Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Respons Pemerintah Indonesia terhadap Tarif 32% Trump, Siap Kirim Delegasi ke Washington

    Respons Pemerintah Indonesia terhadap Tarif 32% Trump, Siap Kirim Delegasi ke Washington

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia buka suara atas penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu sore (2/4/2025) waktu setempat. Pemerintah siap mengirim delegasi untuk menemui pejabat pemerintah AS.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam pernyataan resmi mengakui pengenaan tarif timbal balik Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.

    Selama ini, sambungnya, ekspor utama Indonesia ke pasar AS mencakup produk elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit (palm oil), karet, furnitur, serta udang dan produk-produk perikanan laut.

    Susi menjelaskan pemerintah akan menghitung dampak pengenaan tarif baru terhadap sektor-sektor tersebut secara khusus dan perekonomian nasional secara umum. Dia menegaskan pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatifnya.

    Contohnya, tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, serta para pelaku usaha nasional telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS. 

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS,” kata Susi dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).

    Sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah akan menjawab berbagai permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan Perwakilan Perdagangan AS (US Trade Representative/USTR).

    Susi juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis, perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi atau penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan hambatan nontarif atau Non-Tariff Measures (NTMs).

    Dia melanjutkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas. Dia mencontohkan, pemerintah telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan Asean untuk mengambil langkah bersama.

    “Mengingat 10 negara Asean seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” jelasnya.

    Selain itu, pemerintah akan berupaya menjaga stabilitas imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global setelah Trump mengumumkan tarif baru ini.

    Dia mengemukakan bahwa pemerintah bersama Bank Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga, sehingga tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

    Kebijakan Trump

    Sebagai informasi, Trump resmi menetapkan tarif minimum sebesar 10% untuk seluruh mitra dagang AS, tak terkecuali negara dalam kategori miskin atau least developed countries (LDCs). Sementara itu, negara-negara yang dianggap menerapkan hambatan perdagangan tinggi bagi produk-produk AS akan menjadi sasaran tarif yang lebih besar.

    Trump dalam banyak pidatonya beralasan bahwa penerapan tarif tinggi ditujukan untuk mewujudkan anggaran yang berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dikutip dari Reuters.

    Produk-produk Indonesia sendiri dikenai tarif timbal balik sebesar 32%. Padahal, sebelumnya hanya 10%—bahkan beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

    Mengutip data USTR, nilai total perdagangan Indonesia dan AS mencapai US$38,3 miliar sepanjang 2024 dengan ekspor AS ke Indonesia bernilai US$10,2 miliar dan impor sebesar US$28,1 miliar.

    Impor dari Indonesia yang lebih besar membuat AS membukukan defisit perdagangan sebesar US$17,9 miliar pada 2024. Defisit ini melebar 5,4% dibandingkan dengan 2023 yang berada di angka US$923 juta.

  • Fakta-Fakta soal Tarif Trump: Alasan RI Kena 32% hingga Sektor Terdampak

    Fakta-Fakta soal Tarif Trump: Alasan RI Kena 32% hingga Sektor Terdampak

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi mengumumkan tarif timbal balik ke ratusan negara mitra dagangnya pada Selasa (2/4/2025) waktu setempat. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak kebijakan tersebut.

    Kebijakan ini menetapkan bahwa semua negara akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sedangkan negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

    Alasannya, seperti yang disampaikan dalam banyak pidatonya, Trump ingin mewujudkan anggaran berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

    Berikut Fakta-Fakta Kebijakan Tarif Trump:

    1. Indonesia Kena Tarif 32%

    Indonesia menjadi salah satu negara yang disoroti Trump. AS menganggap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) kurang adil yang diterapkan pemerintah Indonesia tidak adil.

    “Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, dan mulai tahun ini akan mengharuskan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor ke dalam negeri untuk transaksi senilai US$250.000 atau lebih,” tulis keterangan resmi Gedung Putih, dikutip Kamis (3/4/2025).

    Akibatnya, Trump memutuskan menetapkan tarif 32% atas barang-barang impor asal Indonesia.

    2. Lebih Rendah dari Vietnam, Lebih Tinggi dari Malaysia

    Untuk di kawasan Asean, tarif yang dikenakan ke Indonesia (32%) lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia (24%) dan Filipina (17%).

    Sementara itu, Kamboja (49%) menjadi negara dengan tarif timbal balik tertinggi di kawasan Asean, disusul Laos (48%), Vietnam (46%), Myanmar (44%), dan Thailand (36%). Adapun, Singapura menjadi negara di Asean dengan tarif terendah yang dikenakan oleh AS yaitu 10%.

