Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Ekonom: Peluncuran bank emas dorong kinerja BSI tumbuh

    Ekonom: Peluncuran bank emas dorong kinerja BSI tumbuh

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berpotensi mendorong pertumbuhan kinerjanya secara optimal setelah resmi menjalankan layanan bisnis emas dengan branding BSI Bank Emas, kata ekonom.

    Ekonom Bina Nusantara University (Binus) Moch. Doddy Ariefianto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa dengan cadangan emas Indonesia yang mencapai 2.600 ton, pendirian bullion bank atau bank Emas dapat membuat pengembangan ekosistem emas semakin optimal.

    “Saat ini transaksi emas sudah luas, cuma kan yang bermain di wholesale tidak begitu banyak. Toko emas banyak di pasar-pasar, tetapi yang melakukan intermediasi emas secara wholesale, BSI dengan bank emas bisa optimal di sana,” kata Doddy.

    Doddy menilai bahwa sebagai negara ekonomi menengah, transaksi emas di Indonesia belum sebesar negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat. Emas kerap disimpan sebagai instrumen lindung nilai, tetapi dengan adanya bank emas, BSI berpeluang menggerakkan emas-emas tersebut sehingga memberikan nilai tambah lebih.

    “Emas bergairah ketika kondisi tertentu, misalnya risk averse (saat kondisi ekonomi tidak pasti), ketika adem ayem dia tidak terlalu produktif. Ini nanti bisa digenjot, bank emas bisa terlibat dalam hilirisasi, bisa memobilisasi dana-dana emas di masyarakat,” kata Doddy.

    Sebelumnya, Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, bisnis bulion akan mengakselerasi pertumbuhan perusahaan.

    Oleh karena itu perseroan memperkenalkan tiga branding utama produk BSI Bank Emas yakni BSI Gold, BSI Emas Digital, dan BSI ATM Emas. ATM Emas milik BSI ini merupakan yang pertama di Indonesia.

    “Kami berharap dengan hadirnya layanan ini, bisnis bank emas BSI dapat mempercepat pertumbuhan perusahaan dan menciptakan potensi pasar yang sangat besar, dengan estimasi nilai bisnis sekitar Rp280 triliun. Kami juga berharap dapat memberikan efek multiplier yang signifikan bagi perekonomian Indonesia,” kata Hery.

    Hery menambahkan, produk BSI Bank Emas dirancang secara inklusif dan digital. Tujuannya adalah untuk memberikan akses kepada masyarakat, baik yang baru memulai investasi maupun yang sudah berpengalaman.

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan kehadiran layanan Bank Emas oleh BSI dan Pegadaian pada Rabu (26/2) di Jakarta. Dengan demikian, BSI resmi menjadi bank yang pertama menjalankan bisnis bulion bank (bank emas) di Indonesia.

    Ke depan, bank emas diprediksi meningkatkan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp245 triliun, investasi Rp47,4 triliun, dan peredaran uang Rp156 triliun.

    Pewarta: Ahmad Buchori
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bank Emas Bisa Tambah PDB hingga Rp245 Triliun, Ini Penjelasan Direktur Utama BRI

    Bank Emas Bisa Tambah PDB hingga Rp245 Triliun, Ini Penjelasan Direktur Utama BRI

    Jakarta: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah meresmikan Layanan Bank Emas Pegadaian yang berlangsung di The Gade Tower, Jakarta, pada Rabu, 26 Februari 2025. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keberadaan Bank Emas diharapkan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia.
     
    “Kita harapkan bahwa ini akan meningkatkan PDB kita, menambah Rp245 triliun,” ujar Presiden Prabowo Subianto.
     
    Pada kesempatan itu, Presiden mengatakan bahwa saat ini produksi emas Indonesia sudah naik dari 100 ton menjadi 160 ton dalam setahun. Sehingga, Presiden menilai saat ini merupakan waktu untuk memperbaiki ekosistem pelayanan untuk memanfaatkan cadangan emas di negara ini.

