Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Ekonom sepakat dengan Menhub untuk hati-hati atur regulasi ojol

    Ekonom sepakat dengan Menhub untuk hati-hati atur regulasi ojol

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Ekonom sepakat dengan Menhub untuk hati-hati atur regulasi ojol
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 13:43 WIB

    Elshinta.com Gelombang tuntutan dari pengemudi ojek online (ojol) memuncak kembali dengan aksi demonstrasi besar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Selasa (20/5/2025). Ribuan pengemudi turun ke jalan menuntut pemerintah membatasi besaran potongan atau komisi yang diterapkan oleh perusahaan aplikator.

    Mereka menilai, potongan sebesar 20 persen dari perusahaan terlalu memberatkan dan meminta intervensi pemerintah agar komisi diturunkan demi meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, di tengah tekanan publik tersebut, sejumlah pejabat negara dan ekonom menyerukan agar pemerintah tidak terburu-buru merespons tuntutan secara populis.

    Ekonom pun mengingatkan, keputusan yang tidak berbasis data dan hanya mengakomodasi satu pihak bisa menimbulkan dampak negatif yang lebih luas terhadap ekosistem digital Indonesia. Ekosistem ojek online dan layanan pengantaran digital adalah sistem yang sangat kompleks, melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

    Tidak hanya jutaan mitra pengemudi dan perusahaan aplikasi, tetapi juga konsumen, pelaku UMKM, regulator, investor, penyedia layanan keuangan, logistik, teknologi, serta mitra bisnis lainnya seperti restoran, toko, gudang, dan bengkel. Setiap intervensi pada satu titik dalam ekosistem ini berpotensi menimbulkan efek domino yang merugikan banyak sektor.

    Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, menilai, industri ojol, taksol, dan kurir online berkontribusi sekitar 2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2023, bila komisi dipaksakan turun, dampaknya bisa sangat besar.

    Di antaranya, hanya 10-30 persen mitra pengemudi yang bisa terserap ke lapangan kerja formal, penurunan aktivitas ekonomi digital bisa menekan PDB hingga 5,5 persen, serta sekitar 1,4 juta orang terancam kehilangan pekerjaan. “Dampak ekonomi total bisa mencapai Rp178 triliun, termasuk efek berantai pada sektor lain,” kata Agung dikutip di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Agung juga menyoroti dampak sosial dari penurunan komisi. Karena itu, ia meminta pemerintah cermat dalam mengeluarkan kebijakan. “Hilangnya pendapatan pengemudi akan menurunkan daya beli mereka, yang kemudian berdampak pada sektor makanan, kebutuhan pokok, hingga layanan keuangan seperti pinjaman dan cicilan,” ucap Agung.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memilih hati-hati dalam menanggapi tuntutan ojol terkait penurunan komisi menjadi 10 persen. Dudy menyatakan, aplikator memiliki skema potongan yang bervariasi dan pengemudi bebas memilih platform sesuai preferensi.

    “Para driver sebenarnya punya pilihan. Kita bisa lihat bahwa keempat aplikator ini, GoJek, Grab, Maxim, dan InDrive, memiliki pangsa pasar dan skema potongan yang berbeda,” ujar Dudy dalam diskusi publik bersama awak media pada pekan lalu.

    Menurut Dudy, pemerintah tidak menutup kemungkinan menurunkan komisi, tetapi harus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem. “Kalau saya tidak berpikir keseimbangan berkelanjutan, bisa saja. Enggak ada susahnya menandatangani aturan potongan 10 persen. Tapi rasanya tidak arif bagi kami kalau kami tidak mendengar semuanya,” kata Dudy.

    Dia menjelaskan, sektor transportasi daring adalah ekosistem besar dengan banyak kepentingan saling terkait. “Ini bukan sekadar bisnis biasa. Ada ekosistem besar di sini-pengemudi, perusahaan, UMKM, logistik, hingga masyarakat pengguna. Pemerintah ingin menjaga keberlanjutan dan keseimbangannya,” ujar Dudy.