    3. 10 Negara dengan Tarif Tertinggi

    Dari 60 negara lebih yang dikenai tarif Trump, ada sembilan negara yang dikenakan tarif impor jumbo di kisaran 40% hingga 50%. Berikut 10 negara dengan yang Trump kenakan tarif terbesar:

    Lesotho (50%), Kamboja (49%), Laos (48%), Madagaskar (47%), Vietnam (46%), Sri Lanka (44%), Myanmar (44%), Suriah (41%), Mauritius (40%) dan Irak (39%).

    4. Jadwal pemberlakuan

    Meski sudah resmi diumumkan, kebijakan tarif timbal balik Trump tersebut tidak langsung berlaku. Nantinya, kebijakan tarif baru mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 waktu setempat.

    Sementara itu, tarif dasar 10% ke semua negara akan mulai berlaku pada 5 April 2025 pukul 00.01 waktu setempat.

    “Tarif ini akan tetap berlaku sampai Presiden Trump menentukan bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh defisit perdagangan dan perlakuan nontimbal balik yang mendasarinya telah terpenuhi, diselesaikan, atau dikurangi,” tulis keterangan resmi Gedung Putih.

    5. Alasan RI kena tarif 32%

    Saat ini, produk Indonesia dikenakan tarif impor sekitar 10% di AS. Kendati demikian, beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

    Oleh sebab itu, kenaikan tarif menjadi 32% untuk barang-barang Indonesia ke AS tentu akan berefek besar ke industri Tanah Air. Apalagi, AS merupakan penyumbang surplus perdagangan terbesar pada 2024 yaitu sebesar US$16,8 miliar.

    Belum lagi hampir semua ekspor komoditas utama Indonesia ke AS meningkat pada tahun 2024. Sebagian besar barang Indonesia yang diekspor ke AS adalah juga merupakan hasil manufaktur seperti peralatan listrik, alas kaki, hingga tekstil—bukan komoditas mentah.

    Sementara dari sisi AS, Indonesia merupakan penyumbang defisit terbesar ke-15.

    6. Sektor Terdampak

    Pemerintah Indonesia buka suara atas penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu sore (2/4/2025) waktu setempat. Pemerintah disebut siap mengirim delegasi untuk menemui pejabat pemerintah AS.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam pernyataan resmi mengakui pengenaan tarif timbal balik Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.

    Selama ini, sambungnya, ekspor utama Indonesia ke pasar AS mencakup produk elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit (palm oil), karet, furnitur, serta udang dan produk-produk perikanan laut.

    Susi menjelaskan pemerintah akan menghitung dampak pengenaan tarif baru terhadap sektor-sektor tersebut secara khusus dan perekonomian nasional secara umum. Dia menegaskan pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatifnya.

    Sementara itu, mengacu pada dokumen Komoditas Ekspor Utama Indonesia ke Amerika Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode Januari – Maret 2023, tiga komoditas utama yang menyumbang surplus ialah mesin & perlengkapan listrik, pakaian bukan rajutan dan pakaian rajutan.

    Berikut daftar 10 produk yang paling banyak diekspor ke AS periode Januari – Maret 2023:   

    1. Mesin & perlengkapan listrik (HS 85) : US$1.002,8 juta (share 17,21%) 

    2. Pakaian bukan rajutan (HS 62) : US$552,5 juta (share 9,48%) 

    3. Pakaian rajutan (HS 61) : US$519,0 juta (share 8,91%) 

    4. Alas kaki (HS 64) : US$466,5 juta (share 8,01%) 

    5. Minyak hewani/nabati (HS 15) : US$455,2 juta (share 7,81%) 

    6. Karet dan produk karet (HS 40) : US$428,9 juta (share 7,36%) 

    7. Perabotan (HS 94) : US$338,7 juta (share 5,81%) 

    8. Ikan dan krustasea (HS 03) : US$284,0 juta (share 4,87%) 

    9. Olahan daging dan ikan (HS 16) : US$190,6 juta (share 3,27%) 

    10. Barang dari kulit samak (HS 42) : US$181,3 juta (share 3,11%)

  • DPR Desak Pemerintah Berani Lawan Kebijakan Tarif Trump

    DPR Desak Pemerintah Berani Lawan Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR mendesak pemerintah berani melawan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif sebesar 32% terhadap produk Indonesia.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri menyebut kebijakan tarif baru AS tersebut merupakan alarm serius bagi ekonomi nasional. Dia pun mendorong pemerintah segera merespons dengan langkah berani, nyata, terarah, dan berpihak.

