Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Zaman Bergulir, Eropa Selatan Kini Menopang Pertumbuhan Zona Euro

    Zaman Bergulir, Eropa Selatan Kini Menopang Pertumbuhan Zona Euro

    Jakarta –

    Hanya beberapa tahun lalu, Portugal, Italia, Spanyol, dan Yunani dianggap sebagai ‘anak bermasalah’ di Uni Eropa (UE) di dalam kelompok 20 negara yang membentuk Zona Euro. Namun situasinya kini berubah drastis. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez baru-baru ini menekankan di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos bahwa kawasan pinggiran selatan UE juga dapat “memberikan solusi untuk masalah bersama.”

    Lebih dari satu dekade setelah krisis utang negara-negara Eropa yang nyaris menyeret Portugal, Italia, Spanyol, dan Yunani ke dalam jurang kebangkrutan finansial, kini negara-negara itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat.

    Spanyol, misalnya, telah menjadi produsen dan eksportir energi terbarukan, khususnya listrik tenaga surya. Ini sangat membantu khususnya di tengah krisis energi yang dipicu oleh perang di Ukraina.

    Definisi baru kesenjangan utara-selatan di Uni Eropa

    Bila ditinjau secara luas dari perspektif Eropa, prospek pertumbuhan ini ternyata masih jauh dari kata cerah. Ekonomi Zona Euro secara keseluruhan mengalami stagnasi.

    Pada kuartal keempat tahun 2024, pertumbuhan di kawasan mata uang euro tetap tidak berubah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Secara keseluruhan, hanya kuartal musim panas yang sedikit lebih cerah, dengan produk domestik bruto (PDB) tumbuh 0,4% sepanjang tahun.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Banyak ahli mengatakan, kelemahan ekonomi Jerman yang berlarut-larut menjadi penyebab stagnasi ini. PDB Jerman berkontraksi sebesar 0,2% baik pada kuartal keempat maupun sepanjang tahun 2024. Alexander Krger, kepala ekonom di salah satu bank swasta terbesar Jerman yakni Hauck Aufhuser Lampe Privatbank, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Jerman “semakin tertinggal” baik di dalam Zona Euro maupun secara global.

    Dapatkah Eropa selatan mendongkrak ekonomi euro?

    Dengan masalah yang mencengkeram negara ekonomi terbesar Zona Euro itu, dapatkah pinggiran selatan Eropa menjadi mesin pertumbuhan baru bagi UE? Ekonom Gabriel Felbermayr mengatakan akan sulit karena “secara ekonomi negara-negara ini terlalu kecil.”

    Direktur Institut Riset Ekonomi Austria (WIFO) kepada DW mengatakan, Jerman dan Prancis sendiri menyumbang lebih dari 50% output di Zona Euro. Selain itu, Austria, Slovenia, Slowakia, dan Belanda saat ini juga bermasalah. Padahal negara-negara itu sebelumnya dianggap sebagai bagian dari “blok utara yang kuat dan terindustrialisasi” di Zona Euro.

    Hans-Werner Sinn, salah seorang ekonom terkemuka di Jerman, dan mantan kepala lembaga think tank Ifo Institute for Economic Research, melihat adanya gabungan faktor eksternal dan keputusan politik yang memainkan peranan menentukan. “Jerman telah menderita secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir akibat krisis energi, yang disebabkan oleh kombinasi perang di Ukraina dan kekurangan energi akibat kebijakan mereka sendiri,” katanya kepada DW.

    Dia mengkritik dorongan kuat untuk beralih dari bahan bakar fosil ke energi hijau, dengan menyatakan bahwa “UE dan Jerman telah kehilangan keseimbangan” yang mengakibatkan Jerman saat ini membayar “harga listrik tertinggi di dunia.” Hal ini khususnya mempengaruhi industri kimia dan industri otomotif Jerman.

    Felbermayr sependapat dengan Sinn. Ia mengatakan, pendapatan ekonomi dari sektor paling penting bagi negara-negara Uni Eropa bagian selatan, misalnya, pariwisata dan pertanian, secara signifikan memiliki ” input industrial jauh lebih rendah dalam penciptaan nilai ekonomi secara keseluruhan.”

    Ia juga menambahkan, faktor-faktor seperti biaya energi yang tinggi, perang dagang, dan tantangan dekarbonisasi lebih mempengaruhi wilayah utara daripada wilayah selatan Eropa. Felbermayr pun mencatat tingkat inflasi di wilayah selatan yang lebih rendah dibanding di negara-negara Uni Eropa bagian utara sejak tahun 2010, yang menambah daya saing mereka. “Upaya reformasi setelah krisis utang di Zona Euro telah membuahkan hasil, khususnya bagi Yunani, Spanyol, dan Portugal,” tambahnya.

