Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Pertamina Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris, Ini Daftarnya

    Pertamina Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris, Ini Daftarnya

    Jakarta, Beritasatu.com — PT Pertamina (Persero) melakukan perubahan manajemen dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan PT Pertamina (Persero) tahun buku 2024 yang digelar pada Kamis (12/6/2025) di Grha Pertamina, Jakarta. Ada sejumlah nama baru di jajaran direksi dan komisaris pada BUMN migas tersebut.

    RUPS tersebut menghasilkan keputusan strategis terkait perubahan jajaran direksi dan dewan komisaris perusahaan energi milik negara tersebut. Simon Aloysius Mantiri ditetapkan sebagai direktur utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati. 

    Keputusan lain, adalah Oki Muraza didapuk sebagai wakil dirut Pertamina, memperkuat struktur manajemen strategis Pertamina ke depan. Tak hanya di tingkat direksi, perubahan juga terjadi di jajaran Dewan Komisaris. Todotua Pasaribu resmi menjabat sebagai wakil komisaris utama, menggantikan posisi sebelumnya.

    Selain itu, Nanik S Deyang juga masuk sebagai komisaris independen, memperkaya latar belakang dan pengalaman dalam pengawasan BUMN energi terbesar di Indonesia ini.

    Langkah penyegaran ini dilakukan untuk mendukung kinerja Pertamina yang selama 2024 mencatatkan kinerja keuangan positif, termasuk laba bersih sebesar Rp 49,54 triliun, dan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara serta pengembangan energi terbarukan.

    Dengan formasi baru ini, Pertamina diharapkan dapat melanjutkan transformasi bisnis energi yang berkelanjutan dan menjaga peran strategis sebagai tulang punggung energi nasional.

    Di sisi lain, kontribusi Pertamina kepada penerimaan negara sepanjang 2024 tercatat sebesar Rp 401,73 triliun baik dari pajak, PNBP maupun dividen.

    “Pada tahun 2024, total penyerapan produk dalam negeri (PDN) senilai Rp415 triliun yang memberikan multiplier effect penyerapan tenaga kerja  sebanyak 4,1 juta orang dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Rp 702 Triliun yang berkontribusi terhadap peningkatan GDP tahun 2024,” kata Fadjar.

    Pada tahun 2024, Pertamina mencatatkan pendapatan sebesar USD 75,33 miliar atau setara Rp 1.194 triliun, EBITDA senilai USD 10,79 miliar setara Rp 171,04 triliun dan laba bersih senilai USD 3,13 miliar atau setara dengan Rp 49,54 triliun.

    Susunan lengkap direksi Pertamina hasil RUPS 2025:
    1.    Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri
    2.    Wakil Direktur Utama: Oki Muraza
    3.    Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin

    Susunan Dewan Komisaris Pertamina terbaru:
    1.    Komisaris Utama & Independen: Mochammad Iriawan
    2.    Wakil Komisaris Utama: Todotua Pasaribu
    3.    Komisaris Independen: Condro Kirono, Raden Ajeng Sondaryani, Nanik S Deyang
    4.    Komisaris: Bambang Suswantono, Heru Pambudi

  • 2 Juta WNI Pilih Berobat ke LN, Sektor Kesehatan RI Bocor Rp 162 T!

    2 Juta WNI Pilih Berobat ke LN, Sektor Kesehatan RI Bocor Rp 162 T!

    Jakarta –

    Sekitar dua juta orang Indonesia setiap tahunnya pergi berobat ke luar negeri. Dari jumlah tersebut, diperkirakan US$ 10 miliar per tahun atau sekitar Rp 162 triliun (kurs Rp 16.200) mengalir ke sektor kesehatan luar negeri Malaysia hingga Amerika Serikat (AS).

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, angka tersebut merupakan proyeksi nilai belanja sektor kesehatan. Banyak warga Indonesia, terutama kalangan kaya dan menengah atas, yang membelanjakan uangnya untuk mendapatkan layanan kesehatan di luar negeri.

    “Mereka membelanjakan uangnya untuk mendapatkan layanan kesehatan di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Data yang saya terima menunjukkan bahwa jumlahnya lebih dari US$ 10 miliar per tahun. Sekitar 1 hingga 2 juta orang Indonesia setiap tahun pergi ke luar negeri untuk berobat,” kata Budi, dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Budi mengatakan, angka US$ miliar ini setara dengan hampir 1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selaras dengan kondisi ini, ia mengusulkan kepada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana untuk membentuk wisata kesehatan.