    “Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan, harus turun tangan penuh,” ujar Hanif dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).

    Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu meyakini tarif baru Trump itu akan menyasar langsung komoditas ekspor unggulan Indonesia yang selama ini laris di pasar AS seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik.

    Oleh sebab itu, sambungnya, jika tidak diantisipasi maka ditakutkan dampaknya bisa meluas seperti turunnya nilai ekspor, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan.

    Apalagi, Hanif mengingatkan nilai tukar rupiah saat ini sempat menyentuh Rp16.675 per dolar AS meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari US$4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar.

    Dia pun berpendapat, strategi moneter saja tidak cukup. Menurutnya, pemerintah harus melakukan penguatan sektor riil dan fiskal.

    Hanif mendorong pemerintah melalui diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRIICS dan Afrika. Selain itu, penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas sekaligus bisa menghadapi guncangan eksternal.

    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju dan menembus pasar baru,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menambahkan bahwa AS merupakan mitra dagang penting untuk Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah harus merespons secara diplomatis tarif baru dari AS.

    Kendati demikian, Dasco juga menekankan pentingnya pemerintah menjaga agar Indonesia tidak menjadi “tempat pembuangan” barang-barang produk negara lain yang tidak bisa masuk ke pasar AS akibat kenaikan tarif.

    “Ini sangat berbahaya untuk produk industri Indonesia dan bisa menggagalkan proses hilirisasi kita. Kita musti jaga bersama kepentingan nasional,” ujar Dasco kepada awak media, Kamis (3/4/2025).

    Kebijakan Trump 

    Sebagai informasi, Trump resmi menetapkan bahwa semua mitra dagang AS akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sementara negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

    Alasannya, seperti yang disampaikan dalam banyak pidatonya, Trump ingin mewujudkan anggaran berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

    Produk-produk Indonesia sendiri dikenai tarif bea masuk sebesar 32%. Padahal, sebelumnya hanya 10%—bahkan beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

  • Terpukul Tarif Trump, Negara Asia Tenggara Siap Berunding dengan AS

    Terpukul Tarif Trump, Negara Asia Tenggara Siap Berunding dengan AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Enam dari sembilan negara di Asia Tenggara terpukul akibat kenaikan tarif yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada Rabu (2/4/2025), dengan besaran antara 32% hingga 49%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Uni Eropa yang hanya dikenakan tarif 20%.

    Pemerintah Vietnam mengatakan akan membentuk gugus tugas dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya dan berencana untuk berunding dengan AS karena merasa terpukul akibat kebijakan tarif Trump.

    Negara-negara seperti Vietnam dan Thailand merupakan eksportir besar ke AS, mendapat keuntungan ketika produsen Tiongkok dan internasional memindahkan produksi ke negara mereka untuk menghindari tarif yang dikenakan Trump pada Tiongkok selama masa jabatan pertamanya.

    Vietnam dikenakan tarif sebesar 46% dan berada dalam posisi rentan karena menjadi lokasi utama bagi perusahaan besar seperti Apple dan Samsung Electronics dalam mendirikan pabrik manufaktur skala besar.

    Total ekspor Vietnam ke AS mencapai US$ 142 miliar pada tahun 2024, hampir 30% dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut.

    Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh memerintahkan satuan tugas untuk menangani situasi ini setelah rapat kabinet darurat diselenggarakan pada Kamis (3/4/2025) pagi.

    Ia mencatat target pertumbuhan 8% untuk negara itu tetap tidak berubah tahun ini.

    Leif Schneider, kepala firma hukum internasional Luther di Vietnam, menyatakan bahwa model pertumbuhan berbasis ekspor Vietnam telah sukses menarik banyak perusahaan multinasional. Namun, kebijakan tarif Trump dapat menghambat model tersebut.

    Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengatakan, ia berharap dapat menurunkan tarif 37% yang dikenakan pada negaranya.

    “Kita harus bernegosiasi dan membahas perinciannya. Tidak boleh membiarkannya sampai meleset dari target PDB kita,” tegasnya, dikutip dari Reuters.

    Pertumbuhan ekonomi Thailand diketahui tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, yakni tumbuh sekitar 2,5% pada tahun lalu, tertahan akibat melonjaknya utang rumah tangga.

    Pada tahun ini, negara Gajah Putih itu berharap dapat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3%.

