Topik: Produk Domestik Bruto

  • Apindo Sebut Gejala Deindustrialisasi makin Nyata di RI, Industri Padat Karya Paling Rentan

    Apindo Sebut Gejala Deindustrialisasi makin Nyata di RI, Industri Padat Karya Paling Rentan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut gejala deindustrialisasi di Indonesia makin kentara di tengah eskalasi tekanan ekonomi global. 

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menjelaskan gejala deindustrialisasi dini itu ditandai oleh berkurangnya kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB). Kontribusi sektor ini tercatat menyusut dari 29% pada 2001 menjadi hanya 19% pada 2024.

    “Tren ini menunjukkan bahwa sektor industri, khususnya padat karya, membutuhkan kebijakan yang lebih mendukung agar tetap mampu bersaing dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (1/5/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Shinta berpandangan bahwa industri padat karya bakal menghadapi tantangan yang terkait dengan struktur biaya operasional tinggi. Kondisi tersebut diiringi dengan permintaan yang tidak meningkat, tingginya biaya logistik, hingga kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang cukup signifikan.

    Industri padat karya dalam negeri juga menghadapi tekanan dari kompetitor di negara lain yang memiliki upah tenaga kerja lebih rendah. Di sisi lain, perubahan regulasi ketenagakerjaan yang kerap terjadi turut menciptakan ketidakpastian yang berdampak pada minat investasi di sektor ini.

    “Bagi dunia usaha, PHK [pemutusan hubungan kerja] selalu menjadi pilihan jalan terakhir. Pelaku usaha pada umumnya berupaya keras untuk menghindari langkah tersebut selama masih memungkinkan, mengingat banyak sektor yang sangat bergantung pada skill SDM tertentu,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Apindo menyebut bakal terus berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder guna mencari solusi terbaik bagi dunia usaha dan tenaga kerja, termasuk melalui peningkatan keterampilan baik itu upskilling maupun reskilling, serta kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung peningkatan investasi pada sektor padat karya. 

    Shinta turut mengemukakan bahwa Apindo telah berpesan ke pemerintah untuk memastikan bahwa reformasi struktural terus berjalan. Reformasi ini berfokus pada efisiensi biaya operasional, seperti penurunan biaya logistik, efisiensi rantai pasok, dan penyederhanaan regulasi yang sering kali menjadi hambatan bagi pelaku usaha. 

    “Ke depan, Apindo juga akan berperan aktif dalam Satuan Tugas Perluasan Kesempatan Kerja dan mitigasi PHK yang dibentuk pemerintah, dan berharap inisiatif lintas sektor ini dapat menjadi ruang sinergi yang konkret untuk memperkuat ekosistem ketenagakerjaan, memperluas kesempatan kerja, dan mempercepat pemulihan sektor usaha yang terdampak,” kata Shinta.

  • Ekonom Wanti-wanti Defisit Anggaran Melebar Akibat Penerimaan Pajak Seret

    Ekonom Wanti-wanti Defisit Anggaran Melebar Akibat Penerimaan Pajak Seret

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro mewanti-wanti defisit APBN 2025 berpotensi melebar akibat anjloknya penerimaan pajak hingga Kuartal I/2025.

    Asmo menyebut, otoritas fiskal akan tetap bisa mengendalikan defisit APBN 2025 di bawah ambang batas 3% dari produk domestik bruto (PDB). Hanya saja, menurutnya, defisit akan melebihi target yang telah ditetapkan di awal yaitu 2,5% dari PDB.

    Dia mencontohkan hingga Maret 2025, defisit APBN sudah mencapai Rp104,2 triliun atau 0,43% dari PDB. Angka tersebut lebih besar dari defisit bulan sebelumnya sebesar Rp31,2 triliun, atau -0,13% dari PDB.

    “Faktor utama yang melatarbelakangi melebarnya defisit pada Maret 2025 adalah kinerja perpajakan yang tidak mencapai target,” ujar Asmo dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (1/5/2025).

    Memang, pendapatan negara ‘hanya’ sebesar Rp516,1 triliun hingga Maret 2025. Angka tersebut turun 16,8% secara tahunan (year on year/YoY) atau periode yang sama tahun lalu.