    “Usulan pertama saya kepada Anda semua, dan kepada Ibu Widi, jika ingin membangun dan mengembangkan industri wisata kesehatan, mari kita mulai dari dalam negeri terlebih dahulu,” ujarnya.

    Dengan wisata kesehatan ini, ia berharap potensi belanja US$ 10 miliar ini tidak lagi mengalir ke Malaysia ataupun Singapura, tetapi ke daerah-daerah wisata Indonesia seperti Bali, Labuan Bajo, Batam, maupun kota-kota lainnya.

    Apabila Indonesia berhasil menarik minat masyarakat untuk berobat di dalam negeri, Budi meyakini, ke depannya akan lebih mudah untuk menarik wisatawan mancanegara untuk datang.

    “Menurut saya, sebelum kita bisa meyakinkan orang asing untuk berobat di negara kita, kita harus bisa meyakinkan warga kaya Indonesia terlebih dahulu-keluarga Ibu Widi, keluarga para gubernur, para menteri-bahwa ketika mereka sakit, mereka lebih memilih berobat di Indonesia. Ini akan menjadi contoh yang baik,” kata dia.

    Di samping itu, Budi juga menyinggung tentang potensi besar yang Indonesia miliki di sektor kesehatan. Mengacu pada angka harapan hidup rata-rata orang Indonesia 72 tahun, diperkirakan warga Indonesia membelanjakan sekitar US$ 140 per orang per tahun untuk kebutuhan kesehatan.

    Apabila diakumulasikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa, Kemenkes memproyeksikan total belanja sektor kesehatan saat ini mencapai sekitar US$ 40 miliar. Angka ini juga akan terus meningkat seiring dengan peningkatan populasi yang menua.

    Sedangkan bila mengacu pada negara tetangga Malaysia, rata-rata angka harapan hidup mencapai 76 tahun, dengan belanja kesehatan US$ 430 per orang per tahun. Jika diasumsikan Indonesia punya angka harapan hidup yang sama, Indonesia akan punya tambahan potensi belanja kesehatan penduduk hingga US$ 300 per tahun.

    “Jika dikalikan dengan 280 juta penduduk, maka potensi pasar yang terbuka adalah sebesar US$ 84 miliar. Angka ini merupakan peluang bagi para investor yang ingin berinvestasi di infrastruktur layanan kesehatan di Indonesia,” ujar Budi.

    Budi mengatakan, penambahan US$ 84 miliar ini setara dengan kenaikan hampir 6% terhadap PDB Indonesia hanya dari sektor kesehatan saja. Melihat potensi ini, Ia berharap pariwisata kesehatan bisa menjadi pendukungnya.

    (shc/fdl)

  • Isu Politik-Hukum: Belanda Ambil Kekayaan Alam dan Kapal JKW Mahakam

    Isu Politik-Hukum: Belanda Ambil Kekayaan Alam dan Kapal JKW Mahakam

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik-hukum terkini diisi dengan berita soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kekayaan Indonesia yang diambil Belanda selama ratusan tahun hingga soal viralnya kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana.

    Selain itu juga rencana retret kepala daerah gelombang dua dan perkembangan korupsi kilang minyak Pertamina periode 2018–2023.

    Berikut lima isu politik-hukum terkini Beritasatu.com:

    1. Prabowo: Belanda Ambil Kekayaan Indonesia Rp 504 Kuadriliun

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belanda telah mengambil kekayaan Indonesia sebesar US$ 31 triliun atau sekitar Rp 504 kuadriliun selama ratusan tahun menjajah Nusantara.

    “Baru ada suatu research beberapa minggu lalu yang menceritakan kepada kita bahwa selama Belanda menjajah kita, Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang US$ 31 triliun,” ujar Prabowo dalam sambutannya pada pembukaan pameran Indo Defence, Indo Marine, dan Indo Aerospace di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

    Prabowo mengatakan nilai kekayaan yang diambil itu setara dengan 18 kali lipat dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia saat ini yang berada di angka US$ 1,5 triliun atau sekitar Rp 24,4 kuadriliun. Selain itu, nilai tersebut juga diperkirakan setara dengan anggaran negara selama 140 tahun.