    Menteri Perdagangan Thailand Pichai Naripathaphan menuturkan pihaknya siap untuk bernegosiasi dengan AS.

    Kemudian, Malaysia yang diketahui dikenakan tarif sebesar 24% mengumumkan tidak akan mengajukan tarif balasan dan secara aktif bekerja sama dengan otoritas AS untuk mencari solusi yang akan menegakkan semangat perdagangan yang bebas dan adil.

    Negara Asia Tenggara lainnya, Kamboja dikenakan tarif 49% yang berisiko merugikan industri garmen dan alas kaki, serta menggagalkan harapan negara itu untuk menarik investasi yang berpindah dari negara lain.

    Seorang konsultan investasi yang enggan disebutkan namanya menilai, situasi ini sangat serius bagi perekonomian Kamboja.

    Menurutnya, tidak ada apa pun yang dapat ditawarkan Kamboja sebagai alat bernegosiasi dengan AS untuk menentang kebijakan tarif Trump.

  • Kena Tarif Impor 25 Persen Oleh Donald Trump, Korea Selatan Langsung Nego AS – Halaman all

    Kena Tarif Impor 25 Persen Oleh Donald Trump, Korea Selatan Langsung Nego AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Korea Selatan langsung merespons kebijakan Presiden Amerika Serika (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif resiprokal sebesar 25 persen.

    Penjabat Presiden Korea Selatan Han Duck-soo meminta menteri perindustriannya untuk menganalisis isi tarif dan secara aktif bernegosiasi dengan Washington untuk meminimalkan dampaknya.

    “Ketika perang dagang global sudah menjadi kenyataan, pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengatasi krisis perdagangan,” kata Han dalam pertemuan dengan menteri keuangan dan pejabat tinggi lainnya, dikutip dari Reuters pada Kamis (3/4/2025).

    Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan Ahn Duk-geun menyebut pihaknya menyesalkan adanya tarif impor resiprokal ini.

    Namun, ia mengatakan Seoul akan terus berkonsultasi bersama para pejabat AS, termasuk yang senior, terkait dengan tarif ini.

    Donald Trump dalam pidatonya secara khusus menyoroti Korea Selatan dan Jepang. Ia menyebut mereka sebagai yang terburuk karena melakukan praktik perdagangan tidak adil terhadap Amerika Serikat.

    Para analis di Seoul mengatakan penerapan tarif besar-besaran Trump akan memberikan pukulan signifikan terhadap ekonomi Korea Selatan.

    “Jelas bahwa produk ekspor utama seperti mobil akan terpukul keras dan ekspor ke AS melalui basis produksi di Vietnam juga akan terpukul keras,” kata Park Sang-hyun, ekonom dari iM Securities.

    Adapun Donald Trump juga mengumumkan tarif impor sebesar 46 persen untuk produk dari Vietnam.

    Perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan seperti Samsung Electronics dan LG Electronics memiliki basis manufaktur di negara Asia Tenggara tersebut.

    Citi memperkirakan tarif baru ini dapat memangkas 0,16 persen dari Produk Domestik Bruto Korea Selatan tahun ini, sehingga membahayakan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen.

  • Ramalan Terbaru Jepang soal Gempa Mematikan: 300.000 Orang Tewas

    Ramalan Terbaru Jepang soal Gempa Mematikan: 300.000 Orang Tewas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jepang berpotensi kehilangan nilai ekonomi senilai US$1,81 triliun atau sekitar Rp30 kuadriliun jika terjadi gempa besar yang telah lama diantisipasi di lepas pantai Pasifik. Gempa tersebut dikatakan dapat memicu tsunami dahsyat, runtuhnya ratusan bangunan, dan berpotensi menewaskan sekitar 300.000 orang.

    Berdasarkan laporan kantor kabinet yang dirilis Senin (31/3/2025), kerusakan ekonomi yang diperkirakan mencapai 270,3 triliun yen, atau hampir separuh dari total produk domestik bruto (PDB) negara itu, naik tajam dari perkiraan sebelumnya sebesar 214,2 triliun yen. Pasalnya, ada perhitungan tekanan inflasi dan data medan dan darat terkini yang telah memperluas area banjir yang diantisipasi.

    Jepang merupakan salah satu negara di dunia yang paling rawan gempa bumi, dan pemerintah memperkirakan sekitar 80 persen kemungkinan terjadinya gempa bumi berkekuatan 8 hingga 9 skala Richter di sepanjang zona dasar laut bergetar yang dikenal sebagai Palung Nankai.

