. Ini adalah tahun di mana penerimaan negara mengalami tekanan luar biasa akibat penurunan harga-harga komoditas,” ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

    Bendahara negara itu menilai bahwa berbagai kondisi ekonomi menyebabkan pelaku usaha mengalami tekanan. Sejalan dengan itu, penerimaan perpajakan juga terdampak.

    Dia mencontohkan bahwa volume aktivitas ekspor-impor terus mengalami tekanan sepanjang tahun lalu akibat ketidakpastian global. Akibatnya, perdagangan luar negeri menurun, sehingga penerimaan bea dan cukai tidak mencapai target.

  • Ratio Tax 2024 Turun, Ditjen Pajak Siap Buru Pengemplang Pajak

    Ratio Tax 2024 Turun, Ditjen Pajak Siap Buru Pengemplang Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak siap memburu para pengemplang pajak usai tax ratio/rasio pajak turun pada tahun lalu.

    Tercatat, rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto pada 2024 tercatat hanya 10,08%. Angka tersebut lebih rendah dari realisasi tax ratio tahun sebelumnya yang mencapai 10,31%.

    Direktur P2Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti menyatakan pihaknya akan terus fokus dalam mengumpulkan penerimaan pajak dengan menempuh berbagai upaya, termasuk memperkuat penegakan hukum.

    “Antara lain perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berupa edukasi perpajakan, pengawasan pajak dan law enforcement [penegakan hukum],” ujar Dwi kepada Bisnis, dikutip Minggu (9/2/2025).

    Selain itu, sambungnya, Ditjen Pajak akan melakukan peningkatan kerja sama perpajakan internasional serta optimalisasi kegiatan joint audit, analisis, investigasi, hingga intelijen.

    Sementara itu, rumus perhitungan rasio pajak sendiri yaitu: (total penerimaan perpajakan / produk domestik bruto) × 100%.

    Mengacu catatan Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp22.139 triliun pada 2024.

    Sementara itu, berdasarkan pembukuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelum diaudit, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.232,7 triliun pada 2024.

    Dengan data tersebut maka dapat dihitung rasio pajak pada 2024: (Rp2.232,7 triliun / Rp22.139,0 triliun) × 100% = 10,08%. Artinya rasio pajak (dalam arti luas) sebesar 10,08% pada 2024. 

    Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengaku tidak heran tax ratio turun pada tahun lalu karena pertumbuhan ekonomi juga melambat.

    Fajry menjelaskan bahwa banyak penelitian menunjukkan kinerja rasio pajak negara berkembang seperti Indonesia cenderung bersifat procyclical atau bergerak searah siklus ekonomi.

    “Jadi, kalau ekonomi lebih rendah dari tahun lalu maka tax ratio-nya [rasio pajaknya] juga akan menurun lebih dalam,” jelas Fajry kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025).

    Apalagi, menurutnya, kinerja penerimaan pajak 2024 lebih berat dibandingkan tahun 2023. Dia menjelaskan bahwa penerimaan PPh Badan pada 2023 masih terbantu dari adanya booming harga komoditas tahun 2022. 

    Sebaliknya, kinerja korporasi 2023 yang memburuk menjadi beban kinerja penerimaan PPh Badan 2024 sehingga terkontraksi sampai 18,1%. Beruntung, jelas Fajry, penerimaan pajak tahun lalu terdorong kinerja penerimaan PPh 21 yang tumbuh 21,1%.

  • Bisnis di Perbatasan AS Bisa Kocar-kacir Imbas Tarif Trump Bisnis di Perbatasan AS Bisa Kocar-kacir Imbas Tarif Trump

    Bisnis di Perbatasan AS Bisa Kocar-kacir Imbas Tarif Trump Bisnis di Perbatasan AS Bisa Kocar-kacir Imbas Tarif Trump

    Jakarta –

    Ketidakpastian seputar usulan tarif dan kebijakan perdagangan yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat dunia usaha di perbatasan selatan AS gelisah. Dengan adanya bea masuk yang mungkin diberlakukan setelah 1 Maret 2025 membuat perusahaan terpaksa menunda keputusan pengeluaran dan perekrutan karyawan.

