Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Kontribusi AI Diprediksi Tembus Rp2.324 Triliun 2030, Manufaktur di Posisi Pertama

    Kontribusi AI Diprediksi Tembus Rp2.324 Triliun 2030, Manufaktur di Posisi Pertama

    Bisnis.com, JAKARTA — Teknologi kecerdasan buatan (AI) kian menunjukkan peran strategis dalam mendorong perekonomian Indonesia, dengan nilai ekonomi diprediksi mencapai US$140 miliar atau Rp2.324 triliun  pada 2030.

    Dalam laporan bertajuk Empowering Indonesia 2025, yang dirilis Indosat Ooredoo Hutchison bersama Twimbit, kontribusi AI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, diprediksi mencapai ratusan miliar dolar.

    Sektor manufaktur diprediksi mencatat kontribusi terbesar dengan nilai sekitar US$357 miliar atau 9% dari total PDB sektoral yang dihitung dalam skenario penerapan AI nasional. 

    Pada posisi berikutnya, terdapat sektor perdagangan grosir dan retail dengan nilai US$279 miliar atau 6%. Adapun agrikultur mencatat potensi kontribusi 4% atau senilai US$291 miliar. 

    Di sisi lain, sektor pertambangan memberikan kontribusi US$192 untuk PDB sektoral atau 4% dari kontribusi AI.  Diikuti sektor informasi dan komunikasi dengan US$121 miliar atau 11%.

    Berikutnya, potensi sektor keuangan dan asuransi, diperkirakan menyumbang sekitar US$68 miliar atau 10% dari PDB sektoral terkait AI. Sementara jasa profesional berkontribusi sebesar US$30 miliar atau 11%.

    Jasa lainnya, yang meliputi listrik, pengelolaan limbah, konstruksi, transportasi, akomodasi, properti, administrasi publik, pendidikan, dan kegiatan sosial, mencatat kontribusi US$658 miliar atau 13% dari total PDB sektoral.

    Kendati demikian, Vikram menilai, untuk mewujudkan potensi ini, Indonesia harus memperkuat kedaulatan AI di berbagai aspek, yakni dalam aspek talenta, infrastruktur, regulasi, pertumbuhan industri, dan riset AI. 

    Dalam hal infrastruktur, implementasi kedaulatan AI dimulai dari penguasaan komputasi dan data. Oleh karena itu, Indonesia dinilai perlu membangun infrastruktur yang tinggi seperti pusat data, jaringan edge, dan cloud independen. 

    Industri telekomunikasi menurutnya juga memiliki peran krusial penting dalam mendukung infrastruktur AI, seiring pergeseran beban kerja teknologi kecerdasan buatan ini. 

    Dengan jaringan yang paling dekat pada pengguna, operator harus berkembang dari penyedia konektivitas menjadi penggerak AI. Seiring volume lalu lintas data yang melonjak hampir empat kali lipat sepanjang 2019–2024, tuntutan terhadap jaringan yang lebih responsif dan stabil semakin besar. 

    Kendati demikian, ketersediaan koneksi internet berkecepatan tinggi masih terbatas, tercermin dari cakupan 5G yang baru mencapai 26,3 persen. Bagi industri telekomunikasi, memperluas jaringan 5G yang andal dan infrastruktur edge adalah kunci menuju Kedaulatan AI Indonesia.

    Kemudian, industri telekomunikasi perlu menggencarkan teknologi seperti AI-RAN, yang memungkinkan integrasi kecerdasan buatan langsung ke dalam jaringan akses (Radio Access Network/RAN), untuk menghadirkan layanan AI baru, meningkatkan pemanfaatan jaringan, efisiensi, dan performa.

  • Indosat (ISAT) Ungkap Cara Kerja AI Bantu Sektor Keuangan Hadapi Tantangan Global

    Indosat (ISAT) Ungkap Cara Kerja AI Bantu Sektor Keuangan Hadapi Tantangan Global

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) mengungkapkan rahasia dan peran teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam membantu industri keuangan menghadapi tantangan global.

    Indosat menilai industri keuangan Tanah Air saat ini dalam jalur mengejar pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Di tengah upaya tersebut, perusahaan finansial dihadapkan pada kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian.

    Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Buldansyah mengatakan untuk menjaga momen pertumbuhan ekonomi Indonesia, industri keuangan perlu memanfaatkan teknologi mutakhir seperti AI. Terlebih, di tengah kondisi global yang menantang.