    2.  Retret Kepala Daerah Ke-2 Digelar Akhir Juni di IPDN Jatinangor

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan retret kepala daerah gelombang kedua akan digelar pada akhir Juni 2025. Sekitar 50 kepala daerah dijadwalkan mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

    Berbeda dari retret gelombang pertama yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, pelaksanaan kali ini dipusatkan di kampus IPDN Jatinangor. Namun, Tito belum mengungkapkan tanggal pasti pelaksanaannya.

    “Akhir bulan ini yang untuk (retret) tahap kedua. Lebih kurang 50 orang ya, 50 orang itu di Jatinangor,” ungkap Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    3. Kilang Minyak Anak Riza Chalid Disita dalam Kasus Pertamina

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita kilang minyak milik Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), anak dari pengusaha minyak ternama Riza Chalid dalam pengembangan kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018–2023.

    Aset yang disita berupa kilang minyak PT Orbit Terminal Merak (OTM) yang berlokasi di kawasan Banten dengan total luas lahan mencapai 222.615 meter persegi.

    “Penyitaan dilakukan karena kilang ini diduga terkait hasil tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah oleh Pertamina,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar dalam konferensi persnya, Rabu (11/6/2025).

  • Kebijakan Tarif Trump Untungkan Amerika, Defisit Fiskal Menyusut

    Kebijakan Tarif Trump Untungkan Amerika, Defisit Fiskal Menyusut

    Bisnis.com, JAKARTA – Pendapatan bea masuk Amerika Serikat melonjak ke rekor tertinggi pada Mei 2025. Tambahan pendapatan ini membuat negara itu mampu mengurangi defisit anggaran bulanan.

    Meski defisit berhasil diturunkan, sumber pendapatan ini terancam karena pemerintah tengah melakukan negosiasi dengan mitra dagang dan tantangan hukum atas tarif yang dikenakan

    Laporan anggaran bulanan Departemen Keuangan yang dikutip dari Bloomberg pada Kamis (12/6/2025) mencatat, bea masuk AS mencapai US$23 miliar atau setara Rp374,34 triliun (kurs US$1=Rp16.276) pada Mei. Catatan ini merupakan kenaikan sebesar US$17 miliar, atau 270% secara year on year (yoy)

    Tambahan pemasukan ini membuat defisit fiskal pada Mei turun ke level US$316 miliar alias menyusut 17% yoy. Sementara jika dihitung delapan bulan pertama tahun fiskal, defisit mencapai US$1,37 triliun. 

    Di luar tambahan pendapatan, keuangan Amerika bulan lalu juga tertolong penurunan biaya utang pemerintah. Penurunan ini terjadi berkat pembayaran yang lebih kecil atas obligasi yang terikat inflasi serta diskon yang lebih rendah pada surat utang treasury jangka pendek.

    Meski begitu, Menteri Keuangan Scott Bessent sebelumnya memperingatkan bahwa AS masih menghadapi defisit besar lainnya tahun ini. Dalam rapat panel di DPR, dia mengatakan kepada para anggota parlemen bahwa defisit akan berada di kisaran 6,5% hingga 6,7% dari produk domestik bruto (PDB). Kondisi yang terjadi dalam tiga tahun berturut-turut yakni kekurangan uang di atas 6% PDB. Bessent menargetkan agar angka tersebut bisa ditekan hingga mendekati 3%.

    Lonjakan pendapatan dari tarif mencerminkan kebijakan Presiden Donald Trump. Meski demikian, tarif terhadap China mulai diturunkan pada pertengahan Mei setelah tercapai kesepakatan awal. 

    Minggu ini, pembicaraan AS-China menghasilkan kerangka kerja untuk sebuah perjanjian, meskipun Presiden China Xi Jinping masih harus menyetujuinya.

    Data pada Rabu juga menunjukkan bahwa meningkatnya pengeluaran untuk program Jaminan Sosial dan layanan kesehatan terus mendorong pengeluaran pemerintah AS ke tingkat yang lebih tinggi.

  • Koalisi Ojol hingga DPR Tolak Konvensi ILO, Ini Alasannya

    Koalisi Ojol hingga DPR Tolak Konvensi ILO, Ini Alasannya

    Jakarta: Koalisi ojek online (ojol) bersama DPR menyampaikan sikap menolak intervensi lembaga internasional terhadap sistem kemitraan ojek online di Indonesia.

    Penolakan itu disampaikan sebagai respons atas pernyataan Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, yang mewakili Menteri Ketenagakerjaan dalam forum ILO.

    Indonesia diketahui mendukung konvensi tersebut, yang dianggap KON bertentangan dengan realitas kemitraan ojol.

