Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Ketua DK OJK: Stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga

    Ketua DK OJK: Stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Maret 2025 menilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah tantangan perekonomian global.

    “Perekonomian global cenderung divergent seiring rilis data perekonomian Amerika Serikat (AS) yang berada di bawah ekspektasi, sementara di Eropa dan Tiongkok justru di atas ekspektasi sebelumnya,” kata Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan bahwa volatilitas pasar tetap tinggi seiring ketidakpastian kebijakan ekonomi serta risiko geopolitik yang semakin cenderung meningkat.

    Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini untuk global direvisi ke bawah oleh OECD dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global diproyeksikan 3,1 persen dan 3 persen pada tahun 2026, utamanya akibat peningkatan hambatan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan.

    “OECD juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,9 persen di tahun ini. Namun penurunan itu masih sejalan dengan perbandingan peer countries ataupun negara-negara berkembang di kawasan dan di luar kawasan,” kata Mahendra.

    Untuk PDB AS pada triwulan IV 2024 tercatat tumbuh sebesar 2,4 persen. Namun pada triwulan I tahun 2025 ini diprediksi oleh Bank Sentral Amerika atau The Fed bahwa PDB AS akan terkontraksi.

    Data aktivitas ekonomi di AS cenderung melambat dengan tingkat pengangguran naik ke 4,2 persen. The Fed tetap mempertahankan tingkat suku bunganya dan akan memangkas Fed Funds Rate (FFR) hanya 1 hingga 2 kali di tahun 2025.

    Untuk prakiraan Tiongkok, pemerintah meluncurkan stimulus mendorong konsumsi dengan sisi demand yang menunjukkan indikasi perbaikan permintaan antara lain peningkatan pada penjualan retail dan penjualan kendaraan bermotor.

    Untuk Indonesia di domestik, pada Maret 2025 kembali terjadi inflasi indeks harga konsumen (IHK) yang terjaga baik sebesar 1,03 persen year on year (yoy).

    Inflasi inti pada Februari cukup terkendali yaitu 2,48 persen yang menunjukkan permintaan domestik cukup baik, namun perlu dicermati beberapa indikator permintaan yang termoderasi.

    Kinerja perekonomian nasional masih solid sejalan juga dengan hasil peninjauan berkala dari lembaga pemeringkat Moody’s Investor Service yang menegaskan bahwa peringkat kredit Indonesia di level BAA2 dengan outlook stabil. Selain itu, Fitch juga mempertahankan rating Indonesia di level BBB dengan outlook stabil.

    “Hal itu merepresentasikan keyakinan global terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kebijakan yang diambil mampu menjaga ketahanan sektor keuangan di tengah kondisi ketidakpastian global,” kata Mahendra.

    Saat ini, ujar Mahendra, rating Indonesia dan posisi indikator kerentanan eksternal yang biasa digunakan menilai daya tahan perekonomian dan pasar keuangan suatu negara menunjukkan kondisi yang relatif baik dibandingkan peer countries.

    Hal itu tercermin baik dari sisi defisit fiskal Indonesia yang adalah 2,29 persen, kalau dibandingkan dengan India 7,8 persen, Turki 5,2 persen. Lalu rasio utang luar negeri terhadap PDB untuk Indonesia 30,42 persen, India 19,3, persen, Turki 43,9 persen.

    Adapun transaksi neraca berjalan terhadap PDB, untuk Indonesia rasionya surplus 0,63 persen, untuk India defisit atau negatif 1,1 persen, dan Turki negatif 2,2 persen.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pakar ekonomi Unand jelaskan efek domino tarif impor Presiden Trump

    Pakar ekonomi Unand jelaskan efek domino tarif impor Presiden Trump

    Padang (ANTARA) – Pakar ekonomi dari Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat Hefrizal Handra menjelaskan dampak atau efek domino imbas kebijakan tarif impor (resiprokal) yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia.

    “Yang pasti penurunan permintaan global akan memukul sejumlah sektor utama di Indonesia,” kata Hefrizal Handra di Padang, Jumat.