    Wilayah berpenduduk 15 juta orang di sepanjang perbatasan AS-Meksiko, dengan kota-kota seperti San Diego, Tucson, dan El Paso kaya akan bisnis mulai dari manufaktur, perdagangan grosir, hingga transportasi dan pergudangan. Jika Trump benar-benar memberlakukan tarif 25%, perusahaan-perusahaan tersebut kemungkinan terdampak lebih dahulu.

    “Saya tidak dapat membayangkan komunitas-komunitas ini terhindar dari resesi ketika tarif meningkat tajam,” ujar profesor ekonomi di New Mexico State University, Christopher Erickson dikutip dari CNN, Sabtu (8/2/2025).

    Salah satunya Tecma Group, yang mempekerjakan hampir 17.000 orang di perbatasan AS-Meksiko. Di wilayah Ciudad Juarez, pabrik Tecma Group membuat berbagai produk mulai dari maneken hingga komponen listrik. Perusahaan itu mengangkut barang-barang tersebut melintasi perbatasan, ke El Paso dan sekitarnya.

    Perdagangan bebas dengan pengurangan atau bahkan penghapusan tarif, sangat penting untuk menjaga bisnis agar tetap menguntungkan. Namun, Tecma kini berada dalam posisi menunggu dan melihat yang kondisi yang tidak nyaman.

    “Jika Anda duduk di ruang rapat dan mencoba membuat keputusan dan Anda tidak tahu berapa biayanya, Anda akan menunda keputusan tersebut. Itulah yang terjadi saat ini. Ketidakpastian adalah musuh perdagangan,” kata CEO Tecma, Alan Russell.

    Russell mengatakan ketidakpastian ini membuat perusahaan menunda rencana ekspansi. Namun, ia menolak untuk membagikan rincian rencana tersebut. Setidaknya sebanyak 100.000 pekerjaan di wilayah Paso Del Norte, yang mencakup wilayah El Paso dan Ciudad Juarez bisa terancam jika tarif mulai berlaku, terutama di industri otomotif,

    “Wilayah kami antara Juarez dan El Paso memiliki rantai pasokan otomotif yang sangat kompleks dan berkembang dengan baik. Sangat mudah untuk mengatakan, ‘mari kita ciptakan lapangan kerja di Amerika Serikat,’ namun tarif sebesar 25% akan mematikan lapangan kerja dan membuat industri otomotif terpuruk dalam banyak hal, karena tarif akan menambah biaya pembuatan kendaraan,” ujar Kepala Eksekutif Borderplex Alliance, Jon Barela.

    Untuk diketahui, Meksiko adalah mitra dagang utama AS. Kedua negara, bersama Kanada telah berbagi perjanjian perdagangan bebas selama lebih dari tiga dekade. Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, yang mulai berlaku pada 1994 dan digantikan oleh perjanjian perdagangan bebas lainnya pada 2020.

    Beranjut ke halaman berikutnya.

    Menurut laporan Congressional Research Service, perjanjian kerja sama ini tampaknya berdampak positif, meskipun tidak terlalu besar, terutama karena perdagangan dengan Kanada dan Meksiko menyumbang persentase kecil terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) AS.

    “Impor barang dari mitra NAFTA (North American Free Trade Agreement) meningkat dari US$ 151 miliar pada 1993 menjadi US$ 614 miliar pada 2017 (meningkat 307%), sementara ekspor meningkat dari US$ 142 miliar menjadi US$ 525 miliar (meningkat 271%),” tulis laporan tersebut.

    Menurut data terbaru Departemen Perdagangan, Meksiko mengekspor barang US$ 467 miliar ke AS tahun lalu hingga November, itu mencakup barang-barang seperti mobil, suku cadang kendaraan, produk segar, peralatan dan kayu.

    Sejak berlakunya NAFTA, tarif telah dihentikan atau dikurangi di antara ketiga negara tersebut. Tarif yang dikenakan Trump pada dasarnya akan menangguhkan perjanjian perdagangan saat ini, yaitu Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada.

