Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Menkop apresiasi pengesahan RUU Minerba, koperasi diizinkan kelola tambang

    Menkop apresiasi pengesahan RUU Minerba, koperasi diizinkan kelola tambang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkop apresiasi pengesahan RUU Minerba, koperasi diizinkan kelola tambang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 16:46 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengapresiasi pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Revisi ini, yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009, membuka peluang lebih luas bagi koperasi untuk turut mengelola tambang di Indonesia.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa beberapa pasal di dalam revisi UU Minerba—termasuk Pasal 51, 60, dan 75—secara eksplisit memberi kesempatan bagi koperasi untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

    “Pada Pasal 51 disebutkan WIUP dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha milik organisasi masyarakat keagamaan, melalui mekanisme lelang atau pemberian prioritas,” jelasnya.

    Menurut Menkop, kebijakan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, antara lain melalui lembaga berbasis kerakyatan seperti koperasi.

    “Selama ini pengelolaan tambang banyak didominasi oleh korporasi, padahal konstitusi kita mengamanatkan agar sumber daya alam dikelola langsung oleh rakyat. Melalui koperasi, kita dapat mewujudkan hal tersebut,” ungkap Budi Arie.

    Ia menambahkan, pengesahan UU Minerba ini menjadi momentum penting bagi koperasi untuk berkontribusi lebih strategis dalam arus besar ekonomi masa depan Indonesia. Dengan masuknya koperasi ke dalam sektor pertambangan, bukan hanya kapasitas usaha koperasi yang meningkat, tapi juga kesejahteraan anggota dan masyarakat setempat.

    “Keikutsertaan koperasi dalam mengelola tambang akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” paparnya. “Ini juga menjadi langkah konkret dalam mendorong asas keadilan dan kesetaraan bagi semua badan usaha, termasuk koperasi, untuk berperan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.”

    Menkop Budi Arie berharap ke depan semakin banyak koperasi yang tertarik dan mampu mengelola pertambangan di Indonesia. Dengan demikian, peran koperasi sebagai pilar demokrasi ekonomi dapat semakin kuat dan berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

    Gerakan Koperasi seluruh Indonesia wajib berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan DPR serta semua pihak yang telah membantu sehingga koperasi dapat berkiprah di sektor minerba. “Saatnya Koperasi Bangkit,” ujar Menkop Budi Arie Setiadi.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Menko Perekonomian: RI mainkan peran penting di belahan bumi selatan

    Menko Perekonomian: RI mainkan peran penting di belahan bumi selatan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia saat ini merupakan negara nomor delapan di dunia dari segi Produk Domestik Bruto (PDB) serta memainkan peran penting di belahan bumi bagian selatan.

    Berdasarkan data peringkat ekonomi Dana Moneter Internasional (IMF), pada 2024 PDB Indonesia tercatat 4,7 triliun dolar AS, melampaui Prancis (4,36 triliun dolar AS) dan Inggris (4,28 triliun dolar AS).

    “Indonesia, dengan PDB ekonomi kita sekitar 4,7 triliun dolar AS. Jadi saat ini Indonesia nomor delapan di dunia. Indonesia merupakan bagian penting dari belahan bumi selatan,” kata Airlangga saat menyampaikan sambutan dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, Airlangga menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat 5,03 persen pada 2024 terbilang stabil dibandingkan dengan negara lain seperti AS, China, Brasil, hingga negara kawasan ASEAN.

    Maka dari itu berdasarkan hal ini, menurutnya, Indonesia telah pantas untuk menjadi bagian dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    “Penting juga bagi OECD untuk memasukkan Indonesia agar OECD lebih inklusif,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dari sisi stabilitas ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Januari 2025 mencapai 0,76 persen (yoy).

    “Jadi harga yang ditetapkan membantu Indonesia mempertahankan salah satu inflasi terendah di dunia, dan jika melihat kemungkinan resesi, Indonesia juga salah satu yang terendah, angkanya 5 persen jika dibandingkan dengan negara lain,” tambahnya.