    Momen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Layanan Bank Emas Pegadaian di The Gade Tower, Jakarta, pada Rabu, 26 Februari 2025. (Foto: Dok. BRI)
     
    Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan bahwa setidaknya terdapat dua alasan yang saling berhubungan mengapa layanan bank emas bisa menambah Rp245 triliun ke Produk Domestik Bruto (PDB).
     
    Pertama, melalui bank emas, pemerintah ingin mengundang masyarakat karena saat ini terdapat 1.800 ton emas yang dimiliki masyarakat dan berada di luar sistem keuangan formal dan selanjutnya emas tersebut bisa dimonetisasi agar menjadi bagian dari likuiditas pembangunan.
     
    “Maka kemudian, laju pertumbuhan ekonomi, laju pembangunan ekonomi bisa dipacu dengan adanya tambahan likuiditas pembangunan yang berasal dari monetisasi emas,” ujar Sunarso dalam konferensi pers, Rabu, 26 Februari 2025. 
     
     

     
    Kedua, melalui bank emas, Indonesia bisa memanfaatkan cadangan emas tersebut untuk diproduksi menjadi produk turunan. Sehingga, emas hasil produksi bisa mendapatkan nilai tambah di dalam negeri.
     

    (Foto: Dok. BRI)
     
    Dalam kaitan tersebut, Indonesia juga tidak perlu lagi mengimpor bahan baku emas dalam volume besar. Pasalnya, hal tersebut sudah bisa dipenuhi di dalam negeri melalui cadangan emas yang disimpan dalam bank emas.
     
    “Itu yang diperkirakan akan mampu menyerap tambahan 1,8 juta tenaga kerja baru, kemudian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sisi nominal sekitar Rp245 triliun menyumbang kepada PDB,” terangnya.
     
    BRI merupakan induk holding ultra mikro yang beranggotakan Pegadaian dan PNM. BRI turut memfasilitasi transaksi dalam ekosistem bank emas, baik secara langsung maupun melalui anak usahanya, Pegadaian. 
     
    “Lewat BRI langsung enggak? Ada yang lewat BRI langsung karena kan kita fasilitasi dengan BRImo transaksinya. Tapi kemudian kan lewat Pegadaian. Di Pegadaian nanti yang akan punya potensi pertumbuhan, dan itu nanti akan support pertumbuhannya BRI,” ujarnya.
     
    BRI telah meluncurkan Fitur Investasi Emas pada superapps BRImo yang memungkinkan pengguna mulai berinvestasi emas dengan nominal terjangkau, mulai dari Rp10.000,-. Sejak diluncurkan pada Februari 2024, fitur Investasi Emas di BRImo telah mencatat volume transaksi mencapai Rp279,8 miliar hingga Desember 2024.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Danantara hingga Bank Emas ikhtiar menuju kemandirian ekonomi

    Danantara hingga Bank Emas ikhtiar menuju kemandirian ekonomi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo: Danantara hingga Bank Emas ikhtiar menuju kemandirian ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 20:34 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan sejumlah kebijakan strategis pemerintah yang baru diluncurkan, mulai dari Badan Pengelola Investasi Danantara hingga Bank Emas, merupakan ikhtiar menuju kemandirian ekonomi.

    Hal itu dikatakannya dalam peresmian Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia di The Gade Tower, Jakarta, Rabu.

    “Bulan ini bulan Februari 2025, boleh dikatakan adalah bulan bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia kita. Pemerintah yang saya pimpin sekarang telah melakukan beberapa kebijakan strategis sebagai ikhtiar menuju kemandirian ekonomi, menuju Indonesia yang aman, adil, makmur, kuat, dan berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar Prabowo.

    Pada hari Senin (17/2), Pemerintah mengumumkan kebijakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kewajiban penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri.