    USMCA akan diperbarui pada 2026, dan Trump diperkirakan menggunakannya sebagai pengaruh untuk membuat Meksiko dan Kanada membuat komitmen tambahan. Tarif membuat bisnis mendatangkan barang dari luar negeri menjadi lebih mahal. Importir dapat menanggung biaya tersebut atau membebankannya kepada konsumen, yang keduanya dapat memperkecil margin keuntungan dan mempersulit pengoperasian. Hal ini dapat mempengaruhi segalanya mulai dari rencana perekrutan karyawan, ekspansi, hingga investasi bisnis lainnya.

    Para ekonom memperkirakan Meksiko tergelincir ke dalam resesi jika pemerintahan Trump menerapkan tarif 25% pada barang-barang Meksiko, mengingat negara tersebut mengirimkan lebih dari 80% ekspornya ke AS. Namun hal tersebut bukan hanya menjadi masalah bagi Meksiko, melainkan juga berdampak buruk bagi AS. Banyak warga Meksiko yang sering menyeberang ke AS untuk bekerja, berbelanja, berwisata, atau bertemu keluarga. Jika perekonomian Meksiko terguncang, dolar AS kemungkinan akan menyusut.

    “Banyak orang melintasi perbatasan setiap hari untuk bekerja atau hal lainnya, jadi jika terjadi sedikit penurunan di wilayah Tijuana, hal tersebut juga akan dirasakan oleh teman, keluarga, dan mitra bisnis di wilayah San Diego,” kata Kyle Handley, profesor ekonomi di Universitas California, San Diego.

    Menurut Presiden Kamar Dagang McAllen, Elizabeth Suarez, penurunan belanja tidak hanya akan membebani toko-toko dan restoran-restoran di dekat pelabuhan masuk, tetapi juga dapat berdampak buruk pada penerimaan pajak pemerintah.

    “McAllen menduduki peringkat salah satu dari 20 komunitas teratas di Texas untuk pengumpulan pajak penjualan. Tahun lalu kami memecahkan rekor, mengumpulkan lebih dari US$ 96 juta pajak penjualan, dan itu semua hanya terkait dengan ritel,” kata Suarez.

  • Era Jokowi Meninggalkan Warisan Utang dan Persoalan Hukum

    Era Jokowi Meninggalkan Warisan Utang dan Persoalan Hukum

    MASA kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama dua periode meninggalkan permasalahan yang signifikan dalam berbagai aspek, terutama dalam bidang ekonomi dan hukum. Warisan kebijakan yang ditinggalkan tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga menyisakan sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan berikutnya. 

    Dua isu yang paling banyak disoroti adalah meningkatnya utang negara dan berbagai persoalan hukum yang muncul selama maupun setelah kepemimpinannya.

    Salah satu kebijakan utama Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang masif, yang dilakukan dengan mengandalkan pinjaman dalam dan luar negeri. Total utang pemerintah meningkat secara signifikan selama pemerintahannya. 

    Pada awal kepemimpinan Jokowi di tahun 2014, total utang pemerintah berada di kisaran Rp 2.600 triliun, sementara pada akhir masa jabatannya di tahun 2024, angka tersebut mendekati Rp 8.444,87 triliun.

    Tahun / Utang dalam bentuk triliun 

    2014 / 2.608,78

    2015 / 3.165,13

    2016 / 3.515,02

    2017 / 3.938,70

    2018 / 4.418,30

    2019 / 4.779,28

    2020 / 6.074,56

    2021 / 6.908,87

    2022 / 7.733,99

    2023 / 8.000,00

    2024 / 8.444,87

    Data Kementerian Keuangan 

    Pemerintahan Jokowi mengklaim bahwa peningkatan utang ini digunakan untuk investasi jangka panjang yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti jalan tol, bandara, dan proyek kereta cepat. 

    Namun, kritik bermunculan mengenai efektivitas investasi ini. Beberapa proyek infrastruktur menghadapi kesulitan dalam memberikan return on investment yang diharapkan, sehingga memunculkan kekhawatiran terkait keberlanjutan fiskal negara.

    Selain itu, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami peningkatan. Walaupun masih dalam batas aman menurut standar internasional, namun tekanan terhadap anggaran negara semakin besar karena meningkatnya pembayaran bunga utang. 

