Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Kemenpar Minta Tambahan Anggaran Rp2,25 Triliun di Tengah Efisiensi

    Kemenpar Minta Tambahan Anggaran Rp2,25 Triliun di Tengah Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) masih mengusahakan usulan tambahan anggaran sebesar Rp2,5 triliun, di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Rabu (12/2/2025).

    “Kemenpar masih mengusahakan usulan tambahan sebesar Rp2,25 triliun sebagaimana pernah kami sampaikan ke komisi VII,” kata Widiyanti, Rabu (12/2/2025).

    Widiyanti mengatakan, usulan tambahan anggaran akan diprioritaskan untuk kegiatan promosi dan penyelenggaraan event agar target yang diberikan tahun ini dapat tercapai.

    Tahun ini, kontribusi sektor pariwisata ke produk domestik bruto (PDB) ditargetkan sebesar 4,6% dengan devisa pariwisata di kisaran US$19 miliar – US$22,1 miliar.

    Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ditargetkan sebesar 14,6 juta – 16 juta, sedangkan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 1,08 miliar. Selain itu, tenaga kerja yang terserap di sektor ini ditargetkan sebesar 25,8 juta.

    Adapun Kemenpar menjadi salah satu kementerian yang terdampak kebijakan pemangkasan anggaran. 

    Widiyanti menyebut, pihaknya diminta melakukan efisiensi sebesar Rp603,8 miliar dari total pagu 2025 Rp1,48 triliun. Dengan adanya pemangkasan tersebut, anggaran yang dapat digunakan Kemenpar tahun ini sebesar Rp603,8 miliar.

    Sisa anggaran tersebut akan dialokasikan untuk satuan kerja (satker) pusat sebesar Rp320,7 miliar, badan pelaksana otorita Rp19,8 miliar, dan politeknik pariwisata Rp263 miliar. 

    Dengan adanya efisiensi Rp783,8 miliar menjadi Rp603,8 miliar, Widiyanti mengungkap bahwa kementeriannya diminta untuk memprioritaskan lima program unggulan. Program itu yakni gerakan wisata bersih, tourism 5.0 AI, pariwisata naik kelas, event dengan IP Indonesia, dan desa wisata.

    Dia mengatakan, kelima program ini mendukung empat dari delapan Asta Cita. Selain itu, Kemenpar berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata secara menyeluruh, sesuai dengan target yang diberikan.

  • Anggaran Kemenpar Dipangkas Rp603,8 Miliar, Sisa Rp884,9 Miliar

    Anggaran Kemenpar Dipangkas Rp603,8 Miliar, Sisa Rp884,9 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melakukan efisiensi sebesar Rp603,8 miliar untuk tahun anggaran 2025. Dengan demikian, sisa anggaran yang dimiliki Kemenpar yakni Rp884,9 miliar, dari sebelumnya Rp1,49 triliun.

    Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan, pagu anggaran Kemenpar tahun ini ditetapkan sebesar Rp1,48 triliun. Kendati begitu seiring adanya instruksi efisiensi, anggaran Kemenpar untuk tahun ini tersisa Rp884,9 miliar. 

    “Anggaran yang dapat digunakan Rp884,9 miliar,” kata Widiyanti dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (12/2/2025).

    Awalnya, sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025, Kemenpar diarahkan untuk melakukan penghematan anggaran hingga Rp783,8 miliar.

    Namun, setelah melakukan rekonstruksi anggaran, Kemenpar diminta melakukan efisiensi sebesar Rp603,8 miliar sehingga anggaran yang dapat digunakan pada tahun ini sebesar Rp603,8 miliar.

    Widiyanti menuturkan, sisa anggaran tersebut akan dialokasikan untuk satuan kerja (satker) pusat sebesar Rp320,7 miliar, badan pelaksana otorita Rp19,8 miliar, dan politeknik pariwisata Rp263 miliar. 

