Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Triwulan I 2025 Ekonomi RI Tumbuh 4,87 Persen, BI: Cukup Tinggi Bagi Investor – Halaman all

    Triwulan I 2025 Ekonomi RI Tumbuh 4,87 Persen, BI: Cukup Tinggi Bagi Investor – Halaman all

     

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) berpendapat, capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87 persen di triwulan I 2025 cukup tinggi di mata investor di pasar keuangan meskipun masih di bawah konsensus pelaku pasar.
     
    “Rilis GDP kemarin quartal 1 kelihatannya di bawah konsensus pelaku pasar, konsensus pelaku pasar kita ada di 4.92, kejadiannya di 4.87 tapi 4.87 still high enough ya bagi investor,” kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter & Aset Sekuritas (DPMA) BI, Erwin Gunawan Hutapea saat Taklimat Media, Rabu (7/5/2025).

    Erwin menyebut, kepercayaan pelaku pasar terhadap Indonesia didorong oleh nilai tukar rupiah yang membaik setelah berada di posisi terendah Rp 16.420 per dolar AS.

    Serta indeks harga saham gabungan (IHSG) yang berhasil rebound ke level hampir 6.900 setelah sempat turun di bawah 6.000 pada awal April.

    “Kami akan tetap selalu berada di pasar untuk menjaga agar konfiden pelaku pasar tetap terjaga, tetap mau jualan dan kalau pun ada pembelian tetap bisa terfasilitasi, karena di bulan Mei ini kita masih menghadapi adanya proses repatriasi dividend, pembayaran dividend yang mulai terjadi April dan Mei, puncaknya akan di Mei ini,” papar Erwin.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2025 mencapai 4,87 persen.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, jumlah tersebut berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) pada triwulan I 2025, atas dasar harga berlaku sebesar Rp 5.665,9 triliun, dan atas dasar harga konstan Rp 3.264,5 triliun.

    “Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2025 adalah sebesar 4,87 persen, bila dibandingkan dengan triwulan 1 2024 atau secara year on year,” kata Amalia dalam Konferensi Pers, Senin (5/5/2025).

    Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I tercatat lebih rendah dibanding triwulan IV-2024 yang tumbuh 5,02 persen secara tahunan atau (year on year/YoY).

    Amalia menyatakan, ekonomi Indonesia jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2024 terkontraksi sebesar 0,98 persen. Pertumbuhan ekonomi ini juga lebih rendah dibanding triwulan I tahun 2024 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,11 persen secara YoY.

    “Pertumbuhan ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2024 yang tumbuh 5,11 persen,” jelas Amalia.

    Sementara itu, Amalia menyebut bahwa pelambatan pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan pola yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

    “Secara quartal to quartal, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya di setiap kuartal ke satu itu relatif selalu lebih rendah dibandingkan dengan kuartal keempat tahun sebelumnya,” ungkap Amalia.

     

  • Usai Penetapan Tarif Trump, Data Tunjukkan Barang Impor Justru Banjiri Amerika – Halaman all

    Usai Penetapan Tarif Trump, Data Tunjukkan Barang Impor Justru Banjiri Amerika – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Usai penetapan tarif impor baru yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal April lalu, sebuah laporan menyebut defisit perdagangan AS justru melonjak drastis.

    Defisit perdagangan AS naik ke rekor tertinggi 140,5 miliar dolar AS pada Maret, karena konsumen dan bisnis sama-sama mencoba menghindari tarif terbaru dari Presiden Trump. Data dari federal menunjukkan penimbunan produk farmasi menjadi yang sangat besar, mengutip Japan Today.

    Minus perdagangan tersebut telah meningkat sekitar dua kali lipat selama setahun terakhir. Pada Maret 2024, catatan Departemen Perdagangan menunjukkan, kesenjangan itu hanya di bawah 68,6 miliar.

    Menurut data federal yang dirilis pada Selasa, ekspor barang dan jasa AS berjumlah sekitar 278,5 miliar dolar pada bulan Maret, sementara impor naik menjadi hampir 419 miliar dolar AS.

    Jumlah tersebut masing-masing naik 500 juta dolar AS dan 17,8 miliar dolar AS dari perdagangan Februari.

    Biro Sensus AS dan Biro Analisis Ekonomi mencatat barang konsumsi memimpin lonjakan impor, meningkat sebesar 22,5 miliar dolar AS pada bulan Maret dan khususnya produk farmasi naik 20,9 miliar miliar dolar AS. 