    Industri manufaktur berorientasi ekspor, pertambangan, transportasi-logistik serta investasi dan konstruksi menjadi yang paling rentan terhadap guncangan tarif ini.

    “Ketika volume perdagangan internasional menurun, bukan hanya ekspor yang terganggu tetapi sentimen investasi pun ikut goyah,” jelas Hefrizal.

    Meskipun demikian, menurutnya, tidak semua sektor mengalami tekanan imbas tarif impor Presiden Trump. Beberapa sektor yang fokus pada pasar domestik seperti pertanian, e-commerce dan pariwisata lokal justru menunjukkan resiliensi yang lebih tinggi.

    “Ini membuka peluang untuk diversifikasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global,” ujar dia.

    Wakil Rektor II Unand Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset tersebut menyebut meskipun terdapat tekanan eksternal yang meningkat, Indonesia masih memiliki fondasi ekonomi yang relatif kokoh.

    Cadangan devisa nasional mencatatkan posisi di atas 135 miliar dolar AS atau setara lebih dari enam bulan impor dan pembayaran utang luar negeri jangka pendek. Inflasi terkendali dalam rentang 2,5 persen hingga 3 persen serta rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto tetap di bawah 40 persen. Kendati demikian, lulusan University of Birmingham tersebut tetap mengingatkan risiko krisis tidak dapat diabaikan begitu saja.

    “Jika ketidakpastian berlarut dan kepercayaan investor menurun drastis, arus modal keluar bisa terjadi yang pada akhirnya melemahkan nilai tukar rupiah,” ujar Hefrizal mengingatkan.

    Pada kesempatan itu, ia turut menyampaikan solusi yang bisa dijalankan pemerintah menyikapi kondisi ketidakpastian ekonomi global. Di sisi fiskal, dorongan untuk mempercepat belanja infrastruktur, pendidikan dan perlindungan sosial dinilai strategis untuk menstimulasi permintaan domestik. Namun, perlu kewaspadaan agar defisit anggaran tetap terkendali, terutama jika pelemahan ekonomi global berdampak pada penerimaan pajak.

    Di sisi moneter, Bank Indonesia dituntut untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi pasar yang terukur dan pengelolaan cadangan devisa yang bijak. Penyesuaian suku bunga juga harus dilakukan dengan cermat untuk menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan serta menjaga stabilitas harga.

    “Koordinasi erat antara otoritas fiskal dan moneter menjadi kunci. Tanpa itu, respons kita bisa tidak sinkron dan justru memperbesar volatilitas,” jelas dia.

    Ia menambahkan di tengah badai kebijakan proteksionis global, strategi kebijakan Indonesia tidak cukup hanya bersifat reaktif. Menurutnya, dibutuhkan pendekatan jangka menengah yang adaptif, komunikasi kebijakan yang konsisten serta penguatan basis ekonomi domestik untuk memperkuat ketahanan nasional.

    “Kebijakan tarif Trump mungkin dibuat demi menyehatkan ekonomi Amerika, namun dampaknya telah merambat melintasi batas negara. Indonesia harus bersiap, tidak hanya bertahan, tetapi juga bangkit lebih tangguh dalam peta ekonomi global yang terus berubah,” ujar dia.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • OPINI: Momentum Gorontalo Wujudkan Bank Syariah

    OPINI: Momentum Gorontalo Wujudkan Bank Syariah

    Liputan6.com, Gorontalo – Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Bank Sulawesi Utara Gorontalo (BSG) pada Rabu (9/4/2025) menyisakan catatan kritis bagi pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo.

    Banyak pihak, terutama jajaran pemerintah kabupaten dan kota di Gorontalo, menyampaikan kekecewaan atas hasil penetapan jajaran komisaris dan direksi yang dinilai belum mencerminkan prinsip proporsionalitas dan profesionalitas.

    RUPS yang juga dihadiri pemerintah daerah dari Provinsi Sulawesi Utara itu dianggap belum mengakomodasi aspirasi pemegang saham dari Gorontalo, yang notabene turut menempatkan dana fiskal daerah pada bank tersebut.