    Faktor-faktornya, jelas Asmo, yaitu adanya restitusi pajak, melemahnya daya beli konsumen, dan penurunan lifting minyak.

    Terkait pelemahan daya beli masyarakat, indikasinya terlihat konsumsi LPG bersubsidi yang yang melambat. Asmo menunjukkan konsumsi LPG 3 kg tumbuh 2,9% YoY pada Maret 2025, yang mana lebih rendah dari pertumbuhan 3,3% YoY pada periode yang sama tahun lalu.

    Masalahnya, apabila konsumsi masyarakat menurun maka penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) akan turun jeblok. Belum lagi meningkatnya ketidakpastian global akibat penerapan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump yang sebabkan penurunan harga komoditas unggulan Indonesia.

    Akibatnya, nilai ekspor dan bea keluar turun. Otomatis, pendapatan negara juga menyusut.

    Dari sisi pengeluaran, Asmo melihat belanja pemerintah akan meningkat pada paruh kedua tahun ini setelah realokasi anggaran selesai dan proyek-proyek prioritas siap dilaksanakan.

    Apalagi, lanjutnya, pemerintah telah melakukan pembiayaan front-loaded melalui penerbitan obligasi senilai Rp282,6 triliun hingga Maret 2025. Jumlah tersebut lebih dari dua kali lipat penerbitan obligasi pemerintah pada periode yang sama tahun lalu yaitu Rp104 triliun.

    Asmo pun menyoroti tiga faktor yang perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan. Pertama, proteksionisme perdagangan AS di bawah kepemimpinan Trump dapat melemahkan ekspor dan penerimaan pajak.

    Kedua, perlambatan pertumbuhan ekonomi China dapat memengaruhi sektor ekspor dan manufaktur Indonesia. Ketiga, ketidakpastian kebijakan suku bunga bank sentral AS Federal Reserve alias The Fed

    “Yang dapat mengakibatkan suku bunga global terus tinggi dan meningkatkan beban pembiayaan pemerintah,” tutup Asmo.

  • Sri Mulyani Lapor ke Prabowo Hasil Perjalanan Kerja ke AS: Dibilang “Good”, Bagus

    Sri Mulyani Lapor ke Prabowo Hasil Perjalanan Kerja ke AS: Dibilang “Good”, Bagus

    Sri Mulyani Lapor ke Prabowo Hasil Perjalanan Kerja ke AS: Dibilang “Good”, Bagus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (
    Menkeu
    )
    Sri Mulyani
    menyebut, Presiden
    Prabowo
    Subianto merespons positif hasil perjalannya ke Amerika Serikat (AS) termasuk menghadiri Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 di Washington D.C.
    “Dia (Prabowo) bilang
    good
    , bagus,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Sri Mulyani lantas menjelaskan, substansi laporan yang disampaikan kepada Prabowo mencakup isu-isu yang sedang menjadi perhatian global, seperti kebijakan tarif resiprokal AS dan proses pembahasan terkait hal tersebut.
    Selain itu, dibahas pula pandangan berbagai negara terhadap kebijakan tersebut, termasuk pernyataan dari menteri keuangan negara-negara lain.
    “Dan bagaimana mekanisme selanjutnya utamanya terhadap mekanisme multilateral, dan juga utamanya menyangkut kondisi dan situasi dari negara negara yang saat ini kesulitan dapat akses capital, dan juga kemungkinan risiko-risiko yang terjadi yang dibahas di pertemuan IMF dan World Bank,” ujarnya.
    Diketahui, Sri Mulyani menghadiri Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 di Washington D.C, Amerika Serikat pada Kamis, 25 April 2025 waktu setempat.
    Dalam kegiatannya tersebut, Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent. Keduanya membahas hubungan bilateral Indonesia-AS dan menyoroti arah kebijakan global AS melalui peranannya di lembaga-lembaga multilateral.
    Sri Mulyani juga mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu Bessent membahas tindak lanjut kebijakan tarif resiprokal.
    Kemudian, dia bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bertemu dengan Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson dan CEO Freeport McMoRan Kathleen Quirk membahas kebijakan tarif perdagangan hingga kerja sama kesehatan.
    Sri Mulyani juga melakukan pertemuan bilateral dengan External Advisors of the Bretton Woods Institutions Patrick Achi dan Mark Malloch-Brown. Dalam pertemuan itu, Indonesia mendorong transformasi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia untuk menjaga stabilitas dan pembangunan berkelanjutan bagi dunia.
    Selanjutnya, Sri Mulyani menyampaikan potensi Indonesia menjadi pemain kunci dalam rantai nilai global kepada Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce) saat forum diskusi di Washington D.C.
    Sementara itu, dalam laporannya kepada Prabowo, Sri Mulyani juga membicarakan soal kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), APBN 2025 mengalami defisit sebesar Rp 104,2 triliun per 31 Maret 2025. Angka ini setara dengan 0,43 persen dari produk domestik bruto (PDB).
    Realisasi ini berbanding terbalik dengan kinerja APBN tahun sebelumnya yang mencatat surplus Rp 8,1 triliun atau setara 0,04 persen terhadap PDB pada Maret 2025.
    Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit APBN 2025 hingga akhir Maret masih terkendali karena realisasi tersebut baru mencapai 16,9 persen terhadap batas defisit APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rupiah menguat seiring optimisme tensi perdagangan global mereda