    Melalui inisiatif Indonesia AI Day for Financial Industry, Indosat mengungkapkan sejumlah solusi AI yang dapat membantu perusahaan finansial bertransformasi secara lebih lebih cepat, transparan, dan memberikan manfaat jangka panjang.

    Indonesia AI Day for Financial Industry hadir sebagai langkah nyata Indosat dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 menuju Digital Nation

    “Indonesia berada di tengah momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang signifikan, inilah saatnya untuk mendorong sektor keuangan dapat menghadapi tantangan global dengan solusi terkini,” kata Danny dikutip Jumat (28/11/2025).

    Dalam acara tersebut, Indosat memperkenalkan segudang solusi AI terkini yang dirancang khusus menjawab kebutuhan industri yang menuntut keamanan tinggi serta keandalan operasional.

    Danny mengatakan teknologi AI kini dapat membantu personalisasi komunikasi dan layanan berbasis AI untuk meningkatkan interaksi serta retensi pelanggan. Teknologi AI juga mampu mendeteksi penipuan finansial secara real-time serta mengurangi risiko kejahatan digital.

    “Ada juga Instant Loan Approval & Risk Scoring AI, di mana AI mempercepat proses persetujuan kredit dengan analisis risiko yang lebih akurat hingga pemantauan infrastruktur dan lingkungan untuk mendukung efisiensi operasional berskala besar,” kata Danny.

    Danny mengatakan seluruh solusi ini berjalan di atas kekuatan infrastruktur Indosat, jaringan berkualitas tinggi, cloud, data center berstandar global, AI platform, serta keamanan digital terintegrasi.

    Fondasi ini memastikan institusi keuangan mampu berinovasi lebih cepat sekaligus meningkatkan daya saing di era ekonomi digital berbasis AI.

    Adapun Indonesia AI Day menjadi momentum penting bagi Indosat dalam menegaskan perannya sebagai pionir pemanfaatan teknologi AI di berbagai sektor industri. Sepanjang 2025, rangkaian Indonesia AI Day telah diselenggarakan untuk industri Mining, Retail, Education, dan kini Financial.(Nur Amalina)

    Inisiatif ini didorong oleh temuan laporan Empowering Indonesia Report 2025 yang memproyeksikan bahwa pemanfaatan AI berpotensi menambahkan hingga US$ 140 miliar atau setara RP2,33 Kuadriliun ke Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2030.

    Dari total potensi tersebut, sektor keuangan dan asuransi diprediksi menjadi kontributor terbesar dengan sekitar 13%. (Nur Amalina)

  • Industri Otomotif Indonesia Berdarah-darah, Butuh ‘Vitamin’ Ini

    Industri Otomotif Indonesia Berdarah-darah, Butuh ‘Vitamin’ Ini

    Jakarta –

    Penjualan mobil tahun ini berdarah-darah. Padahal, industri otomotif memiliki peran penting terhadap perekonomian negara.

    Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil selama Januari-Oktober 2025 secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) hanya sebanyak 634.844 unit. Angka itu turun 10,6 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 711.064 unit. Sedangkan secara retail sales (penjualan dari dealer ke konsumen) tercatat sebanyak 660.659 unit pada Januari-Oktober 2025. Angka itu turun 9,6 persen dari tahun lalu yang mencapai 731.113 unit.

    Dengan penurunan penjualan itu, Indonesia hampir disalip Malaysia dalam perebutan gelar raja otomotif ASEAN. Asosiasi Otomotif Malaysia (MAA) melaporkan, Total Industry Volume (TIV) atau registrasi mobil baru sepanjang Januari sampai Oktober 2025 tercatat sebanyak 655.328 unit. Penjualan mobil di Malaysia tersebut turun 2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Pengamat otomotif yang juga akademisi ITB Yannes Pasaribu mengatakan ada beberapa alasan mengapa merek baru yang berdatangan itu tidak mampu mendongkrak penjualan mobil di Indonesia. Alasan utamanya adalah karena daya beli masyarakat yang melemah.

    “Daya beli middle class dan middle-low melemah sejak beberapa tahun terakhir. Akibatnya, banyak kelas menengah yang dulu relatif nyaman sekarang masuk status rentan: cicilan rumah, pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari menggerus ruang untuk cicilan mobil baru. Jadi, meskipun pilihan model makin banyak, jumlah orang yang benar-benar siap mencicil justru menyempit,” kata Yannes kepada detikOto.

    Melansir laman resmi Kemenperin, industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan dengan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) manufaktur, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Investasi di sektor ini diperkirakan telah mencapai sekitar Rp 174 triliun dengan penyerapan hampir 100 ribu tenaga kerja langsung di industri kendaraan roda empat, roda dua, dan roda tiga.

