Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Rupiah Menguat Lawan USD di Tengah Harapan kesepakatan AS-China – Page 3

    Rupiah Menguat Lawan USD di Tengah Harapan kesepakatan AS-China – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat tipis pada perdagangan Senin lagi ini. Penguatan rupiah ini dipengaruhi oleh harapan kesepakatan perang dagang. 

    Pada Senin (5/5/2025), nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini di Jakarta menguat sebesar 7 poin atau 0,04 persen menjadi Rp 16.431 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.438 per dolar AS.

    Analis mata uang dan komoditas Doo Financial Futures, Lukman Leong memperkirakan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat seiring harapan kesepakatan China dengan AS.

    “Rupiah diperkirakan akan kembali menguat terhadap dolar AS oleh harapan kesepakatan tarif antara China dan AS setelah Trump kembali menyinggung mengenai hal itu,” ujarnya dikutip dari Antara. 

    China disebut menyampaikan secara terbuka untuk melakukan perundingan. Adapun Trump mengatakan China menginginkan kesepakatan

    Menurut Lukman, dampak pemerintah AS resmi mencabut aturan pembebasan bea masuk (duty-free) bagi barang impor bernilai kecil (de minimis) dari China dan Hong Kong pada Jumat (2/5 tidak terlalu besar.

    “Secara nilai, hanya sekitar 5 miliar dolar AS tahun lalu,” kata dia.

    Dalam konteks perdagangan, istilah de minimis merujuk pada barang yang terlalu kecil atau tidak signifikan untuk dipertimbangkan.

    Sebelumnya, barang-barang impor senilai kurang dari 800 dolar AS (sekitar Rp13,1 juta) dibebaskan dari bea masuk. Aturan itu kemudian dicabut berdasarkan perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump pada 2 April.

    Gedung Putih mengatakan langkah itu diambil untuk menghentikan aliran ilegal obat-obatan opioid sintetis seperti fentanyl.

    Pencabutan itu juga untuk menutup “celah” dalam aturan perdagangan yang digambarkan oleh Trump sebagai “penipuan” yang merugikan bisnis kecil di AS.

    Melihat sentimen domestik, data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang diperkirakan akan menunjukkan kontraksi di kuartal I-2025 sebesar -0,89 persen. “Hal ini akan membatasi penguatan,” ungkap dia.

    Berdasarkan faktor-faktor tersebut, kurs rupiah diprediksi berkisar Rp 16.400-Rp 16.500 per dolar AS.

     

  • Proyeksi Ekonomi RI Kuartal I-2025 dari Airlangga & Sri Mulyani

    Proyeksi Ekonomi RI Kuartal I-2025 dari Airlangga & Sri Mulyani

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dari produk domestik bruto (PDB) pada siang ini, Selasa (5/5/2025). Sejumlah ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan mencapai 5% pada kuartal I-2025 ini.

    Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 14 institusi memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,94% (year on year/yoy) dan terkontraksi 0,9% dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter to quarter/qtq) pada kuartal I-2025.

    Adapun Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal bahwa ekonomi Indonesia tidak akan mencapai 5% ketika ditanya oleh awak media. Namun, dia masih meyakini bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh mendekati 5%.

    “Ya tentu kalau matematika ada pembulatan [jadi 5%],” tuturnya kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat lalu (2/5/2025).

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Tahun ini, Kuartal I, BPS belum mengeluarkan. Kita nanti melihat beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA minggu lalu.

    Sri Mulyani melihat salah satu faktor musiman yang mempengaruhi indikator ekonomi, yakni Ramadan dan Idul Fitri. Dia pun tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5%, seperti halnya tahun 2024, sebesar 5,03%.

    Adapun, polling yang dilakukan Reuters juga menunjukkan ekonomi kemungkinan tumbuh 4,91% pada kuartal I-2025, sedikit di bawah ekspansi 5,02% yang tercatat pada kuartal keempat tahun lalu.

    “Kami memperkirakan pertumbuhan konsumsi swasta akan melambat tetapi masih menyumbang setengah dari tingkat pertumbuhan utama kuartal pertama. Ekspor akan memberikan kontribusi yang lebih kecil dari sebelumnya, karena mitra dagang utama Indonesia, Tiongkok, sedang bergulat dengan ekonomi yang lemah dan meningkatnya ketegangan geopolitik,” kata Jeemin Bang, Ekonom Moody’s, dikutip dari Reuters.