    Rupiah menguat seiring optimisme tensi perdagangan global mereda

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat seiring optimisme tensi perdagangan global mereda
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 April 2025 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan nilai tukar (kurs) rupiah menguat seiring optimisme tensi perdagangan global yang mereda.

    “Rupiah melanjutkan tren apresiasi pasca meningkatnya optimisme terkait meredanya tensi perdagangan global,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Optimisme ini tergambar dari keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani executive order untuk memberikan pengecualian bagi beberapa tarif impor yang berkaitan dengan sektor otomotif di AS.

    The Wall Street Journal melaporkan bahwa langkah AS itu akan membebaskan produsen mobil yang saat ini sudah dikenai tarif atas kendaraan dari beban tarif tambahan lainnya, khususnya atas baja dan aluminium. Produsen mobil juga bisa mendapatkan pengembalian atas tarif yang telah mereka bayarkan.

    Pada saat yang sama, tarif atas suku cadang luar negeri yang digunakan untuk merakit mobil di AS, yang awalnya diperkirakan mencapai 25 persen dan mulai berlaku pada Sabtu (26/4), juga kemungkinan akan dikurangi.

    Josua juga melaporkan bahwa sebagian besar mata uang Asia menguat terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini, termasuk rupiah.

    Pada hari Jumat (2/5) mendatang, pasca libur hari buruh, rupiah disebut berpotensi melanjutkan penguatan akibat kemungkinan data ketenagakerjaan serta Produk Domestik Bruto (PDB) di AS yang melemah. Hal ini berpotensi meningkatkan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed, sehingga sentimen risk-on kembali meningkat pada perdagangan dua hari lagi.

    “Rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp16.525-16.650 per dolar AS pada hari Jumat mendatang,” kata dia.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta menguat sebesar 158 poin atau 0,94 persen menjadi Rp16.603 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.856 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Rabu sore juga menguat ke level Rp16.679 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.787 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Nurul Arifin Dorong Kesejahteraan Prajurit Jadi Prioritas Utama dalam Penguatan Pertahanan Nasional

    Nurul Arifin Dorong Kesejahteraan Prajurit Jadi Prioritas Utama dalam Penguatan Pertahanan Nasional

    JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan prajurit harus menjadi fokus utama dalam penguatan sistem pertahanan nasional. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, serta para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara, yang digelar untuk membahas isu-isu strategis pertahanan negara.

    Nurul menyoroti pentingnya peningkatan anggaran pertahanan nasional yang saat ini berada pada kisaran 0,7–0,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menyambut baik target pemerintah untuk menaikkannya menjadi 1–1,5% dari PDB sebagai langkah konkret dalam memperkuat pertahanan dan menyejahterakan prajurit.

    “Anggaran pertahanan Indonesia harus mencerminkan komitmen kita terhadap kekuatan militer yang profesional dan modern. Namun, jangan sampai kita melupakan kesejahteraan prajurit. Kenaikan anggaran ini semestinya menjadi solusi bagi peningkatan tunjangan dan fasilitas mereka di lapangan,” ujar Nurul.

