Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Pakar Fiskal UI: Badan Penerimaan Negara Tak Akan Berhasil Tanpa Perbaikan Mendasar

    Pakar Fiskal UI: Badan Penerimaan Negara Tak Akan Berhasil Tanpa Perbaikan Mendasar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Ning Rahayu menilai pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) tidak akan cukup mendorong peningkatan rasio pajak tanpa disertai perbaikan mendasar dalam sistem perpajakan nasional.

    Ning menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki rasio pajak terendah di kawasan Asia Tenggara (Asean), meskipun tren penerimaan negara terus meningkat sejak 2021.

    “Praktik aggressive tax avoidance makin canggih. Aturan kita belum cukup untuk melawan strategi perusahaan multinasional, bahkan ada PMA yang 10 tahun tidak bayar pajak,” ungkap Ning dalam diskusi Masa Depan Fiskal Indonesia: Apakah BPN Solusinya? di Gedung IKPI, dikutip Minggu (1/6/2025).

    Perempuan peraih Satya Lencana Karyasatya itu mencontohkan Korea Selatan yang berhasil membentuk Korean National Tax Service (KNTS) pada 2000. Dia menilai reformasi kelembagaan di Korea Selatan itu berhasil karena dilakukan seluruh menyeluruh dengan konsolidasi lembaga pajak, penguatan hukum, dan modernisasi sistem berbasis digital.

    “KNTS dibentuk bukan hanya untuk mengumpulkan pajak, tapi juga untuk melayani, membimbing, dan mengedukasi wajib pajak,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia meyakini reformasi kelembagaan untuk meningkatkan rasio pajak di Indonesia harus dibarengi dengan perbaikan mendasar dalam sistem administrasi perpajakan, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan keadilan dan transparansi fiskal.

    Ning mencatat, hasil studi OECD dan berbagai literatur internasional menunjukkan bahwa banyak reformasi perpajakan di dunia yang gagal karena tidak diikuti restrukturisasi administrasi pajak yang permanen dan manajemen SDM yang mumpuni.

    Dia menekankan prinsip-prinsip dasar bagi pembentukan lembaga pengelola pajak adalah struktur yang jelas, spesialisasi dan koordinasi yang baik, komitmen terhadap pelayanan publik, fleksibilitas, pengawasan internal, penggunaan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan.

    “Kalau kita mau bentuk BPN [Badan Penerimaan Negara], pastikan bukan hanya tukar nama. Pastikan manusianya siap, sistemnya kokoh, dan masyarakat ikut dilibatkan,” tutupnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menilai pembentukan Badan Penerimaan Negara bisa menjadi solusi dari fragmentasi fiskal di Tanah Air.

    Vaudy menyoroti kelemahan struktur fiskal nasional dengan banyak instansi yang memiliki kewenangan mengumpulkan penerimaan negara baik dari sisi perpajakan maupun non-pajak seperti adalah Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta kementerian/lembaga lain yang mengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Dia mencatat bahwa saat ini terdapat lebih dari 20 instansi negara yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengumpulan penerimaan negara, termasuk sektor-sektor strategis seperti sumber daya alam, pendidikan, transportasi, dan pelayanan publik.

    “Fragmentasi fiskal menyebabkan tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi, serta inefisiensi dalam pengelolaan penerimaan negara. Badan Penerimaan Negara dapat menjadi solusi institusional untuk menyederhanakan struktur,” ujar Vaudy pada kesempatan yang sama.

    Dia memaparkan empat model institusional yang umum digunakan negara-negara di dunia dalam mengelola penerimaan negara. Pertama, Government Department seperti yang dianut Indonesia saat ini, yang mana unit-unit penerimaan berada langsung di bawah kementerian namun kurang memiliki otonomi manajerial dan strategis.

    Kedua, Semi-Autonomous Revenue Authority (SARA) seperti di Kenya dan Tanzania, dengan otonomi terbatas namun lebih fokus dalam tata kelola. Ketiga, Autonomous Revenue Authority (ARA) seperti Malaysia dan Afrika Selatan, dengan keleluasaan tinggi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.

    Keempat, Integrated Revenue Authority (Model Gabungan dan Digitalisasi Tinggi) yang diadopsi oleh negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan Australia. Model ini menggabungkan seluruh jenis penerimaan negara termasuk pajak, bea cukai, dan PNBP ke dalam satu institusi.

    Vaudy pun menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan dan mengadopsi model-model yang sudah ada dan menambahkan model sesuai dengan kebutuhan pemerintah Indonesia.