    Sebelumnya, ekonom senior Piter Abdullah menyebut, regulasi yang memaksa penurunan komisi justru berpotensi merusak struktur industri digital yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade. Dia meyakini, jika tuntutan itu diterima maka pemerintah banyak kehilangan investor di bidang teknologi.

    “Setback, setback, saya khawatirkan setback industri yang kita bangun 10 tahun terakhir yang sudah memberikan manfaat terhadap perekonomian kita, baik itu di dalam pembentukan PDB dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, memberikan penghasilan kepada begitu banyak masyarakat kita, itu bisa terhapuskan,” kata executive director Segara Institute dalam sebuah siniar.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Sri Mulyani sampaikan ketangguhan ekonomi RI ke S&P Global

    Sri Mulyani sampaikan ketangguhan ekonomi RI ke S&P Global

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan ketangguhan ekonomi Indonesia saat menerima kunjungan lembaga pemeringkat utang internasional Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings.

    “Saya memaparkan bagaimana fundamental perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah dinamika global yang masih menantang,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Senin.

    Menkeu menjelaskan secara komprehensif berbagai kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan, termasuk upaya pengendalian inflasi, penguatan sektor fiskal, dan implementasi reformasi struktural.

    Menurut Sri Mulyani, diskusi dengan S&P menjadi ajang untuk menegaskan komitmen kuat pemerintah Indonesia terhadap kebijakan fiskal yang prudent dan bertanggung jawab.

    “Kepercayaan lembaga pemeringkat internasional seperti S&P akan sangat vital dalam menjaga sentimen positif investor terhadap Indonesia. Melalui dialog yang transparan dan akuntabel, Pemerintah optimis untuk terus menjaga kredibilitas di mata dunia. Menarik lebih banyak investasi demi kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujarnya.

    Pemerintah menarik pembiayaan utang baru senilai Rp304 triliun hingga 30 April 2025, setara 39,2 persen dari target APBN sebesar Rp775,9 triliun.

    Sementara itu, pembiayaan non utang tercatat sebesar Rp24,9 triliun, sehingga total realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp279,2 triliun atau 45,3 persen dari target APBN sebesar Rp616,2 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan realisasi itu menandakan progres pembiayaan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan (on track).

    Di sisi lain, keseimbangan primer terjaga surplus Rp173,9 triliun per akhir April, mengindikasikan kondisi fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencetak surplus senilai Rp4,3 triliun (0,02 persen terhadap produk domestik bruto/PDB) per April 2025, setelah mencatatkan defisit selama tiga bulan berturut-turut.

    Pendapatan negara mencapai Rp810,5 triliun atau 27 persen dari target, sementara realisasi belanja negara per akhir April mencapai Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari target.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenhub sebut sektor maritim sumbang 7 persen PDB Indonesia

    Kemenhub sebut sektor maritim sumbang 7 persen PDB Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia menyebutkan sektor maritim memainkan peran sentral sebagai tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi sekitar 7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

    “Sektor maritim memberikan kontribusi kurang lebih 7 persen kepada PDB Indonesia, memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi kita,” kata Sekretaris Jenderal Kemenhub Antoni Arif Priadi dalam pembukaan Indonesia Maritime Week 2025 di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan Indonesia memiliki potensi luar biasa sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia yang mendukung kekuatan sektor maritim nasional.

    Posisi strategis Indonesia di persimpangan jalur laut utama dunia memberikan peluang besar untuk pengembangan logistik maritim, perdagangan antarnegara, dan penguatan rantai pasok global yang efisien.

    Dengan keunggulan geografis ini, sektor maritim Indonesia diarahkan untuk berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

    “Kita merupakan supplier untuk pelayaran niaga dengan sumber daya yang berkelanjutan dan pembangunan yang berkelanjutan yang ketiga di dunia, secara strategis terletak di persimpangan dari jalur laut utama, sektor maritim adalah tulang punggung ekonomi kita,” ucap Antoni.