    Dengan adanya efisiensi Rp783,8 miliar menjadi Rp603,8 miliar, Widiyanti mengungkap bahwa kementeriannya diminta untuk memprioritaskan lima program unggulan. Program itu yakni gerakan wisata bersih, tourism 5.0 AI, pariwisata naik kelas, event dengan IP Indonesia, dan desa wisata.

    Dia mengatakan, kelima program ini mendukung empat dari delapan Asta Cita. Selain itu, Kemenpar berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata secara menyeluruh, sesuai dengan target yang diberikan.

    Adapun, kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini ditargetkan sebesar 4,6% dengan devisa pariwisata di kisaran US$19 miliar – US$22,1 miliar.

    Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ditargetkan sebesar 14,6 juta – 16 juta, sedangkan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 1,08 miliar. Selain itu, tenaga kerja yang terserap di sektor ini ditargetkan sebesar 25,8 juta.

  • Mendag minta calon duta besar RI bersinergi memperluas pasar ekspor

    Mendag minta calon duta besar RI bersinergi memperluas pasar ekspor

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam pembekalan kepada para Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (11/2/2025). (ANTARA/HO-Kemendag)

    Mendag minta calon duta besar RI bersinergi memperluas pasar ekspor
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 12:47 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meminta kepada calon duta besar bersinergi untuk memperluas pasar ekspor pada negara penempatan.

    Dalam pembekalan kepada para Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (11/2), Budi menyampaikan bahwa calon duta besar RI dapat membantu dalam mewujudkan target pertumbuhan ekspor sebesar 7,1 persen pada 2025.

    “Semoga Bapak dan Ibu dapat bersinergi dengan Kemendag dalam memperluas pasar ekspor ke negara penempatan hingga target pertumbuhan ekspor sebesar 7,1 persen pada 2025 tercapai,” ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Menurut Budi, dengan memperhitungkan berbagai faktor seperti produk domestik bruto (PDB) dunia, PDB Indonesia, nilai tukar, serta harga komoditas dunia, ekspor nasional Indonesia ditargetkan akan tumbuh sebesar 7,1 persen pada 2025 atau senilai 294,45 miliar dolar AS.

    Ia juga mengajak para calon duta besar agar dapat mendukung tiga program utama Kemendag, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor dan UMKM Bisa Ekspor.

    Dalam mendukung target pertumbuhan ekspor, Kemendag berkomitmen untuk memperluas pasar ekspor dengan penguatan diplomasi perdagangan. Upaya ini ditempuh, antara lain, melalui penyelesaian perundingan, sengketa perdagangan, serta partisipasi pada forum internasional.

    Hingga saat ini, setidaknya telah terimplementasi 19 perjanjian dagang, tertandatangani dan teratifikasi 10 perjanjian, serta sedang dirundingkan 16 perjanjian lainnya. Budi pun meminta sejumlah dukungan untuk penguatan diplomasi perdagangan kepada para calon duta besar.

    Pertama, dukungan melalui pembukaan akses pasar dan upgrading perundingan dengan negara-negara mitra di berbagai forum, baik bilateral, regional, maupun multilateral.

    Kedua, dukungan penyusunan informasi pasar. Mendag mengharapkan peran perwakilan dalam merespons isu-isu yang berkembang di negara akreditasi seperti isu perdagangan hijau dan berkelanjutan.

    Ketiga, dukungan pemanfaatan instrumen trade remedies antidumping, antisubsidi, serta safeguard secara masif dan efektif untuk melindungi industri dalam negeri.

    Mendag menyampaikan kepada para calon duta besar, Kemendag memiliki 46 perwakilan perdagangan yang meliputi 19 Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), 24 Atase Perdagangan, 1 Konsul Perdagangan, 1 Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), dan 1 Duta Besar di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    “Para perwakilan perdagangan ini saya tugaskan membawa misi peningkatan ekspor yang berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perbankan, dan lembaga terkait lainnya,” kata Budi.

