Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Tim Luhut Ungkap Biang Kerok Ekonomi RI Loyo di Kuartal I

    Tim Luhut Ungkap Biang Kerok Ekonomi RI Loyo di Kuartal I

    Jakarta, CNBC Indonesia – Loyonya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 di bawah 5% ternyata salah satunya dipicu oleh efisiensi anggaran pemerintah yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 hanya mampu melaju 4,87% secara tahunan atau year on year (yoy), merosot dari laju pertumbuhan kuartal IV-2024 yang sebesar 5,02%. Dibanding kuartal I-2024 bahkan anjlok dalam, karena saat itu masih mampu tumbuh 5,11%.

    “Dulu DEN sudah mengingatkan turunnya, risiko turunnya government consumption akibat the so-called efisiensi ini,” ujar Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Prof. Arief Anshory Yusuf kepada CNBC Indonesia, Senin (5/5/2025).

    Dalam struktur ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) kuartal I-2025, konsumsi pemerintah memang menjadi satu-satunya yang mengalami kontraksi, dengan minus 1,38%. Konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh 4,89% meski di bawah 5%, investasi atau PMTB tumbuh 2,12%, ekspor 6,78%, konsumsi LNPRT 3,07%, dan impor tumbuh 3,96%.

    Meskipun, kontribusi konsumsi pemerintah ke PDB terbilang kecil, hanya 5,88%, bila dibandingkan konsumsi rumah tangga yang sebesar 54,53%, PMTB 28,03%, dan ekspor 22,3%.

    Arief menegaskan, namun yang menjadi masalah efisiensi anggaran ini terjadi saat daya beli masyarakat tengah ambruk, padahal daya beli yang tercermin dari konsumsi rumah tangga lajunya telah melambat di bawah 5% sepanjang tahun lalu.

    Terakhir kali pertumbuhan konsumsi rumah tangga tumbuh di atas 5% terjadi pada kuartal III-2023, yakni sebesar 5,05%. Setelahnya, yakni pada kuartal IV-2023 hanya tumbuh 4,47%, kuartal I-2024 tumbuh 4,91%, kuartal II-2024 sebesar 4,93%, kuartal III-2024 menjadi 4,91%, dan kuartal IV-2024 sebesar 4,98%.

    “Ini saya kira harus jadi perhatian karena tidak semua elemen di pemerintah percaya daya beli konsumen melemah,” ucap Arief.

    “Padahal fakta-fakta sudah disodorkan oleh DEN dari mulai penurunan upah riil juga kenaikan share dari defensive consumption spending,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, untuk mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% pada sisa kuartal tahun ini, terutama di tengah hilangnya faktor musiman yang mendorong konsumsi masyarakat seperti perayaan tahun baru, hingga hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Lebaran, belanja pemerintah harus kembali digeliatkan.

    “Saya kira atensi kita segera harus ke membalikkan government consumption,” tutur Arief.

    Ia juga mengatakan, pemerintah harus segera menyelesaikan rancangan kebijakan deregulasi, yang telah diamanatkan Presiden Prabowo Subianto supaya investasi kembali tumbuh kencang. Sebab, investasi atau PMTB yang menjadi komponen kedua terbesar penyumbang PDB pada kuartal I-2025 hanya tumbuh 2,12%. Kuartal IV-2024, pertumbuhan PMTB mencapai 5,03%, sedangkan kuartal I-2025 masih mampu mencapai 3,78%.

    “Mempercepat deregulasi supaya investasi bisa masuk dan tidak menutup kemungkinan kita usulkan stimulus untuk mengangkat konsumsi rumah tangga juga,” ujar Arief.

    Menurut Arief, pemerintah juga akan menyelesaikan negosiasi tarif dagang dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump supaya pertumbuhan ekspor tak tertekan ke depannya.

    “Negosiasi dengan US menjadi krusial supaya ekspor tidak terlalu kolaps,” tegas Arief.

    Yang jelas, ia menegaskan, fokus utama ke depan adalah mempercepat belanja APBN supaya ekonomi dapat terus terjaga pertumbuhannya di tengah melempemnya kemampuan belanja masyarakat.

    “Jadi ya harus lah (pemerintah belanja), minus gitu year on year. Dan itu yang mendorong perlambatan growth,” tuturnya.