    Jrg Krmer, kepala ekonom di lembaga pemberi pinjaman Jerman Commerzbank mengatakan, harapan untuk pemulihan ekonomi yang cepat di kawasan pengguna mata uang euro sangat tipis.

    Ia juga memprediksi pemulihan yang lebih lamban. Berbicara dengan kantor berita Reuters, ia mengatakan “krisis struktural yang mendalam dalam industri dan ancaman tarif Trump membebani segalanya.”

    Masih ada harapan bagi Zona Euro

    Meskipun ada masalah ekonomi saat ini, Komisi Eropa yakin bahwa sedikit pemulihan ekonomi akan terjadi pada 2025, dan bahkan memperkirakan ekonomi zona euro tumbuh sebesar 1,3%. Bank Sentral Eropa atau ECB, yang memangkas suku bunga dari 3% menjadi 2,75% minggu lalu, diperkirakan akan terus berada pada jalur penurunan suku bunga sepanjang tahun ini.

    Mengenai ketidakseimbangan pertumbuhan antara wilayah utara dan selatan Zona Euro, kepala WIFO Gabriel Felbermayr menganggap hal ini tidaklah aneh. “Kadang-kadang, wilayah utara yang kuat secara industri lebih unggul, dan di lain waktu, giliran wilayah selatan yang berorientasi pada layanan yang unggul. Tidak berbeda dengan ekonomi besar lainnya, seperti Amerika Serikat.”

    Yang penting saat ini, katanya, adalah bagi negara-negara utara untuk “terus berupaya maju dengan reformasi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing, sementara wilayah selatan harus melanjutkan upayanya.”

    Dengan demikian, pasar tunggal Eropa akan diperkuat dan berfungsi sebagai “mekanisme untuk menyeimbangkan perbedaan regional di dalam UE,” ujarnya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Perjanjian Perdagangan Bebas Asean-Kanada, Ada Potensi Tambahan PDB US Miliar

    Perjanjian Perdagangan Bebas Asean-Kanada, Ada Potensi Tambahan PDB US$6 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Perjanjian Perdagangan Bebas antara Kanada dan Asean atau Asean-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA) ditargetkan rampung pada tahun ini.

    Duta Besar Kanada untuk Asean Vicky Singmin menuturkan negosiasi perjanjian dagang antara negaranya dengan Asean masih terus berjalan. Singmin mengatakan, pihaknya sangat ingin mendapatkan kesepakatan yang kuat dan substantif.

    Dia melanjutkan, jika rampung dan diimplementasikan, perjanjian tersebut akan menambah produk domestik bruto (PDB) Kanada sebesar sekitar US$2,5 miliar, sedangkan PDB untuk Asean secara keseluruhan akan bertambah sebesar US$6 miliar

    “Kami menantikan penyelesaian substantif (ACAFTA) pada 2025. Kami bekerja sama erat dengan Indonesia, yang merupakan koordinator negara ekonomi Kanada, dan juga dengan Malaysia sebagai ketua Asean pada tahun ini,” jelas Dubes Singmin dalam sesi konferensi pers di Canada’s Official Residence di Jakarta pada Jumat (14/2/2025).

    Singmin menjelaskan yang menonjol dalam ACAFTA adalah banyak upaya yang telah dilakukan sebelum dimulainya perundingan. Dia menuturkan, hal tersebut dilakukan guna melihat manfaatnya yang akan didapatkan baik oleh Asean maupun Kanada.

    Mengutip laman resmi Pemerintah Kanada, negosiasi ACAFTA dimulai pada 16 November 2021. Perundingan perjanjian dagang itu dilakukan untuk meningkatkan hubungan komersial dan memperkuat kehadiran Kanada di pasar Asean yang berkembang pesat ini. 

    “Perjanjian potensial ini akan membantu menciptakan peluang pasar baru bagi barang dan jasa Kanada. Hal ini juga akan mendukung lingkungan perdagangan dan investasi yang lebih transparan dan dapat diprediksi,” demikian kutipan dari laman tersebut.

    Sebagai sebuah kelompok, negara-negara anggota Asean merupakan mitra dagang terbesar keempat Kanada pada 2023 dengan nilai perdagangan barang bilateral antara keduanya mencapai US$38,8 miliar

    Adapun, Asean adalah salah satu kawasan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Perdagangan dan investasi Kanada di Asia Tenggara berkembang pesat—tidak hanya dalam volume, namun juga di banyak sektor, mencakup Ekstraktif, teknologi bersih, pertanian dan pertanian pangan, teknologi komunikasi informasi, layanan keuangan, luar angkasa, infrastruktur, serta barang konsumen.

  • UMKM Berkontribusi 60 Persen ke PDB Nasional, Serap 97 Persen Tenaga Kerja – Halaman all

    UMKM Berkontribusi 60 Persen ke PDB Nasional, Serap 97 Persen Tenaga Kerja – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mencatat kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 60 persen lebih dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja.