    Untuk menutupi utang, Pemerintah Jokowi  berupaya meningkatkan rasio pajak terhadap PDB dengan memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan menerapkan berbagai insentif serta sanksi bagi pelanggar pajak.

    Selama era Jokowi, rasio pajak (perbandingan antara penerimaan pajak) mengalami fluktuasi sebagai berikut:

    2015: 10,76%

    2016: 10,36%

    2017: 9,89%

    2018: 10,24%

    2019: 9,76%

    2020: 8,33% (terendah, dipengaruhi oleh pandemi Covid-19)

    Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan rasio pajak, capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024, yaitu 10,7%-12,3%.

    Untuk menggenjot penerimaan pajak, pemerintah Jokowi pada April 2022 menaikkan Tarif PPN naik dari 10% menjadi 11%.

    Pemerintah Prabowo sebagai penerus Rezim Jokowi harus menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara membayar kewajiban utang dan menjaga belanja publik tetap optimal. Ini menjadi beban yang cukup berat dari rezim sebelumnya.

    Di bidang hukum, pemerintahan Jokowi juga meninggalkan sejumlah permasalahan yang menjadi sorotan. Beberapa di antaranya adalah terkait dengan kebijakan hukum yang kontroversial serta dugaan korupsi di berbagai proyek strategis nasional.

    Pertama, revisi Undang-Undang KPK. Salah satu kebijakan yang paling kontroversial adalah revisi Undang-Undang KPK pada 2019, yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Revisi ini mengubah struktur kelembagaan KPK dan mengurangi independensinya. 

    Akibatnya, kinerja pemberantasan korupsi di era Jokowi dianggap menurun, dengan beberapa kasus besar yang tidak terselesaikan atau proses hukumnya berjalan lambat.

    Kedua, kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional. Sejumlah proyek infrastruktur yang digagas Jokowi juga menjadi sorotan karena adanya dugaan korupsi. Misalnya Proyek Irigasi Lembudud di Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Proyek ini, yang dimulai pada tahun 2018 dengan anggaran sekitar Rp 19,9 miliar, bertujuan untuk mendukung pertanian padi organik di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. 

    Namun, pada tahun 2023, Kejaksaan Negeri Nunukan menemukan indikasi kerugian negara sekitar Rp 11 miliar akibat proyek yang tidak selesai dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk pejabat pembuat komitmen, konsultan pengawas, dan pelaksana kontrak

    Di era Jokowi proyek pengadaan bansos Covid-19 yang menyeret beberapa pejabat tinggi, serta berbagai kasus di sektor energi dan pangan. Berbagai pihak menilai kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana proyek-proyek besar tersebut.

    Kasus yang cukup ramai sekarang ini PSN PIK 2 di Banten, ada dugaan keterlibatan Jokowi di dalam proyek yang penuh kontroversi itu. Majalah Tempo menuliskan ada dugaan Sugianto Kusuma (Aguan) pemilik Agung Sedayu Group mendapatkan PSN PIK setelah membantu IKN.

    Dugaan keterlibatan korupsi mantan Wali Kota Solo itu menyebabkan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) memasukkan nama Jokowi, mantan Presiden Indonesia, sebagai salah satu finalis untuk “Person of the Year” dalam kategori korupsi.

    Ketiga, kriminalisasi aktivis dan oposisi. Selama pemerintahan Jokowi, berbagai aktivis dan tokoh oposisi melaporkan adanya peningkatan kriminalisasi terhadap mereka yang bersuara kritis terhadap pemerintah. Beberapa undang-undang seperti UU ITE sering digunakan untuk membungkam kritik. Kasus-kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintahan Jokowi terhadap kebebasan berekspresi dan demokrasi.

    Kasus kriminalisasi terhadap aktivis:

    -Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti: Keduanya menghadapi proses hukum setelah mengkritik kebijakan pemerintah terkait isu HAM dan lingkungan. 

    -Ravio Patra: Aktivis ini ditangkap dengan tuduhan menyebarkan pesan provokatif, meskipun ia mengklaim bahwa akun WhatsApp-nya diretas.

    -Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan: Keduanya ditangkap dengan tuduhan menyebarkan informasi yang menimbulkan keonaran terkait penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja

    Data Kriminalisasi:

    2020: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat 132 kasus pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dengan 157 korban, termasuk dugaan kriminalisasi terhadap aktivis. 

