Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Modantara: Penyeragaman komisi mitra pengemudi dapat hambat inovasi

    Modantara: Penyeragaman komisi mitra pengemudi dapat hambat inovasi

    Ketika niat melindungi justru membuat jutaan mitra kehilangan akses kerja fleksibel, kita perlu berhenti dan bertanya, siapa sebenarnya yang terlindungi?

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) menyebut penyeragaman komisi bagi mitra pengemudi daring dapat menghambat inovasi, mengancam layanan di daerah dengan margin rendah, serta memaksa efisiensi berlebihan yang berdampak pada kualitas pelayanan.

    “Dengan adanya wacana komisi tunggal 10 persen kepada seluruh platform tidak sesuai dengan dinamika industri. Platform memiliki model bisnis yang beragam, berdasarkan layanan, pasar, dan strategi pemberdayaan mitra yang berbeda-beda,” kata Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

    Dia pun mengapresiasi aksi damai sejumlah mitra pengemudi ojek online (ojol) dan kurir digital di sejumlah daerah pada Selasa (20/5).

    Modantara menyatakan dukungan terhadap kebebasan berpendapat. Namun, dia mengingatkan sektor mobilitas dan pengantaran digital merupakan elemen vital dalam kehidupan masyarakat modern dan denyut perekonomian digital nasional.

    Agung menegaskan kebijakan yang akan berdampak besar terhadap jutaan mitra pengemudi dan pengguna layanan harus disusun berdasarkan data dan realitas ekonomi, bukan semata-mata dorongan politik.

    “Kami memahami keresahan mitra, namun solusi harus berpijak pada realitas ekonomi, bukan sekadar wacana politik. Ekosistem ini terbukti menjadi bantalan sosial saat krisis,” ujarnya.

    Oleh karena itu, lanjut dia, kebijakan yang mengaturnya harus berpijak pada data dan mempertimbangkan dampak jangka panjang.

    Modantara juga menyoroti wacana menjadikan mitra pengemudi menjadi pegawai tetap yang dianggap dapat menimbulkan dampak besar terhadap lapangan kerja dan perekonomian nasional.

    Seperti, hilangnya akses layanan bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas, penurunan pendapatan UMKM yang bergantung pada layanan pengantaran, lonjakan pengangguran informal akibat hilangnya fleksibilitas kerja hingga efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak, dan stabilitas sosial.

    Berdasarkan kajian Svara Institute (2023), perubahan status ini berpotensi menghapus 70 hingga 90 persen pekerjaan di sektor ini, serta menyebabkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 5,5 persen atau sekitar Rp178 triliun.

    “Ketika niat melindungi justru membuat jutaan mitra kehilangan akses kerja fleksibel, kita perlu berhenti dan bertanya, siapa sebenarnya yang terlindungi?” kata Agung.

    Menurut dia, beberapa negara seperti Spanyol, Swiss, dan Inggris telah mengalami dampak serupa setelah menerapkan kebijakan hal itu, termasuk peningkatan tarif layanan hingga 30 persen, penurunan jumlah mitra aktif, serta hengkangnya sejumlah platform dari pasar.

    Terkait tuntutan penyesuaian tarif, Modantara mendukung upaya peningkatan kesejahteraan mitra, namun menolak pendekatan seragam yang tidak mempertimbangkan kondisi lapangan.

    Hal itu lantaran daya beli konsumen, biaya operasional, serta variasi wilayah layanan harus menjadi pertimbangan utama.

    “Kita harus memperhatikan biaya operasional dan taraf hidup mitra, namun tarif yang terlalu tinggi akan menurunkan minat konsumen, percuma tarif yang tinggi namun yang beli tidak ada,” tutur Agung.

    Regulasi tarif pengantaran

    Modantara menegaskan bahwa regulasi tarif pengantaran makanan dan barang berbasis aplikasi tidak dapat disamakan dengan logistik konvensional. Saat ini, layanan pengantaran berbasis aplikasi (On-Demand Service/ODS) masih tunduk pada UU Pos No. 38/2009 yang sudah tidak relevan.

    Modantara mendorong pembaruan ekosistem regulasi agar dapat mengakomodasi realitas lapangan yang melibatkan berbagai jenis kendaraan, variasi waktu dan jarak, serta pola permintaan yang fluktuatif.

    Modantara juga mengungkapkan bahaya kebijakan pendapatan minimum yang dipaksakan tanpa memperhatikan realitas pasar. Hal ini berisiko membatasi perekrutan mitra baru, meningkatkan harga layanan, serta mendorong platform meninggalkan wilayah-wilayah non-komersial.

    Sebagai alternatif, Modantara mendorong pendekatan kolaboratif berbasis insentif dan perlindungan sosial, seperti skema pembiayaan UMKM, insentif parkir dan perpajakan, serta pelatihan kewirausahaan.