    Arief juga menekankan bahwa DEN akan mengusulkan paket insentif kepada pemerintah supaya bisa diramu untuk menjaga daya beli masyarakat. “Tapi belum dipikirkan. Sangat mungkin discount listrik lagi karena paling tepat sasaran,” tegas Arief.

    (haa/haa)

  • Dibanding Banyak Negara, Kita dalam Kondisi Baik

    Dibanding Banyak Negara, Kita dalam Kondisi Baik

    JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87 persen (yoy) di kuartal I-2025 merupakan realisasi yang cukup baik dibandingkan negara-negara lainnya di tengah situasi global yang bergejolak.

    Sekadar informasi, negara tetangga seperti Malaysia pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2025 sebesar 4,4 persen, sementara Singapura sebesar 3,8 persen.

    “Pertumbuhan 4,87 persen. Saya rasa banyak yang pernah memprediksi jauh di bawah. Artinya hasil 4,87 persen ini baik. Dan kalau kita komparasi juga dengan angka-angka di banyak negara, kita dalam kondisi yang baik dengan situasi yang seperti ini,” ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin, 5 Mei.

    Saat ini, kondisi global sedang bergejolak di tengah isu perang dagang, serta memanasnya konflik antara Pakistan dan India. Meski begitu, ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh.

    Selain itu, sambung Erick, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amarika Serikat (AS) juga mulai mengalami pemulihan. Begitu juga dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    “Rupiah sudah mulai kembali ke arah yang baik. Bursa juga sudah mulai bounce back. Saya rasa, seperti yang diprediksikan oleh banyak pengamat itu salah, justru kondisi kita baik,” ucapnya.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 mencapai 4,87 persen secara year on year (yoy) atau melambat jika dibandingkan dengan kuartal I 2024 yang mencapai 5,11 persen.

    Adapun pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 melambat 0,98 bila dibandingkan kuartal IV-2024 yang mencapai 5,02 persen (yoy).

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan ekonomi indonesia berdasarkan produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada kuartal I 2025 atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.665,9 triliun dan atas harga konstan mencapai Rp3.264,5 triliun.

    Selain itu, Amalia menyampaikan bila berdasarkan lima lapangan usaha tertinggi dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi yang menunjukkan pertumbuhan positif. Sedangkan pertambangan mengalami pertumbuhan negatif.

    Amalia menyampaikan sektor pertanian, tumbuh sebesar 10,52 persen didukung oleh panen raya dan meningkatnya produksi tanaman padi dan jagung sehingga berkontribusinya terhadap total PDB sebesar 12,66 persen.

    Kemudian, industri pengolahan tumbuh sebesar 4,55 persen sehingga berkontribusi terhadap total PDB sebesar 19,25 persen, selanjutnya transportasi dan pergudangan tumbuh 9,01 persen yang memberikan kontribusi ke PDB sebesar 6,08 persen.

    “Kemudian ada juga jasa lainnya yang relatif tumbuh tinggi karena ditopang oleh meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara selama triwulan I-2025,” katanya dalam konferensi pers, Senin, 5 Mei.

  • Ketua Komisi XII DPR Ungkap Keuntungan & Tantangan Program Hilirisasi

    Ketua Komisi XII DPR Ungkap Keuntungan & Tantangan Program Hilirisasi

    Jakarta –

    Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menyampaikan keuntungan dari hilirisasi kepada perekonomian di Indonesia. Saat ini pemerintah tengah menggenjot hilirisasi pada 28 komoditas strategis yang tersebar di delapan sektor utama.

    Di antaranya, nikel yang diproyeksikan memberi kontribusi signifikan, seperti akan terciptanya 180 ribu lapangan kerja baru dan tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) senilai US$ 15,8 miliar pada tahun 2030.

    Komoditas lain seperti kelapa sawit juga menjadi pilar penting dalam strategi hilirisasi. Bambang menyarankan hilirisasi dijadikan sebagai gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa.

    “Ini bukan semata soal industri, tapi soal arah masa depan bangsa. Hilirisasi harus menjadi gerakan nasional. Semua anak bangsa harus punya perspektif yang sama bahwa inilah jalan menuju kemandirian dan kemajuan Indonesia,” tegas Bambang, dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).