    Kemudian, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional Indonesia mencapai sekitar 15,7 persen dari total ekspor dan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekspor sekitar 9?lam lima tahun mendatang. 

    Menyikapi hal itu, PT Bank Negara Indonesia (BNI) mendorong pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk meningkatkan skala bisnisnya dan membuka lapangan kerja melalui program Xpora.

    Salah satu UKM yang berhasil dipertemukan dengan pembeli di luar negeri lewat program BNI Xpora yakni keripik pisang Bananania di Yogyakarta.

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, pendampingan BNI kepada pelaku UKM melalui Xpora dilakukan melalui berbagai aktivitas pelatihan, baik secara langsung maupun daring di sejumlah daerah di Indonesia. 

    “BNI terus berupaya menjalankan peran sebagai Agent of Development dan mendukung UMKM naik kelas, membuka lapangan kerja hingga bisa memperluas jaringan dan menembus pasar global,” kata Okki dikutip Jumat (14/2/2025).

    Ia menyebut, Bananania saat ini mempekerjakan 10 orang pegawai tetap dan banyak pekerja harian lainnya.

    Saat ini produk-produk Bananania sudah diekspor ke berbagai negara mulai dari Mesir, Australia, Malaysia, Filipina, Korea Selatan hingga Kanada.

    Produk-produk Bananania pertama kali diajak BNI Xpora untuk ikut dalam pameran produk ke Hong Kong pada tahun 2022.

    Pada Oktober 2024, Bananania mendapatkan business matching hingga menandatangi perjanjian dengan buyer dari Kanada.

  • Pelaku UMKM Didorong Manfaatkan Fitur Kecerdasan Buatan

    Pelaku UMKM Didorong Manfaatkan Fitur Kecerdasan Buatan

    PIKIRAN RAKYAT – Teknologi kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk bisa segera melakukan ekspor. Transformasi digital ini bisa digunakan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran oleh pelaku UMKM.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Simatupang mengatakan pihaknya mendorong transformasi digital yang berdampak positif bagi perkembangan UMKM dengan pemanfaatan kecerdasan buatan.

    Saat ini, kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk berbagai keperluan, mulai dari menganalisis tren pasar, memahami perilaku konsumen, mengelola inventaris stok barang, hingga mengoptimalkan strategi pemasaran.

    “Harapannya, pelaku UMKM dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat,menjangkau lebih banyak konsumen, dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, pelaku UMKM juga berkesempatan bertemu dan menjalin koneksi dengan calon mitra strategis bagi pengembangan usaha mereka melalui lokakarya ini,” ujar Moga. 

    Ia ditemui dalam lokakarya bertajuk “Pakai AI: Raih Lebih Banyak Konsumen dan Cuan Maksimal” di Auditorium Kementerian Perdagangan, Rabu, 12 februari 2025. Kegiatan ini dihadiri 150 pelaku UMKM dari Jabodetabek yang bergerak di sektor fesyen, kesehatan dan kecantikan, kriya, serta kuliner.

    Saat ini, pelaku UMKM dituntut adaptif di era digital yang berkembang pesat. Dengan memahami, mengikuti, dan memanfaatkan teknologi, mereka dapat mengoptimalkan usahanya secara efektif.

    Berdasarkan publikasi data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Juli 2024, UMKM menjadi salah satu penopang ekonomi nasional dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 60,51%. Selain itu, UMKM menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia.

    “Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk selalu hadir dalam mendukung UMKM agar terus berkembang. Dukungan tersebut mencakup kemudahan dalam memperoleh pembiayaan serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar dapat terus meningkatkan kapasitas diri dan usahanya,” ujar Moga.

    Dia juga mengimbau pelaku UMKM tetap mengedepankan perlindungan konsumen di tengah kemudahan teknologi. Kemudian, selalu memberikan informasi yang benar, jelas, beritikad baik, dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha, termasuk dengan memberikan jaminan mutu barang serta ganti rugi sesuai dengan yang disepakati kepada konsumen.

    Dikatakan, transaksi daring memiliki tantangan tersendiri, seperti maraknya penipuan daring, produk yang tidak sesuai deskripsi, hingga kebocoran data pribadi yang dapat memengaruhi kepercayaan konsumen terhadap platform digital. Oleh karena itu, pelaku UMKM diharapkan lebih berhati-hati dalam menjalankan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) serta memahami regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang PMSE.

    Vice President Government Affairs Lazada Yovan Sudarma Y. S. mengungkapkan persaingan ketat di industri perdagangan menuntut pelaku UMKM untuk terus berinovasi, termasuk inovasi dalam penggunakan AI. Kemudian, riset Kearney tahun 2023 memproyeksikan pemanfaatan AI akan berkontribusi sebesar 366 miliar Dolar AS terhadap PDB Indonesia pada 2030. 