    “Cara kerja, kecepatan, dan fungsi pengiriman ODS dengan logistik konvensional sangat berbeda, menyeragamkan tarif akan membatasi inovasi dan membunuh industri perlahan,” tegas Agung.

    Modantara pun berkomitmen untuk terus berdialog dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, mitra pengemudi, dan masyarakat sipil.

    “Ekosistem mobilitas digital yang sehat membutuhkan kebijakan yang adil, inklusif, dan berpijak pada realitas ekonomi,” kata dia.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • RI Gabung BRICS, Menperin Ungkap Dampak bagi Kemajuan Industri Manufaktur

    RI Gabung BRICS, Menperin Ungkap Dampak bagi Kemajuan Industri Manufaktur

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai bergabungnya Indonesia di dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa), akan berdampak bagi kemajuan sektor industri manufaktur. BRICS merupakan aliansi ekonomi negara-negara berkembang yang mewakili lebih dari 40 persen populasi dunia dan hampir seperempat produk domestik bruto (PDB) global.

    Indonesia resmi bergabung sebagai anggota BRICS pada Januari 2025. Indonesia menjadi anggota ke-10 setelah Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Bergabungnya Indonesia di BRICS semakin memperkuat posisi sebagai kekuatan ekonomi alternatif terhadap dominasi negara maju.

    “Keanggotaan Indonesia di dalam BRICS merupakan langkah strategis untuk memperluas kerja sama internasional, terutama dalam pengembangan industri, investasi teknologi, dan penguatan rantai pasok global,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (20/5/2025).

    Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bergabungnya Indonesia dalam BRICS membuka peluang dan berdampak positif bagi Indonesia, termasuk di sektor ekonomi, diplomasi, dan keuangan. Dari segi ekonomi, BRICS dapat membuka akses pasar yang lebih luas, akses pendanaan dari New Development Bank (NDB), dan diversifikasi mitra dagang.

    Sementara secara diplomasi, BRICS menjadi platform untuk memperjuangkan reformasi ekonomi global dan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Sedangkan, secara keuangan, BRICS dapat membantu mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan menciptakan sistem finansial alternatif.

    Agus menambahkan, keterlibatan Indonesia dalam BRICS akan membuka peluang untuk mendorong transformasi industri dalam negeri menuju industri 4.0. Hal ini sejalan dengan peta jalan Making Indonesia 4.0.

    “Indonesia berkomitmen dalam memajukan transformasi digital, smart manufacturing, dan otomatisasi industri guna meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Ini sejalan dengan semangat BRICS dalam memperkuat kerja sama teknologi dan inovasi,” ungkapnya.

    Agus mengungkapkan pemerintah terus mendorong penguatan sektor industri utama melalui inovasi teknologi, percepatan pengembangan industri hijau berkelanjutan, serta membangun rantai pasok yang inklusif dan kuat.

    Selain sektor industri besar, Agus juga menekankan pentingnya dukungan terhadap industri kecil dan menengah (IKM). Melalui kolaborasi BRICS, Indonesia akan memperluas akses pelaku IKM terhadap teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi produksi dan penetrasi pasar.

    “Digitalisasi dan AI bukan hanya milik industri besar. IKM kita harus bisa mengakses teknologi ini agar tidak tertinggal. Inilah pentingnya kerja sama dalam BRICS untuk memperkecil kesenjangan teknologi,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Agus menyoroti potensi Indonesia di sektor bioindustri dan ekonomi sirkular. Dengan kekayaan hayati dan sumber daya alam terbarukan, Indonesia dapat menjadi pemasok bioindustri global.

    “Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi lumbung bioindustri dunia. Kerja sama BRICS akan mempercepat pengembangan teknologi bioindustri dan mendorong ekonomi sirkular yang ramah lingkungan,” jelasnya.

    Agus menyampaikan BRICS menjadi hal penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi industri nasional dalam perekonomian global yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis inovasi.

    “Secara global, posisi Indonesia dalam industri manufaktur menunjukkan capaian yang membanggakan melalui hasil nilai Manufacturing Value Added (MVA),” ucapnya.

    Berdasarkan data World Bank, MVA Indonesia mencapai US$ 255,96 miliar pada tahun 2023. Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi ke-4 sebagai negara yang memiliki nilai MVA terbesar dari anggota BRICS setelah China (US$ 4.658,79 miliar), India (US$ 461,38 miliar), dan Brasil (US$ 289,79 miliar).

    Sementara itu, negara anggota BRICS lainnya dengan MVA di bawah Indonesia, yakni Rusia sebesar US$251,58 miliar, disusul Iran (US$78,54 miliar), Mesir (US$59 miliar), Uni Emirat Arab (US$55,76 miliar), Afrika Selatan (US$49,35 miliar), dan Ethiopia (US$7,33 miliar).