    Airlangga juga menilai RI telah berhasil menjaga surplus neraca perdagangan selama 57 bulan berturut-turut dengan nilai 31 miliar dolar AS. Ekspor komoditas utama seperti nikel dan logam mulia masing-masing tumbuh sebesar 17,3 persen dan 18,3 persen.

    Di samping itu, tingkat kemiskinan Indonesia juga tercatat berada di bawah 10 persen, yakni 8,57 persen pada September 2024. Lalu 4,91 persen untuk angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Agustus 2024.

    Dari segi industri, Menko memaparkan bahwa Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia masih terpantau baik dan ekspansif di 51,9 pada Januari 2025 dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2025 berada di atas 127,2.

    “Indeks penjualan riil kita juga berada di atas nol. Jadi saya pikir neraca ekonomi kita tetap positif,” ucapnya.

    Selain itu, guna mencapai target pertumbuhan 2025, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan stimulus ekonomi, termasuk optimalisasi bantuan sosial, paket stimulus diskon tarif tiket pesawat 10 persen, serta pengurangan tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari hingga Februari 2025.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Alokasikan Anggaran Hukum dan Hankam Rp376,4 Triliun, Lebih Tinggi dari Kesehatan – Halaman all

    Pemerintah Alokasikan Anggaran Hukum dan Hankam Rp376,4 Triliun, Lebih Tinggi dari Kesehatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk sektor hukum dan hankam sebesar Rp 376,4 triliun, lebih besar dari kesehatan sebesar Rp 218,5 triliun.

    Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Parjiono menjelaskan bahwa pada tahun ini, defisit anggaran akan dijaga dalam batas aman sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Lalu, postur APBN terdiri atas penerimaan sebesar Rp 3.005,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun.

    “Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan anggaran berbagai prioritas penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan,” kata Parjiono dalam acara Economic Outlook 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 724,3 triliun untuk sektor pendidikan.

    Berdasarkan bahan paparan Parjiono, anggaran digunakan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan, antara lain PIP, KIP Kuliah, BOS, BOS Paud, dan beasiswa (LPDP).

    Lalu, pemberian makan bergizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pembangunan sekolah unggulan.

    Kemudian, penguatan link & match dengan pasar kerja, yaitu vokasi dan sertifikasi.

    Berikutnya, anggaran untuk kesehatan dialokasikan sebesar Rp 218,5 triliun.

    Anggaran digunakan untuk upaya promotif dan preventif, percepatan penurunan stunting, dan penurunan kasus TBC.

    Lalu, pembangunan rumah sakit berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis, dan efektivitas program JKN.

    Kemudian, penguatan teknologi dan kemandirian farmasi serta sistem kesehatan yang handal.

    Berikutnya, anggaran untuk perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 503,2 triliun.

    Anggaran digunakan untuk melanjutkan perlinsos, di antaranya PKH, Kartu Sembako, PIP, dan KIP Kuliah.

    Lalu, sinergi dan integrasi perlinsos dengan kartu kesejahteraan.

    Kemudian, penguatan perlinsos sepanjang hayat dan graduasi dari kemiskinan seperti perlinsos yang berbasis pemberdayaan.

    Berikutnya, anggaran untuk ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp 144,6 triliun.

    Anggaran digunakan untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, penguatan sarpras dan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi.

    Lalu, untuk lumbung pangan dan peningkatan akses pembiayan petani, serta penguatan cadangan pangan nasional.

    Terakhir, anggaran dialokasikan untuk hukum dan hankam sebesar Rp 376,4 triliun.

    Anggaran dialokasikan untuk modernisasi alutsista/almatsus, alpalhankam, penguatan TIK dari ancaman siber, peningkatan kemampuan industri strategis, serta dukungan operasional hukum dan hankam. 

  • Luhut nilai kebijakan dagang AS jadi peluang RI tingkatkan PDB

    Luhut nilai kebijakan dagang AS jadi peluang RI tingkatkan PDB

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai kebijakan proteksionisme pasar yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan persentase pendapatan produk domestik bruto (PDB).

    Luhut dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa menyatakan, pihaknya memproyeksi dari kebijakan tersebut PDB Indonesia bisa meningkat hingga 0,8 persen.

