Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Perusahaan Wajib Tanggung Jawab atas Dampak Lingkungan

    Perusahaan Wajib Tanggung Jawab atas Dampak Lingkungan

    GELORA.CO -Aspek kerusakan lingkungan dinilai penting untuk dimasukan ke dalam teori dan praktik ilmu ekonomi, akuntansi, serta perpajakan. 

    Ekonom Yustinus Prastowo menilai, selama ini kerusakan lingkungan belum dihitung secara sistematis dalam pengambilan kebijakan maupun laporan keuangan.

    “Selama ini pengakuan biaya hanya didasarkan pada pengeluaran aktual, tanpa memperhitungkan potensi dan risiko kerugian akibat rusaknya lingkungan,” kata Prastowo lewat akun X pribadinya, Selasa 10 Juni 2025.

    Prastowo mengusulkan agar dalam bidang ekonomi, dampak kerusakan lingkungan akibat pembangunan dan eksploitasi dapat dihitung dan dikurangkan dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. 

    Hal ini bertujuan agar terlihat jelas generasi dan sektor mana yang mewariskan masalah lingkungan ke masa depan.

    Dalam konteks akuntansi, ia menyarankan potensi dan risiko kerusakan lingkungan dicatat sebagai kewajiban (liability) perusahaan. Nilai kewajiban tersebut dapat dikurangi kalau perusahaan melakukan pemeliharaan lingkungan atau membayar kompensasi.

    Sementara di bidang perpajakan, ia mendorong perluasan konsep biaya 3M (mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan). 

    Menurutnya, potensi kerusakan lingkungan tidak seharusnya diakui sebagai biaya fiskal hingga perusahaan mengambil langkah konkret memperbaiki kerusakan. Seperti menutup lubang tambang, melakukan penghijauan, dan memberikan kompensasi.

    “Semoga kebijakan publik dan hukum yang berperspektif keadilan ekologis semakin mendapat tempat,” pungkas Prastowo

  • Mewujudkan filosofi “Mengubah rongsokan menjadi emas”

    Mewujudkan filosofi “Mengubah rongsokan menjadi emas”

    Mari kita wujudkan potensi tersebut, karena era emas kewirausahaan Indonesia ada di tangan kita

    Jakarta (ANTARA) – Jiwa kewirausahaan atau entrepreunership sejati, sebagaimana diajarkan oleh maestro wirausaha Indonesia Ciputra, adalah kemampuan untuk mengubah sesuatu yang tidak bernilai menjadi sesuatu yang bermakna dan menguntungkan.

    Filosofi “mengubah rongsokan menjadi emas” adalah cara berpikir entrepreuner sebagai manifestasi nyata dari kemandirian dan inovasi, yang harus menjadi landasan perekonomian kita.

    Hari Kewirausahaan Nasional yang diperingati pada 10 Juni merupakan momentum penting untuk merefleksikan peran kewirausahaan dalam perekonomian.

    Indonesia, dengan fondasi ekonomi yang kuat, berdiri di ambang peluang historis untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Namun demikian, rasio kewirausahaan di negeri ini masih berada di bawah level ideal minimal 4 persen dari jumlah penduduk.

    Data tahun 2025 menunjukkan bahwa rasio kewirausahaan Indonesia masih berkisar antara 3,47–3,57 persen dari total populasi, jauh di bawah standar negara maju yang mencapai 10-12 persen.

    Angka ini merupakan tantangan sekaligus peluang emas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Akselerasi rasio kewirausahaan nasional sepertinya memang tidak bisa ditunda lebih lama. Peningkatan jumlah wirausahawan adalah keniscayaan bagi Indonesia. Wirausaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), merupakan motor penggerak ekonomi inklusif.

    Mereka menyerap sebagian besar angkatan kerja dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Gelombang wirausaha baru menciptakan efek multiplikasi ekonomi yang luas, meningkatkan konsumsi dan perputaran roda ekonomi di berbagai wilayah.

    Kewirausahaan juga menjadi solusi efektif untuk mengatasi pengangguran dan menciptakan kemandirian. Di tengah bonus demografi, penciptaan lapangan kerja merupakan kebutuhan mendesak, dan wirausahawan adalah jawaban paling tepat.

    Mereka tidak hanya menciptakan pekerjaan untuk diri sendiri, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat luas.