    Inti kebijakan terbaru pemerintah itu, kata Prabowo, adalah kewajiban menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam sebesar 100 persen dalam jangka waktu 12 bulan sejak penempatan di dalam bank-bank nasional di dalam negeri.

    Presiden mengatakan bahwa kebijakan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025 akan menambah devisa hasil ekspor sebesar 80 miliar dolar AS pada tahun 2025.

    “Dengan langkah ini yang mulai berlaku bulan Maret tanggal 1, devisa hasil ekspor kita diperkirakan akan bertambah sebanyak 80 miliar dolar AS pada tahun 2025 karena kita mulai 1 Maret. Diperkirakan 1 tahun akan mencapai minimal 100 miliar dolar AS devisa kita,” kata Prabowo.

    Selanjutnya, kata Presiden, pada hari Senin (24/2), Pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagatha Nusantara (Danantara).

    Dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar AS, pembentukan Danantara bertujuan mempercepat pembangunan industri hilirisasi sehingga nilai tambah dari semua sumber daya alam dan produksi nasional dapat meningkat signifikan, bahkan hingga puluhan atau ratusan kali lipat.

    Prabowo menegaskan bahwa kekayaan dan potensi Indonesia sangat besar, tetapi pengelolaannya harus lebih cerdas, teliti, hati-hati, dan transparan.

    “Dengan niat yang baik, dengan tekad yang kuat, dengan belajar dari semua pengalaman, dengan keinginan untuk menegakkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kita yakin dan percaya bahwa kekayaan kita akan dijaga karena kekayaan kita adalah milik anak dan cucu kita,” ujar Presiden.

    Presiden Prabowo juga menyatakan kebanggaannya karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia pada hari ini memiliki Bank Emas.

    Langkah ini dinilai penting karena Indonesia merupakan negara dengan cadangan emas terbesar keenam di dunia. Prabowo mengatakan bahwa persiapan Bank Emas memakan waktu lebih dari 4 tahun.

    Prabowo menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang kaya. Produksi emas nasional telah meningkat dari 100 ton menjadi 160 ton per tahun.

    Dengan perbaikan ekosistem pelayanan, Presiden berharap hal ini dapat mempercepat tabungan dan meningkatkan cadangan emas Indonesia.

    Lebih lanjut Presiden juga berharap keberadaan Bank Emas dapat memberikan dampak positif pada perekonomian nasional.

    Prabowo mengungkapkan bahwa Bank Emas dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp245 triliun, membuka lapangan kerja baru bagi 1,8 juta orang, serta memperluas dan menghemat devisa negara.

    Dengan pengolahan dan penyimpanan emas dari hulu hingga hilir di dalam negeri, Kepala Negara mengatakan bahwa aliran emas ke luar negeri dapat dicegah.

    “Meningkatkan juga pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuiditas emas kepada Bank Emas serta melakukan transaksi emas di dalam negeri,” tutur Prabowo.

    Presiden Prabowo, Rabu, meresmikan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang pertama di Indonesia sebagai langkah mendukung hilirisasi dalam Astacita yang dicanangkan oleh Pemerintah.

    Sumber : Antara

  • Asosiasi minta regulasi berimbang bagi mitra transportasi daring

    Asosiasi minta regulasi berimbang bagi mitra transportasi daring

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) yang menaungi pelaku industri mobilitas dan pengantaran berbasis platform digital meminta agar regulasi terhadap mitra transportasi daring terkait bantuan hari raya (BHR) dibuat berimbang.

    “Kebijakan yang diatur tidak berimbang berpotensi menimbulkan dampak ekonomi serius bagi industri,” kata Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

    Saat ini, sektor platform digital (aplikator) telah memberikan akses bagi jutaan individu untuk memperoleh penghasilan alternatif dengan fleksibilitas tinggi, sebuah karakteristik utama yang menjadi daya tarik industri ini.

    Bahkan, berdasarkan data ITB (2023), model kerja fleksibel ini telah berkontribusi terhadap dua persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2022.

