Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Ekonom: Waspadai Penurunan Daya Beli, Ekonomi Bisa Amblas

    Ekonom: Waspadai Penurunan Daya Beli, Ekonomi Bisa Amblas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah perlu mewaspadai penurunan kinerja konsumsi rumah tangga dalam situasi Idulfitri/Lebaran tahun ini yang akan mempengaruhi kinerja ekonomi secara umum. 

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa Ramadan maupun Lebaran merupakan momentum kenaikan konsumsi rumah tangga tertinggi dibandingkan bulan-bulan biasa. 

    “Ini situasi yang bikin kami khawatir, apabila dalam momen tersebut saja ekonomi lesu, efeknya akan berpengaruh terhadap total pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025). 

    Di tengah situasi saat ini dengan adanya tren penurunan pendapatan, terutama pada pedagang informal seperti UMKM dan kaki lima yang berdampak pada penurunan prediksi jumlah pemudik, ekonomi ditaksir berada pada level 4,95%—5,03% pada kuartal I/2025. 

    Ramalan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang lebih rendah dari kuartal I/2024 yang sebesar 5,11% year on year (YoY) tersebut turut diakibatkan oleh sikap pekerja formal yang lebih memilih menabung penghasilan dari Tunjangan Hari Raya (THR) ketimbang berbelanja. 

    Bhima melihat adanya kekhawatiran dari para pekerja formal akan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga bersiap dengan menunda mudik hingga menyediakan dana darurat dari THR. 

    Padahal dalam kegiatan tahunan mudik Lebaran turut menjadi pendorong ekonomi daerah, mulai dari transportasi, makan dan minum, suvenir, serta akomodasi berupa hotel. 

    Bhima bahkan menyebutkan tidak sedikit pengusaha di daerah yang memperoleh omzet jumbo selama musim lebaran, yang bahkan mampu menutup operasional sepanjang tahun. 

    Lantas, apa yang pemerintah harus lakukan untuk memaksimalkan konsumsi rumah tangga di tengah sentiment daya beli lesu?

    Bhima menuturkan hal yang paling utama, yakni pemerintah tak perlu membuat kebijakan aneh yang mendistorsi daya beli. 

    “Termasuk efisiensi belanja pemerintah itu jangan brutal kaya begini, semua akhirnya kena, banyak sektor di daerah basis pariwiasta terdampak,” tuturnya. 

    Menurutnya, kebijakan seperti diskon tarif listrik perlu digelontorkan lebih lanjut bahkan sepanjang tahun ini, karena ampuh untuk melindungi daya beli.

    Sementara perlindungan sosial tetap perlu disalurkan baik tunai maupun pangan, dengan catatan tepat sasaran, untuk melindungi masyarakat. 

    Dampak Mudik Minim 

    Sebelumnya, peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menyampaikan turunnya jumlah pemudik akan semakin berdampak terhadap koreksi ekonomi kuartal I/2025.  

    Riefky melihat pelemahan efek Ramadan maupun Idulfitri/Lebaran kemungkinan besar sudah muncul sejak periode yang sama tahun lalu, tetapi pada 2024 terdapat buffer berupa kegiatan Pemilu sehingga ekonomi mampu tumbuh 5,11%. 

    Membandingkan dengan kuartal I/2024 pun, kala itu awal Ramadan jatuh pada 11 Maret 2024. Sementara Lebaran masuk pada April atau sudah memasuki kuartal II/2024. 

    Di mana pertumbuhan ekonomi kuartal II/2024 sebesar 5,05% YoY atau lebih rendah dari kuartal I/2024. 

    “Dampaknya terhadap perekonomian kuartal I/2025 masih mungkin 5%, tetapi sangat tipis, mungkin 5,0% sekian,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (25/3/2025). 

  • Ini yang Perlu Digenjot Agar UMKM RI Bisa Naik Kelas

    Ini yang Perlu Digenjot Agar UMKM RI Bisa Naik Kelas

    Jakarta –

    Rendahnya literasi dan kurangnya akses layanan keuangan membuat pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) sulit berkembang secara strategis. Hal ini yang menyebabkan pelaku UKM sulit mengambil keputusan berbasis data, dan tidak memiliki peta jalan untuk tumbuh sehat dan berkelanjutan.

    Padahal, UMKM di Indonesia tercatat sebanyak 65 juta unit usaha yang menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional dan menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) negara.

    Pendiri Finance& Coach Yuszak menilai, UMKM Indonesia perlu didampingi sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan. Menurutnya, pendampingan UMKM dapat mendorong perubahan stigma UMKM dengan potensi luar biasa.

    “Sudah saatnya kita ubah stigma UKM dari sekadar usaha kecil menjadi local brand yang punya potensi luar biasa. Mereka bukan sekadar pelaku usaha, tapi calon pemimpin industri,” ucap Yuszak dalam keterangannya, Rabu (26/3/2025).

    Finance& memberikan pendampingan bisnis bagi para pelaku UKM yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sehat, kuat, naik kelas dan menjangkau pasar global.

    Hingga saat ini, Finance& telah mendampingi lebih dari 500 local brand di Indonesia, dan membagikan ilmunya kepada lebih dari 10.000 pemilik usaha melalui pelatihan dan program edukasi keuangan bisnis yang aplikatif dan membumi.

    “Kami membantu para pemilik bisnis melihat perusahaannya secara holistik-tidak hanya dari sisi laporan keuangan, tapi juga strategi bisnis, struktur operasional, potensi pertumbuhan, dan risiko-risiko tersembunyi,” ungkapnya.

    “Kami menggabungkan pendekatan scientific dan logic-based untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar berdasar pada data, insight, dan arah pertumbuhan yang jelas. Tujuannya satu, membantu bisnis bertumbuh secara sehat, berkelanjutan (sustainable), dan berdampak nyata,” tambahnya.

    Yuszak mengatakan, lahirnya Finance& diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan local brand Indonesia, sekaligus memperkuat pondasi perekonomian bangsa.