    “ILO nggak ada urusannya dengan nasib ojol di Indonesia, karena ojol bukan pekerja dan bukan buruh. Kami tolak intervensi ILO,” ujar Ketua Umum Koalisi Ojol Nasional (KON), Andi Kristiyanto dalam keterangan resminya, Rabu, 11 Juni 2025.

    Andi juga menilai ada pihak-pihak tertentu yang berupaya mengarahkan opini publik agar ojol dianggap sebagai pekerja tetap. Ia meminta pemerintah dan DPR tidak terpengaruh oleh narasi yang dianggap ditunggangi kepentingan tertentu. 
     

    Dukungan terhadap posisi Koalisi Ojol juga datang dari anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Gerindra, H. Obon Tabroni. Menurutnya, ojol bukan pekerja, melainkan mitra.

    “Awalnya saya ragu, tapi setelah mendengarkan masukan dari Koalisi Ojol, saya sadar bahwa benar mereka bukan buruh. Mereka mitra,” ujar Obon, yang kini tergabung dalam tim revisi UU Ketenagakerjaan.

    Koalisi Ojol Nasional juga membacakan petisi berisi empat poin penolakan, termasuk menolak politisasi isu ojol, keberatan atas pemotongan 10% tanpa kajian, serta menolak pengakuan ojol sebagai pekerja tetap.

    Sebelumnya, rencana penerapan Konvensi ILO untuk mereklasifikasi mitra ojek online menjadi pekerja tetap dinilai bisa memicu gejolak ekonomi. Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, menyebut dampaknya bisa merembet ke UMKM, layanan publik, hingga meningkatnya angka pengangguran. 

    Menurut Agung, jika reklasifikasi dipaksakan hanya 10–30% mitra pengemudi yang bisa terserap sebagai karyawan. Sisanya, 70-90%, diprediksi akan kehilangan pekerjaan.

    “Pemaksaan kebijakan ini dapat menyebabkan efek domino berupa menurunnya pendapatan jutaan UMKM, meningkatnya pengangguran, dan hilangnya kepercayaan investor,” kata Agung.

    Industri pengantaran dan mobilitas digital disebut menyumbang hingga 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Jika sistem kemitraan diganti total, kontribusi ini diperkirakan menurun drastis, dengan potensi kerugian mencapai Rp178 triliun.

    Beberapa temuan dampak serupa juga terjadi di negara lain. Di Spanyol, setelah reklasifikasi, Uber memutus kemitraan dan Deliveroo hengkang dari pasar. Di Inggris dan AS, harga layanan naik dan volume pemesanan menurun drastis. Penurunan pendapatan UMKM, gangguan layanan logistik, dan risiko krisis sosial menjadi kekhawatiran utama.

    Jakarta: Koalisi ojek online (ojol) bersama DPR menyampaikan sikap menolak intervensi lembaga internasional terhadap sistem kemitraan ojek online di Indonesia.
     
    Penolakan itu disampaikan sebagai respons atas pernyataan Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, yang mewakili Menteri Ketenagakerjaan dalam forum ILO.
     
    Indonesia diketahui mendukung konvensi tersebut, yang dianggap KON bertentangan dengan realitas kemitraan ojol.

    “ILO nggak ada urusannya dengan nasib ojol di Indonesia, karena ojol bukan pekerja dan bukan buruh. Kami tolak intervensi ILO,” ujar Ketua Umum Koalisi Ojol Nasional (KON), Andi Kristiyanto dalam keterangan resminya, Rabu, 11 Juni 2025.
     
    Andi juga menilai ada pihak-pihak tertentu yang berupaya mengarahkan opini publik agar ojol dianggap sebagai pekerja tetap. Ia meminta pemerintah dan DPR tidak terpengaruh oleh narasi yang dianggap ditunggangi kepentingan tertentu. 
     

     
    Dukungan terhadap posisi Koalisi Ojol juga datang dari anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Gerindra, H. Obon Tabroni. Menurutnya, ojol bukan pekerja, melainkan mitra.
     
    “Awalnya saya ragu, tapi setelah mendengarkan masukan dari Koalisi Ojol, saya sadar bahwa benar mereka bukan buruh. Mereka mitra,” ujar Obon, yang kini tergabung dalam tim revisi UU Ketenagakerjaan.
     