    Selain itu, jutaan pekerja lainnya terlibat di sepanjang rantai nilai otomotif, mulai dari pemasok komponen, logistik, hingga jaringan penjualan dan bengkel resmi maupun tidak resmi.

    Untuk menyelamatkan industri otomotif yang punya dampak besar itu, dibutuhkan peran pemerintah. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tahun depan tidak ada insentif buat industri otomotif.

    “Kalau pemerintah belum bisa kasih insentif, kuncinya ada di memperkuat dompet masyarakat dan cara bayar, dan di sini kita semua sangat bergantung pada keberhasilan upaya pak Purbaya (Menteri Keuangan) dalam memperbaiki ekonomi makro kita dan menumbuhkan kepercayaan serta harapan masyarakat dan dunia usaha terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan Negara jelas harus mendorong lapangan kerja yang lebih stabil, upah riil yang naik, dan biaya hidup pokok yang terkendali supaya ruang cicilan mobil di anggaran keluarga kembali terbuka,” beber Yannes.

    Di saat yang sama, lanjut Yannes, lembaga pembiayaan juga perlu bikin skema kredit yang lebih fleksibel dan inklusif untuk pembeli pertama dan pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah daerah sebaiknya menahan kenaikan pajak daerah.

    “Sebaiknya pemerintah daerah menahan dulu kenaikan PKB, BBNKB2 dan opsen pada angka yang masuk akal, lalu industri sebaiknya mengembangkan berbagai desain mobil yang jauh lebih terjangkau untuk harga Rp 100-250 jutaan yang masih tersisa dananya di masyarakat,” sarannya.

    (rgr/dry)

  • Tantangan Daya Beli Hari Ini dan Masa Depan

    Tantangan Daya Beli Hari Ini dan Masa Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 1,43% secara kuartalan (QoQ) dan 5,04% tahunan (YoY) pada kuartal III/2025.

    Pertumbuhan PDB ini melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 4,04% QoQ dan 5,12% YoY. Akibatnya, pertumbuhan PDB hingga kuartal III/2025 atau year-to-date (YtD) melambat menjadi 5,01% YoY dibandingkan sebesar 5,03% pada tahun sebelumnya. Daya beli rumah tangga atau publik yang melemah masih menjadi tantangan utama saat ini dan masa depan seiring dengan berkurangnya kontribusi konsumsi rumah tangga (RT) dalam 5 tahun terakhir.

    Meski masih memiliki kontribusi dominan, berkurangnya konsumsi RT terutama dipengaruhi oleh perlambatan kenaikan konsumsi makanan dan minuman selain restoran YtD menjadi 4,10% YoY dari 4,22% YoY pada 2024. Selain itu, pertumbuhan YtD konsumsi RT berupa transportasi dan komunikasi menjadi 6,35% YoY dari tahun sebelumnya sebesar 6,60% YoY.

    Padahal kedua komponen konsumsi RT tersebut berkontribusi signifikan masing-masing sebesar 36,29% dan 25,42% atau secara kumulatif mencapai 61,71% YtD dari total konsumsi RT.

    Tekanan atas konsumsi RT terutama dipengaruhi kenaikan inflasi menjadi 2,65% YoY per September 2025 dari sebesar 1,84% setahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS, kenaikan harga emas perhiasan dan sembako seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam menjadi pemicu utama kenaikan inflasi tersebut. Hal ini berdampak pada peningkatan porsi konsumsi menjadi 75,13% dari total pengeluaran RT sehingga menyebabkan porsi tabungan menurun menjadi 13,65% per September 2025 berdasarkan data Bank Indonesia (BI).

    Pada tahun sebelumnya, porsi konsumsi lebih rendah sebesar 74,09% yang berdampak positif pada porsi tabungan yang lebih tinggi sebesar 15,27%. Meski demikian, porsi ini sebenarnya masih lebih rendah dari 20% sebagaimana disarankan oleh penasihat keuangan untuk tabungan dan investasi.

    Pelemahan daya beli tersebut memberikan efek lanjutan pada rasio kredit bermasalah (NPL) pembiayaan sektor rumah tangga yang secara kumulatif diperkirakan sebesar 2,53% per September 2025 dari sebesar 1,98% setahun sebelumnya berdasarkan data BI. Kredit KPR Rumah Tangga dan Kredit Multiguna yang berkontribusi dominan sebesar 42,74% dan 41,17% membukukan kenaikan NPL yang diperkirakan mencapai 3,28% dan 1,71%.