    Adapun, pembentukan Badan Penerimaan Negara merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, pembentukan BPN telah masuk dalam Program Prioritas RPJMN 2025–2029 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. 

    PNBP diyakini bisa meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23%.

  • Program MBG dan Koperasi Telan Rp 617 T, APBN 2026 Terancam Krisis

    Program MBG dan Koperasi Telan Rp 617 T, APBN 2026 Terancam Krisis

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak dua program unggulan Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, disebut-sebut menjadi ancaman bagi keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Seknas Fitra menilai, keduanya belum menunjukkan hasil signifikan meski telah menyedot anggaran ratusan triliun rupiah.

    Peneliti Seknas Fitra Siska Barimbing mengungkapkan, beban utang pemerintah terus meningkat. Berdasarkan laporan terbaru dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, total utang per Januari 2025 mencapai Rp 8.909,14 triliun, naik 1,22% dibandingkan Desember 2024.

    Tak hanya itu, APBN 2025 pada triwulan I sudah mencatat defisit Rp 104 triliun atau sekitar 0,4% dari produk domestik bruto (PDB).

    “MBG yang dianggarkan Rp 217,8 triliun belum berdampak nyata. Sementara itu, program 80.000 Koperasi Merah Putih diperkirakan menyerap dana Rp 400 triliun,” jelas Siska dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).

    Ia menyebut, kedua program ini berisiko mempersempit ruang fiskal secara drastis. Hal ini bertentangan dengan semangat efisiensi yang digaungkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    “Ini tidak sejalan dengan komitmen efisiensi anggaran pemerintah,” ujar Siska.

    Lebih mengkhawatirkan lagi, pendapatan negara juga mengalami penurunan tajam. Pada Maret 2025, realisasi pendapatan hanya Rp 516,1 triliun (17,2% dari target), jauh menurun dibandingkan April 2024 yang mencapai Rp 619 triliun. Penerimaan dari pajak penghasilan badan bahkan anjlok 18,1% sepanjang 2024.

    Untuk menutup defisit, pemerintah harus menarik utang baru senilai Rp 250 triliun hanya dalam sebulan pada Maret 2025. Siska meminta agar program MBG dan koperasi dievaluasi.

    “Jika diteruskan, sebaiknya ditargetkan untuk wilayah-wilayah dengan status gizi buruk dan tingkat kesehatan anak yang rendah,” tegas Siska.

    Sementara itu, pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2%-5,8% pada 2026. Namun, target ini dinilai terlalu ambisius di tengah kondisi keuangan negara yang sedang tertekan.

  • FPKB setujui kerangka ekonomi makro 2026 dengan catatan mensejahterakan rakyat 

    FPKB setujui kerangka ekonomi makro 2026 dengan catatan mensejahterakan rakyat 

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    FPKB setujui kerangka ekonomi makro 2026 dengan catatan mensejahterakan rakyat 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 28 Mei 2025 – 18:32 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPR RI fraksi PKB Rivqy Abdul Halim menyampaikan sejumlah catatan penting terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (27/05/2025).

    Rivqy Abdul Halim, menyatakan bahwa kebijakan fiskal tahun 2026 harus mampu mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat sesuai amanat konstitusi. “Meskipun di tengah ketidakpastian geopolitik global, Fraksi PKB menilai kebijakan fiskal ini perlu didukung demi mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi,” ujar Rivqy Abdul Halim, Selasa (28/05/2025).

    Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IV ( Jember – Lumajang), diperlukan penguatan menyeluruh yang didukung oleh optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan. Fraksi PKB menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mempercepat pembangunan yang sehat dan berkelanjutan, meskipun menghadapi berbagai tantangan dari dalam maupun luar negeri. “Hal ini sejalan dengan kaidah fikih, maa laa yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib ,” kata Rivqy.

    Fraksi PKB, lanjut Gus Rivqy memberikan catatan penting terkait Keterangan Pemerintah atas KEM-PPKF Tahun Anggaran 2026, meliputi proyeksi pertumbuhan ekonomi, target produksi minyak mentah (lifting), tingkat kemiskinan, perkiraan pendapatan negara, usulan anggaran belanja negara, hingga pembiayaan utang. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen. 

    “Fraksi PKB menilai rentang target ini cukup konservatif dan cenderung under-estimate atau kurang optimis, mengingat komitmen pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen di akhir periode pemerintahan,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Rabu (28/5). 

    Fraksi PKB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yaitu antara 5,6 hingga 6,0 persen. “Target ini dapat tercapai jika pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi domestik melalui pendorong utama seperti konsumsi rumah tangga, peningkatan daya beli masyarakat, serta percepatan program makan bergizi gratis,” urai Rivqy.