    Dengan pendekatan yang tepat, UKM Indonesia bukan hanya bisa bertahan tetapi bisa tumbuh menjadi perusahaan besar yang tembus omzet triliunan rupiah, menyerap lebih banyak tenaga kerja, dan membanggakan Indonesia di panggung global.

    “Visi kami adalah menjadi teman perjalanan pemilik brand lokal dari awal mereka berjuang, sampai nanti mereka bisa menembus angka Rp 1 triliun revenue. Semoga Allah mudahkan setiap langkah ini,” tandasnya.

    (ara/ara)

  • Reformasi Setengah Hati Menkeu Sri Mulyani

    Reformasi Setengah Hati Menkeu Sri Mulyani

    loading…

    Kusfiardi, Analis Ekonomi Politik FINE Institute. Foto/Istimewa

    Kusfiardi
    Analis Ekonomi Politik FINE Institute

    SRI Mulyani Indrawati telah menjadi figur utama dalam pengelolaan keuangan negara selama bertahun-tahun. Kiprahnya sebagai Menteri Keuangan diakui secara internasional, bahkan ia meraih gelar Best Finance Minister in Asia-Pacific selama tiga tahun berturut-turut. Penghargaan tersebut diberikan oleh FinanceAsia dengan mempertimbangkan indikator seperti stabilitas makroekonomi dan defisit APBN yang terkendali.

    Namun, penghargaan ini tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan dalam semua aspek pengelolaan fiskal. Beberapa indikator utama menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar yang belum teratasi, terutama dalam optimalisasi penerimaan pajak , efektivitas belanja negara, serta penguatan fundamental ekonomi untuk memastikan kesejahteraan rakyat.

    Meskipun pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi, hal ini belum cukup untuk menjamin peningkatan kesejahteraan secara merata. Tanpa reformasi fiskal yang lebih mendalam dan strategi yang lebih efektif, Indonesia berisiko mengalami stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja Menteri Keuangan menjadi hal yang sangat penting.

    Tax Ratio TertinggalSalah satu tantangan utama dalam kebijakan fiskal Indonesia adalah rendahnya tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Tax ratio mencerminkan seberapa besar kontribusi pajak terhadap perekonomian suatu negara, yang menjadi salah satu indikator kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan.

    Dalam beberapa tahun terakhir, tax ratio Indonesia mengalami stagnasi. Pada 2021, angkanya hanya 9,11%, lalu meningkat menjadi 10,38% pada 2022. Namun, pada 2023 justru turun sedikit menjadi 10,31%, dan di 2024 kembali turun ke 10,08%.
    Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, capaian ini masih jauh tertinggal. Thailand memiliki tax ratio berkisar 14%-16%, Malaysia 12%-15%, dan Vietnam mencapai 18%-20%. Negara-negara dengan tax ratio yang lebih tinggi memiliki kapasitas fiskal lebih besar untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, serta program sosial lainnya. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi keterbatasan fiskal yang menyebabkan pembangunan berjalan lebih lambat dan tidak merata.

    Rendahnya tax ratio ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak masih belum cukup efektif. Ini juga menandakan adanya potensi pajak yang belum tergali secara optimal, baik dari sektor formal maupun informal. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, Indonesia akan semakin sulit untuk bersaing dengan negara-negara tetangga dalam hal pembangunan ekonomi.

    Setengah HatiPemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi sistem perpajakan. Namun, hasilnya masih belum optimal karena reformasi yang dilakukan cenderung setengah hati.

    Salah satu isu utama dalam reformasi pajak adalah status Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang masih berada di bawah Kementerian Keuangan . Padahal, di banyak negara lain, otoritas pajak berdiri sebagai lembaga independen yang langsung berada di bawah presiden. Model ini memungkinkan lembaga pajak bekerja lebih fleksibel dan efisien dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperluas basis pajak.

    Namun, Sri Mulyani enggan melepaskan DJP dari Kementerian Keuangan, yang menyebabkan reformasi perpajakan berjalan lambat. Ketergantungan terhadap sistem birokrasi yang panjang membuat kebijakan pajak sering kali tidak dapat diterapkan dengan cepat dan efektif.

    Selain itu, penerapan sistem Coretax yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perpajakan justru menimbulkan banyak kendala. Gangguan teknis dalam sistem ini menyebabkan banyak pelaku usaha kesulitan dalam pelaporan pajak, sehingga berdampak pada anjloknya penerimaan negara.

  • Rupiah Sentuh Level Terendah Saat Krismon 1998, BI Ungkap Hal Ini, Pemerintah Yakin Hanya Sementara – Halaman all

    Rupiah Sentuh Level Terendah Saat Krismon 1998, BI Ungkap Hal Ini, Pemerintah Yakin Hanya Sementara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS  pada pekan ini mengalami tekanan, hingga sempat menyentuh level terendah sejak krisis moneter (krismon) pada 1998.

    Tercatat, nilai tukar rupiah sempat melemah hingga 0,5 persen ke level Rp 16.641 per dolar AS pada Selasa (25/3/2025), level terlemahnya sejak Juni 1998 di posisi Rp16.650.

    Namun, pelemahan tersebut berangsur mereda karena pada akhir perdagangan hari itu sudah ke level Rp16.590 per dolar AS.

    Mengutip Bloomberg, rupiah pada akhir perdagangan Rabu (26/6/2025), berhasil menjauhi level krismon dengan posisi Rp16.587 per dolar AS.

    Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro, menjabarkan pelemahan rupiah pada saat ini jelas jauh berbeda dengan kondisi krismon 1998.

    “Kalau kita simpulkan, apakah kondisi saat ini masih jauh dari 1998? Saya berani afirmasi, ini masih jauh,” ujar Solikin di Jakarta, Rabu (26/3/2020>

    Adapun perbedaan pelemahan rupiah saat ini dengan 1998 yaitu tidak terjadi penurunan tajam.

