Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Resmikan Bank Emas, Prabowo Subianto Sebut akan Tingkatkan PDB hingga Rp245 Triliun dan 1,8 Juta Lapangan Kerja

    Resmikan Bank Emas, Prabowo Subianto Sebut akan Tingkatkan PDB hingga Rp245 Triliun dan 1,8 Juta Lapangan Kerja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang pertama di RI, Rabu (26/2).

    “Saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresikan layanan bank emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Terima kasih,” kata Prabowo saat peluncuran Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia di The Gade Tower, Jakarta Pusat.

    Presiden Prabowo mengatakan bahwa dengan adanya bank emas ini, anak meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga Rp 245 triliun, dan membuka 1,8 juta lapagan kerja baru.

    “Kemudian, memperluas devisa dan membantu menghemat devisa negara,” ungkap Ketua Umum Partai Gerindra, itu.

    Hal itu lantaran dari hulu hingga hilir emas akan diolah dan disimpan di dalam negeri dan tidak mengalir ke luar. “Meningkatkan juga pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuidasi likuiditas emas kepada bank emas,” tuturnya.

    Prabowo menjelaskan, Bank Emas resmi diluncurkan menjelang 80 tahun Indonesia merdeka. Ia tak memungkiri, Indonesia merupakan negara keenam yang mempunyai cadangan emas terbesar di dunia.

    Prabowo menyampaikan terima kasih kepada para jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang telah bekerja keras untuk bisa membangun Bank Emas.

    “Saya ucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah bekerja keras untuk mencapai hari ini,” ucap Prabowo.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu memahami bahwa membutuhkan waktu lama atau selama 4 tahum untuk bisa mendirikan Bank Emas. Menurutnya, rancangan Bank Emas sudah menjalani proses sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Jokowi.

  • Prabowo Ungkap Persiapan Bank Emas Butuh Waktu Hingga 4 Tahun

    Prabowo Ungkap Persiapan Bank Emas Butuh Waktu Hingga 4 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengemukakan bahwa persiapan pembentukan Bank Emas membutuhkan waktu sekitar 4 tahun.

    Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam peresmian Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Gade Tower, Rabu (26/2/2025).

    “Saya paham bahwa persiapan bank emas ini memakan waktu cukup lama. Kalau tidak salah, butuh empat tahun. Takdir saya, saya yang akan meresmikan,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

    Kepala Negara juga berbicara mengenai perkembangan sektor pertambangan emas di Indonesia, yang kini mengalami peningkatan produksi dari 100 ton per tahun menjadi 160 ton per tahun.

    “Indonesia ini baru sadar bahwa negara kita kaya. Sekarang produksi kita sudah naik dari 100 ton per tahun ke 160 ton per tahun,” ujarnya.

    Dengan adanya Bank Emas ini, Prabowo berharap dapat mempercepat tabungan emas masyarakat serta meningkatkan cadangan emas nasional. 

    Selain itu, kata Prabowo, Bank Emas juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia, dengan potensi peningkatan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp245 triliun dan pembukaan lapangan kerja baru sebanyak 1,8 juta.

    Oleh sebab itu, Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang telah memulai banyak program, termasuk yang terkait dengan sektor ekonomi, sebelum dirinya menjabat.

    Prabowo kemudian mengungkapkan bahwa dirinya berencana untuk bertemu dengan Jokowi dalam waktu dekat dan akan meminta maaf, sekaligus mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan para menterinya.

    “Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi, saya akan minta maaf, karena beliau yang bekerja keras dengan menteri-menteri beliau. Menteri-menteri beliau banyak yang saya pakai juga,” ujarnya dengan nada ringan.

    Dia pun menambahkan bahwa jika tim pemerintah sebelumnya sudah solid dan baik, tidak perlu ada pergantian.”Manajer boleh diganti, tapi kalau timnya masih bagus ya dipakai terus,” pungkas Prabowo.

  • Bank Emas Bisa Tambah Rp 245 Triliun ke PDB dan Buka 1,8 Juta Lapangan Kerja Baru

    Bank Emas Bisa Tambah Rp 245 Triliun ke PDB dan Buka 1,8 Juta Lapangan Kerja Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan layanan bank emas atau bullion bank pertama di Indonesia pada Rabu (26/2/2025). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan bahwa bank emas ini diharapkan dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) nasional hingga Rp 245 triliun.

    “Kemudian, (bank emas) akan membuka 1,8 juta lapangan kerja baru, memperluas devisa, serta membantu menghemat devisa negara. Sebab, mulai dari hulu hingga hilir, emas akan diolah dan disimpan di dalam negeri, sehingga tidak mengalir ke luar negeri,” ujar Prabowo dalam peresmian Layanan Bank Emas Pegadaian dan BSI, Rabu (26/2/2025).

    Selain itu, Prabowo menegaskan bahwa bank emas pertama yang dimiliki oleh Indonesia ini juga diproyeksikan dapat menjaga stabilitas moneter. Pengendalian stabilitas moneter tersebut dilakukan melalui likuiditas emas kepada bank emas serta transaksi emas domestik.

    Ia juga menambahkan, produksi emas nasional mengalami peningkatan signifikan, dari 100 ton per tahun menjadi 160 ton per tahun. Oleh karena itu, pemerintah bergerak cepat dengan menghadirkan bank emas guna memperbaiki ekosistem layanan serta memastikan pemanfaatan emas dapat dilakukan secara optimal di dalam negeri.