    Ia juga menyambut baik rencana kenaikan anggaran makan dan lauk pauk  dari rp. 60.000/hari menjadi rp.90.0000/hari

    “Saya mengapresiasi rencana Bapak Menhan, ini adalah bentuk kepedulian bagi mereka yang berada di garda terdepan pertahanan negara. Kita harus pastikan prajurit mendapatkan kesejahteraannya,” tegasnya.

    Selain isu kesejahteraan, Nurul juga menyoroti untuk melakukan evaluasi terhadap Memorandum of Understanding (MOU) di bidang pertahanan dan mengidentifikasi keberlanjutan ataupun implementasi MoU yang ada.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertahanan menjelaskan bahwa penandatanganan MoU bersifat timbal balik dan memerlukan proses diplomatik yang tidak dapat berjalan sepihak. Ia pun meminta dukungan Komisi I DPR RI untuk mendorong percepatan melalui jalur diplomatik.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan juga menyampaikan perkembangan anggaran pertahanan yang kini telah mencapai 0,9% dari PDB, dengan target tahap pertama peningkatan menuju 1,5–1,6%. Peningkatan anggaran ini akan mendukung operasional sekitar 120.000 prajurit dan pembentukan 100 batalyon baru sebagai bagian dari pembangunan kekuatan pertahanan nasional.

    Rapat kerja ini mempertegas sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan sistem pertahanan yang kuat, modern, dan berpihak pada kesejahteraan prajurit.

  • Konferensi Pers APBN KiTa Dipantau Orang Istana, Perintah Prabowo?

    Konferensi Pers APBN KiTa Dipantau Orang Istana, Perintah Prabowo?

    Bisnis.com, JAKARTA — Utusan Istana Kepresidenan terpantau hadir dalam konferensi pers APBN KiTa pada hari ini, Rabu (30/4/2025). Biasanya, paparan tersebut hanya diikuti jajaran Kementerian Keuangan.

    Sempat tertunda beberapa bulan pada awal 2025 ini, Kementerian Keuangan kembali menggelar konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) seperti jadwal biasanya, yakni setiap akhir bulan. Pada edisi April 2025 ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjabarkan kondisi APBN per Maret 2025.

    Ada yang berbeda dalam gelaran itu, saat konferensi hendak dimulai Sri Mulyani terlebih dahulu memanggil dua orang yang bukan merupakan pejabat Kemenkeu.

    “Hari ini kita kedatangan tamu dari Istana,” kata Sri Mulyani, Rabu (30/4/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, tamu dari pihak Istana itu berjalan menghampiri Sri Mulyani dan para pejabat Kemenkeu lalu berpose untuk foto bersama.

    Salah satunya menggunakan seragam coklat lengkap dengan pin, satu lainnya mengenakan batik dominan hijau.

    Kedua orang tersebut berasal dari Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

    Pertama, yang berseragam coklat adalah Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Fritz Edward Siregar. Lalu, yang mengenakan batik adalah Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno.

    Setelah berfoto dengan Sri Mulyani dan jajarannya, mereka duduk di sisi samping bersama para Staf Ahli Menteri Keuangan. Keduanya turut memantau paparan Sri Mulyani soal kondisi APBN Maret 2025.

    Konferensi pers APBN KiTa yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (30/4/2025). / Bisnis-Annasa Rizki Kamalina

    Pada Maret 2025, APBN mencatatkan defisit Rp104,2 triliun atau setara dengan 0,43% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi Januari 2025 senilai Rp23,5 triliun dan Februari sebesar Rp31,2 triliun.

    Secara keseluruhan, pemerintah mendesain defisit APBN 2025 setahun penuh senilai Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.

    Pendapatan negara telah mencapai 17,2% dari target, sedangkan belanja negara telah mencapai 17,1% dari pagu tahun ini.

    Seiring realisasi tersebut, keseimbangan primer APBN Maret 2025 tercatat surplus Rp17,5 triliun. Sebagai perbandingan, keseimbangan primer pada Maret 2024 adalah surplus Rp122,1 triliun.

    Simak Konferensi Pers APBN KiTa edisi April 2025 sebagai berikut:

  • Defisit APBN Maret 2025 Melebar ke Rp104,2 Triliun, Ini Rinciannya

    Defisit APBN Maret 2025 Melebar ke Rp104,2 Triliun, Ini Rinciannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Maret 2025 mencatatkan defisit Rp104,2 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa defisit APBN setara dengan 0,43% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi Januari 2025 senilai Rp23,5 triliun dan Februari sebesar Rp31,2 triliun.