    Pada 1998, rupiah terjun bebas dari di bawah Rp 10.000 per dolar AS langsung ke level Rp 16.000 per dolar AS dalam waktu singkat. 

    Saat ini, depresiasi rupiah terjadi secara bertahap sejak berada di level Rp 15.000 per dollar AS. 

    Selain itu, krisis 1998 juga disertai dengan kerentanan ekonomi yang tidak dapat dimitigasi oleh pemerintah, menyebabkan resesi. 

    Saat itu, cadangan devisa Indonesia hanya sekitar 20 miliar dollar AS. Kini, kondisi lebih terkendali dengan cadangan devisa mencapai 154,5 miliar dollar AS per akhir Februari 2025. 

    “Dulu, kerentanan di sektor keuangan dan utang tidak teridentifikasi dengan baik. Sekarang BI dan pemerintah sudah memiliki mekanisme lebih kuat untuk mendeteksi potensi pelemahan ekonomi,” jelas Solikin. 

    Solikin pun menyebut, kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih baik dibanding 1998.

    Indikator seperti produk domestik bruto (PDB), inflasi, kredit, permodalan, dan transaksi berjalan masih dalam kondisi stabil. 

    Namun, BI dan pemerintah tetap mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik, termasuk faktor sosial, politik, serta kemajuan teknologi yang dapat memicu ketidakstabilan. 

    “Krisis bisa muncul dari faktor di luar ekonomi, seperti operasional atau teknologi digital. Itu sebabnya, penanganan krisis harus dilakukan secara terintegrasi,” tuturnya.  

    Pelemahan Rupiah Hanya Bersifat Sementara

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat sekarang ini. 

    Selain itu, kondisi pasar saham sekarang ini sudah mulai menguat atau rebound setelah sempat turun beberapa waktu lalu. 

    Hal itu disampaikan Airlangga, merespon nilai tukar rupiah yang  merosot terhadap dolar AS.

    “Iya kan ini harian nanti kita lihat. Kan fundamental ekonomi kuat terus pasar juga sudah rebound. Kemarin ekspetasi mengenai RUPS mandiri dan RUPS BRI kan baik outcome-nya,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Menurut Airlangga, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang fluktuatif merupakan hal biasa. Namun melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar sekarang ini salah satunya dipengaruhi faktor eksternal.

    “Kita sudah melihat tentu masih ada beberapa faktor sentimental luar,” kata Airlangga.

    Airlangga yakin bahwa kondisi nilai tukar rupiah akan membaik. 

    “Ya nanti rebound lagi,” kata Airlangga.

    Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi menyampaikan, mengungkap faktor dari luar dan dalam negeri yang menyebabkan anjloknya nilai tukar.

    “Geopolitik masih terus memanas, dimana Amerika sudah mengancam terhadap Iran, sudah memberikan satu ultimatum perang atau menghentikan reaktor nuklirnya. Artinya apa? Ini suatu ancaman untuk negara-negara Timur Tengah bahwa Amerika siap melakukan penyerangan terhadap Iran,” ujar Ibrahim.

    Selain itu, ketegangan terus terjadi di Jalur Gaza. Serangan Israel di sana menuai kritikan dari masyarakat Israel sendiri yang tengah melakukan demonstrasi. 

    Lalu, faktor lainnya dimana Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengumumkan mengenai kebijakan tarif impor besar-besaran yang dijadwalkan diumumkan pada 2 April.

    Paket tarif yang akan diumumkan pada 2 April akan berfokus pada tarif resiprokal, yaitu tarif yang ditentukan berdasarkan kebijakan perdagangan negara mitra terhadap produk AS.

    “Ini yang memberatkan pasar. Memberatkan pasar sehingga harga-harga akan kembali mengalami kenaikan,” kata Ibrahim.

    Sedangkan dari dalam negeri, faktor-faktor yang mempengaruhi anjloknya nilai tukar, yakni soal pengumuman Danantara, pernyataan Presiden Prabowo Subainto bahwa saham adalah judi, hingga membuat frustasi para investor.

    “Ucapan-ucapan Presiden yang mengatakan bahwa saham adalah judi. Kemudian, efek harga saham jatuh dalam hubungannya dengan masyarakat kelas bawah, dan lain-lain, ini pun juga membuat frustasi bagi para investor sehingga banyak investor asing keluar dari pasar modal Indonesia,” tutur Ibrahim.

    Kemudian, menurut Ibrahim, pasar modal enggan diintervensi pemerintah. Misalnya, dengan keterlibatan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang ikut memantau pergerakan harga saham di Tanah Air saat ini.

    “Adanya intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar, terhadap pasar modal sehingga dianggap bahwa ini tidak aman bagi para investor. Investor menginginkan pemerintah dan lembaga-lembaga tertentu hanya mengawasi saja,” ucap Ibrahim.

  • Fenomena Negara Pangkas Anggaran ke Mana-Mana, Inggris Kena

    Fenomena Negara Pangkas Anggaran ke Mana-Mana, Inggris Kena

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves akan merinci pemotongan belanja miliaran pound. Ini untuk mengatasi keuangan publik negara yang sedang sakit.

    Pembaruan belanja tersebut muncul saat pemerintahan yang dipimpin Partai Buruh, yang terpilih pada bulan Juli setelah kemenangan telak dalam pemilihan umum, menghadapi pertumbuhan ekonomi yang lamban dan meningkatnya biaya pinjaman. Meskipun, menurut Kantor Statistik Nasional, tingkat inflasi tahunan Inggris menurun menjadi 2,8% pada bulan Februari dari 3,0% pada bulan Januari, angka itu tetap lebih tinggi dari target 2%.

    “Momen ini menuntut pemerintah yang aktif untuk mengamankan masa depan Inggris,” kata Reeves dalam pernyataan pers menjelang pembaruan fiskal, dikutip dari AFP, Rabu (26/3/2025).

