Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Utang Luar Negeri Indonesia Membengkak, Tembus Rp7.000 Triliun, Pinjaman Terbesar dari Singapura

    Utang Luar Negeri Indonesia Membengkak, Tembus Rp7.000 Triliun, Pinjaman Terbesar dari Singapura

    “ULN pemerintah tetap terkendali. Posisi ULN pemerintah pada Januari 2025 sebesar USD 204,8 miliar atau tumbuh sebesar 5,3% (yoy),” kata Ramdan dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).

    Perkembangan ULN dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia,”

    Sumber Utang Luar Negeri Indonesia

    Dari transaksi utang, ULN Indonesia paling banyak dari China. Sementara utang dari negara lain seperti Singapura dan Amerika Serikat (AS) cenderung menurun.

    Namun secara angka, Indonesia paling banyak berutang pada Singapura. Nilai Utang Luar Negeri Indonesia dari Singapura mencapai USD 55,7 miliar.

    Kemudian ULN Indonesia dari Amerika Serikat tercatat sebesar USD 27,6 miliar, dan Cina USD 23,2 miliar.

    Sementara pengelompokan ULN Indonesia berdasarkan lembaganya, utang paling besar dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, anak usaha Bank Dunia.

    Total utang mencapai USD20,99 miliar pada Januari 2025, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu USD 21,45 miliar.

    Bank Indonesia menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto yang turun menjadi 30,3 persen pada Januari 2025, dibandingkan 30,5 persen pada Desember 2024. ULN juga didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7 persen dari total ULN. (fajaronline)

  • Mengenal Sejarah APBN Indonesia dan Perubahannya sejak Era Kemerdekaan

    Mengenal Sejarah APBN Indonesia dan Perubahannya sejak Era Kemerdekaan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa pada awal tahun hingga Februari 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar 0,13% atau setara Rp 31,2 triliun dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Defisit ini terjadi karena pendapatan negara hingga Februari mencapai Rp 316,9 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp 348,1 triliun. Hal ini berbanding terbalik dengan APBN Februari 2024 yang mengalami surplus sebesar 0,10% atau setara Rp 22,8 triliun terhadap PDB.

    Sejak awal kemerdekaan, APBN telah mengalami berbagai perubahan, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal pemerintah. Lantas, bagaimana perjalanan APBN dalam sejarah Indonesia? Berikut penjelasannya!

    Apa Itu APBN?

    Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan rencana keuangan yang disusun pemerintah untuk satu tahun ke depan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Sumber pendapatan APBN berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah, yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

    Setiap tahun, penyusunan APBN disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan dinamika politik, baik di dalam negeri maupun global. Sebagai instrumen utama pengelolaan keuangan negara, APBN berperan dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

    Sejarah APBN di Indonesia

    1. Era kolonial

    Pada era kolonial Hindia Belanda, penyusunan anggaran negara didasarkan pada Indische Comptabiliteitswet (ICW) yang diberlakukan sejak 1867. Namun, regulasi ini awalnya belum secara rinci mengatur struktur dan bentuk anggaran negara. Baru setelah memasuki 1920-an, ICW mulai menjelaskan lebih jelas mengenai alur penyusunan APBN.

    Proses pengesahan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan persetujuan Volksraad dan Gubernur Jenderal. Jika kedua pihak mencapai kesepakatan, rancangan anggaran dapat ditetapkan melalui berbagai undang-undang.

    2. Era kemerdekaan

    Pada awal kemerdekaan, penyusunan APBN pemerintah Indonesia mengacu pada Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pengelolaan keuangan negara. Namun, dalam praktiknya, proses ini menghadapi berbagai tantangan akibat kondisi politik dan ekonomi yang belum stabil.

    Salah satu hambatan terbesar adalah perjuangan Indonesia melawan upaya Belanda yang ingin merebut kembali kekuasaan. Akibatnya, sebagian besar anggaran negara dialokasikan untuk sektor militer, yang menyebabkan defisit keuangan.