    Menurutnya, hilirisasi bukan sekadar kebijakan ekonomi sektoral, tetapi sebuah strategi jangka panjang untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam (SDA) dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

    Bambang menegaskan kebijakan hilirisasi telah memiliki dasar hukum kuat sejak disahkannya Undang-Undang Minerba pada 2009, yang kemudian diperkuat lewat revisi UU No. 3 Tahun 2020 dengan pelarangan ekspor bijih mineral mentah.

    Pemerintah juga telah membentuk Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang diketuai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kebijakan hilirisasi ini dinilai berhasil menciptakan nilai tambah dalam negeri, membuka lapangan kerja berkualitas, serta memperkuat kontrol atas kekayaan SDA Indonesia.

    Di sisi lain, Bambang juga mengingatkan tantangan di lapangan, di antaranya terbatasnya infrastruktur, kurangnya kesiapan SDM dan teknologi, regulasi yang tumpang tindih, lemahnya sistem logistik dan kawasan industri, hingga minimnya peran UMKM akibat sulitnya akses pembiayaan.

    Selain itu, tekanan global terhadap pengurangan emisi karbon juga menuntut pengembangan industri hilir yang ramah lingkungan.

    Menjawab tantangan itu, Bambang mendorong kolaborasi antarsektor dan lintas kementerian untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat regulasi, serta menciptakan iklim investasi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi industri, dukungan terhadap pelaku usaha lokal, serta program pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja.

    “Kalau kita ingin berdikari secara ekonomi dan jadi pemain global, hilirisasi harus jadi kesadaran kolektif. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tugas kita bersama sebagai bangsa,” tutupnya.

    (ada/hns)

  • Ekonomi RI Tumbuh Melambat, Kadin Optimistis Bisa Tembus 5% di Kuartal II/2025

    Ekonomi RI Tumbuh Melambat, Kadin Optimistis Bisa Tembus 5% di Kuartal II/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) optimistis ekonomi mampu tumbuh di level 5% pada kuartal II/2025, kendati saat ini masih terseok-seok. 

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan ekonomi yang melambat di kuartal I/2025 menjadi catatan sekaligus peringatan bagi dunia usaha dan pemerintah untuk membuat strategi dan kebijakan yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal berikutnya.

    Namun, Sarman menyebut tidak adanya momentum yang mampu menggenjot konsumsi rumah tangga pada kuartal II dan III juga menjadi tantangan bagi Indonesia. Meski begitu, dia mengatakan pemerintah dan dunia usaha bisa memanfaatkan momentum libur Natal dan Tahun Baru pada kuartal IV mendatang.

    “Itu menjadi catatan-catatan dan kita harus selalu optimis bagaimana kita mampu mengembalikan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal II/2025 nanti di angka 5%,” kata Sarman kepada Bisnis, Senin (5/5/2025).

    Sarman menuturkan pertumbuhan ekonomi yang melambat pada tiga bulan pertama 2025 juga telah diprediksi dunia usaha. Hal ini terlihat dari penurunan pemudik di Hari Raya Idulfitri dari 193 juta orang pada tahun lalu menjadi 146 juta orang di tahun ini. Alhasil, konsumsi rumah tangga dan perputaran uang tidak sebesar seperti tahun yang lalu.

    “Kami sudah memprediksi sekalipun masih ada rasa optimisme bisa mencapai 5% [di kuartal I/2025],namun realitasnya hanya mencapai 4,87%,” ucapnya.

    Padahal, kata Sarman, libur Idulfitri menjadi momentum perputaran uang terbesar di Indonesia dan kenaikan konsumsi rumah tangga yang diharapkan mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi.

    Kendati demikian, Sarman menyatakan pelaku usaha masih optimistis untuk berekspansi, meski pertumbuhan ekonomi sedikit tertekan.

    “Dengan keseriusan dan juga responsif dari pemerintah, kami berharap bahwa pertumbuhan ekonomi kita ke depan ini juga akan semakin membaik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan Kadin akan mendukung berbagai upaya dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai program strategis, yang diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga bisa stabil dan meningkat ke depan.

    Di samping itu, Kadin juga berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas harga-harga pokok pangan agar tidak ada rasa kekhawatiran bagi masyarakat. Serta, tidak adanya kenaikan harga terhadap kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti arga tarif listrik, gas, hingga bahan bakar minyak (BBM).