    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah perlu evaluasi UU HKPD perbaiki distribusi fiskal

    Pemerintah perlu evaluasi UU HKPD perbaiki distribusi fiskal

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah disarankan untuk mengevaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) untuk memperbaiki distribusi fiskal.

    Saran tersebut muncul menyusul pernyataan Gubernur Riau Abdul Wahid terkait tekanan kondisi keuangan daerah, termasuk tunda bayar senilai Rp274 miliar akibat turunnya produksi migas dan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat.

    “Perlu koreksi mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah lama,” ujar Analis Ekonomi Politik Kusfiardi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Dalam laporan terbaru, Gubernur Riau mengusulkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar alokasi DBH dan pajak dihitung berdasarkan produksi aktual (take on product), bukan formula nasional. Kusfiardi menilai usulan ini masuk akal dan sejalan dengan semangat keadilan fiskal dalam desentralisasi.

    Menurut dia, bila kontribusi migas dan sawit Riau menyumbang signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, namun daerah justru mengalami tunda bayar, menandakan terdapat masalah dalam distribusi fiskal yang perlu diatasi.

    Riau mengalami penurunan produksi minyak dari 400 ribu menjadi sekitar 140–160 ribu barel per hari. Ditambah dengan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang realisasinya hanya 60–65 dolar AS per barel, di bawah asumsi APBN 80 dolar AS per barel. Kondisi ini dianggap menambah tantangan dalam keterbatasan ruang fiskal daerah.

    Selain sektor migas, lanjut Kusfiardi, tekanan juga datang dari sektor kelapa sawit yang mulai menunjukkan tren penurunan, padahal keduanya merupakan sumber utama pendapatan daerah. Hal ini dinilai menciptakan kondisi fiskal daerah yang tidak stabil, tidak berkelanjutan, dan rentan terhadap fluktuasi global.

    Kusfiardi pun menyarankan pemerintah pusat untuk memberi insentif atau fleksibilitas yang proporsional kepada daerah.

    “Koreksi regulasi fiskal adalah kunci untuk mencegah krisis keuangan daerah yang lebih luas,” tuturnya.

    Ia juga berpendapat evaluasi sistem perimbangan fiskal harus dimulai dari penyesuaian formula DBH berdasarkan data produksi aktual dan kontribusi sektoral. Kemudian, pemberian ruang fleksibilitas fiskal untuk daerah penghasil komoditas strategis dan perlindungan fiskal dari volatilitas harga komoditas global melalui skema stabilisasi pendapatan juga perlu menjadi perhatian.

    “Saat ini tidak cukup hanya membahas keadilan fiskal, tapi juga kedaulatan fiskal daerah. Untuk itu revisi UU Perimbangan Keuangan Pusat Daerah perlu segera dilakukan,” ujar Kusfiardi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waspada Tekanan Asing di Isu Tambang Nikel Raja Ampat – Page 3

    Waspada Tekanan Asing di Isu Tambang Nikel Raja Ampat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mengingatkan agar masyarakat dan pemerintah bersikap bijak dalam menyikapi polemik tambang Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Sekretaris Jenderal BPP Hipmi, Anggawira, menegaskan bahwa isu lingkungan sering dimanfaatkan sebagai alat tekanan oleh aktor asing untuk membentuk opini negatif terhadap sektor pertambangan nasional.

    “Framing negatif terhadap tambang nasional bisa menggerus citra investasi, daya saing, dan stabilitas kebijakan hilirisasi. Kita tidak boleh membiarkan narasi eksternal menggiring opini publik secara tidak berimbang,” kata Anggawira dikutip dari Antara, Senin (9/6/2025).

    Tambang Nikel Punya Peran Strategis Global

    Menurut Anggawira, industri tambang saat ini tidak bisa lagi dipandang sebagai sektor ekonomi konvensional. Tambang nikel dan tembaga justru menjadi kunci dalam pengembangan teknologi masa depan seperti baterai kendaraan listrik, energi bersih, dan digitalisasi global.

    “Kita tidak sedang membicarakan tambang dalam konteks lama. Tanpa kontribusi Indonesia, dunia akan kesulitan memenuhi kebutuhan transisi energi,” ujarnya.

    Anggawira menyebut industri tambang menyumbang sekitar 6–7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), membuka ratusan ribu lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan negara melalui PNBP dan royalti.