    Kejadian ini menandakan bahwa produsen obat berusaha untuk mengantisipasi ancaman Trump untuk mengenakan tarif pada sektor tersebut.

    Analis di Oxford Economics menyatakan, meskipun barang konsumsi menyumbang sebagian besar kenaikan pada bulan Maret, kini dapat dilihat produk farmasi naik 20 miliar dolar AS, hampir semuanya diimpor dari Irlandia.

    “Ketidakpastian tetap tinggi dan tanda-tanda front-loading yang lebih luas mungkin terlihat dalam beberapa bulan mendatang,” ungkap analis tersebut, dilansir dari Japan Today.

    Impor barang modal, seperti komputer, serta suku cadang otomotif dan mobil, juga meningkat pada bulan Maret.  Namun, pasokan dan material industri, seperti logam dan minyak mentah yang masuk ke AS turun, terutama karena tarif baja dan aluminium, serta pungutan lain yang memengaruhi energi mulai berlaku.

    Selain itu, impor berbasis layanan seperti perjalanan juga menurun. Secara keseluruhan, impor membanjiri AS untuk produk-produk yang telah atau dikhawatirkan akan segera terkena tarif impor baru.

    Lonjakan impor baru-baru ini mencerminkan upaya perusahaan di seluruh AS untuk mendatangkan barang asing sebelum bea masuk lebih lanjut diberlakukan.

    Pesanan baru untuk barang tahan lama yang diproduksi, melonjak 9,2 persen menjadi 315,7 miliar dolar AS pada Maret, data dari Biro Sensus AS pada bulan lalu.

    Defisit perdagangan bulan Maret melampaui rekor bulanan terakhir sebesar 130,7 miliar dolar AS yang dilaporkan pada Januari, menandai lonjakan lebih dari 32 miliar dolar AS dari Desember.

    Minggu lalu, Departemen Perdagangan melaporkan bahwa produk domestik bruto AS atau produksi barang dan jasa turun pada kecepatan tahunan 0,3 persen dari Januari hingga Maret, menandai penurunan pertama dalam tiga tahun.

    Impor tumbuh pada kecepatan total 41 persen untuk periode tersebut, menjadi laju tercepat sejak 2020, memangkas 5 poin persentase dari pertumbuhan kuartal pertama. 

  • Ekonomi Memburuk, Pemerintah Diminta Turunkan Target Pertumbuhan 2025 – Page 3

    Ekonomi Memburuk, Pemerintah Diminta Turunkan Target Pertumbuhan 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengusulkan agar pemerintah merevisi target pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Ia menilai target yang ada saat ini sudah tidak realistis di tengah memburuknya situasi ekonomi global dan domestik.

    “Pemerintah harus akui bahwa situasi ekonomi memburuk, jangan denial atau menyangkal bahwa Indonesia baik-baik saja,” kata Bhima kepada Liputan6.com, Rabu (7/5/2025).

    Menurut Bhima, revisi target pertumbuhan ekonomi penting agar lebih rasional dan mampu menjawab kebutuhan dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa penyesuaian target ini juga akan berdampak pada penyusunan program-program yang lebih tepat sasaran.

    “Revisi pertumbuhan ekonomi wajib dilakukan agar lebih rasional dan program-program yang ada bisa menjawab kebutuhan menjaga daya tahan ekonomi,” ujarnya.

    Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87% pada triwulan I tahun 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year).

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2025 mencapai Rp 5.665,9 triliun. Sementara itu, PDB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp 3.264,5 triliun.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 adalah sebesar 4,87% bila dibandingkan dengan triwulan I-2024 atau secara year-on-year,” kata Amalia dalam konferensi pers pengumuman pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2025, di Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Menurut Amalia, kontraksi ekonomi secara kuartalan atau quarter-to-quarter pada triwulan I merupakan pola musiman yang umum terjadi. Ia menjelaskan bahwa setiap awal tahun, kegiatan ekonomi biasanya cenderung melambat dibandingkan akhir tahun sebelumnya, sehingga pola penurunan di triwulan pertama ini sejalan dengan tren historis.