    “Kami ingin agar konsumsi rumah tangga kita ke depan ini harus semakin optimal, karena bagaimanapun hampir 60% pertumbuhan ekonomi kita masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, tren perlambatan pertumbuhan ekonomi berlanjut ke awal tahun ini akibat konsumsi masyarakat dan investasi yang melambat, serta belanja pemerintah yang terkontraksi.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap ekonomi kuartal I/2025 tumbuh 4,87% secara tahunan, atau melambat dari 5,11% year-on-year (yoy) pada kuartal I/2024.

    Adapun, konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% produk domestik bruto (PDB) hanya naik 4,89%. Angkanya lebih rendah dari setahun sebelumnya sekaligus kembali berkinerja di bawah rata-rata historisnya yang tumbuh 5%.

    Di sisi lain, konsumsi pemerintah terkontraksi 1,38% yoy di tengah efisiensi belanja pemerintah yang memangkas belanja perjalanan dinas serta belanja barang dan jasa.

  • Dorong Ekonomi, DPR Minta Hilirisasi Jadi Prioritas Lintas Sektor

    Dorong Ekonomi, DPR Minta Hilirisasi Jadi Prioritas Lintas Sektor

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyerukan agar hilirisasi dijadikan sebagai gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Menurutnya, hilirisasi bukan sekadar kebijakan ekonomi sektoral, tetapi sebuah strategi jangka panjang untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam (SDA) dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

    “Ini bukan semata soal industri, tapi soal arah masa depan bangsa. Hilirisasi harus menjadi gerakan nasional. Semua anak bangsa harus punya perspektif yang sama bahwa inilah jalan menuju kemandirian dan kemajuan Indonesia,” jelas Bambang, Senin (5/5/2025).

    Ia menegaskan, kebijakan hilirisasi telah memiliki dasar hukum kuat sejak disahkannya Undang-Undang Minerba pada 2009, yang kemudian diperkuat lewat revisi UU No. 3 Tahun 2020 dengan pelarangan ekspor bijih mineral mentah. Pemerintah juga telah membentuk Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang diketuai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kebijakan hilirisasi ini dinilai berhasil menciptakan nilai tambah dalam negeri, membuka lapangan kerja berkualitas, serta memperkuat kontrol atas kekayaan SDA Indonesia.

    Saat ini, pemerintah tengah menggenjot hilirisasi pada 28 komoditas strategis yang tersebar di delapan sektor utama. Di antaranya, nikel yang diproyeksikan memberi kontribusi signifikan: 180 ribu lapangan kerja baru dan tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) senilai USD 15,8 miliar pada tahun 2030. Komoditas lain seperti kelapa sawit juga menjadi pilar penting dalam strategi hilirisasi.

    Namun, politisi Partai Golkar ini juga mengingatkan adanya tantangan serius di lapangan: terbatasnya infrastruktur, kurangnya kesiapan SDM dan teknologi, regulasi yang tumpang tindih, lemahnya sistem logistik dan kawasan industri, hingga minimnya peran UMKM akibat sulitnya akses pembiayaan. Selain itu, tekanan global terhadap pengurangan emisi karbon juga menuntut pengembangan industri hilir yang ramah lingkungan.

    Menjawab tantangan itu, Bambang mendorong kolaborasi antarsektor dan lintas kementerian untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat regulasi, serta menciptakan iklim investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi industri, dukungan terhadap pelaku usaha lokal, serta program pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja.

    “Kalau kita ingin berdikari secara ekonomi dan jadi pemain global, hilirisasi harus jadi kesadaran kolektif. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tugas kita bersama sebagai bangsa,” pungkas Bambang.

    (dpu/dpu)

  • Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Cuma 4,87 Persen, Erick Thohir: Lebih Baik Dibanding Banyak Negara  – Halaman all

    Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Cuma 4,87 Persen, Erick Thohir: Lebih Baik Dibanding Banyak Negara  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87 persen pada kuartal I 2025 merupakan capaian yang baik dibandingkan banyak negara.

    “Pertumbuhan 4,87 persen saya rasa banyak yang pernah memprediksi jauh dibawah artinya hasil 4,87 persen, ini baik dan kalau kita komparasi juga dengan angka-angka di banyak negara,” kata Erick Thohir saat Konferensi Pers di Kantor BUMN, Senin (5/5/2025).