    Dalam skenario terburuk, berdasarkan potensi gempa berkekuatan 9 SR di wilayah tersebut, Jepang kemungkinan akan melihat 1,23 juta orang mengungsi atau 1 persen dari total populasinya.

    Laporan itu menunjukkan, sebanyak 298.000 orang bisa meninggal dunia akibat tsunami dan bangunan runtuh jika gempa terjadi larut malam di musim dingin.

    Palung ini berada di lepas pantai Pasifik barat daya Jepang dan membentang sejauh sekitar 900 km, tempat Lempeng Laut Filipina menunjam ke bawah Lempeng Eurasia. Akumulasi tekanan tektonik dapat mengakibatkan gempa besar kira-kira sekali dalam 100 hingga 150 tahun.

    Tahun lalu Jepang mengeluarkan peringatan gempa besar pertamanya yang menyebutkan bahwa ada “peluang relatif lebih tinggi” terjadinya gempa berkekuatan 9 SR di palung, setelah gempa berkekuatan 7,1 SR terjadi di tepi palung.

    Gempa berkekuatan 9 skala Richter tahun 2011 yang memicu tsunami dahsyat dan hancurnya tiga reaktor di pembangkit listrik tenaga nuklir di timur laut Jepang menewaskan lebih dari 15.000 orang.

    (luc/luc)

  • Larangan WNI Bekerja di Kamboja, Thailand, dan Myanmar

    Larangan WNI Bekerja di Kamboja, Thailand, dan Myanmar

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia melarang warga negara Indonesia (WNI) bekerja di Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Keputusan ini diambil untuk melindungi WNI dari risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang marak terjadi di negara-negara tersebut.

    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kerja sama resmi terkait penempatan tenaga kerja dengan ketiga negara itu. Akibatnya, semua WNI yang bekerja di sana dianggap ilegal dan rentan menjadi korban eksploitasi serta perdagangan manusia.

    Salah satu alasan utama larangan ini adalah meningkatnya kasus penipuan kerja di Kamboja dan Myanmar, terutama di wilayah Myawaddy. Banyak WNI tertipu oleh tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi, tetapi justru terjebak dalam jaringan kriminal, termasuk kejahatan siber dan perjudian online ilegal.

    Pada 18 Maret 2025, pemerintah berhasil memulangkan 554 WNI yang menjadi korban TPPO di Myanmar. Mereka dievakuasi melalui Thailand sebelum diterbangkan ke Indonesia. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi pekerja migran dari bahaya eksploitasi.

    Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak tergoda oleh tawaran kerja di negara-negara tersebut, terutama yang berasal dari agen atau individu tidak resmi. Calon pekerja migran disarankan hanya bekerja di negara yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Indonesia dan mengikuti prosedur resmi yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja akan diperketat guna mencegah praktik perekrutan ilegal. Sosialisasi mengenai bahaya TPPO juga akan terus dilakukan agar masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan yang semakin marak.

    Di sisi lain, kondisi di Myanmar semakin memburuk akibat konflik bersenjata dan ketidakstabilan pemerintahan. Baru-baru ini, sebuah helikopter militer menyerang kelompok pemberontak di kota perbatasan Myawaddy. Namun, ancaman yang lebih besar muncul bukan hanya terhadap Myanmar, tetapi juga dunia internasional. Kota perbatasan ini telah menjadi pusat kejahatan global, termasuk penipuan berbasis siber.

    Di sepanjang perbatasan dengan Thailand, sebuah kawasan tertutup dengan penjagaan ketat menjadi pusat aktivitas kriminal. Laporan dari penegak hukum mengungkap bahwa di balik pagar tinggi tersebut, para peretas menjalankan skema investasi kripto palsu. Kota ini dikenal sebagai Shwe Kokko, yang awalnya dibangun oleh investor asal Tiongkok sebagai pusat digital, tetapi kini menjadi sarang perjudian ilegal dan penipuan siber. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), aktivitas ilegal di kota ini menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya.

    Pada malam hari, Shwe Kokko tampak gemerlap dengan fasilitas modern yang tidak ditemukan di wilayah lain di negara bagian Kayin, Myanmar. Seorang mantan pekerja dari salah satu perusahaan ilegal mengungkapkan bahwa sebagian besar pusat penipuan di Laos telah ditutup pada November tahun lalu dan kini berpindah ke Shwe Kokko. Ia menjelaskan bahwa dalam satu perusahaan saja, terdapat 50 lantai penuh dengan kelompok-kelompok penipu yang masing-masing menargetkan korban hingga 150.000 dolar AS per bulan. Jika diakumulasikan, pendapatan tahunan dari skema penipuan ini mencapai lebih dari 100 juta dolar AS.