    “Kita harapkan ini akan mempercepat tabungan dan meningkatkan cadangan emas kita,” tambahnya.

    Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa pendirian bank emas atau bullion bank merupakan langkah strategis untuk memastikan kendali penuh atas sumber daya emas nasional. Dengan demikian, pemanfaatannya dapat dilakukan secara mandiri demi kepentingan negara.

    “Sebagai negara dengan cadangan emas keenam terbesar di dunia, langkah ini menjadi tonggak penting dalam sektor keuangan dan investasi nasional. Peresmian bank emas ini merupakan hasil dari proses panjang yang memakan waktu lebih dari empat tahun,” pungkas Prabowo.

  • Bank Emas Diresmikan, Prabowo: Bisa Tingkatkan PDB Rp245 T, Buka 1,8 Juta Lapangan Kerja  – Halaman all

    Bank Emas Diresmikan, Prabowo: Bisa Tingkatkan PDB Rp245 T, Buka 1,8 Juta Lapangan Kerja  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan layanan Bank Emas di Gedung The Gade Tower, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

    Prabowo menyebut adanya Bank Emas ini diharapkan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp245 triliun.

    Selain itu, berpeluang pula akan membuka 1,8 juta lapangan kerja baru.

    “Kita harapkan ini akan meningkatkan Produk Domestik Bruto kita, kalau nggak salah bisa menambah Rp245 triliun. Kemudian, akan membuka lapangan kerja baru 1,8 juta,” katanya.

    Prabowo juga mengungkapkan layanan Bank Emas akan membantu menghemat devisa negara lantaran pengolahan bijih emas akan dilakukan dari hulu hingga hilir di Indonesia.

    Kemudian, layanan Bank Emas juga diharapkan dapat meningkatkan pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuiditas emas.

    “Meningkatkan juga pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuiditas emas kepada bank emas serta melakukan transaksi emas di dalam negeri,” jelas Prabowo.

    Selanjutnya, Prabowo pun meresmikan layanan Bank Emas secara simbolik dengan memasukkan emas ke dalam kotak.

    Dia mengatakan adanya Bank Emas menjadi sejarah karena baru pertama kali diluncurkan selama 80 tahun Indonesia merdeka.

    Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) karena telah mempersiapkan segalanya terkait Bank Emas bersama kabinet sebelumnya.

    “Hari ini menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas keenam terbesar di dunia, untuk pertama akali memiliki Bank Emas, saya mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang bekerja keras untuk mencapai hari ini.”

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini pada hari Rabu 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan layanan bank emas pegadaian dan bank syariah Indonesia,” kata Prabowo.

    Sebelumnya, Prabowo menjelaskan bahwa layanan Bank Emas diluncurkan untuk mendukung misi hilirisasi yang dicanangkan olehnya dalam Asta Cita.

    Dia menyebut adanya Bank Emas begitu penting karena selama ini emas di Indonesia belum memiliki tempat untuk penampungan setelah ditambang.

    Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) itu menyebut banyak emas yang kini mengalir ke luar negeri.

    “Kita akan bentuk bank emas, jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia,” kata Prabowo, Senin (17/2/2025).

    “Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri,” ujar Prabowo.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

     

  • Presiden resmikan Bank Emas pertama di Indonesia

    Presiden resmikan Bank Emas pertama di Indonesia

    Persiapan Bank Emas ini memakan waktu cukup lama. Kalau tidak salah lebih dari empat tahun. Takdir saya bahwa saya yang meresmikan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang pertama di Indonesia, sebagai langkah mendukung hilirisasi dalam Astacita yang dicanangkan pemerintah.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang ini hari Rabu 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia,” ujar Presiden dalam acara peresmian di Gade Tower, Jakarta, Rabu.

    Peresmian Bank Emas tersebut ditandai dengan prosesi Presiden memasukkan dummy emas batangan ke dalam treasure box.

    Pada prosesi tersebut, Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Sunarso, Dirut Pegadaian Damar Latri Setiawan, dan Dirut Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi.

    Prabowo mengatakan menjelang HUT Ke-80 RI, untuk pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia memiliki Bank Emas.

    Dirinya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk mewujudkan Bank Emas ini. Dia menyebut bahwa persiapan untuk Bank Emas memakan waktu yang cukup lama.

    “Persiapan Bank Emas ini memakan waktu cukup lama. Kalau tidak salah lebih dari empat tahun. Takdir saya bahwa saya yang meresmikan,” ucap Presiden.

    Presiden berharap keberadaan Bank Emas ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

    Kepala Negara mengatakan Bank Emas ini akan meningkatkan produk domestik bruto Indonesia hingga Rp245 triliun, membuka 1,8 juta lapangan kerja baru, hingga memperluas devisa.

    “Karena dari hulu hingga hilir emas akan diolah dan disimpan di dalam negeri, dan tidak mengalir ke luar negeri,” ujar Prabowo.

    Peresmian Bank Emas merupakan langkah strategis Presiden Prabowo dalam memperkuat ekosistem industri emas nasional, serta mendukung misi hilirisasi yang dicanangkan dalam Astacita Kabinet Merah Putih.