    Sedangkan, di kawasan Asia, posisi Indonesia menempati urut ke-5 setelah China, Jepang, India, dan Korea Selatan. Adapun di kawasan ASEAN, Indonesia menduduki posisi teratas, melampaui Thailand dan Vietnam.

    (anl/ega)

  • Ekonomi RI Melambat, Pengamat Ingatkan Risiko Serius dari Konsumsi Lesu dan Belanja Negara Seret – Halaman all

    Ekonomi RI Melambat, Pengamat Ingatkan Risiko Serius dari Konsumsi Lesu dan Belanja Negara Seret – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Ekonomi dan Dosen Binus University, Doddy Ariefianto, memberikan peringatan atas lemahnya konsumsi domestik yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

    Ia menekankan bahwa konsumsi rumah tangga adalah faktor kunci dalam memperkuat fondasi ekonomi, dan bila tidak ditangani, hal ini bisa memperburuk situasi perekonomian nasional.

    Pada kuartal I-2025, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 4,9 persen secara tahunan. Namun, angka ini terbilang rendah, dengan konsumsi rumah tangga hanya tumbuh di bawah 5 persen. Di sisi lain, meskipun investasi barang modal mengalami peningkatan sebesar 2,1 persen, belanja pemerintah justru tercatat terkoreksi -1,4 persen.

    “Lemahnya spending rumah tangga ini perlu menjadi warning. Kami butuh dukungan stimulus fiskal dan moneter agar ekonomi dapat kembali bergairah,” jelas Doddy dalam keterangan persnya pada Kamis (8/5/2025).

    Ariefianto juga menyoroti perlunya percepatan pengeluaran atau belanja pemerintah.

    Ia menjelaskan bahwa pola kontraksi belanja pemerintah di awal tahun adalah fenomena berulang yang disebabkan oleh proses birokrasi anggaran.

    “Memang dari dulu, setiap kuartal pertama itu pemerintah selalu negatif karena proses birokrasi. Kuartal pertama biasanya baru memulai proses pengadaan, seperti feasibility study dan pitching. Biasanya baru berkembang pesat di kuartal 3-4,” ujar Ariefianto.

    Meski begitu, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah tekanan inflasi global. Hal ini terbukti dengan terkendalinya daya beli masyarakat dan inflasi bahan pangan, yang tetap berada dalam batas yang dapat dikendalikan.

    “Mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas sembako, namun langkah ini belum cukup karena elastisitas konsumsi bahan pokok yang rendah,” kata Ariefianto.

    Ia juga menekankan bahwa meskipun investasi barang modal menunjukkan kenaikan terbatas, hal ini sejalan dengan siklus pengadaan barang pemerintah, yang memang lebih dominan pada kuartal pertama.

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 mencapai 4,87 persen.

    Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebutkan bahwa angka tersebut dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) pada harga berlaku sebesar Rp 5.665,9 triliun dan pada harga konstan sebesar Rp 3.264,5 triliun.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 adalah 4,87 persen dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya,” kata Amalia dalam konferensi pers pada Senin (5/5/2025).

    Amalia juga menyampaikan bahwa pelambatan ekonomi ini mengikuti pola yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, di mana pertumbuhan ekonomi kuartal pertama cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kuartal keempat tahun sebelumnya.

    “Secara quartal to quartal, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya di setiap kuartal ke satu itu relatif selalu lebih rendah dibandingkan dengan kuartal keempat tahun sebelumnya,” ungkap dia.
     

  • Ekonomi Loyo, Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan

    Ekonomi Loyo, Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan

    Jakarta –

    Pengusaha meminta Pemerintah segera mengambil langkah cepat memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Hal ini menindaklanjuti pelemahan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025 yang hanya 4,87%.

    “Jika dicermati, faktor konsumsi menjadi biang kerok capaian ini,” kata Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (8/5/2025)

    Komponen pengeluaran konsumsi Pemerintah yang selama ini menjadi trigger utama pertumbuhan ekonomi, justru porak-poranda. Perbandingannya, pada kuartal I 2024 komponen ini dapat tumbuh 20,44%, namun kuartal I 2025 justru minus 1,38%.

    Akbar juga menyoroti pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT). Kuartal I 2025 LNPRT hanya tumbuh 3,07%. Padahal di periode yang sama tahun lalu, LNPRT tumbuh 24,14%.

    Begitu juga dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT), turun menjadi 4,89% dari kuartal I 2024 yang mampu tumbuh 4,91%. Padahal, porsi PKRT dari Produk Domestik Bruto (PDB) di kuartal I 2025 mencapai 54,53%.

    “Konsumsi rumah tangga yang kontribusinya lebih dari 50% justru melambat. Sederhananya, komponen pengeluaran kita terseok-seok, sehingga membebani pertumbuhan ekonomi,” urai Akbar.

    Akbar juga mengkritisi jumlah pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran sejak Februari 2024 naik 82 ribu orang atau 1,11% menjadi 7,28 juta orang.