    Sebagai catatan, konsumsi menyumbang sekitar 53,71% pada total PDB sehingga laju konsumsi sangat menentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Bank Mandiri melaporkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan melemah ke bawah 4,9% (yoy) di kuartal I-2025, dari sebelumnya 5,0% (yoy) di kuartal IV-2024. Hal ini mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk melakukan pengeluaran secara lebih hati-hati, karena sebagian pendapatan dialokasikan untuk tabungan berjaga-jaga.

    Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) jenis tabungan perorangan justru meningkat signifikan pada Maret 2025 atau selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri.

    Meningkatnya jumlah tabungan selama Ramadan terbilang anomali mengingat biasanya masyarakat menguras tabungan selama Ramadan karena tingginya konsumsi. Sebagai catatan, Ramadan jatuh pada 1 Maret 2025 dan berakhir pada 30 Maret sementara Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025.

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia Research, per Maret 2025, pertumbuhan DPK tabungan perorangan sebesar 6,4% year on year/yoy atau bahkan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 5,7% yoy. Pertumbuhan DPK tabungan perorangan Maret 2025 juga merupakan yang tertinggi sejak November 2022 atau sekitar 2,5 tahun terakhir.

    (haa/haa)

  • Efisiensi rampung, pemerintah buka blokir anggaran K/L Rp86 triliun

    Efisiensi rampung, pemerintah buka blokir anggaran K/L Rp86 triliun

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) didampingi Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu (kiri) dan Suahasil Nazara (kanan) menyapa wartawan sebelum memberikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/4/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

    Efisiensi rampung, pemerintah buka blokir anggaran K/L Rp86 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 02 Mei 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah telah membuka anggaran yang dicadangkan atau blokir anggaran dari 99 kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp86,6 triliun, seiring dengan selesainya pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025.

    Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 dikutip di Jakarta, Jumat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pelaksanaan Inpres telah diselesaikan. Laporan itu dilakukan pada 7 Maret 2025.

    Selanjutnya, Menkeu meminta izin kepada Presiden untuk memfokuskan kembali, merelokasi, membuka blokir anggaran, dan berbagai langkah lainnya agar belanja K/L bisa lebih tajam sesuai dengan prioritas pemerintah.

    “Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir sehingga bisa belanja lagi,” ujar Suahasil.

    Rinciannya, pembukaan blokir sebesar Rp33,11 triliun digunakan untuk restrukturisasi 23 K/L baru di Kabinet Merah Putih. Sementara Rp53,49 triliun lainnya digunakan untuk pembukaan blokir kepada 76 K/L. Nilai itu merupakan realisasi hingga 25 April 2025.

    Seiring dengan pembukaan blokir anggaran, belanja K/L mulai terakselerasi pada Maret. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, realisasi belanja K/L per Januari 2025 tercatat sebesar Rp24,4 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp83,6 triliun pada Februari atau hanya bertambah sekitar Rp59,2 triliun.

    Sementara per Maret, penyaluran belanja K/L telah mencapai Rp196,1 triliun atau bertambah Rp112,5 triliun (naik 372,4 persen dibandingkan realisasi Februari).

    “Ini yang kami sebut terjadi akselerasi belanja. Sudah sekitar 16,9 persen dari total belanja yang ada di dalam APBN, selaras dengan persentase penerimaan pendapatan. Ini akan terus kami pantau agar K/L bisa terus belanja dan meningkatkan seluruh dukungan kepada prioritas-prioritas pembangunan,” tutur Suahasil.

    Sebagai catatan, realisasi belanja negara secara keseluruhan tercatat sebesar Rp620,3 triliun (17,1 persen dari target Rp3.621,3 triliun) per 31 Maret 2025. Realisasi melalui belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp413,2 triliun (15,3 persen dari target) serta transfer ke daerah Rp207,1 triliun (22,5 persen dari target).

    Untuk BPP, sebesar Rp196,1 triliun (16,9 persen dari pagu) disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) dan sebesar Rp217,1 triliun (14,1 persen dari pagu) disalurkan melalui belanja non-K/L.

    Sementara itu, pendapatan negara yang tercatat sebesar Rp516,1 triliun (17,2 persen dari target Rp3.005,1 triliun). Penerimaan yang berasal dari perpajakan tercatat sebesar Rp400,1 triliun (16,1 persen dari target), terdiri dari Rp322,6 triliun dari penerimaan pajak (14,7 persen dari target) serta Rp77,5 triliun dari kepabeanan dan cukai (25,7 persen dari target). Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat senilai Rp115,9 triliun (22,6 persen dari target).