    Secara keseluruhan, pemerintah mendesain defisit APBN 2025 setahun penuh senilai Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.

    Sri Mulyani memaparkan bahwa pendapatan negara sepanjang Januari—Maret 2025 mencapai Rp516,2 triliun. Penerimaan pajak mencapai Rp322,6 triliun atau 14,7% dari target APBN 2025 senilai Rp2.189,2 triliun.

    “Dalam waktu satu bulan saja, pendapatan negara mengalami kenaikan Rp200 triliun sendiri,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta pada Rabu (30/4/2025).

    Sementara itu, realisasi belanja negara hingga Maret 2025 tercatat senilai Rp620,3 triliun. Pengeluaran itu terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp413,2 triliun dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp207,1 triliun.

    Seiring realisasi tersebut, keseimbangan primer APBN Maret 2025 tercatat surplus Rp17,5 triliun. Sebagai perbandingan, keseimbangan primer pada Maret 2024 adalah surplus Rp122,1 triliun.

    Pendapatan negara telah mencapai 17,2% dari target, sedangkan belanja negara telah mencapai 17,1% dari pagu tahun ini.

    “Penerimaan pajak kita yang mengalami tekanan pada Januari—Februari, sudah mulai menunjukkan suatu pemulihan yang cukup meyakinkan,” ujar Sri Mulyani.

  • Belanja Militer Global Tembus Rekor 2,72 T Dolar pada 2024, Lonjakan Tertinggi sejak Perang Dingin – Halaman all

    Belanja Militer Global Tembus Rekor 2,72 T Dolar pada 2024, Lonjakan Tertinggi sejak Perang Dingin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengeluaran atau belanja militer global mencapai rekor tertinggi sebesar 2,72 triliun dolar pada 2024.

    Jumlah ini meningkat 9,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Belanja militer 2024 tercatat sebagai kenaikan tahunan terbesar sejak berakhirnya Perang Dingin.

    Data ini dirilis oleh Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) dalam laporan terbarunya pada April 2025.

    Dikatakan, kenaikan pengeluaran militer terjadi di semua wilayah dunia, mencerminkan meningkatnya ketegangan geopolitik dan konflik bersenjata.

    Lebih dari 100 negara meningkatkan anggaran pertahanan mereka, seringkali dengan mengorbankan prioritas pemerintah lainnya. 

    Di Eropa, pengeluaran militer meningkat sebesar 17 persen, melampaui tingkat tertinggi selama era Perang Dingin.

    Peningkatan belanja militer terutama dipicu oleh konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina, dikutip dari huffingtonpost.

    Di Timur Tengah, Israel mencatat peningkatan pengeluaran militer sebesar 65 persen, tertinggi sejak Perang Enam Hari pada tahun 1967. 

    Negara-Negara dengan Pengeluaran Tertinggi

    Amerika Serikat (AS) tetap menjadi negara dengan pengeluaran militer terbesar pada 2024, mencapai 997 miliar dolar.

    Jumlah ini meningkat 5,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Angka ini mewakili 37 persen dari total pengeluaran militer global dan 66 persen dari pengeluaran NATO. 

    China berada di posisi kedua dengan pengeluaran sebesar 314 miliar dolar.

    Diikuti oleh Rusia dengan 149 miliar dolar, yang mengalami lonjakan 38 persen dan mencerminkan 7,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. 

    Jerman naik ke peringkat keempat dengan pengeluaran sebesar 88,5 miliar dolar, meningkat 28 persen dari tahun sebelumnya.

    Ini adalah posisi tertinggi Jerman sejak reunifikasi, meskipun masih sedikit di bawah target NATO sebesar 2 persen dari PDB, dikutip dari welt.de.

    Ukraina mencatat pengeluaran militer sebesar 64,7 miliar dolar, yang setara dengan 34 persen dari PDB-nya, menjadikannya negara dengan beban militer tertinggi pada 2024.

    Dampak Sosial dan Ekonomi

    SIPRI memperingatkan bahwa peningkatan fokus pada keamanan militer dapat memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi jangka panjang.