    Mendag juga mendorong dan memfasilitasi ekspor ke pasar negara berkembang (emerging market), serta mendukung transformasi struktur ekspor. Upaya ini mencakup transformasi komoditas mentah yang bernilai tambah rendah menuju produk ekspor berbasis manufaktur berteknologi tinggi dan menengah sebagai bagian dari dukungan program hilirisasi dan industrialisasi.

    Sumber : Antara

  • Mendag Minta Calon Dubes RI Bersinergi Perluas Pasar Ekspor

    Mendag Minta Calon Dubes RI Bersinergi Perluas Pasar Ekspor

    JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meminta kepada calon duta besar (dubes) bersinergi untuk memperluas pasar ekspor pada negara penempatan.

    Dalam pembekalan kepada para Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI, Budi menyampaikan, calon duta besar RI dapat membantu dalam mewujudkan target pertumbuhan ekspor sebesar 7,1 persen pada 2025.

    “Semoga Bapak dan Ibu dapat bersinergi dengan Kemendag dalam memperluas pasar ekspor ke negara penempatan hingga target pertumbuhan ekspor sebesar 7,1 persen pada 2025 tercapai,” ujar Budi dilansir ANTARA, Rabu, 12 Februari.

    Menurut Budi, dengan memperhitungkan berbagai faktor seperti produk domestik bruto (PDB) dunia, PDB Indonesia, nilai tukar, serta harga komoditas dunia, ekspor nasional Indonesia ditargetkan akan tumbuh sebesar 7,1 persen pada 2025 atau senilai 294,45 miliar dolar AS.

    Ia juga mengajak para calon duta besar agar dapat mendukung tiga program utama Kemendag, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor dan UMKM Bisa Ekspor.

    Dalam mendukung target pertumbuhan ekspor, Kemendag berkomitmen untuk memperluas pasar ekspor dengan penguatan diplomasi perdagangan. Upaya ini ditempuh, antara lain, melalui penyelesaian perundingan, sengketa perdagangan, serta partisipasi pada forum internasional.

    Hingga saat ini, setidaknya telah terimplementasi 19 perjanjian dagang, tertandatangani dan teratifikasi 10 perjanjian, serta sedang dirundingkan 16 perjanjian lainnya.

    Budi pun meminta sejumlah dukungan untuk penguatan diplomasi perdagangan kepada para calon duta besar.

    Pertama, dukungan melalui pembukaan akses pasar dan upgrading perundingan dengan negara-negara mitra di berbagai forum, baik bilateral, regional, maupun multilateral.

    Kedua, dukungan penyusunan informasi pasar. Mendag mengharapkan peran perwakilan dalam merespons isu-isu yang berkembang di negara akreditasi seperti isu perdagangan hijau dan berkelanjutan.

    Ketiga, dukungan pemanfaatan instrumen trade remedies antidumping, antisubsidi, serta safeguard secara masif dan efektif untuk melindungi industri dalam negeri.

    Mendag menyampaikan kepada para calon duta besar, Kemendag memiliki 46 perwakilan perdagangan yang meliputi 19 Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), 24 Atase Perdagangan, 1 Konsul Perdagangan, 1 Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), dan 1 Duta Besar di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    “Para perwakilan perdagangan ini saya tugaskan membawa misi peningkatan ekspor yang berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perbankan, dan lembaga terkait lainnya,” kata Budi.

    Mendag juga mendorong dan memfasilitasi ekspor ke pasar negara berkembang (emerging market), serta mendukung transformasi struktur ekspor.

    Upaya ini mencakup transformasi komoditas mentah yang bernilai tambah rendah menuju produk ekspor berbasis manufaktur berteknologi tinggi dan menengah sebagai bagian dari dukungan program hilirisasi dan industrialisasi.

  • Rasio Pajak Ditarget Naik di 2025, Pengamat Ekonomi: Ambisius atau Tak Realistis?