    Menurut Akbar, indikator pelemahan ekonomi sebenarnya sudah nampak saat Idul Fitri, kemarin. Mulai dari penurunan jumlah pemudik hingga 24%, dan asumsi perputaran uang yang turun hingga 12,28%.

    “Artinya, masyarakat memang tidak memegang uang. Kalaupun ada, ya sedikit. Sehingga mereka menahan untuk membelanjakannya. Tanpa momen Lebaran, sudah pasti ekonomi kuartal I 2025 tumbuh lebih lambat dari 4,87%,” beber Akbar.

    Dengan sengkarut persoalan ini, Akbar meminta Pemerintah segera memperbaiki iklim investasi secara tuntas. Termasuk melakukan deregulasi secara masif. Dengan begitu, investasi baru akan masuk, dan yang eksisting dapat tumbuh.

    “Saat ini, yang lebih diutamakan adalah realokasi sumber daya program berorientasi jangka pendek yang berdampak langsung bagi penciptaan lapangan kerja dan daya beli masyarakat. Percepatan belanja Pemerintah menjadi harga mati untuk menstimulus ekonomi,” tutupnya.

    Tonton juga “Mensesneg Ingin Buruh Bersatu Hadapi Gejolak Ekonomi Dunia” di sini:

    (ily/hns)

  • Investasi Otomotif di Indonesia Selama 2020-2024 Tembus Rp 157 T

    Investasi Otomotif di Indonesia Selama 2020-2024 Tembus Rp 157 T

    Jakarta –

    Menteri Investasi dan Hilirisasi RI sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani mengklaim, realisasi investasi otomotif di Indonesia selama 2020-2024 mencapai ratusan triliun rupiah. Hal itu membuktikan betapa besarnya kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian nasional.

    “Kontribusi otomotif (terhadap ekonomi negara) sangat besar. Kalau kita lihat lagi, industri otomotif ini selama 2020-2024 mencapai realisasi investasi lebih dari Rp 157 triliun,” ujar Rosan di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa sore (6/5).

    “Kontribusi investasi terhadap PDB kita itu nomor dua terbesar setelah konsumsi domestik, porsinya mencapai sedikit di atas 29 persen,” tambahnya.

    Dari porsi tersebut, industri manufaktur tercatat menyumbang 18,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan industri otomotif menjadi salah satu sektor kunci. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi otomotif terhadap PDB manufaktur rata-rata mencapai 7,6 persen.

    Pabrik mobil di Karawang. Foto: Khairul Imam Ghozali

    Rosan menjelaskan, pencapaian tersebut tak terlepas dari potensi Indonesia sebagai ‘tuan rumah’ untuk kendaraan listrik. Sebab, menurutnya, Indonesia punya seluruh modal yang dibutuhkan untuk membangun ekosistem EV, mulai dari tambang nikel hingga fasilitas daur ulang baterai.

    “Mungkin banyak saudara-saudara sekalian yang belum tahu bahwa di Indonesia ini untuk ekosistem EV battery sudah paling lengkap,” tuturnya.

    “Dari pertambangannya, dari nikelnya… dari nikel ke nikel made, nikel sulfate, precursor, cathode, anode, kemudian cell battery, battery pack, kemudian sampai recycle battery itu semua investasi sudah ada di Indonesia. Jadi the whole ecosystem ini sudah ada,” tambahnya.

    Lebih jauh, Rosan juga menargetkan, pada 2029 atau empat tahun lagi, 36 persen produk kendaraan listrik Indonesia masuk dalam rantai nilai global. Namun, hal tersebut sudah dimulai sejak sekarang.

    “Dan yang paling penting juga, pertumbuhan penjualan kendaraan listrik berbasis baterai pada 2024 mencapai 151,4 persen year-on-year (YoY). Tapi rata-rata pertumbuhan YoY 2019-2024 mencapai 331 persen. Jadi sangat signifikan,” kata dia.

    (sfn/dry)

  • India dan Pakistan di Ambang Perang, Perbandingan Kekuatan Militer dan Negara Mana Pemasok Senjata? – Halaman all

    India dan Pakistan di Ambang Perang, Perbandingan Kekuatan Militer dan Negara Mana Pemasok Senjata? – Halaman all

    India dan Pakistan di Ambang Perang, Perbandingan Kekuatan Militer dan Negara Mana Pemasok Senjata?

    TRIBUNNEWS.COM- Dua negara tetangga yang kini sama-sama sudah melengkapi diri dengan senjata nuklir, India dan Pakistan di ambang perang untuk yang kesekian kali.

    India dan Pakistan sebelumnya telah berperang dua kali dan terlibat konflik terbatas atas Kashmir. 

    Bagaimana kemampuan militer India dan Pakistan? Menurut peringkat kekuatan militer Global Firepower tahun 2025, India adalah kekuatan militer terkuat keempat di dunia, dan Pakistan berada di peringkat terkuat ke-12.