    Koalisi Ojol Nasional juga membacakan petisi berisi empat poin penolakan, termasuk menolak politisasi isu ojol, keberatan atas pemotongan 10% tanpa kajian, serta menolak pengakuan ojol sebagai pekerja tetap.
     
    Sebelumnya, rencana penerapan Konvensi ILO untuk mereklasifikasi mitra ojek online menjadi pekerja tetap dinilai bisa memicu gejolak ekonomi. Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, menyebut dampaknya bisa merembet ke UMKM, layanan publik, hingga meningkatnya angka pengangguran. 
     
    Menurut Agung, jika reklasifikasi dipaksakan hanya 10–30% mitra pengemudi yang bisa terserap sebagai karyawan. Sisanya, 70-90%, diprediksi akan kehilangan pekerjaan.
     
    “Pemaksaan kebijakan ini dapat menyebabkan efek domino berupa menurunnya pendapatan jutaan UMKM, meningkatnya pengangguran, dan hilangnya kepercayaan investor,” kata Agung.
     
    Industri pengantaran dan mobilitas digital disebut menyumbang hingga 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Jika sistem kemitraan diganti total, kontribusi ini diperkirakan menurun drastis, dengan potensi kerugian mencapai Rp178 triliun.
     
    Beberapa temuan dampak serupa juga terjadi di negara lain. Di Spanyol, setelah reklasifikasi, Uber memutus kemitraan dan Deliveroo hengkang dari pasar. Di Inggris dan AS, harga layanan naik dan volume pemesanan menurun drastis. Penurunan pendapatan UMKM, gangguan layanan logistik, dan risiko krisis sosial menjadi kekhawatiran utama.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Prabowo: Kita Tidak Mau Disuruh-suruh oleh Siapa pun – Page 3

    Prabowo: Kita Tidak Mau Disuruh-suruh oleh Siapa pun – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap Belanda telah merampas kekayaan senilai USD 31 triliun selama ratusan tahun menjajah Indonesia. Menurut dia, hal ini berdasarkan hasil penelitian terbaru yang disampaikan beberapa minggu lalu.

    “Baru ada suatu research beberapa minggu lalu yang menceritakan kepada kita bahwa selama Belanda menjajah kita, Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang USD31 triliun,” kata Prabowo saat membuka Indo Defence Expo dan Forum di Jiexpo Kemayoran Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

    Menurut dia, angka tersebut setara dengan Produk Domestik Bruto (PDP) Indonesia saat ini yang senilai USD1,5 triliun. Prabowo menuturkan kekayaan yang dirampas Belanda setara dengan 140 tahun anggaran Indonesia.

    “Kekayaan yang telah diberikan atau diambil dari bangsa Indonesia adalah sama dengan mungkin 18 kali seluruh produksi bangsa Indonesia, 18 kali GDP kita atau sama kurang lebih anggaran kita 140 tahun,” jelasnya.

    “Dan selama belanda menduduki indonesia, belanda telah menikmati GDP per kapita nomor 1 di dunia,” sambung Prabowo.

  • YouTube Bikin AS Makin Kaya Tambah PDB Rp894 Triliun, Jualannya di Indonesia

    YouTube Bikin AS Makin Kaya Tambah PDB Rp894 Triliun, Jualannya di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — YouTube melaporkan bahwa ekosistem kreatornya telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Amerika Serikat (AS). Pada saat yang sama, Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi salah satu pasar terbesar mereka.

    Berdasarkan riset Oxford Economics yang dirilis pada Selasa (10/6/2025) ekosistem kreatif YouTube menyumbang lebih dari $55 miliar atau sekitar Rp 894,3 triliun (kurs 16.260) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) AS dan mendukung lebih dari 490.000 pekerjaan penuh waktu selama 2024.

    Ekosistem kreatif yang dimaksud YouTube tak hanya mencakup para kreator konten semata. Lingkupnya juga melibatkan berbagai pihak lain yang bekerja bersama kreator, seperti editor video, asisten, hingga humas, serta para karyawan perusahaan yang menyediakan layanan bagi kreator seperti Patreon, Spotter, dan Linktree.

    Jumlah kontribusi ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya.  Pada 2022, riset yang sama mencatat ekosistem YouTube telah menciptakan sekitar 390.000 lapangan kerja dan menyumbang lebih dari $35 miliar atau sekitar Rp569,1 triliun. terhadap PDB AS. 

    Artinya, dalam dua tahun terakhir, YouTube menambahkan 100.000 pekerjaan dan $20 miliar atau sekitar Rp325,2 triliun. kontribusi ekonomi.