    Bahkan menurut Erick, kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia terus membaik dibuktikan dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang menguat setelah sempat melemah.

    “Bursa juga sudah mulai bounce back. Saya rasa seperti yang diprediksikan oleh banyak pengamat itu salah. Maksudnya kondisi kita baik,” jelas dia.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2025 mencapai 4,87 persen.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, jumlah tersebut berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) pada kuartal I 2025, atas dasar harga berlaku sebesar Rp 5.665,9 triliun, dan atas dasar harga konstan Rp 3.264,5 triliun.

    “Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 adalah sebesar 4,87 persen, bila dibandingkan dengan kuartal I 2024 atau secara year on year,” kata Amalia dalam Konferensi Pers, Senin (5/5/2025).

    Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I tercatat lebih rendah dibanding triwulan IV-2024 yang tumbuh 5,02 persen secara tahunan atau (year on year/YoY).

    Amalia menyatakan, ekonomi Indonesia jika dibandingkan dengan kuartal IV tahun 2024 terkontraksi sebesar 0,98 persen. Pertumbuhan ekonomi ini juga lebih rendah dibanding kuartal I tahun 2024 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,11 persen secara YoY.

    “Pertumbuhan ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan kuartal I 2024 yang tumbuh 5,11 persen,” jelas Amalia.

    Sementara itu, Amalia menyebut bahwa pelambatan pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan pola yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

    “Secara quartal to quartal, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya di setiap kuartal ke satu itu relatif selalu lebih rendah dibandingkan dengan kuartal keempat tahun sebelumnya,” ungkap Amalia.

  • Siap-Siap! Pemerintah Bagi-Bagi Bansos Lagi agar Ekonomi RI Tumbuh 5%

    Siap-Siap! Pemerintah Bagi-Bagi Bansos Lagi agar Ekonomi RI Tumbuh 5%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 yang melaju di bawah 5% dipicu oleh perlambatan ekonomi secara global. Maka, aktivitas ekonomi domestik ke depan akan dijaga dengan gelontoran belanja pemerintah melalui berbagai kebijakan bantuan sosial atau bansos hingga insentif.

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bansos akan menjadi sangat penting ke depan untuk menjaga aktivitas ekonomi dalam negeri. Maka, efisiensi anggaran sebagaimana yang telah dilaksanakan sejak awal tahun tak akan lagi dijalankan pada kuartal II.

    “Faktornya sudah pasti ekonomi dunia kan diprediksi mengecil, jadi tentunya itu sangat berpengaruh,” ucap Airlangga di kantornya, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    “Dan kemarin juga tentu terkait dengan kegiatan di pemerintahan masih ditunda ke kuartal II untuk belanja pemerintah,” tegasnya.

    Airlangga belum mau menjelaskan detail bansos yang akan dioptimalkan ke depan dengan dibukanya efisiensi pada kuartal II-2025. Ia hanya menegaskan, salah satunya program makan bergizi gratis yang akan ditingkatkan cakupannya.

    Foto: Bantuan pangan beras atau bansos beras di kawasan Jakarta, Senin (13/5/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Bantuan pangan beras atau bansos beras di kawasan Jakarta, Senin (13/5/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    “Jadi ya beberapa program pemerintah baik itu bansos, ataupun… Harapannya MBG jumlahnya akan bisa meningkat, sehingga dampak multipliernya keliatan,” ungkap Airlangga.

    Pemerintah kata dia juga tengah mengkaji insentif-insentif yang akan digelontorkan supaya aktivitas ekonomi ke depan bisa terus tumbuh di atas 5%.

    “Jadi kuartal II nanti kita lihat, kita melihat kan beberapa sektor juga masih tumbuh baik, makan minum baik, tapi kan sektor perhotelannya turun, sektor pertanian juga kan naiknya tinggi di atas 10%,” katanya.

    Insentif akan digelontorkan untuk industri yang sangat terdampak oleh perlambatan ekonomi global, akibat perang dagang yang dipicu pengenaan tarif resiprokal tinggi oleh Presiden AS Donald Trump.

    “Pertumbuhan sektor industri kan sangat tergantung pasar ekspor, dan pasar global. Jadi kalau pasar ekspor dan pasar globalnya kita lihat masih belum normal dengan tarif kita harus pasang seat belt,” papar Airlangga.