    India adalah negara dengan pengeluaran militer terbesar kelima di dunia. 

    Pada tahun 2024, negara ini menghabiskan $86 miliar (Rp 1,4 kuadriliun) untuk militernya, atau 2,3 ​​persen dari produk domestik bruto (PDB), menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), lembaga riset pertahanan dan persenjataan terkemuka.

    Sebagai perbandingan, Pakistan menghabiskan $10,2 miliar (Rp 164 Triliun), atau 2,7 persen dari PDB-nya, untuk militer pada tahun 2024.

    Kekuatan militer India secara keseluruhan adalah 5.137.550 personel, yang hampir tiga kali lebih besar dari Pakistan yang berjumlah 1.704.000. Di antara kedua negara, tidak ada negara yang mewajibkan wajib militer.

    India memiliki 2.229 pesawat militer, dibandingkan dengan Pakistan yang memiliki 1.399.

    India memiliki 3.151 tank tempur, dibandingkan dengan 1.839 milik Pakistan.

    Angkatan Laut Pakistan meliputi perbatasan pantai selatan sepanjang 1.046 kilometer (650 mil) di Laut Arab dan memiliki 121 aset angkatan laut, sementara pantai daratan India mencakup hampir 6.100 km (3.800 mil) dengan 293 aset angkatan laut.

     

    Perlombaan Senjata Nuklir antara India dan Pakistan

    Menurut Kampanye Internasional untuk Menghapuskan Senjata Nuklir (ICANW), sebuah koalisi global untuk melarang senjata nuklir, pada tahun 2023, negara-negara menghabiskan sekitar $91,4 miliar untuk senjata nuklir, dengan India menghabiskan $2,7 miliar dan Pakistan $1 miliar.

    India melaksanakan uji coba nuklir pertamanya pada bulan Mei 1974, dan pada bulan Mei 1998, melaksanakan lima uji coba lainnya, dan mendeklarasikan dirinya sebagai negara pemilik senjata nuklir.

    Pakistan melaksanakan uji coba nuklir pertamanya tak lama setelah India pada tahun 1998, dan secara resmi menjadi negara bersenjata nuklir.

    Semenjak itu, kedua negara yang lahir bersama dan bernasib sial ini telah terlibat dalam perlombaan senjata yang telah merugikan mereka miliaran dolar.

    Menurut Proyek Pertahanan Rudal Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), penangkal nuklir New Delhi terutama ditujukan pada negara-negara pesaingnya, Pakistan dan Cina. 

    India telah mengembangkan rudal jarak jauh dan rudal darat bergerak. Bersama Rusia, India sedang dalam tahap pengembangan rudal kapal dan kapal selam.

    CSIS juga menyatakan bahwa persenjataan Pakistan terutama terdiri dari rudal balistik jarak pendek dan menengah yang dapat bergerak, yang memiliki jangkauan yang cukup untuk menargetkan India. 

    Bantuan teknis signifikan dari Tiongkok pada program nuklir dan rudalnya telah membantu Pakistan dalam beberapa tahun terakhir.

     

    Siapa yang memasok senjata ke India dan Pakistan?

    Menurut SIPRI, ketegangan lintas perbatasan antara kedua negara memicu impor senjata oleh kedua negara.

    India merupakan negara pengimpor senjata terbesar kedua dari tahun 2020-2024, setelah Ukraina, dengan pangsa 8,3 persen dari impor global. 

    Sebagian besar impor India berasal dari Rusia, meskipun telah mengalihkan sumber persenjataannya ke Prancis, Israel, dan Amerika Serikat.

    Di seberang perbatasan, impor senjata dan persenjataan Pakistan meningkat sebesar 61 persen antara tahun 2015–19 dan 2020–24 karena negara itu mulai menerima pengiriman, termasuk pesawat tempur dan kapal perang. 

    Dalam skala global, Pakistan merupakan importir senjata terbesar kelima dengan impor sebesar 4,6 persen pada tahun 2020–24.

    Sejak 1990, pemasok utama Pakistan adalah Tiongkok. 

    Tiongkok memasok 81 persen impor senjata Pakistan pada 2020–24; Rusia memasok 36 persen senjata India selama periode yang sama.

     

    SUMBER: AL JAZEERA

  • Bill Gates Bertemu Prabowo dan Ajakan Gabung Danantara

    Bill Gates Bertemu Prabowo dan Ajakan Gabung Danantara

    Jakarta –

    Pendiri Microsoft, Group Bill Gates bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat kemarin. Salah satu agendanya, Prabowo dan Bill Gates berbincang dengan para pengusaha kelas kakap Indonesia.

    Pada pertemuan yang digelar Rabu (7/5) kemarin, Bill Gates sempat berdialog dengan para pengusaha. Dia juga memaparkan beberapa poin pandangannya soal gerakan filantropi yang dibesut oleh Gates Foundation.