    2019: YLBHI melaporkan 47 kasus dugaan kriminalisasi masyarakat sipil dengan 1.019 korban. 

    2024: SAFEnet mencatat 30 kasus kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di ranah digital selama Januari-Maret, dengan 52 orang terjerat kasus tersebut. 

    Mantan Presiden Jokowi meninggalkan warisan yang kompleks bagi pemerintahan Prabowo. Di satu sisi, investasi besar dalam infrastruktur diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian. 

    Namun, di sisi lain, beban utang yang besar menuntut kebijakan fiskal yang hati-hati agar tidak menimbulkan krisis ekonomi di masa depan.

    Presiden Prabowo pun melakukan efisiensi dengan memangkas anggaran di berbagai lembaga negara.rmol news logo article

    *Penulis adalah Aktivis 98

  • Rata-Rata Gaji Rakyat Indonesia Rp78,6 Juta per Tahun, per Bulannya Dapat Rp6,55 Juta

    Rata-Rata Gaji Rakyat Indonesia Rp78,6 Juta per Tahun, per Bulannya Dapat Rp6,55 Juta

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 2024 mencapai 4.960,3 dolar AS atau setara dengan Rp78,6 juta per tahun.

    Dengan begitu, rata-rata masyarakat Indonesia memiliki pendapatan sekitar Rp6,55 juta per bulan. Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

    “PDB per kapita tahun 2024 adalah sebesar Rp78,62 juta atau sebesar 4.960,33 dolar AS per kapita,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Rabu 5 Februari 2025.

    Pendapatan Meningkat, Ekonomi Stabil

    Dibandingkan tahun 2023, angka PDB per kapita mengalami kenaikan sebesar Rp3,6 juta dalam setahun. Pada 2023, PDB per kapita tercatat sebesar Rp75 juta atau 4.919,7 dolar AS.

    Kenaikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 5,03 persen.

    “Secara c-to-c (year on year), ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen,” ucap Amalia Adininggar Widyasanti.

    BPS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh PDB atas dasar harga konstan (ADHK) yang mencapai Rp 12.301,48 triliun dan PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp20.892,35 triliun.

    Apa Itu PDB per Kapita dan Mengapa Penting?

    PDB per kapita adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat suatu negara. Indikator ini diperoleh dengan membagi total PDB dengan jumlah penduduk. PDB sendiri mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara, atau total nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian nasional.

    Sebagai indikator utama dalam menilai kondisi ekonomi suatu negara, peningkatan PDB per kapita menunjukkan adanya kemajuan dalam kesejahteraan masyarakat.

    Target Pemerintah: Pendapatan per Kapita Rp193 Juta per Tahun

    Pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan signifikan dalam pendapatan per kapita dalam satu dekade ke depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto optimistis bahwa dengan aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), pendapatan per kapita akan melonjak menjadi 12.000 dolar AS atau sekitar Rp193 juta per tahun (kurs Rp 16.161).

    Ini berarti, rata-rata masyarakat Indonesia berpotensi memiliki pendapatan sekitar Rp16 juta per bulan.

    “Roadmap pemerintah sekarang dalam 10 tahun ke depan target kita di atas USD 10.000. Tentu kita bisa kita targetkan lebih tinggi hingga USD 12.000 dalam 10 tahun ke depan,” tutur Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Hotel St. Regis, Rabu 29 mei 2024.

    Lebih jauh, dia menyebut bahwa dalam 20 tahun ke depan, target pendapatan per kapita bisa meningkat ke kisaran USD 24.000 hingga USD 36.000.

    Dampak pada Ekonomi dan Masyarakat

    Kenaikan PDB per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang stabil memberikan dampak positif bagi masyarakat. Beberapa dampak tersebut meliputi:

    Peningkatan Daya Beli: Dengan pendapatan yang meningkat, masyarakat memiliki daya beli yang lebih besar, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan sektor konsumsi. Peluang Investasi: Pertumbuhan ekonomi yang stabil meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Pengurangan Kemiskinan: Meningkatnya pendapatan per kapita diharapkan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

    Akan tetapi, meski secara rata-rata pendapatan masyarakat meningkat, distribusi pendapatan yang merata masih menjadi tantangan utama. Disparitas pendapatan antarwilayah dan kelompok sosial perlu terus menjadi perhatian pemerintah agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dampak Pemangkasan Anggaran 2025, Apakah Produktif atau Kontraproduktif?