    “YouTube menyediakan peluang yang paling konsisten dan menguntungkan bagi para kreator. Mereka yang memenuhi syarat untuk Program Mitra YouTube dapat memperoleh 55% dari pendapatan yang diperoleh dari iklan,” ungkap laporan tersebut dikutip dari laman TechCrunch pada Rabu (11/6/2025). 

    Bahkan untuk kreator kelas menengah penghasilan tersebut dapat mencapai beberapa ribu dolar per bulan.  Meski industri ini tumbuh pesat, tantangan tetap ada. 

    Banyak kreator yang masih kesulitan untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan seperti kartu kredit bisnis atau pinjaman usaha, meskipun memiliki bukti pendapatan yang stabil dan signifikan.

    “Beberapa kreator kesulitan untuk memenuhi syarat mendapatkan kartu kredit bisnis atau mendapatkan pinjaman bisnis tertentu, terlepas dari solvabilitas keuangan mereka yang dapat dibuktikan,” tulis laporan tersebut.

    Kondisi ini telah menarik perhatian pembuat kebijakan. Pekan lalu, dua anggota DPR AS, Yvette Clarke (D-NY) dan Beth Van Duyne (R-TX), meluncurkan Congressional Creators Caucus, sebuah kelompok bipartisan yang bertujuan mendukung serta mengakui potensi besar industri kreator di AS.

    Sebelumnya, diketahui angka penonton YouTube dilaporkan mencapai 85% populasi di Asia Tenggara atau setara dengan 290 juta jiwa pada 2024. YouTube juga mencatatkan diri sebagai tujuan bagi 8 dari 10 pengguna internet di Asia Tenggara.

    Masifnya angka tersebut diklaim oleh YouTube berperan vital dalam mendorong pencapaian perusahaan, terutama, di sektor e-commerce. 

    Studi Kantar menemukan 85% penonton di Thailand dan 67% di Indonesia menganggap kreator konten YouTube dapat dipercaya.

    Faktor serupa juga berlaku terhadap brand. Kantar menyebut 60% Gen Z Indonesia percaya dengan brand yang ditampilkan kreator di YouTube, dibandingkan dengan hanya 40% di platform sosial lain.

    Hal ini selaras dengan perilaku pembeli. Data Ipsos menunjukkan di negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Indonesia, dan Filipina, lebih banyak orang mempercayai Google dan YouTube dalam perjalanan pembelian mereka daripada platform media sosial populer.

  • Prabowo Ungkap Hasil Penelitian, Belanda Curi Kekayaan RI Rp 502.000 Triliun

    Prabowo Ungkap Hasil Penelitian, Belanda Curi Kekayaan RI Rp 502.000 Triliun

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belanda mencuri ratusan ribu triliun kekayaan saat melakukan penjajahan di Indonesia. Dia mengungkapkan ada riset yang menunjukkan Indonesia kekayaan Indonesia hilang senilai US$ 31 triliun saat dijajah Belanda.

    Bila dirupiahkan dengan kurs terkini, jumlah kekayaan yang direnggut Belanda itu jumlahnya menyentuh Rp 502 ribu triliun (kurs Rp 16.200).

    “Baru ada suatu research berapa minggu lalu, yang menceritakan kepada kita bahwa selama Belanda menjajah kita, Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang senilai US$ 31 triliun,” beber Prabowo saat membuka Indo Defence 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

    Jumlah tersebut, menurut hitungannya sama dengan 18 kali total produk domestik bruto (PDB). Dengan asumsi PDB senilai US$ 1,5 triliun.

    “Produk domestik bruto kita sekarang adalah 1,5 triliun usd dolar, berarti kekayaan yang telah diberikan atau diambil dari bangsa indonesia adalah sama dengan mungkin 18 kali seluruh produksi bangsa indonesia, 18 kali GDP kita,” papar Prabowo.

    Sementara itu kalau ditaksir dengan total APBN Indonesia, jumlah kekayaan yang direnggut Belanda itu mencapai Rp 140 triliun.

    Tidak sampai di situ, Prabowo selama Belanda menduduki Indonesia, negara tersebut telah menikmati GDP per kapita nomor 1 di dunia.

    “Saudara-saudara sekalian itu mengajarkan kepada kita kalau kita sekarang berhasil menjaga kekayaan kita mungkin GDP per kapita juga mungkin salah satu paling tinggi di dunia,” tegas Prabowo.