     

  • BPP Hipmi serukan sikap bijak hadapi polemik tambang

    BPP Hipmi serukan sikap bijak hadapi polemik tambang

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menyerukan sikap bijak dalam menyikapi polemik tambang agar tidak terpengaruh framing asing yang merugikan kepentingan nasional.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPP Hipmi Anggawira memperingatkan isu lingkungan dalam pertambangan terkadang dijadikan sebagai alat tekanan oleh aktor asing.

    “Framing negatif terhadap tambang nasional bisa menggerus citra investasi, daya saing, dan stabilitas kebijakan hilirisasi. Kita tidak boleh membiarkan narasi eksternal menggiring opini publik secara tidak berimbang,” kata Anggawira sebagaimana keterangan di Jakarta, Senin.

    Oleh karena itu, Anggawira yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara (Aspebindo) ini menegaskan Indonesia harus berdaulat atas narasi pengelolaan sumber daya alamnya.

    “Jangan sampai kita dikendalikan opini luar, sementara mereka di negaranya sendiri menjalankan praktik tambang yang jauh dari prinsip keberlanjutan,” ujar Anggawira.

    Diketahui, polemik tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya kembali menjadi sorotan publik, memunculkan kekhawatiran soal dampak lingkungan. Namun, di balik gejolak ini, sejumlah tokoh industri menegaskan sektor tambang tetap menjadi salah satu fondasi penting perekonomian nasional dan transisi energi.

    Menurutnya, industri tambang tak bisa lagi dilihat sebagai aktivitas ekonomi konvensional. Namun, berperan strategis dalam rantai pasok global untuk teknologi masa depan.

    “Kita tidak sedang membicarakan tambang dalam konteks lama. Ini tentang nikel dan tembaga sebagai kunci baterai, kendaraan listrik, energi bersih, dan digitalisasi global. Tanpa kontribusi Indonesia, dunia akan kesulitan,” ucap Anggawira

    Industri tambang, lanjut Anggawira disebut menyumbang 6–7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja, dan menyumbang PNBP serta royalti yang terus naik.

    Sejak disahkannya UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020, serta diterbitkannya PP Nomor 96 Tahun 2021, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola, hilirisasi, dan pengawasan lingkungan.

    Namun menurutnya, tantangan utama bukan pada regulasi, melainkan pada penegakan hukum, konsistensi, dan transparansi.

    “Kita butuh tambang yang legal, berkelanjutan, dan modern. Pemerintah harus tegas menindak pelanggaran, tapi juga melindungi dan memberi insentif bagi perusahaan patuh hukum,” tegasnya.

    Anggawira juga menyoroti sejumlah perusahaan tambang nasional yang dinilai berhasil menjalankan operasi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di antaranya PT Bumi Resources Tbk (BUMI) melalui Kaltim Prima Coal dan Arutmin aktif reklamasi dan konservasi biodiversity, meraih PROPER Hijau.

    Lalu, PT Merdeka Copper Gold Tbk kelola tambang emas dan tembaga berbasis pemberdayaan masyarakat dan transparansi; PT Vale Indonesia sukses revegetasi lahan pascatambang dan bangun smelter nikel.

    PT Freeport Indonesia pionir tambang bawah tanah dan smelter Gresik; PT Bukit Asam (PTBA) ubah bekas tambang jadi kawasan ekowisata dan pertanian produktif.

    “Tahun 2023, lebih dari 30 perusahaan tambang mendapat penghargaan PROPER Hijau dan Emas dari Kementerian LHK,” kata Anggawira.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UMKM Naik Kelas, Bukan Sekadar Banyak

    UMKM Naik Kelas, Bukan Sekadar Banyak

    Bisnis.com, JAKARTA – Laporan terbaru Bank Dunia bertajuk “Accelerating Growth through Entrepreneurship, Technology Adoption, and Innovation” memberikan pesan tegas bahwa pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan tak cukup ditopang oleh konsumsi semata, tetapi harus digerakkan oleh inovasi, transformasi produktivitas, dan dinamika kewirausahaan.

    Kawasan Eropa dan Asia Tengah (ECA), yang menjadi fokus utama laporan ini, menghadapi tantangan besar: banyak perusahaan kecil tak tumbuh, dominasi BUMN menutup ruang inovasi, dan investasi litbang yang masih minim. Sekilas, ini terasa jauh dari konteks Indonesia. Namun justru dari situ, kita bisa menarik pelajaran penting.