    Selain itu, perang yang berlangsung pada 1945-1949 mengganggu administrasi keuangan negara, membuat penyusunan APBN tidak dapat berjalan secara optimal.

  • Utang Indonesia Tumbuh 5,1 Persen, Bank Indonesia Pastikan Masih Tetap Sehat

    Utang Indonesia Tumbuh 5,1 Persen, Bank Indonesia Pastikan Masih Tetap Sehat

    BI mencatat posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

    Di sisi lain, ULN swasta menurun dengan posisi pada Januari 2025 sebesar USD 194,4 miliar, atau mengalami kontraksi pertumbuhan yang sama dengan bulan sebelumnya yaitu sebesar 1,7 persen (yoy).

    Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang mengalami kontraksi sebesar 2,3 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan 1,0 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,4 persen dari total ULN swasta.

    ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6 persen terhadap total ULN swasta.

    Ramdan menyampaikan struktur ULN Indonesia tetap sehat yang didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

    Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,3 persen pada Januari 2025, dari 30,5 persen pada Desember 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7 persen dari total ULN.

    “Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN,” kata dia.

    Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (fajar)

  • SRC Bantu 347 Ribu UMKM Tumbuh Lewat Digitalisasi dan Pendampingan

    SRC Bantu 347 Ribu UMKM Tumbuh Lewat Digitalisasi dan Pendampingan

    Jakarta –

    PT HM Sampoerna Tbk menjadi motor penggerak bagi UMKM Indonesia melalui program Sampoerna Retail Community (SRC), dalam upaya memperkuat perekonomian nasional, kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah menjadi faktor krusial dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk, Ivan Cahyadi, menekankan bahwa sinergi erat antar pemerintah dan sektor swasta dapat menciptakan efisiensi serta ketepatan sasaran dalam program pemberdayaan UMKM. Dengan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, SRC mampu menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

    “Ke depannya, saya ingin mengajak kita semua untuk terus bekerja sama meningkatkan dukungan kita kepada program pemerintah dan pengembangan UMKM di Indonesia. Bersama-sama kita dapat mewujudkan target pemerintah, target bangsa di Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” ungkap Ivan dalam keterangan tertulis, Senin (17/3/2025).

    Sejak didirikan, lanjut Ivan, SRC telah membantu mengembangkan jaringan ritel tradisional dan mendukung pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing mereka di era digital. SRC hadir sebagai wadah pengembangan ritel tradisional dengan tujuan membantu toko kelontong lokal bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat.

    SRC berhasil memberdayakan lebih dari 347.000 pelaku UMKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan dan pelatihan komprehensif. SRC juga turut serta dalam program digitalisasi guna meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah.

    Dampak ekonomi dari ekosistem SRC sangat signifikan. Omset seluruh toko SRC diperkirakan mencapai RP 236 triliun per tahun, yang setara dengan 11,4% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2022. Angka ini menunjukan bahwa keberadaan SRC telah memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

    Salah satu inisiatif unggulan SRC adalah program ‘Pojok Lokal’ yang menjadi sarana bagi UMKM ultra-mikro untuk memasarkan produk mereka di toko kelontong SRC. Hasilnya sangat positif, dengan peningkatan omset hingga 40% dibandingkan produk yang dijual di toko kelontong SRC.

    Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara ritel modern dan UMKM dapat menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar dan berkelanjutan.

    “Seluruh mata rantai dari hulu ke hilir di bisnis Sampoerna dari Indonesia dan berupaya memberikan dampak berganda bagi masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

    Ivan menjelaskan, di era digital saat ini, SRC terus juga berinovasi dalam meningkatkan daya saing pelaku UMKM melalui pengembangan aplikasi digital, salah satunya dengan menghadirkan ‘Super App AYO’ inovasi ini ditujukan untuk memudahkan pemilik toko kelontong SRC dalam melakukan transaksi grosir secara online tanpa perlu meninggalkan tokonya.