    Situasi ini dinilai sebagai momentum strategis bagi Gorontalo untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan moneter daerah, salah satunya dengan mendorong pembentukan lembaga perbankan sendiri yang berbasis ekonomi dan keuangan syariah.

    “Sudah saatnya Gorontalo memiliki perbankan sendiri yang dikelola dengan sistem syariah. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga cerminan dari nilai religiusitas dan budaya masyarakat Gorontalo,” ujar Sofhian, penggiat ekonomi dan keuangan syariah Gorontalo.

    Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa kontribusi sektor ekonomi dan keuangan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Rantai Nilai Halal atau Halal Value Chain (HVC) berperan penting dalam pertumbuhan ini, dengan kontribusi stabil di kisaran 24–25 persen sejak 2016 hingga 2024.

    Bahkan saat ekonomi nasional mengalami kontraksi pada tahun 2020, sektor ekonomi syariah tetap menunjukkan ketahanan yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya. Kontribusi usaha dan pembiayaan syariah tercatat mencapai 45,66 persen terhadap PDB nasional.

    Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2045 telah mengintegrasikan ekonomi syariah sebagai prioritas pembangunan nasional, yang menandakan komitmen jangka panjang pemerintah Indonesia.

    Data global juga menunjukkan posisi Indonesia sebagai pemimpin di sektor ekonomi syariah. Indonesia menduduki peringkat pertama dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023, yang menunjukkan potensi besar sektor wisata halal nasional.

    Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan aset keuangan syariah mencapai Rp2.756,45 triliun per Juni 2024, meningkat 13,37 persen (yoy), dengan market share sebesar 11,67 persen terhadap total aset keuangan nasional.

    “Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan indikator bahwa sistem keuangan syariah mampu berkontribusi secara nyata, dan ini bisa diterapkan di Gorontalo,” jelas Sofhian.

  • Tarif Trump Naik, Ekonomi Indonesia Terguncang? ADB Jawab Begini

    Tarif Trump Naik, Ekonomi Indonesia Terguncang? ADB Jawab Begini

    Jakarta: Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan tarif impor hingga 32 persen terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia, banyak yang bertanya-tanya apakah ekonomi Indonesia bakal goyang?
     
    Namun tenang dulu. Asian Development Bank (ADB) menilai kebijakan tarif AS itu tidak akan berdampak serius terhadap ekonomi Indonesia.
    ADB: ekspor RI ke AS kecil, jadi dampaknya tak terlalu signifikan
    Ekonom Bidang Asia Tenggara ADB, Nguyen Ba Hung, menjelaskan ekspor Indonesia ke AS hanya sekitar 2 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Jadi, meski angka tarif terdengar besar, eksposur ekonominya sebenarnya kecil.
     
    “Secara kualitatif, menurut kami, dampak dari kebijakan tersebut tidak akan seserius yang dibayangkan dengan adanya kenaikan tarif sebesar 32 persen ini,” ujar Nguyen Ba Hung dalam webinar Asian Development Outlook (ADO) ADB April 2025 dilansir Antara, Kamis, 10 April 2025.

    Ia juga menambahkan kekuatan ekonomi Indonesia saat ini lebih ditopang oleh konsumsi domestik dan investasi, bukan ekspor.
     

    Trump naikkan tarif jadi 32%
    Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Trump pada 2 April 2025. Dalam unggahan resmi Gedung Putih di Instagram, Indonesia disebut berada di peringkat kedelapan dari daftar negara-negara yang terkena tarif baru.
     
    Tarif ini berlaku untuk barang-barang impor yang masuk ke AS dari negara-negara target, dan dikenakan sebesar 32 persen, jauh lebih tinggi dari tarif dasar 10 persen.
    ADB: surplus dagang jadi alasan Indonesia dikenai tarif tinggi
    Menariknya, ADB melihat bahwa tarif terhadap Indonesia bukan karena masalah ketidakseimbangan perdagangan, melainkan justru karena Indonesia mampu menjaga surplus perdagangan dengan AS.
     