    Pengumuman soal peresmian layanan bank emas ini sebelumnya sudah diutarakan oleh Presiden Prabowo saat mengumumkan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam dan kebijakan ekonomi lainnya di Istana Merdeka Jakarta, Senin (17/2) pekan lalu.

    Prabowo memaparkan alasan dibentuknya bank emas khusus di Indonesia karena komoditas emas hasil tambang dalam negeri yang diekspor tidak memiliki penyimpanan khusus di dalam negeri.

    Oleh karena itu, Presiden pun akan meresmikan bank emas pada 26 Februari 2025, dan menjadi yang pertama di negeri ini.

    “Kita akan bentuk bank emas, jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia,” kata Prabowo dalam kesempatan sebelumnya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • 14 Tahun Terpuruk, Argentina Akhirnya Kelebihan Anggaran Negara Usai Potong Gaji 30.000 Pejabatnya

    14 Tahun Terpuruk, Argentina Akhirnya Kelebihan Anggaran Negara Usai Potong Gaji 30.000 Pejabatnya

    PIKIRAN RAKYAT – Argentina akhirnya mencatat surplus anggaran pertamanya dalam lebih dari satu dekade pada 2024, menandai kemenangan besar bagi Presiden libertarian Javier Milei.

    Data yang dirilis pada Januari 2025 lalu menunjukkan bahwa kebijakan penghematan yang ketat dan pemotongan drastis terhadap belanja publik telah membuahkan hasil.

    Langkah Berani sang Presiden

    Menurut laporan Kementerian Ekonomi, surplus anggaran negara mencapai 1,76 triliun peso (Rp16,6 triliun), atau setara dengan 0,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Sementara itu, neraca fiskal primer, yang tidak termasuk pembayaran utang, mencapai surplus 10,41 triliun (Rp155 triliun) peso atau sekitar 1,8% dari PDB.

    “Nol defisit adalah kenyataan. Janji dipenuhi,” kata Javier Milei.

    Presiden yang mulai menjabat pada Desember 2023 itu langsung memangkas anggaran besar-besaran dalam upaya mengendalikan inflasi yang sempat mencapai hampir 300% pada April 2023.

    Salah satu kebijakan utamanya adalah memotong gaji serta merumahkan sekitar 30.000 pejabat pemerintah, menghentikan proyek-proyek publik, serta memangkas subsidi energi dan transportasi.

    Hasil Penghematan yang Drastis

    Menteri Ekonomi Argentina, Luis Caputo menegaskan bahwa strategi penghematan pemerintah akan tetap diberlakukan hingga 2025.

    Meskipun anggaran bulan Desember masih menunjukkan defisit sebesar 1,30 triliun peso (Rp15,9 triliun) untuk defisit fiskal primer dan 1,56 triliun peso (Rp16,3 triliun) untuk defisit keuangan, hal ini disebabkan oleh faktor musiman. Sebab, Desember 2023 adalah bulan dengan pengeluaran pemerintah yang tinggi.

    “Hasil fiskal hari ini harus dipahami sebagai tonggak sejarah kita. Tidak ada lagi defisit di Argentina,” tutur Luis Caputo.

    Argentina terakhir kali mencapai surplus anggaran selama periode booming komoditas lebih dari satu dekade lalu. Sejak saat itu, negara ini terus mengalami defisit dan krisis ekonomi yang berulang akibat inflasi yang tidak terkendali dan utang yang membengkak.

    Tantangan dan Dukungan Publik

    Meski kebijakan Javier Milei tergolong ekstrem, popularitasnya tetap tinggi. Survei yang dilakukan LatAm Pulse dan AtlasIntel untuk Bloomberg News menunjukkan bahwa tingkat persetujuan Milei mendekati 50% pada Desember 2024.

    Banyak warga Argentina optimistis dengan pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.

    “Terlepas dari penolakan politik, mereka telah mempertahankan kredibilitas mereka dengan melakukan pilihan sulit pada fiskal. Jadi itu adalah kartu as mereka di tangan mereka,” kata Stuart Sclater-Booth, manajer portofolio utang pasar berkembang di Stone Harbor Investment Partners, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Buenos Aires Times.

    Berkat kebijakan pemotongan anggaran dan stabilitas makroekonomi yang dicapainya, Javier Milei berhasil menurunkan inflasi tahunan dari hampir 300% menjadi 118% pada Desember 2024.

    Meskipun terapi kejut ekonominya memperparah resesi pada paruh pertama tahun itu, ekonomi Argentina mulai menunjukkan pertumbuhan pada kuartal ketiga. Bahkan, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan Argentina akan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada tahun 2025.

    Masa Depan Ekonomi Argentina

    Dengan pencapaian surplus ini, Argentina kini memiliki peluang untuk membangun kembali ekonominya setelah lebih dari satu dekade mengalami krisis. Kebijakan penghematan Milei telah membawa hasil nyata, namun tantangan besar masih menanti, termasuk memastikan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang dan mengembalikan kepercayaan investor.

    Seiring dengan stabilitas ekonomi yang mulai terbentuk, masyarakat dan dunia internasional akan terus mengamati apakah Argentina dapat mempertahankan surplus anggaran ini di tahun-tahun mendatang.