    Oleh karena itu, kata dia, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterbitkan tidak justru menghambat pertumbuhan atau bahkan membatasi manfaat yang telah diberikan kepada para mitra.

    Selain itu, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS, Indonesia memiliki 84,2 juta pekerja informal, dengan 41,6 juta di antaranya sebagai gig worker (pekerja lepas). Dari jumlah tersebut, sekitar 1,8 juta atau 4,6 persen bekerja di layanan ride-hailing seperti ojek dan taksi daring.

    “Artinya, regulasi yang kurang tepat pasti dapat berdampak pada jutaan individu yang menggantungkan hidupnya pada industri ini,” ujar Agung.

    Diberlakukannya kebijakan baru terkait Bantuan Hari Raya (BHR) ini berpotensi membuat pelaku industri harus melakukan berbagai penyesuaian bisnis yang dapat berdampak pada pengurangan program kesejahteraan jangka panjang yang selama ini telah diberikan untuk mitra.

    Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan kebijakan yang berkaitan dengan industri platform digital seharusnya tidak dilihat sebagai regulasi terhadap bisnis tersendiri, melainkan sebagai bagian dari ekosistem yang mendukung sektor lain, termasuk UMKM, pedagang pasar, warung kelontong, serta industri skala rumah tangga.

    “Setiap kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan utama para pemangku kepentingan perusahaan aplikator, mitra, konsumen, dan bisnis lain yang bergantung pada layanan platform digital. Jika tidak, regulasi ini berpotensi menghambat pertumbuhan digitalisasi nasional,” ujarnya.

    Sebagai contoh, ketika beberapa negara menerapkan regulasi yang mengubah mitra platform menjadi karyawan tetap ternyata hasilnya tidak seperti diharapkan:

    Jenewa, Swiss: Jumlah mitra turun 67 persen, ribuan pekerjaan hilang, dan banyak yang tetap menganggur. Biaya layanan naik, permintaan turun, dan pendapatan restoran serta pajak berkurang. Spanyol: Glovo hanya bisa mempertahankan 17 persen mitranya, Uber memberhentikan 4.000 mitra, dan Deliveroo keluar dari pasar, membuat ribuan orang kehilangan pekerjaan. Inggris: Pengadilan mengubah status mitra Uber menjadi pekerja, memberi hak seperti cuti dan upah minimum. Namun, kebijakan ini berdampak pada pengurangan jumlah pengemudi hingga 85.000 orang. Singapura: Pemerintah menerapkan aturan kesejahteraan pekerja platform, seperti kontribusi Central Provident Fund (CPF) bagi pengemudi dan pengantar makanan. Hal ini meningkatkan biaya operasional dan menurunkan daya tarik kerja fleksibel, menyebabkan beberapa mitra beralih ke sektor informal lainnya. Seattle, Amerika Serikat: Kota ini menerapkan Transportation Network Company (TNC) Minimum Compensation Ordinance pada tahun 2021, yang menetapkan kompensasi minimum bagi pengemudi ride-hailing sebesar 0,59 dolar AS per menit dan 1,38 dolar AS per mil, atau pembayaran minimum per perjalanan sebesar 5,17 dolar AS, mana yang lebih besar. Meskipun tujuan awalnya untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi, kebijakan ini justru menyebabkan biaya operasional naik, jumlah perjalanan turun 30 persen, dan jumlah pengemudi aktif berkurang 10 persen. Beberapa platform membatasi area operasional mereka atau menaikkan tarif bagi konsumen, yang berdampak pada penurunan jumlah pengguna layanan.

    Pewarta: Ganet Dirgantara
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendag: Pengembangan desa ekspor memperkuat perekonomian nasional

    Mendag: Pengembangan desa ekspor memperkuat perekonomian nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut setiap daerah, khususnya desa di Indonesia memiliki potensi kekayaan alam dan produk unggulan yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekspor.