    “Dampaknya terhadap PDB Indonesia, potensinya positif menambah persentase poin hingga 0,8 persen,” ujar dia.

    Meski demikian menurut dia, untuk mewujudkan peningkatan PDB dari proteksionisme pasar AS, Indonesia harus bisa mengambil peluang relokasi pasar global dan meningkatkan realisasi penanaman modal asing (PMA). Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan kemudahan berbisnis di Tanah Air.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan potensi peningkatan PDB akan menjadi lebih besar apabila pengusaha di pasar domestik melakukan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara mitra.

    Luhut memastikan, meski AS tengah menerapkan proteksionisme pasar, namun hubungan Indonesia dengan negara tersebut tetap baik.

    “Presiden (Prabowo) juga membangun hubungan baik dengan Presiden Trump, dan sekarang sedang menyiapkan surat ke Presiden Trump yang membahas tentang peningkatan kolaborasi,” kata Luhut.

    Luhut mengatakan, disamping adanya potensi peningkatan PDB, Indonesia juga saat ini tengah menghadapi beberapa tantangan, di antaranya yakni dinamika ketahanan pangan global, distrupsi digital dan kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, serta kompetisi ekonomi dan dinamika geopolitik.

    Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan siap melakukan penyesuaian kebijakan apabila dibutuhkan dalam memitigasi dampak kebijakan tarif dagang yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS).

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan penyesuaian tersebut akan dilakukan pihaknya untuk menjaga dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan akan menerapkan tarif sebesar 25 persen pada semua komoditas impor baja dan aluminium.

    Presiden AS ke-47 tersebut juga sudah menerapkan tarif 10 persen terhadap barang yang berasal dari China, sehingga China merespons hal itu dengan memberikan tarif tambahan 15 persen terhadap batu bara dan gas alam cair (LNG) dari Amerika Serikat.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamenkeu: Pertumbuhan ekonomi selaras tanggung jawab lingkungan

    Wamenkeu: Pertumbuhan ekonomi selaras tanggung jawab lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan selaras dengan tanggung jawab terhadap lingkungan seiring dengan komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan lingkungan menuju Net Zero Emissions (NZE) 2060.

    Selain itu, Ia memastikan pengurangan kemiskinan akan didukung oleh distribusi kekayaan yang merata dan manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    “Pilar-pilar itulah yang akan mendorong transformasi Indonesia menjadi negara yang makmur, inklusif, dan bertanggung jawab pada 2045,” ujar Thomas dalam Indonesia Data and Economic Conference 2025 Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan, program Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan berfungsi sebagai rangka prioritas nasional, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan inklusif, ketahanan ekonomi, dan harmoni sosial.

    Kemudian, pemuatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) akan menjadi dasar utama untuk memastikan nilai-nilai nasional tetap kuat, sekaligus untuk mendukung ketahanan nasional melalui kemandirian di sektor-sektor utama, seperti pangan dan energi.

    Lanjutnya, pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi prioritas untuk meningkatkan produktivitas, sehingga menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif.

    “Untuk mencapai pertumbuhan yang berkeadilan, pemerintah berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan pendidikan, kesetaraan gender, serta inklusi bagi penyandang disabilitas,” ujar Thomas.

    Pada saat sama, Ia memastikan akan terus mendorong hilirisasi industri dan pemanfaatan sumber daya alam, sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dalam negeri.

    Kemudian, pemberdayaan masyarakat pedesaan, pemuatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan penyelundupan juga menjadi faktor penting untuk memastikan stabilitas jangka panjang.

    “Terakhir, keselarasan dengan alam, budaya, dan toleransi antara umat beragama ditekankan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera,” ujar Thomas.

    Dalam kesempatan ini, Ia menyebut Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia diproyeksikan mencapai senilai 30.300 dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2045, atau meningkat signifikan dibandingkan sebesar 4.870 dolar AS pada tahun 2023.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkop Budi Arie Apresiasi Pengesahan RUU Minerba, Koperasi Diizinkan Kelola Tambang – Halaman all

    Menkop Budi Arie Apresiasi Pengesahan RUU Minerba, Koperasi Diizinkan Kelola Tambang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengapresiasi pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). 