    Dampak Pemangkasan Anggaran 2025, Apakah Produktif atau Kontraproduktif?

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran Rp 306,69 triliun dari APBN 2025 untuk membiayai program-program prioritas yang dijanjikannya saat kampanye Pilpres 2024. Apa dampaknya?

    Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Menindaklanjuti Inpres itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.

    Berdasarkan Inpres itu, Prabowo meminta penghematan anggaran sampai Rp 306,69 triliun. Belanja kementerian/lembaga (K/L) dipangkas sampai Rp256,1 triliun dan dana transfer ke daerah juga dipotong Rp 50,59 triliun.

    Anggaran yang dipangkas Prabowo itu kemudian dialokasikan, di antaranya untuk pembiayaan program makan bergizi gratis yang ditingkatkan menjadi Rp171 triliun dari sebelumnya hanya Rp 71 triliun.

    Penambahan anggaran untuk program andalan Prabowo itu untuk memperluas jangkauan penerima manfaat dari 17,5 juta anak menjadi sekitar 83 juta orang pada 2025. 

    Selain untuk makan bergizi gratis, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk program strategis lain seperti perbaikan rumah sakit, klinik, pelayanan kesehatan untuk masyarakat, sekolah, pesantren, pengembangan infrastruktur transportasi, energi, bantuan sosial, subsidi, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pemberdayaan masyarakat.

    Penghematan anggaran dilakukan Prabowo tak terlepas dari kondisi APBN 2024 yang tekor sampai Rp 507,8 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) dan kegagalan pemerintah mendapatkan sumber penghasilan baru untuk meningkatkan pendapatan negara.

    Pemerintah sempat berencana menaikkan pajak penghasilan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, namun ditentang banyak pihak. Akhirnya, Prabowo memutuskan PPN 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.

    Dampak Efisiensi Anggaran
    Meskipun pemangkasan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengalihkan dana ke program prioritas, beberapa ekonom mengingatkan dampak yang dapat ditimbulkan bagi perekonomian, seperti penurunan daya beli masyarakat, ketidakpastian investasi publik, hingga kesulitan terbuka lapangan kerja baru.

    Dampak penurunan daya masyarakat langsung terasa pada Januari 2025 dengan terjadinya deflasi sebesar 0,76%, seperti dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (3/2/2025).

    Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kelompok penyumbang deflasi terbesar bulan lalu, adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 9,16%. Kelompok ini memberi andil deflasi 1,44%.

    “Komoditas yang dominan menjadi pendorong deflasi kelompok ini adalah tarif listrik yang andilnya terhadap deflasi sebesar 1,47%,” tutur Amalia.

    Selanjutnya kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,08% dan memberikan andil deflasi 0,01%. Sedangkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 1,94%, dan memberikan andil inflasi 0,56%.

    Infografik pemangkasan anggaran 2025. – (Investor Daily/Felicia Karen Agatha Handjojo)

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro langsung merespons kekhawatiran pelemahan konsumsi masyarakat yang ditandai dengan deflasi. Menurut dia, deflasi harus ditilik lebih lanjut penyebabnya.

    “Kalau sumber atasnya itu berasal dari inflasi inti atau core inflation, kita patut concern karena itu ada pelemahan dari kegiatan konsumsi masyarakat,” kata Bambang dikutip dari Antara.

    Jajaran pemerintah tingkat pusat hingga daerah kini mulai putar otak bekerja dengan anggaran yang dipangkas sana-sini.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) misalnya terkena terkena pemangkasan Rp 81,38 triliun, sehingga tersisa Rp 29,57 dari anggaran sebelumnya Rp 110,95 triliun. Akibatnya, banyak kegiatan harus dibatalkan.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan dampak dari efisiensi tersebut adalah terjadi 10 perubahan pola kerja di kementeriannya. Pertama, antaranya pembatalan kegiatan fisik single year contract baru dan multi year contract baru yang bersumber dari rupiah murni.