    Berdasarkan pantauan detikcom, beberapa pengusaha yang hadir antara lain Bos Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, Bos Adaro Resource Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, Bos Indika Group Arsjad Rasjid, dan Bos Salim Group Anthony Salim.

    Kemudian hadir pula, Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung, Bos Arsari Group Hashim Djojohadikusumo, Bos Artha Graha Tomy Winata, Bos Barito Pacific Prajogo Pangestu, Bos Lippo Group James Riady, Bos Mayapada Group Sri Dato Tahir, dan beberapa pengusaha lainnya.

    Prabowo mengatakan, Bill Gates telah mengucurkan dana amal lewat Gates Foundation hingga US$ 300 juta atau Rp 4,95 triliun (kurs Rp 16.529) sejak 2009 kepada Indonesia. Prabowo juga menjelaskan peran Gates Foundation dalam mendukung produksi vaksin polio melalui Bio Farma, yang kini menjadi salah satu produsen vaksin terbesar di dunia dengan kapasitas produksi hingga 2 miliar dosis per tahun.

    “Terutama hal-hal strategis seperti vaksin polio beliau bantuannya Rp 1,3 triliun dan sekarang kita Bio Farma salah satu produsen 2 miliar dosis vaksin setiap tahun dan ini untuk dimanfaatkan 42 negara di seluruh dunia dipakai oleh 902 juta orang,” tutur Presiden.

    Tawaran Gabung Danantara

    Pemerintah juga menawarkan Bill Gates masuk ke dalam kepengurusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Mulanya, dalam sesi bincang-bincang antara Presiden Prabowo Subianto, Bill Gates, dan pengusaha kawakan, Budi Gunadi banyak bicara soal dana hibah bergulir atau trust fund.

    Menurutnya, di negara maju, rata-rata pendanaan filantropis atau dana hibah 2% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Maka dari itu, ada potensi US$ 30 miliar per tahun dana hibah bergulir di Indonesia. Masalahnya banyak hibah dari orang Indonesia harus diberikan ke lembaga asing terlebih dahulu.

    “Jadi, potensi di Indonesia adalah US$ 30 miliar per tahun. Namun, banyak orang Indonesia yang ingin memberi, tetapi uangnya tidak dapat mereka berikan ke Indonesia, tetapi melalui negara lain,” sebut Budi Gunadi dalam acara yang sama.

    Dia meminta kepada CEO BPI Danantara Rosan Roeslani untuk membentuk Danantara Trust Fund, sedikit mencontek apa yang sudah dilakukan di Temasek Trust.

    Dari situ, dia mengajak Bill Gates ikut duduk bersama sebagai dewan penasihat di Danantara dengan Ray Dalio. Alasannya, baik Bill Gates dan Ray Dalio telah berhasil mengelola Chinese Philantropic Education atau lembaga filantropi pendidikan China.

    “Dan saya berharap Pak Bill, Anda dapat duduk di dewan bersama Pak Ray Dalio, teman Anda juga. Karena Pak Ray Dalio dan Pak Bill Gates juga duduk di dewan Pendidikan Filantropi China,” usul Budi Gunadi.

    (hal/ara)

  • Optimisme Ekonomi 2025: PDB Indonesia Diprediksi Tumbuh 4,93 Persen, Sektor Pertanian Jadi Andalan – Halaman all

    Optimisme Ekonomi 2025: PDB Indonesia Diprediksi Tumbuh 4,93 Persen, Sektor Pertanian Jadi Andalan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Optimisme terhadap pemulihan ekonomi Indonesia pada 2025 kian menguat. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional diprediksi mencapai 4,93 persen, didorong pulihnya permintaan domestik dan performa tangguh sektor pertanian.

    Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, menyatakan bahwa pada kuartal pertama 2025, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh kontribusi signifikan dari sektor pertanian.

    Meskipun ke depan diperkirakan akan terjadi perlambatan moderat, sektor pertanian ini tetap memegang peran sentral dalam menopang stabilitas ekonomi nasional.

    “Melihat adanya tanda-tanda pelambatan momentum ekonomi, percepatan realisasi fiskal menjadi kebutuhan penting untuk menopang perekonomian,” ujar Andry, Selasa (6/5/2025).

    Menurutnya, belanja negara yang sempat tertunda pada awal tahun ini diharapkan mulai tersalurkan pada kuartal kedua, sehingga memberikan dorongan nyata bagi sektor-sektor produktif seperti industri, infrastruktur, hingga UMKM, yang merupakan motor pertumbuhan ekonomi rakyat.

    Dari sisi eksternal, Andry juga menyoroti pentingnya diversifikasi pasar ekspor Indonesia.

    Ia menilai bahwa keanggotaan Indonesia dalam ASEAN dan BRICS membuka peluang strategis untuk memperluas akses pasar internasional, terutama ke negara-negara non-tradisional yang selama ini belum tergarap maksimal.