    Revisi ini, yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009, membuka peluang lebih luas bagi koperasi untuk turut mengelola tambang di Indonesia.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa beberapa pasal di dalam revisi UU Minerba—termasuk Pasal 51, 60, dan 75—secara eksplisit memberi kesempatan bagi koperasi untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

    “Pada Pasal 51 disebutkan WIUP dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha milik organisasi masyarakat keagamaan, melalui mekanisme lelang atau pemberian prioritas,” jelasnya.

    Menurut Menkop, kebijakan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, antara lain melalui lembaga berbasis kerakyatan seperti koperasi.

    “Selama ini pengelolaan tambang banyak didominasi oleh korporasi, padahal konstitusi kita mengamanatkan agar sumber daya alam dikelola langsung oleh rakyat. Melalui koperasi, kita dapat mewujudkan hal tersebut,” ungkap Budi Arie.

    Ia menambahkan, pengesahan UU Minerba ini menjadi momentum penting bagi koperasi untuk berkontribusi lebih strategis dalam arus besar ekonomi masa depan Indonesia. 

    Dengan masuknya koperasi ke dalam sektor pertambangan, bukan hanya kapasitas usaha koperasi yang meningkat, tapi juga kesejahteraan anggota dan masyarakat setempat.

    “Keikutsertaan koperasi dalam mengelola tambang akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” paparnya. 

    “Ini juga menjadi langkah konkret dalam mendorong asas keadilan dan kesetaraan bagi semua badan usaha, termasuk koperasi, untuk berperan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan,” sambungnya.

    Menkop Budi Arie berharap ke depan semakin banyak koperasi yang tertarik dan mampu mengelola pertambangan di Indonesia. 

    Dengan demikian, peran koperasi sebagai pilar demokrasi ekonomi dapat semakin kuat dan berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

    Gerakan Koperasi seluruh Indonesia wajib berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan DPR serta semua pihak yang telah membantu sehingga koperasi dapat berkiprah di sektor minerba. “Saatnya Koperasi Bangkit,” ujar Menkop Budi Arie Setiadi.

  • PDB per kapita RI diproyeksikan 30.300 dolar AS pada 2045

    PDB per kapita RI diproyeksikan 30.300 dolar AS pada 2045

    Pencapaian visi ini akan menempatkan Indonesia sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyampaikan produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia diproyeksikan mencapai senilai 30.300 dolar Amerika Serikat (AS) pada 2045.

    Proyeksi itu meningkat signifikan dibandingkan PDB per kapita Indonesia yang sebesar 4.870 dolar AS pada 2023.

    Seiring ekspansi ekonomi, pertumbuhan populasi juga akan terus berlanjut dengan jumlah penduduk diproyeksikan akan mencapai 324 juta jiwa pada 2045, kata Thomas, dalam Indonesia Data and Economic Conference 2025 di Jakarta, Selasa.

    Kemudian, ia menyebut kelas menengah diproyeksikan akan meningkat dari 17 persen pada 2023 menjadi 70 persen pada 2045.

    Sementara itu, tingkat kemiskinan diperkirakan turun tajam dari 9,0 persen pada 2023 menjadi 0,7 persen pada 2045, yang mencerminkan komitmen pemerintah dan bangsa terhadap pertumbuhan inklusif dan pembangunan yang berkeadilan.

    “Pencapaian visi ini akan menempatkan Indonesia sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia, meningkatkan pengaruh global serta ketahanan ekonominya,” ujar Thomas.

    Secara bersamaan, ia menyebut Indonesia berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dengan menuju net zero emissions (NZE), dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi selaras dengan tanggung jawab terhadap lingkungan.

    Selain itu, lanjutnya, pengurangan kemiskinan akan didukung oleh distribusi kekayaan yang merata, yang memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Ia menyebut pilar-pilar itulah yang akan mendorong transformasi Indonesia menjadi negara yang makmur, inklusif, dan bertanggung jawab pada 2045.