    Meningkatnya ketidakpastian global atas tarif AS dan perang di Ukraina telah menambah kesulitan ekonomi Inggris, menggerogoti cadangan fiskal pemerintah sebesar £9,9 miliar (Rp 212 triliun). Reeves sendiri telah memperingatkan bahwa sejak anggaran pelantikannya pada bulan Oktober, “dunia telah berubah”.

    Pemotongan anggaran dilakukan di tengah pernyataan Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer baru-baru ini yang berkomitmen menaikkan pengeluaran untuk pertahanan. Selasa malam, pemerintah mengumumkan peningkatan sebesar £2,2 miliar tahun depan.

    “(Reeves) tidak mungkin mengumumkan banyak hal hari ini yang akan membantu meredakan kekhawatiran seputar ekonomi Inggris,” kata ahli strategi investasi di perusahaan manajemen kekayaan Quilter, Lindsay James.

    “Pertumbuhan ekonomi sangat kecil dan berisiko mengalami kemunduran,” tambahnya.

    Upaya Reeves untuk menopang kas publik dibatasi oleh aturan fiskalnya sendiri dan janjinya untuk tidak menaikkan pajak, yang meningkatkan prospek pemotongan belanja. Aturan tersebut mencegahnya meminjam untuk mendanai pengeluaran sehari-hari dan menyerukan agar utang turun sebagai bagian dari produk domestik bruto pada tahun 2029-2030.

    Pemerintahan kiri-tengah telah mengumumkan akan memangkas biaya operasional pemerintahan sebesar 15% selama lima tahun ke depan. Target penghematan tahunan lebih dari £2 miliar di seluruh layanan sipil Inggris.

    (sef/sef)

  • Kemenperin: 198 Perusahaan Bakal Bangun Pabrik, Serap 24.568 Pekerja – Page 3

    Kemenperin: 198 Perusahaan Bakal Bangun Pabrik, Serap 24.568 Pekerja – Page 3

    Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menuturkan, diperlukan dukungan kebijakan dari pemerintah, termasuk untuk mengatasi dampak opsen pajak kendaraan bermotor sehingga industri kendaraan bermotor nasional tetap bisa tumbuh.

    “Dukungan insentif dapat meningkatkan pertumbuhan industri kendaraan bermotor, yang terlihat pada peningkatan penjualan. Ini akan menggairahkan industri komponen, industri perbankan, hingga lembaga pembiayaan,” ungkapnya.

    Gaikindo, kata Kukuh, meminta semua kendaraan berteknologi elektrifikasi (xEV), meliputi HEV, PHEV, dan BEV, diberi kesempatan untuk mendapatkan insentif sesuai dengan kontribusi dalam penurunan emisi karbon dioksida (CO2) dan bahan bakar minyak (BBM).

    “Meningkatnya perkembangan pasar xEV dapat memberikan dampak pada pendalaman industri untuk xEV juga potensi peningkatan ekspor xEV,” imbuhnya.

    Pengamat Otomotif LPEM Universitas Indonesia, Riyanto menyatakan, pasar mobil membutuhkan intervensi cepat, karena kondisi semakin berat. Adapun perbaikan fundamental, berupa penguatan daya beli dan akselerasi pertumbuhan ekonomi merupakan solusi jangka panjang.

    Berdasarkan hitungan LPEM Universitas Indonesia, pemberian insentif bakal berdampak positif terhadap ekonomi. Kontribusi industri mobil baik langsung dan tidak langsung terhadap produk domestik bruto (PDB) akan mencapai Rp177 triliun dengan tarif PPnBM 10%, lalu Rp181 triliun dengan PPnBM 7,5%, Rp185 triliun PPnBM 5%, dan Rp194 triliun dengan PPnBM 0%, dibandingkan skema business as usual Rp168 triliun.

    Selain itu, akan ada tambahan tenaga kerja otomotif sebanyak 7.740 orang dengan PPnBM 10%, lalu 11.611 orang (PPnBM 7,5%), 15.481 orang (PPnBM 5%), dan 23.221 orang (PPnBM 0%). Riyanto juga mengusulkan PPnBM mobil murah tahun ini bisa dikembalikan ke 0% dari saat ini 3%. “Adapun insentif PPnBM untuk mobil pertama layak dipertimbangkan, bersama lokalisasi, ekspor, dan litbang karena bakal berimbas positif terhadap industri otomotif,” pungkasnya.

     

  • Kisah Rupiah Jatuh, Krisis Ekonomi dan Runtuhnya Suatu Rezim Politik

    Kisah Rupiah Jatuh, Krisis Ekonomi dan Runtuhnya Suatu Rezim Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpuruk hingga mendekati kondisi ketika krisis ekonomi 1998. Pada Selasa (25/3/2025) lalu, rupiah ditutup di angka Rp16.622 per dolar AS. 

    Depresiasi rupiah yang terjadi kemarin terendah selama tahun 2025 dan mendekati titik kritis ketika krisis ekonomi menerjang pada tahun 1998 lalu. Krisis ekonomi ini berujung dengan krisis politik yang mencapai puncaknya ketika Presiden Soeharto lengser keprabon karena protes mahasiswa dan elemen sipil yang menuntut demokratisasi.

    Namun demikian, membandingkan ekonomi sekarang dengan krisis ekonomi 1998, tidak sepenuhnya tepat. Depresiasi rupiah tahun ini cenderung simultan. Sementara itu pada tahun 1998, penurunan rupiah terhadap dolar berlangsung sangat dramatis dari Rp8.000 melonjak ke angka Rp16.600-an per dolar AS. Ekonomi ambruk, rezim Orde Baru runtuh. 

    Dalam catatan Bisnis, Soeharto sejatinya muncul setelah Sukarno jatuh. Ada perbedaan orientasi yang mencolok antara rezim Sukarno dan Soeharto. Jika era Sukarno, politik sebagai panglima. Pada zaman Orde Baru atau rezim daripadanya Soeharto, perbaikan dan pembaruan orientasi ekonomi mulai menjadi fokus utama.