    Milei telah membuktikan bahwa strategi penghematan yang drastis bisa membawa hasil, tetapi apakah Argentina benar-benar telah keluar dari krisis atau hanya sekadar mencapai titik keseimbangan sementara? Waktu yang akan menjawab.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menyorot THR untuk pekerja gig, hak atau beban?

    Menyorot THR untuk pekerja gig, hak atau beban?

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menyorot THR untuk pekerja gig, hak atau beban?
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 18:03 WIB

    Elshinta.com – Tak terasa moment Lebaran Idul Fitri  2025 sudah dekat. Bagi para karyawan, pegawai atau pekerja formal, momen lebaran identik dengan Tunjangan Hari Raya (THR) yang banyak ditunggu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Lantas, bagaimana untuk pekerja lepas atau mitra kerja di era ekonomi gig atau sejenisnya?

    Ekonomi gig adalah sistem ekonomi di mana individu bekerja secara fleksibel berdasarkan proyek, tugas, atau permintaan tertentu, tanpa adanya kontrak kerja tetap seperti dalam pekerjaan konvensional.

    Pekerja dalam ekonomi gig— pekerja gig adalah individu yang memperoleh penghasilan berdasarkan tugas atau proyek tertentu tanpa hubungan kerja tetap.

    Di Indonesia, mereka mencakup berbagai profesi, seperti mitra pengemudi dan kurir, pekerja lepas (desainer, penulis, programmer), penyedia jasa (teknisi, tukang, tenaga kecantikan), pekerja kreatif (influencer, content creator), instruktur dan konsultan online, serta pelaku bisnis di ekosistem marketplace.

    Penelitian terbaru yang dirilis oleh SBM ITB 2023 menunjukkan bahwa sektor ekonomi gig berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yaitu sekitar Rp 382,62 triliun atau setara dengan 2 persen dari total PDB Indonesia tahun 2022.

    Salah satu manfaat signifikan dari ekonomi gig bagi pekerja adalah kebebasan dalam menentukan waktu dan tempat kerja, yang tidak tersedia dalam pekerjaan formal.

    Dengan fleksibilitas ini, banyak pekerja gig dapat menyeimbangkan pekerjaan mereka dengan komitmen lain, seperti pendidikan, pengasuhan anak, atau pekerjaan sampingan lainnya.

    Selain memberikan fleksibilitas, ekonomi gig juga berkontribusi dalam pengembangan keterampilan pekerja. Dalam beberapa kasus, keterampilan yang diperoleh di sektor gig bahkan dapat membuka peluang bagi mereka untuk memulai usaha sendiri.

    Polemik mengenai status mitra dan tuntutan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada aplikator terus menjadi sorotan di berbagai media massa di Indonesia.

    Seiring dengan berkembangnya ekonomi digital, muncul perdebatan mengenai apakah mitra pengemudi seharusnya diklasifikasikan sebagai pekerja tetap atau masih tetap dalam hubungan kemitraan sebagaimana yang berlaku saat ini. 

    Terhadap tuntutan THR ini, Pemerintah pun mulai terlibat dengan menciptakan beberapa inisiatif hingga berencana mewajibkan pemberian THR bagi mitra platform digital yang tentunya juga menuai pro dan kontra.

    Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak pemerintah agar menetapkan regulasi yang mewajibkan perusahaan ride-hailing memberikan THR dalam bentuk tunai, bukan insentif. 

    Namun, kebijakan ini dinilai dapat menjadi beban tambahan bagi perusahaan dan berisiko menghambat pertumbuhan industri ini ke depan.

    Apalagi saat ini, perusahaan berbasis platform digital masih menghadapi tantangan keuangan, meskipun beberapa sudah mencapai profitabilitas.

    Jika biaya tambahan seperti THR diwajibkan, tentu akan menambah beban baru dan keberlangsungan jangka panjang perusahaan akan terkena dampaknya.

    Bisa saja perusahaan memilih untuk menaikkan harga tarif layanan yang pada akhirnya berdampak pada konsumen. Perusahaan juga bisa melakukan penghapusan program-program benefit untuk Mitra yang selama ini telah diberikan, atau bahkan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal untuk mengurangi biaya operasional.

    Belajar dari kasus di Inggris, ketika Uber diwajibkan membayar tunjangan tambahan bagi mitranya, harga layanan naik sebesar 10-20%.

    Namun, dampaknya adalah penurunan permintaan hingga 15%, yang justru merugikan pengemudi dan perusahaan. Jika kebijakan serupa diterapkan di Indonesia, ada potensi efek domino yang dapat menekan industri ini secara keseluruhan.

    Beberapa kota dan negara telah mengalami dampak negatif akibat reklasifikasi pekerja gig yang terlalu kaku. Contoh Spanyol, setelah pemerintah menerapkan undang-undang ketenagakerjaan yang mewajibkan pengemudi menjadi karyawan tetap, beberapa platform ride-hailing utama seperti Uber dan Deliveroo mengurangi jumlah pengemudi hingga 50%.

    Akibatnya, banyak pekerja gig kehilangan pekerjaan dan fleksibilitas yang mereka andalkan untuk mencari penghasilan tambahan.

    Kemudian, di New York, penerapan regulasi upah minimum bagi pekerja gig menyebabkan biaya operasional meningkat hingga 15%, yang membuat platform menaikkan komisi dan mengurangi jumlah insentif bagi mitra pengemudi. Beberapa pengemudi mengalami penurunan pendapatan bersih akibat lonjakan biaya layanan.