    Rasio Pajak Ditarget Naik di 2025, Pengamat Ekonomi: Ambisius atau Tak Realistis?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menargetkan kenaikan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Tax Ratio Indonesia pada tahun 2025. Hal itu menuai kritik.

    Target pemerintah, rasio pajak berada antara rentang 11,2% – 12%.  Lebih tinggi dari realisasi Tax Ratio pada tahun 2023 dan target Tax Ratio pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang masing-masing sebesar 10,32% dan 10,12%.

    Pengamat Ekonomi, Awalil Rizky mempertanyakan hal tersebut. Ia menanyakan apakah itu realistis.

    “Semua rasio ditargetkan naik pada 2025, kecuali pendapatan negara. Ambisius atau tak realistis?” kata Awalil dikutip dari unggahannya di X, Rabu (12/2/2025).

    Di sisi lain, Awalil menjelaskan, pendapatan negara hanya 12,48% pada 2024. Kemudian pajak 10,08%.

    “Pada 2024 rasio atas PDB sbb: pendapatan (12,84%), perpajakan (10,08%), Pajak dalam arti sempit (8,73%), dan pajak arti luas (11,15%),” jelasnya.

    “Semua rasio cenderung menurun periode 2009-2024,” tambahnya.

    Sementara itu, pemerintah terlanjur menargetkan kenaikan rasio pajak untuk PDB.

    Itu tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. RKP merupakan dokumen yang disusun pemerintah sebagai landasan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

    (Arya/Fajar)

  • Optimalisasi Penerimaan Negara, Sri Mulyani Janji Sempurnakan Coretax

    Optimalisasi Penerimaan Negara, Sri Mulyani Janji Sempurnakan Coretax

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan terus menyempurnakan sistem perpajakan digital Coretax guna meningkatkan efisiensi dan kenyamanan wajib pajak. Hal ini disampaikannya dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Menurut Sri Mulyani, perbaikan Coretax menjadi prioritas agar investor asing dan domestik semakin nyaman dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia.

    “Kita sekarang berinvestasi dalam beberapa sistem seperti Coretax dan CEISA. Saya tahu beberapa dari Anda masih mengeluhkan coretax, tetapi kita akan terus meningkatkan dan membangun sistem yang lebih baik,” ujar Sri Mulyani.

    Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) resmi diimplementasikan pada 1 Januari 2025 sebagai bagian dari transformasi digital perpajakan di Indonesia. Sistem pajak digital Coretax ini bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki ekosistem perpajakan nasional sehingga meningkatkan penerimaan negara.

    Sri Mulyani menegaskan dengan penerapan sistem pajak digital yang optimal, penerimaan negara dapat meningkat signifikan. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto disebut turut menaruh perhatian terhadap efektivitas sistem ini dalam mengurangi kebocoran pajak, tax evasion, dan tax avoidance.

    Berdasarkan catatan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), jika Coretax berjalan dengan baik, potensi penerimaan pajak dapat meningkat hingga 6,5% dari produk domestik bruto (PDB). Jika dikonversi, nilainya bisa mencapai Rp 1.500 triliun.

    “Isu ini menjadi perhatian langsung presiden untuk memastikan penerimaan pajak lebih optimal, terutama dalam mengatasi kebocoran pajak,” tegas Sri Mulyani.

    Dengan penyempurnaan sistem pajak digital Coretax yang dapat meningkatkan penerimaan negara, Sri Mulyani berharap proses administrasi pajak menjadi lebih transparan, efisien, dan dapat meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap sistem perpajakan Indonesia.

  • Serap Banyak Tenaga Kerja, Industri Tembakau Harus Dilindungi – Page 3

    Serap Banyak Tenaga Kerja, Industri Tembakau Harus Dilindungi – Page 3

    Sebelumnya, peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) terus mendapat kritikan tajam. Menyusul adanya ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi, hingga potensi kehilangan penerimaan negara hingga ratusan triliun rupiah.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, mengatakan bahwa dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp 308 triliun.

    Menurut dia, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan identitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran.