    Dibandingkan NPL tahun sebelumnya sebesar 2,52% dan 1,46%, kenaikan NPL ini berpotensi meningkatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (CKPN) kredit & pembiayaan yang diberikan untuk sektor rumah tangga sehingga dikhawatirkan berdampak pada kinerja profitabilitas dan permodalan perbankan. Selanjutnya, kondisi ekonomi yang terjadi hingga kuartal III/2025 juga mencerminkan persepsi atas keyakinan konsumen dan kondisi ekonomi saat ini.

    Survei BI menunjukkan bahwa indeks keyakinan konsumen turun 6,94% YoY menjadi 114,96 poin per September 2025. Penurunan indeks ini berkorelasi positif dengan indeks kondisi ekonomi saat ini yang melemah 9,83% YoY menjadi 102,71 poin. Peningkatan jumlah angkatan kerja menjadi 154 juta orang per Agustus 2025 dengan kenaikan sebesar 1,89 juta orang tetapi di saat yang sama terjadi penurunan tingkat partisipasi kerja menurut data BPS memperlemah keyakinan publik.

    Kondisi ini diperparah dengan laporan Bank Dunia yang menyebutkan bahwa satu dari tujuh anak muda di Indonesia menganggur dan banyak yang terjebak di sektor informal berproduktivitas rendah.

    Prospek pelemahan daya beli rumah tangga berpotensi terjadi dalam jangka pendek dan di tahun-tahun mendatang. Indeks ekspektasi konsumen yang menunjukkan tren penurunan dari bulan Februari dan kecenderungan berkurangannya indeks perkiraan penghasilan 6 bulan mendatang hingga kuartal III/2025 menjadi sinyal negatif atas kondisi ekonomi yang harus dicari solusinya secara berkelanjutan oleh Pemerintah.

    Selain itu, proyeksi kenaikan harga pangan dunia oleh Bank Dunia untuk minyak sawit, gandum, dan beras masing-masing menjadi US$1.062/mt, US$267/mt, dan US$409/mt pada 2027 akan menjadi ancaman serius bagi kenaikan inflasi ke depan. Melihat komoditas utama penyumbang inflasi hingga kuartal III/2025 adalah emas perhiasan, maka tata kelola pertambangan emas perlu dilakukan lebih baik karena Indonesia adalah salah satu produsen utama emas terbesar di dunia.

    Pertambangan emas berkelanjutan dengan melakukan eksplorasi dengan tujuan menambah sumber daya dan meningkatkan status dari sumber daya menjadi cadangan emas harus mengedepankan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG). Penerapan Good Mining Practices perlu ditingkatkan seiring dengan prospek kenaikan permintaan emas dunia akibat kebijakan emas menjadi aset Tier 1 di bawah regulasi Basel III di Amerika Serikat sejak 1 Juli 2025.

    Dalam hal ini, emas diakui setara dengan aset paling likuid dan stabil yang dimiliki bank.

    Terakhir, program swasembada pangan harus ditingkatkan dengan tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan dampak sosial. Hilangnya akses terhadap sumber daya alam tradisional yang dirasakan oleh masyarakat adat harus menjadi perhatian serius pemerintah di samping potensi kerusakan ekologis. Peningkatan produksi beras secara berkelanjutan sangat penting karena sejak bulan Juli komoditas ini menjadi salah satu penyumbang utama inflasi tahunan.

  • Kontribusi PDB sektor pertanian 2025 jadi tertinggi enam tahun terakhir

    Kontribusi PDB sektor pertanian 2025 jadi tertinggi enam tahun terakhir

    Selasa, 25 November 2025 15:40 WIB

    Petani memanen padi di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (25/11/2025). Kementerian Pertanian menyebutkan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian 2025 tercatat mencapai 14,35 persen sehingga menjadikannya sebagai kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sekaligus tertinggi dalam enam tahun terakhir. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/agr

    Petani membawa benih padi untuk ditanam di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (25/11/2025). Kementerian Pertanian menyebutkan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian 2025 tercatat mencapai 14,35 persen sehingga menjadikannya sebagai kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sekaligus tertinggi dalam enam tahun terakhir. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/agr

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Airlangga Sebut Tahun Depan Tidak Ada Insentif Buat Industri Otomotif

    Airlangga Sebut Tahun Depan Tidak Ada Insentif Buat Industri Otomotif

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tahun depan tidak ada insentif buat industri otomotif. Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut pemerintah sedang menggodok insentif industri otomotif buat tahun depan.