    Dengan demikian, defisit per Maret sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), setara dengan 16,9 persen dari target APBN 2025.

    Sumber : Antara

  • Ada Sinyal Ekonomi Kuartal I/2025 Tak Sampai 5%, Begini Kata Menko Airlangga

    Ada Sinyal Ekonomi Kuartal I/2025 Tak Sampai 5%, Begini Kata Menko Airlangga

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dari produk domestik bruto, tidak akan menyentuh 5% pada kuartal I/2025. 

    Sementara pemerintah telah memasang target pertumbuhan PDB sebesar 5,2% untuk keseluruhan tahun ini. 

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditanya apakah masih akan optimistis tumbuh 5% pada kuartal pertama, dirinya hanya memberikan sinyal pertumbuhan ekonomi akan tetap berada di kisaran 5%. 

    “Ya tentu kalau matematika ada pembulatan [jadi 5%],” tuturnya kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (2/5/2025). 

    Berdasarkan estimasi dari 21 ekonom yang Bloomberg himpun, konsensus proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2025 menunjukkan nilai tengah (median) di angka 4,93%. 

    Estimasi terendah sebesar 4,7% dari Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian dan ekonom OCBC Lavanya Venkateswaran. Sementara estimasi tertinggi yang menunjukkan optimisme, adalah ekonom PT Bank UOB Indonesia Enrico Tanuwidjadja dengan angka 5,1%. 

    Bank pelat merah, dalam hal ini Office of Chief Economist (OCE) Bank Mandiri pun memproyeksikan pertumbuhan yang tidak mencapai 5%. 

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 4,91% YoY pada kuartal I/2025, lebih rendah dari 5,02% pada kuartal IV/2024.

    “Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan melambat di bawah 4,9% YoY, yang mencerminkan kecenderungan pengeluaran defensif karena rumah tangga mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk berjaga-jaga,” kata Asmo dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025). 

    Sementara belanja pemerintah diperkirakan akan melambat menjadi 3,3% YoY pada kuartal I/2025, dari 4,3% pada kuartal sebelumnya, di tengah penyesuaian kebijakan dan lambatnya pencairan anggaran pada awal tahun. 

    Hal ini juga membebani investasi, yang diperkirakan tumbuh 1,7% YoY pada kuartal I/2025, turun dari 4,9% di kuartal sebelumnya. 

    Asmo menilai tertundanya pencairan fiskal, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur dan investasi yang didukung pemerintah, telah menyebabkan laju pembentukan modal yang lebih lambat selama periode tersebut.

    Adapun kinerja perdagangan eksternal diperkirakan akan melemah pada awal tahun 2025, yang mencerminkan melemahnya momentum perdagangan global.

    Senada, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikan pertumbuhan di level 4,93%. Dirinya mengamini belanja pemerintah yang lebih lambat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. 

    “Apalagi tahun lalu juga ada belanja pemilu di kuartal yang sama, ada faktor high base effect,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (2/5/2025). 

    David menyampaikan selain belanja pemerintah, harga komoditas juga rata-rata lebih rendah dibanding kuartal I/2024. 

    Adapun, BPS akan mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 pada Senin (5/5/2025) pukul 11.00 WIB.

  • Airlangga Sebut Deregulasi Bakal Perbaiki PMI Manufaktur RI yang Terkontraksi

    Airlangga Sebut Deregulasi Bakal Perbaiki PMI Manufaktur RI yang Terkontraksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa upaya pemerintah melakukan deregulasi dapat membantu dunia industri manufaktur bernapas, setelah PMI Manufaktur terkontraksi.

    Pasalnya, data PMI S&P Global Purchasing Managers’Index (PMI) yang rilis pada Jumat (2/5/2025) menunjukkan bahwa indeks manufaktur Indonesia berada di level 46,7. Angka itu turun drastis dari bulan sebelumnya yang sebesar 52,4 sekaligus terjadi kontraksi, karena posisi PMI berada di bawah 50.

    Airlangga melihat anjloknya indikator manufaktur ini lebih akibat perang dagang yang terjadi. 

    “PMI turun kan karena perang dagang. Jadi dunia kan perdagangan shrinking, pertumbuhan Amerika juga negatif. Jadi ini namanya optimisme yang terganggu oleh trade war,” ujarnya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (2/5/2025). 

    Terlebih, Bank Dunia atau World Bank memproyeksikan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) industri Tanah Air akan melandai pada tahun ini menjadi 3,8% dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,2%. 