    Soeharto tidak sendiri untuk melakukan tugas besar itu. Dia didukung oleh orang-orang yang ‘mumpuni’. Selain tokoh intelijen, penggagas pondasi pemerintahan Orde Baru, Ali Moertopo, di belakangnya juga ada kalangan ekonom lulusan Berkeley, Amerika Serikat.

    David Ransom, aktivis dan penulis kiri asal Amerika Serikat dalam buku The Berkeley Mafia and the Indonesian Massacre menjuluki kelompok ekonom ini dengan istilah ‘Mafia Berkeley’.

    Dalam sejarah ekonomi Indonesia, ‘Mafia Berkeley’, salah satu tokohnya adalah Widjojo Nitisastro dkk. punya peran penting, bahkan hingga kini anak cucu didiknya dikenal sebagai arsitek utama ekonomi Indonesia.

    Salah satu pengaruh sekaligus warisan kelompok Berkeley dalam kebijakan Orde Baru adalah mulai terbukanya keran investasi asing dan pembangunan yang lebih terstruktur.

    Apabila pada era Sukarno ada Rencana Ekonomi Perdjoeangan, di era Soeharto mengenal istilah Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita. Inflasi menjadi bagian paling diperhatikan oleh rezim daripadanya Soeharto.

    Soe Hok Gie, aktivis angkatan 66 dalam tulisan yang diterbitkan sebuah surat kabar pada 16 Juli 1969 menaruh harapan besar pada rencana Soeharto dengan repelita-nya.

    Dia menulis, melalui rencana itu, Soeharto punya cita-cita yang tak kalah besar (dari Sukarno) untuk menyejahterakan masyarakat desa. “Tahun ini adalah tahun pertama pembangunan lima tahun, tapi kesan saya masyarakat masih acuh terhadap rencana besar ini,” tulis Gie.

    Adapun, Soeharto dalam setiap kesempatan selalu menekankan bahwa repelita merupakan acuan sekaligus pegangan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur.

    “Sehingga akhirnya nanti sesudah melampaui kesekian banyak repelita kita tiba pada tujuan akhir yang kita cita-citakan: masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila,” ucap Soeharto dalan pidato kenegaraan di DPR pada tahun 1972.

    Orde Baru mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1970-an. Saat itu pendapatan negara mengalir deras karena booming minyak. Pembangunan dikebut di berbagai daerah. Jalanan aspal, listrik masuk desa, hingga waduk-waduk dibangun untuk menopang ekonomi masyarakat pedesaan.

    Sayangnya, kejayaan Orde Baru tidak berlangsung lama. Pada awal tahun 1980-an terjadi guncangan ekonomi global. Akibatnya, harga komoditas khususnya migas anjlok.

    Menuju Krisis Ekonomi

    Setelah resesi global pada 1982, arah ekonomi Indonesia mulai sedikit bergeser. Sektor nonmigas yang sebelumnya menjadi anak tiri mulai diperhatikan.

    Ekspor dan impor, reformasi pajak hingga investasi berbasis industri terus didorong. Tak heran hingga 1996 kondisi ekonomi Indonesia relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi rata-rata bisa di atas 6 persen.

    Thee Kian Wie, ekonom senior dalam The Soeharto Era & After: Stability, Development and Crisis 1966 – 2000 menulis bahwa perkembangan positif tersebut tak lepas dari peran tim ekonomi Orde Baru. Pertumbuhan sektor manufaktur menjadi salah satu yang paling cepat di kawasan.

    Pada tahun 1995, World Bank bahkan mencatat bahwa manufaktur Indonesia masuk tujuh kekuatan terbesar di antara negara-negara berkembang. Pertumbuhan manufaktur ini menunjukkan bahwa transformasi struktur perekonomian Indonesia mulai berjalan.

    Sebagai perbandingan jika pada 1969 peran manufaktur hanya 9,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), pada 1995 kontribusi manufaktur ke PDB melesat ke angka 24,2 persen. Sebaliknya kontribusi sektor pertanian yang semula 49,3 persen pada 1969 hanya tersisa 17,2 persen pada 1995.

    Namun demikian, perubahan struktur perekonomian ini tidak menjadi jaminan, stabilitas ekonomi Indonesia tidak bisa menahan tensi politik dari gerakan anti-Soeharto yang mulai memanas pada tahun 1996-an. Salah satu perisitiwa yang cukup menohok rezim Orde Baru yaitu penyerangan kantor PDI Pro Mega pada tanggal 27 Juli 1996.

    Dokumen APBN 1996/1997 secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa peningkatan tensi politik ikut menjalar ke aktivitas ekonomi. Pada periode tersebut, pemerintah menghadapi overheated economy atau suhu ekonomi yang memanas. Inflasi meroket 8,86 persen pada 1995/1996.

    Sementara itu, defisit transaksi berjalan juga membengkak menjadi US$6,9 miliar dari sebelumnya yang hanya sekitar Rp3 miliar. Kondisi ini semakin parah pada periode-periode setelahnya, apalagi munculnya krisis finansial secara global.

    Seperti banyak diulas oleh para ekonom hingga akademisi, krisis finansial pada 1997 benar-benar menunjukkan bahwa struktur ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru cukup rapuh. Pemerintah sampai harus ngutang ke IMF buat stabilisasi ekonomi.

    Sementara bagi “The Old General”, untuk pertama kalinya harus menghadapi tantangan yang cukup serius bagi kelangsungan kekuasaannya yang sudah berumur tiga dasawarsa.

    Persoalan merosotnya kinerja ekonomi ibarat membuka kotak pandora. Masalah lainnya, terutama praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang dipraktikan orde daripada Soeharto dan kroni-kroninya mulai mengemuka ke publik.

    Puncaknya krisis ekonomi terjadi cukup dalam, inflasi tembus di angka 77,6 persen, ekonomi minus 13,7 persen, rupiah jatuh dari Rp8.000 per dolar menjadi Rp16.650 pada 1998, kerusuhan sosial, demonstrasi dimana-mana dan Soeharto lengser keprabon setelah 32 tahun berkuasa.