    “Insentif (otomotif) tahun depan tidak ada,” buka Airlangga kepada wartawan di arena GJAW 2025, ICE-BSD City, Tangerang, Rabu (26/11/2025).

    Airlangga menyebut, industri otomotif di Indonesia sudah cukup kuat. Apalagi banyak didukung oleh pameran otomotif, baik skala nasional maupun internasional.

    “Karena industrinya sudah cukup kuat. Apalagi udah pameran di sini. Kuat banget,” sambung politisi Partai Golkar tersebut.

    “Lagi dikaji (rencana pemberian insentif pemberian otomotif). Dikaji, tapi belum (ada keputusan),” sambung Airlangga.

    Pernyataan Airlangga bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Logo mobil hybrid. Foto: Doc. ACEA

    Sebelumnya Agus mengatakan industri otomotif adalah industri yang sangat penting dan menjadi salah satu andalan Indonesia. Maka itu pemerintah akan memberikan insentif lagi tahun depan.

    “Ya, sekarang sedang kita susun, dan insentif otomotif itu menurut saya sebuah keharusan ya, karena sektor yang terlalu penting, sangat-sangat penting. SBIN (Strategi Baru Industrialisasi Nasional) strateginya kita melihat backward dan forward linkage dari setiap kegiatan manufaktur,” kata Agus di arena GJAW 2025, ICE-BSD City, Tangerang (26/11/2025).

    “Backward dan forward linkage paling besar itu ada di sektor otomotif. Jadi memang pemerintah itu, sudah seharusnya juga menyiapkan insentif buat sektor otomotif di tahun 2026. Jangan tanya jenis insentif-nya, bentuk insentif-nya itu sekarang sedang kita susun,” terang Agus.

    Melansir laman resmi Kemenperin, industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan dengan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) manufaktur, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Investasi di sektor ini diperkirakan telah mencapai sekitar Rp 174 triliun dengan penyerapan hampir 100 ribu tenaga kerja langsung di industri kendaraan roda empat, roda dua, dan roda tiga.

    (lua/lth)

  • Ancaman China Bikin Taiwan Jor-joran di Anggaran Pertahanan

    Ancaman China Bikin Taiwan Jor-joran di Anggaran Pertahanan

    Taipei –

    Pemerintah Taiwan mengajukan anggaran pertahanan tambahan sebesar NTD 1,25 triliun atau setara Rp 664 triliun. Anggaran besar itu ditujukan untuk mempertahankan diri di tengah menguatnya ancaman China.

    Dilansir Channel News Asia, Rabu (26/11/2025), pengajuan anggaran besar itu diumumkan langsung oleh Presiden Taiwan, Lai Ching-te, dalam konferensi pers di kantor kepresidenan Taiwan.

    China, yang menganggap Taiwan sebagai bagian wilayah kedaulatannya, telah meningkatkan tekanan militer dan politik selama 5 tahun terakhir. Klaim China itu ditolak mentah-mentah oleh Taipei.

    Peningkatan anggaran itu juga terjadi ketika Taiwan menghadapi desakan dari Amerika Serikat (AS) untuk meningkatkan anggaran pertahanannya sendiri. Pada Agustus lalu, Lai mengharapkan peningkatan anggaran pertahanan menjadi 5% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2030.

    Saat mengumumkan paket anggaran pertahanan tambahan itu, Lai menyebut sejarah telah membuktikan upaya berkompromi dalam menghadapi agresi tidak akan menghasilkan apa-apa selain ‘perbudakan’.

    “Tidak ada ruang untuk kompromi terkait keamanan nasional. Kedaulatan nasional dan nilai-nilai inti kebebasan serta demokrasi merupakan fondasi bangsa kita,” ucap Lai.

    Lai pertama kali mengumumkan rencana belanja baru itu dalam tulisan opini pada surat kabar terkemuka AS, Washington Post, pada Selasa (25/11) waktu setempat. Dalam pernyataannya, dia menegaskan Taiwan menunjukkan tekadnya untuk mempertahankan diri.

    “Ini merupakan perjuangan antara mempertahankan Taiwan yang demokratis dan menolak untuk tunduk menjadi ‘Taiwan-nya China’,” sebutnya, sembari menyebut persoalannya bukan sekadar perjuangan ideologis atau perselisihan tentang ‘penyatuan versus kemerdekaan’.

    Anggaran tambahan itu, sebut Lai dalam tulisan opininya, akan digunakan untuk ‘akuisisi senjata-senjata baru yang signifikan dari AS, tetapi juga akan sangat meningkatkan kemampuan asimetris Taiwan’.