    Dalam laporan terbarunya, Macro Poverty Outlook (MPO) for East Asia and Pacific edisi April 2025, Bank Dunia memproyeksikan adanya perlambatan sebesar -1,4% tersebut akibat kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengganggu perdagangan global.  

    Airlangga melihat perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan China yang terhenti karena perang dagang memberikan efek negatif ke industri dalam negeri. 

    Di mana Indonesia turut menjadi bagian dari supply chain atau rantai pasok perdagangan global. 

    “Jadi kami lakukan saja ke depan apa-apa yang harus dilakukan agar biaya untuk manufaktur itu tidak ada biaya tinggi, [yakni] deregulasi,” lanjutnya. 

    Ke depan, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah tetap optimistis terhadap industri Tanah Air akan tetap positif. Apalagi, pemerintah telah membuat satgas deregulasi yang akan menyiapkan sejumlah paket kebijakan. 

    Terlebih, Airlangga memandang kawasan regional, alias Asean, relatif aman. Pemerintah juga mendorong percepatan penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) untuk mendorong perdagangan dengan Eropa. 

     “Memang sudah waktunya untuk mendiversifikasi pasar ekspor dan menurunkan hambatan tarif. Kalau kita turun, yang lain juga menurunkan, maka produk kita akan lebih kompetitif ke depan,” tuturnya. 

    Sebagaimana diketahui dalam menanggapi tarif Trump, pemerintah sedang dalam pembahasan terkait dengan perizinan impor, terkait dengan Angka Pengenal Impor (API), Online Single Submission (OSS), deregulasi perpajakan dan kepabeanan. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan hambatan perdagangan dan non-perdagangan saat ini menjadi fokus Pemerintah Indonesia. Secara berkelanjutan, Indonesia melakukan evaluasi terhadap berbagai hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif, guna menciptakan iklim perdagangan yang lebih terbuka dan efisien. 

    “Di sisi tarif, sebagian besar tarif Indonesia sebenarnya sangat rendah, tetapi kami akan selalu mengevaluasi dan melihat apakah ada area yang dapat kami tingkatkan di sisi tarif,” ujarnya.

    Terkait hambatan non-tarif, Menkeu mengakui bahwa Indonesia masih memiliki sejumlah mekanisme yang kerap menjadi perhatian karena dianggap mencegah perdagangan.

    “Baik dalam bentuk proses administrasi, misalnya dalam proses bea cukai saat mengimpor barang, atau dalam hal penilaian, prosedur perpajakan, atau karantina untuk produk pertanian,” lanjutnya. 

  • Pendapatan Indonesia Terjun Bebas, Utang Membengkak

    Pendapatan Indonesia Terjun Bebas, Utang Membengkak

    GELORA.CO – Kondisi fiskal Indonesia diproyeksikan menghadapi tekanan berat pada tahun ini dengan penurunan rasio penerimaan negara dan meningkatnya beban utang.

    Dalam laporan Macro Poverty Outlook yang dirilis pada 4 April 2025, Bank Dunia bahkan menyebut rasio penerimaan Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2024 menjadi yang paling rendah di antara negara berpendapatan menengah.

    “Rasio penerimaan Indonesia terhadap PDB pada 2024 sebesar 12,7 persen merupakan yang terendah di antara negara-negara berpendapatan menengah,” tulis Bank Dunia, dikutip Jumat, 2 Mei 2025.

    Penurunan kinerja penerimaan tersebut sebagian besar disebabkan oleh tidak tercapainya target penerimaan pajak. Bank Dunia mencatat, sekitar 6,4 persen dari PDB potensi penerimaan pajak Indonesia gagal terkumpul sepanjang tahun lalu.

    Ke depan, Bank Dunia memperkirakan rasio penerimaan Indonesia akan merosot lebih dalam lagi menjadi 11,9 persen terhadap PDB pada 2025. Angka ini berada di bawah target 12,3 persen yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025. 

    Lembaga internasional itu baru memperkirakan pemulihan rasio penerimaan menjadi 12,3 persen pada 2026, dan naik tipis menjadi 12,4 persen pada 2027.

    Di sisi lain, rasio utang Indonesia juga diperkirakan akan mengalami peningkatan. Menurut proyeksi Bank Dunia, rasio utang akan naik dari 39,2 persen terhadap PDB pada 2024 menjadi 40,1 persen tahun ini. 

    Tren kenaikan ini diprediksi berlanjut hingga mencapai 40,8 persen pada 2026 dan 41,4 persen pada 2027.