     

  • Vendor dari Apple diharapkan produksi di Desember 2025

    Vendor dari Apple diharapkan produksi di Desember 2025

    Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan Badan Pengusahaan (BP) Batam Fary Djemy Francis. (ANTARA/HO-BP Batam)

    BP Batam: Vendor dari Apple diharapkan produksi di Desember 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 06:47 WIB

    Elshinta.com – Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Fary Djemy Francis mengatakan Luxshare-ICT,​​​ vendor dari perusahaan teknologi global Apple, sudah mulai membangun pabrik di Batam, dan diharapkan memulai produksinya pada Desember 2025.

    “Kami mulai dari rencana investasi Apple di Batam, vendor mereka yaitu Luxshare-ICT sudah mulai membangun pabrik di Batam dan diharapkan bisa memulai produksinya sebelum Desember 2025 ini dengan total nilai investasi sebesar Rp16 triliun serta menyerap hingga 2.000 tenaga kerja,” katanya dalam keterangan yang diterima di Batam, Selasa.

    Fary turut menjabarkan beberapa proyek investasi di Batam yang saat ini masih terus berlangsung.

    “Proyek investasi lainnya seperti Panel Surya untuk Energi Baru Terbarukan (EBT), PSN Rempang Eco-City, dan beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) saat ini juga masih berjalan on track dan terus kami koordinasikan dengan Pemerintah Pusat,” katanya.

    Pada kesempatan tersebut, ia juga menyinggung peran Singapura dan Malaysia bagi kemajuan investasi di Batam.

    “Mengenai peran Singapura dan Malaysia bagi kemajuan perekonomian Batam, kami tidak melihat kedua negara tersebut sebagai kompetitor namun mereka adalah negara sahabat yang dapat bekerja sama untuk membantu kita dan dapat saling menutupi kekurangan di setiap kawasan, khususnya dalam hal industri dan investasi,” kata dia.

    Terkait tarif resiprokal AS bagi investasi di Batam, dia menyikapi hal tersebut sebagai motivasi untuk terus berkolaborasi dan bergerak maju.

    “Kami juga berkomitmen untuk terus memfasilitasi para pelaku usaha yang terdampak dengan mencarikan solusi terbaik atas kendala yang dihadapi agar iklim investasi ini tetap kondusif,” tambahnya.

    Selain itu, Fary menjelaskan bahwa arahan Kepala dan Wakil Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Li Claudia kepada jajarannya agar lebih proaktif mengidentifikasi investasi yang berdaya saing kuat.

    “Sebagai contoh adalah Data Center di kawasan Nongsa, investasi ini memiliki daya saing tinggi karena jarang ditemui di tempat lain sehingga potensi ini tentu akan kami maksimalkan untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan investasi di Batam,” kata dia.

    Fary turut menjelaskan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada Pimpinan BP Batam untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Batam pada level 2 persen di atas target nasional setiap tahunnya. Untuk menyiasati hal itu, Fary menjelaskan komitmen BP Batam khususnya dalam hal investasi adalah memangkas birokrasi perizinan.

    “Tentu komitmen kami adalah kemudahan berinvestasi di Batam, oleh karena itu sesuai arahan Pemerintah Pusat perizinan investasi ini menjadi fokus utama agar dapat disederhanakan dan kedepannya beberapa perizinan yang masih diproses di Jakarta akan dilimpahkan kepada BP Batam,” kata Fary.

    Terakhir, Fary berharap seluruh investasi yang masuk ke Batam dapat memberikan pengaruh positif yang inklusif bagi kawasan ini.

    “Dari semua investasi di Batam, yang terpenting adalah muaranya dapat dirasakan bersama yaitu pertumbuhan ekonomi yang positif, serapan tenaga kerja semakin meningkat, indikator Produk Domestik Bruto (PBD) terus naik untuk mewujudkan Batam yang maju dan sejahtera,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Segudang Masalah Penyebab Ekonomi RI Awal 2025 Tak Sampai 5%

    Segudang Masalah Penyebab Ekonomi RI Awal 2025 Tak Sampai 5%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah ekonom mengungkapkan segudang masalah yang membuat ekonomi Indonesia loyo pada kuartal I-2025. Terlepas dari masalah perang tarif dagang di tingkat global yang membuat prospek ekonomi dunia lesu, masalah ekonomi yang belum terbenahi menjadi penyebab ekonomi Indonesia pada awal tahun ini tak mampu tumbuh di atas 5%.