    Thee Kian Wie kembali menyinggung bahwa krisis finansial di Asia & terhempasnya ekonomi Indonesia akibat imbas krisis itu menunjukkan betapa pentingnya good governance, yang ironisnya pernah dianggap tidak relevan oleh para ekonom.

    “Indonesia memiliki sistem hukum yang lemah dan ketinggalan zaman, tidak efisien, birokrasi yang korup serta tidak adanya demokrasi,” tulis Thee Kian Wie.

  • IHSG ditutup menguat dipimpin saham sektor keuangan

    IHSG ditutup menguat dipimpin saham sektor keuangan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup menguat dipimpin saham sektor keuangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Maret 2025 – 18:06 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup menguat dipimpin oleh saham- saham sektor keuangan.

    IHSG ditutup menguat 74,40 poin atau 1,21 persen ke posisi 6.235,62. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 15,99 poin atau 2,35 persen ke posisi 697,01.

    “Sentimen pasar membaik seiring dengan meredanya kekhawatiran mengenai perang tarif, yang (sebelumnya) akan memberi pukulan pada perdagangan global dan pertumbuhan ekonomi global,” sebut Tim Phillip Sekuritas Indonesia dalam kajiannya di Jakarta, Selasa.

    Dari mancanegara, pekan ini pelaku pasar menantikan data Produk Domestik Bruto (PDB) AS yang diperkirakan turun menjadi 2,3 persen dari sebelumnya 3,1 persen, serta menantikan data Price Consumer Index (PCE) Inti AS.

    Sebelumnya, Presiden Trump memberikan sinyal bahwa sejumlah negara mitra dagang AS dan beberapa sektor tertentu akan mendapat pengecualian dari tarif balasan (reciprocal tariffs) yang akan di umumkan pada pekan depan 2 April 2025.

    Dari dalam negeri, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi mengumumkan struktur kepengurusan lengkap di pada Senin (24/03).

    Danantara akan fokus terhadap sektor yang menjadi tujuan investasi ke depan, di antaranya ketahanan pangan, ketahanan energi, down streaming, serta digital infrastruktur.

    Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sepuluh sektor menguat yaitu dipimpin sektor keuangan yang menguat sebesar 3,19 persen, diikuti oleh sektor kesehatan dan sektor barang baku yang masing- masing naik sebesar 2,3 persen dan 1,55 persen.

    Sementara, satu sektor melemah yaitu sektor teknologi yang turun sebesar 1,32 persen.

    Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu BEEF, POLU, OKAS, BAPI, DADA dan IKAI. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni HITS, TRUS, INAI, TIRA dan FUJI.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 952.000 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,63 miliar lembar saham senilai Rp16,43 triliun. Sebanyak 343 saham naik, 281 saham menurun, dan 334 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei menguat 172,05 poin atau 0,46 persen ke 37.780,54, indeks Shanghai melemah 0,05 poin atau 0,00 persen ke 3.369,98, indeks Kuala Lumpur menguat 9,78 persen atau 0,65 poin ke posisi 1,513,60, dan indeks Straits Times melemah 18,20 poin atau 0,46 persen ke 3.954,53.

    Sumber : Antara

  • Ada Sinyal Daya Beli Lemah, Ekonomi Kuartal I/2025 Diramal Sekitar 5%

    Ada Sinyal Daya Beli Lemah, Ekonomi Kuartal I/2025 Diramal Sekitar 5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan daya beli berkali-kali pemerintah bantah meskipun sejumlah kondisi ekonomi telah menunjukkan sinyal adanya penurunan.

    Sebut saja deflasi beruntun dan terdalam dalam 25 tahun terakhir, keyakinan konsumen yang turun pada Februari 2025, hingga Indeks Penjualan Riil (IPR) yang kontraksi pada Januari 2025 sebesar 4,7% month to month (MtM). 

    Bahkan tradisi pulang kampung yang menjadi penggerak ekonomi tahunan, diprediksi terjadi penurunan jumlah pemudik pada Idulfitri/Lebaran tahun ini—yang jatuh di penghujung Maret 2025 atau akhir kuartal I/2025. 

    Di tengah munculnya sinyal-sinyal tersebut, peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menyampaikan turunnya jumlah pemudik akan semakin berdampak terhadap koreksi ekonomi kuartal I/2025. 

    Riefky melihat pelemahan efek Ramadan maupun Idulfitri/Lebaran kemungkinan besar sudah muncul sejak periode yang sama tahun lalu, tetapi pada 2024 terdapat buffer berupa kegiatan Pemilu sehingga ekonomi mampu tumbuh 5,11%. 

    “Dampaknya terhadap perekonomian kuartal I/2025 masih mungkin 5%, tetapi sangat tipis, mungkin 5,0% sekian,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (25/3/2025). 

    Pelemahan maupun penurunan daya beli yang terjadi pasalnya terjadi pada kelompok menengah bawah, sementara kebijakan pemerintah yang dikeluarkan menjelang Lebaran lagi-lagi berpihak kepada kelompok menengah atas. 

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mencontohkan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk sektor swasta seringkali terlambat, bahkan kerap menjadi polemik tahunan. 

    Keterlambatan ini memangkas daya beli masyarakat karena dana baru tersedia menjelang hari-H, saat harga kebutuhan pokok dan transportasi sudah melambung.

    Sementara diskon tarif tol hanya membantu pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, sementara 60% pemudik mengandalkan transportasi umum seperti bus, kereta ekonomi, atau kapal laut—yang justru tidak mendapat subsidi serupa. 

    “Padahal, kenaikan harga tiket bus atau kapal mencapai 30%—50% saat puncak mudik, jauh melampaui kemampuan finansial buruh atau pekerja informal,” tuturnya. 