    Selain itu, AI juga menjadi elemen utama dalam ekosistem niaga-el yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk mengoptimalkan pertumbuhan bisnisnya. Lebih lanjut, riset Lazada dan Kantar di akhir tahun lalu juga menunjukkan tingginya kepercayaan konsumen terhadap platform berbasis AI. 

    Sebanyak 53% pelanggan Indonesia menilai penggunaan AI dalam niaga-el mempermudah proses belanja, antara lain melalui fitur obrolan bot, pencarian produk berbasis gambar, rekomendasi produk, serta analisis ulasan.

    “Hasil riset ini sejalan dengan komitmen kami untuk terus mengembangkan berbagai fitur berbasis AI yang dapat memberikan pengalaman belanja lebih personal bagi konsumen,” ujar Yovan.

    Dia juga berkomitmen membangun ekosistem ekonomi digital yang tidak hanya tumbuh secara berkelanjutan, tetapi juga berorientasi pada pelanggan (customers-first), baik penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, pihaknya telah dan akan terus menerapkan kebijakan serta proses pengawasan ketat terhadap setiap transaksi di platform-nya untuk memastikan pengalaman berbelanja dan bertransaksi yang aman serta nyaman.

    Pendiri Lampu.id Melissa Wijaya yang tampil sebagai akselerator dalam lokakarya tersebut berkomitmen memberikan pendampingan intensif bagi pelaku UMKM terpilih. Ia juga menegaskan, lokakarya serupa akan terus berlanjut dengan mengangkat topik-topik yang relevan sesuai dengan perkembangan terkini.

    “Sinergi antara kami, pemerintah, dan mitra strategis lainnya menjadi langkah nyata dalam mendorong kewirausahaan digital. Dengan dukungan ini, kami berharap pelaku UMKM di Indonesia dapat mempercepat adaptasi digital mereka, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan daya saing produk lokal di tingkat domestik maupun internasional,” tutur Melissa.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pengelolaan Utang RI Masih Hati-hati

    Pengelolaan Utang RI Masih Hati-hati

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal utang Indonesia yang dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan Presiden Prabowo Subianto.

    Jokowi menegaskan selama ini pengelolaan anggaran negara dilakukan dengan sangat hati-hati, termasuk dalam hal utang.

    “Pengelolaan anggaran yang saya tahu sangat hati-hati, termasuk dalam hal utang,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (13/2/2025).

    Jokowi menjelaskan rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berada di kisaran 38% hingga 39%. Angka ini masih jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan undang-undang, yakni 60% dari PDB.

    “Masih jauh di bawah ketentuan undang-undang yang ada,” tambahnya.

    Ia pun meminta media untuk membandingkan rasio utang Indonesia dengan negara lain agar mendapatkan perspektif yang lebih luas.

    “Coba dibandingkan persentase GDP dan utang Indonesia dengan negara-negara lain,” kata Jokowi.

    Mantan gubernur Jakarta itu juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara masih sangat prudent atau bijaksana. Ia yakin Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memahami konsekuensi ekonomi jika beban utang terlalu besar.

    “Menteri keuangan tahu konsekuensi yang akan terjadi apabila beban utang terlalu besar,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Langkah ini bertujuan untuk mengalokasikan lebih banyak dana bagi program makan bergizi gratis (MBG) serta perbaikan ratusan ribu sekolah di Indonesia.

    Dalam pidatonya di Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama, Surabaya, Senin (10/2/2025), Prabowo menegaskan efisiensi anggaran ini diperlukan untuk memastikan anggaran negara digunakan sepenuhnya bagi kepentingan rakyat.

    “Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, yang mubazir, yang hanya dijadikan alasan untuk nyolong (mencuri), dihentikan dan dibersihkan,” tegasnya.

  • BNI Bantu Keripik Pisang Bananania Tembus Mancanegara

    BNI Bantu Keripik Pisang Bananania Tembus Mancanegara

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui program Xpora memberikan pendampingan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk meningkatkan skala bisnisnya dan membuka lapangan kerja. Keripik Pisang Bananania adalah salah satu UKM yang berhasil dipertemukan dengan pembeli di luar negeri lewat program BNI Xpora.

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, pendampingan BNI kepada pelaku UKM melalui Xpora dilakukan melalui berbagai aktivitas pelatihan, baik secara langsung maupun daring di sejumlah daerah di Indonesia.

    BNI mencatat, peserta advisory program Xpora pada 2024 sebanyak 11.646 dengan jumlah business matching sebanyak 497 dari tahun sebelumnya 376 kegiatan. UMKM yang menjadi peserta event dan business matching meningkat dari 180 pada 2023 menjadi 302 akhir tahun lalu.

    “BNI terus berupaya menjalankan peran sebagai Agent of Development dan mendukung UMKM naik kelas, membuka lapangan kerja hingga bisa memperluas jaringan dan menembus pasar global,” kata Okki dalam siaran pers.