    Kenaikan pengeluaran ini sering kali mengorbankan investasi di sektor-sektor penting lainnya seperti kesehatan dan pendidikan, Reuters melaporkan.

    Trends in World Military Expenditure 2024 mencatat bahwa rata-rata pengeluaran militer sebagai persentase dari pengeluaran pemerintah meningkat menjadi 7,1 persen pada tahun 2024.

    Pengeluaran militer per kapita juga mencapai 334 dolar, tertinggi sejak tahun 1990.

    Dengan banyak negara berkomitmen untuk terus meningkatkan pengeluaran militer mereka, tren ini diperkirakan akan berlanjut dalam beberapa tahun mendatang.

    SIPRI menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran militer untuk mencegah pemborosan dan korupsi.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Pertumbuhan Investasi Melambat, Ekonom Ungkap Penyebab dan Dampaknya

    Pertumbuhan Investasi Melambat, Ekonom Ungkap Penyebab dan Dampaknya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan realisasi investasi Indonesia pada kuartal I/2025 melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan permintaan dari dalam dan luar negeri diyakini menjadi penyebabnya.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan secara eksternal, ketidakpastian global yang timbul akibat eskalasi perang dagang bisa menjadi pemicu penurunan investasi langsung.

    Yusuf mencontohkan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Amerika Serikat (AS) dan China berpotensi mengalami perlambatan akibat perang dagang. Akibatnya, terjadi penurunan permintaan komoditas utama ekspor Indonesia seperti minyak sawit (CPO) dan batu bara dari  negara-negara tersebut.

    “Hal ini diperparah penurunan indeks harga komoditas energi dari 100,8 pada 2024 menjadi 94,5 pada 2025. Penurunan harga ini tidak hanya menekan pendapatan ekspor, tetapi juga mengurangi daya tarik sektor ekstraktif bagi investor,” jelas Yusuf kepada Bisnis, Selasa (29/4/2025).

    Selain tekanan eksternal, dia meyakini faktor domestik turut memperlemah kinerja investasi. Menurutnya, ketidakpastian politik dan kebijakan fiskal di masa transisi pemerintahan mendorong pelaku usaha untuk bersikap menunggu dan mengawasi (wait-and-see).

    Akibatnya, pelaku usaha menunda ekspansi sampai regulasi dan insentif yang akan diberikan pemerintah baru sudah lebih jelas.

    Di sisi lain, sambungnya, deflasi yang terjadi pada Januari–Februari 2025 menjadi sinyal melemahnya permintaan domestik. Meskipun secara teknis menurunkan harga barang, Yusuf melihat deflasi tersebut mencerminkan turunnya daya beli masyarakat.

    “Yang pada akhirnya mengurangi prospek pasar domestik sebagai tujuan investasi dan juga menahan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi menjadi lebih besar,” ungkapnya.

    Selain itu, Yusuf melihat kondisi moneter global dan domestik juga mempengaruhi investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal. Prospek ketidakpastian global dan kenaikan harga-harga barang impor membuat bank-bank sentral cenderung menahan suku bunga.

    Dia mencontohkan Bank sentral AS Federal Reserve alias The Fed yang diprediksi hanya menurunkan suku bunga sebesar 0,5% pada 2025, yang mana lebih rendah dari ekspektasi sebelumnya. Akibatnya, bank sentral negara lain seperti Indonesia akan turut lebih lama mempertahankan suku bunga tinggi agar menahan modal asing dari pasar keuangan dalam negeri.

    Sejalan dengan itu, Yusuf meyakini biaya pinjaman akan semakin meningkat. Setidaknya itu terlihat dari adanya indikasi perlambatan pertumbuhan kredit perbankan dari 10,3% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada Februari menjadi 9,16% YoY pada Maret 2025.

    “Meskipun kredit investasi masih tumbuh cukup tinggi 13,36% YoY, perlambatan pada kredit konsumsi dan modal kerja menunjukkan menurunnya aktivitas ekonomi secara keseluruhan, yang akhirnya menahan ekspansi sektor riil,” ungkapnya.

    Masalahnya, sambung Yusuf, investasi menjadi salah satu komponen penting dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB). Sepanjang tahun lalu misalnya, investasi berkontribusi hingga 29,15% terhadap pembentukan PDB Indonesia (tertinggi kedua setelah konsumsi rumah tangga).