    Pada kesempatan berbeda, Ekonom Center on Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet mengamini bahwa prediksi jumlah pemudik yang lebih rendah menjadi salah satu indikator terkait kemampuan konsumsi masyarakat di Ramadan dan Lebaran.

    Apalagi jika indikator dari jumlah pemudik ini nantinya dikombinasikan dengan indikator lain seperti misalnya indikator penjualan riil, kemudian indikator pengunjung pusat perbelanjaan yang di beberapa kesempatan disampaikan mengalami perlambatan dibandingkan tahun lalu. 

    Yusuf berpandangan, beberapa kondisi tersebut dapat menjadi merupakan indikasi kuat terkait lebih lambatnya konsumsi rumah tangga di Ramadan dan jelang Lebaran tahun ini dibandingkan tahun lalu.

    “Saya kira ini juga akan ikut mempengaruhi bagaimana capaian pertumbuhan ekonomi terutama di kuartal pertama tahun ini,” ungkapnya. 

    Adapun Core masih menghitung estimasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025, tetapi untuk sementara pihaknya memprediksi akan berada di rentang 4,9%—5%. 

    Untuk tahun ini, pemerintah menetapkan target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,2%—tak berbeda dengan target 2024.

  • Danantara: Pertaruhan, Keberhasilan, dan Kehormatan

    Danantara: Pertaruhan, Keberhasilan, dan Kehormatan

    Jakarta –

    Tim Manajemen Danantara sudah ditetapkan. Artinya, Danantara akan segera berlari kencang, bahkan kalau perlu terbang. Agenda kini adalah, Danantara harus berhasil. Gagasan dan kebijakan besar dari Presiden Prabowo Subianto harus mencapai kinerja yang dijanjikannya kepada rakyat.

    Ada tiga alasan mengapa Danantara harus berhasil. Pertama, lembaga ini akan mengelola uang yang sangat besar, bahkan terbesar di Indonesia, yaitu kekayaan negara senilai US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.648 triliun. Lebih besar dibanding holding BUMN Singapura Temasek (US$ 484,4 miliar), atau holding BUMN Malaysia Khazanah (US$ 36 miliar).

    Sebagai SWF, maka Danantara berada di ranking ke tujuh setelah Norway Government Pension Fund Global (US$ 1,8 triliun), China Investment Corporation (US$1,33 triliun), SAFE Investment Company, China (S$ 1,09triliun), Abu Dhabi Investment Authority (US$ 1,06triliun), Kuwait Investment Authority (US$ 980 miliar, dan Public Investment Fund of Saudi Arabia (US$ 925miliar).

    Artinya, di atas GIC Private Limited, Singapura (US$ 800,8miliar), Qatar Investment Authority (US$ 526,05miliar), Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio (US$5 14,35miliar), dan National Council for Social Security Fund, China (US$ 414miliar). Total kelolaan tersebut hampir tiga kali lipat dari anggaran belanja negara Indonesia pada 2025 (sekitar Rp 3.000 triliun) dan lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB) (sekitar Rp 23.000 triliun). Dana yang Sak Hohah, Ngadubilah besarnya.

    Danantara boleh disebut pertaruhan terbesar bagi rakyat Indonesia, di bawah pimpinan Presiden Prabowo, dan tentunya tidak boleh disamakan dengan kisah pertaruhan antara Yudhistira dan Duryudana, yang membuat Pandawa kehilangan semuanya. Pertaruhan yang dimenangkan Kurawa itu kelak akan menjadi sumber dari Perang Baratayudha, yang menghancurkan semuanya.

    Jika Yudhistira melakukan pertaruhan karena emosi, maka Danantara adalah rancangan yang pastinya penuh perhitungan, manajemen risiko, dan semua rancangan yang perlu untuk membuatnya menang, berprestasi. Danantara akan memastikan Indonesia memasuki jaman kejayaan, kemakmuran, yang gilang gemilang, setidaknya pada tahun 2045. Istilahnya, tanpa Danantara, impian akan sirna.

    Kedua, karena organisasi Danantara adalah organisasi “Para Dewa”. Sudah disampaikan kepada publik tokoh-tokoh besar yang ada di dalamnya. Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya AnagataNusantara (BPI Danantara) adalah Rosan Roeslani. CEO Recapital Advisors, Ketua Umum KADIN periode 2015 – 2020, Menteri Investasi (2024 – sekarang), dan segudang Prestasi. Chief Operational Officer (COO) Dony Oskaria, dan Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir.

    Dewan Pengawas adalah Erick Thohir, Menteri BUMN, Muliaman Hadad, Ketua OJK (2018 – 2023), seluruh Menteri Koordinator, ditambah Menteri Sekretaris Negara. Dewan Pengarah adalah Joko Widodo, Presiden RI ke tujuh selama dua periode (2014 – 2024) dan Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke enam selama dua periode (2004 – 2014). Di jajaran Dewan Penasihat adalah tokoh dunia dengan reputasi tertinggi. Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, Chapman Taylor, dan Thaksin Shinawatra. Komite Pengawasan dan Akuntabilitas pun luar biasa: Ketua PPATK, Ketua KPK, Ketua BPK, Ketua BPKP, Kapolri, dan Jaksa Agung. Lembaga-lembaga Pengawas di Pemerintahan dan Negara, dan lembaga Penegak Hukum pun menjadi bagian Danantara. Artinya, kebenaran setiap langkah Danantara menjadi paripurna.

    Di jajaran pelaksana, ada Ten Commanders, Robertus Bilitea, Lieng-Seng Wee, Arief Budiman, Ali Setiawan, Mohamad Al-Arief, Rohan Hafas, Ahmad Hidayat, Sanjay Bharwani, Reza Yamora Siregar, dan Ivy Santoso. Untuk memastikan keterkendalian risiko, ada John Prasetio. Untuk Investasi dan Portofolio ada Yup Kim. Untuk Holding Operasionalada Agus Dwi Handaya, Febriany Eddy, dan Riko Banardi. Untuk Holding Investasiada Djamal Attamimi, Bono Daru Adji, dan Stefanus Ade Hadiwidjaja.