    Melalui berbagai kebijakan yang akan diluncurkan pada kuartal II-2025, ia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun ini masih bisa tumbuh 5%, terlebih kini terbukanya negosiasi tarif dengan Trump selama 90 hari sejak diumumkannya pengenaan tarif resiprokal ke berbagai negara, termasuk Indonesia sebesar 32%. Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5,2%.

    “Ya selalu kita optimistis, karena kita masih melihat kan dalam 90 hari ke depan,” kata Airlangga.

    Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 hanya mampu melaju 4,87% secara tahunan atau year on year (yoy), merosot dari laju pertumbuhan kuartal IV-2024 yang sebesar 5,02%. Dibanding kuartal I-2024 bahkan anjlok dalam, karena saat itu masih mampu tumbuh 5,11%.

    Dalam struktur ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) kuartal I-2025, konsumsi pemerintah memang menjadi satu-satunya yang mengalami kontraksi, dengan minus 1,38%. Konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh 4,89% meski di bawah 5%, investasi atau PMTB tumbuh 2,12%, ekspor 6,78%, konsumsi LNPRT 3,07%, dan impor tumbuh 3,96%.

    Meskipun, kontribusi konsumsi pemerintah ke PDB terbilang kecil, hanya 5,88%, bila dibandingkan konsumsi rumah tangga yang sebesar 54,53%, PMTB 28,03%, dan ekspor 22,3%.

    (wur)

  • Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Hanya 4,87 Persen pada Kuartal I-2025

    Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Hanya 4,87 Persen pada Kuartal I-2025

    JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 mencapai 4,87 persen secara year on year (yoy).

    Adapun pertumbuhan ini melambat 0,98 bila dibandingkan kuartal IV-2024 yang mencapai 5,02 persen (yoy).

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan eknomi indonesia berdasarkan produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada kuartal I 2025 atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.665,9 triliun dan atas harga konstan mencapai Rp3.264,5 triliun.

    “Sehingga pertumbuhan ekonomi indonesia pada triwulan I 2025 adalah 4,87 persen bila dibandingkan dengan triwulan I 2024 atau secara year on year,” ujar Amalia dalam konferensi pers, Senin, 5 Mei.

    Amalia menyampaikan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 bila dibandingkan dengan kuartal IV 2024 atau secara secara kuartalan (quarter to quarter/qtq) terkoreksi 0,98 persen.

    Sebelumnya berdasarkan konsensus pertumbuhan ekonomi dari Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 diperkirakan berada di level moderat sebesar 4,91 persen secara tahunan atau year on year (yoy), atau melemah dari kuartal I-2024 yang sebesar 5,11 persen (yoy).

    Menurutnya hal ini sejalan dengan data makroekonomi, survei pelaku usaha dan konsumen, serta indikator sektor riil yang menunjukkan tekanan domestik maupun eksternal.

    Josua menjelaskan konsumsi rumah tangga, sebagai penopang utama perekonomian, pada kuartal I-2025 diperkirakan tumbuh 4,50 persen (yoy) atau melambat dari 4,91 persen pada kuartal I-2024, didorong oleh masih terjaganya optimisme konsumen yang tercermin dari Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) Maret 2025 di angka 121,1, walaupun turun dibandingkan pada Februari 2025 sebesar 126,4.

    “Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang berada di atas 100 menandakan keyakinan masyarakat masih optimis,” ujarnya kepada VOI, 4 Mei.

    Sedangkan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 akan tumbuh sebesar 4,91 persen secara year on year (yoy) atau melambat dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2024 sebesar 5,02 persen (yoy).

    Chief Economist of Bank Mandiri Andry Asmoro ungkapkan terdapat beberapa faktor penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025 yaitu pertama, pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan di bawah 4,9 persen (yoy) pada kuartal I 2025, melambat dari 5,0 persen (yoy) pada posisi kuartal IV 2024.

    “ini mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk melakukan pengeluaran secara hati-hati, dengan sebagian pendapatan dialokasikan untuk tabungan berjaga-jaga,” mengutip keterangan tertulis Bank Mandiri, Minggu, 4 Mei.