    Indonesia memiliki lebih dari 66 juta UMKM pada tahun 2023 berdasarkan data pada kadin.id, yang menyumbang 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau sekitar Rp9.580 triliun, serta menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja atau 97% dari total angkatan kerja. Namun, hanya sebagian kecil dari UMKM tersebut yang tumbuh signifikan.

    Terlalu banyak yang terjebak pada skala mikro subsisten berjalan di tempat tanpa peluang naik kelas. Kita terancam mengalami apa yang disebut Bank Dunia sebagai “missing middle”: terlalu banyak usaha kecil, terlalu sedikit usaha menengah dan besar yang mampu bersaing di pasar regional maupun global.

    Pertumbuhan Bukan Hanya Jumlah

    Selama ini, kebijakan publik kita terlalu fokus pada start-up, yaitu bagaimana membantu orang memulai usaha. Ini tentu penting. Namun, jika tidak diikuti dengan strategi scale-up yang sistematis, maka kita hanya akan memperbanyak pelaku usaha yang tidak tumbuh. Seharusnya, yang perlu diperbanyak adalah perusahaan yang naik kelas, bukan sekadar yang memulai usaha.

    Inilah titik baliknya. Pemerintah perlu mulai mengklasifikasikan UMKM berdasarkan potensi pertumbuhan, bukan hanya sektor atau lokasi. Pendekatan klasterisasi berbasis produktivitas, digitalisasi, dan jejaring rantai pasok jauh lebih relevan. Kita harus membantu pelaku usaha untuk masuk ke dalam ekosistem industri—bukan sekadar membuka lapak sendiri.

    R&D Tulang Punggung Inovasi

    Temuan penting lainnya dalam laporan tersebut menyangkut peran strategis R&D publik. Di kawasan ECA, investasi litbang publik terbukti berkorelasi erat dengan jumlah paten dan PDB per kapita. Negara-negara yang menempatkan riset sebagai fondasi kebijakan ekonomi berhasil menjaga produktivitas jangka panjang, mendorong adopsi teknologi, serta memfasilitasi kolaborasi riset-industri. Sayangnya, banyak negara dalam studi tersebut terlambat menyadari pentingnya investasi jangka panjang ini.

    Pelajarannya jelas, tanpa R&D yang kuat, mustahil membangun inovasi yang berkelanjutan. Di Indonesia, peran BRIN dan universitas riset harus diperkuat, bukan hanya sebagai produsen publikasi ilmiah, tetapi sebagai lokomotif teknologi nasional. Kolaborasi antara lembaga riset dan dunia usaha harus difasilitasi dengan insentif fiskal dan skema pendanaan yang adaptif—mulai dari matching fund hingga pemanfaatan hasil riset dalam sektor industri dan UMKM naik kelas.

    Laporan Bank Dunia juga menyoroti peran negara yang terlalu protektif terhadap BUMN. Akibatnya, perusahaan swasta kesulitan menembus pasar karena sudah didominasi oleh raksasa yang tidak efisien. Di Indonesia, reformasi BUMN tidak boleh berhenti pada efisiensi anggaran. Lebih dari itu, BUMN perlu direposisi: bukan sebagai pemain tunggal di sektor strategis, tapi sebagai enabler yang membuka jalan bagi mitra swasta yang inovatif.

    Terakhir, World Bank mengingatkan bahwa krisis adalah peluang reformasi. Pandemi, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi seharusnya menjadi pemantik transformasi. Saat ini, kita telah menuntaskan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025-2029. Inilah momentum melanjutkan menyusun fondasi ekonomi Indonesia dalam rencana aksi nyata, dari ekonomi konsumsi menjadi ekonomi berbasis inovasi dan produktivitas.

    Mendorong lebih banyak “middle-size champions” bukan sekadar jargon. Ini soal keberanian untuk mengubah arah, dari subsidi merata ke insentif berbasis kinerja, dari UMKM massal ke perusahaan naik kelas, dari proteksi ke kompetisi sehat. Dari sekadar bertahan menjadi mampu bersaing.

    Karena ujung dari semua ini bukan hanya angka pertumbuhan. Tapi kualitas pertumbuhan itu sendiri, yaitu yang menciptakan pekerjaan, mengangkat produktivitas, dan membuat Indonesia naik kelas—bukan hanya rakyatnya yang disuruh membuka usaha, tapi negara yang serius membantu mereka menjadi besar.