    “Dua, pembatalan pembelian alat berat, kami sekarang hanya mengoptimalisasikan alat berat yang ada,” ujar Dody di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Ketiga, penggunaan dana tanggap darurat lebih efektif dan efisien. Keempat, pembatasan perjalanan dinas di dalam maupun luar negeri. Kelima, mengurangi belanja ATK.

    Keenam, meniadakan semua kegiatan seremonial. Ketujuh, pelaksanaan rapat kerja, rapat koordinasi hingga sosialisasi bakal dilakukan secara online. Kedelapan, meniadakan belanja kehumasan tidak prioritas, seperti percetakan banner, spanduk, seminar kit, dan sebagainya. Kesembilan, efisiensi belanja operasional, baik layanan perkantoran, pembelian dan perawatan, sewa kendaraan, dan sebagainya. 

    Kesepuluh, efisiensi belanja nonoperasional yang mengikuti honor kegiatan, dasar konsultan, kajian analisis, dan sebagainya.

    Anggaran belanja Kemkomdigi juga dipangkas sebesar Rp 4,49 triliun dari pagu Rp7,73 triliun. Menkomdigi Meutya Hafid menerapkan beberapa strategi efisiensi, di antaranya memprioritaskan program digitalisasi yang berdampak langsung pada masyarakat, melakukan refokus anggaran, dan meninjau ulang program kerja yang sudah ada. 

    Selain itu, Kemkomdigi juga mencari celah penghematan dengan pola kemitraan baru dan mengimplementasikan program kerja berdasarkan prinsip kerja sama dan kolaborasi.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan anggaran kementeriannya disunat Rp 3,66 triliun dari Rp 5,2 triliun, namun ia masih optimistis program 3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo tetap berjalan dengan cara kolaborasi, misalnya lewat program corporate social responsibility (CSR) perusahaan dan mengoptimalkan kucuran dana investasi swasta.

    Investor dari Uni Emirat Arab dan Qatar diklaim akan membangun 1 juta rumah di Indonesia.

    Komisi Yudisial telah membatalkan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung akibat pemotongan anggaran sebesar 54,35%. 

    “Sesuai undang-undang, KY harus mengumumkan seleksi dalam 15 hari kerja sejak menerima surat dari MA pada 16 Januari 2025. Namun, karena efisiensi anggaran, seleksi tidak bisa dilaksanakan,” ujar Menurut Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY M Taufiq HZ dalam konferensi pers daring, Jumat (7/2/2025).

    Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Akhmad Akbar Susamto mengatakan pemangkasan anggaran, terutama jika dilakukan di sektor-sektor produktif, seperti infrastruktur pokok, pendidikan, dan kesehatan, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

    “Sektor-sektor ini memiliki efek multiplikatif yang signifikan terhadap perekonomian. Jika pemotongan anggaran tidak dilakukan secara selektif, maka dapat berdampak negatif pada investasi publik, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja,” katanya dikutip dari laman resmi UGM.

    Selain itu juga berdampak pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat juga dirasakan. 

    Akbar mengingatkan pemerintah agar tidak memangkas anggaran program yang berkaitan dengan perlindungan sosial, subsidi, atau bantuan bagi kelompok rentan. 

    “Jika pemotongan anggaran terlalu agresif di sektor ini, maka daya beli masyarakat dapat menurun, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi,” tuturnya.

  • Perusahaan Logistik Ketar-ketir Akibat Kebijakan Tarif Trump ke China

    Perusahaan Logistik Ketar-ketir Akibat Kebijakan Tarif Trump ke China

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan-perusahaan logistik bergegas untuk melakukan penyesuaian dengan peraturan baru Presiden AS Donald Trump yang berpotensi menghambat salah satu segmen bisnis mereka yang sedang booming, yaitu pengiriman paket kecil dari penjual China ke pembeli Amerika.

    Melansir Bloomberg pada Jumat (7/2/2025), keputusan Trump untuk mencabut aturan “de minimis” bagi China secara efektif menutup celah yang memungkinkan paket kecil di bawah US$800 masuk ke AS bebas bea. Hal ini berdampak pada miliaran barang yang dijual oleh pengecer seperti Shein dan Temu.