    Dia mengatakan anggaran itu juga akan mempercepat pengembangan apa yang disebut ‘T-Dome’ yang merupakan sistem pertahanan udara berlapis. Dia menyebut ‘T-Dome’ akan ‘membawa kita lebih dekat ke visi Taiwan yang tak tergoyahkan, yang dilindungi oleh inovasi dan teknologi’.

    Pengumuman ini disampaikan di tengah ketegangan diplomatik antara Jepang dan China beberapa pekan terakhir menyusul pernyataan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi yang mengisyaratkan Tokyo dapat melakukan intervensi militer jika serangan Beijing terhadap Taiwan mengancam kelangsungan hidup Jepang. Pengumuman ini juga menyusul persetujuan AS, pada awal bulan ini, untuk penjualan suku cadang dan komponen militer senilai USD 300 juta dalam penjualan militer pertama Washington kepada Taiwan sejak Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih awal tahun ini.

    Sebar Panduan Krisis ke Warga

    Selain soal anggaran pertahanan, Taiwan juga telah merilis panduan krisis dalam menghadapi ancaman bencana alam dan invasi China. Dilansir AFP, panduan itu dibagikan kepada jutaan rumah di seluruh wilayahnya.

    Panduan tersebut menjelaskan cara-cara menghadapi situasi krisis jika terjadi serangan udara dan bencana alam yang menghancurkan. Pemerintah Taiwan mulai menyelipkan booklet berwarna oranye setebal 32 halaman itu ke bawah pintu rumah dan ke dalam kotak surat warganya pada awal bulan ini.

    Upaya itu ditujukan untuk meningkatkan kesadaran tentang potensi bahaya yang mungkin terjadi. Para pengkritik menyebut buku panduan krisis itu sebagai pemborosan uang pajak.

    Panduan berjudul ‘Jika Terjadi Krisis’ itu menjadi bagian dari upaya Presiden Taiwan, Lai Ching-te, untuk mempersiapkan 23 juta jiwa penduduk Taiwan menghadapi bencana atau konflik yang mungkin terjadi. Panduan itu memberikan saran tentang segala hal, mulai dari cara menyiapkan ‘tas darurat’ hingga apa yang harus dilakukan ketika sirene serangan udara berbunyi. Panduan itu juga berisi cara memberikan pertolongan pertama.

    Panduan itu memberikan peringatan soal ‘pasukan asing yang bermusuhan’ yang dapat menggunakan disinformasi untuk melemahkan tekad mereka dalam mempertahankan Taiwan jika China menyerang.

    “Jika terjadi invasi militer ke Taiwan, klaim apa pun bahwa pemerintah telah menyerah atau bahwa negara telah dikalahkan adalah salah,” tegas panduan krisis itu.

    Lihat juga Video: China Desak PM Jepang Tarik Pernyataan Terkait Taiwan

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

  • Biaya Logistik RI Termahal di Asean, Pengusaha Ungkap Biang Keroknya

    Biaya Logistik RI Termahal di Asean, Pengusaha Ungkap Biang Keroknya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha di industri transportasi dan logistik menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari tingginya biaya logistik, infrastruktur yang belum merata hingga isu kendaraan over dimension over load (ODOL). 

    Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan mengatakan, perlu adanya harmonisasi regulasi dari pemerintah untuk mendukung kelancaran konektivitas dan pelaku industri logistik.

    “Kalau saya lihat, tantangan sebenarnya adalah bagaimana regulasi dari semua kementerian dan lembaga bisa di-organize. Ini jauh lebih efektif, jauh lebih efisien untuk meningkatkan daya saing,” ujar Akbar pada Bisnis Indonesia Forum pada Rabu (26/11/2025).

    Menurutnya, biaya logistik yang mencakup tarif pelabuhan, biaya penumpukan, laporan administrasi, demurrage, transportasi, bea masuk, hingga PNBP sepenuhnya dibebankan kepada para pelaku logistik. 

    Meskipun nominalnya tampak besar, margin usaha dinilai sangat tipis dengan tingkat risiko yang tinggi. Oleh karena itu, kata Akbar, meski biaya logistik Indonesia lebih mahal dibanding negara-negara Asean, bukan berarti menguntungkan pelaku logistik.