    Meski begitu, ia menyebut masih terlalu dini untuk menilai secara kuantitatif berapa besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
     
    “Masih terlalu dini untuk melakukan penilaian kuantitatif terkait dampak tarif tersebut terhadap pertumbuhan PDB Indonesia,” ujar dia.
    Luhut: tarif ini bukan bencana
    Senada dengan ADB, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan juga menilai bahwa tarif AS terhadap Indonesia tidak sepenuhnya negatif.
     
    “DEN melihat adanya resiprokal tarif dari Amerika ini sepenuhnya tidak negatif. Repositioning perdagangan global yang bisa menjadi peluang Indonesia untuk menarik investasi dari luar negeri, menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya,” katanya dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Sri Mulyani pastikan defisit APBN tak jebol: Jangan khawatir

    Sri Mulyani pastikan defisit APBN tak jebol: Jangan khawatir

    Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Setpres

    Sri Mulyani pastikan defisit APBN tak jebol: Jangan khawatir
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 09 April 2025 – 17:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia tahun ini tidak akan jebol dan mengimbau rakyat termasuk pelaku pasar untuk tidak khawatir.

    “Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    “Program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang sudah ada. Pembangunan desa, termasuk koperasi desa ada di APBN. Lalu Danantara yang di-establish termasuk penggunaan dividennya itu sudah kita perhitungkan,” lanjutnya.

    Sri Mulyani mengatakan target defisit APBN 2025 akan tetap dijaga di kisaran 2,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sesuai Rp 616,2 triliun.

    Menurutnya defisit itu akan terus terjaga dengan realisasi belanja negara sesuai target Rp 3.621,3 triliun dan pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun.

    Selain itu, Sri Mulyani juga mengomentari keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menerapkan tarif baru kepada puluhan negara, termasuk Indonesia, yang menurutnya tidak memiliki dasar ekonomi.

    “Tarif resiprokal yang disampaikan oleh AS terhadap 60 negara menggambarkan cara perhitungan tarif tersebut, yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami,” ucap Sri Mulyani.

    Menkeu menilai kebijakan tarif ini lebih didasarkan pada kepentingan Trump agar perdagangan AS tidak defisit dengan negara-negara lain, dan karenanya tidak memiliki landasan ekonomi.

    “Itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. It is purely transactional, tidak ada landasan ilmu ekonominya,” tuturnya.

    Penulis: Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bulog ukir rekor serapan beras lebih 800 ribu ton

    Bulog ukir rekor serapan beras lebih 800 ribu ton

    Jakarta (ANTARA) – Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) berhasil melakukan penyerapan lebih dari 800 ribu ton setara beras yang merupakan capaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan serapan itu diperoleh dari musim panen raya padi serentak di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota.

    “Pencapaian Perum BULOG bukan hanya berdampak pada peningkatan
    kesejahteraan petani, namun juga berkontribusi pada pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo, swasembada pangan. Pemerintah mengapresiasi Perum BULOG yang telah mengawal implementasi kebijakan pro petani Presiden,” katanya.

    Dalam keterangan itu juga disebutkan bahwa para petani pada musim panen raya tahun ini telah mendapat kepastian untuk dibeli dengan harga tinggi oleh Perum BULOG dengan HPP gabah Rp6.500 per kg.

    Jubir PCO bidang pangan dan pertanian itu optimis kebijakan tersebut dapat memutus praktik-praktik yang memiskinkan petani.

    Prita mengatakan upaya maksimal telah dilakukan oleh Perum BULOG untuk memastikan penyerapan dalam negeri mencapai target 3 juta ton pada 2025.

    Upaya-upaya itu, antara lain dengan program jemput gabah di mana Perum BULOG melakukan kerja sama dengan TNI AD, khususnya Babinsa membantu memonitor hasil panen, sekaligus memastikan harga gabah sesuai dengan pembelian pemerintah.

    Ketua Komunitas Petani Muda Keren (PMK) AA Gede Agung Wedhatama merasa senang dengan kepastian harga yang ditetapkan pemerintah untuk kondisi gabah kering maupun basah.