    Tuntutan THR bagi mitra pengemudi platform digital di Indonesia menimbulkan polemik di kalangan industri dan akademisi.

    Agung Yudha, Direktur Eksekutif Modantara, menyoroti bahwa industri on-demand telah berupaya menjaga kesejahteraan mitra melalui berbagai program seperti bantuan modal usaha dan beasiswa.

    Ia mengingatkan bahwa regulasi yang tidak seimbang dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan berisiko mengurangi program kesejahteraan jangka panjang bagi mitra.

    Selain itu, sektor ini telah berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dengan fleksibilitas kerja yang menjadi daya tarik utama.

    Data menunjukkan bahwa jutaan pekerja gig, termasuk 1,8 juta di layanan ride-hailing, bergantung pada model bisnis ini, dan kebijakan yang tidak tepat dapat menyebabkan mereka kehilangan akses terhadap sumber pendapatan utama mereka.

    Prof. Dr. Aloysius Uwiyono dan ekonom Wijayanto Samirin menekankan bahwa mitra pengemudi tidak memenuhi unsur hubungan kerja berdasarkan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga THR tidak bisa dipaksakan tanpa implikasi hukum.

    Hanif Dhakiri, mantan Menteri Ketenagakerjaan, menegaskan bahwa status kemitraan mitra pengemudi tidak menjadikan mereka berhak atas THR, dan kebijakan populis tanpa dasar hukum dapat merugikan iklim investasi serta keberlanjutan industri digital.

    Jika sektor ini terhambat akibat regulasi yang kurang tepat, jutaan mitra berisiko kehilangan akses terhadap pekerjaan fleksibel yang telah menjadi sumber penghidupan mereka.

    Sebagai alternatif, ia menyarankan perlindungan sosial berbasis kontribusi bagi pekerja gig. Regulasi yang responsif dan inklusif menjadi kunci agar sektor ini tetap tumbuh tanpa mengorbankan kesejahteraan mitra maupun keberlanjutan industri.

    Sejauh ini, setiap platform ride-hailing memiliki pendekatan unik dalam mendukung mitra pengemudi mereka. Grab menawarkan berbagai keuntungan melalui GrabBenefits, termasuk diskon servis kendaraan, asuransi kesehatan dan kecelakaan, akses kredit, serta dana santunan bagi keluarga mitra dalam situasi darurat.

    Selain itu, Grab menyediakan program GrabScholar untuk beasiswa anak mitra, skema insentif berbasis performa, voucher sembako murah, serta pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk membuka peluang usaha. Grab juga mendorong Mitra mereka untuk bergabung dengan BPJAMSOSTEK.

    Gojek, di sisi lain, menitikberatkan pada perlindungan mitra dengan asuransi kecelakaan, posko aman, serta program loyalitas berbasis insentif. Mereka juga menawarkan bantuan finansial seperti sembako murah dan akses kredit, serta fasilitas tambahan seperti diskon merchant dan layanan GoPay. 

    Sementara itu, Lalamove mengutamakan bonus misi dan insentif bagi pengemudi berperforma tinggi, serta akses informasi pesanan untuk memaksimalkan penghasilan.

    Mereka juga bekerja sama dengan BPJAMSOSTEK untuk perlindungan sosial dan memiliki program referral yang memberikan insentif bagi mitra yang mengajak rekan bergabung.

    Dialog yang terbuka tentang solusi menjadi hal yang tak terelakkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, terlebih pada momen penting seperti Hari Raya Lebaran.

    Menurut Prof Dr. Aloysius Uwiyono, dinamika pasar sebaiknya dibiarkan berkembang secara alami agar menciptakan ekosistem kemitraan yang kompetitif dan berkelanjutan. Hal ini menjadi faktor utama dalam menarik minat pelaku usaha serta investor dalam jangka panjang. 

    “Dalam konteks ini, peran pemerintah idealnya berfokus pada pengawasan untuk memastikan keseimbangan dan kepastian hukum tanpa melakukan intervensi langsung dalam hubungan privat kemitraan,” ujarnya memberikan saran.

    Wijayanto Samirin menekankan bahwa status mitra pengemudi bervariasi—sebagian menjadikannya pekerjaan utama, sementara lainnya sebagai pekerjaan sampingan. Oleh karena itu, solusi yang diterapkan harus mempertimbangkan kebutuhan yang beragam.

    Ia juga mengingatkan bahwa fleksibilitas merupakan daya tarik utama pekerjaan ini, dan jika mitra diperlakukan seperti pekerja konvensional, mereka berisiko kehilangan fleksibilitas tersebut, atau bahkan jutaan mitra dapat kehilangan pekerjaan.

    Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, Hanif mengingatkan bahwa beban finansial tambahan bagi perusahaan dapat berdampak negatif, seperti kenaikan tarif, pemotongan insentif, atau pengurangan jumlah mitra pengemudi.

    “Pemerintah untuk berhati-hati dalam menetapkan regulasi terkait THR agar tetap menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan perlindungan bagi para pekerja,” saran Muhammad Hanif Dhakiri.