  • Inflasi AS Diprediksi Naik gegara Tarif Trump Tambah Beban Konsumen

    Inflasi AS Diprediksi Naik gegara Tarif Trump Tambah Beban Konsumen

    Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat berpotensi mengalami kenaikan inflasi pada Mei 2025, terutama untuk barang-barang, seiring perusahaan yang secara bertahap mentransmisikan dampak tarif Trump.

    Melansir dari Bloomberg, Minggu (8/6/2025), inflasi harga barang dan jasa, tanpa memperhitungkan biaya makanan dan energi yang fluktuatif, diperkirakan naik 0,3% pada Mei 2025. 

    Kenaikan ini menjadi yang terbesar dalam empat bulan, menurut survei Bloomberg terhadap ekonom. Pada April 2025, indeks inflasi inti naik 0,2%.

    Berdasarkan konsensus tersebut, insikator inflasi inti yang dianggap sebagai indikator yang lebih baik untuk inflasi mendasar, diperkirakan akan meningkat untuk pertama kalinya tahun ini dengan nilai median sebesar 2,9% secara tahunan (year on year/YoY), 

    Laporan yang akan terbit pada Rabu (11/6/2026), bersama dengan data harga produsen pada hari berikutnya, akan memberikan pejabat Federal Reserve atau The Fed gambaran akhir tentang inflasi dan dampak tarif yang lebih tinggi sebelum mereka berkumpul untuk pertemuan kebijakan pada 17—18 Juni.

    Meski berpotensi inflasi, sejumlah ekonom Bloomberg, seperti Anna Wong, Stuart Paul, Eliza Winger, Estelle Ou, dan Chris G. Collins, memperkirakan inflasi akan melemah karena terdorong deflasi dari layanan diskresioner lebih dari mengimbangi inflasi barang yang lebih kuat. 

    “Seperti yang ditunjukkan dalam laporan Beige Book terbaru, beberapa perusahaan meneruskan biaya tarif. Kami melihat penerusan sebagian di kategori seperti furnitur, pakaian, dan suku cadang mobil. Namun, tarif penerbangan turun tajam, dan hotel serta layanan rekreasi juga melambat,” tulis ekonom Bloomberg.

    Meskipun Presiden Donald Trump berusaha menekan bankir sentral untuk segera menurunkan suku bunga, Ketua The Fed Jerome Powell dan rekan-rekannya telah menunjukkan bahwa mereka memiliki waktu untuk menilai dampak kebijakan perdagangan terhadap ekonomi, inflasi, dan pasar tenaga kerja.

    Selain data inflasi, data klaim pengangguran awal mingguan akan diperiksa untuk tanda-tanda tekanan di pasar tenaga kerja; laporan Kamis menunjukkan aplikasi klaim naik pada minggu terakhir Mei 2025 ke level tertinggi sejak Oktober 2024. Namun, laporan tenaga kerja menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja yang melambat tetapi masih sehat.

    Di Kanada, data pariwisata Mei 2025 kemungkinan akan menunjukkan penurunan tajam yang berkelanjutan dalam kunjungan ke AS. 

    Penjualan manufaktur untuk April 2025 juga diperkirakan akan turun karena tarif menghantam ekspor, dan data neraca nasional untuk kuartal pertama akan mengungkapkan bagaimana pendapatan dan kekayaan rumah tangga terpengaruh saat Trump meningkatkan ancamannya dan mulai memberlakukan tarif.

    Kondisi Asia

    Sementara di Asia, pekan kedua Juni 2025 dimulai dengan serangkaian data dari China yang diperkirakan akan menyoroti tekanan deflasi yang menghambat aktivitas manufaktur seiring melambatnya momentum perdagangan. 

    Indikator inflasi China yang akan dirilis pada Senin (9/6/2025) diperkirakan menunjukkan bahwa harga konsumen turun 0,2% pada Mei 2025, bulan keempat berturut-turut, sementara penurunan harga pabrik mendalam menjadi minus 3%, penurunan tertajam sejak November 2023. 

    Dengan pasokan melebihi permintaan, angka-angka ini kemungkinan akan memperkuat kekhawatiran bahwa upaya kebijakan untuk meningkatkan konsumsi sejak kuartal keempat tidak banyak berdampak. 

    Pertumbuhan ekspor China diperkirakan melambat menjadi 6% pada Mei 2025, dengan fokus utama pada pengiriman ke AS setelah turun 21% (YoY) pada April 2025. Taiwan juga akan merilis data perdagangan pada minggu depan.