    “Hal ini sangat membantu kesejahteraan petani yang selama ini suka dirugikan oleh ulah tengkulak,” katanya.

    Peneliti aktif dan senior di Badan Riset dan Inovasi Sosial Prof Dr Erizal Jamal menyebut kebijakan HPP yang dilakukan pemerintah mendorong katalis peningkatan konsumsi rumah tangga para petani, sehingga membantu mendorong roda perekonomian Indonesia di tengah kondisi geopolitik dunia yang dinamis.

    Pada tahun 2024, menurut data dari BPS, konsumsi rumah tangga mencapai 54,04 persen menjadi penopang utama Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

    “Tentunya dengan peningkatan kesejahteraan petani, akan memberikan dampak yang
    signifikan bagi PDB Indonesia,” katanya.

    Saat ini Cadangan Beras Pemerintah telah berada di atas 2 juta ton dan
    diperkirakan pada musim panen raya, Perum BULOG dapat menyerap secara maksimal sebesar 2,1 juta ton dari penggilingan padi dan 900 ribu ton dari petani.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • APBN Maret 2025 Tekor saat Ada Tarif Trump, Pemerintah Harus Apa? – Page 3

    APBN Maret 2025 Tekor saat Ada Tarif Trump, Pemerintah Harus Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kinerja APBN hingga Maret 2025 tercatat mengalami defisit Rp 104,2 triliun atau setara 0,43 persen dari produk domestik bruto (PDB). Raport itu diumumkan Kementerian Keuangan jelang berlakunya tarif resiprokal dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump per 9 April 2025.

    Meskipun begitu, ekonom senior Indef Aviliani menilai, kinerja APBN masih dalam kondisi sehat, karena defisit sebesar 0,43 persen dari PDB) masih dalam sasaran target Kemenkeu di 2025 sebesar 2,53 persen dari PDB.

    “Walaupun APBN dalam kondisi defisit, tetapi keseimbangan primer masih surplus sebesar Rp 17,5 triliun. Hal ini merupakan katalis positif,” ujar Aviliani kepada Liputan6.com, dikutip pada Kamis (10/4/2025).

    Ke depan, ia pun menyarankan pemerintah untuk menerapkan strategi counter cyclical. Untuk menangkal dampak siklus ekonomi yang ada saat ini, khususnya kebijakan tarif Trump.

    “Strategi yang perlu dilakukan oleh Kemenkeu dalam tata kelola APBN, terutama pasca tarif reciprocal Trump adalah kebijakan yang bersifat counter-cylical untuk menjaga perekonomian domestik,” ungkapnya.

    Berikutnya, ia menilai pengalihan anggaran dan efisiensi perlu dievaluasi. Untuk diprioritaskan kepada alokasi yang mempunyai dampak pada pertumbuhan ekonomi, termasuk di daerah.

    “Selain itu, untuk menaikkan pajak perlu dilakukan ekstensifikasi pajak dari underground economy, dan wajib pajak yang belum membayar pajak,” kata Aviliani.

     

  • Tarif Trump Berisiko Sebabkan Inflasi dan Resesi Ekonomi AS Sendiri – Halaman all

    Tarif Trump Berisiko Sebabkan Inflasi dan Resesi Ekonomi AS Sendiri – Halaman all

    Tarif Trump Berisiko Sebabkan Inflasi dan Resesi Ekonomi AS Sendiri

    TRIBUNNEWS.COM – Tarif timbal balik yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump , yang diumumkannya pada Rabu (9/4/2025) sebagai “Deklarasi Kemerdekaan Ekonomi,” akan mengawali era baru dalam perdagangan global sekaligus meningkatkan kekhawatiran inflasi dan resesi bagi ekonomi AS .

    Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengenakan tarif timbal balik yang luas pada lebih dari 180 negara, mulai dari 10 persen hingga 50%, untuk mengakhiri praktik perdagangan, yang menurut pemerintahannya tidak adil.

    Pemerintahan Trump bermaksud menghasilkan hampir $700 miliar melalui tarif tambahan ini untuk membiayai pemotongan pajak bagi orang kaya.