    Menurutnya, pemanfaatan sumber daya ini dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Salah satu di antaranya, yaitu melalui penguatan ekosistem kewirausahaan di desa, terutama badan usaha milik desa (BUMDes) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar dapat bersaing di pasar global.

    “Desa memiliki kekayaan alam dan produk unggulan yang dapat bersaing di pasar global. Produk hasil pertanian yang berkualitas tinggi, kerajinan tangan, dan produk olahan makanan tradisional menjadi komoditas ekspor yang menjanjikan,” kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Mendag mengatakan, BUMDes memiliki peran strategis sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola masyarakat desa, untuk mengoptimalkan potensi potensi yang ada.

    Menurutnya, pertumbuhan ekspor dapat didorong melalui BUMDes maupun UMKM yang tersebar di 75.753 desa seluruh Indonesia.

    “Mari kita jadikan BUMDes dan UMKM motor penggerak ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berkontribusi positif bagi perekonomian nasional,” ujarnya.

    UMKM memiliki peran fundamental dalam menggerakkan perekonomian Indonesia dan berpotensi mempercepat pertumbuhan ekspor nasional. Sektor ini memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61 persen atau senilai Rp9.580 triliun.

    Ekspor dari UMKM dapat berkontribusi terhadap target peningkatan ekspor pada 2025 dengan proyeksi peningkatan hingga 7,1 persen.

    Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) pun bersinergi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Ekspor” di Jakarta, Kamis.

    Ruang lingkup kerja sama terdiri atas penguatan rantai pasok dalam negeri, pengembangan komoditas potensial, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, fasilitasi promosi dan pemasaran, serta kegiatan lain yang disepakati kedua pihak.

    Kesepakatan bersama ini berlaku selama lima tahun terhitung sejak ditandatangani. Penandatanganan tersebut dilakukan bersamaan dengan penandatanganan MoU lainnya antara Kemendes PDT dan sejumlah instansi pemerintah pusat lainnya dan badan usaha milik negara.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkop tegaskan program penguatan koperasi untuk kesejahteraan rakyat

    Menkop tegaskan program penguatan koperasi untuk kesejahteraan rakyat

    Beberapa koperasi lokal dan internasional sukses menjadi contoh pengelolaan dan pengembangan usaha.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyatakan program penguatan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat badan usaha ini menjadi salah satu pilar penting ekonomi nasional.

    Budi Arie dalam pernyataan di Jakarta, Kamis, mengatakan lembaga yang dipimpinnya telah menetapkan tiga prioritas program untuk penguatan koperasi, yakni digitalisasi dan penguatan kelembagaan, penyelesaian permasalahan dan pengawasan, serta peningkatan dan partisipasi berkoperasi.

    Dia menjelaskan, ketiga program tersebut didukung oleh 16 program kerja yang mencakup berbagai sektor. Pemerintah saat ini juga fokus pada revisi UU Perkoperasian untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih kuat dan adaptif bagi koperasi modern.

    “Beberapa koperasi lokal dan internasional sukses menjadi contoh pengelolaan dan pengembangan usaha. Korporatisasi koperasi juga diyakini akan meningkatkan peran koperasi, khususnya dalam pengelolaan sektor minerba dan program-program pemerintah seperti program pupuk bersubsidi dan MBG,” ujar Menkop.

    Lebih lanjut, pengembangan komoditas unggulan lokal melalui koperasi juga menjadi fokus pihaknya, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah.

    “Kerja sama antara Kementerian Koperasi dan pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai tujuan ini,” kata Menkop Budi Arie.

    Dirinya mengungkapkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2025-2045 menempatkan transformasi ekonomi sebagai prioritas. Koperasi, khususnya di sektor produksi dan industri pengolahan, diproyeksikan berperan besar pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Data tahun 2024 menunjukkan tren positif perkembangan koperasi. Tercatat 131.617 unit koperasi aktif dengan 29 juta anggota, aset Rp293 triliun, dan volume usaha Rp214 triliun,” katanya.