    Dampak awalnya adalah kebingungan dan upaya tergesa-gesa yang dilakukan beberapa perusahaan logistik di China untuk menaikkan harga guna mengimbangi tarif yang lebih tinggi.

    Namun tindakan Trump ini mempunyai risiko dampak yang luas, termasuk menekan konsumen AS yang sudah berjuang menghadapi tekanan biaya hidup. Meskipun China secara resmi melaporkan ekspor paket kecil ke Amerika senilai US$23 miliar pada tahun lalu, Nomura Holdings Inc. memperkirakan paket tujuan Amerika senilai US$46 miliar berasal dari negara tersebut.

    Sementara itu, pencabutan de minimis dapat mengurangi pertumbuhan ekspor China sebesar 1,3 poin persentase dan mengurangi ekspansi produk domestik bruto China tahun ini sebesar 0,2 poin persentase. Proyeksi itu semakin menambah tantangan ekonomi yang  membebani perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut.

    Operator pos global seperti US Postal Service (USPS) memiliki 50% pangsa pasar segmen pengiriman surat langsung (direct mailing), yaitu sebuah perusahaan mengirimkan barang dari gudang di China ke konsumen di luar negeri, menurut laporan China Merchants Bank Co. pada 2024. 

    Adapun, USPS sempat menghentikan layanan pengiriman semua surat dan paket dari China menuju AS. Kebijakan itu pun akhirnya dibatalkan setelah beberapa waktu dan sempat membingungkan para pelaku usaha.

    Operator tersebut biasanya mengenakan biaya lebih rendah dibandingkan perusahaan seperti FedEx Corp., DHL dan United Parcel Service Inc., yang memegang 10% saham perdagangan. Sementara itu, agen logistik lainnya menyumbang 40% sisanya, menurut China Merchants Bank.

    USPS mengatakan pihaknya menerima semua surat dan paket masuk internasional dari China dan Hong Kong dan bekerja sama dengan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS untuk meminimalkan gangguan pengiriman. Pemerintah juga menerapkan mekanisme pengumpulan untuk memastikan tarif baru dibebankan dan dipungut.

    Secara terpisah, seorang juru bicara FedEx mengatakan pihaknya bekerja sama dan mendukung pelanggannya untuk beradaptasi terhadap perubahan besar dari pengumuman tarif. 

    Dia mengatakan, pengiriman barang antara AS dan China akan terus dilanjutkan. Namun, FedEx menolak berkomentar apakah perusahaan telah menyesuaikan jadwal penerbangan atau waktu pengiriman untuk paket tujuan AS dari China.

    Sementara itu, UPS mengatakan pihaknya akan terus menyediakan layanan masuk dan keluar China dan Hong Kong. Perusahaan logistik lainnya, DHL melalui perwakilannya di Asia Pasifik mengatakan mungkin ada waktu dan biaya tambahan dalam pengiriman barang. Perusahaan belum menangguhkan penanganan paket dari Hong Kong yang ditujukan ke AS.

    Selanjutnya, penyedia logistik utama di China, SF Express memutuskan untuk menaikkan biaya kliring dan setoran tarif untuk paket kecil tujuan AS, menurut Nomura. 

    Semua paket e-commerce yang dikirim dari China akan dikenakan biaya kliring tambahan sebesar 20 yuan ($2,70), serta pra-pengumpulan deposit tarif sebesar 30% berdasarkan berat paket, kata bank tersebut.

    Sementara itu, pengecer China yang menjual di platform e commerce Shein dan Temu mengatakan bahwa mereka telah diminta oleh agen logistik untuk mulai membayar retribusi tambahan sebesar 30%.

    Para vendor menerima pemberitahuan tentang harga baru yang akan dikenakan oleh agen logistik mereka pada Rabu (5/2/22025), menurut sebuah memo yang dilihat Bloomberg. 

    Tambahan 30% dari nilai eceran barang yang dijual harus dibayar dalam bentuk deposit, yang kemudian akan dikembalikan oleh agen atau diminta untuk diisi ulang tergantung pada biaya pajak sebenarnya dari bea cukai AS.