    “Ketika pertumbuhan PMTB [investasi] melambat, kontribusinya terhadap PDB pun menurun. Dengan demikian, perlambatan investasi menjadi salah satu faktor utama di balik melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal 2025,” tutup Yusuf.

    Data Perlambatan Investasi

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani melaporkan bahwa realisasi investasi mencapai Rp465,2 triliun selama Januari—Maret 2025. Realisasi itu tumbuh 15,9% YoY.

    Kendati demikian, jika dibandingkan dengan pertumbuhan investasi pada periode yang sama tahun lalu maka terjadi perlambatan pertumbuhan.

    BKPM mencatat realisasi investasi mencapai Rp401,5 triliun pada kuartal I/2024, yang mana angka tersebut tumbuh sebesar 22,1% YoY. Artinya, pertumbuhan investasi tahun lalu lebih tinggi daripada tahun ini.

    Rosan tidak mau mengomentari terkait perlambatan pertumbuhan investasi tersebut. Kendati demikian, dia juga menyoroti sejumlah persoalan.

    Mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu menyatakan pihaknya ingin terus melakukan penyempurnaan iklim investasi Tanah Air.

    “Bagaimana kita lebih memberikan kepastian baik dari segi waktu, baik dari perizinan,” jelas Rosan dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

    Selain itu, dia juga menyoroti persoalan premanisme yang mengganggu iklim investasi. Rosan mengaku sudah menerima keluhan dari investor terkait permasalahan tersebut.

    “Kami pun berkoordinasi dengan Kapolri dan juga dengan pemerintah daerah, untuk memastikan hal-hal ini jangan terjadi lah karena ini memberikan dampak yang negatif ya terhadap investasi yang masuk,” kata Rosan.

  • Bukti Korupsi & Kejahatan Pajak Masih Rawan, Transaksinya Tembus 8% PDB Tahun Lalu

    Bukti Korupsi & Kejahatan Pajak Masih Rawan, Transaksinya Tembus 8% PDB Tahun Lalu

    Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah merilis data tentang transaksi keuangan yang terindikasi terkait dengan dugaan tindak pidana.

    Total transaksi yang terkait dengan tindak pidana mencapai Rp1.459 triliun pada tahun 2024 lalu. Jumlah itu setara dengan 6,5% dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia berdasarkan harga berlaku sebesar Rp22.139 triliun.

    Adapun, transaksi kejahatan paling besar selama tahun lalu berasal dari tindak pidana korupsi. Jumlahnya mencapai Rp984 triliun atau sekitar 4,4% dari PDB. Peringkat kedua perpajakan yang tercatat sebesar Rp301 triliun atau 15,57% dari total penerimaan pajak tahun 2024 lalu yang tercatat sebesar Rp1.932,4 triliun.

    Jika transaksi kejahatan korupsi dan perpajakan digabungkan, maka akan diperoleh angka sebesar Rp1.760 triliun. Artinya, setiap tahun, transaksi yang terkait dengan kekayaan korupsi dan pajak mencapai 7,9% dari PDB.

    Sementara itu, tindak kejaahatan lain yang transaksinya juga cukup besar adalah perjudian yang tercatat senilai Rp68 triliun dan narkotika sebesar Rp9,75 triliun.

    Ancaman Judi Online

    Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan, saat ini Indonesia sedang menghadapi masalah judi online. Berdasarkan data, selama tahun 2025, diperkirakan perputaran dana judi online mencapai Rp1.200 triliun, sementara data tahun lalu sebesar Rp981 triliun.

    Ivan menekankan bahwa tantangan TPPU TPPT dan PPSPM ke depan akan terus berkembang dan memanfaatkan teknologi baru seperti aset kripto, hingga platform online lainnya. 

    “23 tahun merupakan waktu yang tidak singkat. Ini bukan hanya tentang apa yang sudah kita lakukan, tetapi tentang apa yang akan kita lakukan bersama ke depannya untuk menerapkan Rezim APUPPT-PPSPM,” tegas Ivan.

    Lebih lanjut Kepala PPATK menegaskan dari hasil National Risk Assesment (NRA) TPPU didapatkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana terbesar dalam TPPU. “Negara harus memberikan fokus utama dalam memberantas tindak pidana tersebut” lanjut Ivan.