    “Program Astacita Presiden Prabowo berfungsi sebagai rangka prioritas nasional yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan inklusif tadi, ketahanan ekonomi, dan harmoni sosial,” ujar Thomas.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • IHSG awal pekan ditutup menguat ikuti bursa kawasan Asia

    IHSG awal pekan ditutup menguat ikuti bursa kawasan Asia

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG awal pekan ditutup menguat ikuti bursa kawasan Asia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 17:48 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup naik mengikuti penguatan bursa saham kawasan Asia.

    IHSG ditutup menguat 192,42 poin atau 2,90 persen ke posisi 6.830,88. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 24,04 poin atau 3,11 persen ke posisi 796,45.

    “IHSG dan bursa saham regional Asia menguat, pasar merespon data pertumbuhan ekonomi Jepang dan simposium yang akan dipimpin oleh Presiden China Xi Jinping,” sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

    Ekonomi Jepang tumbuh sebesar 0,7 persen kuartal ke kuartal (qoq) pada kuartal IV 2024, meningkat dari pertumbuhan 0,4 persen pada kuartal sebelumnya dan melampaui perkiraan sebesar 0,3 persen.

    Secara tahunan, produk domestik bruto (PDB) Jepang tumbuh 2,8 persen pada kuartal IV 2024, sesuai ekspektasi dan naik dari pertumbuhan 1,7 persen kuartal III 2024.

    Hal itu menandai pertumbuhan triwulanan ketiga berturut-turut, didorong oleh rebound yang kuat dalam investasi bisnis.

    Pelaku pasar juga menelaah rencana simposium yang dipimpin oleh Presiden China Xi Jinping, yang mana akan melibatkan sektor swasta yang akan menampilkan para pemimpin bisnis terkemuka di China.

    Pelaku pasar berharap acara itu akan meningkatkan kepercayaan sektor swasta pada kebijakan dari Pemerintah China.

    Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan neraca perdagangan Indonesia Januari 2025 surplus sebesar 3.45 miliar dolar AS atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,24 miliar dolar AS, yang didukung dari ekspor yang mencatatkan sebesar 21,45 miliar dolar AS dan nilai impor sebesar 18 miliar dolar AS.

    Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sebelas atau semua sektor menguat yaitu dipimpin sektor teknologi yang naik sebesar 3,53 persen, diikuti oleh sektor energi dan sektor keuangan yang masing-masing naik sebesar 3,18 persen dan 2,25 persen.

    Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu SMIL, DATA, PMMP, ENAK dan TAXI. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni KOTA, HADE, PACK, NAYZ, dan MANG.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.387.000 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,87 miliar lembar saham senilai Rp11,70 triliun. Sebanyak 427 saham naik 208 saham menurun, dan 320 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei menguat 24,82 poin atau 0,06 persen ke 39.174,25, indeks Shanghai menguat 9,11 poin atau 0,27 persen ke 3.355,83, indeks Kuala Lumpur melemah 8,84 persen atau 0,56 poin ke posisi 1,582,76, indeks Straits Times menguat 15,22 poin atau 0,75 persen ke 3.877,53.

    Sumber : Antara

  • Revisi UU Minerba Hari Ini Disahkan! Cek Daftar yang Bisa Terlibat Tambang

    Revisi UU Minerba Hari Ini Disahkan! Cek Daftar yang Bisa Terlibat Tambang

    Jakarta –

    Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah, diwakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menyetujui hasil revisi Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara (minerba).

    Hasil Revisi tersebut tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.

    RUU ini akan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat DPR, di Gedung DPR Jakarta, Selasa (18/2/2025) besok.

    “Kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan dari tentang perubahan keempat atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” tanya Ketua Baleg DPR Bob Hasan saat memimpin rapat pleno.

    “Setuju,” jawab para anggota Baleg.

    Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengatakan RUU Minerba menjadi jihad konstitusi yang dilakukan pemerintah untuk memberi ruang bagi pelaku UMKM dan koperasi untuk mengelola sumber daya alam milik negara.

    “Saya memaknai ini adalah sebuah jalan jihad konstitusi dalam rangka mengembalikan khitah perjuangan daripada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang sebagaimana lazimnya yang sering dikemukakan oleh Bapak Presiden Prabowo,” kata Bahlil dalam rapat pleno Baleg DPR.