    Menurut data Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja.

    Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional Indonesia mencapai sekitar 15,7% dari total ekspor. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekspor sekitar 9% dalam lima tahun mendatang.

    Keberhasilian BNI dalam mendukung UKM meraih pasar global merupakan kontribusi nyata perseroan untuk meningkatkan ekspor. Salah satu UKM yang menjalankan usaha pengolahan pangan yakni Keripik Pisang Bananania di Yogyakarta. Bananania saat ini mempekerjakan 10 orang pegawai tetap dan banyak pekerja harian lainnya.

    Pemilik Bananania Sofyani Mirah mengungkapkan, sebagai mantan karyawan swasta, dirinya tidak punya latar belakang pengalaman berbisnis. Namun, sejak 2019 dia memulai usaha keripik pisang karena bisa lebih awet dan berpotensi untuk diekspor.

    “Setelah setahun menjalankan bisnis keripik pisang Bananania, saya kemudian mendaftarkan merek dagang dan dinyatakan lolos Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pada 2019,” katanya.

    Saat ini produk-produk Bananania sudah diekspor ke berbagai negara mulai dari Mesir, Australia, Malaysia, Filipina, Korea Selatan hingga Kanada. Produk-produk Bananania pertama kali diajak BNI Xpora untuk ikut dalam pameran produk ke Hong Kong pada tahun 2022.

    Pada Oktober 2024, Bananania mendapatkan business matching hingga menandatangi perjanjian dengan buyer dari Kanada berkat BNI Xpora.

    “UKM itu kan didorong ekspor ke luar negeri. Karena pasar global sangat terbuka. Contohnya saya kalau tidak difasilitasi BNI Xpora kadang-kadang nggak ngerti gimana dapat buyer,” tutur dia.

    Tidak hanya membantu meraih pasar internasional, menurut Sofyani, BNI juga turut berperan sehingga produk Bananania bisa dijumpai di kereta api wilayah Jawa dan Sumatera.

    “Kami dibantu BNI Xpora untuk masuk ke KAI Service. Produk kami bisa ditemukan di atas kereta penumpang KAI Sumatera dan Jawa,” tutup Sofyani.

    (rrd/rrd)

  • Cuaca Ekstrem Tewaskan 800.000 Orang dalam 30 Tahun

    Cuaca Ekstrem Tewaskan 800.000 Orang dalam 30 Tahun

    Jakarta –

    Peristiwa cuaca ekstrem yang diperparah oleh perubahan iklim menyebabkan kerugian besar bagi negara-negara di seluruh dunia. Antara tahun 1993 dan 2022, hampir 800.000 orang meninggal dan kerugian ekonomi mencapai US$ 4,2 triliun.

    Negara yang paling terkena dampaknya adalah Dominika, Cina, dan Honduras, demikian kesimpulan Indeks Risiko Iklim yang disusun organisasi lingkungan Jerman, Germanwatch.

    “Tujuan Indeks Risiko Iklim adalah untuk mengontekstualisasikan kebijakan iklim internasional dengan mempertimbangkan risiko aktual yang dihadapi negara di dunia,” kata Lina Adil, Penasihat Kebijakan di Germanwatch dan salah satu penulis laporan tersebut.

    Ada berbagai jenis risiko yang dihadapi negara-negara di peringkat teratas. Di satu sisi, ada dampak manusia: kematian, cedera, tuna wisma, dan pengungsian. Lalu ada kerugian ekonomi. Kedua kategori tersebut ditimbang secara setara.

    Cuaca ekstrem lumpuhkan lumbung pangan

    Dominika, negara Karibia yang rawan badai, mengalami krisis ekonomi akibat intensitas badai dalam periode 30 tahun, menurut Germanwatch. Pada tahun 2018, misalnya, Badai Maria menyebabkan kerusakan hingga senilai US$ 1,8 miliar, atau sekitar 270% dari Produk Domestik Bruto, PDB, Dominika. Negara ini juga memiliki persentase kematian relatif yang tinggi, mengingat jumlah populasinya yang kecil.

    Cina menempati posisi kedua karena jumlah penduduk yang terdampak gelombang panas, topan, dan banjiri. Banjir pada tahun 2016, misalnya, menewaskan lebih dari 100 orang dan menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi.

    Honduras, yang berada di posisi ketiga dalam Indeks Risiko Iklim, kian sering dilanda cuaca ekstrem. Negeri di Amerika Tengah itu merupakan salah satu negara termiskin di belahan bumi Barat.

    Pada tahun 1998, Badai Mitch menewaskan lebih dari 14.000 orang dan menghancurkan 70% tanaman dan infrastruktur. “Peristiwa ini terjadi lebih dari dua dekade lalu, tetapi dampaknya sangat parah sehingga kita masih membicarakannya hingga hari ini,” kata Diego Obando Bonilla, profesor aksi iklim di Universitas Zamora di Honduras.