    Tetapi para ekonom memperingatkan kalau hal ini akan mengakibatkan biaya impor yang lebih tinggi dan menaikkan harga bagi konsumen akhir sekaligus menghambat pertumbuhan ekonomi.

    Trump mengklaim AS “diperas” oleh semua negara, kawan atau lawan, dan bermaksud merevitalisasi produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan asing melalui tarif ini.

    Presiden AS lalu menandatangani perintah eksekutif untuk mengenakan tarif pada sektor otomotif, baja, dan aluminium serta tarif pada Kanada, Meksiko, dan China karena dugaan perdagangan gelap fentanil dan masuknya migran tak berdokumen ke AS.

    Presiden AS juga menunjuk negara-negara yang memiliki defisit perdagangan luar negeri dengan AS, yang menunjukkan kalau mereka tidak cukup membeli produk buatan Amerika.

    Sebagai informasi, Impor AS mencapai $4,1 triliun, dan ekspor mencapai $3,2 triliun tahun lalu, menurut Departemen Perdagangan AS.

    Khusus untuk China, AS awalnya mematok tarif 34% sebelum menaikkannya menjadi 104 persen hanya dalam beberapa hari.

    Adapun Uni Eropa dipatok tarif impor sebesar 20%, Vietnam 46%, Taiwan 32%, Jepang 24%, India 26%, Korea Selatan 25%, Thailand 36%, Swiss 31%, Indonesia 32%, Malaysia 24%,
    Kamboja 49%, Afrika Selatan 30%, Bangladesh 30%, dan Israel 17?lam tarif timbal balik.

    Beberapa negara, seperti Turki, Inggris, Brasil, Australia, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Mesir, dan Arab Saudi, masing-masing dikenakan tarif timbal balik sebesar 10%.

    Hal yang mengejutkan, beberapa negara yang paling terkena sanksi di dunia, yaitu Rusia, Kuba, Belarus, dan Republik Demokratik Korea, tidak dikenakan tarif timbal balik, sementara Kepulauan Heard dan McDonald yang tidak berpenghuni di Australia disertakan.

    PRESIDEN AS – Tangkapan layar YouTube White House pada Rabu (26/3/2025) yang menunjukkan Presiden Trump Singgah Bertemu Duta Besar AS pada Selasa (25/3/2025). Trump menanggapi sebuah artikel di The Atlantic yang mengungkapkan bahwa percakapan pejabat keamanan nasional AS tentang rencana menyerang Houthi Yaman bocor di sebuah grup chat. (Tangkapan layar YouTube White House)

    Dampak Tarif Trump Bagi AS

    Lab Anggaran di Yale memperkirakan kalau tarif Trump akan menyebabkan inflasi meningkat dan membebani biaya rata-rata $3.800 per rumah tangga di AS.

    Anderson Economic Group memperkirakan kalau tarif otomotif sebesar 25% yang diberlakukan Trump akan menambah biaya sebesar $2.500 hingga $5.000 untuk mobil-mobil Amerika berbiaya terendah dan hingga $20.000 untuk beberapa model impor.

    Perkiraan biaya tarif otomotif bagi konsumen akhir di AS adalah $30 miliar untuk tahun pertama.

    Sementara itu, inflasi AS terakhir tercatat sebesar 0,2% secara bulanan dan 2,8% secara tahunan pada bulan Februari.

    Menurut Boston Fed, dampak tarif pada inflasi AS diperkirakan akan menyebabkan peningkatan 1,4 hingga 2,2 poin persentase, yang selanjutnya membatasi kemampuan Fed (Bank Federal AS) untuk memerangi inflasi.

    Kepercayaan konsumen di AS telah menurun sejak Trump menjabat pada 20 Januari, dengan indeks kepercayaan konsumen Universitas Michigan mencapai titik terendah sejak November 2022 di angka 57,9, sementara ekspektasi inflasi konsumen jangka pendek naik menjadi 4,9%, level tertinggi sejak waktu yang sama.