    “Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk,” ujarnya, Kamis (7/11/2024).

    Dari sisi penerimaan negara, Andry melanjutkan, ada potensi hilangnya Rp 160,6 triliun, atau sekitar 7 persen dari penerimaan pajak jika aturan itu disahkan. Jika regulasi ini diterapkan, target penerimaan negara sebesar Rp 218,7 triliun untuk tahun ini kemungkinan besar tidak akan tercapai.

    Pasalnya, lanjut Andry, industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi Covid-19, industri ini menyumbang hingga 6,9 persen terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.

     

  • Isyarat Menkes-Dirut BPJS Kesehatan soal Iuran JKN Sudah Waktunya Naik

    Isyarat Menkes-Dirut BPJS Kesehatan soal Iuran JKN Sudah Waktunya Naik

    Jakarta –

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti buka suara tentang potensi kenaikan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rencananya, penyesuaian ini akan dilakukan pada 2026.

    “Nah lama-lama kalau kesadaran masyarakat terhadap pola perilakunya, pola demografi, dan pola penyakitnya mahal-mahal kan nggak cukup suatu ketika, harus disesuaikan. Nah yang dibahas ini kira-kira 2026 mulai naik apa nggak,” kata Ghufron di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

    Ali Ghufron menambahkan bahwa penyesuaian tarif iuran peserta JKN memang sudah seharusnya dilakukan. Hal ini untuk menjaga aliran dana BPJS Kesehatan tetap ‘sehat’.

    Terlebih biaya pengobatan untuk beberapa penyakit juga mengalami kenaikan tahun ke tahun, sehingga penyesuaian tarif nantinya bisa menyeimbangkan beban jaminan dengan pendapatan tarif iuran.

    “Nah kita kan bikin beberapa skenario untuk itu sehingga nanti dipertanyakan kira-kira kesiapannya seperti apa paling tidak untuk 2026. 2025 kami pastikan dana jaminan sosial itu sehat, tapi nanti suatu ketika tidak sehat,” katanya.

    BPJS Kesehatan juga akan mengoptimalkan tim anti-fraud yakni Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN) untuk ‘menjegal’ praktik-praktik nakal oknum rumah sakit.

    “Anggotanya ada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BPK (Badan Pengawas Keuangan), Kemenkes, dan BPJS,” tegas Ghufron.

    Senada, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin juga menegaskan pentingnya kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan. Mengingat, belum ada penyesuaian tarif baru sejak 2020.

    “Sama aja kita ada inflasi 5 persen. Gaji pegawai atau menteri tidak boleh naik selama 5 tahun, itu kan agak menyedihkan juga kalau kita bilang ke karyawan atau supir kita, nggak naik 5 tahun padahal inflasi 15 persen, kan nggak mungkin,” ucap Menkes Budi.

    Menkes menambahkan belanja kesehatan masyarakat saat ini kenaikannya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB).

    Pada 2023, total belanja kesehatan mencapai Rp614,5 triliun atau naik 8,2 persen dari tahun 2022 yang senilai Rp567,7 triliun. Sebelum periode COVID-19 pun pada 2018 belanja kesehatan naik 6,2 persen, dari Rp421,8 triliun menjadi Rp448,1 triliun.

    Menurut Menkes Budi kenaikan belanja kesehatan yang sudah melampaui pertumbuhan PDB Indonesia yang hanya di kisaran 5 persen selama 10 tahun terakhir menandakan kondisinya tidak sehat.

    (dpy/naf)

  • Sri Mulyani Ungkap ‘Titah’ Prabowo: Tutup Kebocoran dan Kerek Penerimaan Pajak

    Sri Mulyani Ungkap ‘Titah’ Prabowo: Tutup Kebocoran dan Kerek Penerimaan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menerima titah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengerek penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai belanja negara. 

    Hal tersebut dirinya sampaikan di hadapan para investor dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Hotel Fairmont, Selasa (11/2/2025). 