    Fraksi PKB mendukung strategi akselerasi pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi melalui berbagai program bantuan sosial. Untuk efektivitasnya, Fraksi PKB mendorong pemerintah untuk konsisten menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan ketepatan sasaran. Terkait perkiraan pendapatan negara yang mencapai 11,71 hingga 12,22 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), Fraksi PKB mengusulkan target pendapatan negara yang lebih ideal, yaitu antara 12,5 hingga 13,00 persen dari PDB. 

    “Kami mendesak pemerintah untuk segera membenahi implementasi reformasi administrasi perpajakan, termasuk kendala yang masih ditemukan dalam penggunaan sistem Coretax, yang awalnya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak,” kata G
    Rivqy.

    Mengenai belanja negara di sektor pendidikan, Fraksi PKB meminta pemerintah untuk mengevaluasi penggunaan anggaran pendidikan pada Perguruan Tinggi di bawah Kementerian/Lembaga, guna menciptakan keadilan pembiayaan pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat luas. 

    “Dalam hal pembiayaan utang, Fraksi PKB mendorong pemanfaatan pembiayaan non-utang berupa pembiayaan investasi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan dana abadi untuk pendidikan, pesantren, kebudayaan, serta lembaga swadaya masyarakat,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • RI jadi ekonomi digital terbesar di ASEAN karena perempuan

    RI jadi ekonomi digital terbesar di ASEAN karena perempuan

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti (tiga dari kiri) saat kegiatan ASEAN Women Economic Summit (AWES) 2025, di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (25/5/2025). ANTARA/HO-Kemendag

    Wamendag: RI jadi ekonomi digital terbesar di ASEAN karena perempuan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 28 Mei 2025 – 11:25 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengatakan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di kawasan ASEAN karena kontribusi dari para perempuan.

    Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, peran perempuan dalam sektor UMKM merupakan penggerak kuat dalam perdagangan inklusif, sehingga banyak program pembelajaran digital dari pemerintah yang diberikan kepada perempuan selaku penggerak UMKM.

    “Kita (Indonesia) saat ini menjadi pusat kekuatan ekonomi digital terbesar se-ASEAN dan diprediksi akan terus tumbuh dalam setiap tahunnya. Pencapaian tersebut tentu kita apresiasi dan dibalik itu semua banyak orang yang turut terlibat, salah satunya kontribusi dari perempuan. Ternyata, sebanyak 64,5 persen dari sekitar 65 juta pelaku UMKM yang ada di Indonesia dilakukan oleh perempuan,” ujarnya dalam kegiatan ASEAN Women Economic Summit (AWES) 2025, di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (25/5).

    Wamendag Roro menjelaskan Kementerian Perdagangan Indonesia telah mendirikan Export Center dan FTA Support Center sebagai layanan terpadu untuk menyediakan pelatihan, pendampingan, dan business matching guna membantu pengusaha dalam negeri berekspansi ke pasar regional dan global dengan para perempuan diimbau untuk ikut andil.

    Selanjutnya, ia menambahkan Kementerian Perdagangan membuka lebar untuk menjalin kerja sama yang lebih luas dengan para pemangku kepentingan internasional dan domestik dalam mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan.

    “Saya sangat menghargai kolaborasi yang telah dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan mitra kami yang terhormat. Kami sepenuhnya terbuka untuk menjalin kerja sama yang lebih luas dalam lingkup internasional ataupun domestik,” ujarnya pula.

    Selaras dengan pernyataan Wamendag, menurut data kementerian terkait, hingga 2023, sebanyak 64,5 persen dari sekitar 65 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dimiliki oleh perempuan. Berbagai badan usaha yang terdapat di Indonesia berkontribusi sekitar 60,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan mempekerjakan 97 persen dari tenaga kerja nasional yang menggarisbawahi signifikansi ekonomi pada badan usaha tersebut.

    “Untuk memperkuat peran UMKM dalam mendorong kinerja ekspor nasional, kami di Kementerian Perdagangan juga mengadakan pelatihan UMKM yang diharapkan inisiatif ini dapat memberikan UMKM yang dipimpin perempuan mendapatkan akses yang lebih luas ke pasar internasional, serta menawarkan dukungan terstruktur dan peluang strategis untuk meningkatkan daya saing global mereka,” kata Roro Esti.

    Di Indonesia, perempuan memiliki kebebasan untuk mengakses pasar tenaga kerja. Namun, representasi para perempuan dalam posisi manajerial masih di angka 31,7 persen. Angka itu masih memiliki potensi signifikan untuk ditingkatkan di masa mendatang.