    Mengenai pertumbuhan ekonomi, Fitch Ratings memperkirakan bahwa AS akan tumbuh lebih lambat dari tingkat yang diproyeksikan sebesar 1,7% pada bulan Maret karena adanya tarif Trump, sementara Oxford Economics memproyeksikan pertumbuhan ekonomi AS sebesar 1,4% tahun ini.

    Departemen Perdagangan AS mengatakan ekonomi AS tumbuh 2,8% tahun lalu, menandai perbedaan mencolok dalam proyeksi pertumbuhan tahun ini sejak masa jabatan kedua Trump dimulai pada bulan Januari.

    Analisis lembaga pemikir Tax Foundation yang berkantor pusat di Washington menunjukkan bahwa tarif Trump diperkirakan menghasilkan $3,2 triliun selama dekade berikutnya tetapi mengakibatkan kerugian 0,8?lam produk domestik bruto (PDB) negara tersebut.

     

    (oln/anews/*)

  • Korsel Guyur Insentif Rp33 Triliun untuk Sektor Otomotif yang Terdampak Tarif AS

    Korsel Guyur Insentif Rp33 Triliun untuk Sektor Otomotif yang Terdampak Tarif AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Korea Selatan resmi meluncurkan paket pendanaan darurat senilai 3 triliun won atau sekitar US$2 miliar untuk menopang industri otomotif yang terdampak kebijakan tarif impor terbaru dari Amerika Serikat (AS).

    Jika dikonversi ke rupiah, maka nilai insentif tersebut sekitar Rp33,6 triliun (asumsi kurs Rp16.800 per dolar AS). Langkah ini diambil sebagai bentuk respons terhadap kebijakan Presiden AS Donald Trump berupa tarif baru sebesar 25% atas seluruh impor kendaraan ke AS.

    Pasalnya, kebijakan Trump tersebut dinilai memberikan tekanan berat pada para produsen otomotif Negeri Ginseng, mengingat Amerika Serikat merupakan pasar ekspor utama bagi sektor tersebut.

    “Pemerintah Korea Selatan menyebut paket stimulus ini akan meningkatkan total pembiayaan berbiaya rendah yang tersedia bagi industri otomotif melalui lembaga-lembaga keuangan milik negara, naik 15% menjadi 15 triliun won,” tulis laporan Bloomberg, dikutip Rabu (9/4/2025).

    Alhasil, peningkatan bantuan ini diharapkan dapat menjaga likuiditas para pelaku industri, khususnya produsen komponen otomotif skala kecil dan menengah.

    Sebagai bagian dari rencana pemulihan ini, Hyundai Motor Co. dan Kia Corp juga akan membentuk program pembiayaan senilai 1 triliun won. Skema tersebut akan melibatkan kolaborasi dengan lembaga keuangan dan dana jaminan kredit, yang ditujukan untuk mempermudah akses terhadap obligasi dan pinjaman bagi para pemasok komponen.

    Selain itu, pemerintah juga memperpanjang masa berlaku subsidi pembelian kendaraan listrik hingga akhir tahun ini, guna mendorong permintaan domestik di tengah menurunnya ekspor. Di sisi lain, teknologi kendaraan otonom kini resmi ditetapkan sebagai teknologi strategis nasional dan akan mendapatkan insentif pajak tambahan.

    “Tarif impor baru ini diperkirakan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap industri otomotif kami,” ungkap pemerintah Korea Selatan dalam pernyataan resminya.

    Diketahui, pada 2024, sektor otomotif menyumbang hampir separuh dari nilai ekspor Korea Selatan ke AS yang mencapai US$70,8 miliar.

    Bloomberg Economics mencatat bahwa Korea Selatan saat ini menghadapi kombinasi beban tarif ganda, yakni tarif timbal balik sebesar 25% dan tarif global 25% lainnya yang telah diterapkan untuk produk otomotif, baja dan aluminium.

    “Ini merupakan pukulan berat bagi ekonomi yang sangat mengandalkan ekspor,” ujar Analis Bloomberg Economics, Adam Farrar.