    Jepang merevisi data produk domestik bruto (PDB) kuartal pertama setelah data investasi modal terbaru. Sebagian besar ekonom memperkirakan PDB tetap dalam kontraksi moderat.

    Australia merilis indikator kepercayaan bisnis dan sentimen konsumen pada Selasa (10/6/2025), sementara India menerbitkan laporan inflasi pada Kamis (12/6/2025) yang diperkirakan menunjukkan kenaikan Indeks Harga Konsumen melambat untuk bulan ketujuh berturut-turut pada Mei 2025, membenarkan keputusan Bank Sentral India (RBI) untuk menurunkan suku bunga acuan repo sebesar 50 basis poin. 

    Pada akhir pekan, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba diperkirakan akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Trump untuk mengumumkan kesepakatan perdagangan.

    Mereka kemungkinan akan bertemu di sela-sela KTT G7 yang dimulai pada 15 Juni di desa Kananaskis di Pegunungan Rocky Kanada, atau mungkin sehari sebelumnya di Washington.

  • PHK Meningkat, Perbankan Bisa Jadi Andalan Ciptakan Pekerjaan

    PHK Meningkat, Perbankan Bisa Jadi Andalan Ciptakan Pekerjaan

    Surabaya, Beritasatu.com – Lonjakan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia menjadi perhatian serius Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) Mohammad Nasih. Ia yang juga menjabat sebagai Rektor Unair menilai ketidakpastian ekonomi global turut memicu gelombang PHK di berbagai sektor industri.

    “PHK meningkat karena krisis ekonomi global, kebijakan perusahaan, hingga regulasi pemerintah yang belum stabil,” katanya di Surabaya, Sabtu (7/6/2025).

    Menurutnya, kondisi ini bukan hanya berdampak pada ekonomi nasional, tetapi juga menciptakan kekhawatiran sosial yang lebih luas di tengah masyarakat.

    Namun, Nasih menyebut masih ada peluang untuk menekan angka PHK melalui sektor perbankan. Ia menegaskan, bank bisa menjadi kekuatan strategis dalam menyalurkan investasi produktif yang membuka lapangan kerja.

    “Investasi dari bank sangat potensial. Bisa digunakan untuk mendukung program yang sudah berjalan, agar tidak perlu ada PHK lagi,” jelasnya.

    Selain itu, ia mendorong adanya insentif bunga rendah untuk sektor-sektor produktif yang belum tersentuh pembiayaan. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi pemicu bangkitnya sektor riil yang selama ini stagnan. “Kalau ada dana bank yang belum tersalurkan, sebaiknya diarahkan ke sektor industri yang bisa serap tenaga kerja,” tambahnya.

    Nasih juga mengingatkan perang tarif internasional yang turut berdampak pada daya beli masyarakat dan perlambatan ekonomi. Ia berharap pemerintah dapat mengelola kebijakan tarif secara bijak agar tidak semakin menekan pertumbuhan nasional.

    “Jika permintaan turun, otomatis produk domestik bruto (PDB) ikut melambat. Ini yang harus dicegah,” tegasnya.

    Sebagai penutup, Nasih berharap kebijakan ekonomi yang diambil ke depan dapat mendorong pemulihan daya beli masyarakat dan mencegah gelombang PHK lanjutan di masa mendatang.

  • NATO Nyaris Sepakati Belanja Militer 5% Tuntutan Donald Trump

    NATO Nyaris Sepakati Belanja Militer 5% Tuntutan Donald Trump

    Jakarta –

    Ketika NATO bergerak menuju KTT tahunan di Den Haag pada 24-25 Juni, aliansi pertahanan transatlantik menghadapi tekanan besar untuk bertransformasi secara struktural.

    Terutama sejak invasi Rusia ke Ukraina, tuntutan Presiden Donald Trump, agar sekutu Amerika Serikat meningkatkan belanja pertahanan hingga 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB), kini memperoleh dukungan luas di dalam tubuh aliansi.

    “Dukungan terhadap target anggaran yang baru sangat besar,” ujar Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte kepada para wartawan di Brussel, usai memimpin pertemuan para menteri pertahanan NATO. Dia mengaku yakin bahwa kesepakatan final akan tercapai menjelang KTT NATO mendatang. “Kita hampir sampai. Saya sangat yakin kita akan mewujudkannya.”