    “Sudah cukup jelas bahwa saat ini ekonomi Indonesia menghadapi berbagai tantangan,” kata Kepala Ekonom BCA David Sumual dalam acara Innovation Summit Southeast Asia 2025, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    David mengatakan, ekonomi Indonesia yang hanya tumbuh 4,87% pada kuartal I-2025 atau merosot dari laju pertumbuhan kuartal IV-2024 yang sebesar 5,02% dan bahkan anjlok lebih dalam dibanding pertumbuhan kuartal I-2024 sebesar 5,11%, salah satunya dipicu oleh daya beli masyarakat yang tak mampu pulih, setelah tertekan sepanjang 2024.

    Sebagaimana diketahui, konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 54,53% terhadap ekonomi atau PDB Indonesia pada kuartal I-2025 hanya mampu tumbuh 4,89% yoy, jauh lebih buruk dari kondisi empat kuartal tahun lalu yang memang sudah di bawah 5% di kisaran 4,9%.

    Terakhir kali pertumbuhan konsumsi rumah tangga tumbuh di atas 5% terjadi pada kuartal III-2023, yakni sebesar 5,05%. Setelahnya, yakni pada kuartal IV-2023 hanya tumbuh 4,47%, kuartal I-2024 tumbuh 4,91%, kuartal II-2024 sebesar 4,93%, kuartal III-2024 menjadi 4,91%, dan kuartal IV-2024 sebesar 4,98%.

    Terus merosotnya komponen utama pendorong ekonomi itu disebabkan jumlah kelas menengah di Indonesia yang terus terkikis. Berdasarkan catatan BPS, Pada 2014, jumlah kelas menengah masih sebanyak 43,34 juta orang lalu pada 2019 menjadi 57,33 juta orang. Sementara itu, pada 2021 jumlahnya merosot menjadi sebesar 53,83 juta orang, sedangkan pada 2024 sudah tersisa 47,85 juta orang.

    Golongan kelas menengah yang merosot itu masuk ke golongan kelas menengah rentan dan golongan kelas rentan miskin. Sebab, sejak masa pandemi dua golongan kelas itu mengalami peningkatan jumlah.

    Pada 2019 jumlah kelas menengah rentan atau aspiring middle class sebanyak 128,85 juta, lalu pada 2021 menjadi 130,82 juta dan pada 2024 menjadi 137,50 juta. Sementara itu, jumlah kelas rentan miskin naik dari 54,97 juta orang, menjadi 58,32 juta orang, dan pada 2024 menjadi 67,69 juta orang.

    Kelas menengah ini bahkan tercatat tak banyak yang naik kelas menjadi kelas atas, sebab kelas atas hanya naik dari 2019 sebanyak 1,02 juta orang menjadi 1,07 juta orang pada 2021, dan pada 2024 masih sebanyak 1,07 juta orang. Sedangkan kelas miskin terus turun dari 25,14 juta, menjadi 27,54 juta, dan pada 2024 menjadi 25,22 juta.

    “Penurunan populasi kelas menengah dan konsumsi yang stagnan juga menjadi penghambat dari sisi dalam negeri,” ujarnya.

    David mengatakan, penciptaan lapangan kerja yang minim terutama karena deindustrialisasi dini menjadi masalah utama yang menyebabkan ambruknya data kelas menengah, yang berujung pada lemahnya daya beli masyarakat.

    Kondisi deindustrialisasi ini tercermin dari distribusi industri pengolahan atau manufaktur terus merosot terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada 2014, berdasarkan catatan BPS peranan sektor industri manufaktur terhadap PDB masih 21,02%. Pada 2019 tersisa 19,7%, dan pada 2024 kian merosot menjadi hanya 18,98% dengan pertumbuhan hanya 4,43%.

    “Pertumbuhan lapangan kerja yang tertinggal di sektor tersebut menghalangi populasi kelas menengah yang bercita-cita untuk meningkatkan taraf hidupnya secara sosial-ekonomi,” tegas David.

    Oleh sebab itu, untuk menangani masalah itu, tak ada pilihan lain bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk kembali menggalakkan industrialisasi di Indonesia sebagai sarana penciptaan lapangan kerja. Industrialisasi akan tercipta bila investasi marak masuk ke tanah air.

    Investasi akan masuk bila regulasi di tanah air tidak berbelit, yang selama ini menjadi hambatan bagi investor untuk masuk. “Misalnya, modal yang harus disetor di Indonesia terlalu tinggi, Rp10 miliar dibandingkan hanya 2 ringgit di Malaysia. Ini salah satu penghambat investasi di Indonesia,” tuturnya.