    Kementerian Perdagangan pun turut berupaya mendorong partisipasi perempuan yang lebih besar dalam perumusan kebijakan publik, misalnya dengan memberikan akses yang luas dan setara pada posisi kepemimpinan senior di tingkat eselon 1 dan eselon 2 bagi staf kementerian, tanpa mengorbankan prinsip meritokrasi dan kualitas kinerja.

    “Saya mendorong para perempuan, khususnya perempuan muda untuk bisa mengambil peran agar tidak takut mengemban tugas yang strategis dalam lini apapun, baik dalam kehidupan sosial, pemerintahan maupun bisnis,” ujar Wamendag Roro.

    Sumber : Antara

  • Menteri sebut UMKM Holding beri kesempatan pelaku usaha bertumbuh

    Menteri sebut UMKM Holding beri kesempatan pelaku usaha bertumbuh

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman mengatakan kehadiran UMKM Holding ini akan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha itu untuk tumbuh menjadi lebih baik karena ada kepastian produk mereka diambil oleh pengusaha di atasnya.

    “UMKM Holding ini instrumen yang mempertemukan pelaku usaha mikro dengan pengusaha besar di atasnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka,” kata dia usai Kick Off UMKM Holding di Jakarta, Rabu.

    UMKM Holding adalah konsep pengelompokan beberapa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke dalam satu wadah atau entitas yang terkoordinasi untuk meningkatkan efisiensi, daya saing dan akses terhadap pembiayaan, pasar, serta teknologi.

    Ia mengatakan melalui program ini pihaknya ingin agar rantai suplai antara pelaku usaha mikro dengan pelaku usaha besar berjalan dengan cepat dan menguntungkan keduanya.

    Menurut dia, selama in antara pelaku UMKM dengan usaha besar hubungannya terputus dan ini yang coba didorong agar sama-sama bergerak dan tumbuh.

    Ia menjelaskan ada beberapa keuntungan dengan adanya UMKM Holding ini mulai dari produksi usaha yang menjadi lebih meningkat karena ada jaminan.

    “Produksi yang dihasilkan usaha mikro terjamin karena ada kepastian pengusaha besar yang akan mengambil produksi mereka,” kata dia.

    Menurut dia, secara perlahan pelaku usaha UMKM yang bergerak bersama akan membuat biaya produksi menurun dan volume produk mereka naik karena ada pasar yang jelas.

    “Ini akan meningkatkan daya saing produk mereka nantinya,” kata dia.

    Selain itu, pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan monitoring program UMKM Holding ini dan menargetkan ada 10 sektor yang akan dilakukan dan satu yang dimulai sektor perikanan dan kelautan.

    “Kami akan lihat sektor mana yang berdampak ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan besar,” kata dia.

    Selain itu, pelaku UMKM akan mendapatkan kemudahan dalam akses permodalan yang diberikan pengusaha besar yang menggandeng bank untuk memberikan akses modal produksi.

    “Ini menjadi solusi bagi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan akses modal dan tidak lagi terlibat pinjaman ‘online’ (daring),” kata dia.

    Sebelumnya, Data yang dihimpun ANTARA, per Mei 2025, jumlah UMKM di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 66 juta unit usaha. Data ini mencerminkan pertumbuhan dari tahun-tahun sebelumnya karena pada akhir 2024 jumlah UMKM tercatat sekitar 64,2 juta unit usaha .

    Kontribusi terhadap perekonomian Indonesia cukup signifikan karena berdasarkan pangsa unit usaha, UMKM mencakup sekitar 99 persen dari total unit usaha.

    Sedangkan terhadap produk domestik bruto, menyumbang sekitar 61 persen dari PDB Indonesia atau setara dengan Rp9.580 triliun pada 2023.

    Terakhir, UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja, atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 64,5% UMKM di RI Dilakukan Perempuan

    64,5% UMKM di RI Dilakukan Perempuan

    Jakarta –

    Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menyebut Indonesia merupakan negara dengan ekonomi digital terbesar di ASEAN, salah satunya karena kontribusi dari para perempuan. Menurutnya, perempuan dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penggerak kuat dalam perdagangan inklusif, sehingga banyak program pembelajaran digital dari pemerintah yang diberikan kepada perempuan.

    Hal ini disampaikan Roro dalam kegiatan ASEAN Women Economic Summit (AWES) 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu, (25/5/2025) lalu.