    Sementara itu, pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menargetkan rasio utang di angka 39,15 persen terhadap PDB pada 2025. 

    Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjaga rasio utang di bawah 40 persen hingga 2029, yakni di kisaran 39,01 hingga 39,10 persen.

  • China Tinjau Kemungkinan Negosiasi Tarif Impor dengan AS – Page 3

    China Tinjau Kemungkinan Negosiasi Tarif Impor dengan AS – Page 3

    Febri mencatat, selama bulan April 2025 terdapat 20 subsektor industri yang mengalami ekspansi, dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 91,9 persen.

    “Subsektor IKI dengan nilai tertinggi pada bulan April 2025 ini adalah industri percetakan dan reproduksi media rekaman serta industri barang galian bukan logam,” paparnya.

    Sementara itu, sebanyak tiga subsektor tercatat mengalami kontraksi. Ketiga subsektor tersebut yakni industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, lalu industri kayu, barang dari kayu dan gabus, serta industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer.

    “Jika melihat dari pesanan baru, penurunan IKI ini juga disebabkan karena penurunan pesanan baru sebesar 4,05 poin, sehingga mengalami kontraksi (besarannya) 49,64 (poin),” Febri menjelaskan.

    “Jadi, kira-kira kalau bahasa sederhana, order terhadap industri produksi itu berkurang dan lebih berkurang dibandingkan bulan sebelumnya,” tambahnya.

  • Kemenkeu Buka Blokir Anggaran Rp 86 Triliun Setelah Efisiensi Rampung – Page 3

    Kemenkeu Buka Blokir Anggaran Rp 86 Triliun Setelah Efisiensi Rampung – Page 3

    Sebagai catatan, realisasi belanja negara secara keseluruhan tercatat sebesar Rp620,3 triliun (17,1 persen dari target Rp3.621,3 triliun) per 31 Maret 2025.

    Realisasi melalui belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp413,2 triliun (15,3 persen dari target) serta transfer ke daerah Rp207,1 triliun (22,5 persen dari target).

    Untuk BPP, sebesar Rp196,1 triliun (16,9 persen dari pagu) disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) dan sebesar Rp217,1 triliun (14,1 persen dari pagu) disalurkan melalui belanja non-K/L.

    Sementara itu, pendapatan negara yang tercatat sebesar Rp516,1 triliun (17,2 persen dari target Rp3.005,1 triliun). Penerimaan yang berasal dari perpajakan tercatat sebesar Rp400,1 triliun (16,1 persen dari target), terdiri dari Rp322,6 triliun dari penerimaan pajak (14,7 persen dari target) serta Rp77,5 triliun dari kepabeanan dan cukai (25,7 persen dari target). Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat senilai Rp115,9 triliun (22,6 persen dari target).

    Dengan demikian, defisit per Maret sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), setara dengan 16,9 persen dari target APBN 2025.

     

  • Kurs USD – IDR Hari Ini di BCA dan Mandiri, Cek di Sini! – Page 3

    Kurs USD – IDR Hari Ini di BCA dan Mandiri, Cek di Sini! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan Jumat (2/5/2025) pagi di Jakarta, melemah sebesar 25 poin atau 0,15 persen menjadi Rp 16.602 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.577 per dolar AS.

    Sedangkan berdasarkan kurs BCA di hari yang sama pukul 12:08 WIB, untuk Counter kurs jual USD di angka Rp 16.595,00 dan kurs beli Rp 16.295,00. Untuk Bank Mandiri di Counter tercatat Kurs USD USD – IDR untuk beli di angka Rp 16.275 per USD sedangkan jual di RP 16.625 per USD.

    Untuk diketahui, Kurs Jual adalah kurs yang digunakan jika Anda akan menukarkan rupiah dengan mata uang asing. Sementara Kurs Beli adalah kurs yang digunakan saat Anda hendak menukarkan mata uang asing dengan rupiah.

    Analisis 

    Analis mata uang dan komoditas Doo Financial Futures, Lukman Leong memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah seiring pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas potensi kesepakatan tarif dengan sejumlah negara.

    “Rupiah diperkirakan akan melemah terhadap dolar AS yang menguat secara luas merespons pernyataan Trump akan potensi kesepakatan tarif dengan India, Korea, Jepang dan China,” ujarnya dikutip dari Antara.

    Kesepakatan dengan negara-negara tersebut diharapkan akan meredakan resesi pada ekonomi AS.