    Ia menyampaikan pihaknya terus memperkuat infrastruktur, shipping network, dan sistem digitalisasi untuk memastikan sebuah konektivitas maritim yang inklusif dan aman.

    Menurutnya Indonesia memainkan peran yang penting untuk membangun dan mempertahankan sebuah supply chain yang aman dan cepat dalam transportasi pelayaran niaga untuk bisa mendapat pertumbuhan yang baik dan juga pembangunan yang inklusif.

    Kemenhub terus mengoptimalkan manajemen laut berkelanjutan, pengembangan ekonomi biru, serta peningkatan kesejahteraan wilayah pesisir untuk mewujudkan ekosistem maritim yang inklusif dan produktif.

    Upaya tersebut sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan maritim sebagai pilar penting kemajuan ekonomi nasional berbasis potensi wilayah dan sumber daya manusia.

    Komitmen ini juga tercermin dari pengembangan 107 pionir pelayaran yang melayani wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan) guna memastikan logistik dan konektivitas antarwilayah terdistribusi secara merata dan berkeadilan.

    Hal itu untuk menciptakan pertumbuhan inklusif, lapangan kerja baru, serta menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama dalam rantai industri dan logistik maritim Asia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Belanja pegawai tumbuh 6 persen, capai Rp102 triliun

    Belanja pegawai tumbuh 6 persen, capai Rp102 triliun

    Ini artinya ‘on track’. Empat bulan pertama, sepertiga tahun, sepertiga belanja pegawai

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pegawai kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp102 triliun pada April 2025, tumbuh 6 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp96,2 triliun.

    “Sampai dengan akhir April telah dibelanjakan Rp102 triliun atau 33,3 persen dari APBN. Ini artinya on track. Empat bulan pertama, sepertiga tahun, sepertiga belanja pegawai,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.

    Peningkatan itu didorong oleh penerimaan pegawai pada K/L transisi, yang memiliki porsi Rp39,2 triliun dari belanja pegawai.

    Kenaikan besaran tunjangan dan jumlah tenaga pendidik non-PNS juga mendorong pertumbuhan belanja pegawai, di mana serapannya mencapai 301.968 guru per akhir April 2025.

    Adapun secara keseluruhan, belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan terealisasi sebesar Rp66,4 triliun, tumbuh 5,7 persen (yoy) dari realisasi tahun lalu Rp62,8 triliun.

    Sedangkan belanja tunjangan kinerja, lembur dan sebagainya mencapai Rp35,6 triliun atau tumbuh 6,5 persen (yoy) dari Rp33,4 triliun.

    Sebagai catatan, realisasi belanja negara per akhir April mencapai Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari target, bertambah sekitar Rp185,9 triliun dari catatan terakhir Rp620,3 triliun pada akhir Maret.

    Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tersalur sebesar Rp546,8 triliun atau 20,2 persen dari target.

    Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp253,6 triliun atau 21,9 persen dari target, sementara belanja non-K/L terealisasi Rp293,1 triliun atau 19 persen dari target.

    Adapun belanja transfer ke daerah (TKD) tercatat mencapai Rp259,4 triliun atau 28,2 persen dari target.

    Sementara pendapatan negara tercatat mencapai Rp810,5 triliun, sehingga APBN mencatatkan surplus Rp4,3 triliun (0,02 persen terhadap produk domestik bruto/PDB) per April 2025.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • APBN Surplus Rp4,3 Triliun pada April, Sri Mulyani Beber Data-data Ini

    APBN Surplus Rp4,3 Triliun pada April, Sri Mulyani Beber Data-data Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sempat mengalami defisit selama tiga bulan berturut-turut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaporkan mulai mengalami surplus.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, surplus APBN pada April 2025 tercatat sebesar Rp 4,3 triliun, atau 0,02 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu menjadi perubahan arah setelah tiga bulan berturut-turut mengalami defisit.