    Interpol memperkirakan kejahatan siber di Asia Tenggara menghasilkan 3 triliun dolar AS setiap tahunnya, jumlah yang setara dengan produk domestik bruto (PDB) Prancis. Dengan perkembangan kecerdasan buatan (AI), situasi ini diprediksi semakin memburuk. Penggunaan malware, AI generatif, serta teknologi deepfake semakin mempermudah para pelaku kejahatan menjalankan aksinya.

    Di tengah kekacauan akibat perang saudara dan pemerintahan militer di Myanmar, negara ini semakin terjerumus dalam krisis yang berkepanjangan. Seorang narasumber menegaskan bahwa jika kelompok bersenjata tertentu menguasai negara, Myanmar berisiko menjadi negara gagal. Konflik bersenjata mungkin telah luput dari perhatian dunia internasional, tetapi kejahatan siber yang berkembang pesat di sana menjadi ancaman global yang tidak bisa diabaikan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Video: Banggar DPR: Investasi Danantara Akan Dorong Penerimaan Pajak

    Video: Banggar DPR: Investasi Danantara Akan Dorong Penerimaan Pajak

    Jakarta, CNBC Indonesia- Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wiyanto melihat kondisi defisit Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pada akhir Februari 2025 mencapai Rp31,2 triliun atau 0,13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih terkontrol.

    Terjaganya defisit APBN menjadi cermin pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih terjaga dan pemulihan sektor bisnis akan terus berlangsung ditopang peningkatan konsumsi di Ramadan dan Lebaran.

    Hingga saat ini angka defisit masih dalam kendali dan penerimaan negara masih bisa ditingkatkan sehingga pada akhir tahun defisit masih dalam proyeksi. Diharapkan upaya pemerintah mendorong hilirisasi pangan dan perkebunan hingga pertambangan bisa menjadi pendorong penguatan ekonomi dan penerimaan negara.

    Selai itu pembentukan Danantara akan menjadi dana investasi yang bisa mendorong investasi sehingga bisa menggerakkan ekonomi dan mendorong penerimaan pajak

    Seperti apa Banggar DPR melihat daya tahan APBN menghadapi gejolak 2025? Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wiyanto dalam Power Lunch,CNBCIndonesia (Jum’at, 14/03/2025)

  • Lebaran 2025, Hari Raya yang Penuh dengan Kesedihan

    Lebaran 2025, Hari Raya yang Penuh dengan Kesedihan

    JAKARTA – Aktivitas mudik bagi sebagian umat Islam merupakan cermin dari kesadaran tentang pentingnya memelihara silaturahmi di antara keluarga besar. Mudik juga bagian dari refleksi kerinduan setiap insan akan kehangatan antar sesama kerabat dan persahabatan. Hal ini yang membuat sebagian orang rela melakukan apa saja untuk bisa mudik.

    Meski tidak persis sama dengan tiga tahun lalu akibat pandemi, perayaan Iedul Fitri 2025 seakan digelayuti awan hitam yang mmembawa kegelapan. Hari Raya Suci Iedul Fitri 2025 ini gelap!

    Lebaran merupakan perpaduan dari hari raya umat Islam dan tradisi budaya yang telah diwariskan leluhur secara turun temurun. Jutaan orang siap menempuh jarak yang jauh hanya demi bertemu dengan keluarganya di kampung halaman. Selain tradisi mudik, di dalamm merayakan hari raya suci ada satu ritual bagi sebagian masyarakat yakni mengenakan baju atau busana terbaiknya. Tradisi ini diperkenalkan di kesultanan Banten pada abad ke 16. Di mana pusat perbelanjaan menjadi tujuan utama jelang Lebaran, dengan berbagai potongan harganya. Tujuannya hanya satu memikat perhatian konsumen.

    Di balik pelaksanaan dan menjaga tradisi kemeriahan yang diturunkan, ada harga yang harus dibayar. Sayangnya, kenyataan ekonominya itu tidak sama dengan semangat merayakan hari kemenangan. Tren ramai- ramai berbelanja untuk kebutuhan ramadan dan hari raya tidak terlihat. Hingga pekan ketiga bulan ramadan, konsumsi rumah tangga masih lesu. Kelompok rumah tangga menengah ke bawah seakan mengerem belanja.Tidak bergairahnya kelompok masyarakat menjelang lebaran merupakan anomali yang menggambarkan ketidakberesan di ekonomi domestik Indonesia.