    “Presiden sendiri mengarahkan kami untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama dalam menangani kebocoran, penggelapan, hingga penghindaran pajak,” ujarnya. 

    Terdapat beberapa area yang akan menjadi fokus utama Kemenkeu, termasuk mengintegrasikan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi kekuatan bersama.

    Dengan demikian Wajib Pajak (WP) akan dapat memiliki data yang konsisten dan akan menciptakan layanan yang jauh lebih baik sehingga tidak akan ada pengulangan data serta biaya kepatuhan. 

    Dalam melaksanakan titah collecting more, pemerintah akan terus membuat APBN menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai kesejahteraan ekonomi. 

    Selain melalui reformasi perpajakan yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah juga memperkuat Coretax, Customs-Excise Information System and Automation (CEISA), dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak. 

    Sri Mulyani juga memaparkan di depan para investor, bahwa pemerintah akan terus mendorong peningkatan rasio pajak, menyesuaikan dengan sistem pajak digital dan global, reformasi pengelolaan sumber daya alam dan aset milik negara, serta memberikan insentif fiskal yang terukur untuk akselerasi investasi. 

    Bendahara negara tersebut pun menyadari bahwa reformasi pajak perlu terus dilakukan karena rasio pajak terhadap PDB masih cukup rendah. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto pada 2024 tercatat hanya 10,08%. Angka tersebut lebih rendah dari realisasi tax ratio tahun sebelumnya yang mencapai 10,31%.

    “Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kami sekarang berinvestasi di beberapa sistem seperti Cortex dan CEISA,” tutur Sri Mulyani. 

  • Publik Banyak Mengeluh soal Coretax, Menkeu Sri Mulyani: Mengembangkan Sistem Serumit Ini Tak Mudah – Halaman all

    Publik Banyak Mengeluh soal Coretax, Menkeu Sri Mulyani: Mengembangkan Sistem Serumit Ini Tak Mudah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku banyak pihak yang masih mengeluhkan sistem Coretax. Karena itu, Sri Mulyani memastikan akan terus memperbaiki sistem tersebut.

    Sri Mulyani mengatakan, pemerintah terus mereformasi pendapatan negara. Apalagi, Indonesia masih dianggap sebagai negara dengan rasio pajak terhadap produk domestik bruto yang rendah. Karena itu, menurut Sri Mulyani, beberapa upaya dilakukan.

    “Saat ini kita berinvestasi dalam beberapa sistem termasuk Coretax,” ujar Sri Mulyani di hadapan investor saat acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

    Sri Mulyani juga menyampaikan, masih banyak yang mengeluhkan tentang Coretax. Pemerintah berupaya untuk terus memperbaiki dan meningkatkan sistem tersebut.

    “Saya tahu banyak yang masih mengeluh tentang coretax, dan kita akan terus memperbaikinya. Mengembangkan sistem serumit Coretax dengan lebih dari 8 miliar transaksi itu tidak mudah,” tutur Sri Mulyani.

    Penting bagi Sri Mulyani untuk terus meningkatkan dan memperbaiki sistem Coretax. Sebab, Indonesia harus memiliki sistem pengumpulan pajak yang terdigitalisasi dan juga bisa menyediakan fasilitas bagi pembayar pajak sesuai dengan Undang-Undang.

    “Dan kita sudah mendapat perhatian dari Presiden untuk bisa mengumpulkan lebih banyak lagi khususnya dari kebocoran pajak dan juga penghindaran pajak,” tutur Sri Mulyani.

    Kementerian Keuangan, terutama di sektor pajak, bea cukai, dan non pajak, akan memastikan bahwa pembayar pajak bisa mendapatkan data yang konsisten.

    “Sehingga bisa menciptakan pelayanan yang lebih baik sehingga tidak perlu ada pengulangan data dan juga biaya kepatuhan. Dan saya berharap ini menjadi lebih rendah bagi pembayar pajak,” kata Sri Mulyani.