    “Jadi mereka tidak perlu lagi untuk toko. Karena pengusaha retail ini kadang-kadang karena hanya sendiri, dia harus ke toko sehingga kehilangan waktu untuk pedagang, karena harus belanja. Hari ini tidak perlu, pakai jempol cukup,” tuturnya.

    Selain itu SRC juga menghadirkan ‘MAY AYO’, sebuah platform digital yang menghubungkan pengusaha retail UMKM langsung dengan konsumen mereka. Langkah ini tidak hanya membantu pelaku usaha kecil dalam menghadapi tantangan e-commerce, tetapi juga memberikan mereka akses ke pasar yang lebih luas tanpa biaya tambahan.

    “Karena kita tahu bahwa sekarang dunia itu bergeser ke e-commerce. Ini memberikan akses pengusaha retail UMKM untuk langsung direct digitalisasi dengan konsumen sekitar,” paparnya.

    Dengan semangat kolaborasi, digitalisasi, dan inovasi, UMKM Indonesia dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui inisiatif yang dilakukan SRC, ini telah membuktikan bahwa usaha kecil dapat tumbuh menjadi lebih besar dan lebih kuat dengan dukungan yang tepat.

    “Kalau yang jutaan UMKM ini kemudian bisa bergabung dengan SRC, dalam ekosistem ini, sama-sama kita berjuang bersama itu bukan hanya target pertumbuhan ekonomi 8 persen tercapai, Insya Allah, at least 9 persen.” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • Airlangga: Optimisme Pelaku Ritel Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    Airlangga: Optimisme Pelaku Ritel Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – UMKM terus menjadi penggerak utama perekonomian nasional, menyumbang lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja.

    Dengan lebih dari 64 juta unit usaha yang mencakup 99?ri seluruh bisnis di Indonesia, optimalisasi UMKM menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.

    Selain dukungan dari pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program, sektor swasta juga berperan aktif dalam memajukan UMKM.

    Salah satu inisiatif yang menonjol adalah Sampoerna Retail Community (SRC), yang kini telah bermitra dengan 250 ribu pelaku usaha ritel. Kehadiran SRC diharapkan menjadi kekuatan baru dalam memperkuat sektor ritel Indonesia.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam acara SRC – The Big Idea Forum yang bertajuk Pahlawan Ekonomi Bangsa: Kekuatan UMKM untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8%, menegaskan bahwa optimisme para pelaku ritel sangat penting bagi perekonomian nasional.

    “Kenapa optimisme ini penting? Karena pasar domestik Indonesia memiliki resiliensi yang kuat,” ujarnya, Senin (17/3/2025).

    Airlangga menambahkan bahwa sektor konsumsi masih menjadi pilar utama perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 52?ri total PDB.

    Daya tahan pasar domestik ini juga menjadi faktor utama yang menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

    Sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM, pemerintah terus memperluas akses pembiayaan, salah satunya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Pada 2025, alokasi KUR akan mencapai Rp300 triliun, terutama untuk sektor perdagangan.

    Selain itu, pemerintah juga mendorong mitra produksi SRC agar dapat memperkuat industri manufaktur serta meningkatkan pelatihan bagi para wirausahawan di Tanah Air.

    Dalam kesempatan yang sama, Airlangga turut mengapresiasi kerja sama antara PT SRC Indonesia Sembilan dengan BRI, Bulog, Pos Indonesia, dan Telkomsel.

    Kolaborasi ini diharapkan dapat mempermudah penyediaan paket hemat bagi masyarakat menjelang Idulfitri.

    Ke depan, digitalisasi menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan UMKM. Perluasan sistem pembayaran digital diyakini akan meningkatkan efisiensi serta daya saing pelaku usaha kecil dan menengah.

    Dengan upaya ini, diharapkan UMKM dapat semakin berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dalam satu dekade mendatang.