    (hal/hns)

  • Ekonom nilai RI perlu adopsi cara Bank Dunia hitung tingkat kemiskinan

    Ekonom nilai RI perlu adopsi cara Bank Dunia hitung tingkat kemiskinan

    Kurangnya akurasi data tingkat kemiskinan berimbas pada tingkat efektivitas program pemerintah.

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyatakan Indonesia perlu mengadopsi pendekatan Bank Dunia dalam mengukur tingkat kemiskinan.

    Saat dihubungi di Jakarta, Selasa, Wijayanto mengakui standar Bank Dunia terlalu tinggi bagi Indonesia, mengingat standar tersebut diperuntukkan bagi negara berpendapatan menengah atas dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita berkisar 4.500 dolar AS hingga 14.000 dolar AS.

    Sementara PDB per kapita Indonesia sebesar 4.900 dolar AS. Meski masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas, namun Indonesia berada pada ambang batas bawah standar kelompok tersebut.

    Pada saat yang sama, Garis Kemiskinan (GK) Indonesia dinilai terlalu rendah, sehingga perlu penyesuaian dengan pendekatan Bank Dunia.

    “Salah satu solusi yang mungkin adalah menaikkan secara gradual, menuju standar Bank Dunia saat PDB per kapita kita mendekati 9.500 dolar AS mendekati median negara berpendapatan menengah atas, misalnya,” ujar Wijayanto.

    Sedangkan, kata dia lagi, kurangnya akurasi data tingkat kemiskinan berimbas pada tingkat efektivitas program pemerintah.

    Standar GK yang rendah membuat pemerintah berfokus pada program bantuan sosial (bansos). Padahal, pemerintah dianggap perlu menjalankan program yang sifatnya struktural dan substantif.

    Untuk itu, Wijayanto menyarankan pemerintah fokus kepada program-program yang menciptakan aktivitas ekonomi baru, meningkatkan produktivitas, dan berkelanjutan.

    Sebagai contoh, pemerintah bisa meningkatkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk proyek padat karya, seperti jalan desa dan irigasi.

    Kemudian, memperbesar diskon bunga untuk proyek rumah rakyat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta relaksasi secara rasional penghematan biaya rapat dan perjalanan dinas.

    Sebagai catatan, Bank Dunia melalui laporan bertajuk “June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform” memperbarui metode perhitungan tingkat kemiskinan dengan menggunakan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021 yang dipublikasikan oleh International Comparison Program (ICP) pada Mei 2024. Sebelumnya, Bank Dunia menggunakan PPP 2017 pada laporan April 2025.

    Penerapan PPP 2021 merevisi garis kemiskinan pada tiga lini. Untuk garis kemiskinan internasional yang menjadi standar tingkat kemiskinan ekstrem, nilainya direvisi dari 2,15 dolar AS menjadi 3 dolar AS per kapita per hari.

    Garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah bawah berubah dari 3,65 dolar AS menjadi 4,20 dolar AS per kapita per hari.

    Sedangkan negara berpenghasilan menengah atas berubah dari 6,85 dolar AS menjadi 8,30 dolar AS per kapita per hari.

    Dengan garis kemiskinan 6,85 dolar AS per kapita per hari (menggunakan PPP 2017 atau sebelum revisi), sekitar 60,3 persen penduduk Indonesia pada 2024 dianggap hidup di bawah standar kemiskinan menengah atas.

    Sedangkan dengan menggunakan perhitungan PPP 2021 dengan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas 8,30 dolar AS, maka persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 68,25 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perkuat Ekspansi, GTRA Targetkan Pendapatan Rp 500 Miliar

    Perkuat Ekspansi, GTRA Targetkan Pendapatan Rp 500 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Emiten sektor transportasi dan logistik, PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk (GTRA) atau GrahaTrans, membidik target pendapatan sebesar Rp 500 miliar, atau tumbuh sekitar 16,55% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan realisasi 2024 yang mencapai Rp 428,93 miliar.

    Direktur Utama GTRA Ronny Senjaya menyampaikan, pertumbuhan ini akan didukung oleh perluasan jaringan layanan, peningkatan permintaan dari sektor fast-moving consumer goods (FMCG), serta sinergi dengan mitra strategis di sektor e-commerce dan distribusi.