    “Karena sekali lagi, biaya logistik yang dianggap tinggi di Indonesia jujur saja tidak dinikmati oleh pelaku logistik nasional. Bahkan member kami di ALFI dan juga di asosiasi ekosistem logistik lainnya cukup tough suffering dalam menghadapi persaingan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan para pelaku logistik perlu beralih ke sistem digital dalam proses bisnisnya, agar selaras dengan perkembangan ekosistem logistik nasional. Alhasil, transformasi digital dinilai cukup efektif untuk menurunkan biaya logistik.

    “Pelaku industri logistik untuk mendapatkan titik efisiensi, tentu kita tidak bisa pungkiri harus shifting ke digitilisasi, karena praktik-praktik logistik e-commerce sudah terbukti bagaimana dampak digitalisasi di logistik itu sudah terbukti menurunkan harga,” jelasnya.

    Adapun, per 2023, biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 14,1%. Indonesia berada di peringkat ke 63, dari sebelumnya 46 pada 2018. Transportasi sektor darat mendominasi logistik di Indonesia, dengan porsi biaya secara nasional mencapai 49,6%.

    Dari sisi penyedia transportasi, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi Mitsubishi Fuso juga berupaya untuk mengejar efisiensi logistik dengan menghadirkan produk kendaraan niaga berteknologi tinggi dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

    General Manager of Business Communication PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Sudaryanto mengatakan, efisiensi tidak diukur hanya dari harga unit kendaraan saja, tetapi juga dari keseluruhan biaya kepemilikan (total cost of ownership).

    “Karena produk-produk Fuso itu pertama sudah comply dengan regulasi emisi. Selain itu, kami sematkan teknologi yang tangguh ya, artinya masa durability-nya juga panjang,” ujar Sudaryanto.

    Tak hanya itu, Fuso juga mengembangkan teknologi digitalisasi melalui telemetry system. Teknologi ini memungkinkan pelaku usaha memantau konsumsi bahan bakar, rute perjalanan, hingga perilaku pengemudi secara real time. Pemanfaatan data tersebut dinilai dapat membantu perusahaan melakukan pengelolaan armada secara lebih efisien.

    Fuso juga menghadirkan layanan inovasi zero downtime. Konsep ini dibuat untuk memastikan operasional truk tetap berjalan optimal, mengingat armada logistik beroperasi hampir tanpa henti dan memerlukan perawatan berkala. Waktu perbaikan yang terlalu lama dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan logistik.

    “Melalui layanan zero downtime, kami menyediakan jaringan bengkel dan fasilitas perbaikan yang luas di seluruh Indonesia, termasuk mobile workshop service, bengkel siaga, dan parts depot. Langkah ini memberikan jaminan ketersediaan armada agar tetap dalam kondisi optimal dan siap digunakan sepanjang operasional berlangsung,” pungkasnya.

  • Tangkal Ancaman China, Taiwan Siapkan Anggaran Pertahanan Rp 664 T

    Tangkal Ancaman China, Taiwan Siapkan Anggaran Pertahanan Rp 664 T

    Taipei –

    Pemerintah Taiwan akan mengajukan anggaran pertahanan tambahan sebesar NT$ 1,25 triliun, atau setara Rp 664 triliun, sebagai bentuk penegasan tekad dalam mempertahankan diri menghadapi ancaman yang semakin meningkat dari China.

    Hal tersebut, seperti dilansir Channel News Asia, Rabu (26/11/2025), diumumkan langsung oleh Presiden Lai Ching-te dalam konferensi pers di kantor kepresidenan Taiwan pada Rabu (26/11) waktu setempat.

    China, yang menganggap Taiwan sebagai bagian wilayah kedaulatannya, telah meningkatkan tekanan militer dan politik selama lima tahun terakhir untuk menegaskan klaimnya, yang ditolak mentah-mentah oleh Taipei.

    Ketika Taiwan menghadapi desakan dari Amerika Serikat (AS) untuk meningkatkan anggaran pertahanannya sendiri, Lai mengatakan pada Agustus lalu bahwa dirinya mengharapkan peningkatan anggaran pertahanan menjadi 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2030.

    Saat mengumumkan paket anggaran pertahanan tambahan itu, Lai menyebut sejarah telah membuktikan bahwa upaya berkompromi dalam menghadapi agresi tidak akan menghasilkan apa-apa selain “perbudakan”.

    “Tidak ada ruang untuk kompromi terkait keamanan nasional,” tegasnya.

    “Kedaulatan nasional dan nilai-nilai inti kebebasan serta demokrasi merupakan fondasi bangsa kita,” ucap Lai.

    Lai pertama kali mengumumkan rencana belanja baru itu dalam tulisan opini pada surat kabar terkemuka AS, Washington Post, pada Selasa (25/11) waktu setempat. Dalam pernyataannya, dia menegaskan bahwa Taiwan menunjukkan tekadnya untuk mempertahankan diri.