    Dengan memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan dibanding THR, seperti insentif, perlindungan sosial, dana santunan, beasiswa untuk anak Mitra, dan bantuan operasional, pekerja gig dapat menikmati manfaat yang lebih baik dalam jangka panjang tanpa mengorbankan fleksibilitas dan peluang kerja mereka.

    Sebagai industri yang terus berkembang, pendekatan ini memastikan bahwa ekosistem ekonomi gig tetap sehat dan inklusif bagi semua pihak.

    Sumber : Sumber Lain

  • Harga Bitcoin Terjun hingga di Bawah 100.000 Dollar AS Imbas Peretasan Bybit

    Harga Bitcoin Terjun hingga di Bawah 100.000 Dollar AS Imbas Peretasan Bybit

    PIKIRAN RAKYAT – Harga Bitcoin (BTC) berjuang menembus angka psikologis 100.000 dollar Amerika Serikat (AS) usai peretasan Bybit, platform perdagangan kripto yang memicu aksi jual besar-besaran.

    BTC pernah tercatat 95.803 dolar AS per 1 bitcoin. Analis Tokocrypto Fyqieh Fachrur menjelaskan akibat penurunan ini pada Senin, 24 Februari 2025.

    “BTC sempat melonjak ke level tertinggi mingguan di 98.940 dolar AS sebelum mengalami penurunan tajam lebih dari 4.000 dolar AS, mencapai titik terendah 3 hari di 94.800 dolar AS. Penurunan ini menciptakan pola bearish engulfing, pasar kripto lebih luas mengalami likuidasi lebih dari 600 juta dolar AS,” ucap Fyqieh di Jakarta seperti dikutip dari Antara.

    Peretasan Terbesar dalam Sejarah Kripto

    Salah satu faktor utama penyebab penurunan BTC yakni pelanggaran keamanan di Bybit yang menyebabkan hilangnya 1,4 miliar Dollar AS dalam bentuk Ethereum (ETH).

    Insiden ini menjadi salah satu peretasan terbesar dalam sejarah kripto dan langsung berdampak pada pasar. Bitcoin yang mendekati angka psikologis 100.000 dolar AS langsung mengalami koreksi kembali ke kisaran konsolidasi.

    Kondisi juga makroekonomi memengaruhi pergerakan BTC. Data ekonomi terbaru menunjukkan pelemahan di AS dengan indeks manajer pembelian atau price managers’ index (PMI) sektor jasa berada di titik terendah 2 tahun terakhir.

    Investor menantikan rilis data inflasi produk domestik bruto (PDB) dan core personal consumption expenditures (PCE) yang bisa semakin mengguncang pasar.

    Menurut Fyqieh, data ekonomi penting yang akan dirilis pekan ini yakni keyakinan konsumen pada Selasa, data penjualan rumah baru hari Rabu dan data PDB kuartal ke-4 pada Kamis.

    “Angka pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari perkiraan bisa mengurangi peluang pemangkasan suku bunga, angka yang lebih rendah dapat memberikan alasan bagi bank sentral guna melonggarkan kebijakan moneternya,” lanjutnya.

    Dampak Peretasan Bybit

    Laporan PCE bulan Januari akan dirilis, yang digunakan sebagai indikator utama inflasi oleh pembuat kebijakan The Fed pada Jumat, 28 Februari 2025.

    Sidang Komite Perbankan Senat soal Exploring Bipartisan Legislative Frameworks for Digital Assetsl bisa memberi dampak positif bagi pasar kripto pada Rabu, 26 Februari 2025.

    Nvidia juga akan melaporkan pendapatannya, berpotensi memengaruhi aset kripto soal kecerdasan artifisial (AI). Perusahaan penambang kripto besar seperti Riot, Marathon, Bitdeer, Terawulf dan Core Scientific merilis laporan pendapatannya pekan ini.

    Menurutnya, Market Cap kripto turun 2,3 persen dalam 24 jam terakhir menjadi 3,28 triliun dolar AS. Pasar tetap terkonsolidasi pada level saat ini selama seminggu terakhir, sebagian besar pulih dari dampak peretasan Bybit.

    Bitcoin turun tipis usai jatuh di bawah 96.000 dolar Amerika Serikat selama sesi perdagangan Asia Senin pagi. Volatilitas tetap rendah, BTC masih berada dalam kisaran ketat sepanjang bulan ini.

    Ethereum pulih sepenuhnya dari berita peretasan, sempat menyentuh level tertinggi intraday 2.835 dolar AS sebelum turun ke 2.688 dolar AS.

    Indikator teknikal menunjukkan tekanan bearish masih mendominasi pasar. Relative Strength Index (RSI) dalam skala harian dan 4 jam tetap berada di wilayah bearish, mengindikasikan kemungkinan penurunan lebih lanjut.

    Exponential Moving Average (EMA) 100 hari di 94.100 dolar AS menjadi level support penting. Jika terjadi penembusan di bawah level ini, tekanan jual bisa meningkat, mendorong BTC menuju level yang lebih rendah.

    “Kegagalan Bitcoin bertahan di atas 98.940 dolar AS dan ketidakpastian pasar yang lebih luas menyoroti lemahnya tren naik. Trader perlu mengawasi apakah BTC bisa merebut kembali 98.940 dolar AS atau menembus di bawah EMA 100 hari, yang bisa memicu koreksi lebih dalam,” lanjutnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Indonesia Masih jadi Raja CPO Dunia – Page 3

    Indonesia Masih jadi Raja CPO Dunia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Industri kelapa sawit memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta ekspor ke pasar global.

    Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Produksi Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel Oil (PKO) bulan Oktober 2024 mencapai 4.843 ribu ton, lebih tinggi 9,69% dibandingkan produksi bulan September sebesar 4.415 ribu ton.

    Secara YoY sampai dengan bulan Oktober, produksi CPO dan PKO tahun 2024 adalah 43.780 ribu ton atau 4,56% lebih rendah dari periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar 45.776 ribu ton. Total konsumsi dalam negeri naik menjadi 2.083 ribu ton dari 1.989 ribu ton pada bulan September 2024.

    Total ekspor juga naik kembali dari 2.260 ribu ton pada September menjadi 2.888 ribu ton pada bulan Oktober 2024 atau naik sebesar 27,79%. Kenaikan yang besar terjadi pada produk olahan CPO dari 1.573 ribu ton pada bulan September menjadi 2.071 ribu ton pada bulan Oktober (+31,66%), diikuti CPO yang naik dari 128 ribu ton pada September 345 ribu ton pada bulan Oktober (+169,53%), sedangkan ekspor oleokimia turun dari 408 ribu ton pada bulan September menjadi 354 ribu ton pada bulan Oktober (-13,23%).

    Menurut negara tujuannya, kenaikan ekspor di bulan Oktober terjadi untuk tujuan India, EU, Afrika, Pakistan, Timur Tengah, Bangladesh dan Malaysia, sedangkan untuk tujuan China dan USA turun.

    Ekspor untuk tujuan India naik dari 242 ribu ton di September menjadi 719 ribu ton di bulan Oktober, sedangkan untuk tujuan EU naik dari 230 ribu ton menjadi 294 ribu ton, Pakistan dari 174 ribu ton menjadi 237 ribu ton, Timur Tengah dari 112 ribu ton menjadi 171 ribu ton, Bangladesh dari 35 ribu ton menjadi 111 ribu ton dan Malaysia dari 73 ribu ton menjadi 91 ribu ton.

    Dalam upaya memperkuat sektor ini, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN), dan Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) menyelenggarakan Seminar Nasional “Peran Strategis Kelapa Sawit Menuju Indonesia Emas 2045” di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta.

    Seminar ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan industri kelapa sawit, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serta lembaga riset. Salah satu yang dibahas dalam agenda ini adalah strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan industri ini dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

    Perwakilan Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas, Puspita Suryaningtyas, menginformasikan bahwa pada akhir 2024, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagai dasar kebijakan menuju Visi Indonesia Emas 2045.

    Sejalan dengan itu, hilirisasi menjadi salah satu program yang terus didorong. Sebagai komoditas strategis dalam RPJPN, industri sawit akan didorong hilirisasinya melalui empat aspek utama, yakni penguatan ekosistem industrialisasi, peningkatan kapasitas produksi untuk kebutuhan dalam negeri, penguatan daya saing industri menuju ekspansi global, serta pencapaian target ekspor.

    “Hilirisasi sawit diharapkan akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, mengingat posisi Indonesia sebagai produsen utama minyak sawit mentah (CPO),” lanjut Perwakilan Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas, Puspita Suryaningtyas dikutip Selasa (25/2/20205).

     

  • Hak atau Beban Baru? Dilema Regulasi dan Dampaknya bagi Jutaan Mitra

    Hak atau Beban Baru? Dilema Regulasi dan Dampaknya bagi Jutaan Mitra

    PIKIRAN RAKYAT – Tak terasa momen Lebaran Idulfitri 2025  sudah dekat. Bagi para karyawan, pegawai atau pekerja formal, momen lebaran identik dengan Tunjangan Hari Raya (THR) yang banyak ditunggu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 

    Lantas, bagaimana untuk pekerja lepas atau mitra kerja di era ekonomi gig atau sejenisnya?

    Ekonomi gig adalah sistem ekonomi di mana individu bekerja secara fleksibel berdasarkan proyek, tugas, atau permintaan tertentu, tanpa adanya kontrak kerja tetap seperti dalam pekerjaan konvensional. 

    Di Indonesia, mereka mencakup berbagai profesi, seperti mitra pengemudi dan kurir, pekerja lepas (desainer, penulis, programmer), penyedia jasa (teknisi, tukang, tenaga kecantikan), pekerja kreatif (influencer, content creator), instruktur dan konsultan online, serta pelaku bisnis di ekosistem marketplace.

    Penelitian terbaru yang dirilis oleh SBM ITB 2023 menunjukkan bahwa sektor ekonomi gig berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yaitu sekitar Rp 382,62 triliun atau setara dengan 2% dari total PDB Indonesia tahun 2022. 

    Pekerjaan ini menawarkan fleksibilitas bagi pekerjanya. Pekerja gig dapat menyeimbangkan pekerjaan mereka dengan komitmen lain, seperti pendidikan, pengasuhan anak, atau pekerjaan sampingan lainnya. Selain itu juga berkontribusi dalam pengembangan keterampilan pekerja. 

    Polemik

    Namun, di balik itu semua, polemik mengenai status mitra dan tuntutan pemberian THR kepada aplikator terus menjadi sorotan di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya ekonomi digital, muncul perdebatan mengenai apakah mitra pengemudi seharusnya diklasifikasikan sebagai pekerja tetap atau masih tetap dalam hubungan kemitraan sebagaimana yang berlaku saat ini. 