    Presiden di Peterson Institute for International Economics (PIIE) Adam Posen baru-baru ini menempatkan risiko resesi AS sebesar 65 persen, dengan menyoroti ketidakpastian kebijakan AS.

    Peneliti senior nonresiden di PIIE Gary Clyde Hufbauer juga memprediksi resesi akan terjadi pada paruh kedua tahun ini, seiring dugaannya terhadap sentimen konsumen yang suram dan ketidakpastian dunia usaha akan membebani kinerja kuartal II-2025 ekonomi AS.

    The Kobeissi Letter, sebuah publikasi finansial, turut mencatatkan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) awal pada kuartal I-2025 tercatat negatif 0,3 persen, jauh di bawah ekspektasi 0,3 persen. Hal ini menandakan angka PDB negatif terendah dan pertama sejak kuartal II-2022, yang berarti kontraksi PDB di AS telah dimulai dan berbagai indikator kini menunjukkan resesi menjadi skenario dasar pada tahun 2025.

    “Fokus investor saat ini lebih besar pada perkembangan seputar tarif,” ucap Lukman.

     

  • Efisiensi Anggaran ala Presiden Prabowo: Ekonomi Kuartal I/2025 Diprediksi Tak Sampai 5%

    Efisiensi Anggaran ala Presiden Prabowo: Ekonomi Kuartal I/2025 Diprediksi Tak Sampai 5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025 akan melambat dan tak mampu mencapai 5% karena adanya efisiensi belanja yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala Ekonom Bank Central Asia (BBCA) David Sumual memproyeksikan pertumbuhan di level 4,93% pada kuartal I/2025. Ia mengamini belanja pemerintah yang lebih lambat menjadi salah satu sebab pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. 

    “Apalagi tahun lalu juga ada belanja Pemilu di kuartal yang sama, ada faktor high base effect,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (2/5/2025). 

    David menyampaikan, selain belanja pemerintah, harga komoditas juga rata-rata lebih rendah dibanding kuartal I/2024. 

    Dari kacamata riil, David melihat yang masih membantu pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) adalah inflasi yang rendah, khususnya untuk konsumsi (PDB konsumsi riil stagnan). Sementara itu, untuk investasi, sebagian besar indikator menunjukkan perlambatan. 

    Senada, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyampaikan bahwa belanja pemerintah pada kuartal I/2025 diperkirakan mengalami kontraksi -2,88% secara tahunan atau year on year (YoY). 

    Angka tersebut berbanding terbalik dengan lonjakan belanja pemerintah sebesar 20,44% pada kuartal I/2024. 

    Pelemahan belanja tersebut tercermin dalam realisasi APBN hingga Maret 2025, yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah baru mencapai 17,1% dari pagu. 

    “Masih relatif rendahnya penyerapan belanja negara ini turut menjadi faktor pelemahan agregat permintaan dan aktivitas sektor publik, meskipun pemerintah mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp17,5 triliun,” ujar Josua. 

    Josua memproyeksikan pertumbuhan kuartal I/2025 sebesar 4,91%, mencerminkan kombinasi dari konsumsi yang masih solid namun melemah, belanja pemerintah yang tertahan, serta investasi dan ekspor yang belum sepenuhnya pulih akibat tekanan global. 

    Ketidakpastian eksternal, khususnya tarif dagang AS dan prospek perlambatan global, menambah risiko terhadap outlook jangka pendek. Dalam konteks ini, kata Josua, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan permintaan domestik di kuartal-kuartal berikutnya.

    Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama ekonomi diperkirakan tumbuh 4,50% YoY, melambat dari 4,91% pada kuartal I/2024. 

    Investasi (PMTB) diperkirakan tumbuh 3,11% YoY, relatif stabil, ditopang oleh realisasi investasi riil yang meningkat 15,9% YoY pada kuartal I/2025 menjadi Rp465,2 triliun. 

    Namun, secara kuartalan, pertumbuhan investasi diperkirakan terkontraksi -6,50%, mengindikasikan kehati-hatian investor, terutama dari sisi PMA yang tumbuh lebih lambat (12,7% YoY) dibanding PMDN (19,1% YoY). 

    Faktor eksternal seperti tarif dagang AS dan ketegangan geopolitik menjadi risiko penahan ekspansi lebih lanjut, sekalipun sektor hilirisasi logam dasar masih aktif menarik investasi.

    Adapun BPS akan mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 pada pekan depan, Senin (5/5/2025) pukul 11.00 WIB.