    Pemerintah, kata Budi Arie, berupaya meningkatkan angka ini melalui sinergi berbagai pihak untuk optimalisasi sumber daya dan peningkatan daya saing.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom: Pelemahan IHSG seiring asing khawatir penerapan tarif AS

    Ekonom: Pelemahan IHSG seiring asing khawatir penerapan tarif AS

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom dan praktisi pasar modal Hans Kwee menyampaikan pelemahan signifikan yang terjadi pada indeks harga saham gabungan (IHSG) disebabkan oleh pelaku pasar asing yang keluar dari pasar saham Indonesia (foreign outflow).

    Sikap pelaku pasar asing itu disebabkan oleh berbagai sentimen dari tingkat global, utamanya terkait ancaman penerapan tarif oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke berbagai negara.

    Pertama, Hans menjelaskan pelaku pasar khawatir terhadap ancaman tarif AS ke Uni Eropa sebesar 25 persen, katanya saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Kamis.

    Kedua, lanjutnya, pelaku pasar khawatir seiring adanya rencana penerapan tarif oleh AS untuk Meksiko dan Kanada, yang segera akan dilakukan pada pekan depan.

    “Kemarin pasar juga jatuh, karena rencana tarif untuk Meksiko dan Kanada segera terjadi minggu depan,” ujar Hans.

    Kemudian, ketiga, pelaku pasar khawatir seiring adanya sentimen rencana pembatasan investasi AS ke China.

    “Lalu ada sentimen rencana pembatasan investasi AS ke China,” ujar Hans.

    Seiring dengan itu, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta juga memastikan bahwa pelemahan IHSG seiring masih terjadinya dana asing keluar (foreign outflow) dari pasar modal Indonesia.

    Ia mengatakan saat ini pelaku pasar sedang bersikap “wait and see” terhadap data- data perekonomian AS, diantaranya data Produk Domestik Bruto (PDB) AS kuartal IV- 2024 dan data Indeks Harga Belanja Personal (PCE) AS

    “Penantian US GDP Kuartal IV- 2024. penantian US PCE data,” ujar Nafan.

    Dari dalam negeri, Ia menyebut volatilitas yang tinggi di pasar saham juga disebabkan oleh kondisi politik maupun ekonomi domestik yang masih belum kondusif.

    “Serta kondisi politik maupun ekonomi domestik yang masih belum kondusif,” ujar Nafan.

    Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (27/02) sore, IHSG ditutup melemah 120,73 poin atau 1,83 persen ke posisi 6.485,45. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 16,06 poin atau 2,15 persen ke posisi 731,39.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.132.000 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,13 miliar lembar saham senilai Rp12,18 triliun. Sebanyak 209 saham naik 435 saham menurun, dan 311 tidak bergerak nilainya.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dihadapkan 7 Tantangan, Prabowo Tetap Yakin Ekonomi Tumbuh 8% di 2029

    Dihadapkan 7 Tantangan, Prabowo Tetap Yakin Ekonomi Tumbuh 8% di 2029

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto telah memetakan berbagai masalah yang menjadi tantangan untuk membangun ekonomi Indonesia hingga bisa tumbuh 8% pada 2029.

    Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang ia tetapkan di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025, setidaknya ada 7 tantangan pembangunan yang harus segera ia urus untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 8%, seperti masalah daya beli masyarakat yang rendah, kualitas SDM rendah, produktivitas rendah, hingga korupsi.

    Meski, ia optimistis dalam lima tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi akan melesat ke level 8% dari target untuk pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5,3%. Tahapannya ialah pada 2026 ekonomi tumbuh 6,3%, 2027 menjadi 7,5%, dan pada 2028 sebesar 7,7%.