    “Kita (Indonesia) saat ini menjadi pusat kekuatan ekonomi digital terbesar se-ASEAN dan diprediksi akan terus tumbuh dalam setiap tahunnya. Pencapaian tersebut tentu kita apresiasi, karena dibalik itu semua banyak orang yang turut terlibat, salah satunya kontribusi dari perempuan. Ternyata dari 64,5% dari sekitar 65 juta pelaku UMKM yang ada di Indonesia dilakukan oleh perempuan,” ujarnya dikutip, Rabu (28/5/2025).

    Dalam mendukung pelaku usaha nasional, Roro mengatakan, Kementerian Perdagangan Indonesia telah mendirikan Export Center dan Free Trade Agreement (FTA) Support Center sebagai layanan terpadu untuk menyediakan pelatihan, pendampingan, dan business matching. Program itu diharapkan membantu pengusaha dalam negeri berekspansi ke pasar regional dan global, para perempuan diimbau untuk ikut andil.

    Selanjutnya, ia menambahkan, Kementerian Perdagangan juga membuka kesempatan pelaku usaha dalam menjalin kerja sama yang lebih luas dengan para pemangku kepentingan internasional dan domestik dalam mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan.

    “Saya sangat menghargai kolaborasi yang telah dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan mitra kami yang terhormat. Kami sepenuhnya terbuka untuk menjalin kerja sama yang lebih luas dalam lingkup internasional ataupun domestik,” jelasnya.

    Selaras dengan pernyataan Roro, menurut data Kemendag, hingga tahun 2023, 64,5% dari sekitar 65 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dimiliki oleh perempuan. Berbagai usaha yang terdapat di Indonesia berkontribusi sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan mempekerjakan 97% dari tenaga kerja nasional yang menggarisbawahi signifikansi ekonomi para badan usaha tersebut.

    (ada/rrd)

  • Nego Tarif AS, Negara-Negara Asean Sepakat Tak Saling Senggol Antar Anggota

    Nego Tarif AS, Negara-Negara Asean Sepakat Tak Saling Senggol Antar Anggota

    Bisnis.com, JAKARTA – Para pemimpin Asia Tenggara menyepakati bahwa setiap perjanjian bilateral yang mungkin mereka buat dengan Amerika Serikat terkait tarif perdagangan tidak akan merugikan ekonomi sesama anggota. 

    Melansir Reuters pada Rabu (28/5/2025), Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan terjadi konsensus selama KTT Asean di Kuala Lumpur bahwa setiap kesepakatan yang dinegosiasikan dengan Washington akan memastikan kepentingan kawasan secara keseluruhan terlindungi.

    “Selama melanjutkan negosiasi bilateral …, konsensus meningkat untuk memiliki semacam kesepahaman dengan Asean bahwa keputusan tidak boleh merugikan negara lain,” kata Anwar.

    Sebelumnya, Anwar juga mengatakan bahwa dirinya telah menulis surat kepada Presiden AS, Donald Trump untuk meminta pertemuan Asean-AS mengenai tarif tersebut.

    “Jadi, kita harus melindungi wilayah kekuasaan 650 atau 660 juta orang,” katanya tentang Asean. 

    Adapun, Asean merupakan kawasan dengan gabungan produk domestik bruto lebih dari US$3,8 triliun. Kawasan tersebut berada dalam posisi yang genting dalam kaitannya dengan Amerika Serikat, yang merupakan pasar terbesar untuk ekspor kawasan tersebut, pendorong utama pertumbuhannya. 

    Blok yang beranggotakan 10 negara itu juga telah merilis rencana strategis lima tahun untuk mengintegrasikan ekonominya dengan lebih baik, dengan menyebutkan tantangan yang berarti melanjutkan bisnis seperti biasa tidak akan cukup.

    Pertemuan Asean diadakan di tengah volatilitas pasar global dan pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan di tengah ketidakpastian atas perang dagang yang terjadi sejak pengumuman tarif “Hari Pembebasan” oleh Presiden AS Donald Trump.

    Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang paling terpukul oleh tarif tersebut, dengan enam negaranya menghadapi pengenaan tarif antara 32% dan 49% pada bulan Juli jika negosiasi pengurangan tarif gagal.

    Pertemuan pada Selasa juga mencakup pertemuan ekonomi para pemimpin Asean, negara-negara Teluk, dan China, yang diwakili oleh Perdana Menteri Li Qiang.

    Salah satu yang tidak hadir adalah penguasa Brunei berusia 78 tahun, Sultan Hassanal Bolkiah, yang dirawat di rumah sakit Kuala Lumpur setelah merasa lelah, tetapi menurut kantornya kesehatannya baik.