    Banjir menyebabkan kerugian sebesar US$ 7 miliar, yang memperlambat pertumbuhan Honduras. Salah satu bidang yang sangat rentan terhadap badai dan kekeringan adalah pertanian.

    “Pertanian adalah salah satu sektor terpenting di sini, setelah remitansi dari tenaga kerja di luar negeri. Ada kopi dan pisang, yang diekspor, tetapi juga biji-bijian pokok seperti jagung atau kacang-kacangan, yang memengaruhi konsumsi harian masyarakat atau terkadang bahkan kebutuhan hidup,” kata Obando Bonilla.

    Krisis iklim tidak tebang pilih

    Negara-negara di belahan bumi selatan sejatinya diprediksi bakal menghadapi ancaman terbesar. Namun, 10 negara teratas dalam Indeks Risiko Iklim juga mencakup negara-negara Eropa seperti Italia, Yunani, dan Spanyol. Khususnya pada tahun 2022, negara-negara ini berada di peringkat yang lebih tinggi, sebagian besar karena gelombang panas yang datang bertubi-tubi.

    “Hasilnya menunjukkan, semua negara di seluruh dunia terkena dampaknya. Tidak ada perbedaan antara belahan bumi utara dan selatan,” kata Adil dari Germanwatch. “Pesan utamanya adalah, belahan bumi utara belum siap dengan manajemen risiko bencana dan adaptasi.”

    Laporan tersebut mengutip banjir ekstrem di Ahrtal, Jerman tahun 2021 dan di Valencia, Spanyol tahun 2024 sebagai contoh, betapa otoritas Eropa terlambat mengumumkan keadaan darurat — dengan konsekuensi serius. Dalam kedua kasus tersebut, lebih dari 100 orang meninggal dunia dan banyak lagi yang terdampak.

    Bagi Adil, hal ini membuat tanggung jawab negara-negara berpendapatan tinggi menjadi dua kali lipat. “Negara-negara kaya memiliki tanggung jawab untuk beradaptasi dan mengelola risiko di dalam negeri dengan lebih baik, tetapi pada saat yang sama membantu dan menyediakan dana bagi negara-negara Selatan karena mereka telah menghasilkan emisi paling sedikit di seluruh dunia.”

    Hal ini juga berlaku dalam memangkas emisi. Karena selama negara-negara industri terus membakar bahan bakar fosil, cuaca ekstrem akan terus menghantu negara-negara paling rentan, terlepas dari tingkat kemakmuran.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    Tonton juga Video BMKG Minta Masyarakat Waspada Potensi Cuaca Ekstrem Melanda RI

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Strategi Pemangkasan Anggaran Argentina: Seberapa Efektif?

    Strategi Pemangkasan Anggaran Argentina: Seberapa Efektif?

    Jakarta: Argentina baru-baru ini menjadi pusat perhatian dunia karena langkah-langkah ekstrem yang diterapkan oleh Presiden Javier Milei untuk menekan anggaran negara. 
     
    Kebijakan penghematan ini sukses membawa Argentina mencatat surplus fiskal pertama dalam lebih dari satu dekade. 
     
    Namun, seberapa efektif strategi pemangkasan anggaran ini dalam memperbaiki kondisi ekonomi Argentina? Mari kita bahas lebih lanjut.
     

    Pemangkasan anggaran, jurus ampuh Milei
    Mengutip Buenos Aires Times, sejak menjabat, Milei mengambil langkah drastis untuk mengurangi defisit fiskal yang telah lama membebani perekonomian Argentina. 

    Beberapa kebijakan utama yang diterapkannya meliputi:

    Penghentian hampir semua proyek infrastruktur publik.
    Pemotongan transfer dana ke provinsi-provinsi.
    Pengurangan anggaran pensiun dan gaji pegawai negeri.
    Penghapusan subsidi energi dan transportasi.
    Pemecatan lebih dari 30.000 pegawai pemerintah.

    Kebijakan ini memang keras, tetapi berhasil menciptakan surplus fiskal yang setara dengan 1,8% dari produk domestik bruto (PDB) Argentina. 
     
    Bahkan setelah memperhitungkan pembayaran bunga utang, Argentina masih mencatat surplus sebesar 0,3 persen pada tahun 2024, sesuatu yang terakhir kali terjadi saat negara ini mengalami booming komoditas.
     

    Dampak ekonomi: stabilitas vs resesi?
    Strategi penghematan ini memberikan hasil yang cukup mencolok:
     
    Inflasi turun drastis: Dari hampir 300 persen per tahun menjadi 118 persen pada Desember 2024.  
    Kepercayaan pasar meningkat: Investor mulai melihat Argentina sebagai negara yang lebih stabil secara fiskal.
    Pertumbuhan ekonomi yang diantisipasi: IMF memproyeksikan Argentina akan tumbuh sebesar 5 persen pada tahun 2025.
     