    Menutup sambutannya, Airlangga menyampaikan optimisme terkait target pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Jumlah toko ritel di Amerika setara dengan 250 ribu SRC saat ini. Kita punya hampir 4 juta ritel, dan jika semua naik kelas, target pertumbuhan 8% yang dicanangkan Presiden bisa kita capai pada 2028-2029,” pungkasnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, CEO Philip Morris International Jacek Olczak, Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk Ivan Cahyadi, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.

  • Kontribusi Nyata SRC dalam Dukung Perkembangan Ekonomi RI Lewat UMKM

    Kontribusi Nyata SRC dalam Dukung Perkembangan Ekonomi RI Lewat UMKM

    Jakarta –

    Keberadaan SRC dan peran UMKM dalam perekonomian Indonesia menjadi bukti bahwa sektor ini memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan investor, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen serta menjadi negara berpendapatan tinggi dalam dekade mendatang.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengapresiasi peran strategis SRC dan Sampoerna Entrepreneurs Training Center yang telah membantu ratusan ribu UMKM di seluruh Indonesia. Keberhasilan SRC menjadi bukti bahwa sektor retail berbasis UMKM dapat bersaing dengan retail modern dan memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Beberapa tahun yang lalu saya ingat jumlah SRC lebih kecil dari jumlah retail modern. Tapi hari ini retail modern Indonesia itu 80 ribu, SRC sudah 250 ribu,” ujar Airlangga dalam sambutannya pada acara ‘The Big Idea Forum, Pahlawan Ekonomi Bangsa: Kekuatan UMKM untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8%”‘ yang digelar Sampoerna dan CNN Indonesia, dilihat Senin (17/3/2025).

    Diketahui, usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan jumlah hampir 99 persen dari total unit usaha di Indonesia atau sekitar 64 juta unit, UMKM berkontribusi sebesar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional.

    Airlangga menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia harus mampu keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dalam 10 tahun ke depan. Saat ini, pendapatan per kapita di Jakarta telah mencapai US$20 ribu, mendekati kota-kota maju di negara lain seperti San Francisco. Jika pertumbuhan ini dapat diperluas ke kota-kota lain, maka Indonesia berpeluang menjadi negara berpendapatan tinggi

    “Tentunya kalau UMKM semuanya naik kelas, kita akan mencapai negara pendapatan menengah. Target 8 persen yang dicanangkan oleh Pak Presiden yakin kita bisa capai tahun 2028-2030,” ucapnya.

    Selain itu, Airlangga melihat meski tantangan global terus menghantui, para pelaku retail di Indonesia tetap optimis terhadap prospek perekonomian Tanah Air. Optimisme ini pun didukung oleh kekuatan pasar domestik Indonesia yang sangat resiliensi, dengan 52 persen dari ekonomi nasional berasal dari sektor konsumsi.

    Menurut Airlangga, hal ini yang menjadi daya tarik bagi investor asing, seperti perusahaan dari China dan Vietnam, yang ingin memanfaatkan potensi pasar domestik Indonesia. Salah satunya Philip Morris yang telah menanamkan investasinya di Indonesia.

    “Jadi ini saya mengapresiasi kepada Philip Morris, Bapak Andrey Kalantau Pulus, karena beliau lah yang memutuskan Philip Morris investasi di Indonesia. Perusahaan seperti Philip Morris harus berada di Indonesia, seperti perusahaan Vietnam yang juga harus ada di Indonesia untuk domestic market yang resiliensi,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Airlangga menilai SRC telah menjadi contoh sukses bagaimana UMKM dapat naik kelas melalui digitalisasi. Dengan dukungan teknologi seperti QRIS, SRC telah meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran dan memperluas inklusi keuangan. Selanjutnya, kerja sama dengan berbagai pihak, seperti BRI, Telkom, dan Bulog, turut mendukung kemajuan sektor UMKM.

    Selain itu, pemerintah juga meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun, yang akan difokuskan pada sektor perdagangan, termasuk di dalamnya SRC. Kemudian kerja sama antara Sampoerna Entrepreneurs Center dan Kartu Prakerja juga akan semakin memperbanyak wirausaha baru yang siap bersaing di pasar.