    Selain itu, David juga menekankan, investor akan teratarik untuk terus berinvestasi di Indonesia bila perlindungan hak kekayaan intelektual diperkuat, seiring dengan upaya peningkatan pendidikan yang berkualitas, dan terus berkembangnya riset, maupun inovasi teknologi.

    “Dengan menggabungkan fokus strategis, mengatasi hambatan sistemik, membangun ekosistem inovasi yang sesungguhnya, dan belajar dari keberhasilan relevan seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, Indonesia dapat meningkatkan basis industrinya dan mendorong masa depan ekonominya, kata David.

    (arj/mij)

  • Swasembada Pangan, Gibran Bagikan 10 Traktor dan Mesin Pompa ke Petani

    Swasembada Pangan, Gibran Bagikan 10 Traktor dan Mesin Pompa ke Petani

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memberi bantuan berupa 10 traktor tangan dan mesin pompa ke kelompok tani Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Gibran menjelaskan pemberian traktor dan mesin pompa itu dilakukan untuk percepat realisasi swasembada pangan seperti yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan di Indonesia.

    Menurut Gibran, Desa Kolisia menjadi salah satu sentra pertanian padi di Kabupaten Sikka NTT karena memiliki lahan pertanian yang subur di area seluas 2.000 hektare.

    Selain itu, mayoritas petani di Desa Kolisia menanam varietas padi Empari 16 yang saat ini dikenal unggul dan tahan terhadap perubahan iklim.

    “Bantuan ini diharapkan dapat mengatasi masalah irigasi yang masih dihadapi, sekaligus meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi pertanian di wilayah tersebut,” tutur Gibran dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (6/5).

    Selain itu, dia juga menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan kelompok tani di Desa Kolisia. Diskusi itu dilakukan Gibran untuk menyerap aspirasi dan keluhan dari para petani serta ditindaklanjuti pemerintah

    “Kami dengar langsung aspirasi dari petani. Perbaikan irigasi dan ketersediaan pupuk akan kami prioritaskan agar produktivitas meningkat dan petani sejahtera,” katanya.

    Gibran menegaskan pemerintah akan terus berkomitmen memperkuat sektor pertanian, termasuk memastikan ketersediaan alat dan mesin pertanian, pupuk, dan irigasi yang memadai bagi para petani Indonesia.

    “Kami berharap produktivitas petani dapat meningkat signifikan, sekaligus mendukung upaya besar menuju kemandirian pangan di wilayah timur Indonesia, khususnya NTT,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan sektor pertanian telah meningkatkan produk domestik bruto (PDB) dan menekan angka kemiskinan di NTT.

    Maka dari itu, Kementerian Pertanian berkomitmen mendorong peningkatan produktivitas pertanian, khususnya di wilayah Sikka, melalui kemudahan akses terhadap sarana produksi seperti pupuk, serta penguatan infrastruktur irigasi yang berkelanjutan.

    “Ke depan kita akan dorong tingkat kemiskinan di NTT, tahun lalu itu 19%, kita akan tekan, kita akan bergerak bersama-sama. Ini atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, [bahkan] Bapak Wakil Presiden kunjungan langsung ke tempat ini,” tuturnya.

    Menurut Amran, pemerintah akan terus mengecek langsung, apakah berbagai bantuan dalam sektor pertanian benar-benar sampai ke tingkat petani, terutama pupuk. 

    “Nah itu yang kita cek langsung ke lapangan, agar produksi bisa dipastikan untuk meningkat. Nanti kami langsung [koordinasikan], tadi telepon Bapak Menteri PU luar biasa, beliau luar biasa. Kami sangat berterima kasih pada Menteri PU, begitu cepat tanggap. Kami sampaikan tentang bendungan, irigasi airnya yang belum optimal. Beliau akan, tahun ini, akan perbaiki,” katanya.

  • Ekonomi Indonesia Gagal Tembus 5%, Ancaman Resesi Mengintai – Page 3

    Ekonomi Indonesia Gagal Tembus 5%, Ancaman Resesi Mengintai – Page 3

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87% pada triwulan I tahun 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year).

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2025 mencapai Rp 5.665,9 triliun. Sementara itu, PDB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp 3.264,5 triliun.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 adalah sebesar 4,87% bila dibandingkan dengan triwulan I-2024 atau secara year-on-year,” kata Amalia dalam konferensi pers pengumuman pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2025, di Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Menurut Amalia, kontraksi ekonomi secara kuartalan atau quarter-to-quarter pada triwulan I merupakan pola musiman yang umum terjadi. Ia menjelaskan bahwa setiap awal tahun, kegiatan ekonomi biasanya cenderung melambat dibandingkan akhir tahun sebelumnya, sehingga pola penurunan di triwulan pertama ini sejalan dengan tren historis.