    Pemangkasan anggaran Argentina di bawah kepemimpinan Javier Milei telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengatasi defisit fiskal dan menurunkan inflasi. 
     
    Apakah kebijakan ini akan membawa ekonomi Argentina semakin membaik? Waktu yang akan menjawabnya. Yang jelas, strategi pemangkasan anggaran ini telah membawa Argentina ke arah yang lebih stabil, meski dengan pengorbanan besar.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Ancaman Besar Bos NATO kepada Putin: Kami Bisa Hancurkan Rusia, Jangan Menyerang – Halaman all

    Ancaman Besar Bos NATO kepada Putin: Kami Bisa Hancurkan Rusia, Jangan Menyerang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Mark Rutte menyampaikan ancaman keras kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Rutte mengklaim NATO bisa menghancurkan Rusia jika negara terbesar di dunia itu nekat menyerang salah satu anggota NATO.

    Dalam beberapa tahun belakangan para pejabat Eropa memang sudah menuding Rusia punya rencana agresif terhadap NATO.

    Di lain pihak, Putin berulang kali membantah tudingan itu dan menyebutnya tidak masuk akal. Dia mengatakan tudingan itu adalah dalih NATO untuk meningkatkan anggaran militer.

    “Saat ini jika Putin menyerang NATO, balasannya akan menghancurkanleburkan. Dia akan kalah. Jadi, jangan biarkan dia mencobanya, dan dia paham. [Kekuatan] penangkisan dan pertahanan [NATO] sangat kuat,” kata Rutte dalam konferensi pers di Kota Brussels, Belgia, hari Rabu, (12/2/2025), dikutip dari Russia Today.

    Lalu, Rutte mengatakan NATO perlu menggelontorkan dana lebih banyak dalam hal pertahanan agar bisa membela diri untuk periode lima tahun ke depan.

    Dia mendesak anggota NATO untuk membuat sejumlah keputusan sulit tahun ini perihal anggaran pertahanan.

    Setiap anggota NATO diwajibkan menggelontorkan dana senilai 2 persen produk domestik bruto (PDB) untuk keperluan pertahanan. Namun, Rutte mengimbau agar dana itu ditingkatkan atau lebih dari 2 persen.

    Dia mengklaim negara-negara Barat sudah punya pabrikan senjata yang fantastis. Namun, produksi pabrikan itu belum mencukupi sehingga perlu segera ditangani.

    Barat menduga Rusia akan menyerang

    Muncul dugaan mengenai rencana serangan Rusia setelah ada laporan dari Dinas Intelijen Pertahanan Denmark hari Selasa kemarin.

    Menurut laporan itu, dalam waktu lima tahun berakhirnya perang di Ukraina, Rusia akan siap menggelar operasi militer besar di Eropa. Hal itu didasarkan pada asumsi bahwa anggaran pertahanan tetap pada level saat ini.

    “Rusia tampaknya akan lebih suka menggunakan kekuatan militer jika Rusia memandang NATO lemah secara militer atau terpecah belah secara politik,” demikian pernyataan dinas intelijen itu.

    “Ini terutama benar jika memperkirakan bahwa Amerika Serikat tidak bisa atau tidak akan membantu negara-negara NATO dalam suatu perang.”

    Menurut laporan itu, Rusia tak akan punya cukup kemampuan untuk mengobarkan perang dengan banyak negara dalam waktu bersamaan.

    Dikutip dari Politico, Dinas Intelijen Denmark menyampaikan tiga skenario mengenai rencana perang Rusia jika konflik di Ukraina sudah rampung.

    Pertama, dalam waktu enam bulan, Rusia akan mengobarkan perang dengan negara-negara tetangganya.

    Kedua, dalam waktu dua tahun, Rusia bisa mengobarkan perang regional di kawasan Laut Baltik.

    Ketiga, dalam waktu lima tahun, Rusia bisa melancarkan serangan besar ke Eropa.

    Adapun bulan lalu Rutte meminta para anggota NATO untuk “bergeser ke paradigma masa perang” demi mencegah perang meletus.

    Dia juga menyindir anggota NATO yang enggan menggelontor dana lebih banyak untuk pertahanan.

    Kata dia, anggota yang enggan itu lebih baik “mengikuti kursus bahasa Rusia atau pindah ke Selandia Baru”.

    Akhir tahun kemarin Rutte menyarankan anggota NATO di Eropa untuk mengalihkan dana kesejahteraan masyarakat ke dana militer.

    Sementara itu, Presiden AS Donald Trump telah mendesak para anggota NATO untuk meningkatkan anggaran pertahanannya hingga 5 persen PDB atau lebih dari dua kali target.