    “Kalau kita lihat memang UMKM yang sudah go digital ini hasilnya jauh lebih baik seperti yang dilakukan oleh SRC ini,” pungkas Airlangga.

    (prf/ega)

  • Prioritaskan Swasembada Pangan, Zulhas Beberkan Ide Koperasi Desa

    Prioritaskan Swasembada Pangan, Zulhas Beberkan Ide Koperasi Desa

    Jakarta, Beritasatu.com – Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih resmi dibentuk untuk mendukung program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator (Menko) bidang pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas meresmikan Satuan Tugas (Satgas) Kop Des Merah Putih sebagai upaya memperkuat peran koperasi desa dalam produksi pangan nasional.

    Zulhas meresmikan Satgas tersebut bersama dengan sejumlah menteri teknis, termasuk menteri sekretaris negara, menteri keuangan, menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal beserta wakil menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal.

    Kemudian, menteri koperasi dan wakil menteri koperasi, menteri kelautan dan perikanan, wakil menteri sosial, wakil menteri pertanian, serta wakil menteri BUMN.

    Zulhas menjelaskan, satgas ini dibentuk karena Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran vital dalam produksi pangan di setiap desa di Indonesia.

    Dia menerangkan, Koperasi Desa Merah Putih akan melibatkan pemerintahan desa dalam segi operasional maupun menjadi badan usaha bagi desa tersebut.

    “Koperasi desa ini dibentuk untuk memajukan desa karena koperasi tersebut akan diputuskan oleh musyawarah pemerintahan desa,” jelas Zulhas dalam jumpa pers di kantor Kemenko Pangan, Senin (17/3/2025).

    Mantan menteri perdagangan itu mengatakan, meski pengelolaan koperasi desa ini diputuskan oleh pemerintahan di tingkat desa, tetapi untuk anggaran operasionalnya akan ditanggung oleh APBN.

    “Sementara nanti anggarannya untuk pemerintah desa ada Himbara. Dari mana anggarannya? Tadi sudah disampaikan dari APBN dan APBD,” tutur Zulhas.

    Zulhas berharap, koperasi desa ini bisa menjadi tulang punggung dalam mendukung swasembada pangan, pengembangan industri agro maritim, hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam.

    Untuk itu, Zulhas menuturkan, koperasi desa harus menjadi pusat ekonomi baru yang berdaya saing, mampu mengatasi permasalahan panjangnya rantai distribusi pangan, keterbatasan permodalan dan dominasi middleman atau makelar yang selama ini menekan harga petani.

    “Tentu usaha pokok yang sudah ada itu nanti bisa sebagai pengadaan pupuk bagi petani, pengadaan pembelian gabah, juga sekaligus memotong rantai pasok sembako,” tutur Zulhas.

    Sebagai informasi, pemerintah menargetkan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih, serta 10.000 Koperasi Desa Merah Putih sektor kelautan dan perikanan yang akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu enam bulan ke depan.

    Lebih lanjut, kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2021 masih sebesar 1,07%. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, diharapkan kontribusi tersebut meningkat menjadi 1,20% pada tahun 2029 dan 5% pada tahun 2045.

    Selain itu, usaha koperasi yang didominasi oleh simpan pinjam pada tahun 2021 (hanya 8,39% bergerak di bidang produksi), ditargetkan meningkat menjadi 10% pada tahun 2029.

    Adapun strategi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih meliputi tiga pendekatan utama, yaitu membangun koperasi baru di desa yang belum memiliki koperasi, mengembangkan koperasi yang sudah ada dengan memberikan dukungan permodalan, teknologi dan manajemen, serta revitalisasi koperasi yang kurang aktif atau tidak berfungsi optimal.