    “Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2025 ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya di setiap kuartal ke-1 itu relatif selalu lebih rendah dibandingkan dengan kuartal ke-4 tahun sebelumnya,” jelasnya.

    Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruh sektor mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan I-2025 secara tahunan. Namun, satu sektor yakni pertambangan mengalami kontraksi.

    “Pada triwulan I-2025 secara year-on-year, seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali lapangan usaha pertambangan,” ujarnya.

  • Pemerintah Percepat Belanja usai Ekonomi Kuartal I/2025 Melambat

    Pemerintah Percepat Belanja usai Ekonomi Kuartal I/2025 Melambat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan konsumsi atau belanja pemerintah akan terus dipercepat dan mitigasi dampak ketidakpastian terus dilakukan, usai ekonomi tumbuh 4,87% secara tahunan pada kuartal I/2025. 

    Sri Mulyani menyampaikan dari sisi domestik, pemerintah terus memperluas cakupan implementasi program prioritas bernilai tambah lebih tinggi seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Realisasi penyerapan, menyesuaikan dengan rekonstruksi pada Belanja Negara yang lebih produktif, akan semakin dipercepat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (6/5/2025). 

    Sebagaimana diketahui, program MBG telah ditambah anggarannya menjadi Rp171 triliun. Sementara realisasinya mulai terjadi percepatan sejak Maret dan mencapai Rp2,3 triliun per April. Sebelumnya dalam dua bulan pertama tahun ini, realisasi hanya mencapai Rp300 miliar. 

    Selain itu, pemerintah turut memberikan dukungan untuk sektor perumahan melalui insentif perpajakan, termasuk dengan perluasan target perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi lebih tinggi dari sebelumnya 220.000.

    Adapun, belanja pemerintah memang sempat tertahan akibat efisiensi dan realokasi anggaran yang dilakukan pada awal tahun. Alhasil, belanja K/L tertahan sejak Januari hingga Sri Mulyani membuka blokir anggarannya pada Maret 2025. 

    Pada kuartal I/2025, seluruh komponen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tumbuh positif kecuali konsumsi pemerintah yang kontraksi 1,38% secara tahunan atau year on year (YoY). 

    Sementara dalam menghadapi ketidakpastian global yang berdampak pada ekonomi domestik, Sri Mulyani mengamini perlu dilakukan pemantauan secara berkala dan upaya mitigasi dampak ketidakpastian. 

    Di antaranya melalui deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, serta strategi memitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat. 

    Selain itu, pemerintah secara dini juga telah melakukan negosiasi bilateral dan mendorong kerja sama di berbagai forum multilateral untuk bersama-sama mengatasi tantangan geopolitik global.

    Hal ini telah diinisiasi antara lain dalam kesempatan Spring Meeting dan Pertemuan G20 pada April lalu serta Sidang Tahunan ADB serta Pertemuan Asean+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting pada Awal Mei 2025. Pemetaan produk unggulan untuk pasar Asean+3, Uni Eropa, dan BRICS juga dilakukan untuk membuka pasar ekspor baru.

    “Dari sisi internal, tantangan global ini menjadi momentum bagi pemerintah melalui semua K/L untuk semakin koordinatif dan suportif, bersama-sama melakuan deregulasi mengatasi hambatan dalam perdagangan dan investasi terutama dari global,” ujarnya. 

    Termasuk, kata Sri Mulyani, kolaborasi mendorong kinerja dan membuka peluang pasar untuk sektor-sektor yang bernilai tambah lebih tinggi dan potensial bagi penguatan posisi Indonesia dalam global value chain.

  • Serap 45% Pekerja Sektor Pertanian, Perkebunan Rakyat jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa – Page 3

    Serap 45% Pekerja Sektor Pertanian, Perkebunan Rakyat jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR) menunjukkan tren positif sepanjang kuartal pertama 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTPR mencapai 165,66 pada Maret 2025, naik dari 165,51 pada Februari.

    Penguatan ini didorong oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas andalan, terutama kelapa sawit, karet, serta tembakau. Dengan capaian tersebut, subsektor perkebunan rakyat menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dibanding subsektor pertanian lainnya.