    Selain itu, Bahlil menyatakan, RUU Minerba telah dibahas secara mendalam baik dari DPR maupun pemerintah. Ia mengaku sepakat dengan keputusan yang telah disusun oleh DPR.

    “Kami jujur, agaknya kita connect dalam konteks Undang-Undang ini. Agaknya sangat sekali kita connect dan persoalannya adalah pemerintah karena cepat meng-connect. Karena itu dalam konteks Undang-Undang ini kami mengikuti DPR,” jelasnya.

    Melalui RUU ini, pemerintah memberikan ruang bagi UMKM dan Koperasi untuk bisa ikut mengelola tambang. Ia mengatakan, UMKM dan Koperasi selama ini dibebankan dengan syarat dan kompetisi yang besar di sektor tambang.

    Di sisi lain, Bahlil mengungkap kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 60% dengan serapan tenaga kerja sebesar 120 juta dari UMKM. Akan tetapi, dalam konteks implementasi UU Minerba, ia menilai UMKM belum sepenuhnya diwadahi dengan baik.

    “Tapi dalam konteks implementasi Undang-undang Minerba yang kemarin rasanya menurut saya belum mewadahi rasa keadilan itu,” jelasnya.

    Berikut rangkuman dari RUU hasil revisi UU Minerba nomor 4 tahun 2009:

    a. yang memuat kebijakan mengakselerasi keterlibatan berbagai pihak (koperasi, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan melalui pemberian WIUP kepada BUMN, BUMD dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi);

    b. memastikan penguatan dan kepastian pasokan bahan baku secara berkelanjutan dan efektif serta efisien khususnya bagi badan usaha milik negara yang mengemban usaha yang berorientasi dan menyangkut hajat hidup orang banyak;

    c. mendorong percepatan pengelolaan kegiatan hilirisasi sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional; dan

    d. mewujudkan pemerataan dan keadilan sehingga mencerminkan demokrasi ekonomi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    (hns/hns)

  • Erick Thohir Sebut Pembentukan Bank Emas Bisa Ciptakan 800 Ribu Tenaga Kerja

    Erick Thohir Sebut Pembentukan Bank Emas Bisa Ciptakan 800 Ribu Tenaga Kerja

    Jakarta –

    Pemerintah berencana meluncurkan bank emas atau bullion bank dalam waktu dekat. Sejalan dengan itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai pembentukan bank emas disebut dapat menciptakan 800 ribu tenaga kerja.

    Erick mengatakan bank emas akan segera diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Erick, bank emas dapat memperkuat ekosistem hilirisasi emas di Indonesia.

    “Bersama Bapak Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto menginformasikan tentang usaha Bullion Services atau Bank Emas yang akan segera diresmikan beliau. Kehadiran Bank Emas akan semakin menguatkan ekosistem hilirisasi emas di Indonesia dan memberikan manfaat untuk negara dan masyarakat,” kata Erick dikutip dari akun Instagram @erickthohir, Selasa (18/2/2025).

    Erick menyebut kehadiran bank emas berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp 245 triliun, serta menciptakan sekitar 800 ribu lapangan kerja. Melalui bank emas, masyarakat bisa melakukan beberapa transaksi, mulai dari penitipan emas, perdagangan emas, simpanan emas dan pembiayaan emas.

    Saat ini, BUMN yang telah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan bullion bank tersebut, yakni Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Erick menerangkan keduanya akan menjadi pelopor bank emas di Indonesia.

    “Dari sisi ekonomi, Bank Emas berpotensi meningkatkan PDB Indonesia sebesar Rp 245 triliun, serta berpotensi menciptakan sekitar 800 ribu lapangan kerja. BUMN melalui Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia menjadi pelopor Bank Emas di Indonesia yang akan segera diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo,” jelas Erick.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan bank emas atau bullion bank pada 26 Februari 2025. Ini adalah pertama kalinya Indonesia memiliki bank emas sejak merdeka.

    “Kita akan bentuk bank emas. Bank emas. Insyaallah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya,” beber Prabowo saat konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    (kil/kil)