    “Keanggotaan Indonesia dalam ASEAN dan BRICS adalah peluang besar untuk memperluas akses ekspor dan menjaga kinerja perdagangan tetap positif,” jelas Andry.

    Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah dan swasta agar pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.

    “Kami memperkirakan ekonomi akan tumbuh sebesar 4,93 persen pada 2025, dengan permintaan domestik yang mulai pulih sejak kuartal kedua,” pungkasnya.

    Dengan fondasi kuat dari sektor pertanian dan strategi perluasan pasar ekspor, Indonesia dinilai berada di jalur yang tepat menuju pemulihan ekonomi berkelanjutan di tengah tantangan global yang masih dinamis.

  • Serikat Pekerja Desak Pemerintah Permudah Izin Investasi untuk Dongkrak Daya Beli

    Serikat Pekerja Desak Pemerintah Permudah Izin Investasi untuk Dongkrak Daya Beli

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) mendesak pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi investor memulai kegiatan usahanya di dalam negeri. Apalagi realisasi investasi awal tahun ini dikatakan naik pesat. 

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi nilai investasi pada kuartal I/2025 mencapai Rp465,2 triliun. Angka tersebut meningkat 15,9% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp401,5 triliun.

    Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat mengatakan, capaian peningkatan realisasi investasi periode tersebut mesti dioptimalkan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya beli dan menyejahterakan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus mempermudah aktivitas usaha para investor. 

    “Di dunia industri Indonesia, ada daftar urutan hambatan investasi. Hambatan nomor satu itu masalah regulasi, mulai dari perizinan, perpajakan, pengadaan tanah, macam-macam,” kata Jumhur dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7/2025). 

    Jumhur menilai momentum peningkatan realisasi investasi ini menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memangkas perizinan sehingga semakin banyak tenaga kerja yang terserap oleh industri yang otomatis mengurangi jumlah pengangguran.

    “Izin-izin itu kan duit semua. Nah, pemerintah itu tahu dan bisa, kalau semua itu didrop maka perusahaan-perusahaan bisa tumbuh dan memberikan kesejahteraan yang layak bagi buruh. Itu tugasnya pemerintah,” jelasnya.

    Dalam hal ini, dia merujuk pada laporan hasil riset Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menyebutkan bahwa cost of doing business atau biaya yang dikeluarkan untuk berbisnis pengusaha di Indonesia paling tinggi dibandingkan empat negara tetangga lainnya yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. 

    Kondisi ini menjadikan Indonesia negara yang tidak kompetitif dari kaca mata pelaku industri. Biaya tinggi yang dikeluarkan pengusaha, di antaranya untuk membayar logistik serta bunga pinjaman bank. 

    Biaya logistik Indonesia mencapai 23,5% dari produk domestik bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia yang hanya 13%, serta tertinggal jauh dari Singapura yang hanya 8%. Kemudian, suku bunga kredit di Indonesia berkisar antara 8-14%, lebih tinggi dari empat negara lainnya yang hanya 4-6%.

    “Pemerintah harusnya bantu pengusaha di situ. Biaya logistik turunin dong, bayar bunga bank jangan ketinggian dong. Kasihan loh pengusaha. Dia pinjam duit untuk modal harus bayar bunga 14-15%, kan gila,” terangnya. 

    Padahal, bunga pinjaman usaha di negara tetangga disebut hanya di kisaran 6-7%. Dia pun mempertanyakan bunga bank tinggi untuk UMKM dan lain-lain.

    Bunga tinggi yang diminta perbankan sebagai syarat pemberian kredit menurut mantan Kepala BNP2TKI itu adalah salah satu contoh hal tidak produktif yang merugikan Indonesia.

    “Jadi keuntungan sebagian besar diambil untuk hal-hal yang enggak produktif. Tapi kalau itu dikembalikan ke perusahaan, dikembalikan ke buruh, itu menjadi daya beli dan jadi penghidupan lagi bagi yang lain,” ujarnya.

    Sementara itu, menurut Jumhur, dinamika perburuhan hanya menempati urutan ke-11 dari daftar faktor yang menghambat masuknya modal ke Indonesia. Tuntutan peningkatan kesejahteraan yang digaungkan kelompok buruh di Indonesia tidak terlalu berpengaruh ke minat investor.

    “Untuk upah ini kan ada benchmarking-nya. Apa yang dituntut buruh itu masih masuk akal dibandingkan dengan di Vietnam atau Filipina,” imbuhnya.

    Dalam kondisi daya beli masyarakat yang lemah saat ini, Jumhur berpendapat kondisi ini diakibatkan kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya yang harus diurai satu per satu.