    “Ini merupakan perjuangan antara mempertahankan Taiwan yang demokratis dan menolak untuk tunduk menjadi ‘Taiwan-nya China’,” sebutnya, sembari menyebut persoalannya bukan sekadar perjuangan ideologis atau perselisihan tentang “penyatuan versus kemerdekaan”.

    Anggaran tambahan itu, sebut Lai dalam tulisan opininya, akan digunakan untuk “akuisisi senjata-senjata baru yang signifikan dari AS, tetapi juga akan sangat meningkatkan kemampuan asimetris Taiwan”.

    Dia mengatakan akan mempercepat pengembangan apa yang disebut “T-Dome” — sistem pertahanan udara berlapis — yang akan “membawa kita lebih dekat ke visi Taiwan yang tak tergoyahkan, yang dilindungi oleh inovasi dan teknologi”.

    Pengumuman ini disampaikan di tengah ketegangan diplomatik antara Jepang dan China beberapa pekan terakhir, menyusul pernyataan Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi yang mengisyaratkan Tokyo dapat melakukan intervensi militer jika serangan Beijing terhadap Taiwan mengancam kelangsungan hidup Jepang.

    Pengumuman ini juga menyusul persetujuan AS, pada awal bulan ini, untuk penjualan suku cadang dan komponen militer senilai US$ 300 juta dalam penjualan militer pertama Washington kepada Taiwan sejak Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih awal tahun ini.

    Lihat juga Video: China Marah AS Masih ‘Main Api’ dengan Taiwan

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kemenperin Godok Insentif Otomotif buat Tahun Depan

    Kemenperin Godok Insentif Otomotif buat Tahun Depan

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian sedang menggodok rancangan insentif buat industri otomotif. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, industri otomotif adalah industri yang sangat penting dan menjadi salah satu andalan Indonesia.

    “Ya, sekarang sedang kita susun, dan insentif otomotif itu menurut saya sebuah keharusan ya, karena sektor yang terlalu penting, sangat-sangat penting. SBIN (Strategi Baru Industrialisasi Nasional) strateginya kita melihat backward dan forward linkage dari setiap kegiatan manufaktur,” kata Agus di arena GJAW 2025, ICE-BSD City, Tangerang (26/11/2025).

    “Backward dan forward linkage paling besar itu ada di sektor otomotif. Jadi memang pemerintah itu, sudah seharusnya juga menyiapkan insentif buat sektor otomotif di tahun 2026. Jangan tanya jenis insentif-nya, bentuk insentif-nya itu sekarang sedang kita susun,” terang Agus.

    Melansir laman resmi Kemenperin, industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan dengan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) manufaktur, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Investasi di sektor ini diperkirakan telah mencapai sekitar Rp 174 triliun dengan penyerapan hampir 100 ribu tenaga kerja langsung di industri kendaraan roda empat, roda dua, dan roda tiga.

    Selain itu, jutaan pekerja lainnya terlibat di sepanjang rantai nilai otomotif, mulai dari pemasok komponen, logistik, hingga jaringan penjualan dan bengkel resmi maupun tidak resmi.

    Menperin menegaskan, perumusan usulan insentif untuk 2026 juga mempertimbangkan transisi kebijakan yang sudah berjalan, terutama terkait kendaraan rendah emisi serta elektrifikasi. Saat ini, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik berbasis baterai dan sebagian kendaraan bus telah diatur melalui kebijakan fiskal yang berlaku hingga 2025.

    Menperin menambahkan, usulan insentif 2026 akan disinergikan dengan agenda pengembangan ekosistem kendaraan listrik, termasuk rencana kelanjutan dan penyempurnaan insentif untuk pembelian motor listrik yang sebelumnya sudah pernah diluncurkan pemerintah.

    Menperin menegaskan bahwa Kemenperin terus memperkuat dialog dengan pelaku industri otomotif, asosiasi, dan pemangku kepentingan terkait dalam mematangkan usulan insentif tersebut.

    “Kami akan terus berkoordinasi dengan Kemenko Ekon, Kementerian Keuangan, dan juga asosiasi seperti Gaikindo dan pelaku industri lainnya. Tujuan akhirnya jelas: menjaga daya saing, memperkuat ekosistem rantai pasok produksi otomotif di dalam negeri, serta memastikan industri otomotif tetap menjadi motor pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja,” bilang Agus dikutip Rabu (26/11/2025).

    (lua/rgr)