    Dalam acara makan malam pada Selasa, Li mendesak negara-negara Teluk dan Asean untuk menghapus hambatan perdagangan dan memperluas liberalisasi dalam menghadapi meningkatnya proteksionisme dan unilateralisme.

    “Kita semua perlu mempertahankan sistem perdagangan multilateral dengan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai intinya, dan mendorong terciptanya lingkungan pasar internasional yang stabil dan teratur,” katanya.

    Memperluas Gencatan Senjata

    Para pemimpin Asean juga menyerukan agar gencatan senjata sementara di Myanmar yang diperintah militer diperluas ke seluruh negeri, untuk memungkinkan pihak yang bertikai membangun kepercayaan dan berupaya untuk mengadakan dialog.

    “Kami selanjutnya menyerukan perpanjangan berkelanjutan dan perluasan gencatan senjata di seluruh negara di Myanmar, sebagai langkah awal menuju penghentian kekerasan,” kata para pemimpin Asean dalam sebuah pernyataan.

    Selain itu, para pemimpin Asean mendorong semua pemangku kepentingan terkait di Myanmar untuk membangun kepercayaan guna menyelenggarakan dialog nasional yang inklusif.

    Sementara itu, Anwar memuji langkah-langkah keterlibatan yang signifikan di Myanmar setelah bulan lalu mengadakan pertemuan tertutup di Bangkok dengan kepala junta Min Aung Hlaing dan pembicaraan virtual dengan Pemerintah Persatuan Nasional bayangan yang berpihak pada pemberontak.

    Anwar mengatakan para pemimpin Asean telah sepakat bahwa jalan ke depan adalah melibatkan semua pihak di Myanmar.

    “Sekarang kita telah sampai pada tahap di mana kedua belah pihak kini sedang berkonsultasi, meskipun pada tingkat yang lebih rendah,” katanya.

    Myanmar telah mengalami krisis sejak militernya menggulingkan pemerintahan sipil terpilih pada tahun 2021, yang memicu protes pro-demokrasi yang berubah menjadi pemberontakan yang meluas, dengan lebih dari 3,5 juta orang mengungsi.

    Gempa bumi dahsyat pada bulan Maret yang menewaskan lebih dari 3.800 orang menyebabkan serangkaian gencatan senjata sementara di daerah-daerah yang terkena dampak di Myanmar, tetapi pemerintah militer terus melakukan serangan udara dan serangan artileri.

  • RUPTL 2025-2034 PLN, tingkatkan investasi serap tenaga kerja

    RUPTL 2025-2034 PLN, tingkatkan investasi serap tenaga kerja

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (26/5/2025). Foto: PLN

    RUPTL 2025-2034 PLN, tingkatkan investasi serap tenaga kerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 28 Mei 2025 – 05:47 WIB

    Elshinta.com – PT PLN (Persero) siap melaksanakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 demi meningkatkan investasi, menyerap tenaga kerja dan memperkuat ekonomi mikro. RUPTL tersebut telah diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Bahlil menegaskan RUPTL ini merupakan instrumen penting untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mencapai kedaulatan energi nasional berbasis potensi dalam negeri.

    ”Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran salah satu programnya itu adalah terkait dengan kedaulatan energi dan transisi energi, dan RUPTL ini sebagai salah satu instrumen untuk pedoman dalam implementasi dari ketersediaan kelistrikan kita,” tambahnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Elshinta.

    Dijelaskannya pula RUPTL akan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui 3 (tiga) faktor, yakni peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi mikro. Pengembangan RUPTL berpotensi memperoleh investasi sebesar Rp2.967,4 triliun (T).

    Secara rinci, investasi ini terbagi untuk sektor pembangkit sebesar Rp2.133,7 T, sektor penyaluran sebesar Rp565,3 T, sektor distribusi, sektor listrik desa dan lainnya sebesar Rp268,4 T. “Proyek di RUPTL ini diharapkan akan berkontribusi kepada Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan,” terang Bahlil.

    Selain itu, diproyeksikan sebanyak 1,7 juta lapangan kerja baru akan tercipta melalui RUPTL terbaru ini, yang terdiri dari 836 ribu tenaga kerja di sektor pembangkitan dan 881 ribu di sektor transmisi serta gardu induk. Pihaknya juga optimistis hal ini dapat turut berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat dan menekan angka pengangguran.

    “Kami memproyeksikan RUPTL ini akan menciptakan 1,7 juta lapangan kerja yang 91% di antaranya merupakan kategori green jobs,” terang Bahlil.