    “Dalam lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh tinggi, dari 5,3% pada tahun 2025 menjadi 8,0% pada tahun 2029,” dikutip dari Perpres 12/2025, Kamis (27/2/2025).

    Adapun rincian tantangan pembangunan yang telah ia petakan, pertama terkait dengan rendahnya produktivitas di Indonesia. Ia mengacu pada rilis Asian Productivity Organization (2024). Rata-rata produktivitas Indonesia yang tercermin dari total factor productivity selama 2015-2022 hanya tumbuh sebesar 6O basis poin dari periode sebelumnya 2010-2015, yakni dari minus 0,9% ke minus 0,3%.

    Angka itu rendah bila dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencatatkan total produktivitas mencapai 1,78% ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995, dan China sebesar 2,12% pada periode 2005-2022.

    “Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan’ teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah,” sebagaimana tertuang dalam Perpres 12/2025.

    Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Pemerintah mencatat, selama 2005-2010, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5,7%. Lalu, menjadi rata-rata 4,7% selama 2Ol0-2015, kembali mencapai rata-rata 5,0% selama 2015-2019.

    “Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0%,” sebagaimana tertera dalam RPJMN 2025-2029.

    Permasalahan selanjut terkait dengan rendahnya kualitas SDM Indonesia, yang menyebabkan produktivitas tenaga kerja RI disebut rendah. Pemerintah masih menggunakan catatan Asian Productivity Organization (2024). Produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja pada 2022 sebesar US$28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US$149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata kawasan ASEAN sebesar US$30.200 per pekerja.

    Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai Programme for International Student Assessment (PISA) siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada 2022. Angka tersebut menurun dibanding 2018 dengan niLai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sebesar 488,33.

    “Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tulis RPJMN 2025-2029.

    Terkait dengan masalah pergeseran struktur kelas menengah. Dipicu oleh maraknya PHK dan rendahnya daya beli masyarakat. Pemerintah mencatat pada Agustus 2024 ada 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

    Sementara itu, terkait dengan rendahnya daya beli menurut pemerintah terekam dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Mereka mengutip Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024).

    Komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68% pada Agustus 2024 menjadi 1,40% pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04% pada Agustus 2024 menjadi 1,43% pada September 2024.

    Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. “Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha,” tulis pemerintah dalam dokumen RPJMN 2025-2029.

    Sementara itu, terkait dengan masalah tata kelola dan akuntabilitas pemerintah, terletak pada persoalan korupsi. Pemerintah mencatat Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/ Corruption Perception Index Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2O23 (peringkat 115 dari 18O negara).

    “Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi,” tulis pemerintah.

    Oleh sebab itu, untuk menangani berbagai masalah itu untuk mendorong ekonomi tumbuh cepat hingga di atas 8%, Prabowo dalam RPJMN 2025-2029 mau menerapkan delapan strategi untuk pertumbuhan tinggi berkelanjutan, dilengkapi dengan pengungkit utama yakni deregulasi perizinan serta kebijakan fiskal dan moneter pro growth. Berikut ini delapan strategi itu:

    1. Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan

    2. Industrialisasi (hilirisasi): padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan

    3. Pariwisata dan ekonomi kreatif

    4. Ekonomi biru dan ekonomi hijau

    5. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

    6. Transformasi digital

    7. Investasi: FDI berorientasi ekspor dan investasi non APBN

    8. Belanja negara untuk produktivitas, di antaranya untuk program Makan Bergizi Gratis, hingga Pembangunan 3 juta rumah.

    (arj/haa)

  • Kepala BPKP sebut tata kelola mumpuni cegah keuangan negara bocor

    Kepala BPKP sebut tata kelola mumpuni cegah keuangan negara bocor

    Tantangan penyelenggaraan pembangunan nasional tidaklah mudah. Untuk itu, diperlukan tata kelola yang mumpuni dalam pencegahan kebocoran keuangan negara

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, tata kelola yang mumpuni dapat mencegah kebocoran keuangan negara.

    di “Tantangan penyelenggaraan pembangunan nasional tidaklah mudah. Untuk itu, diperlukan tata kelola yang mumpuni dalam pencegahan kebocoran keuangan negara,” katanya dalam Pertemuan Koordinasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan bahwa belanja pemerintah yang terserap tak selalu diikuti dampak nyata. Hal ini mencerminkan kualitas belanja yang rendah.