    “Sampai dengan bulan April, kita posisinya surplus Rp4,3 triliun rupiah, artinya ini 0,7 persen dari total 0,02 dari GDP atau kalau dari target surplus 0,7 dari target defisit Rp616,2 triliun,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA, Jumat (23/5/2025).

    Dia membeberkan, keseimbangan primer Indonesia surplus Rp173,9 triliun rupiah. Adapun postur APBN sampai dengan akhir April, yakni 30 April 2024 adalah penerimaan atau pendapatan negara tercatat Rp810,5 triliun atau 27 persen dari target.

    Penerimaan pajak mencapai Rp557,1 triliun, yang setara dengan 25,4 persen dari target dalam Undang-Undang APBN sebesar Rp2.189,3 triliun. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun, atau 33,1 persen dari target Rp301,6 triliun.

    Kemudian, belanja negara tercatat Rp 806,2 triliun atau 22 persen dari target. Komponen belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp546,8 triliun atau 20,2 persen dari total belanja pemerintah pusat, dan belanja transfer ke daerah yang telah terealisasi sebesar Rp259,4 triliun.

    Keseimbangan primer surplus Rp 173,9 triliun dan total postur surplus Rp 4,3 triliun. “Perubahan arah dari tadinya 3 bulan berturut-turut, Januari, Februari, Maret defisit. Maka pada bulan April ini adalah surplus,” jelasnya.

  • Pemerintah gelontorkan belanja bansos Rp43,6 triliun per April

    Pemerintah gelontorkan belanja bansos Rp43,6 triliun per April

    Belanja bansos kita telah dibelanjakan Rp43,6 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah telah menggelontorkan belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp43,6 triliun per 30 April 2025, setara 32,3 persen dari pagu APBN 2025.

    “Belanja bansos kita telah dibelanjakan Rp43,6 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.

    Nilai realisasi itu terakselerasi sebesar 12,1 persen dari catatan terakhir Maret 2025 yang sebesar Rp38,9 triliun, atau bertambah Rp4,7 triliun dalam satu bulan. Kecepatan penyaluran belanja bansos ini terbilang melambat bila dibandingkan bulan sebelumnya yang bertambah Rp13 triliun dari akhir Februari ke akhir Maret.

    Tambahan realisasi terlihat pada belanja Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) menjadi Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta peserta atau bertambah sekitar Rp3,8 triliun dari catatan terakhir pada Maret.

    Kemudian, bansos untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bertambah sekitar Rp700 miliar menjadi Rp7,4 triliun yang diterima oleh 798,2 ribu mahasiswa.

    Sementara untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP) nilai realisasinya masih sama seperti data terakhir Maret, yakni masing-masing Rp7,3 triliun, Rp10,9 triliun, dan Rp1,5 triliun.

    Menurut Suahasil, tertahannya penyaluran bansos pada ketiga program itu lantaran pemerintah masih menunggu validasi penerima Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) demi memperbaiki ketepatan sasaran.

    Sebagai catatan, realisasi belanja negara per akhir April mencapai Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari target, bertambah sekitar Rp185,9 triliun dari catatan terakhir Rp620,3 triliun pada akhir Maret.

    Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tersalur sebesar Rp546,8 triliun atau 20,2 persen dari target. Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp253,6 triliun atau 21,9 persen dari target, sementara belanja non-K/L terealisasi Rp293,1 triliun atau 19 persen dari target.

    Adapun belanja transfer ke daerah (TKD) tercatat mencapai Rp259,4 triliun atau 28,2 persen dari target.

    Sementara pendapatan negara tercatat mencapai Rp810,5 triliun, sehingga APBN mencatatkan surplus Rp4,3 triliun (0,02 persen terhadap produk domestik bruto/PDB) per April 2025.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menggerakkan konsumsi untuk penguatan ekonomi

    Menggerakkan konsumsi untuk penguatan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 0,98 persen pada triwulan pertama 2025 secara kuartalan. Pertumbuhan tahunan memang masih positif sebesar 4,87 persen, namun angka itu tidak cukup untuk menutupi kenyataan bahwa fondasi utama pertumbuhan adalah konsumsi rumah tangga, mulai melemah.

    Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada triwulan I-2025 masih yang terbesar, yakni 54,53 persen. Namun pertumbuhannya hanya 0,55 persen secara kuartalan dan 4,89 persen secara tahunan. Padahal, periode ini bertepatan dengan momentum Ramadhan, yang biasanya mendorong belanja masyarakat.

    Bahkan, bila Ramadhan tidak mampu menggerakkan konsumsi, maka alarm ekonomi telah berbunyi. Ini bukan sekadar perlambatan musiman, melainkan sinyal bahwa masyarakat mulai mengerem dengan sadar, memilih menunda belanja demi menjaga cadangan yang kian menipis.

    Pelemahan ini bukan semata akibat tekanan harga. Kelas menengah pun mulai merasionalisasi pengeluaran. Ada kekhawatiran tentang penghasilan, pekerjaan, dan masa depan ekonomi keluarga.

    Deflasi year on year (y-on-y) sebesar 0,09 persen pada Februari 2025, dapat dikatakan mencerminkan lemahnya permintaan domestik. Ketika harga turun, tapi daya beli tidak bangkit, masalahnya bukan di harga, melainkan pada isi kantong dan menurunnya kepercayaan.

    Pemerintah sejatinya memiliki ruang untuk memperkuat konsumsi melalui belanja negara, namun yang terjadi justru sebaliknya, belanja pemerintah pada triwulan I 2025 mengalami kontraksi tajam sebesar 39,89 persen. Sektor jasa, pendidikan, dan kesehatan juga ikut menyusut. Ini memperlihatkan bahwa upaya menggerakkan ekonomi dari sisi pengeluaran belum berjalan maksimal.

    Di sisi lain, investasi pun belum bisa diandalkan. Pembentukan modal tetap bruto hanya tumbuh 2,12 persen secara tahunan. Dunia usaha tampaknya masih menahan ekspansi karena prospek permintaan yang belum meyakinkan. Sementara itu, ekspor justru ikut terkontraksi 6,11 persen dibanding kuartal sebelumnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa hampir semua komponen penggerak ekonomi sedang mengalami tekanan.

    Jika konsumsi sebagai penopang utama melemah, dan ekspor-investasi tidak segera mengambil alih, maka perekonomian akan kehilangan momentum. Dalam konteks ini, yang tersisa kemudian adalah kebijakan fiskal dan moneter yang harus lebih sigap dan tepat sasaran.

    Oleh karena itu, percepatan realisasi belanja pemerintah sudah seharusnya menjadi prioritas. Distribusi anggaran juga perlu lebih merata sepanjang tahun, bukan menumpuk di akhir. Sementara sektor usaha kecil dan konsumsi rumah tangga perlu mendapatkan insentif dan perlindungan nyata. Stabilitas harga dan jaminan pekerjaan akan jauh lebih berdampak dari pada stimulus yang bersifat simbolik.

    Karenanya, untuk itu semua diperlukan kejelasan arah dan keberanian mengambil keputusan. Kebijakan yang mengandalkan daya tarik jangka pendek tidak akan cukup ketika yang dihadapi adalah krisis kepercayaan masyarakat.

    Kita sedang melihat kondisi di mana masyarakat enggan belanja bukan karena tidak mau, tetapi karena tidak mampu atau tidak yakin besok pendapatannya akan tetap sama. Ketika konsumsi ditahan, roda ekonomi ikut melambat, lapangan kerja menyempit, dan siklus kekhawatiran terus berulang. Tanpa kehadiran negara yang aktif menyuntikkan kepercayaan, ekonomi akan berjalan di tempat, meskipun pertumbuhan masih positif di atas kertas.