    Sejak invasi Rusia di Krimea 2014 silam, target belanja militer negara anggota NATO dipatok minimal dua persen dari PDB. Namun begitu, tidak semua negara sanggup memenuhi tuntutan tersebut.

    Alokasi pertahanan dan infrastruktur militer

    Kini, target 5% yang diusulkan mencakup 3,5% untuk belanja militer, serta 1,5% untuk infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan untuk mobilisasi pasukan secara cepat.

    Tapi meski sebagian negara anggota menyambut baik langkah ini, sebagian lain masih bergulat untuk memenuhi target lama sebesar 2%. Target ini kembali ditegaskan pada KTT NATO tahun 2023.

    “Amerika tidak bisa ada di mana-mana”

    Presiden Trump menekankan bahwa AS harus memusatkan perhatian pada kawasan Indo-Pasifik dan pertahanan perbatasan dalam negeri. Dia bersikeras agar sekutu NATO berbagi beban yang lebih besar.

    Trump juga mempertanyakan komitmen AS untuk membela negara sahabat yang tidak memenuhi kewajiban anggaran pertahanan, sembari memberlakukan tarif impor kepada sekutu lama dengan alasan keamanan nasional.

    Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, sebaliknya berkeyakinan bahwa Trump “menyelamatkan NATO dari keterpurukan,” katanya dalam sebuah konferensi pers. Dia merujuk kepada pernyataan pemimpin Eropa yang akhirnya mengakui bahwa “kita semua membutuhkan kemampuan militer yang lebih besar, dan kita semua harus berinvestasi lebih banyak.”

    Dengan potensi pengurangan pasukan AS dari Eropa, yang saat ini berjumlah sekitar 84.000 personel, beban pertahanan akan lebih banyak ditanggung negara-negara Eropa sendiri.

    “Amerika tidak bisa ada di mana-mana sekaligus, dan memang tidak seharusnya,” kata Hegseth. Dia menambahkan bahwa semua perubahan postur militer akan dikaji bersama mitra dan sekutu, untuk memastikan ukurannya proporsional dan strategis.

    Cetak biru pertahanan baru

    Selain perdebatan anggaran, NATO juga mengesahkan “target kapabilitas” baru, yang mencakup kerangka pengadaan sistem persenjataan dan peralatan militer prioritas.

    Rencana ini merupakan bagian dari pembaruan strategis NATO terbesar sejak era Perang Dingin. Target mencakup pengadaan sistem pertahanan udara, rudal jarak jauh, artileri berat, amunisi, drone, serta infrastruktur logistik seperti pengisian bahan bakar udara dan transportasi berat.

    Setiap negara anggota menerima tugas dan tanggung jawab berbeda, yang berdasarkan wilayah geografis dan kapasitas militer masing-masing. Rencana ini disusun untuk memastikan NATO dapat mengerahkan hingga 300.000 pasukan ke perbatasan timurnya dalam waktu 30 hari.

    Meski demikian, para analis menilai bahwa target kecepatan mobilisasi pasukan masih akan sulit dicapai.

    NATO saat ini dibagi ke dalam tiga zona utama pertahanan: Eropa utara dan Atlantik, wilayah utara Pegunungan Alpen, serta wilayah selatan Eropa. Setiap zona memiliki skenario tanggap darurat tersendiri.

    Berlomba dengan Moskow

    NATO memperkirakan seluruh target ini harus dicapai dalam kurun 5 hingga 10 tahun, jangka waktu yang tergolong singkat jika dibandingkan dengan target sebelumnya. Dorongan ini digerakkan oleh kekhawatiran bahwa Rusia, bila suatu saat berdamai dengan Ukraina, akan mampu mempercepat pemulihan kekuatan militernya.

    Di tengah pergeseran kekuatan global dan ancaman keamanan yang terus berkembang, NATO bersiap menempuh jalur baru, yang menuntut komitmen lebih besar, solidaritas lebih erat, dan kesiagaan, kata Rutte, “waktu kita terbatas, tapi niat kolektif sudah mengarah ke sana.”

    Editor: Hendra Pasuhuk

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Indonesia dan UE Capai Kemajuan Penting pada Perundingan IEU-CEPA

    Indonesia dan UE Capai Kemajuan Penting pada Perundingan IEU-CEPA

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan terbaru terkait negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Dalam konferensi pers virtual yang digelar dari Jakarta, Sabtu (7/6/2025), Airlangga menyebutkan bahwa teks perundingan telah disepakati, dan beberapa isu teknis berhasil dirampungkan dalam putaran terakhir di tingkat kepala perunding (chief negotiator).