    Lebih lanjut, Farrar juga memperkirakan bahwa kebijakan tarif ini dapat memangkas ekspor Korea Selatan ke AS hingga 50% dan mengancam sekitar 2,5% dari produk domestik bruto (PDB) nasional.

    Sementara itu, Bloomberg Intelligence memproyeksikan dampak langsung terhadap pertumbuhan PDB sebesar 0,1 poin persentase.

    Perlu diketahui, Korea Selatan menempati peringkat ketiga sebagai eksportir kendaraan terbesar ke AS, setelah Meksiko dan Jepang, berdasarkan data dari Administrasi Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan AS. Ketergantungan terhadap pasar Amerika menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha dan regulator di Seoul.

    Meskipun Presiden Trump telah memuji komitmen Hyundai untuk menginvestasikan hingga US$21 miliar di AS dalam empat tahun ke depan, apresiasi tersebut tampaknya belum cukup untuk menghindarkan Korea Selatan dari kebijakan tarif yang agresif.

    Untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut, pemerintah Korea Selatan telah mengutus Menteri Perdagangan Cheong Inkyo ke Washington guna melakukan perundingan bilateral. Tujuannya adalah menegosiasikan kemungkinan keringanan tarif terhadap ekspor otomotif Korea Selatan.

    Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah lobi diplomatik tersebut akan membuahkan hasil. Kendati demikian, Trump menyatakan bahwa peluang kesepakatan dagang dengan Korea Selatan tampak menjanjikan usai melakukan pembicaraan via telepon dengan penjabat Presiden Korea Selatan, Han Duck-soo.

  • Madagaskar Genting, Bisa PHK Besar-besaran di Sektor Tekstil Gara-gara Tarif Trump

    Madagaskar Genting, Bisa PHK Besar-besaran di Sektor Tekstil Gara-gara Tarif Trump

    JAKARTA – Madagaskar bisa kehilangan sekitar 60.000 pekerjaan di sektor tekstil karena tarif 47% yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump terhadap negara itu.

    Rumus yang digunakan untuk menghitung tarif AS terbaru berarti negara-negara berpendapatan rendah seperti Madagaskar yang mengimpor barang-barang AS dalam jumlah kecil menghadapi tarif pajak tertinggi.

    Sektor tekstil dan pakaian jadi Madagaskar mempekerjakan sekitar 180.000 orang dan menyumbang sekitar seperlima dari produk domestik bruto negara itu, menurut laporan tahun 2023 yang dirilis Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

    Negara berpenduduk 31 juta orang itu mengekspor barang senilai $733 juta ke AS pada tahun 2024, sebagian besar di antaranya berdasarkan Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang Afrika (AGOA), yang memberikan akses bebas bea ke pasar AS untuk banyak barang yang diproduksi di Afrika.

    “Kami memperkirakan sekitar 60.000 pekerjaan akan terpengaruh oleh keputusan untuk menaikkan tarif menjadi 47%,” kata Rindra Andriamahefa, direktur eksekutif kelompok lobi industri, dalam pernyataan pada Selasa malam, merujuk pada hilangnya pekerjaan permanen dan sementara.

    Dilansir Reuters, Rabu, 9 April, Beatrice Chan Ching Yiu, presiden kelompok lobi, Groupement des Entreprises Franches et Partenaires (GEFP), mengatakan investor akan beralih ke negara-negara pengekspor yang hanya menghadapi tarif minimum 10% yang dikenakan oleh pemerintahan Trump.

    “Pandemi adalah satu hal. Apa yang kita hadapi sekarang adalah hal yang lain,” kata Ching Yiu.

    “Sayangnya, tindakan seperti PHK sementara atau pemecatan mungkin tidak dapat dihindari,” sambungnya.

    Pemerintah Madagaskar mulai berkonsultasi dengan negara-negara Afrika lainnya yang terkena dampak buruk tarif untuk mengoordinasikan posisi bersama.

    “Dialog bilateral yang konstruktif dengan otoritas AS sedang berlangsung, termasuk diskusi teknis yang bertujuan untuk memahami alasan di balik keputusan tersebut,” kata kementerian luar negeri Madagaskar.