    “Kami menyadari bahwa pencapaian target ini membutuhkan kerja keras, konsistensi dalam menjaga kualitas layanan, serta efisiensi operasional yang terus ditingkatkan,” ujarnya dalam Paparan Publik, Selasa (10/6/2025).

    Untuk laba bersih, GTRA membidik Rp 45 miliar sepanjang 2025. Target ini didasarkan pada tren pertumbuhan sektor transportasi dan logistik nasional yang positif.

    Data dari Supply Chain Indonesia (SCI) memproyeksikan sektor ini akan menyumbang Rp 1.623,65 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tahun ini, atau tumbuh 12,53% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan tersebut, GrahaTrans menyiapkan sejumlah strategi utama, mulai dari diversifikasi basis pelanggan, penguatan kapasitas armada, pengembangan sumber daya manusia, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan layanan logistik secara menyeluruh.

    GTRA juga memperluas jaringan bisnis dengan pembukaan cabang baru di Sidoarjo (Jawa Timur), serta fasilitas mini pool di Bandung dan Cianjur (Jawa Barat).

    “Ekspansi ini bertujuan mendekatkan layanan kami ke pelanggan, seperti Mayora, J&T Cargo, Shopee Express, dan klien industri lainnya,” ungkap Ronny.

    Salah satu proyek strategis yang tengah berjalan adalah pembangunan Pool Deltamas seluas 30.000 m², menggantikan fasilitas pool Bekasi. Untuk itu, GTRA mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp 40 miliar yang berasal dari kas internal dan fasilitas pembiayaan bank.

    “Dengan pool baru ini, proses perawatan dan utilitas kendaraan akan meningkat secara signifikan,” tambahnya.

    GrahaTrans mencatat adanya lonjakan permintaan hingga 40% pada periode kampanye belanja daring seperti double date dan payday setiap bulan. 

    Untuk itu, perseroan terus memperkuat kemitraannya dengan pemain e-commerce, seperti Shopee dan J&T, serta pelaku FMCG, seperti Kimberly Clark dan Indomarco (pengelola Indomaret), khususnya dalam distribusi lintas wilayah dari pabrik di Jawa dan Sumatra.

    “Dengan keberadaan pool strategis di wilayah operasional utama seperti Bekasi, Tangerang, Ciawi, Surabaya, dan kini Deltamas, kami menjamin efisiensi dan ketepatan waktu distribusi logistik,” jelas Ronny.

    Kendati optimistis, GTRA tetap mewaspadai sejumlah tantangan industri seperti regulasi logistik, ketimpangan distribusi wilayah, dan volatilitas biaya transportasi.

    Namun, dengan strategi ekspansi yang terukur dan penguatan kemitraan pelanggan, perseroan yakin mampu menjaga momentum pertumbuhan yang berkelanjutan.

    “Kami terus membangun sistem distribusi yang terintegrasi, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan pasar. Dengan keunggulan jaringan dan efisiensi operasional, GrahaTrans siap menjadi pemain logistik nasional yang andal dan berkontribusi terhadap penguatan ekosistem transportasi Indonesia,” pungkas Ronny Senjaya.

    Pada sisi lain, kinerja keuangan GTRA pada kuartal I 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang solid. Pendapatan naik 27,15% year on year (yoy) menjadi Rp 136,42 miliar, didukung oleh jasa angkutan pihak ketiga sebesar Rp 131,12 miliar, jasa pihak berelasi Rp 1,28 miliar, dan pendapatan karoseri Rp 4 miliar.

    Laba bruto tercatat sebesar Rp 55,52 miliar, tumbuh dari Rp 47,12 miliar. Adapun laba bersih melonjak 78,48% menjadi Rp 17,90 miliar dibandingkan Rp 10,03 miliar pada periode sama tahun lalu.

    Secara tahunan, pada 2024 GTRA membukukan pendapatan Rp 428,93 miliar, tumbuh 24,36% dari Rp 344,92 miliar pada 2023. Laba bersih meningkat 18,08% menjadi Rp 39,48 miliar dari sebelumnya Rp 33,43 miliar, sedangkan laba bruto mencapai Rp 181,44 miliar.

    Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) juga menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 3,44 miliar atau setara 10% dari laba bersih setelah pencadangan. Dividen tersebut dibagikan kepada 1,89 miliar saham beredar, dengan nilai dividen Rp 1,82 per saham. Pembayaran dividen akan dilakukan paling lambat pada 11 Juli 2025, dengan cum date di pasar reguler dan negosiasi pada 18 Juni 2025.