    Namun, yang luar biasa adalah kehadiran Presiden Prabowo untuk mengawali, menanggungjawabi, sehingga berada di puncak organisasi. Dasar hukum sudah jelas, yaitu UU No. 1/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 tentang BUMN.

    Pada pasal 3E dinyatakan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kepada Badan (Danantara) yang dibentuk dengan Undang-Undang, yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, dan bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain. Badan ini (Danantara) bertanggung jawab kepada Presiden.

    Ada sebuah keyakinan, jika “Para The Very Top Leader” sebuah organisasi sudah turun ke “bumi”, maka selamatlah semua. Bahkan di pewayangan, para pimpinan sangat tinggi tersebut, dikenali sebagai “Para Dewata”, dengan kehebatan dan kesaktian tak tertandingi, dan ketika “turun ke bumi”, semua beres. Keberhasilan itu seperti keyakinan lama di kalangan masyarakat Jawa, manunggaling Gusti kepada para Kawulo. Rakyat selamat.

    Ketiga, Danantara pastinya memiliki rencana yang hebat. Great Leader make Great Strategy. Kemenangan Sekutu di Perang Dunia II karena memiliki Jendeal terbaik. Demikian juga Majapahit, menguasai Nusantara karena punya Pimpinan terbaik. Para great leader tidak hanya membuat great speech, tapi juga great delivered promise. Menjadi SWF terbesar ke tujuh dunia sekaligus Holding BUMN raksasa, rasanya rencana itu pasti ada. Termasuk rencana untuk masuk ke jajaran elit Top 10 peringkat Fortune 500.

    Tiga PR Baru

    Tiga hal tentang Danantara tersebut memberi juga tiga pekerjaan rumah baru bagi kita. Pertama, bahwa Pemerintahan kita hari ini mungkin yang paling bold. Mungkin hanya Soekarno yang dapat mengalahkannya.

    Namun, tidak cukup menjadi sangat berani saja. Keberanian akan memberikan kemenangan jika dibarengi dengan kerendah-hatian. Apa itu? Kesediaan untuk mendengarkan setiap masukan, setiap kritik, dengan mengatakan kepada diri sendiri, bahwa pemberi masukan, pemberi kritik, bukan sekedar anjing penggonggong, namun rakyat yang cinta kepada bangsanya, kepada pemimpinnya.

    Dananatara memerlukan apa yang disebut karya klasik Jim Collins Good to Great (2001) sebagai Pemimpin Level 5, yang memiliki tekad yang kuat untuk memastikan kesuksesan organisasi, namun dengan menunjukkan kerendahan hati yang tulus, kesederhanaan, dan ketekunan. Itu bukan saja tugas dari CEO, tetapi semua yang ada pada daftar pimpinan Danantara, tanpa kecuali. Kerendah-hatian bukan saja bersedia mendengarkan masukan dan kritik, namun, seperti yang dinasihatkan guru manajemen Peter Drucker, mau dan mampu mendengarkan hal-hal yang tak terucap.

    Kedua, bahwa tokoh sehebat Yudhistira pun juga mengalami kegagalan yang fatal, bahkan ketika ia menerapkan risk management yang terbaik. Ia harus merelakan semua kekayaannya, istananya, adik-adiknya, bahkan istrinya Drupadi, yang ditelanjangi di depan semua orang, ketika kalah dalam pertaruhan melawan Duryudana plus Sengkuni. Untung, kisah itu hanya ada di Pewayangan. Katanya, Drupadi yang cantik jelita dan seksi, gagal ditelanjangi karena rambutnya terus tumbuh dan menutupi seluruh auratnya.

    Danantara adalah kenyataan, dan bukan wayang. Ketidakberhasilannya dapat membawa kepedihan terdalam yang mungkin pernah dialami bangsa. Jadi, kita mungkin perlu mengutip “resep” mengapa Singapura berhasil, bahwa mereka selalu menanamkan cara berfikir yang think ahead, think across, dan think again (Neo & Chen, Dynamic Governance, 2006). Kita tidak perlu malu atau cemas untuk sedikit berhenti sejenak dan berfikir, untuk mempertimbangkan setiap hal. Apakah ini benar-benar benar.

    Ketiga, dalam setiap sistem politik, tidak terkecuali yang paling demokrat, setidaknya seperti klaim mereka, seperti Amerika Serikat, atau yang berada di esktrem yang berbeda, Tiongkok, ada Pepatah yang faktawi yang umum kalangan orang kecil di Jawa: rakyat itu ibarat swargo nunut, neroko katut (kalau masuk surge hanya bisa ikut numpang, kalau masuk neraka ikut diseret- Jawa).

    Pepatah nenek saya, yang saya yakini benar. Rakyat kecil dituntut dan selalu menerima untuk ikhlas. Bahkan, di tempat ibadah saya, setiap minggu mendoakan Pemimpin Bangsa, untuk diberikan hikmah dan kebijaksanaan dari Tuhan YME untuk membawa bangsa Indonesia menuju kemakmuran yang sejati. Tidak pernah terlewat. Saya juga yakin, demikian yang dilakukan saudara-saudara saya di rumah ibadah masing-masing.

    Artinya, begitu dalamnya kepercayaan, kecintaan, sekaligus kepasrahan yang papa, dari bangsa Indonesia kepada pimpinannya, agar berhasil dalam setiap kebijakannya. Sebuah doa yang harus direspon sebagai kehormatan atas kekuasaan yang sedang dipegangnya. Dan, kekuasaan, adalah jubah milik Tuhan yang dipinjamkan kepada pemimpin. Hanya dipinjamkan, bukan dimiliki. Karena itulah, kehormatan yang membuat rakyat swargo nunut, neroko katut perlu menjadi pondasi penyelenggaraan negara, dan dalam kasus ini penyelenggaraan Danantara.

    Penulis: Riant Nugroho

    Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia

    (hns/hns)