    Trump menyebut AS bisa saja keluar dari NATO jika para anggota NATO tidak membayar dengan cara mereka.

    Tahun lalu dia pernah mengaku bakal “mendorong” Rusia untuk menyerang negara NATO mana pun yang tidak memenuhi kewajiban anggarannya.

    (*)

  • Menkop sebut 22 regulasi yang hambat pengembangan koperasi

    Menkop sebut 22 regulasi yang hambat pengembangan koperasi

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi (tengah) dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (12/2/2025). ANTARA/Harianto

    Menkop sebut 22 regulasi yang hambat pengembangan koperasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa pihaknya mencatat ada 22 regulasi yang menghambat pengembangan koperasi di Indonesia. Budi Arie dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa atas adanya penghambat tersebut, pihaknya berupaya melakukan supervisi dan advokasi.

    “Kami di Kementerian Koperasi sudah mencatat ada 22 regulasi yang menghambat perkembangan koperasi yang juga akan kita supervisi dan advokasi,” kata Budi.

    Meski begitu, Budi tidak merinci lebih detail 22 regulasi yang disebutkan menjadi penghambat pengembangan koperasi di Indonesia. Namun, Budi menyampaikan bahwa ada beberapa isu mengenai koperasi yang harus menjadi perhatian secara bersama. Pertama, regulasi koperasi yang kurang relevan dengan perkembangan terkini.

    Dia mengatakan bahwa pihaknya sedang mengupayakan revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

    “Sedang kami usahakan untuk direvisi, karena ini Undang-Undang Koperasi sudah tujuh Presiden dari zaman Pak Harto, Habibie, Pak Gusdur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo. Sudah tujuh Presiden, undang-undang belum pernah mengalami revisi,” ujar Budi.

    “Sehingga banyak aspek regulasi yang juga kita harus bereskan,” tambah Budi.

    Isu kedua yang harus menjadi perhatian adalah koperasi belum menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia, belum menjadi mainstream ekonomi, karena sumbangsih koperasi dalam produk domestik bruto (PDB) nasional baru 1,07 persen.

    Ketiga, kompetensi sumber daya manusia (SDM) koperasi yang masih rendah dan masih perlunya regenerasi dalam pengelolaan koperasi. Kempat, rendahnya kemampuan koperasi dalam adaptasi dan inovasi digital.

    Kelima, terbatasnya akses pendanaan dan nilai tambah produk-produk yang dihasilkan oleh kooperasi. Keenam, rendahnya kumulatif aset dan kontribusi koperasi pada perekonomian nasional.

    “Yang tadi saya sebutkan, koperasi, volume usaha koperasi baru menyumbang 1,07 persen dari PDB nasional. Padahal koperasi adalah ekonomi konstitusi,” tutur Budi.

    Kendati demikian, dia menyebutkan peluang koperasi adalah pertama, badan usaha berbentuk koperasi berorientasi pada kesejahteraan anggota.

    “Ini bisa dicontohkan dari banyaknya koperasi-koperasi yang maju dan besar di seluruh dunia,” ucap dia.

    Kedua, peningkatan jumlah generasi muda yang berpotensi menjadi tenaga kerja terampil untuk memanfaatkan bonus demografi. Ketiga, pemanfaatan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi layanan. Keempat, potensi sumber daya alam Indonesia yang berlimpah, khususnya pada sektor agro-maritim.

    Peluang kelima, menurut Budi menjadi hadiah dari Presiden Prabowo Subianto bahwa kebijakan pemerintah yang afirmatif mendukung pengembangan koperasi, yaitu PP 7 Tahun 2021 dan Perpres 6 Tahun 2025 mengenai penyaluran pupuk bersubsidi di mana koperasi bisa ikut terlibat.

    “Yang keenam, pembinaan kooperasi yang diampu oleh satu organisasi di Kementerian Koperasi,” kata Budi.

    Sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (RUU Perkoperasian) rampung dan bisa disahkan oleh legislator pada Maret 2025.

    “RUU Perkoperasian telah masuk dalam agenda rapat Baleg DPR-RI untuk masa sidang I tahun sidang 2024-2025 periode 21 Januari-20 Maret 2025. RUU Perkoperasian ditargetkan untuk dapat disahkan pada akhir masa sidang I pada bulan Maret 2025,” kata Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kemenkop Henra Saragih di Jakarta, Senin (3/2).

    Adapun sebelumnya, tahapan RUU Perkoperasian telah sampai pada penyampaian Surat Presiden kepada Ketua DPR-RI tanggal 19 September 2023. Saat rapat kerja antara Kemenkop dan DPR RI Komisi VI beberapa waktu lalu, para anggota DPR RI juga menyetujui agar RUU Perkoperasian dapat segera dituntaskan pembahasannya sehingga dapat segera diparipurnakan.

     

    Sumber : Antara