    Bahkan, kekhawatiran ini bisa berkembang menjadi keresahan sosial jika tidak ditangani dengan serius. Ketimpangan antara optimisme elite dan kegelisahan akar rumput menjadi jurang yang makin lebar. Retorika tentang pemulihan ekonomi tidak akan menyentuh hati jika realitas di pasar dan dapur rakyat berkata sebaliknya. Maka, komunikasi kebijakan pun perlu diubah, dari sekadar menjelaskan angka, menjadi membangun rasa aman.

    Di sisi produksi, jika kita cermati lebih dalam, problem struktural juga semakin mencuat. Pertanian mencatat pertumbuhan tinggi, namun kontribusinya terhadap PDB masih kalah dibanding sektor industri pengolahan yang justru tumbuh lebih lambat.

    Copyright © ANTARA 2025

  • Rupiah menguat seiring kekhawatiran atas kesehatan fiskal AS

    Rupiah menguat seiring kekhawatiran atas kesehatan fiskal AS

    Pelemahan dolar pagi ini membalikkan semua kenaikan semalam yang dipicu oleh data ekonomi AS yang lebih kuat

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong menganggap penguatan nilai tukar (kurs) rupiah seiring kekhawatiran investor atas kesehatan fiskal Amerika Serikat (AS).

    “Rupiah dan mata uang Asia pada umumnya menguat terhadap dolar AS yang dimana indeks dolar AS terpantau turun cukup besar pagi ini oleh kekhawatiran akan kesehatan fiskal AS,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Mengutip Xinhua, penurunan peringkat utang pemerintah AS dari Aaa menjadi Aa1 oleh Moody’s akan meningkatkan tekanan ekonomi AS yang tengah menghadapi risiko resesi di tengah peningkatan tarif dan ekspektasi inflasi.

    Moody’s menjadikan utang pemerintah dan pembayaran bunga AS sebagai alasan penurunan peringkat tersebut.

    Pemerintah dan Kongres AS dinilai gagal untuk membalikkan tren defisit fiskal tahunan yang besar dan kenaikan biaya bunga.

    Moody’s memprediksi defisit federal AS akan melebar hingga hampir 9 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2035, naik dari 6,4 persen pada 2024.

    Adapun beban utang Federal akan meningkat menjadi 134 persen dari PDB pada 2035, dibandingkan dengan 98 persen pada 2024.

    Kekhawatiran atas kondisi fiskal itu semakin membuat prospek ekonomi jangka panjang negara tersebut menjadi kabur.

    Federal Reserve Bank of Philadelphia mengungkapkan prospek ekonomi AS tampak lebih suram sekarang dibandingkan tiga bulan lalu.

    Menurut 36 forecasters yang disurvei oleh bank tersebut, mereka memperkirakan ekonomi AS akan tumbuh pada tingkat 1,4 persen pada 2025, turun tajam dari perkiraan pertumbuhan 2,4 persen sebelum perang dagang berkobar.

    MarketWatch menilai angka tersebut merupakan kemungkinan capaian paling lambat dalam 16 tahun jika era pandemi COVID-19 dikecualikan.

    “Pelemahan dolar pagi ini membalikkan semua kenaikan semalam yang dipicu oleh data ekonomi AS yang lebih kuat seperti klaim pengangguran dan PMI (Purchasing Managers Index). Rupiah berpotensi kembali menguat, namun mungkin terbatas mengingat penguatan yang cukup besar pada rupiah dan kenaikan di pasar saham rentan aksi ambil untung,” ucap Lukman.

    Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dia memprediksi kurs rupiah berkisar Rp16.300-Rp16.400 per dolar AS.

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Jumat pagi di Jakarta menguat sebesar 8 poin atau 0,05 persen menjadi Rp16.320 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.328 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Demografi UMKM: kunci revolusi industri digital

    Demografi UMKM: kunci revolusi industri digital

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia memiliki lebih dari 64 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menyumbang sekitar 61,07 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sekaligus menyerap 97 persen tenaga kerja.

    Data resmi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKop UKM) pada 2023 tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian bangsa.