    Tak hanya itu, program Listrik Desa (Lisdes) dalam RUPTL 2025-2034 juga akan menargetkan aliran listrik ke 780 ribu rumah tangga di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Melalui program Lisdes ini, diharapkan usaha mikro di berbagai daerah tersebut dapat bertumbuh dan mendorong perekonomian.

    Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung penuh dan melaksanakan RUPTL 2025-2034.

    “Melalui RUPTL ini, PLN tak hanya menjalankan mandat transisi energi dan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement menuju Net Zero Emissions, kami juga ingin berkontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja hijau, dan pengentasan kemiskinan,” pungkas Darmawan. (Vit/Ter/PLN)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Strategi Asean Hadapi Ketidakpastian Global Imbas Tarif Trump

    Strategi Asean Hadapi Ketidakpastian Global Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pemimpin negara Asia Tenggara menekankan pentingnya kesatuan regional dan fleksibilitas dalam menjalin kemitraan dagang di tengah volatilitas global, yang salah satunya disebabkan oleh kebijakan tarif impor AS. 

    Hal itu diungkapkan para pemimpin negara kawasan tersebut di tengah berlangsungnya KTT Asean di Malaysia pada 26—27 Mei 2025.

    Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh menekankan bahwa Asean harus mampu beradaptasi secara fleksibel dan efektif terhadap setiap perubahan dalam lanskap global. 

    Melansir Channel News Asia pada Selasa (27/5/2025), Chinh menyebut, dunia tengah mengalami transformasi yang cepat dan kompleks yang ditandai oleh polarisasi politik, pemisahan ekonomi, fragmentasi kelembagaan, dan ketimpangan pembangunan.

    “Lebih dari sebelumnya, Asean harus memperkuat solidaritas internal, menegakkan peran utamanya, dan menjaga hubungan yang seimbang dengan negara-negara besar dengan memanfaatkan sepenuhnya mekanisme kerja sama yang ada di blok tersebut,” katanya.

    Chinh menyerukan pemanfaatan jaringan kemitraan ekonomi Asean yang lebih efektif, termasuk Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), dan mendesak kemajuan dalam menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan mitra seperti Kanada. 

    Selain itu, Chinh juga mendorong peningkatan perjanjian perdagangan bebas yang ada dengan China dan India untuk membantu diversifikasi pasar, produk, dan rantai pasokan.

    RCEP yang digerakkan Asean terdiri dari 10 anggota blok tersebut serta Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Kesepakatan adalah perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia, yang mencakup sekitar 30% dari total produk domestik bruto dan populasi dunia.

    Sementara itu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan dia mendukung upaya Timor-Leste untuk menjadi anggota penuh Asean secepatnya dan mengusulkan agar Papua Nugini juga berpartisipasi dalam blok tersebut.

    Pada Maret 2025, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan bahwa negaranya dapat memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi negara-negara tetangganya di Asia Tenggara sambil membuka koridor ekonomi untuk Pasifik.

    “Mereka juga telah menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan Asean,” kata Prabowo, merujuk pada Papua Nugini.

    Prabowo mengatakan, dalam situasi ketidakpastian geopolitik saat ini, semakin kuat Asean, semakin banyak pula suara kita yang akan didengar dalam wacana negara-negara besar. 

    “Kita tahu sekarang bahwa hanya mereka yang kuat yang akan dihormati,” ujarnya.

    Sementara itu, menurut situs web berita Thailand, The Nation, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra juga menyerukan persatuan regional dan pendekatan baru untuk melawan pergeseran global dan memastikan ketahanan ekonomi.

    Paetongtarn memperingatkan tentang dampak signifikan tarif AS, dengan mengatakan bahwa tarif tersebut membentuk kembali dinamika perdagangan global dan menantang prospek ekonomi Asean.

    Dia pun mendesak para pemimpin blok tersebut untuk segera mengevaluasi kembali strategi mereka dan memperkuat persatuan regional, menyerukan jaringan rantai pasokan yang terintegrasi, integrasi regional yang lebih dalam, dan kemitraan baru untuk menavigasi lanskap ekonomi yang tidak stabil.

    Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan multilateralisme dan globalisasi sedang dalam keadaan mundur. Menurutnya, nilai platform Asean yang ada harus ditingkatkan karena membantu mendorong kolaborasi dan dialog. 

    “Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menerapkan Pandangan Asean tentang Indo-Pasifik, atau AOIP, secara konkret dan praktis. Ini dapat membantu membentuk kebiasaan konsultasi dan kerja sama, mengelola perbedaan, dan mencegah konflik langsung,” jelasnya.