    Ilustrasi pedagang di pasar perahu

    Lembaga Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia di laman utamanya yang berjudul ‘Awas Anomali Konsuumsi Jelang Lebaran 2025’ mengungkapkan data-data konsumsi rumah tangga, yang menyumbang 54-5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menjelang periode Ramadan dan IdulFitri 1446 Hijriyah. Dan BPS kembali mencatat deflasi pada Februari 2025, baik secara tahunan (-0,09%), bulanan (-0,48%) maupun year to date (-1,24%).

    Memang, secara agregat, inflasi inti masih cukup baik 0,25% (bulanan) dan 2,48% (tahunan). Faktor terbesar penyumbang deflasi juga berasal dari kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, yang dipicu oleh insentif diskon tarif listrik 50% yang diberikan pemerintah untuk rumah tangga kelas menengah sejak dari Januari hingga Februari 2025 lalu.

    Jdeflasi pada februari 2025 tidak hanya terjadi pada kelompok pengeluaran tersebut, melainkan juga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, dengan andil sebesar -0,12% secara bulanan. Padahal, menjelang bulan Ramadhan pada tahun-tahun sebelumnya, kelompok makanan,minuman dan tembakau selalu menyumbang inflasi,

    meskipun dorongan kenaikan harga biasanya tertahan oleh musim panen yang sudah dimulai pada bulan Februari di beberapa daerah di Indonesia.

    CORE juga mengungkapkan data dari Bank Indonesia yang mencatat Indeks penjualan riil (IPR) pada Februari 2025 diperkirakan merosot sebesar 0,5% (yoy), dipengaruhi jatuhnya penjualan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (-1,7%). IPR mencerminkan tingkat penjualan eceran di beberapa kota besar di Indonesia, salah satu indikator

    penting dari sisi produsen yang dapat menggambarkan pergerakan konsumsi rumah tangga. Dengan mengesampingkan kasus Covid-19 pada 2020-2021, pertumbuhan IPR sebetulnya telah melambat sejak 2017.

    “Sebelum 2017, pertumbuhan IPR selalu double digits, tetapi sejak 2017 pertumbuhan IPR stagnan di bawah 5%. Perlambatan pertumbuhan IPR sejak 2017 mencerminkan adanya tekanan yang semakin mengeras terhadap konsumsi rumah tangga. Puncaknya adalah anomali pada Ramadan dan lebaran 2025,” ungkapnya.

    perspektif produsen juga menunjukkan sinyal gawat. Sinyal gawat ini tampak dari setoran penerimaan pajak untuk lapangan usaha perdagangan dan industri manufaktur yang terjungkal cukup dalam. Pada Januari 2025, setoran pajak dari industri pengolahan hanya mencapai Rp 23,25 triliun, atau terkontraksi sebesar 39% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai Rp 38,1 triliun.

    Kinerja sektor perdagangan juga jatuh lebih dalam mencapai -89% pada periode yang sama. Pada Januari 2025, realisasi penerimaan pajak sektor perdagangan hanya Rp 4,23 triliun, jauh di bawah Januari 2024, Rp 38,8 triliun. Data-data di atas menguatkan hipotesis adanya kejanggalan perilaku konsumsi rumah tangga menjelang lebaran 2025. Tentu, ini adalah cerminan situasi genting dalam rumah tangga masyarakat Indonesia. 

    Gambar tabel data pertuumbuhan tahunan upah riil BPS

    Menurunnya tingkat Pemudik dan Keyakinan Konsumen

    Pemerintah memprediksi pemudik hanya 146,48 juta orang, turun tajam dari tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang. Penurunan 24 persen ini bukan sekadar statistik. Ini adalah cermin dari ekonomi yang terluka. Jadi tidak salah jika lebaran 2025 merupakan hari raya suci yang gelap bagi sebagian masyarakat. Pasalnya, sebagian kawan buruh di berbagai daerah meratapi nasib lebaran tanpa THR.