    Secara tahunan, pertumbuhan NTPR bahkan lebih mencolok. Rata-rata NTPR periode Januari hingga Maret 2025 tercatat sebesar 165,00 atau melonjak 20,41% dibanding periode sama tahun 2024 yang hanya 137,03. Lonjakan ini tidak hanya mencerminkan pemulihan ekonomi sektor perkebunan, tetapi juga mengindikasikan peningkatan daya saing petani perkebunan rakyat di pasar domestik maupun global.

    Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan industri dalam negeri dengan memastikan ketersediaan bahan baku hasil pertanian. Ia mendorong pemerintah membuat kebijakan yang menjamin keberlangsungan sektor ini.

    Menurutnya, tanpa dukungan regulasi, upaya hilirisasi yang saat ini digencarkan pemerintah akan sulit dicapai.

    Eliza menjelaskan bahwa sektor perkebunan merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap sekitar 45% tenaga kerja di sektor pertanian. Secara keseluruhan, sektor pertanian menyumbang sekitar 38% terhadap total tenaga kerja nasional, dan sektor perkebunan sendiri memberikan kontribusi sebesar 3–4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

    Lebih jauh, Eliza menyoroti peran krusial perkebunan rakyat sebagai penopang utama aktivitas ekonomi di pedesaan. “Aktivitas perkebunan rakyat memang menciptakan efek multiplier (berganda) yang baik untuk pengembangan perekonomian di desa dan juga pertumbuhan sektor-sektor jasa pendukung,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

     

     

  • Prabowo Janji Hapus Utang Rakyat Kecil Agar Tidak Terjerat Rentenir

    Prabowo Janji Hapus Utang Rakyat Kecil Agar Tidak Terjerat Rentenir

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membela kepentingan rakyat kecil dengan menghapus utang-utang lama yang membuat masyarakat terjebak pinjaman dengan bunga besar.

    Langkah ini, menurut Presiden Ke-8 RI itu, diambil secara terukur dan bertanggung jawab dalam kerangka pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disiplin.

    “Belum lagi masalah-masalah sekian puluh tahun lalu, utang orang kecil yang sebenarnya sudah dihapus bank-bank masih dituntut. Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi. Terpaksa pinjam dari rentenir. Dari pinjol. Rentenir yang gila, bunganya harian. Luar biasa,” ujarnya di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

    Untuk menjawab persoalan itu, Kepala Neagra menekankan bahwa pemerintah telah mengambil keputusan strategis menghapus beban-beban tersebut sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal.

    “Kita hapus. Kita ambil tindakan yang harus kita ambil dengan beberapa risiko, tetapi dengan kerangka pengendalian APBN yang prudent.”

    Prabowo menegaskan bahwa pengendalian defisit anggaran tetap menjadi prioritas utama, dengan tetap menjaga agar defisit berada di angka maksimal 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih ketat dari standar internasional.

    “Pertama, kami disiplin dengan [anggaran] kami sendiri. Kami menjaga bahwa defisit kita tetap 2,5% dari GDP. Tidak ada kewajiban. Uni Eropa saja yang lahir dengan angka tersebut dalam perjanjian Maastricht tahun 90-an, mematok defisit anggaran untuk anggota-anggota Uni Eropa di 3%,” ucapnya

    Dia menyindir negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Italia yang justru tidak konsisten menjalankan standar defisit 3% tersebut, sementara Indonesia tetap disiplin dan bahkan berada di bawah ambang batas itu.

    “Kami karena ingin menjadi nice boy, kami ikut Maastricht Treaty. Untuk kita, kita tidak akan punya defisit lebih dari 3%. Padahal, saudara-saudara, Jerman, Prancis, Italia, mereka sudah jauh di atas 3%. Mereka melanggar standar yang mereka lakukan sendiri. Indonesia masih menjaga di bawah 3%,” tuturnya.

    Prabowo juga menegaskan bahwa manajemen ekonomi pemerintahannya bersifat hati-hati namun progresif, memungkinkan penghematan besar-besaran yang menjadi fondasi bagi pelaksanaan berbagai program strategis nasional.

    “Pengendalian manajemen ekonomi kita cukup prudent, cukup hati-hati. Dalam kehati-hatian itu, salah satu juga yang bisa dan boleh, dan bangga kita lakukan: penghematan besar-besaran. Ini yang memungkinkan kita melaksanakan program strategis,” pungkas Prabowo.