  • Penerimaan Pajak Februari Turun, APPBI: Penurunan di Ritel Terasa

    Penerimaan Pajak Februari Turun, APPBI: Penurunan di Ritel Terasa

    Jakarta, Beritasatu.com – Penerimaan negara melalui pajak tercatat menurun hingga 30% pada Februari 2025. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD Jakarta Mualim Wijoyo menilai, kontraksi ini bukan hanya disebabkan oleh kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi juga mencerminkan pelemahan ekonomi Indonesia. Ia pun merasakan dampaknya secara langsung, terutama di sektor ritel.

    “Di sektor ritel, penurunan ini terasa sekali. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan beberapa perusahaan. Ini menjadi cerminan bahwa perekonomian kita memang sedang tidak baik-baik saja,” ujar Mualim Wijoyo dalam Investor Market Today, Senin (17/3/2025).

    Mualim menjelaskan bahwa daya beli masyarakat mulai melemah sejak semester kedua 2024. Saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 serta perayaan Imlek, tingkat konsumsi jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Ia juga menyoroti kondisi pusat perbelanjaan yang biasanya ramai di minggu kedua Ramadan, khususnya di sektor food and beverage (F&B) untuk agenda buka bersama.

    “Namun, kali ini beberapa tempat tidak seramai dulu. Dampaknya terasa sekali bagi pusat perbelanjaan tahun ini. Mungkin juga karena Tunjangan Hari Raya (THR) belum cair,” tambahnya menegaskan pelemahan ekonomi Indonesia.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa hingga Februari 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Defisit ini menjadi yang pertama sejak pandemi, setelah APBN selalu mencatat surplus pada awal tahun selama periode 2022-2024.

    Penurunan penerimaan negara menjadi faktor utama defisit ini. Hingga akhir Februari 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 316,9 triliun, dengan realisasi pajak Rp 187,8 triliun.

    Saat pajak turun jadi cerminan ekonomi Indonesia melemah, pendapatan negara secara keseluruhan juga mengalami kontraksi 21,48%, jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu yang hanya 4,52%. Kontraksi terbesar terjadi pada penerimaan pajak, yang anjlok hingga 30%, jauh lebih dalam dibandingkan kontraksi 3,93% pada tahun sebelumnya.

  • Utang Luar Negeri RI Naik Jadi US$ 427,5 Miliar pada Januari 2025

    Utang Luar Negeri RI Naik Jadi US$ 427,5 Miliar pada Januari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 427,5 miliar pada Januari 2025, meningkat 5,1% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan Desember 2024, yang mencatat kenaikan 4,2%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh utang sektor publik, baik dari pemerintah maupun bank sentral.

    Kepala Departemen Komunikasi B  Ramdan Denny Prakoso menyebut, struktur utang luar negeri  Indonesia tetap sehat berkat penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

    “Rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat turun menjadi 30,3% pada Januari 2025 dari 30,5% pada Desember 2024. Selain itu, mayoritas ULN Indonesia masih didominasi oleh utang jangka panjang, dengan proporsi mencapai 84,7% dari total ULN,” ucapnya pada Senin (17/3/2025).

    BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan ULN guna memastikan struktur utang tetap sehat serta mengoptimalkan pemanfaatannya untuk pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    Ramdan menegaskan bahwa upaya ini dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. Pada Januari 2025, posisi utang luar negeri  pemerintah mencapai US$ 204,8 miliar, tumbuh 5,3% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan 3,3%.

    Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya aliran modal asing ke dalam Surat Berharga Negara (SBN) internasional, mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Utang luar negeri pemerintah terus dikelola secara hati-hati dan efisien untuk mendukung berbagai sektor prioritas, termasuk kesehatan, pendidikan, pertahanan, konstruksi, serta jasa keuangan dan asuransi.

    Sementara itu, utang luar negeri swasta pada Januari 2025 tercatat sebesar US$ 194,4 miliar, mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,7% secara tahunan, sama seperti bulan sebelumnya.

    Pelemahan ini terutama disebabkan oleh penurunan ULN di sektor lembaga keuangan, yang mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya. Dari sisi sektor ekonomi, ULN swasta terbesar masih berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian.