    Pemudik Bermotor Ngeluh akan Jalan Rusak (IST)

    Alih-alih menyiapkan bekal untuk mudik ke kampung yang didambakan, untuk kebutuhan sehari-hari pun rakyat dalam kondisi serba susah dan mencekik. Daya beli kurang, sedangkan harga barang kebutuhan dasar, termasuk transportasi aman dan nyaman kian hari kian mahal. Klaim Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), hingga Maret 2025, sudah ada 40 ribu karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Pada Januari 2025, terjadi penurunan indeks Keyakinan Konsumen (IKK) hingga 0,4 persen (month-to-month) dibandingkan IKK Desember 2024. Jika kita mengacu pada periode 2022 hingga 2024, pasti terjadi kenaikan IKK di bulan Januari karena ada optimisme konsumen di awal tahun.

    Pengamat Ekonomi Nailul Huda menyebutkan, kondisi keyakinan konsumen melemah juga terjadi di bulan Februari 2025. Cerminan buruknya kondisi ekonomi di awal tahun juga tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) yang menurun tajam dari Desember 2024 ke Januari 2025.

    “Kondisi tersebut menyiratkan bahwa pasar Indonesia sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dampaknya adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang semakin merosot,”tandasnya.

    Kebangetan! Ternyata Masih Ada 40 Perusahaan yang Belum Bayar THR

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan sekitar 40 perusahaan diduga menunggak pembayaran tunjangan hari raya (THR).

    “Tadi pagi saya dengar sekitar 40-an kalau saya dengar tadi, tapi kita belum lihat detail kasusnya apa dan ini seperti apa,” kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Yassierli mengatakan bahwa pihaknya terus membuka pelaporan terkait tunggakan THR. Setiap laporan yang masuk akan melalui proses verifikasi oleh pengawas ketenagakerjaan. Jika laporan dinilai valid, pengawas akan melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan nota pemeriksaan pertama. Perusahaan diharapkan merespons dalam waktu tujuh hari.

    Jika tidak ada tanggapan, akan dikeluarkan nota pemeriksaan kedua dengan tenggat tiga hari. Apabila masih tidak ada respons, Kementerian akan memberikan rekomendasi tindakan. Dia mengatakan sanksi bagi perusahaan yang menunggak THR bervariasi, tergantung rekomendasi hasil pemeriksaan. Sanksi dapat berupa denda administratif akibat keterlambatan hingga rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait kelangsungan usaha perusahaan.

    “Jadi bukan kami yang berikan sanksi, kita berikan rekomendasi,” ucapnya.

  • Akademisi: Ekonomi kerakyatan kunci mengatasi deindustrialisasi

    Akademisi: Ekonomi kerakyatan kunci mengatasi deindustrialisasi

    Ekonomi kerakyatan dapat menjadi kunci untuk mengatasi deindustrialisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Akademisi Universitas Djuanda Dr Saepudin Muhtar menjelaskan penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kerakyatan menjadi kunci dalam mengatasi deindustrialisasi yang terjadi saat ini.

    Dr Saepudin alias Gus Udin dalam sebuah forum diskusi yang membahas tantangan ekonomi nasional, berlangsung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, menyebutkan Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatasi deindustrialisasi, yaitu proses penurunan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian nasional.

    Menurut Dr Saepudin, tren Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari tahun 2000 hingga 2024 menunjukkan penurunan kontribusi sektor manufaktur.

    Pada tahun 2000, kontribusi industri manufaktur mencapai 27 persen, namun mengalami penurunan bertahap hingga tahun 2020, dengan kontribusinya berada di kisaran 19 persen.

    “Penurunan ini tidak hanya mempengaruhi angka pengangguran yang semakin meningkat, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata Dr Saepudin.

    Namun, ada harapan untuk mengatasi deindustrialisasi ini. Dr Saepudin menekankan pentingnya menguatkan sektor pariwisata dan ekonomi kerakyatan melalui usaha rakyat dan pemberdayaan potensi lokal sebagai penggerak ekonomi.

    “Ekonomi kerakyatan dapat menjadi kunci untuk mengatasi deindustrialisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia lagi.

    Sedangkan, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Dr Endang S Thohari dalam forum diskusi yang sama, juga menekankan pentingnya fokus pada usaha rakyat sebagai solusi konkret.

    “Sebagai anggota Dewan, saya berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang memberdayakan usaha rakyat,” ujar Dr Endang.

    Dr Endang juga menekankan peran penting perempuan dalam mendorong ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha rakyat.

    “Perempuan memiliki potensi besar dalam menggerakkan roda ekonomi, baik melalui usaha kecil, pengelolaan sumber daya lokal, maupun inovasi yang lahir dari komunitas mereka,” ujarnya lagi.

    Dengan demikian, kata dia, ekonomi kerakyatan dapat menjadi kunci untuk mengatasi deindustrialisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025