    “Kami ada pertemuan bilateral dengan EU Commissioner for Trade and Economic Security, Maroš Šefčovič, dengan agenda utama finalisasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Status adalah teks perundingan telah selesai dan sejumlah isu teknis yang kemarin mampu diselesaikan dalam putaran terakhir di tingkat chief negotiation,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.

    Pertemuan bilateral ini mencerminkan komitmen kedua pihak untuk memperkuat kerja sama strategis dan membuka akses pasar yang lebih luas, baik dari sisi perdagangan maupun investasi. Kesepakatan ini juga diarahkan untuk menurunkan hambatan dagang, baik tarif maupun nontarif.

    Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk memanfaatkan situasi global yang penuh ketidakpastian saat ini sebagai peluang memperkuat rantai pasok global. Kedua pihak melihat pentingnya percepatan finalisasi IEU-CEPA, mengingat posisi komoditas utama dari masing-masing negara bersifat saling melengkapi, bukan bersaing langsung.

    Airlangga menyebutkan bahwa Uni Eropa, dengan populasi sekitar 450 juta jiwa dan produk domestik bruto (PDB) sebesar US$ 19,5 triliun, merupakan pasar strategis yang potensial. Di sisi lain, Indonesia memiliki populasi sekitar 282 juta jiwa dengan PDB sebesar US$ 1,4 triliun, menjadikannya mitra dagang penting.

    Data tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai perdagangan Indonesia dan Uni Eropa mencapai US$ 30,1 miliar, menjadikan Uni Eropa sebagai mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat ke-33 sebagai mitra dagang bagi Uni Eropa. Neraca perdagangan juga menunjukkan surplus bagi Indonesia, yang meningkat dari US$ 2,5 miliar pada 2023 menjadi US$ 4,5 miliar pada 2024.

    “Komisioner Maroš dan saya telah melakukan review akhir atas perkembangan perundingan dan sepakat atas langkah strategis untuk menyelesaikan beberapa isu teknis ataupun pending issues,” ungkap Airlangga.

    Negosiasi yang berlangsung selama sembilan tahun dengan 19 putaran resmi, ditambah pembahasan mingguan di level kepala perunding, akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

    Airlangga juga menjelaskan bahwa ketika kesepakatan mulai diberlakukan dalam 1–2 tahun ke depan, sekitar 80% produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan dikenakan tarif bea masuk 0 persen.

    Komisioner Maroš, dalam pertemuan tersebut, menyampaikan apresiasi atas komitmen kuat Indonesia dalam menyelesaikan perundingan ini. Beberapa sektor utama yang menjadi fokus kerja sama mencakup energi terbarukan, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, industri padat karya seperti alas kaki dan tekstil, serta komoditas penting seperti minyak sawit dan hasil perikanan.

    Pihak Uni Eropa juga menyoroti beberapa isu krusial dalam kerja sama ini, termasuk tingkat komponen dalam negeri (TKDN), industri otomotif, mineral kritis, serta insentif yang akan diberikan bagi investor asing.

    “Komisioner Maroš tentu memberikan beberapa catatan yang sudah dijadikan kesepakatan bersama dan secara prinsip kesepakatan ini sudah menjadi hal yang kedua belah pihak telah menyetujui,” tambah Airlangga.

    Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menyuarakan pentingnya kesetaraan dalam perlakuan ekspor hasil perikanan. Indonesia meminta agar produk perikanannya tidak diperlakukan berbeda dari negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand atau Filipina. Pihak Uni Eropa menyatakan telah menyetujui permintaan ini dan menjanjikan perlakuan setara dalam level playing field.

    Terkait isu deforestasi, Airlangga menyebutkan bahwa Komisioner Maroš memberikan jaminan perlakuan khusus untuk Indonesia, yang akan sangat berpengaruh terhadap ekspor produk berbasis kehutanan.

    “Terkait dengan kebijakan (mengenai) deforestasi, Komisioner Maroš menjanjikan akan memberikan perlakuan khusus kepada Indonesia dan tentunya ini sangat berpengaruh terhadap ekspor dalam Indonesia, yaitu terutamanya produk-produk yang berasal dari hasil hutan,” tutupnya.