    Meskipun mengalami kontraksi, utang luar negeri swasta masih didominasi oleh utang jangka panjang, dengan pangsa mencapai 76,6% dari total ULN swasta.

    Dengan kondisi tersebut, BI memastikan bahwa utang luar negeri  Indonesia tetap terkendali dan terus dipantau agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional.

  • Telkom (TLKM) Incar 136 Konglomerasi BUMN

    Telkom (TLKM) Incar 136 Konglomerasi BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.  (TLKM) berkomitmen untuk memperkuat digitalisasi BUMN, BUMD, dan sektor swasta di Indonesia pada 2025.

    Melalui Telkom Solution, perusahaan telekomunikasi pelat merah itu ingin meningkatkan kolaborasi dengan lebih dari 130 konglomerasi dan afiliasinya. 

    VP Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko mengatakan Telkom Solution, sebagai umbrella brand untuk beragam solusi digital, berpotensi meningkatkan digitalisasi pada semua kluster BUMN, BUMD, pemerintah, dan sektor swasta, yang berujung pada peningkatan produktivitas hingga efisiensi bisnis operasianal perusahaan-perusahaan tersebut.

    “Di tahun 2025 Telkom berkomitmen untuk meningkatkan kolaborasi dengan 136 grup konglomerasi dan seluruh afiliasinya,” kata Andri kepada Bisnis, Senin (17/3/2025).

    Andri menambahkan untuk segmentasi BUMND, Telkom tidak mengejar kuantitas semata melainkan kolaborasi dan intensifikasi kerja sama bisnis khususnya di bidang teknologi dan digital.​

    Dia menuturkan dalam mendukung langkah efisiensi sesuai kebijakan dari Pemerintah, Telkom Solution menghadirkan berbagai solusi digital yang dirancang untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan, produktifitas, efektivitas operasional dan optimalisasi sumber daya. ​

    ​Solusi unggulan yang dihadirkan Telkom Solution meliputi Connectivity++ (Advanced Connectivity), hingga kecerdasan buatan (AI).

    “Telkom menyiapkan layanan konektivitas secara end to end melalui agregasi layanan advanced connectivity dan digital services seperti SDWAN, Cloud, Data Center, dan IT Services.​

    Telkom menyediakan layanan AI berbasis use case untuk memberikan insight dan membantu efisiensi dan produktivitas bisnis pelanggan​,” kata Andri. 

    Telkom Solution kini merupakan rejuvenasi dari Telkom Solution sebelumnya, dengan solusi yang lebih beragam dan terintegrasi. Untuk mendukung hal ini, Telkom telah membangun kerjasama strategis dengan sejumlah perusahaan raksasa teknologi global dalam penyediaan solusi layanan yang lebih berkualitas dan memiliki daya saing global.

    Dengan rejuvenasi ini, Telkom Solution menawarkan solusi yang lebih holistik, komprehensif, dan terintegrasi, sambil tetap mengutamakan pengalaman pelanggan. 

    “Melalui inisiatif ini, Telkom berharap dapat mendukung transformasi digital di berbagai sektor di Indonesia,” kata Andri.

    Sementara itu, Direktur utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan hadirnya Telkom Solution tidak lepas dari proyeksi ekonomi digital terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional yang disebut-sebut berkontribusi dengan pertumbuhan signifikan.

     “Kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan mencapai delapan kali lipat,” kata Ririek dikutip dari keterangan resmi.

    Adapun, bisnis B2B Telkom akan berfokus untuk mendominasi pasar di perusahaan-perusahaan swasta, dikarenakan potensi yang masih terbuka lebar, antara lain pada segmen konglomerasi, perbankan, retailer, dan manufaktur.

    Direktur Enterprise and Business Service Telkom FM Venusiana menambahkan Telkom Solution hadir untuk mengakselerasi transformasi digital di berbagai sektor bisnis dengan mengintegrasikan solusi digital connectivity, digital platform, dan digital services.