    Wong mengatakan, Asean harus menjajaki kemitraan baru, karena, terlepas dari semua masalah yang tengah dihadapi di dunia, Asia tetap menjadi pusat pertumbuhan global.

    “Di kawasan ini, negara-negara seperti China, Jepang, Korea, dan India akan tertarik untuk berbuat lebih banyak dengan kami,” imbuhnya.

    AOIP menempatkan sentralitas Asean sebagai prinsip dasar untuk mempromosikan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, dengan mekanisme yang dipimpin Asean, seperti KTT Asia Timur, sebagai platform untuk dialog dan implementasi kerja sama.

    Asean juga dapat berupaya mengembangkan, jika sesuai, kerja sama dengan mekanisme regional dan sub-regional lain di kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia pada area-area tertentu yang menjadi kepentingan bersama untuk melengkapi inisiatif-inisiatif yang relevan.

  • Pemerintah tak ingin gegabah buat regulasi baru

    Pemerintah tak ingin gegabah buat regulasi baru

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Komisi ojol bervariasi, Menhub: Pemerintah tak ingin gegabah buat regulasi baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 13:27 WIB

    Elshinta.com – Aksi demonstrasi pengemudi ojek online (ojol) yang digelar pada Selasa (20/5) menuntut pemerintah menetapkan batas maksimal potongan aplikasi sebesar 10 persen menuai respons beragam. Di satu sisi, tuntutan tersebut dianggap sebagai bentuk perjuangan meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Namun di sisi lain, sejumlah pejabat negara dan ekonom mengingatkan agar pemerintah tidak mengambil kebijakan secara gegabah yang justru bisa merusak ekosistem digital yang telah dibangun bertahun-tahun.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, penetapan batasan komisi perlu dikaji secara komprehensif karena menyangkut keberlanjutan berbagai sektor yang terlibat dalam ekosistem transportasi daring. 

    “Enggak ada susahnya menandatangani aturan potongan 10 persen. Tapi rasanya tidak arif kalau kami tidak mendengar semuanya,” ujar Dudy dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (19/5).

    Menurut Dudy, skema potongan atau komisi saat ini sangat bervariasi antaraplikator. Para pengemudi juga memiliki kebebasan untuk memilih platform yang dianggap paling menguntungkan bagi mereka. 

    “Empat platform besar—Gojek, Grab, Maxim, InDrive—punya potongan berbeda-beda. Tidak ada yang dipaksa,” tambahnya.

    Pendapat serupa disampaikan ekonom senior Piter Abdullah dari Segara Institute. Dalam sebuah diskusi publik, Piter menilai bahwa regulasi yang terlalu memaksakan penurunan komisi justru dapat merusak struktur industri digital Indonesia yang selama ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. “Kalau dipaksakan, kita bisa kehilangan investor, menghambat inovasi, bahkan menghancurkan potensi besar kita di sektor teknologi,” tegasnya.

    Data dari Modantara dan ITB mencatat bahwa sektor ojol, taksol, dan kurir digital saat ini menyumbang sekitar 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Jika komisi dibatasi secara ketat, diperkirakan hanya 10–30% pengemudi yang akan terserap ke skema kerja formal, sementara 1,4 juta orang berpotensi kehilangan pekerjaan. Penurunan aktivitas ekonomi digital juga disebut bisa menekan PDB hingga 5,5% atau senilai Rp178 triliun.

    Ekosistem transportasi daring bukan hanya soal aplikator dan pengemudi. Sektor ini melibatkan jutaan pelaku UMKM, konsumen, investor, logistik, dan layanan keuangan. Data dari Grab dan Gojek menunjukkan bahwa lebih dari 20 juta UMKM telah terdigitalisasi melalui platform mereka, dengan pertumbuhan signifikan selama masa pandemi.

    “Kalau perusahaan mengalami penurunan pendapatan akibat komisi yang dipatok terlalu rendah, kemampuan mereka memberi insentif kepada konsumen dan pengemudi akan terganggu. UMKM yang bergantung pada layanan delivery juga akan terkena imbasnya,” kata Agung Yudha, Direktur Eksekutif Modantara.

    Pemerintah sendiri menyatakan tetap membuka ruang dialog dan tidak menutup kemungkinan melakukan evaluasi. Namun, keputusan akan diambil berdasarkan data, bukan desakan politik atau tekanan jalanan.

    “Yang ingin kita hindari adalah kebijakan populis jangka pendek yang justru merusak ekosistem dalam jangka panjang. Kami ingin solusi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada semua pemangku kepentingan,” tutup Menhub Dudy.

    Sumber : Elshinta.Com