    Pemerintah pun berencana mewajibkan pemberian THR bagi mitra platform digital. Rencana ini pun menuai pro dan kontra. Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak pemerintah agar menetapkan regulasi yang mewajibkan perusahaan ride-hailing memberikan THR dalam bentuk tunai, bukan insentif. 

    Namun, kebijakan ini dinilai dapat menjadi beban tambahan bagi perusahaan dan berisiko menghambat pertumbuhan industri ini ke depan. Apalagi saat ini, perusahaan berbasis platform digital masih menghadapi tantangan keuangan, meskipun beberapa sudah mencapai profitabilitas. 

    Jika biaya tambahan seperti THR diwajibkan, tentu akan menambah beban baru dan keberlangsungan jangka panjang perusahaan akan terkena dampaknya.

    Studi kasus

    Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, mengatakan, kebijakan yang pernah diberlakukan di Inggris malah merugikan pengemudi dan pengusaha. Saat itu, Uber diwajibkan membayar tunjangan tambahan bagi mitranya, sehingga harga layanan naik sebesar 10-20%. 

    Namun, kebijakan ini malah berdampak pada penurunan permintaan hingga 15%, yang merugikan pengemudi dan perusahaan. Jika kebijakan serupa diterapkan di Indonesia, ada potensi efek domino yang dapat menekan industri ini secara keseluruhan.

    Hal yang sama juga terjadi di Spanyol, setelah pemerintah menerapkan undang-undang ketenagakerjaan yang mewajibkan pengemudi menjadi karyawan tetap. Uber dan Deliveroo mengurangi jumlah pengemudi hingga 50%. Akibatnya, banyak pekerja gig kehilangan pekerjaan dan fleksibilitas yang mereka andalkan untuk mencari penghasilan tambahan. 

    “Begitu pula yang terjadi di New York,” tambahnya. 

    Agung Yudha, menyoroti bahwa industri on-demand telah berupaya menjaga kesejahteraan mitra melalui berbagai program seperti bantuan modal usaha dan beasiswa. Menurut dia, kebijakan yang tidak tepat dapat menyebabkan para mitra pengemudi kehilangan akses terhadap sumber pendapatan utama mereka.

    Tak penuhi unsur

    Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Trisakti, Prof. Dr. Aloysius Uwiyono menekankan bahwa mitra pengemudi tidak memenuhi unsur hubungan kerja berdasarkan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga THR tidak bisa dipaksakan tanpa implikasi hukum. 

    Sebagai alternatif, ia menyarankan perlindungan sosial berbasis kontribusi bagi pekerja gig. Regulasi yang responsif dan inklusif menjadi kunci agar sektor ini tetap tumbuh tanpa mengorbankan kesejahteraan mitra maupun keberlanjutan industri.

    Sejauh ini, kata dia, setiap platform ride-hailing memiliki pendekatan unik dalam mendukung mitra pengemudi mereka. Grab menawarkan berbagai keuntungan melalui GrabBenefits, termasuk diskon servis kendaraan, asuransi kesehatan dan kecelakaan, akses kredit, serta dana santunan bagi keluarga mitra dalam situasi darurat. 

    Selain itu, Grab menyediakan program GrabScholar untuk beasiswa anak mitra, skema insentif berbasis performa, vocer sembako murah, serta pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk membuka peluang usaha. Grab juga mendorong Mitra mereka untuk bergabung dengan BPJamsostek. 

    Sementara Gojek, menitikberatkan pada perlindungan mitra dengan asuransi kecelakaan, posko aman, serta program loyalitas berbasis insentif. Mereka juga menawarkan bantuan finansial seperti sembako murah dan akses kredit, serta fasilitas tambahan seperti diskon merchant dan layanan GoPay. 

    Kemudian, Lalamove mengutamakan bonus misi dan insentif bagi pengemudi berperforma tinggi, serta akses informasi pesanan untuk memaksimalkan penghasilan. Mereka juga bekerja sama dengan BPJamsostek untuk perlindungan sosial dan memiliki program referral yang memberikan insentif bagi mitra yang mengajak rekan bergabung.

    Perlu solusi

    “Dialog yang terbuka tentang solusi menjadi hal yang tak terelakkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” katanya. 

    Sementara, ekonom Wijayanto Samirin mengatakan, dinamika pasar sebaiknya dibiarkan berkembang secara alami agar menciptakan ekosistem kemitraan yang kompetitif dan berkelanjutan. Hal ini menjadi faktor utama dalam menarik minat pelaku usaha serta investor dalam jangka panjang. 

    Dia menekankan, status mitra pengemudi bervariasi, sebagian menjadikannya pekerjaan utama, sedangkan lainnya sebagai pekerjaan sampingan. Oleh karena itu, solusi yang diterapkan harus mempertimbangkan kebutuhan yang beragam. 

    Ia juga mengingatkan bahwa fleksibilitas merupakan daya tarik utama pekerjaan ini, dan jika mitra diperlakukan seperti pekerja konvensional, mereka berisiko kehilangan fleksibilitas tersebut, atau bahkan jutaan mitra dapat kehilangan pekerjaan. (*) 

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News