  • Laporan BPS Patahkan Optimisme Sri Mulyani, Pertumbuhan Ekonomi “Nyungsep” di Bawah 5 Persen

    Laporan BPS Patahkan Optimisme Sri Mulyani, Pertumbuhan Ekonomi “Nyungsep” di Bawah 5 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi  kuartal I-2025 di bawah prediksi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mematahkan optimisme Sri Mulyani yang meyakini pertumbuhan Indonesia masih bisa di atas 5 persen. Sri Mulyani kecele.

    Pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2025 berdasarkan laporan BPS hanya sebesar 4,87 persen. Capain ini anjlok dibandingkan kuartal I-2024 atau secara tahunan (year on year/yoy).

    Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) maka pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2025 sebesar 4,87 persen (yoy). Capaian ini lebih rendah dibanding kuartal I-2024 yang tumbuh sebesar 5,11 persen yoy.

    “Bila dibandingkan dengan kuartal IV-2024 atau secara kuartalan ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar  minus 0,98 persen,” kata dia Amalia, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Amalia Adininggar Widyasanti menyebut capaian kuartal I 2025 yang terendah sejak kuartal I-2021, ketika ekonomi Indonesia mengalami kontraksi -0,69 persen akibat pandemi Covid-19.

    “Kuartal pertama 2025 tumbuh 4,87 persen secara yoy. Ini lebih rendah dari kuartal I-2024 karena tidak ada dorongan belanja pemilu seperti tahun lalu,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/5).

    Amalia menjelaskan, salah satu faktor pelemahan pertumbuhan ekonomi di awal 2025 adalah tidak adanya momentum Pemilu seperti di kuartal pertama 2024, yang saat itu mendorong konsumsi domestik secara signifikan melalui belanja kampanye dan aktivitas politik.

  • Belanja Pemerintah Kuartal I Minus 1,38%, Efek Efisiensi?

    Belanja Pemerintah Kuartal I Minus 1,38%, Efek Efisiensi?

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan belanja pemerintah pada kuartal I-2025 mengalami kontraksi -1,38% secara tahunan (year on year/yoy). Hal itu turut mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat menjadi hanya 4,87%.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan seluruh komponen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) menurut pengeluaran tumbuh positif pada kuartal I-2025, kecuali konsumsi pemerintah. Hal itu dikarenakan tidak adanya belanja Pemilu seperti yang dilakukan pada kuartal I-2024.

    “Jadi di tahun lalu ada Pemilu, di tahun ini tidak ada Pemilu, itu salah satunya (penyebab kontraksi),” kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (5/5/2025).

    Terkait dampak efisiensi anggaran pemerintah ke pertumbuhan ekonomi, Amalia menyebut nantinya akan ada realokasi anggaran yang dampaknya akan kelihatan pada kuartal II-2025.

    “Tentunya nanti ada realokasi anggaran yang dampaknya kelihatannya nanti akan direalisasikan di kuartal II-2025 dan seterusnya. Jadi kuartal I-2025 ini masih adanya proses administrasi untuk kemudian direalokasi menjadi kegiatan-kegiatan pemerintah maupun kegiatan ekonomi lainnya,” beber Amalia.

    Alhasil pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 hanya mencapai 4,87%. Angka itu lebih rendah dari kuartal IV-2024 yang sebesar 5,02% maupun pada kuartal I-2024 yang sebesar 5,11%.

    Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,53% dan tumbuh 4,89%. Kemudian disusul Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang kontribusinya 28,03%, namun tumbuh melambat 2,12%.

    Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi adalah ekspor yakni tumbuh 6,78% didorong oleh kenaikan nilai ekspor nonmigas dan kunjungan wisatawan mancanegara. Hanya konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi -1,38%.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Angka tersebut diambil dari anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

    Meski begitu, Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) yang terkena efisiensi sebesar Rp 86,6 triliun. Rinciannya, pembukaan blokir dilakukan untuk 23 K/L baru Rp 33,1 triliun dan 76 K/L lainnya Rp 53,49 triliun.

    “Sampai dengan 25 April, Kementerian Keuangan dengan seluruh K/L telah melakukan penajaman relokasi anggaran, melakukan proses buka blokir dan sesuai dengan hasil efisiensi belanja sesuai arahan Presiden prioritas pembangunan besarnya Rp 86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA, Rabu (30/4).

    Tonton juga “Terkena Efisiensi Anggaran, BPOM Fokus Tingkatkan Pelayanan Publik” di sini:

    (kil/kil)