    “Carry over yang paling parah dan mengerikan dari kebijakan masa lalu adalah daya beli masyarakat yang terpukul habis. Bayangkan di 2014 itu saldo harian rata-rata rakyat di perbankan masih Rp3,8 juta. Sekarang tinggal Rp1,3 juta, artinya daya beli anjlok. Kalau orang enggak punya duit, industri juga pasti terpukul,” jelasnya.

    Untuk bisa mengembalikan daya beli masyarakat, Jumhur mendesak pemerintah untuk bisa mempermudah investasi yang masuk dan menekan biaya berbisnis yang harus dikeluarkan pengusaha. 

    Dengan demikian, pihaknya berharap semakin banyak pembukaan lapangan kerja, artinya uang yang dibelanjakan para buruh bisa kembali menggerakkan roda perekonomian.

    “Pemerintah sebagai pembuat kebijakan saat ini sangat terbuka untuk mendapat masukan orang-orang yang berkecimpung langsung di bidang-bidangnya. Anggaplah selama 6 bulan sampai 1 tahun ke depan ini adalah fenomena kesementaraan. Semoga dengan berdialog dan membuat kebijakan yang tepat bisa menghasilkan hasil yang baik bagi rakyat,” pungkasnya.

  • Init-6 Achmad Zaky Investasi ke One% Nutrition, Dukung Ekspansi ke Pasar Asean

    Init-6 Achmad Zaky Investasi ke One% Nutrition, Dukung Ekspansi ke Pasar Asean

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan modal ventura, Init-6 berinvestasi dan mendukung misi one% Nutrition untuk memperluas jangkauan produknya di seluruh Asia Tenggara.

    Init-6 adalah perusahaan modal ventura yang didirikan oleh Achmad Zaky, pendiri Bukalapak, bersama Nugroho Herucahyono. Init-6 fokus pada investasi di startup tahap awal (early stage) di Indonesia, dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan ekosistem startup di negara ini. 

    Venture Partner Init-6, Rexi Christopher mengatakan, selain memperluas jangkauan produk investasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap konsumsi nutrisi sehari-hari.

    “one% Nutrition mewakili generasi baru produk nutrisi fungsional yang dirancang khusus untuk konsumen perkotaan yang aktif dan selalu bepergian serta untuk memenuhi kebutuhan segmen sport lifestyle akan produk yang sehat dan bernutrisi,” kata Rexi dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).

    Adapun, menurut Kementerian Pemuda dan Olahraga, nilai ekonomi olahraga Indonesia diperkirakan mencapai 39,45 triliun rupiah ($2,3 miliar) pada tahun lalu. 

    Angka ini menunjukkan peningkatan 5,8% dari tahun 2023, setara dengan 0,19% dari produk domestik bruto (PDB). Hal tersebut, kata Rexi menjadi salah satu alasan Init-6 melakukan investasi kepada one% Nutrition.

    “Kami telah mengikuti pertumbuhan sport!lifestyle yang memang berkembang pesat akhir akhir ini, terutama di kota-kota besar. Kami yakin bahwa pertumbuhan ini memiliki potensi untuk terus berkembang signifikan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh pasar Asia Tenggara,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Rexi menyampaikan dipilihnya one% Nutrition karena telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat, lebih dari dua kali lipat penjualannya dari bulan ke bulan dan mendapatkan momentum yang kuat di jaringan online dan offline. 

    one% juga telah bermitra dengan fitness center, wellness communities, dan ritel yang berfokus untuk mendorong adopsi produk lebih optimal dan juga untuk memperluas penawaran produknya akhir tahun ini.

    “Kami terkesan dengan visi one% Nutrition, dan eksekusi tim yang strategis. one% memiliki pemahaman mendalam tentang lanskap konsumen yang terus berkembang di Asia Tenggara dan tengah membangun merek yang selaras dengan kebutuhan konsumen yang menghargai kesehatan dan gaya hidup seimbang,” ucapnya.

    Di sisi lain, CEO dan Co-Founder one% Nutrition, Ken Opamuratawongse mengatakan, saat konsumen ingin hidup lebih sehat tetapi tidak tahu harus mulai dari mana.

    Maka dari itu pihak one% memanfaatkan peluang ini untuk menghadirkan produk nutrisi fungsional berkualitas tinggi yang mudah diakses dan terintegrasi dengan rutinitas harian pengguna. 

    “kami melihat peluang yang cukup mendesak untuk menawarkan solusi yang praktis dan yang dibuat dengan lebih baik. Ini milestone penting untuk kami dan kami akan menggunakan pendanaan ini untuk memperluas portofolio produk kami, serta meningkatkan jaringan distribusi kami, dan mempercepat akselerasi pasar terutama di Asia Tenggara,” tutur Ken.

    Di Putaran pendanaan awal ini, tidak hanya Init-6 yang berpartisipasi namun juga First Move, perusahaan investasi tahap awal yang berbasis di Singapura juga ikut bergabung dengan senior management dari startup terkemuka.