    Itu artinya, UMKM bukan sekadar angka statistik, melainkan gambaran nyata kehidupan jutaan keluarga Indonesia yang menggantungkan penghidupan mereka pada usaha kecil dan menengah.

    Perlu diketahui bahwa demografi UMKM yang didominasi oleh generasi Milenial dan Gen Z, yang dikenal melek teknologi dan inovatif, menjadi modal sosial terbesar bagi percepatan digitalisasi industri.

    Memahami karakteristik generasi milenial (Y) dan Gen Z serta memberikan dukungan yang tepat menjadi langkah strategis yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah maupun pelaku usaha.

    Revolusi industri digital bukan hanya soal teknologi, tapi tentang bagaimana sumber daya manusia yang tepat menggerakkannya.

    Menghadapi tantangan globalisasi serta perkembangan teknologi yang sangat cepat, UMKM harus mampu bertransformasi demi menjaga relevansi dan daya saing.

    Copyright © ANTARA 2025

  • Industri asuransi sepakat bertransformasi dukung pembangunan nasional

    Industri asuransi sepakat bertransformasi dukung pembangunan nasional

    Nusa Dua, Bali (ANTARA) – Industri perasuransian Indonesia menyepakati perlunya transformasi menyeluruh guna mendukung pembangunan nasional di tengah tantangan ekonomi domestik dan global.

    “Ada potensi sangat besar dalam industri perasuransian karena kontribusi pada produk domestik bruto masih kecil,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono di sela Indonesia Insurance Summit (IIS) 2025 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

    Menurut dia, pertumbuhan industri perasuransian tanah air menunjukkan pertumbuhan positif.

    Namun, ia menjelaskan kinerja itu masih dapat ditingkatkan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Berdasarkan RPJMN 2025-2029, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan tembus 5,3 persen pada 2025 hingga mencapai 8 persen pada 2029.

    Adapun indikator jasa keuangan dan asuransi ditargetkan berkontribusi sebesar 6,52 persen pada 2025 dan pada 2029 sebesar 8,30 persen.

    “Kami ada peta jalan pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan, merupakan komitmen semua pemangku kebijakan perasuransian yang akan menjadi pegangan pengembangan industri asuransi,” katanya.

    Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengatakan pihaknya akan melakukan transformasi perasuransian.

    Caranya, lanjut dia, meningkatkan edukasi dan literasi keuangan yang diharapkan menggenjot inklusi terkait asuransi yang akan diintensifkan pada semester kedua tahun ini menyasar perguruan tinggi.

    Pasalnya, kata dia, Indonesia memiliki potensi besar yang belum tergarap optimal misalnya jumlah penduduk mencapai 270 juta jiwa, sebanyak 180 juta di antaranya berusia produktif dan bonus demografi.

    “Kami akan mengusulkan (pemerintah) program kurikulum bagaimana sadar asuransi dari sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi,” ucapnya.

    Sedangkan, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon menjelaskan forum itu tidak hanya sebagai konferensi tahunan, melainkan juga wadah kolaborasi lintas sektor untuk menyatukan visi, mengidentifikasi tantangan, dan memperkuat sinergi industri menghadapi tantangan.

    “Literasi itu kunci meningkatkan penetrasi asuransi dan tanggung jawab meningkatkan literasi itu semua pihak, OJK melakukan banyak hal untuk literasi dan industri asuransi juga melakukan literasi,” ucapnya.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan industri perasuransian memegang peran strategis yang tidak tergantikan.

    Adapun transformasi menyeluruh perlu dilakukan mulai dari tata kelola, penguatan modal, manajemen risiko, hingga digitalisasi layanan serta yang paling utama adalah membangun kembali kepercayaan publik.

    Forum IIS 2025 diinisiasi Dewan Asuransi Indonesia (DAI) bersama lima asosiasi anggotanya yaitu AAJI, AAUI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (Apparindo), serta Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia (APKAI).

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025