    Menurut Ateh, kegagalan perencanaan menjadi pemicu utama belanja pemerintah tak efektif.

    “Pastikan rencana disusun matang, risiko dikelola dengan baik, dan keputusan diambil berbasis data atau bukti,” ucap dia.

    Kepala BPKP menerangkan bahwa pengawasan pihaknya menghasilkan potret kondisi riil di lapangan sebagai feedback atas kinerja pemerintah dalam merumuskan rekomendasi area-area kunci yang perlu menjadi perhatian pemerintah maupun alternatif ukuran evaluasi keberhasilan program pemerintah. Dengan begitu, manfaat belanja negara dapat dipertanggungjawabkan bagi masyarakat.

    BPKP juga disebut bersinergi dan berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta PPATK dalam penanganan tindak kecurangan.

    ”Mari kita tingkatkan sinergi dan kolaborasi agar upaya pencegahan kebocoran keuangan negara berjalan lebih optimal,” kata dia.

    Pada kesempatan lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy pernah menyampaikan bahwa kebocoran keuangan negara terjadi di dalam semua lapisan dan bidang.

    Pertama, kebocoran uang disebabkan penerimaan negara belum optimal mengingat tax ratio Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sekitar 10 persen, jauh di bawah negara seperti Malaysia dan Thailand yang sudah di atas 15 persen.

    Selanjutnya ialah kebocoran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di atas 30 persen yang telah berlangsung sejak 30 tahun lamanya. Sumber utama dari kebocoran APBN adalah korupsi yang melibatkan pengusaha, birokrasi, legislatif, hingga penegak hukum.

    Kemudian, potensi kerugian negara turut berasal dari penambangan ilegal yang diperkirakan mencapai Rp105 triliun per tahun.

    Judi online juga disebut memberikan kerugian ekonomi hingga Rp900 triliun pada 2024.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rupiah melemah seiring kekhawatiran investor atas ekonomi global

    Rupiah melemah seiring kekhawatiran investor atas ekonomi global

    USD/IDR (dolar AS/rupiah) diperkirakan akan berada di rentang Rp16.325-Rp16.425 pada perdagangan hari Kamis ini

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memperkirakan nilai tukar (kurs) rupiah melemah sejalan dengan kekhawatiran investor terhadap arah pertumbuhan ekonomi global.

    “Kekhawatiran ini tercermin dalam meningkatnya permintaan terhadap dolar AS (Amerika Serikat) di seluruh Asia,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Para pelaku pasar disebut masih mengevaluasi kondisi ekonomi AS, arah kebijakan moneter, serta perkembangan kondisi perang dagang dan geopolitik.

    Di samping itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperingatkan ekonomi AS lebih rentan daripada yang ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti fluktuasi suku bunga, inflasi yang terus berlanjut, dan peran besar pemerintah dalam mendorong pertumbuhan lapangan kerja.

    Scott juga menyoroti pentingnya kebijakan tarif sebagai sumber penerimaan utama negara AS.

    Kini, investor menantikan estimasi kedua pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) serta laporan Personal Consumption Expenditures (PCE) yang akan dirilis akhir pekan ini untuk mendapatkan insight lebih lanjut mengenai prospek ekonomi AS.

    “USD/IDR (dolar AS/rupiah) diperkirakan akan berada di rentang Rp16.325-Rp16.425 pada perdagangan hari Kamis ini,” kata Josua.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Kamis di Jakarta melemah 12 poin atau 0,08 persen menjadi Rp16.393 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.381 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025